jui oleh
: WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) /BIAYA OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar dua belas tahun yang bermutu, Pemerintah Kota Solok mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi SD dan SMP serta Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) bagi SMA dan SMK;
b.
bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Opersional Manajemen Mutu (BOMM) yang dialokasikan Pemerintah tersebut harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)/ Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM);
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
3.
4.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105); Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13.
14.
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
17.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
18.
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok sebagai Daerah Otonom;
19.
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok;
20.
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolan Keuangan Daerah;
21.
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;
22.
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
23.
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2015;
Memperhatikan :
Surat Ketua DPRD Kota Solok, Nomor: 172/537/DPRD/VIII-2015 , Tanggal, 28 Agustus 2015 , Perihal : Kesepakatan Terhadap Peraturan Walikota Solok tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)/ Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)/BIAYA OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)
BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Daerah adalah daerah Kota Solok. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Walikota adalah Walikota Solok. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok. Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BOP adalah Bantuan Operasional Pendidikan untuk jenjang SD dan SMP dari Pemerintah Kota Solok. Bantuan Operasional Manajemen Mutu yang selanjutnya disebut BOMM adalah Bantuan Operasional Manajemen Mutu untuk jenjang SMA dan SMK dari Pemerintah Kota Solok kecuali siswa yang berasal diluar Kota Solok. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah Sekolah Dasar Negeri di Kota Solok. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Kota Solok. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas di Kota Solok. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Solok. Dewan pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, Komunitas Sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud
Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) / Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM), yang selanjutnya disebut Juknis BOP dan BOMM merupakan acuan/pedoman bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penggunaan dana dan penyusunan laporan keuangan BOP dan BOMM di Kota Solok. Pasal 3 Tujuan Tujuan disusunnya Juknis ini agar: a.
Pembelanjaan dana tepat sasaran dalam mendukung penyelengaraan wajib belajar 12 tahun secara efisien dan efektif; dan
b.
Pengelolaan dana dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan. BAB III PETUNJUK TEKNIS Pasal 4
(1) Rincian Petunjuk teknis penggunaan dana BOP , BOMM dan Alokasi dana BOP dan BOMM untuk tiap Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini . (2) Rincian Petunjuk teknis laporan keuangan BOP dan BOMM sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5 Pembayaran dana kontribusi BOP dan BOMM diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2016. BAB V PENUTUP Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok. Ditetapkan di Solok pada tanggal 28 Agustus 2015 WALIKOTA SOLOK, Dto Diundangkan di Solok pada tanggal 28 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,
IRZAL ILYAS
Dto SURYADI NURDAL BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2015 NOMOR 28
LAMPIRAN I
:
PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : 29 TAHUN 2015 TANGGAL : 28 Agustus TENTANG : TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) / BIAYA OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BOP DAN BOMM BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti
pendidikan
dasar.
Pasal
34
ayat
2
menyebutkan
bahwa
Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara
yang
diselenggarakan
oleh
lembaga
pendidikan
Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat UndangUndang
tersebut
adalah
Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
wajib
memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun telah berhasil di kota Solok dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP sudah diatas 100% tahun 2012. Untuk tahun 2013 Kota Solok sudah lebih awal memprogramkan Wajar 12 tahun. Mulai tahun 2013 SMA dan SMK negeri melaksanakan Wajar 12 tahun ,yang selama ini biaya Operasional Sekolah dibebankan kepada Orang tua siswa, tahun 2013 didanai
melalui
APBD
Kota
Solok,
sementara
ditingkat
pusat
baru
memprogramkan Pendidikan Menengah Universal. Untuk Tahun Anggaran 2015, Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Opersional Manajemen Mutu (BOMM), penggunaan dan pelaporan anggarannya akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis ini.
B. Pengertian BOP dan BOMM BOP dan BOMM adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar
sebagai
pelaksana
program
wajib
belajar.
