DEPUTI PROGRAM DAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PAN DAN RB

DEPUTI PROGRAM DAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PAN DAN RB

DEPUTI PROGRAM DAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PAN DAN RB

Kata Pengantar

Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi (Deputi I) merupakan salah satu unit di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas:menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program dan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009. Laporan ini tidak hanya memuat berbagai capaian kinerja yang telah dicapai oleh Deputi Program dan Reformasi Birokrasi tetapi juga memuat beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai. Beberapa target berhasil dilampaui, namun dilain pihak beberapa target belum dapat dipenuhi karena berbagai faktor yang berada di luar kendali Deputi Program dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian, secara umum berbagai target strategis yang telah ditetapkan berhasil diwujudkan dalam kurun waktu tahun 2012. Saya memandang bahwa pencapaian kinerja tahun 2012 tidak terlepas dari upaya team work yang bekerja keras, bahu membahu melaksanakan berbagai kegiatan di lingkungan Deputi Program dan Reformasi Birokrasi dalam rangka memberikan kontribusi pada upaya mewujudkan tujuan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, berbagai upaya yang baik perlu terus dibudayakan, dan berbagai kendala yang menghalangi perlu terus dilakukan perbaikannya. Dengan cara seperti ini, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi menjadi unit yang secara terus menerus melakukan perbaikan, dan berupaya memberikan kontribusi positif bagi upaya reformasi birokrasi. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja kita secara terukur dan melembaga.. Deputi Program dan Reformasi Birokrasi

Ismail Mohamad i

ii

Ringkasan Eksekutif

K

omitmen pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada rentang waktu 2010 – 2014 ditunjukkan melalui penempatan reformasi birokrasi dan tata kelola sebagai prioritas pertama dalam RPJMN 2010 – 2012. Seiring dengan berjalannya implementasi reformasi birokrasi, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi sebagai unit fungsional di Kementerian PAN dan RB yang menangani reformasi birokrasi, melaksanakan berbagai tugas dalam upaya pelaksanaan prioritas pertama pemerintah. Berbagai kegiatan strategis yang telah dilakukan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan telah berhasil dilaksanakan. Beberapa capaian strategis yang telah berhasil diwujudkan antara lain: 1.

Sampai dengan tahun 2012 sudah terdapat 75 kementerian/lembaga yang menyampaikan usulan reformasi birokrasi ke Kementerian PAN dan RB. Keinginan kementerian/lembaga untuk mengikuti program reformasi birokrasi sebagaimana dicanangkan secara nasional tampaknya sudah semakin menjadi kebutuhan. Sehingga ditargetkan pada tahun 2012 terdapat 40 K/L secara kumulatif yang sudah mengajukan usulannya, ternyata melebihi target dimaksud, yaitu sebanyak 75 K/L.

2.

Secara kumulatif jumlah K/L yang telah mengikuti proses reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional secara keseluruhan terdapat 59 K/L, melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2012 yaitu sebanyak 40 K/L, dengan perincian sebagai berikut: Kementerian/Lembaga yang melakukan proses reformasi birokrasi 36 K/L dan memperoleh Tunjangan Kinerja hingga tahun 2012 Kementerian/Lembaga yang melakukan proses reformasi birokrasi tetapi Tunjangan Kinerjanya masih dalam proses penelaahan di Kementerian Keuangan pada tahun 2012

23 K/L

Jumlah 59 K/L

3.

Target pencapaian kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional, untuk saat ini belum dapat iii

dilakukan pengukurannya. Hal ini terjadi karena, instrumen yang ditetapkan untuk mengukur pencapaian kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi baru ditetapkan pada awal tahun 2012, yaitu melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Pedoman ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara online. Dalam dua ketentuan ini, disebutkan bahwa hasil penilaian baru dapat dilihat setelah bulan Maret tahun 2013, menunggu seluruh data dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah masuk ke Kementerian PAN dan RB. Karena itulah pencapaian kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional belum dapat dilihat hasilnya; 4.

Pada tahun 2012, Deputi Program dan RB juga menargetkan penerbitan 5 kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Namun sepanjang tahun 2012, Deputi Program dan RB telah mengeluarkan/menerbitkan 4 (empat) kebijakan yang meliputi: 





Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Kebijakan ini disusun dalam kaitan dengan penggunaan one single tool untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. PMPRB disusun dengan mengadopsi Common Assessment Framework (CAF) yang dikembangkan di Eropa, dan digunakan dibanyak negara, sebagai instrumen quality management dalam rangka memperbaiki secara terus menerus kinerja organisasi, dalam hal ini organisasi pemerintah. Upaya penggunaan CAF juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, yang menjadi visi reformasi birokrasi; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah. Kebijakan ini disusun sebagai salah satu langkah memulai pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online. Menyusul diterbitkannnya Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, juga telah mengembangan sistem penilaian berbasis online, untuk mempermudah proses penilaian oleh masing-masing K/L dan Pemda. Dengan sistem ini, setiap K/L dan Pemda masing-masing diberi nomor akun dan password sebagai akses untuk melakukan penilaian. Untuk mempermudah proses penilaian secara online tersebut, Deputi iv

Program dan RB telah menyusun petunjuk teknis yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online. 

Surat Edaran Menteri PAN Dan RB Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Manual Penerapan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk mempermudah proses penilaian, Deputi Program dan RB juga telah menyusun manual yang kemudian diedarkan melalui Surat Edaran Menteri PAN Dan RB Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Manual Penerapan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sebelumnya ditargetkan Deputi Program dan RB akan menerbitkan 5 kebijakan, namun sampai akhir tahun 2012 hanya berhasil menerbitkan 4 kebijakan. Satu kebijakan yang diharapkan selesai tahun 2012 adalah mengenai penetapan pilot project reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Deputi Program dan Reformasi Birokrasi sebenarnya sudah mengajukan usulan untuk pilot project reformasi birokrasi pemerintah daerah, namun karena harus menunggu persetujuan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, maka penetapan kebijakannya ditunda. 5.

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi juga telah menerbitkan 1 pedoman Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Daerah, yaitu: Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;

6.

Padatahun 2012, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi juga melakukan sosialisasi tentang implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di tiga regional, yaitu: 

Regional I: Pekanbaru 27 Maret 2012, diikuti oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Wilayah Sumatera, Banten, dan DKI Jakarta



Regional II, Mataram 9 April 2012, diikuti oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT



Regional III, Makassar23 - 24 April 2012, diikuti oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua

Sementara itu, dengan dasar Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012, Deputi Program juga telah menerima usulan penetapan Pilot Project.Setelah dilakukan penilaian dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut diperoleh hasil yang kemudian diajukan kepada Menteri PAN dan RB. Namun demikian, sebelum ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN dan RB, perlu terlebih dahulu memperoleh persetujuan Komite v

Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Karena itu penetapan Pilot Project akan dilakukan pada tahun 2013. Sebagai implikasi dari penundaan penetapan pilot project ini, maka target pencapaian “Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan” sebagaimana butir 1 pada tabel di atas, tidak dapat direalisasikan. 7.

Target lain yang ditetapkan untuk Deputi Program dan Reformassi Birokrasi adalah terbitnya Perpres tentang Tunjangan Kinerja bagi 20 K/L yang telah diproses pada tahun 2011.

8.

Pada tahun 2012 juga ditarget Kementerian/Lembaga yang sudah memperoleh tunjangan kinerja diharuskan untuk melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansinya masing-masing. Namun sejalan dengan perkembangannya, PMPRB tidak hanya diwajibkan kepada Kementerian/Lembaga yang sudah memperoleh tunjangan kinerja, tetapi kepada seluruh Kementerian/Lembaga bahkan pemerintah daerah. Launching PMPRB online dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2012, ditandai dengan penyerahan kode akun dan password kepada seluruh unit yang menangani pegawasan dari seluruh Kementerian/Lembaga. Dengan launching tersebut, seluruh kementerian/lembaga diminta untuk memulai penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya masing-masing.

9.

Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, juga telah melakukan langkahlangkah mempersiapkan pedoman Reform Leader Academy (RLA) pada awal tahun 2012. Setelah melalui berbagai diskusi, drfat pedoman dimaksud diserahkan ke Lembaga Administrasi Negara, sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan pelatihan PNS, untuk dikaji lebih mendalam. Dari hasil kajian tersebut, memang perlu dilakukan berbagai penyesuaian, tidak hanya dari sisi materi pelatihan, tetapi juga dari sisi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hingga pada akhir tahun 2012, pedoman tersebut masih terus dibahas dan diperbaiki. Dampak dari proses ini, target perumusan kebijakan RLA dan pilot project tidak dapat dicapai. Namun demikian, pada tahun 2013 telah direncanakan anggaran untuk penyelenggaraan pilot project yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.

10. Deputi Program dan Reformasi Birokrasi juga telah mlaksanakan Gerakan Nasional Reformasi Birokrasi yang Bersih, Kompeten dan Melayani, yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi di tiga regional yaitu : Pekanbaru 27 Maret 2012, Mataram 9 April 2012, dan Makassar23 - 24 April 2012.

vi

Secara umum gambaran kinerja Deputi Program dan Reformasi Birokrasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program PAN dan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program PAN dan Reformasi Birokrasi Pusat Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program PAN dan Reformasi Birokrasi Daerah Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan Reformasi Birokrasi Pusat Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan Reformasi Birokrasi Daerah

Capaian Kinerja (%) 93.30 80,4 62,5 84,5 106 265

Jika dilihat dari berbagai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010 – 2014 sebagaimana tergambar di bawah ini, sebagian besar sudah dapat direalisasikan sebelum tahun 2014. No

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

SASARAN 7. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis dan komprehensif

INDIKATOR 1. Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional 2. Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional 3. Jumlah Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan 4. Jumlah instansi yang menerima sosialisasi 5. Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada pusat dan daerah 6. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

TARGET 2010

2014

17 K/L

75 K/L

70%

100%

100%

100%

100% K/L; 30 % Pemda 100% K/L; 10 % Pemda 4 laporan triwulanan

100% K/L; 100% Pemda 100% K/L; 20% Pemda 20 laporan triwulanan

Catatan pencapaian adalah sebagai berikut: 

  

Hingga tahun 2012 sudah terdapat 59 K/L yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional. Pada tahun 2013 direncanakan seluruh K/L sudah memasuki proses pelaksanaan reformasi birokrasi; Pada tahun 2012 juga berhasil diterbitkan beberapa kebijakan tentang reformasi birokrasi; Hingga tahun 2012, seluruh K/L dan Pemerintah daerah sudah memperoleh sosialisasi kebijakan reformasi birokrasi. Hingga tahun 2012, seluruh K/L sudah memperoleh asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi, sementara untuk tingkat pemerintah daerah asistensi sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan asistensi terhadap seluruh provinsi. vii

Jika dilihat dari sisi target sebagaimana diuraikan dalam rencana strategis Kementerian PAN dan RB, sebagaimana tabel di bawah ini, target-target dimaksud belum dapat diukur pencapaiannya. No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

8.

