Internalisasi Rancangan Peraturan Menteri PAN dan RB
Sekretariat Jenderal DPR RI 15 April 2014 Setyanta Nugraha Karo Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN
10/22/2013
Karo Analisa APBN
1
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS APBN DAN ANGKA KREDITNYA Bab I : KETENTUAN UMUM Bab II : RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Bab III : INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Bab IV : JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG Bab V : UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Bab VI : RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT Bab VII : PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Bab VIII : PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Bab IX : PENGANGKATAN DALAM JABATAN Bab X : UJI KOMPETENSI Bab XI : FORMASI Bab XII : PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Bab XIII : PENURUNAN JABATAN Bab XIV : PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT Bab XV : KETENTUAN PENUTUP
10/22/2013
Karo Analisa APBN
2
Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS yang melaksanakan tugas di bidang analisis APBN, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis APBN dan Angka Kreditnya Jabatan Fungional Analis APBN adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis APBN dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Analisis APBN adalah kegiatan analisis terhadap issue dan masalah APBN yang meliputi perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. 10/22/2013
Karo Analisa APBN
3
Jabatan Fungsional Analis APBN termasuk dalam RUMPUN MANAJEMEN. Kedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis APBN pada Sekretariat Jenderal DPR. Tugas pokok Jabatan Fungsional Analis APBN yakni melaksanakan analisis APBN.
10/22/2013
Karo Analisa APBN
4
Instansi Pembina jabatan fungsional Analis APBN Sekretariat Jenderal DPR RI. mempunyai kewajiban antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Analis APBN; menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis APBN; menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis APBN; menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis APBN; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis APBN; melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Analis APBN; melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis APBN, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya; mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis APBN; memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis APBN; memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis APBN; memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Analis APBN; dan melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Analis APBN.
10/22/2013
Karo Analisa APBN
5
Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e
Pembina IV/a Pembina Tingkat I IV/b Pembina Utama Muda IV/c Penata III/c Penata Tingkat I III/d
Penata Muda III/a Penata Muda Tk I III/b 10/22/2013
Karo Analisa APBN
6
1. PENDIDIKAN
Utama
Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
2. KEGIATAN ANALISIS APBN 3. PENGEMBANG AN PROFESI
1. 2. 3.
10/22/2013
4. 5. 6. 7.
1. 2. 3. 1. 2. 3.
Pendidikan sekolah (ijazah/gelar) Diklat fungsional/teknis (STTP/sertifikat) Diklat Prajabatan Pengumpulan data dan informasi Pelaksanaan analisis Pendampingan
1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan 3. Pembuatan buku pedoman/ Juklak/Juknis
Pengajar/pelatih analisis APBN; Peran serta dalam seminar/lokakarya Pemberian konsultasi/bimbingan yang bersifat konsep; Keanggotaan dalam Tim Penilai; Perolehan penghargaan/tanda jasa; Keanggotaan dalam organisasi profesi Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. Karo Analisa APBN
7
Rincian kegiatan Analis APBN dan angka kreditnya; jenis output dan prosedur penyusunannya; kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Analis APBN Pertama sampai dengan Analis APBN Utama dapat melaksanakan seluruh kegiatan pada sub unsur (lampiran I), baik secara individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinn unit kerja yang bersangkutan. Ketentuan mengenai kegiatan dalam tim dan angka kreditnya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.
10/22/2013
Karo Analisa APBN
8
Pada awal tahun, setiap Analis APBN wajib menyusun SKP berdasarkan tugas pokok Analis APBN sesuai dengan jenjang jabatannya yang harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analis APBN tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah 80% berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan paling tinggi 20% berasal dari unsur penunjang.
10/22/2013
Karo Analisa APBN
9
Analis APBN yang memiliki angka kredit melebihi yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Analis APBN yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/ataupangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok. Analis APBN Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
10/22/2013
Karo Analisa APBN
10
Analis APBN yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis APBN, diberikan angka kredit : a. 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; c. 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang
10/22/2013
Karo Analisa APBN
11
Setiap Analis APBN wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kepada atasannya paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Analis APBN yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.
10/22/2013
Karo Analisa APBN
12
Sekretaris Jenderal DPR RI berwenang menetapkan angka kredit bagi Analis APBN Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis APBN Madya, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e. (dibantu Tim Penilai Setjen)
Pejabat eselon II yang membidangi analisa APBN, bagi Analis APBN Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis APBN Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. (dibantu Tim Penilai Unit Kerja)
10/22/2013
Karo Analisa APBN
13
Susunan keanggotaan Tim Penilai 1. 1. 2. 3.
Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi analisis APBN; Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
Sekretaris harus berasal dari unsur kepegawaian dan Anggota paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis APBN.
10/22/2013
Karo Analisa APBN
14
PNS (CPNS) yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analis APBN harus memenuhi syarat : 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang Ekonomi; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang analisis APBN; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. CPNS paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN. Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan teknis diatur lebih lanjut oleh Sekretariat Jenderal selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis APBN. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis APBN dapat dipertimbangkan dengan ketentuan memiliki pengalaman di bidang analisis APBN paling kurang 2 (dua) tahun dan usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun. 10/22/2013
Karo Analisa APBN
15
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis APBN yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
Uji kompetensi sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal DPR RI selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis APBN.
10/22/2013
Karo Analisa APBN
16
Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN didasarkan pada jumlah AKD yang melaksanakan fungsi anggaran dan didasarkan analisis beban kerja.
Paling banyak 40 (empat puluh). 10/22/2013
Karo Analisa APBN
17
Analis APBN Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis APBN Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Analis APBN Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. 10/22/2013
Karo Analisa APBN
18
Analis APBN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
10/22/2013
Karo Analisa APBN
19
Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis APBN dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1); 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 3. Nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 4. Pengalaman di bidang analisis APBN minimal selama 1 (satu) tahun; Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.
10/22/2013
Karo Analisa APBN
20
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
10/22/2013
Karo Analisa APBN
21
10/22/2013
Karo Analisa APBN
22
