9 Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN niRFKTORAT-IFNDERAL PFRHIIRHNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP. 420 TAHUN 2011 TENTANG

PERSYARATAN STANDAR TEKNIS DAN OPERASIONAL

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 (MANUAL OF STANDARD CASR PART 139) VOLUME IV PELAYANAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang: a. bahwa dalam Subbagian 139H Peraturan Menteri 9 Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (CASR Part 139)

tentang Bandar Udara (aerodrome), telah mengatur penyelenggara bandar udara diwajibkan untuk menyediakan pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) sesuai standar minimum;

b bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-

PK) diperlukan adanya fasilitas yang memenuhi persyaratan

standar teknis dan operasional sehingga mendapatkan hasil guna yang maksimum;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV, Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);

Menqinqat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Mengingat. ^ N aara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang ' Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

4 Peraturan Presiden

Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, ' Tuqas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139

(Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);

7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 8 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/301A//2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139-10), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara; MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR INDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG

PERSYARATAN

STANDAR

TEKNIS

DAN

OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 (MANUAL OF STANDARD CASR PART 139) VOLUME IV PELAYANAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK).

Pasal 1

(1) Setiap bandar udara wajib menyediakan dan memberikan pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan.

(2) Untuk memenuhi kategori bandar udara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan adanya fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

(3) Persyaratan standar teknis dan operasional pelayanan Pertolongan Kecelakaan

Penerbangan

dan

Pemadam

Kebakaran

(PKP-PK)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

(1) Bandar udara wajib menyesuaikan ketentuan dalam peraturan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan ini berlaku, kecuali penyesuaian terhadap tipe kendaraan PKP-PK yang telah ada.

(2) Penyesuaian terhadap tipe kendaraan PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah kendaraan mengalami kondisi rusak berat (unserviceable) dan penggantian kendaraan PKP-PK baru mengacu pada ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan - ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/94/IV/1998 tentang

Persyaratan Teknis dan Operasional Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran, sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4

Direktur Keamanan Penerbangan mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejaktanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padatanggal:

JAKARTA 24 AGUSTUS 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. 2.

Menteri Perhubungan; Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

3.

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

4.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

5. 6.

Para Direkturdi Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; Para Kepala Bandar Udara UPT di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero); Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);

7.

8. 9. 10. Para Direktur Utama Maskapai Penerbangan Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAL^SAS&N HUKUM DAN HUMAS EN HUBUD

HAYAT

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor

: KP. 420 TAHUN 2011

Tanggal : 24 AGUSTUS 2011

PERSYARATAN STANDAR TEKNIS DAN OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139

(MANUAL OF STANDARD CASR PART 139) VOLUME IV

PELAYANAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)

BAB I

DEFINISI

1

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang,

dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2

Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara,

3

Bandar Udara Perairan (Waterbase) adalah bandar udara yang digunakan untuk keberangkatan, kedatangan atau pergerakan seaplane.

4.

Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap

Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.

putar yang rotornya digerakan oleh mesin.

5

Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (untuk selanjutnya disebut Heliport) adalah bandar udara yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surface level heliport), di atas gedung (elevated heliport), dan di anjungan lepas pantai / kapal (helideck).

6

Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (untuk selanjutnya disebut PKP-PK) adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat.

7

Kategori Bandar Udara Untuk PKP-PK adalah suatu tingkatan yang dihitung atau dirumuskan berdasarkan panjang keseluruhan dan lebar maksimum badan pesawat udara terbesar serta me.mpertimbangkan

jumlah pergerakannya.

8 9

Kecelakaan Pesawat Udara adalah peristiwa pengoperasian pesawat

udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau mengakibatkan korban jiwa atau luka senus.

Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran

(PKP-PK) adalah semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-

PK dan bahan pendukungnya serta personil yang disediakan di setiap bandar udara untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan

dan pemadam kebakaran.