Terwujudnya • efektivitas pelaksanaan • reformasi birokrasi

TARGET 2014

Nilai rata-rata PMPRB nasional

• 70

Tingkat efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi

• 95%

Baik nilai rata-rata PMPRB Nasional maupun Tingkat efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi baru bisa diukur setelah setiap instansi pemerintah mengirimkan hasil PMPRB mereka masing-masing ke Kementerian PAN dan RB pada bulan Maret tahun 2013. Karena itu hasilnya baru dapat diperoleh setelah bulan Maret tahun 2013. Berbagai capaian kinerja di atas tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi, yaitu antara lain: 





 



Dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan, seringkali Deputi Program dan Reformasi Birokrasi harus berkaitan dengan pihak lain, yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan atau penundaan upaya pencapaian target; Satu upaya proses pencapaian target tertentu seringkali harus menunggu proses aktivitas lain selesai, sehingga jika proses tersebut belum dapat diselesaikan, maka proses selanjutnya tidak dapat dilaksanakan; Pengelolaan anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan tampaknya juga masih harus diperbaiki, mengingat proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran seringkali menjadi kendala pelaksanaan kegiatan; Salah satu aspek yang menjadi kendala dalampengelolaan anggaran adalah kurangnya tenaga baik dari sisi kuantitas maupun sisi pengalaman; Seringkali hasil pertemuan rutin untuk membahas permasalahan dalam pengelolaan anggaran tidak ditindaklanjuti secara serius sehingga permasalahan yang sama berulang kembali, yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan; Rencana yang telah disusun seringkali juga tidak dilaksanakan secara konsisten, karena terdapat kegiatan prioritas lain yang tidak terjadwal yang terpaksa harus dilaksanakan terlebih dahulu.

Upaya untuk memperbaiki manajemen pelaksanaan kegiatan di lingkungan Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

Memperkuat tim pengelola anggaran, dengan melakukan berbaai perubahan pada tim dan sistem kerja; viii



Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulanan untuk melihat progres pencapaian target. Instrumen tersebut menyangkut beberapa hal, yaitu: o rincian aktivitas yang akan dilakukan dalam setiap triwulanan, o target triwulanan, o rincian anggaran yang akan digunakan dalam triwulanan o jadwal aktivitas secara rinci dalam satu tahun anggaran o pertemuan mingguan untuk membahas permasalahan pelaksanaan kegiatan o pertemuan triwulanan untuk membahas kemajuan pelaksanaan kegiatan

ix

x

Daftar Isi i

Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar isi Bab I Pendahuluan

iii ix 1

 Latar Belakang  Tugas Pokok dan Fungsi  Sistematika

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja    

Rencana Strategis Indikator Kinerja Utama Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengukuran Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja  Pencapaian Sasaran Strategis Deputi Program dan Reformasi Birokrasi  Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program PAN dan Reformasi Birokrasi  Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat  Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah  Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat  Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah  Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup  Simpulan Kinerja Tahun 2012  Rencana Perbaikan Tahun 2013 xi

1 1 4 5 5 7 8 15 17 17 28

40

44

83

89

98 101 101 103

xii

Bab I

Pendahuluan

Latar Belakang

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada rentang waktu 2010 – 2014 ditunjukkan melalui penempatan reformasi birokrasi dan tata kelola sebagai prioritas pertama dalam RPJMN 2010 – 2012. Seiring dengan berjalannya implementasi reformasi birokrasi, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi sebagai unit fungsional di Kementerian PAN dan RB yang menangani reformasi birokrasi, melaksanakan berbagai tugas dalam upaya pelaksanaan prioritas pertama pemerintah. Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Program dan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan sumber daya yang dihasilkan dan digunkan oleh Deputi Program dan Reformasi Birokrasi.

Tugas pokok dan fungsi

Deputi Bidang Prgram dan Reformasi Birokrasi (Deputi I) merupakan salah satu unit di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, ditetapkan bahwa Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas:menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program dan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang program pendayagunaan aparatur 1egara dan reformasi birokrasi; 1

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program dan reformasi birokrasi; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program dan reformasi birokrasi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi secara struktural didukung oleh 5 (lima) Asisten Deputi (Asdep), sebagai berikut: 1. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program PAN dan RB (Asdep 1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengelolaan data dan informasi di bidang program pendayagunaan aparatur 2egara dan reformasi birokrasi, dengan fungsi sebagai berikut: a. penyiapan perumusan kebijakan dan rekomendasi di bidang program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; b. pengelolaan data dan informasi di bidang program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi. 2. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program PAN dan RB Pusat (Asdep 2) mempunyai tugas melaksanakan koodinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi pada tingkat pusat, dengan fungsi sebagai berikut: a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pendayagunaan aparatur Negara pada tingkat pusat; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program reformasi birokrasi pada tingkat pusat; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi. 3. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program PAN dan RB Daerah (Asdep 3) mempunyai tugas melaksanakan koodinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pendayagunaan paratur negera dan reformasi birokrasi pada tingkat Daerah, dengan fungsi sebagai berikut: a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pendayagunaan aparatur Negara pada tingkat daerah; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebjakan di bidang program reformasi birokrasi pada tingkat daerah; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi. 4. Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Pusat (Asdep 4) mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, nalisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program pendayagunaan aparatur 2

Negara dan reformasi birokrasi pada tingkat pusat, dengan fungsi sebagai berikut: a. pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang program pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi pada tingkat pusat; b. evaluasi dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program pendayagunaan aparatur Negara dan reforamsi birokrasi pada tingkat pusat; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi. 5. Asisten DeputiPemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Daerah (Asdep 5) mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi pada tingkat pusat , dengan fungsi sebagai berikut: a. pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang program pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi pada tingkat daerah; b. evaluasi dan penyusunan laporan tentna masalah atau kegiatan di bidang program pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi pada tingkat daerah; dan c. pelaksanaan tuqas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi. Struktur Organisasi Deputi Bidang Program dan Refomasi Birokrasi dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

3

Sistematika

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, ditulis dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Menguraikan latar belakang dan tugas pokok dan fungsi Deputi Program dan Reformasi Birokrasi sebagai mandat dalam menjalankan tugasnya

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan Rencana Strategis Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja Deputi Program dan Reformasi Birokrasi dan seluruh Asisten Deputi dilingkungan Deputi Program dan Reformasi Birokrasi untuk tahun 2012, serta bagaimana cara mengukur pencapaian kinerja

Bab III

Akuntabilitas Kinerja Menguraikan pencapaian kinerja Deputi Program dan Reformasi Birokrasi dan seluruh Asdep di lingkungan Deputi Program dan Reformasi Birokrasi serta realisasi anggaran

Bab IV

Penutup Menguraikan simpulan kinerja tahun 2012 dan rencana perbaikan tahun 2013

4

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Rencana Strategis

 Visi Visi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah:

“MEWUJUDKAN APARATUR NEGARA YANG BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI” Sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi serta mengacu kepada Visi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka rumusan visi Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi adalah:

“MEWUJUDKAN APARATUR NEGARA YANG BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANIMELALUI PEMANTAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI” Visi dapat dioperasionalkan melalui beberapa pemahaman sebagai berikut:  Aparatur negara yang bersih adalah kondisi dimana seluruh unsur penyelenggara negara baik secara individual maupun institusional berhasil menurunkan tingkat penyimpangan, mengurangi praktek KKN, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga secara perlahan Indonesia berada pada posisi yang sejajar dengan negara-negara terbersih di dunia;  Aparatur negara yang kompeten adalah kondisi dimana secara individual dan institusional seluruh unsur penyelenggara negara mampu bekerja dengan integritas, profesional, dan akuntabel sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya masing-masing. Pemaknaan Integritas berarti mengutamakan perilaku terpuji, displin dan penuh pengabdian. Profesional berarti menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas dan sesuai dengan kompetensi (keahlian), sedangkan akuntabel

5

adalah mempertanggungjawabkan tugas dengan baik dari segi proses maupun hasil.  Aparatur negara yang melayani adalah kondisi dimana secara individual dan institusional seluruh unsur penyelenggara negara mengerahkan seluruh sumber daya yang dimlikinya untuk kepentingan melayani masyarakat.  Pelaksanaan Reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, kompetendan melayani;  Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mempercepat dan memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh organisasi pemerintah;  Kebijakan reformasi birokrasi yang efektif dapat disusun hanya jika dilakukan melalui proses penjaringan aspirasi dan target permasalahan yang melibatkan seluruh stakeholder;  Upaya pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi juga harus didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi yang baik untuk menjamin tercapainya targettarget yang telah ditetapkan dalam setiap tahapannya. Upaya mewujudkan visi tersebut, pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat ditempuh melalui tiga hal, yaitu: perumusan kebijakan pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemantapan reformasi birokrasi, serta monitoring dan evaluasi pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Visi dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam misi.

 Misi MisiDeputi Program dan Reformasi Birokrasi adalah:

“PENGGERAK UTAMA REFORMASI BIROKRASI PEMANTAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI”

MELALUI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, misi tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah: 1. Merumuskan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemantapan reformasi birokrasi; 3. Memastikan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pemantapan reformasi birokrasi melalui monitoring dan evaluasi. 6

 Tujuan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, tujuan yang ingin dicapai adalah Tujuan sebagaimana diuraikan dalam Tujuan 3 Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB, yaitu:

“Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani melalui pelaksanaan reformasi birokrasi”  Sasaran Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, sasaran yang ingin dicapai adalah sasaran sebagaimana dirumuskan dalam Tujuan 3 Sasaran 4 Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB, yaitu:

“Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi” Sasaran ini sejalan dengan sasaran strategis sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN 2010 – 2014, yaitu: meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis dan komprehensif. Sasaran ini kemudian diturunkan ke dalam sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Program dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: Sasaran Strategis Deputi Program dan Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis Asisten Deputi di lingkungan Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan PAN dan RB

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi

Meningkatnya kapasitas internal Kedeputian I Bidang Program dan RB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan PAN dan RB pada pemerintah pusat Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan PAN dan RB pada pemerintah daerah Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi kebijakan PAN dan RB pada Pemerintah Pusat Meningkatnya Koordinasi efektifitas pemantauan dan evaluasi kebijakan Program PAN dan RB Daerah

7

Indikator Kinerja Utama

Sebagai instrumen mengukur kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, ditetapkan pula Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama ini juga mengacu pada RPJMN 2010 – 2014 serta Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB yang disertai dengan Target-targetnya sebagai berikut: 1) Indikator Kinerja Utama Deputi Program dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan RPJMN 2010 – 2014 No


SASARAN

INDIKATOR

7. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis dan komprehensif

1. Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional 2. Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional 3. Jumlah Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan 4. Jumlah instansi yang menerima sosialisasi 5. Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada pusat dan daerah 6. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

TARGET 2010

2014

17 K/L

75 K/L

70%

100%

100%

100%



2) Indikator Kinerja Utama Deputi Program dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Renstra Kementerian PAN dan RB 2010 – 2014 No.

SASARAN STRATEGIS


8.