Menuru
Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOP dan BOMM. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOP dan BOMM dibahas pada bab berikutnya. C. Tujuan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Secara umum program BOP dan BOMM bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan pendidikan universal yang bermutu. Secara khusus program BOP dan BOMM bertujuan untuk: 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD dan SMP. 2. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SMA dan SMK untuk penduduk Kota Solok yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Solok. 3. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa sekolah instansi vertikal dan swasta untuk penduduk Kota Solok yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)
dan
Kartu
Keluarga
(KK)
yang
diterbitkan
oleh
Pemerintah Kota Solok. 4. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa yang berasal dari luar Kota Solok. D. Sasaran Program dan Besaran Kontribusi Bagi siswa yang berasal dari luar Kota Solok Sasaran program adalah semua Siswa SMA dan SMK pada semua tingkatan yang berasal dari luar Kota Solok yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dan
Kartu
Keluarga
(KK)
yang
diterbitkan
oleh
pemerintah
kabupaten/kota di luar Kota Solok, dengan besaran kontribusi sebagai berikut : 1. Siswa SMA : a. SMA Negeri 1 dibebankan Kontribusi Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sebesar 100% dari jumlah besaran BOMM yaitu sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) / tahun atau sebesar Rp.145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) / bulan. b. SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 3 dibebankan Kontribusi Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sebesar 75% dari jumlah besaran BOMM yaitu sebesar Rp.1.275.000,- (Satu Juta Dua
Ratus
Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) / tahun atau sebesar Rp.110.000,(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) / bulan. c. SMA Negeri 4 dibebankan Kontribusi Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sebesar 50% dari jumlah besaran BOMM yaitu sebesar Rp.850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / tahun atau sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) / bulan. 2. Siswa SMK : a. SMK Negeri 1 (SMK Bisnis dan Manajemen) dibebankan Kontribusi Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sebesar 70% dari jumlah besaran BOMM yaitu sebesar Rp.1.715.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) / tahun atau sebesar Rp.145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) / bulan. b. SMK
Negeri
2
(SMK
Teknologi)
dibebankan
Kontribusi
Biaya
Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sebesar 60% dari jumlah besaran BOMM yaitu sebesar Rp.1.470.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) / tahun atau sebesar Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) / bulan. c. SMK Negeri
3 (SMK Pariwisata)
dibebankan Kontribusi Biaya
Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sebesar 50% dari jumlah besaran BOMM yaitu sebesar Rp.1.225.000,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) / tahun atau sebesar Rp.105.000,(Seratus Lima Ribu Rupiah) / bulan. E. Penyaluran Dana 1. Dana BOP diberikan selama 12 bulan (satu tahun pelajaran).
2. Dana BOMM diberikan selama 12 bulan (satu tahun pelajaran) sesuai dengan persentase huruf D. F. Penarikan Dana dari Siswa Luar Kota 1. Penarikan dana dari siswa luar Kota Solok (SMA dan SMK) dilakukan di awal tahun pelajaran atau tanggal 1 sampai 10 setiap bulannya. 2. Dana tersebut disetorkan langsung ke Rekening Pemerintah Kota Solok di Bank Nagari.
BAB II IMPLEMENTASI BOP dan BOMM A. Sekolah Penerima BOP dan BOMM 1. Semua sekolah SD/SDLB, SMP, SMA, SMK Negeri 2. Semua warga Kota Solok yang bersekolah disekolah swasta yang telah memiliki izin operasional dan masih aktif kegiatannya. B. Program BOP dan BOMM serta Wajib Belajar 12 Tahun yang Bermutu Melalui program BOP yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, BOMM yang terkait dengan Wajar 12 tahun setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: 1. BOP
harus
menjadi
sarana
penting
untuk
meningkatkan
akses