10 Kendaraan PKP-PK adalah Kendaraan Utama yang dilengkapi dengan

peralatan pendukung operasional PKP-PK dan Kendaraan Pendukung digunakan unit PKP-PK untuk melakukan tugas-tugas operasional.

11. Kendaraan utama PKP-PK adalah kendaraan jenis foam tender, Rapid Intervention Vehicle termasuk rescue boat.

12 Kendaraan Jenis Foam Tender adalah kendaraan PKP-PK yang

dilengkapi bahan pemadam api berupa air, bahan busa (foam concentrate) dan jenis tepung kimia (dry chemical powder).

13 Kendaraan Jenis Rapid Intervention Vehicle adalah kendaraan PKP-PK

yang dilengkapi dengan bahan pemadam jenis tepung kimia (dry chemical powder).

14 Kendaraan pendukung PKP-PK adalah kendaraan selain kendaraan utama yang digunakan oleh unit PKP-PK antara lain mobil komando

(Commando Car), mobil pemasok (nurse tender), mobil ambulance dan kendaraan serba guna (multipurpose).

15. Kendaraan Serba Guna (Multipurpose) adalah kendaraan yang berfungsi untuk mendukung operasional PKP-PK.

16. Mobil Komando (Commando Car) adalah kendaraan yang dirancang khusus sebagai pemandu operasional kendaraan PKP-PK. 17 Mobil Pemasok Air (Nurse Tender) adalah kendaraan yang dirancang khusus untuk mensuplai air yang digunakan untuk memasok air ke kendaraan jenis foam tender.

18 Mobil ambulance adalah kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut dan memindahkan korban kecelakaan penerbangan.

19 Peralatan Penunjang Operasi adalah peralatan yang harus tersedia dalam

pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi PKP-PK (fire

station).

20 Peralatan Pendukung Operasional PKP-PK adalah peralatan yang harus tersedia di dalam kendaraan PKP-PK untuk menunjang operasional antara lain breathing apparatus, baju tahan api, baju tahan panas, selang. 21 Rescue Boat adalah Kendaraan PKP-PK yang digunakan di daerah

perairan dilengkapi bahan pemadam api berupa bahan busa (foam concentrate).

22 Bahan pemadam utama adalah bahan pemadam api yang berupa air dan bahan busa (foam concentrate) yang persenyawaannya dapat menghasilkan busa.

23 Bahan pemadam pelengkap adalah bahan pemadam api yang berupa

tepung kimia (dry chemical powder) atau karbondioksida (C02) dan bahan lain yang dapat dipergunakan sebagai pemadam api.

24 Fire Station adalah bangunan/gedung yang terletak di sisi udara yang

lokasi penempatannya strategis berdasarkaan perhitungan waktu bereaksi (Response Time) yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi PKP-PK.

25 Access Road adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan PKP-PK yang

menghubungkan Fire Station dengan landasan pacu (runway) atau daerah pergerakan pesawat udara.

26 Emergency Access Road adalah jalan yang harus disediakan di masing masing ujung landasan pacu (runway) sejauh 1.000 meter dan ambang

landasan pacu (threshold) atau minimal sampai pagar Bandar udara yang

dapat dilalui oleh kendaraan PKP-PK terbesar.

27. Gas penekan adalah gas yang tidak mudah terbakar dipergunakan untuk mendorong atau mencampurkan bahan pemadam api.

28 Jalur Komunikasi adalah jalur pelaporan dan informasi kecelakaan

penerbangan di bandar udara dan/atau di sekitarnya kepada pimpinan di lingkungan Kementerian Perhubungan dan instansi/unit lain yang akan

terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat sesuai dokumen AEP.

29 Rapid Response Area adalah daerah atau lokasi sejauh 150 meter di

kiri/kanan landasan dan 1.000 meter dari masing-masing ujung landasan yang rawan terhadap kecelakaan pesawat udara.

30 Sistem komunikasi adalah sistem komunikasi yang menghubungkan antara Fire Station, kendaraan PKP-PK, pusat operasi keadaan gawat

darurat pengamanan bandar udara, ADC dan unit lain yang terkait dalam penanggulangan keadaan gawat darurat penerbangan di bandar udara.