TARGET 2014


• 70


• 95%

Penetapan Kinerja Tahun 2012

Penetapan Kinerja untuk tingkat Deputi Program dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

8

Sasaran Strategis


Indikator Kinerja Persentase K/L yang menyampaikan usulan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional Persentase K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi nasional sesuai kebijakan RB Nasional Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan Pedoman Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah (Prov,Kab/Kota): a. Persentase Prov, Kab/Kota yang disosialisasi b. Jumlah Pilot projectReformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah (Prov,Kab/Kota) Perpres TK untuk K/L yang telah diproses tahun 2011 Pedoman kerja Unit Pengelola RBN Jumlah K/L yang dilakukan Penilaian Kelayakan untuk program RBN Persentase K/L (yang disetujui untuk program RBN) yang telah menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah SDM yang mengikuti program pelatihan Reform the Reformers (Reform Leaders Academy, RLA) untuk K/L dan Pemda

Target 75% 50% 85% 5 1 Pedoman

100% 33 Provinsi 33 Kab 33 Kota Perpres 20 K/L 1 Pedoman 13 KL 100% K/L yang disetujui untuk program RBN 3000 org SDM KL dan Pemda

a. Perumusan Kebijakan RLA b. Pilot Project c. Pelaksanaan Program Pelaksanaan Gerakan Nasional Reformasi Birokrasi yang Bersih, Kompeten dan Melayani.

1 Kegiatan Nasional

Penetapan kinerja untuk masing-masing Asisten Deputi adalah sebagai berikut:

9

 Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan PAN dan RB)

Indikator Kinerja Jumlah Pedoman Kerja UPRBN Jumlah kebijakan Reform Leader Academy Jumlah K/L yang dijadikan pilot project Reform Leader Academy Jumlah kampanye dalam rangka Gerakan Nasional Reformasi Birokrasi Persentase rekomendasi hasil telaaahan isu pokok yang ditindak lanjuti Persentase K/L yang telah memasukkan usulan RB sesuai kebijakan RB nasional

3 K/L 6 kali 100% 100% K/L

Persentase K/L yang telah melaksanakan RB sesuai kebijakan RB nasional

100% K/L (40K/L)

Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB nasional

85%

Jumlah kebijakan pelaksanaan RB yang diterbitkan

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Program dan RB

Target 1 pedoman 1 Per. Men. PAN dan RB

Updating database kebijakan, hasil monitoring dan evaluasi di bidang program PAN & RB Perpres TK untuk K/L yang telah diproses tahun 2011 Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, dan monev kegiatan Deputi Program dan RB

5 100% Perpres 20 K/L

5 dokumen

10

 Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan PAN dan RB pada pemerintah pusat

Indikator Kinerja Jumlah Peserta yang mengikuti Reform Leader Academy Jumlah K/L dan Pemda yang mengikuti Forum Knowledge Management Jumlah K/L dan Pemda yang mengikuti Workshop Change Management Jumlah dokumen laporan yang disusun dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi Program PAN dan RB Pusat Jumlah K/L mengikuti Forum Teknis PAN dan RB (FORTEKPAN) Jumlah K/L yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional Persentase jumlah K/L yang mengikuti FORTEKPAN Persentase instansi yang menerima sosialisasi Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat

11

Target 3000 peserta 76 K/L, 33 Provinsi 10 K/L 1 laporan 76 K/L 20 80% 100% 100%

 Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan PAN dan RB pada pemerintah daerah

Indikator Kinerja Jumlah Pemda yang mendapat sosialisasi kebijakan RB Jumlah Pemda yang mengikuti Workshop RB Jumlah dokumen laporan yang disusun dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi Program PAN dan RB Daerah Jumlah K/L mengikuti FORKOMPANDA Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi daerah Persentase instansi yang menerima sosialisasi (Daerah) Jumlah Pemda yang mengikuti FORKOMPANDA Jumlah Pemda yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional Jumlah Pilot project Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah (Prov,Kab dan Kota)

12

Target Seluruh Pemprov, kota dan kabupaten 33 prov, 33 kota, 33 kab 1 laporan 30 prov, 250 kab/kota 40% Pemda 100% Pemda 33 Prov, 250 Kab/ Kota 5 Pemda 33 Provinsi 33 Kab 33 Kota

 Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatnya Jumlah K/L yang mengikuti Workshop RB efektifitas pemantauan dan Jumlah Kebijakan tentang Penilaian Mandiri evaluasi kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PAN dan RB pada Pemerintah Pusat

Jumlah Assessor PMPRB K/L Jumlah K/L yang dinilai Jumlah K/L yang dimonev Jumlah K/L yang dimonitor dan dievaluasi Persentase KL yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim Independen dan Quality Assurance Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB Persentase K/L (yang disetujui untuk program RBN) yang telah menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

13

Target 40 K/L 1 PerMENPAN RB ttg PMPRB 1 System Aplikasi Online PMPRB 1 Manual aplikasi online PMPRB 300 assessor 40 K/L 36 K/L 29 KL 100% 2 100% K/L (36 K/L yang disetujui untuk program RBN)

 Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah Sasaran Strategis Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Program PAN dan RB Daerah

Indikator Kinerja Jumlah Pedoman RB Daerah

Jumlah Assessor Jumlah Peserta Workshop PMPRB Online Jumlah Pemda yang dipetakan pelaksanaan Program PAN dan RB-nya

Target 1 Pedoman RB Daerah 1 Pedoman Penilaian RB Daerah 1 Kebijakan Penetapan RB Daerah 400 Assessor 100 peserta 5 K/L (atau Pemda)

Jumlah Prov/Kab/Kota yang dijadikan baseline pemetaan

3

Jumlah Propinsi Kab/Kota yang dimonitor dan dievaluasi

3

Jumlah Prov/Kab/Kota yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim independen dan Tim Quality Assurance

3

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB

2

14

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut: No

Asisten Deputi

Anggaran

1.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rp. 23.550.000.000,-

2.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat

Rp. 1.685.000.000,-

3.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah

Rp. 1.374.000.000,-

4.

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat

Rp. 1.110.000.000,-

5.

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah

Rp. 1.850.000.000,-

Jumlah

Rp. 29.567.000.000,-

Pengukuran Kinerja Secara keseluruhan, berbagai target yang telah ditetapkan pada tahun 2012 pada dasarnya ditujukan untuk pencapaian target-target dari indikator sasaran strategis Kementerian PAN dan RB yang menjadi tugas Deputi Program dan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkannya. Sebagaimana diuraikan dibagian sebelumnya bahwa terdapat dua indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010 - 2014 dan Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB sebagai berikut: 1) Indikator Kinerja Utama Deputi Program dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan RPJMN 2010 – 2014

15

No


SASARAN

INDIKATOR

7. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis dan komprehensif

1. Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional 2. Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional 3. Jumlah Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan 4. Jumlah instansi yang menerima sosialisasi 5. Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada pusat dan daerah 6. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

TARGET 2010

2014

17 K/L

75 K/L

70%

100%

100%

100%



2) Indikator Kinerja Utama Deputi Program dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Renstra Kementerian PAN dan RB 2010 – 2014 No.

SASARAN STRATEGIS


8.


TARGET 2014


• 70


• 95%

Untuk mengukur pencapaian target-target sebagaimana disebut di atas, Deputi Program telah mengembangkan beberapa tahapan proses dan instrumen sebagai berikut: 1) Merancang berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan target-target tersebut di atas. 2) Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulanan untuk melihat progres pencapaian target. Instrumen tersebut menyangkut beberapa hal, yaitu: o rincian aktivitas yang akan dilakukan dalam setiap triwulanan, o target triwulanan, o rincian anggaran yang akan digunakan dalam triwulanan o jadwal aktivitas secara rinci dalam satu tahun anggaran o pertemuan mingguan untuk membahas permasalahan pelaksanaan kegiatan o pertemuan triwulanan untuk membahas kemajuan pelaksanaan kegiatan 3) Menggunakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional) untuk mengukur Nilai rata-rata PMPRB Nasional dan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

16

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian Sasaran Strategis Deputi Program dan Reformasi Birokrasi

Pencapaian target-target dalam sasaran strategis Deputi Program secara umum adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis


Indikator Kinerja Persentase K/L yang menyampaikan usulan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional Persentase K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi nasional sesuai kebijakan RB Nasional Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan Pedoman Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah (Prov,Kab/Kota): a. Persentase Prov, Kab/Kota yang disosialisasi b. Jumlah Pilot projectReformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah (Provinsi,Kab/Kota) Perpres TK untuk K/L yang telah diproses tahun 2011

17

Realisasi

% Capaian

187,5 % (75 K/L)

250

100% (40 K/L)

147% (59 K/L kumulatif)

147

85%

(belum dapat dilihat hasilnya)

0

5

4

80

1 Pedoman

1

100

100%

100%

100

33 Provinsi 33 Kab 33 Kota


75

Perpres 20 K/L

Perpres 20 K/L

Target 75% (40 K/L)

100

Sasaran Strategis

Target

Realisasi

% Capaian

Pedoman kerja Unit Pengelola RBN

1 Pedoman

(belum dilakukan)

0

Persentase K/L (yang disetujui untuk program RBN) yang telah menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

100% K/L yang disetujui untuk program RBN

211%

211

Jumlah SDM yang mengikuti program pelatihan Reform the Reformers (Reform Leaders Academy, RLA) untuk K/L dan Pemda

3000 org SDM KL dan Pemda

(belum dilakukan)

0

1 kebijakan

1 rancangan kebijakan

50

1 Kegiatan Nasional

1 Kegiatan Nasional

100

Indikator Kinerja

a. Perumusan Kebijakan RLA

b. Pilot Project c. Pelaksanaan Program Pelaksanaan Gerakan Nasional Reformasi Birokrasi yang Bersih, Kompeten dan Melayani.

Rata-rata nilai capaian

93.30

Berbagai pencapaian kinerja sebagaimana Tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Sampai dengan tahun 2012 sudah terdapat 75 kementerian/lembaga yang menyampaikan usulan reformasi birokrasi ke Kementerian PAN dan RB. Keinginan kementerian/lembaga untuk mengikuti program reformasi birokrasi sebagaimana dicanangkan secara nasional tampaknya sudah semakin menjadi kebutuhan. Sehingga ditargetkan pada tahun 2012 terdapat 40 K/L secara kumulatif yang sudah mengajukan usulannya, ternyata melebihi target dimaksud, yaitu sebanyak 75 K/L. 2.

Secara kumulatif jumlah K/L yang telah mengikuti proses reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional secara keseluruhan terdapat 59 K/L, melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2012 yaitu sebanyak 40 K/L, dengan perincian sebagai berikut:

18

Kementerian/Lembaga yang melakukan proses reformasi birokrasi dan memperoleh Tunjangan Kinerja hingga tahun 2012

36 K/L

Kementerian/Lembaga yang melakukan proses reformasi birokrasi 23 K/L tetapi Tunjangan Kinerjanya masih dalam proses penelaahan di Kementerian Keuangan pada tahun 2012 Jumlah 59 K/L

3.

Target pencapaian kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional, untuk saat ini belum dapat dilakukan pengukurannya. Hal ini terjadi karena, instrumen yang ditetapkan untuk mengukur pencapaian kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi baru ditetapkan pada awal tahun 2012, yaitu melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Pedoman ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara online. Dalam dua ketentuan ini, disebutkan bahwa hasil penilaian baru dapat dilihat setelah bulan Maret tahun 2013, menunggu seluruh data dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah masuk ke Kementerian PAN dan RB. Karena itulah pencapaian kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional belum dapat dilihat hasilnya;

4.




Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Kebijakan ini disusun dalam kaitan dengan penggunaan one single tool untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. PMPRB disusun dengan mengadopsi Common Assessment Framework (CAF) yang dikembangkan di Eropa, dan digunakan dibanyak negara, sebagai instrumen quality management dalam rangka memperbaiki secara terus menerus kinerja organisasi, dalam hal ini organisasi pemerintah. Upaya penggunaan CAF juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, yang menjadi visi reformasi birokrasi; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah. Kebijakan ini disusun sebagai salah satu langkah memulai pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. 19





Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online. Menyusul diterbitkannnya Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, juga telah mengembangan sistem penilaian berbasis online, untuk mempermudah proses penilaian oleh masing-masing K/L dan Pemda. Dengan sistem ini, setiap K/L dan Pemda masing-masing diberi nomor akun dan password sebagai akses untuk melakukan penilaian. Untuk mempermudah proses penilaian secara online tersebut, Deputi Program dan RB telah menyusun petunjuk teknis yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online. Surat Edaran Menteri PAN Dan RB Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Manual Penerapan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk mempermudah proses penilaian, Deputi Program dan RB juga telah menyusun manual yang kemudian diedarkan melalui Surat Edaran Menteri PAN Dan RB Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Manual Penerapan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.


Sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi juga telah menerbitkan 1 pedoman Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Daerah, yaitu: Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;

6.

Padatahun 2012, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi juga melakukan sosialisasi tentang implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di tiga regional, yaitu:  

Regional I: Pekanbaru 27 Maret 2012, diikuti oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Wilayah Sumatera, Banten, dan DKI Jakarta Regional II, Mataram 9 April 2012, diikuti oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT

20



Regional III, Makassar23 - 24 April 2012, diikuti oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua Sementara itu, dengan dasar Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012, Deputi Program juga telah menerima usulan penetapan Pilot Project. Setelah dilakukan penilaian dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

21

DAFTAR NAMA PILOT PROJECT REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

1.

Provinsi Aceh Kota Banda Aceh Kab Aceh Besar

WDP WTP WDP

Pendapatan Daerah 2012 (dalam jutaan rp) 8.714.808 797.733 741.791

2.

Prov. Sumatera Utara Kota Medan Kab Pak-Pak Barat Prov. Sumatera Barat Kota Padang Kab Tanah Datar Prov. Riau Kota Pekanbaru Kab Siak Prov. Jambi Kota Jambi Kab Sarolangun Prov. Sumatera Selatan Kota Palembang Kab Muara Enim Prov. Bengkulu Kota Bengkulu Kab Kaur Prov. Lampung Kota Bandar Lampung Kab Lampung Selatan Prov. Kep. Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang Kab Bangka Prov. Kepulauan Riau

WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WTP WDP WTP WTP WDP WDP WDP WTP

7.332.537 3.656.534 302.625 2.917.855 1.427.574 649.598 5.487.776 1.578.094 1.646.779 1.734.302 883.399 852.685 4.939.148 1.995.637 1.321.647 1.542.457 643.778 417.996 2.809.750 1.353.964 1.027.079 1.385.019 517.228 682.617 2.038.209

NO.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pengajuan Pilot Project

Opini BPK 2011

Belanja Aparatur 2012 (dalam jutaan rp) 888.420 461.907 483.794

10.19 65.22 57.90

Memenuhi Kriteria (MK) atau Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) MK TMK TMK

701.655 302.675 133.791 564.315 862.792 444.119 818.721 1.734.302 546.122 427.729 520.099 289.641 664.212 1.098.205 573.169 424.253 407.611 183.918 529.515 753.419 570.929 251.725 249.977 305.904 206.255

9.57 41.40 44.20 19.34 60.43 68.37 14.92 45.33 33.16 24.66 58.67 33.97 13.45 55.03 43.37 27.50 63.32 43.99 18.85 55.65 55.59 18.18 48.33 44.81 10.11

MK MK MK MK TMK TMK MK MK MK MK TMK MK MK TMK MK MK TMK MK MK TMK TMK MK MK MK MK

22

%

Keterangan Surat Gubernur Aceh Nomor:067/33059 8 November Surat Gubernur Nomor:060/11538 21 November Surat Gubernur Nomor: 700/217/Insp-SE/2012 30 Oktober Informasi dari Kepala Biro Organisasi Surat Gubernur Nomor:061/4194/SETDAORG.2/X/2012, 31 Oktober Surat Gubernur Nomor: 060/2450/X/2012 30 Agustus Surat Sekda Nomor: 800/5351/B.7 Surat Gubernur Nomor:060/3357/11/2012 29 Oktober Surat Wakil Gubernur Nomor:061/056/VI/2012 30 Oktober Surat Gubernur

NO.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kota Tanjung Pinang Kab Bintan Prov. DKI Jakarta

WDP WDP WDP

Pendapatan Daerah 2012 (dalam jutaan rp) 653.998 692.852 30.642.744

Prov. Banten Kota Serang Kab. Serang Prov. Jawa Barat Kota Bandung Kab Bogor Prov. Jawa Tengah Kota Semarang Kab Kudus Prov. D.I Yogyakarta Kota Yogyakarta Kab Sleman Prov. Jawa Timur Kota Surabaya Kab Malang Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak Kab Sambas Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya Kab Gunung Mas Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kab Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda Kab Penajam Paser Utara

WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP TW

3.902.075 687.078 1.336.539 14.626.494 3.390.454 2.950.980 10.833.744 2.203.477 1.102.466 1.935.448 899.626 1.383.012 11.523.017 4.605.701 2.042.115 2.837.409 1.005.783 867.844 2.251.744 663.772 550.296 2.966.944 1.080.936 619.688 9.102.613 1.944.556 1.299.615


Opini BPK 2011

Belanja Aparatur 2012 (dalam jutaan rp) 281.383 290.891 10.043.911

43.02 41.98 32.78

Memenuhi Kriteria (MK) atau Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) MK MK MK

367.476 358.402 808.213 1.650.063 1.439.531 1.228.176 1.252.523 1.073.141 583.780 490.659 488.063 897.127 1.668.623 1.668.455 1.120.010 468.814 469.915 462.255 379.868 425.744 239.042 572.223 545.131 378.700 908.137 715.754 244.482

9.42 52.16 60.7 11.28 42.46 41.62 11.56 48.70 52.95 25.35 54.25 64.87 14.48 36.23 54.85 16.52 46.72 53.27 16.87 64.14 43.44 19.29 50.43 61.11 9.98 36.81 18.81

MK TMK TMK MK MK MK MK MK TMK MK TMK TMK MK MK TMK MK MK TMK MK TMK MK MK TMK TMK MK TMK TMK

23

%

Keterangan Nomor:187/B.ORG-02/X/2012 18 Oktober Surat Sekda Nomor:3068/-071 31 Oktober Surat Sekda Nomor:060/3603-ORG/2012 30 November Surat Sekda Nomor:120/5266/Org 31 Oktober Surat Gubernur Nomor:356/20387 31 Oktober Surat Sekda Nomor:061/4243 7 November Surat Sekda Nomor:065/18100/041/2012 23 Oktober Surat Gubernur Nomor: 890/2672/OR-C 12 September Surat Gubernur Nomor:061//373/ORG 25 Oktober Surat Gubernur Nomor:061/01293/ORG 29 Oktober Surat Gubernur Nomor:066/9115/Org 31 Oktober

21.

Prov. Sulawesi Utara Kota Manado Kab Sitaro

WTP TMP TW

Pendapatan Daerah 2012 (dalam jutaan rp) 1.717.270 865.141 360.873

22.

Prov. Sulawesi Tengah Kota Palu Kabupaten Donggala Prov. Sulawesi Tenggara Kota Kendari Kab Konawe Utara Prov. Sulawesi Selatan Kota Makassar Kab Luwu Utara Prov. Gorontalo Kota Gorontalo Kab Pohuwato Prov. Sulawesi Barat Kab Mamuju Kab Polewali Mandar Prov. Bali Kota Denpasar Kab Badung Prov. Nusa Tenggara Barat Kota Mataram Kab. Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Timur Kota Kupang Kab Timor Tengah Selatan Prov. Maluku Kota Ambon Kab Maluku Tenggara Prov. Maluku Utara

WDP WDP WDP WDP WDP TMP WTP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP WDP WDP WDP TMP TMP TMP TMP TMP

1.779.107 760.277 651.446 1.846.011 710.637 485.580 4.601.370 1.678.886 663.933 913.402 559.269 447.769 952.009 682.482 701.015 3.249.751 1.149.332 1.935.434 2.241.557 679.115 776.581 2.207.179 596.822 668.112 1.412.177 726.183 418.182 1.125.033

NO.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.


Opini BPK 2011

Belanja Aparatur 2012 (dalam jutaan rp) 486.752 496.981 164.412

28.34 57.45 45.56

Memenuhi Kriteria (MK) atau Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) MK TMK TMK

386.139 473.352 364.725 468.385 523.072 133.658 738.276 772.397 313.893 238.270 355.265 226.804 155.974 328.013 430.736 779.639 591.402 821.436 476.970 401.842 436.688 476.860 389.855 375.941 386.433 507.654 200.996 206.468

21.70 62.26 55.99 25.37 73.61 27.53 16.04 46.01 47.28 26.09 63.52 50.65 16.38 48.06 61.44 23.99 51.44 42.44 21.27 59.17 56.23 21.60 65.32 56.27 27.37 69.91 48.06 18.35

MK TMK TMK MK TMK TMK MK MK MK MK TMK TMK MK MK TMK MK TMK MK TMK TMK TMK MK TMK TMK TMK TMK TMK TMK

24

%

Keterangan Surat Gubernur Nomor:060/3419/SekrRo.Orpeg 6 November Surat Gubernur Nomor: 067/652/Ro.Org 25 Oktober Surat Gubernur Nomor:431/2012 25 Oktober Surat Gubernur Nomor:061/6389/org&peg Tanggal 31 Oktober Surat Gubernur Nomor: BPKAD/X/2012 Tanggal 31 Oktober Surat Sekda Nomor:130/3984/x/2012 29 oktober Surat Gubernur Nomor:061.1/6464/Org 23 Oktober Surat Gubernur Nomor :060/562/ORG 29 Oktober 2012 Surat Gubernur Nomor: BO.065/40/X/2012 25 Oktober Surat Gubernur Nomor :060/3051 22 November Surat Gubernur

NO.

32.

33.