pendidikan dasar 9 tahun; dan BOMM untuk pendidikan universal yang bermutu; 2. BOP dan BOMM harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membayar uang sekolah; 3. BOP dan BOMM harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP; dari tingkat SMP dapat melanjutkan ketingkat SLTA; 4. Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP; dan kepala SMP dapat menjamin semua siswa SMP dapat melanjutkan ketingkat SLTA; 5. Kepala sekolah harus mengelola dana BOP dan BOMM secara transparan dan akuntabel; 6. Kepala Sekolah harus mencantumkan besaran BOP atau BOMM yang diterima pada papan pengumuman yang ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca oleh umum;
BAB III ORGANISASI PELAKSANA Organisasi pelaksana BOP dan BOMM meliputi Tim Manajemen Dinas Pendidkan serta Tim Manajemen Sekolah. A. Tim Tekhnis Dinas Pendidikan Tim Tekhnis BOP dan BOMM Dinas Pendidikan 1. Penanggung Jawab
: Kepala Dinas Pendidikan
2. Ketua
: Sekretaris Dinas Pendidikan
3. Sekrtetaris
: PPTK BOP/BOMM
4. Anggota
: - Kabid TK,SD & PK - Kabid Dikmen - Kasubag Keuangan - Kasubag Program Evaluasi dan Pelaporan - Wakil Kepala Sekolah - KTU Sekolah - 3 orang guru/staf
B. Tim Tekhnis Dana BOP dan BOMM Sekolah 1. Penanggung Jawab
: Kepala Sekolah
2. Sekretaris
: Bendahara BOP /BOMM
3. Anggota
: TIM Penyusun RKAS Sekolah
C. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Tekhnis BOP dan BOMM Dinas Pendidikan 1. Membuat jadwal kegiatan tahunan mengenai BOP dan BOMM untuk disampaikan ke sekolah-sekolah dengan diawali pemberitahuan 2. Melakukan Sosialisasi tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
kepada Tim Teknis Dana BOP dan BOMM
Sekolah 3. Menyampaikan Format Pendataan Siswa ke satuan Pendidikan pada awal bulan Desember 4. Mengumpulkan kembali Format Isian untuk mengalokasikan Dana BOP dan BOMM untuk masing- masing sekolah . 5. Menetapkan
besaran
persetujuan TAPD
indeks
per
siswa
atau
per
sekolah
dengan
6. Membuat RKA BOP dan BOMM untuk diusulkan ke Bapeda 7. Memverifikasi RKAS sekolah sebelum disampaikan ke DPPKA 8. Menyalurkan dana BOP dan BOMM kesekolah melalui rekening bank sekolah 9. Menerima
dan
memverifikasi
kebenaran
SPJ
Sekolah
sebelum
disampaikan ke DPPKA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan 10. Menerima laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran BOP/BPMM per semester dari sekolah paling lambat tanggal
10 setiap bulannya
11. Menerima laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran BOP/BOMM per tahun dari sekolah paling lambat tanggal
4 Januari setiap
tahun. 12. Menerima laporan kegiatan dari dana BOP/BOMM setiap akhir tahun dari sekolah paling lambat tanggal 4 Januari setiap tahun. 13. Merekap laporan Sekolah 14. Melakukan monitoring dan Evaluasi penggunaan BOP/BOMM masingmasing sekolah D. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Tekhnis BOP dan BOMM Sekolah a. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Tekhnis Dinas Pendidikan Kota Solok paling lambat tanggal 15 Juni setiap tahun b. Membuat RKA Sementara Sekolah sesuai dengan kegiatan dan program sekolah, penggunaan Dana BOP dan BOMM yang diketahui oleh Pengguna Anggran dan menyerahkannya ke Tim Teknis Dinas paling lambat akhir Juli setiap tahun. c. Membuat RKAS yang mencakup dana BOP /BOMM dan BOS serta dana lain yang diterima sekolah yang diketahui oleh Pengguna Anggran
dan
menyerahkannya ke Tim Teknis Dinas paling lambat tanggal 15 Juni setiap tahun. d. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan menyerahkannya kepada Tim Tekhnis Dinas Pendidikan Kota Solok e. Mengelola dana BOP /BOMM secara bertanggung jawab dan transparan; f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOP / BOMM (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana yang diterimanya.
h. Membuat laporan SPJ penggunaan dana BOP dan BOMM setiap bulan dan menyerahkan ke Tim Teknis Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 4 pada bulan berikutnya i. Membuat Laporan Realisasi akhir tahun dan disampaikan ke Tim Teknis Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 04 Januari setiap tahun. j. Membuat Laporan Kegiatan per jenis belanja (Barang dan Jasa, Pegawai dan Modal) dan menyerahkan ke Tim teknis Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 04 Januari setiap tahun. k. Melakukan pembukuan secara tertib l. Dilarang melakukan jual beli kepada siswa di sekolah yang bersangkutan. baik Kepala Sekolah,Guru dan pegawai.
BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN BOP dan BOMM A. Proses Penetapan Alokasi Dana BOP dan BOMM dilaksanakan sebagai berikut: 1. Tim Teknis Dinas Pendidikan melakukan pemberitahuan ke satuan pendidikan mengenai jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan kepada satuan pendidikan 2. Tim
Teknis
melakukan
sosialisasi
mengenai
penggunaan
dan
pertanggungjawaban BOP/BOMM ke satuan pendidikan 3. Tim Teknis Dana BOP/BOMM menyebarkan formulir pendataan kesatuan Pendidikan. 4. Sekolah mengisi data formulir pendataan untuk diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan 5. Dinas Pendidikan mengumpulkan data siswa dari masingmasing sekolah berdasarkan isian data sekolah 6. Berdasarkan data tersebut Kepala Dinas Pendidikan menetapkan Alokasi Dana Sekolah yang berdasarkan jumlah siswa dikalikan dengan indeks persiswa /pertahun/sekolah berdasarkan SAB yang telah ditetapkan oleh Walikota Solok pada tahun berjalan B. Penyaluran Dana BOP dan BOMM Dana BOP dan BOMM disalurkan kesekolah dengan Prosedur sebagai berikut: 1. Bendaharawan Dinas Pendidikan membayarkan Uang Persediaan (UP) kepada bendahara Sekolah sebesar Belanja Pegawai ditambah Belanja Barang dan Jasa dibagi dua belas. 2. Bendaharawan
Sekolah
dapat
membelanjakan
UP
dan
menaikkan
SPJ/Kwitansi kepada Bendaharawan Dinas Pendidikan sebesar
UP
yang diterimanya. 3. Untuk pengambilan uang selanjutnya Bendahara Dinas Pendidikan mengganti Uang sebesar Kwitansi yang dibelanjakan sekolah. 4. Sekolah dapat mengambil uang tiap bulan sesuai Kwitansi yang sudah dibelanjakan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah kwitansi diterima bagian keuangan.
BAB V PENGGUNAAN DANA BOP dan BOMM A. Komponen Pembiayaan Penggunaan dana BOP/BOMM di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Tekhnis Sekolah dan
Dewan Guru. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan
secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Penggunaan dana BOP/ BOMM yang diterima oleh sekolah, diatur sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung Maksimal 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan Dana BOP/BOMM yang diterima sekolah. (Khusus untuk sekolah dasar (SD) yang jumlah muridnya kurang dari 100 orang, menyesuaikan dengan jumlah wali kelas yang ada) b. Belanja
Pegawai
Maksimal
15%
(lima
belas
persen)
dari
total
keseluruhan dana BOP/BOMM yang diterima sekolah. c. Belanja Modal maksimal 15% (lima belas persen) dari total keseluruhan dana BOP/BOMM yang diterima sekolah. d. Belanja Barang dan Jasa maksimal 60% (enam puluh persen) dari total keseluruhan
dana
BOP/BOMM
yang
diterima
sekolah.
Adapun
komponen Belanja Barang dan Jasa yang dapat dibiayai adalah: Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makan dan minum Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa administrasi pendukung perkantoran Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Mobiler Lembar kerja siswa (LKS) Kegiatan kesiswaan
B. Penggunaan dana BOP / BOMM di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Prioritas utama penggunaan dana BOP / BOMM adalah untuk kegiatan operasional sekolah; (PBM, UN, US, USS) 2. Dana BOP / BOMM Boleh dimanfaatkan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sesuai dengan Kebutuhan sekolah sesuai dengan Standar Anggaran Belanja Kota Solok , 3. Biaya
Kegiatan
Penanggung
Jawab
dan
Wakil
Penanggung
jawab
dibayarkan hanya pada satu Kegiatan pada waktu yang sama, tidak dibenarkan pembayarannya tumpang tindih 4. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran 5. Biaya transportasi dan uang harian mengikuti kegiatan luar daerah luar propinsi atau dalam daerah dalam propinsi sesuai ketentuan SAB. C. Larangan Penggunaan Dana BOP / BOMM 1. Disimpan dengan maksud dibungakan; 2. Dijadikan modal untuk beli buku, pakai seragam dan lain-lain 3. Membiayai
kegiatan
yang
tidak
menjadi
prioritas
sekolah
dan
membutuhkan biaya besar seperti studi banding, tour studi (karya wisata) atau kegiatan sejenis lainnya 4. Membiayai kegiatan penunjang atau sosial yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah seperti santunan kematian, arisan, dharma wanita, buka puasa bersama, pertemuan keluarga, halal bi halal, iuran pernikahan dan kegiatan lainnya yang sejenis. 5. Dipinjamkan kepada pihak lain;termasuk kepada guru dan pegawai 6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru yang merupakan kewajiban sebagai guru atau PNS. 7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi siswa untuk kepentingan pribadi (bukan
inventaris
sekolah),
kecuali
untuk
siswa
miskin
yang
dikhawatirkan akan Drop Out (DO) D. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa dan Belanja Modal di Sekolah Pembelian barang/jasa dan Belanja Modal dilakukan oleh Tim Tekhnis Sekolah dengan:
1. Menggunakan
prinsip
efisiensi,
efektifitas
dan
akuntabel
(dalam
menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi); 2. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga; 3. Apabila Belanja 10 juta sampai 50 juta sekolah harus membuat perjanjian kerja dengan laporan singkat yang berisi ,perjanjian kerja sama, fakta integritas dan berita acara serah terima barang dan berita acara selesai pekerjaan . 4. Apabila belanja 50 juta sampai 100 juta, dilakukan penunjukan langsung dan SPK ditanda tangani oleh PPK yang ada di Dinas Pendidikan; 5. Terkait dengan biaya untuk rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim Tekhnis Sekolah harus: a. Membuat rencana kerja. b. Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar anggaran biaya .