31 Sarana komunikasi adalah peralatan komunikasi yang digunakan dalam

kegiatan penanggulangan keadaan darurat penerbangan, seperti radio trunking system, handy talky, telephone dan crash bell.

32 Personel PKP-PK adalah personel yang bertanggung jawab mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan/perawatan kendaraan PKP-PK dan melakukan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya.

33. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

34. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 35. Direktur adalah Direktur yang membidangi pelayanan darurat.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PKP-PK DI BANDAR UDARA A.

Organisasi, Tugas dan Fungsi PKP-PK

1. Setiap Bandar udara wajib membentuk organisasi PKP-PK sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK.

2 Penyelenggara bandar udara harus mempertahankan organisasi dalam bentuk unit PKP-PK sesuai dengan struktur manajemen yang baik dan efektif serta dikaitkan dengan keberadaan dan kondisi pelayanan yang diberikan.

3. Unit PKP-PK wajib memberikan pelayanan PKP-PK sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK.

4. Pelayanan PKP-PK dilaksanakan secara cepat dan tepat untuk penyelamatan dan pertolongan kecelakaan penerbangan serta pemadaman kebakaran di bandar udara dan sekitarnya. 5. Tugas dan fungsi unit PKP-PK di bandar udara, yaitu•: a. memberikan pelayanan PKP-PK untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda dari suatu pesawat udara yang mengalami kejadian

(incident) atau kecelakaan (accident) di bandar udara dan

sekitarnya; dan

b mencegah, mengendalikan, memadamkan api, melindungi

manusia dan barang yang terancam bahaya kebakaran pada

fasilitas di bandar udara.

6. Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, merupakan prioritas utama dalam memberikan pelayanan PKP-PK. 7. Unit PKP-PK diklasifikasikan dalam 4 (empat) tipe, yaitu : a. b. c. d.

unit PKP-PK tipe A untuk kategori 8 s/d 10; unit PKP-PK tipe B untuk kategori 6 dan 7; unit PKP-PK tipe C untuk kategori 4 dan 5; unit PKP-PK tipe D untuk kategori 1 s/d 3.

8. Bagan organisasi unit PKP-PK a. Unit PKP-PK Tipe A (Kategori 8-10) KEPALA UNIT PKP-PK

KEPALA OPERASI

KEPALA PELATIHAN &

KEPALA TEKNIK PEMELIHARAAN

I KENDALIMUTU J

KOMANDAN JAGA

KOMANDAN LATIHAN DAN

PENCEGAHAN

KOMANDAN

KOMANDAN PEMELIHARAAN

J

PELAKSANA

PELAKSANA

REGU

~r

I I

Tim Salvage

PELAKSANA

MM

b. Unit PKP-PK Tipe B (Kategori 6 - 7) KEPALA UNIT PKP-PK

KOMANDAN JAGA

KOMANDAN

KOMANDAN PELATIHAN DAN

KOMANDAN TEKNIK PEMELIHARAAN

KENDALIMUTU J

PELAKSANA

PELAKSANA

REGU

IIIII PELAKSANA

Tim Salvage

I I I I

c. Unit PKP-PKTipe C (Kategori 4 - 5) KEPALA UNIT PKP-PK

(

KOMANDAN TEKNIK

KOMANDAN JAGA

PEMELIHARAAN

KOMANDAN

PELAKSANA

REGU

MM PELAKSANA

Tim Salvage MM

d. Unit PKP-PK Tipe C (Kategori 1 - 3) KEPALA UNIT PKP-PK

PELAKSANA TEKNIK PEMELIHARAAN

KOMANDAN JAGA

"EJZ PELAKSANA

Tim Salvage

B. Unit PKP-PK tipe A

1

Unit PKP-PK Tipe A memiliki struktur sebagai berikut: a. b.

Kepala unit PKP-PK; Kepala operasi;

c.