Pengajuan Pilot Project Kota Tidore Kepulauan Kab Halmahera Utara Prov. Papua Kota Jayapura Kab. Biak Numfor Papua Barat Kota Sorong Kab Manokwari

Opini BPK 2011 WDP TMP TMP WDP TMP TMP TMP TMP

Pendapatan Daerah 2012 (dalam jutaan rp) 491.825 552.375 7.295.602 767.876 636.669 3.893.382 701.677 917.919

Belanja Aparatur 2012 (dalam jutaan rp) 243.987 188.758 710.903 349.055 315.324 240.216 272.099 332.495

% 49.61 34.17 9.744 45.46 49.53 6.17 38.78 36.22

Memenuhi Kriteria (MK) atau Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) MK TMK TMK MK TMK TMK TMK TMK

Catatan:

 

Data APBD dari data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Data Opini BPK dari dari situs resmi BPK

25

Keterangan Nomor: 28/ORG=XI/2012 Tanggal 5 Nov Surat Setda Nomor:061/4864/Set 31 Oktober Surat Gubernur Nomor:120/1563/GPB/2012 29 November

Hasil penilaian tersebut telah diajukan kepada Menteri PAN dan RB, namun sebelum ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN dan RB, perlu terlebih dahulu memperoleh persetujuan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Karena itu penetapan Pilot Project akan dilakukan pada tahun 2013. Sebagai implikasi dari penundaan penetapan pilot project ini, maka target pencapaian “Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan” sebagaimana butir 1 pada tabel di atas, tidak dapat direalisasikan. 7.

Target lain yang ditetapkan untuk Deputi Program dan Reformassi Birokrasi adalah terbitnya Perpres tentang Tunjangan Kinerja bagi 20 K/L yang telah diproses pada tahun 2011. Target ini dapat diselesaikan dengan rincian sebagai berikut: a. Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perindustrian b. Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Riset Dan Teknologi c. Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pertanian d. Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak e. Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perumahan Rakyat f. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal g. Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi h. Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan i. Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara j. Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik k. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional l. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara m. Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional

26

n. Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia o. Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional p. Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara q. Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah r. Peraturan Presiden No. 118 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional s. Peraturan Presiden No. 119 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme t. Peraturan Presiden No. 120 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 8.

Pedoman kerja Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional yang menjadi target tahun 2012, tidak dapat dilaksanakan karena alasan sebagai berikut: 





Perubahan yang begitu cepat dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi, mengharuskan Deputi Program dan Reformasi Birokrasi untuk terus menerus melakukan penyesuaian; Proses pelaksanaan reformasi birokrasi, tidak hanya melibatkan Kementerian PAN dan RN saja, tetapi juga kementerian/lembaga, bahkan Komite Pengtarah Reformasi Birokrasi, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen dan Tim Quality Assurance yang memiliki kewenangan masing-masing; Tugas dan fungsi masing-masing KPRBN dan TRBN sudah diuraikan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Karena itu penyusunan pedoman Kerja UPRBN sulit untuk direalisasikan. 9.

Pada tahun 2012 juga ditarget Kementerian/Lembaga yang sudah memperoleh tunjangan kinerja diharuskan untuk melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansinya masing-masing. Namun sejalan dengan perkembangannya, PMPRB tidak hanya diwajibkan kepada Kementerian/Lembaga yang sudah memperoleh tunjangan kinerja, tetapi kepada seluruh Kementerian/Lembaga bahkan pemerintah daerah. Launching PMPRB online dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2012, ditandai dengan penyerahan kode akun dan password kepada seluruh unit yang menangani pegawasan dari seluruh Kementerian/Lembaga. Dengan 27

launching tersebut, seluruh kementerian/lembaga diminta untuk memulai penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya masingmasing. 10. Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, juga telah melakukan langkahlangkah mempersiapkan pedoman Reform Leader Academy (RLA) pada awal tahun 2012. Setelah melalui berbagai diskusi, drfat pedoman dimaksud diserahkan ke Lembaga Administrasi Negara, sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan pelatihan PNS, untuk dikaji lebih mendalam. Dari hasil kajian tersebut, memang perlu dilakukan berbagai penyesuaian, tidak hanya dari sisi materi pelatihan, tetapi juga dari sisi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hingga pada akhir tahun 2012, pedoman tersebut masih terus dibahas dan diperbaiki. Dampak dari proses ini, target perumusan kebijakan RLA dan pilot project tidak dapat dicapai. Namun demikian, pada tahun 2013 telah direncanakan anggaran untuk penyelenggaraan pilot project yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. 11. Pelaksanaan Gerakan Nasional Reformasi Birokrasi yang Bersih, Kompeten dan Melayani, telah dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi di tiga regional yaitu : Pekanbaru 27 Maret 2012, Mataram 9 April 2012, dan Makassar23 - 24 April 2012.

Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program PAN dan Reformasi Birokrasi

Pencapaian target-target dalam sasaran strategis Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program PAN dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan PAN dan RB)

Indikator Kinerja Jumlah Pedoman Kerja UPRBN Jumlah kebijakan Reform Leader Academy Jumlah K/L yang dijadikan pilot project Reform Leader Academy Jumlah kampanye dalam rangka Gerakan Nasional Reformasi Birokrasi 28

Target

Realisasi

% Capaian

1 pedoman

0

0

1 Per. Men. PAN dan RB 3 K/L

6 kali

(ditunda tahun 2013) (ditunda tahun 2013) 6 kali

50

50

100

Sasaran Strategis

Target

Realisasi

% Capaian

100%

50%

50

100% K/L

187,5 % (75 K/L)

187,5

100% K/L (40K/L)


147

85%


0

5

4

80

100%

100%

100

Perpres 20 K/L

20 K/L

100

5 dokumen

5 dokumen

100

Rata-rata capaian

80,4

Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil telaaahan isu pokok yang ditindak lanjuti Persentase K/L yang telah memasukkan usulan RB sesuai kebijakan RB nasional Persentase K/L yang telah melaksanakan RB sesuai kebijakan RB nasional Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB nasional Jumlah kebijakan pelaksanaan RB yang diterbitkan

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Program dan RB

Updating database kebijakan, hasil monitoring dan evaluasi di bidang program PAN & RB Perpres TK untuk K/L yang telah diproses tahun 2011 Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, dan monev kegiatan Deputi Program dan RB

Berbagai pencapaian kinerja sebagaimana Tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan Penyusunan Pedoman UPRBN.

Indikator Kinerja Jumlah Pedoman Kerja UPRBN

Target 1 pedoman

Realisasi 0

% Capaian 0

Target Jumlah Pedoman Kerja UPRBN menjadi salah satu target sasaran strategis dari Deputi Program dan Reformasi Birokrasi. Sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa target ini tidak dapat direalisasikan karena beberapa alasan sebagai berikut: 29







Perubahan yang begitu cepat dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi, mengharuskan Deputi Program dan Reformasi Birokrasi untuk terus menerus melakukan penyesuaian; Proses pelaksanaan reformasi birokrasi, tidak hanya melibatkan Kementerian PAN dan RB saja, tetapi juga kementerian/lembaga, bahkan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen dan Tim Quality Assurance yang memiliki kewenangan masing-masing; Tugas dan fungsi masing-masing KPRBN dan TRBN sudah diuraikan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Berdasarkan perkembangan terakhir, akan dilakukan perubahan terhadap struktur maupun uraian kerja pada Tim Quality Assurance, Tim Independen, dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional. 2.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan Penyusunan Pedoman Reform Leader Academy.

Indikator Kinerja Jumlah kebijakan Reform Leader Academy Jumlah K/L yang dijadikan pilot project Reform Leader Academy

Target 1 Per. Men. PAN dan RB 3 K/L

Realisasi (ditunda tahun 2013) (ditunda tahun 2013)

% Capaian 50 50

Capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut: a. Target jumlah kebijakan Reform Leader Academy belum dapat diselesaikan pada tahun 2012. Dari sisi persiapan untuk perumusan kebijakannya, Asisten Deputi Program PAN dan Reformasi Birokrasi telah berhasil menyiapkan draft Pedoman Reform Leader Academy, yang kemudian diserahkan kepada Lembaga Administrasi Negara untuk dibahas lebih lanjut, mengingat Lembaga Administrasi Negara adalah instansi yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan pelatihan PNS. Sampai akhir tahun 2012, pembahasan terus dilakukan mengingat Reform Leader Academy merupakan terobosan di bidang diklat yang juga harus melihat pertimbangan berbagai peraturan perundangunangan yang berlaku di bidang diklat aparatur; b. Jumlah K/L yang dijadikan pilot Project Reform Leader Academy, juga menjadi salah satu target yang terkait dengan kebijakan Reform Leader Academy. Karena rumusan kebijakan dan pedoman masih dalam taraf pembahasan dengan LAN, penetapan pilot project diundur ke tahun 2013, yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara;

30

c. Karena itu capaian yang diperoleh pada tahun 2012 baru pada tahapan mempersiapkan sistem penyelenggaraan Reform Leader Academy. 3.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Jumlah kampanye dalam rangka Gerakan Nasional Reformasi Birokrasi

Target

Realisasi

% Capaian

6 kali

6 kali

100

Pada tahun 2012, juga telah dilaksanakan gerakan Nasional Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi reformasi birokrasi di daerah. Pelaksanaan tahap pertama dilakukan pada saat sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah di tiga regional, yaitu: Pekanbaru 27 Maret 2012, Mataram 9 April 2012, dan Makassar23 24 April 2012. Pelaksanaan kedua lakukan di tiga regional dengan lokasi yang berbeda, yaitu: Balikpapan, 24 – 26 September 2012; Batam, 1 – 3 Oktober 2012; dan Nusa Dua – Bali, 15 – 17 Oktober 2012. 4.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan Telaahan Isu-isu Pokok Program PAN dan Reformasi Birokrasi dalam rangka Perumusan Kebijakan.

Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil telaaahan isu pokok yang ditindak lanjuti

Target 100%

Realisasi

% Capaian

50%

50

Kegiatan ini dilakukan di enam daerah melalui metoda Focused Group Discussion (FGD), yaitu Provinsi Banten, Kota Bandung, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Yogya. Terdapat beberapa rekomendasi yang berhasil dirumuskan dari telaahan ini, sebagai berikut: a. Dari berbagai temuan isu-isu pokok Program PAN dan Reformasi Birokrasi di daerah, salah satu aspek penting adalah perlunya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, untuk seluruh level kebijakan yang dikeluarkan. Untuk itu berikut dirumuskan rekomendasi:  Penguatan upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pemerintah pusat mulai dari proses perumusannya. Selama ini memang sudah dilakukan upaya ini, 31



tetapi tampaknya perlu upaya yang lebih ketat dan keras sehingga sinkronisasi dan harmonisasi bisa dilakukan secara vertikal, yaitu sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangundangan dalam hirarki yang berbeda; serta, sinkronisasi horizontal, yaitu sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangundangan dari sektor yang berbeda. Karena itu sinkronisasi dan harmonisasi memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah pusat; Penguatan pengelolaan perumusan kebijakan. Penguatan meliputi upaya untuk menyusun mekanisme kerja perumusan kebijakan yang tidak hanya pada level instansi tetapi juga antar instansi, memperkuat SDM pada level perumus kebijakan termasuk kemampuan legal drafting, memperkuat sistem untuk penyusunan naskah akademik yang juga memperlihat keterkaitan rumusan kebijakan yang akan diajukan dengan peraturan perundangundangan lainnya, memperkuat mekanisme dua arah dalam perumusan kebijakan yang melibatkan para pemangku kepentingan yang terlibat dan terkena dampak kebijakan.