BAB VI MONITORING DAN SUPERVISI Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan
dan
penyelesaian
masalah
terhadap
pelaksanaan
program
BOP/BOMM. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOP/BOMM diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang dimonitor antara lain: 1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan 2. Penyaluran dan penggunaan dana 3. Pelayanan dan penanganan pengaduan 4. Administrasi keuangan 5. Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOP / BOMM. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Kegiatan
ini
dilakukan
dengan
mencari
fakta,
menginvestigasi,
menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan 6. Monitoring
dilaksanakan
pada
saat
persiapan
penyaluran
dana
dan
kunjungan ke sekolah yang dilakukan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan kemudian oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan.
BAB VII PELAPORAN Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOP/BOMM, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan harus membuat laporan. Adapun jenis laporan yang akan disampaikan adalah sebagai berikut: 1. Laporan SPJ paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya 2. Laporan realisasi BOP/BPMM per semester paling lambat tanggal
10
(sepuluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya semester tersebut 3. Laporan realisasi BOP/BOMM per tahun dari sekolah paling lambat tanggal 4 Januari setiap tahun. 4. Menerima laporan kegiatan dari dana BOP/BOMM setiap akhir tahun dari sekolah paling lambat tanggal 4 Januari setiap tahun.
WALIKOTA SOLOK, Dto IRZAL ILYAS
LAMPIRAN II
:
PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : 29 TAHUN 2015 TANGGAL : 28 Agustus TENTANG : TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) / BIAYA OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Wajar 9 tahun dan pendidikan universal yang bermutu di Kota Solok berupa pemberian Dana BOP untuk SD dan SMP, BOMM untuk SMA dan SMK, masing-masing pengelola program di Sekolah diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan disekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Tekhnis Dinas Pendidikan dan para pemeriksa lainnya, RKAS
wajib dibuat setahun sekali pada awal tahun
pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah B. Pembukuan Sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BOP / BOMM. Pembukuan menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Buku Kas Umum Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening : Belanja Pegawai, Belanja Baran dan Jasa dan Belanja Modal (bisa mempedomani Buku Kas Umum BOS) a. Kolom Penerimaan: Sumber Dana b. Kolom
Pengeluaran:
adalah
:
Pembayaran
belanja
Pegawai
,pembelian barang dan jasa, Belanja Modal yang masing – masing dirinci menurut uraian belanja ,
2. Buku Pembantu Kas Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim Tekhnis Dinas Pendidikan dan lainnya yang membutuhkan. C. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOP/ BOMM Laporan ini merupakan rekapitulasi dari 3 komponen penggunaan dana BOP/BOMM. Laporan ini dibuat per triwulan, ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah serta diketahui oleh komite sekolah. D. Bukti pengeluaran 1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah,
Faktur
dan
Bon
Pesanan,
untuk
kegiatan
peningkatan
mutu
melampirkan undangan, daftar hadir dan lainnya yang dibutuhkan seperti bukti Setoran Pajak. 2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp.250.000,- tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp.250.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp.1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp.6.000,3. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya; 4. Belanja diatas 1 juta dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku; 5. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara; 6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan. 7. Pengadaan barang dan jasa berpedoman kepada peraturan Perundangundangan yang berlaku. E. Pelaporan Laporan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
2. Laporan penggunaan dana BOP dan BOMM di tingkat sekolah meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOSP dan BOMM yang diterima telah digunakan sesuai RKAS 3. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOP / BOMM (kuitansi / faktur / nota / bon / toko / supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit. 4. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. Laporan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran disampaikan kepada Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 4 Januari setiap tahun. F. Laporan Akhir Tahun Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah: 1. Hasil Penyerapan dan Penggunaan Dana BOP / BOMM. 2. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasitentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian. 3. Kegiatan UN, PSB dan lainnya, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pengadaan dan kegiatan lainnya. Laporan ini harus diserahkan ke Tim TIM Teknis Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 04 Januari setiap tahun untuk tahun bersangkutan, untuk realisasi anggaran dan laporan kinerja kegiatan. WALIKOTA SOLOK, Dto IRZAL ILYAS