Kepala pelatihan dan kendali mutu;

d.

Kepala teknik pemeliharaan;

e.

Komandan jaga;

f.

Komandan latihan dan pencegahan;

g.

Komandan pemeliharaan;

h.

Komandan regu;

i.

Pelaksana.

2. Kepala Unit PKP-PK

a.

Memiliki persyaratan sebagai berikut:

1)

2) 3) 4) 5) 6)

pendidikan formal sekurang-kurangnya D-lll PKP atau sederajat;

memiliki lisensi PKP-PK rating senior atau rating teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK;

masa kerja di unit PKP-PK sekurang-kurangnya selama 10 tahun;

mampu mengoperasikan komputer (software exel, word, powerpoint);

memahami prosedur pemindahan pesawat yang rusak di bandar udara;

telah mengikuti seluruh kegiatan penyegaran sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

b.

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1) 2)

3)

4) 5)

6)

bertanggungjawab kepada kepala unit PKP-PK; menyiapkan standar prosedur operasi PKP-PK;

menyiapkan standar prosedur latihan dan kendali mutu PKPPKserta pencegahan bahaya kebakaran;

menyiapkan standar prosedur pemeliharaan kendaraan dan peralatan PKP-PK;

melaksanakan bimbingan unit PKP-PK;

memimpin pelaksanaan operasi, latihan dan pemeliharaan kendaraan dan peralatan PKP-PK;

7)

8)

9)

menyiapkan program kerja unit PKP-PK;

melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan operasi, pelatihan dan pemeliharaan kendaraan PKP-PK; menentukan pelaksana tugas kerja harian unit PKP-PK apabila berhalangan;

10) menyiapkan laporan unit PKP-PK; 11) melaksanakan urusan administrasi;

12) melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan langsung.

3. Kepala Operasi

a.


1) pendidikan formal sekurang-kurangnya D-ll PKP atau sederajat;

2) memiliki lisensi PKP-PK rating senior;

3) masa kerja di unit PKP-PK sekurang-kurangnya selama 8 tahun;

4) mampu mengoperasikan komputer (software exel, word, powerpoint);

5) telah mengikuti seluruh kegiatan penyegaran sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

b. Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1) 2) 3)

bertanggung jawab kepada kepala unit PKP-PK; membantu menyiapkan standar prosedur operasi PKP-PK; melaksanakan bimbingan bidang operasi PKP-PK; memimpin pelaksanaan operasi PKP-PK; menyiapkan program kerja operasi unit PKP-PK;

4) 5)

6)

melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi

kegiatan operasi PKP-PK;

7)

menentukan pelaksana tugas kerja harian apabila

8) 9)

berhalangan;

menyiapkan laporan operasi PKP-PK; melaksanakan urusan administrasi


4. Kepala Pelatihan dan Kendali Mutu

a.

Memiliki persyaratan sebagai sebagai berikut:


2) memiliki lisensi PKP-PK rating Senior,




b.


1)

2)

3) 4)

bertanggung jawab kepada kepala unit PKP-PK

menyiapkan standar prosedur latihan dan kendali mutu PKPPK serta pencegahan bahaya kebakaran;

membantu menyiapkan standar latihan dan kendali mutu PKPPKserta pencegahan bahaya kebakaran;

melaksanakan bimbingan bidang latihan dan kendali mutu PKP-PK serta pencegahan bahaya kebakaran;

5) memimpin pelaksanaan latihan dan kendali mutu PKP-PK 6) 7)

8) 9)

serta pencegahan bahaya kebakaran;

menyiapkan program kerja pelatihan dan kendali mutu unit PKP-PK serta pencegahan bahaya kebakaran;

melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelatihan dan kendali mutu PKP-PK serta pencegahan bahaya ksbsksrsn

menentukan

pelaksana

tugas

kerja

harian

apabila

berhalangan;

menyiapkan laporan latihan dan kendali mutu PKP-PK serta pencegahan bahaya kebakaran;

10) melaksanakan urusan administrasi;

11) melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan langsung

5. Kepala Teknik Pemeliharaan

a.


1) 2) 3) 4) 5)

pendidikan formal sekurang-kurangnya D-ll(Teknik Mesin, Elektro, Listrik, dan Otomotif);

memiliki lisensi PKP-PK rating teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK;

masa kerja di unit PKP-PK sekurang-kurangnya selama 8

tahun;



10

b.


1) 2)

3) 4) 5) 6)

7) 8) 9)

bertanggung jawab kepada kepala unit PKP-PK; membantu menyiapkan standar prosedur teknik pemeliharaan PKP-PK;

melaksanakan bimbingan bidang teknik pemeliharaan PKPPK;

memimpin pelaksanaan teknik pemeliharaan PKP-PK; menyiapkan program kerja teknik pemeliharaan unit PKP-PK; melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan teknik pemeliharaan PKP-PK;

menentukan

pelaksana tugas

kerja

harian

apabila

berhalangan;

menyiapkan laporan teknik pemeliharaan PKP-PK;

melaksanakan urusan administrasi;


6. Komandan Jaga

a.


1)

pendidikan formal sekurang-kurangnya D-ll PKP atau sederajat;

2)

3)

4) 5)

memiliki lisensi PKP-PK rating senior;


tahun;




1) 2)

bertanggungjawab kepada kepala operasi; melaksanakan pembagian tugas harian kegiatan;

3) 4) 5)

melakukan komando kegiatan; memimpin operasional harian; melaksanakan koordinasi kegiatan;

6)

melaksanakan pengawasan kegiatan;

7)

membuat laporan kegiatan;

8)

membantu urusan administrasi;

9)

melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan

langsung;

li

7. Komandan Latihan dan Pencegahan

a.



2) memiliki lisensi PKP-PK rating senior;




b.


1) bertanggungjawab kepada kepala pelatihan dan kendalimutu; 2) melaksanakan pembagian tugas harian kegiatan latihan dan pencegahan;

3) melakukan komando kegiatan latihan dan pencegahan; 4) memimpin kegiatan latihan dan pencegahan ; 5) melaksanakan koordinasi kegiatan latihan dan pencegahan; 6) melaksanakan pengawasan kegiatan latihan dan pencegahan; 7) membuat laporan kegiatan latihan dan pencegahan; 8)

9)

membantu urusan administrasi;

melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan langsung;

8. Komandan Pemeliharaan

a.


1) 2)

3)

4) 5)

pendidikan formal sekurang-kurangnya D-ll (Teknik Mesin, Elektro, Listrik, dan Otomotif);

memiliki lisensi PKP-PK rating teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK;


tahun;



12

b.

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1) 2) 3)

bertanggungjawab kepada kepala teknik pemeliharaan; melaksanakan pembagian tugas harian kegiatan pemeliharaan;

melakukan komando kegiatan pemeliharaan;

4)

memimpin kegiatan pemeliharaan;

7) 8)

membuat laporan kegiatan pemeliharaan; membantu urusan administrasi;

5) 6)

9)

melaksanakan koordinasi kegiatan pemeliharaan; melaksanakan pengawasan kegiatan pemeliharaan;


9. Komandan Regu

a.


1) 2)

3) 4) 5)

pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA; memiliki lisensi PKP-PK rating senior;




b.


1)

bertanggung jawab kepada komandan jaga

3)

peralatan operasi serta anggotanya. memimpin operasi dalam regunya;

2)

4) 5)

6) 7)

8)

bertanggung jawab terhadap kesiapan kendaraan dan mengoperasikan kendaraan dan peralatan operasi PKP-PK; memimpin latihan dalam regunya dan membuat laporan kemajuan personil.

memeriksa dan bertanggung jawab untuk melaporkan kerusakan-kerusakan

peralatan

operasi

yang

menjadi

tanggung jawabnya;

berkoordinasi dengan komandan regu lain.


13

10.

Pelaksana

a. Memiliki persyaratan sebagai berikut:

1) 2)

pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA kecuali untuk

teknisi pemeliharaan kendaraan PKP-PK sekurang-kurangnya D-ll; dan

memiliki lisensi PKP-PK sekurang-kurangnya rating basic atau rating teknisi pemeliharaan kendaraan PKP-PK;

b.

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Pelaksana operasi

a) melaksanakan tugas kerja harian yang ditentukan; b) memeriksa dan merawat semua peralatan/perlengkapan operasi yang di gunakan dalam regunya;

c) melaporkan kerusakan-kerusakan serta kekurangan kepada d) menjaga disiplin dan memupuk kerjasama sesama anggota dalam menjalankan tugas operasi/latihan/pemeliharaan.

e) melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan langsung.

2) Pelaksana latihan dan pencegahan

a) melaksanakan tugas kerja harian yang ditentukan; b) memeriksa dan merawat semua peralatan/perlengkapan; c) melaporkan kerusakan-kerusakan serta kekurangan kepada

d) menjaga disiplin dan memupuk kerjasama sesama anggota dalam menjalankan tugas latihan dan pencegahan.

e) melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan langsung

3)

Pelaksana pemeliharaan

a) melaksanakan tugas kerja harian yang ditentukan; b) memeriksa dan merawat semua kendaraan/peralatan; c) melaporkan kerusakan kendaraan/peralatan kepada atasan serta melakukan tindakan perbaikan;

d) menjaga disiplin dan memupuk kerjasama sesama anggota dalam menjalankan tugas pemeliharaan.

e) melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan langsung. 14

C.

Unit PKP-PK Tipe B

1

Unit PKP-PK Tipe Bmemiliki struktur sebagai berikut a. Kepala Unit PKP-PK; b. Komandan Jaga;

c. Komandan Pelatihan dan Kendali Mutu; d. Komandan Teknik Pemeliharaan; e. Komandan Regu; f.

2.

Pelaksana.

Kepala Unit PKP-PK


1) 2)

3) 4) 5)


memiliki lisensi PKP-PK rating senior atau rating teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK;





1)

2)

3) 4)

5)

menyiapkan standar prosedur operasi PKP-PK;

menyiapkan standar prosedur latihan dan kendali mutu PKPPKserta pencegahan bahaya kebakaran;

menyiapkan standar prosedur pemeliharaan kendaraan dan peralatan PKP-PK;

melaksanakan bimbingan unit PKP-PK;

memimpin pelaksanaan operasi, latihan dan pemeliharaan kendaraan dan peralatan PKP-PK;

6)

menyiapkan program kerja unit PKP-PK;

8)

menentukan pelaksana tugas kerja harian unit PKP-PK

7)

melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan operasi, pelatihan dan pemeliharaan kendaraan PKP-PK;

apabila berhalangan;

9)

menyiapkan laporan unit PKP-PK;

10) melaksanakan urusan administrasi; 15

11) melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan langsung. J.

Komandan Jaga


1)


2)

3) 4) 5)



tahun;




1) 2) 3) 4) 5)

6) 7) 8) 9) 10)

bertanggung jawab kepada Kepala Unit PKP-PK; membantu menyiapkan standar prosedur operasi PKP-PK; melaksanakan bimbingan bidang operasi PKP-PK; menyiapkan program kerja operasi unit PKP-PK;

melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan operasi PKP-PK;

menentukan

pelaksana tugas kerja

harian

apabila

berhalangan;

melaksanakan pembagian tugas harian kegiatan; melakukan komando dan memimpin kegiatan operasi; melakukan koordinasi kegiatan operasi; melaksanakan urusan administrasi;

11) membuat laporan kegiatan;

12) melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan langsung

4.

Komandan Pelatihan dan Kendali Mutu


1)

pendidikan formal sekurang-kurangnya D-ll PKP atau sederjat;

2)

3)



tahun; 16

9 Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan

Recommend Documents