b. Upaya pemerintah untuk memperbaiki PP Nomor 41 Tahun 2004, tampaknya perlu mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana rekomendasi sebagai berikut: 

Upaya pemerintah pusat untuk memperbaiki PP Nomor 41 Tahun 2004 harus melibatkan pemerintah daerah yang memiliki kepentingan dalam pengaturan kelembagaan pemerintah daerah;



Perbaikan PP Nomor 41 Tahun 2004 juga perlu disinkronisasikan dengan peraturan perundangan lainnya yang saat ini berlaku, setidaknya memasukkan berbagai fungsi yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya dalam kelembagaan tertentu tanpa harus membentuk unit baru yang berdiri sendiri;



Perbaikan PP Nomor 41 Tahun 2004 juga harus mempertimbangkan karakteristik daerah yang berbeda satu daerah dengan daerah lain. Keunikan daerah tertentu perlu dikelola melalui penanganan oleh kelembagaan tertentu yang menangani fungsi tersebut.

c. Inti dari permasalahan SDM aparatur adalah bahwa pemerintah pusat tidak memiliki konsep yang jelas dalam rangka membangun SDM aparatur menjadi profesional yang mampu memberikan kontribusi pada kinerja pemerintah daerah. Rencana untuk menetapkan RUU 32

Aparatur Sipil Negara, tampaknya akan memberikan solusi bagi pembangunan SDM aparatur. Namun demikian, berdasarkan pengalaman penerapan Undang-Undang 43 Tahun 1999, perlu direkomendasikan hal-hasl sebagai berikut: 

Sosialisasi secara intensif. Sosialisasi perlu dilakukan sejak Undangundang tersebut masih dalam taraf rancangan. Tidak hanya untuk memberikan pemahaman awal tentang apa yang dimaksud dengan Aparatus Sipil Negara, berbagai perubahan yang akan dilakukan, tetapi juga mempersiapkan pemerintah daerah untuk penerapannya;



Percepatan perumusan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ASN. Jika telah ditetapkan, berbagai peraturan perundangundangan yang menjadi peraturan pelaksanaannya harus segera ditetapkan. Dengan demikian, upaya penerapan undang-undang tersebut tidak harus menunggu peraturan perundang-undangan pelaksanaannya di tetapkan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 1999 belum ditetapkan.



Perbaikan sistem rekruitmen. Pengaturan sistem rekruitmen yang lebih transparan, terbuka dan didasarkan pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya. Karena itu setiap instansi pemerintah harus merencanakan kebutuhan SDM nya secara teliti tidak hanya didasarkan pada kebutuhan saat ini tetapi juga kebutuhan untuk upaya mewujudkan visi dan misinya jauh ke depan, beberapa tahun mendatang;



Perbaikan sistem pengembangan pegawai. Sistem pengembangan pegawai juga perlu diperbaiki, tidak hanya dalam kaitan dengan pendidikan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural tetapi juga pendidikan dan pelatihan lain yang didasarkan pada kebutuhan memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh setiap instansi pemerintah.



Perbaikan sistem penggajian. Sistem penggajian perlu disesuaikan dengan rasa keadilan, kebutuhan untuk kesejahteraan memenuhi standar biaya hidup yang layak, didasarkan pada kinerja serta beban kerja, sehingga memberikan motivasi baik bagi pegawai yang saat ini sudah bekerja sebagai pegawai negeri atau pun untuk menarik pasar pegawai-pegawai potensial dari pasar tenaga kerja ;

33



Perbaikan sistem pensiun. Sistem pensiun yang saat ini berlaku juga perlu diperbaiki, tidak lagi melalui sistem pay as you go tetapi dengan sistem yang lebih baik, misalnya melalui sistem contribution yang memungkinkan pegawai maupun pemerintah sebagai pemberi kerja bersama-sama memberikan kontribusi bagi pensiun pegawai. Karena itu, nantinya anggaran pensiun tidak lagi membebani APBN. Disamping itu, juga harus diberikan kemungkinan pensiun dini yang layak bagi pegawai yang menghendakinya.

d. Permasalahan yang muncul dalam bidang ketatalaksanaan adalah disebabkan adanya bisnis proses yang belum jelas. Karena itu, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 

Penyempurnaan bisnis proses. Setiap instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, tampaknya harus memulai lagi untuk mengidentifikasi bisnis prosesnya masing-masing. Identifikasi ini, memungkinkan instansi pemerintah melakukan penataan terhadap proses manajemen secara lebih efisien dan efektif;



Penerapan teknologi informasi. Penyempurnaan bisnis proses juga akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam upaya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pengembangan teknologi informasi untuk harus dilakukan sebagai satu bagian tindak lanjut dari penyempurnaan bisnis proses. Upaya ini tampaknya perlu didukung dengan manual-manual atau pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi instansi pemerintah dalam mengidentifikasi ulang dan memperbaiki bisnis proses mereka.

e. Beberapa rekomendasi yang diajukan dalam bidang pengawasan sebagai berikut: 

Penyelarasan peraturan yang mengatur Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD. Penyelarasan ini penting mengingat kedua jabatan fungsional ini melakukan fungsi pengawasan dan ditempatkan di Inspektorat.



Peningkatan kapasitas inspektorat. Umumnya inspektorat mengalami kekurangan tenaga auditor. Karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas inspektorat melalui percepatan penambahan tenaga auditor, baik melalui rekruitmen pegawai baru yang dikhususkan untuk tenaga auditor, atau memberikan pembukaan

34

baru bagi pegawai yang berminat masuk ke jabatan auditor, atau melalui pendidikan dan pelatihan. f. Beberapa rekomendasi yang diajukan dalam bidang akuntabilitas sebagai berikut: Perlu penyelarasan berbagai konsepsi perencanaan strategis yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB serta Bappenas. g. Beberapa rekomendasi yang diajukan dalam bidang pelayanan publik sebagai berikut: 

Perlu lebih diintensifkan sosialisasi penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, sehingga pada tahun 2014 seluruh unit pelayanan telah menerapkan kedua kewajiban tersebut;



Upaya di atas perlu didukung dengan adanya pengelolaan pengaduan yang memungkinkan terjadi komunikasi aktif antara pengguna layanan dengan penyedia layanan. Karena itu, sejalan dengan penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, setiap unit pelayan perlu dilengkapi dengan pengelola pengaduan; Kementerian PAN dan RB juga perlu membuat model pelayanan berbasis teknologi informasi, yang memungkinkan pelayanan menjadi cepat, murah, efisien dan mengurangi kontak langsung antara pengguna layanan dengan penyedia layanan yang memungkinkan timbulnya penyimpangan-penyimpangan. Model dimaksud bisa menjadi model generik yang dapat digunakan oleh unit pelayanan manapun dengan pengembangan yang tidak terlalu sulit, sesuai dengan kebutuhan masing-masing; Indeks Kepuasan Masyarakat, tampaknya juga harus ditinjau ulang berbagai indikator yang dimuat didalamnya, untuk memberikan kemungkinan unit pelayanan mengetahui berbagai permasalahan spesifik pada unit pelayanan langsung dari masyakarat/pengguna layanan. Indeks Kepuasan Masyarakat memegang peranan penting dalam upaya terus menerus melakukan perbaikan kualitas pelayanan, sekaligus pula mendidik masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam membentuk/menentukan kualitas pelayanan.





Tidak seluruh rekomendasi langsung dapat ditindaklanjuti, tetapi sebagian diantaranya sedang dalam proses tindak lanjut, seperti misalnya upaya untuk melakukan sinkronisasi dan harimonisasi peraturan perundangundangan, sedang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, misalnya 35

dalam kaitan dengan perencanaan strategis, bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Beberapa rekomendasi lain tampaknya menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti pada tahun 2013 oleh Kementerian PAN dan RB; 5.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, workshop maupun FORTEKPANRB. Indikator Kinerja

Persentase K/L yang telah memasukkan usulan RB sesuai kebijakan RB nasional Persentase K/L yang telah melaksanakan RB sesuai kebijakan RB nasional Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB nasional

Target

Realisasi

% Capaian

100% K/L

187,5 % (75 K/L)

187,5

100% K/L (40K/L)


147

85%


0

Capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut: a. Sampai dengan tahun 2012 sudah terdapat 75 kementerian/lembaga yang menyampaikan usulan reformasi birokrasi ke Kementerian PAN dan RB. Keinginan kementerian/lembaga untuk mengikuti program reformasi birokrasi sebagaimana dicanangkan secara nasional tampaknya sudah semakin menjadi kebutuhan. Sehingga ditargetkan pada tahun 2012 terdapat 40 K/L secara kumulatif yang sudah mengajukan usulannya, ternyata melebihi target dimaksud, yaitu sebanyak 75 K/L. b. Secara kumulatif jumlah K/L yang telah mengikuti proses reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional secara keseluruhan terdapat 59 K/L, melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2012 yaitu sebanyak 40 K/L, dengan perincian sebagai berikut: Kementerian/Lembaga yang melakukan proses reformasi birokrasi 36 K/L dan memperoleh Tunjangan Kinerja hingga tahun 2012 Kementerian/Lembaga yang melakukan proses reformasi birokrasi tetapi Tunjangan Kinerjanya masih dalam proses penelaahan di Kementerian Keuangan pada tahun 2012

23 K/L

Jumlah 59 K/L

36

c. Target pencapaian kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional, untuk saat ini belum dapat dilakukan pengukurannya. Hal ini terjadi karena, instrumen yang ditetapkan untuk mengukur pencapaian kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi baru ditetapkan pada awal tahun 2012, yaitu melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Pedoman ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara online. Dalam dua ketentuan ini, disebutkan bahwa hasil penilaian baru dapat dilihat setelah bulan Maret tahun 2013, menunggu seluruh data dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah masuk ke Kementerian PAN dan RB. Karena itulah pencapaian kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional belum dapat dilihat hasilnya; 6.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan penyusunan kebijakan reformasi birokrasi. Indikator Kinerja

Jumlah kebijakan pelaksanaan RB yang diterbitkan

Target

Realisasi

% Capaian

5

4

80




Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Kebijakan ini disusun dalam kaitan dengan penggunaan one single tool untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. PMPRB disusun dengan mengadopsi Common Assessment Framework (CAF) yang dikembangkan di Eropa, dan digunakan dibanyak negara, sebagai instrumen quality management dalam rangka memperbaiki secara terus menerus kinerja organisasi, dalam hal ini organisasi pemerintah. Upaya penggunaan CAF juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, yang menjadi visi reformasi birokrasi; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah. Kebijakan ini disusun sebagai salah satu 37





langkah memulai pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online. Menyusul diterbitkannnya Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, juga telah mengembangan sistem penilaian berbasis online, untuk mempermudah proses penilaian oleh masing-masing K/L dan Pemda. Dengan sistem ini, setiap K/L dan Pemda masing-masing diberi nomor akun dan password sebagai akses untuk melakukan penilaian. Untuk mempermudah proses penilaian secara online tersebut, Deputi Program dan RB telah menyusun petunjuk teknis yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online. Surat Edaran Menteri PAN Dan RB Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Manual Penerapan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk mempermudah proses penilaian, Deputi Program dan RB juga telah menyusun manual yang kemudian diedarkan melalui Surat Edaran Menteri PAN Dan RB Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Manual Penerapan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.


Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan Updating database kebijakan, hasil monitoring dan evaluasi di bidang program PAN dan RB Indikator Kinerja

Updatingdatabase kebijakan, hasil monitoring dan evaluasi di bidang program PAN dan RB

Target

Realisasi

% Capaian

100%

100%

100

Pada tahun 2012 juga dilakukan Updatingdatabase kebijakan, hasil monitoring dan evaluasi di bidang program PAN dan RB. Kegiatan ini juga 38

berhasil mengupdate data terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. 8.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatanPenyusunan rancangan Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja.

Indikator Kinerja Perpres TK untuk K/L yang telah diproses tahun 2011

Target Perpres 20 K/L

Realisasi

% Capaian

20 K/L

100

Pada tahun 2012 Deputi Program dan Reformasi Birokrasi berhasil mengawal dan menyelesaikan perumusan 20 Peraturan Presiden mengenai Tunjangan Kinerja hingga ditetapkan melalui Perpres Nomor 100 sampai dengan 120 tentang Tunjangan Kinerja 20 instansi pemerintah pusat, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 20 Peraturan Presiden tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. 9.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan Penyusunan Penyusunan LAKIP 2011 dan RKT 2013 Deputi Bidang Program dan RB

Indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, dan monev kegiatan Deputi Program dan RB

Target

Realisasi

% Capaian

5 dokumen

5 dokumen

100

Salah satu tugas Asisten Deputi Perumusan Kebijakan PAN dan RB adalah menyusun perencanaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Dalam kaitan ini juga telah berhasil diselesaikan beberapa output dari pelaksanaan tugas tersebut, yaitu:     

Lakip Tahun 2011 Penetapan Kinerja Tahun 2012 RKP 2013 untuk Deputi Program dan RB RKA-KL untuk Deputi Program dan RB tahun 2013 Term of Reference untuk seluruh kegiatan di lingkungan Deputi Program dan RB Tahun 2013

39

Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat

Pencapaian target-target dalam sasaran strategis Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusatadalah sebagai berikut: Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan PAN dan RB pada pemerintah pusat

Target

Realisasi

% Capaian

3000 peserta

-

0

76 K/L, 33 Provinsi

-

0

10 K/L

-

0

1 laporan

1 laporan

100

76 K/L

76 K/L

100

Persentase instansi yang menerima sosialisasi

100%

100%

100

Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat

100%

100%

100

Indikator Kinerja Jumlah Peserta yang mengikuti Reform Leader Academy Jumlah K/L dan Pemda yang mengikuti Forum Knowledge Management Jumlah K/L dan Pemda yang mengikuti Workshop Change Management Jumlah dokumen laporan yang disusun dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi Program PAN dan RB Pusat Jumlah K/L mengikuti Forum Teknis PAN dan RB (FORTEKPAN)

Rata-rata capaian

62,5


Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan pelaksanaan Reform Leader Academy.

Indikator Kinerja Jumlah Peserta yang mengikuti Reform Leader Academy

40

Target

Realisasi

% Capaian

3000 peserta

-

0

2.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, kegiatan ini menargetkan 3000 peserta Reform Leader Academy pada tahun 2012 tidak diwujudkan. Hal ini disebabkan karena kebijakan RLA sendiri belum ditetapkan, dan sampai saat ini masih dalam tahapan pembahasan oleh Lembaga Administrasi Negara. Direncanakan pada tahun 2013 akan dilakukan pilot project, dengan anggaran yang sudah disiapkan di Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat dan dilaksanakan oleh LAN; Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan Forum Knowledge Management dan Workshop Change Management.

Indikator Kinerja Jumlah K/L dan Pemda yang mengikuti Forum Knowledge Management Jumlah K/L dan Pemda yang mengikuti Workshop Change Management

Target

Realisasi

% Capaian

76 K/L, 33 Provinsi

-

0

10 K/L

-

0

Kegiatan Forum Knowledge Management dan Workshop Change Management tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terjadi pemotongan anggaran untuk efisiensi. Namun demikian, upaya kegiatan ini direncanakan kembali untuk dilaksanakan pada Tahun 2013. 3.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi Program PAN dan RB Pusat.

Indikator Kinerja Jumlah dokumen laporan yang disusun dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi Program PAN dan RB Pusat

Target

Realisasi

% Capaian

1 laporan

1 laporan

100

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang PAN pada seluruh K/L sehingga sasaran dan target RPJM 2010-2014 di bidang PAN dapat tercapai. Terkait dengan pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun sebelumnya (2011) yang menunjukkan banyaknya kendala dan permasalahan yang harus dihadapi dalam implementasi kebijakan maupun masih kurangnya inovasi, maka

41

fokus sub kegiatan ini dalam tahun 2012 adalah penyelenggaraan FGD Telaah Strategis. Hal lain yang menjadi pertimbangan telaah strategis ini adalah fakta bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah selama periode 2008 sampai dengan September 2012 telah menunjukkan beberapa capaian keberhasilan, namun juga 2012 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ditemui beberapa kendala dan DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA tantangan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasitelah mendapatkan berbagai reaksi, tanggapan, dan penilaian yang beragam sehingga dibutuhkan sebuah telaahan strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya mengenai proses reformasi birokrasi. Tujuan dari telaahan strategis ini adalah mengidentifikasi isu strategis dan merumuskan rekomendasikebijakan untuk perbaikan kebijakan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, meliputi: (1)tersedianya analisis tentang capaian dan kendala pelaksanaan reformasi birokrasi pada berbagai level (makro, meso dan mikro); dan (2) tersedianya policy recommendations untuk pemantapan koordinasi dan akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi.Sedangkan sasaran dari telaah strategis ini adalah: (1) identifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan reformasi birokrasi; dan (2) identifikasi materi pokok koordinasi dan akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan telaah strategis telah melibatkan berbagai pakar sebagai narasumber, baik dari instansi pemerintah, lembaga internasional (The World Bank Jakarta), maupun akademisi. Keluaran (output) pelaksanaan sub kegiatan FGD berupa 1 judul buku ‘Telaah Strategis Pelaksanaan Reformsi Birokrasi’. Secara ringkas rekomendasi kebijakan dari telaah strategis ini adalah: (1) mengintensifkan komunikasi publik mengenai pelaksanaan RB untuk memenangkan opini masyarakat; (2) melakukan evaluasi dampak pelaksanaan RB dengan membandingkan kinerja sebelum dan sesudah RB; (3) membangun sistem pengukuran kinerja unit dan individu/pegawai; dan (4) meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak ketiga yang independen dalam pelaksanaan RB.

42

4.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan Forum Teknis PAN dan RB (FORTEKPAN).

Indikator Kinerja Jumlah K/L mengikuti Forum Teknis PAN dan RB (FORTEKPAN)

Target

Realisasi

% Capaian

76 K/L

76 K/L

100

Penyelenggaraan FORTEKPAN pada Kementerian/Lembaga, yang ikuti 76 K/L sesuai dengan target yangtelah ditetapkan sebelumnya, dilakukan sebagai salah satu instrumen yang telah dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB untuk membangun komunikasi aktif antar Kementerian/Lembaga dalam rangka pembangunan Aparatur Negara adalah Forum Komunikasi Teknis PAN dan RB. Forum ini tidak hanya bertujuan untuk mengkomunikasikan berbagai isu yang berkembang dalam pelaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi, tetapi juga menjadi forum untuk pertukaran informasi, pengalaman dan pemecahan masalah yang terkait dengan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dalam kaitan itulah, pada tahun 2012 ini, Kementerian PAN dan RB kembali menyelenggarakan Forum Teknis PAN dan RB. Forum ini dipandang tepat mengingat pada saat ini seluruh Kementerian dan Lembaga sedang melakukan proses reformasi birokrasi. Komunikasi diantara Kementerian dan Lembaga terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi mereka masing-masing akan sangat membantu untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk lebih memfokuskan diskusi, maka forum dibatasi pada pembahasan mengenai pelaksanaan survey dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model PMPRB memfokuskan penilaian terhadap langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dikaitkan dengan ‘Hasil Yang Diharapkan’, sebagaimana tercantum di dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 (PerMenPAN dan RB No. 20 Tahun 2010), dan juga dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010). PMPRB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, memiliki peran penting dalam memberikan system penilaian mandiri dan baku yang mampu menginformasikan tahapan atau tingkat pencapaian kinerja, memudahkan pengintegrasian data dan informasi untuk menggambarkan profil pencapaian RB secara nasional, sebagai alat untuk meningkatkan kinerja secara efektif dan berkelanjutan 43

dan mendorong terjadinya kompetisi yang positif di antara instansi pemerintah sehingga mendorong kinerja pemerintah secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, Forum Teknis PAN dan RB kali ini menampilkan pengalaman Kementerian Kehutanan dan Lembaga Sandi Negara dalam melaksanakan survey dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pengalaman yang ditunjukkan oleh kedua instansi tersebut memberikan inspirasi bagi Kementerian/Lembaga lainnya dalam merumuskan dan menerapkan quick wins di instansinya masing-masing. Penyelenggaraan Fortekpan pada tanggal 22 November 2012, diikuti oleh 76 Kementerian/Lembaga, dengan pesertanya dari unsur Inspektorat atau pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga, dengan keseluruhan peserta Fortekpan dan RB mencapai 110 orang. 5.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan workshop. Indikator Kinerja

Persentase instansi yang menerima sosialisasi Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat

Target

Realisasi

% Capaian

100%

100%

100

100%

100%

100

Salah satu tugas dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat memberikan sosialisasi dan asistensi kepada instansi pemerintah pusat. Dalam kaitan ini, seluruh permintaan sosialisasi dan asistensi pada tahun 2012 telah berhasil dipenuhi. Hasil yang kemudian diperoleh adalah munculnya percepatan K/L yang mengirimkan dokumen usulannya ke Kementerian PAN dan RB. Target selesai yang ditetapkan oleh RPJMN pada tahun 2014, ternyata hampir seluruhnya sudah memasuki proses reformasi birokrasi pada tahun 2012.

Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah

Pencapaian target-target dalam sasaran strategis Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerahadalah sebagai berikut:

44

Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan PAN dan RB pada pemerintah daerah

Indikator Kinerja Jumlah Pemda yang mendapat sosialisasi kebijakan RB Jumlah Pemda yang mengikuti Workshop RB Jumlah dokumen laporan yang disusun dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi Program PAN dan RB Daerah Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi daerah Persentase instansi yang menerima sosialisasi (Daerah) Jumlah Pemda yang mengikuti FORKOMPANDA Jumlah Pemda yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional Jumlah Pilot project Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah (Prov,Kab dan Kota)

Target

Realisasi

Seluruh Pemprov, kota dan kabupaten 33 prov, 33 kota, 33 kab

Seluruh Pemprov, kota dan kabupaten 33 Prov, Seluruh Kota/Kab

% Capaian 100

100

1 Laporan

1 Laporan

100

40% Pemda

100% Pemda

250

100% Pemda

100% Pemda

100

33 Prov,

5 Prov

15

250 Kab/ Kota

91 Kab/Kota

36

5 Pemda

3 Pemda

60


0

0

Rata-rata capaian

84,5


Untuk memenuhi target indikator jumlah pemda yang mendapat sosialisasai kebijakan reformasi birokrasi dan persentase instansi pemerintah daerah yang menerima sosialisasi, sebagai mana dalam tabel di bawah ini,

45

Indikator Kinerja Jumlah Pemda yang mendapat sosialisasi kebijakan RB Persentase instansi yang menerima sosialisasi (Daerah)

Target Seluruh Pemprov, kota dan kabupaten 100% Pemda

Realisasi Seluruh Pemprov, kota dan kabupaten 100% Pemda

% Capaian 100

100

telah dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan sosialisasi reformasi birokrasi kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan secara regional sebagai berikut: a.

Regional I: pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Wilayah Sumatera, Banten, dan DKI Jakarta; b. Regional II: pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT; c. Regional III: pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah menyebarluaskan pengertian dan pemahaman kebijakan reformasi birokrasi serta meningkatkan komitmen dan kesiapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah kepada para pejabat di daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah: a.

Tersebarnya pengertian dan pemahaman mengenai kebijakan reformasi birokrasi, mekanisme pelaksanaan, dan pedoman teknis pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah kepada para pejabat di daerah. b. Meningkatnya komitmen dan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui ceramah dan diskusi serta knowledge sharing antarpemerintah daerah. Jadwal pelaksanaan sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah:

46

Peserta

Waktu Pelaksanaan Tempat

REGIONAL I Pemerintah Prov/Kab/Kota seWilayah Sumatera, Banten, dan DKI Jakarta. 27 Maret 2012 Hotel Labersa, Jalan Labersa, Pekanbaru, Riau.

REGIONAL II Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. 9 April 2012

REGIONAL III Pemerintah Prov/Kab/Kota seWilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 23-24 April 2012

Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB.

Hotel Clarion, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Sulsel.

Peserta sosialisasi adalah para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia. Hasil Sosialisasi Reformasi Birokrasi Sosialisasi pada hari pertama diawali dengan Pengarahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dan dilanjutkan dengan Pengarahan Menteri Dalam Negeri mengenai kebijakan otonomi daerah dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hari kedua dimulai dengan diskusi panel Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB yang menyampaikan materi Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang menyampaikan materi reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya diskusi panel antara para Deputi di lingkungan Kementerian PAN dan RB yang dibagi ke dalam 2 (dua) sesi, yang menyampaikan kebijakan penataan organisasi, penataan SDM aparatur, penataan tata laksana, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta kebijakan peningkatan pelayanan publik yang semuanya mengacu pada 9 (sembilan) program percepatan reformasi birokrasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari 6 (enam) program makro reformasi birokrasi. Pada sesi terakhir Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan materi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan alokasi belanja pegawai dan belanja publik yang tepat. Secara rinci materi yang disampaikan oleh narasumber pada sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

47

1) Pengarahan Menteri PAN dan RB, “Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”  Reformasi birokrasi sebagai prioritas pertama pembangunan nasional memiliki peran yang penting sebagai tulang punggung (backbone) prioritas nasional Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar (kiri) memberikan pengarahan lainnya. pada acara sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional I Pekanbaru, 27 Maret 2012, yang dimoderatori oleh Sekretaris  Persoalan utama dalam diKemenPAN dan RB, Tasdik Kinanto (kedua dari kiri). Turut hadir dalam tersebut Gubernur Riau, Rusli Zainal (kedua dari kanan) dan pembangunan nasional acara Deputi Bidang Program dan RB, Ismail Mohamad (kanan). adalah birokrasi yang gemuk, lamban, belum profesional, dan belum dapat memberikan pelayanan yang baik, disamping masih terjadinya praktek korupsi dan infrastruktur yang belum memadai.  Pembenahan birokrasi bertujuan mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, sehingga anggaran pemerintah dapat lebih dioptimalkan untuk membenahi persoalan-persoalan lainnya.  Birokrasi harus merubah cara pandang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu memberikan pelayanan yang layak sesuai kebutuhan rakyat, karena anggaran pemerintah berasal dari rakyat.  Belanja pegawai yang besar menunjukkan adanya inward lookingdalam manajemen pemerintahan dan belum berorientasi kepada Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar (kiri) memberikan pengarahan pada acara sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional II output/outcomes untuk kepentingan di Mataram, 9 April 2012, yang dimoderatori oleh Sekretaris KemenPAN dan RB, Tasdik Kinanto (kedua dari kiri). Turut hadir dalam publik dan juga masih menimbulkan acara tersebut Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (kedua dari kanan) dan Deputi Bidang Program dan RB, Ismail Mohamad (kanan). beban bagi pembangunan.  9 (sembilan) program percepatan reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan ekstraksi dari 6 (enam) kebijakan makro reformasi birokrasi nasional yang telah diterbitkan sebelumnya.  Pada level pemerintah daerah, secara umum mengindikasikan bahwa Bappeda dan Inspektorat belum cukup kuat untuk menjalankan fungsinya. 48

 Persoalan utama di bidang SDM Aparatur adalah pada kualitas dan distribusi PNS. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis atas kebutuhan PNS di Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar (kiri) memberikan pengarahan setiap instansi, pada acara sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional III di Makassar, 23 April 2012, yang dimoderatori oleh Sekretaris agar komposisi KemenPAN dan RB, Tasdik Kinanto (kedua dari kiri). Hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (ketiga dari kiri), PNS pada setiap Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (kedua dari kanan) dan Deputi Bidang Program dan RB, Ismail Mohamad (kanan). instansi baik untuk jabatan pelaksana tugas pokok dan penunjang benar-benar didasarkan atas kebutuhan instansi.  Untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dan memperkecil kesempatan yang akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu dalam proses rekrutmen PNS, saat ini telah dilakukan kerjasama dengan 10 perguruan tinggi negeri dalam penyiapan materi dan pelaksanaan tes penerimaan CPNS. Disamping itu, juga dilaksanakan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengawal proses seleksi CPNS. Ke depan, pelaksanaan tes CPNS akan dilakukan dengan menggunakan computer assisted test(CAT).  Dalam RUU Aparatur Sipil Negara, dikembang-kan sistem asesmen terbuka untuk pengisian jabatan eselon I dan eselon II. Sebagai pilot project, hal ini telah dilaksanakan di Kementerian PAN dan RB, dan beberapa kementerian telah memberikan komitmen untuk mengikuti langkah serupa.  Saat ini, di lingkungan instansi pemerintah terdapat 114 jabatan fungsional tertentu. Di Malaysia, terdapat 300 jabatan fungsional, dan telah terbukti dapat membantu pemerintahannya untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah merencanakan untuk mengembangkan hingga 200 jabatan fungsional.  Hal yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bukan hanya membuat pelayanan terpadu satu pintu, tetapi bagaimana agar perubahan tersebut didukung oleh sistem yang baik sehingga tidak terjadi “satu pintu banyak jendela”.  Saat ini, KementerianPAN dan RB bekerja sama dengan PPATK untuk memperoleh informasi mengenai laporan transaksi keuangan yang pernah dilakukan oleh calon pejabat eselon I dan eselon II yang 49

akan diangkat di lingkungan instansi pemerintah termasuk Kementerian PAN dan RB.  Struktur penggajian yang ada saat ini harus diakui belum memberikan penghasilan yang layak bagi PNS, terutama saat memasuki masa pensiun. Untuk itu akan dilakukan perubahan struktur penggajian sehingga gaji yang diterima dapat menjadi motivasi bagi pegawai yang aktif dan dapat memberikan penghasilan yang memadai bagi pensiunan. 2) Pengarahan Menteri Dalam Negeri, “Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah”:  Kebijakan desentralisasi meliputi: a) Desentralisasi kewenangan, merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sehingga akan berdampak pada kelembagaan daerah; dan b) Desentralisasi fiskal meliputi pendapatan daerah (DAU, DAK, DBH dan PAD) sehingga perlu pengelolaan keuangan daerah yang efektif.  Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah melaksanakan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat, sehingga kinerja pemerintah daerah akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.  7 (tujuh) elemen otonomi daerah yang terdiri dari kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perwakilan daerah, pellayanan publik, pembinaan, dan pengawasan, belum efektif sehingga perlu ditata kembali melalui pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah, yang meliputi: a) Penataan kewenangan daerah disesuaikan dengan potensi sumber daya dan masalah yang dihadapi serta adanya hubungan yang jelas antarstrata pemerintahan. b) Penataan kelembagaan agar tersusun kelembagaan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kewenangan riil pemerintah daerah. c) Penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang lebih berorientasi pada pelayanan publik melalui penetapan SOP dan implementasi e-Government. d) Penataan manajemen kepegawaian daerah yang diarahkan pada: - Terwujudnya jumlah PNS dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan; - Tersusunnya rencana induk kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan karier yang jelas dikaitkan dengan visi dan misi yang ingin dicapai pemerintah daerah di masa depan; dan 50

e)

f)

g)

h)

- Tersusunnya standar kompetensi jabatan sebagai rujukan dalam proses seleksi, mutasi, dan promosi PNS. Penataaan manajemen keuangan daerah agar terwujud manajemen keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja sehingga diharapkan: Pemda mampu meningkatkan PAD tanpa berimplikasi biaya tinggi; Pemda mempunyai sumber keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kewenangan daerah; dan Pemda dapat mengurangi belanja rutin dan meningkatkan alokasi belanja publik. Penataan perwakilan daerah agar pemda mempunyai DPRD dan Kepala Daerah yang kompetitif dengan hubungan Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) memberikan pengarahan pada acara sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah checks dan regional III di Makassar, 23 April 2012. balances yang optimal. Penataan pelayanan publik agar pemda mampu: - Menyediakan pelayanan publik dan mengembangkan sektor unggulan melalui penggalangan kemitraan antara pemda dan swasta; dan - Mencapai (Standar Pelayanan Minimal) SPM sesuai standar pelayanan publik yang ditetapkan. Penataan pembinaan dan pengawasan: - Terlaksananya pengawasan politik secara efektif, efisien dan akuntabel dari DPRD terhadap Pemda; - Terlaksananya pengawasan fungsional yang efektif ; dan - Terlaksananya pengawasan sosial yang efektif dari masyarakat.

3) Diskusi Panel Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi Dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri A. Paparan Deputi Bidang Program dan RB : “Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah” 51

 Secara umum, pemerintah menggunakan pendekatan yang sama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk seluruh instansi pusat dan daerah, dengan memperhatikan karakteristik khusus masing-masing daerah.  Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, pemerintah daerah melaksanakan 9 (sembilan) program mikro reformasi birokrasi yang dipertajam dalam 9 ( sembilan ) program percepatan reformasi birokrasi.  Pada tahun 2012 ditargetkan 33 provinsi dan masing-masing satu kota dan satu kabupaten di setiap provinsi sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. Mekanisme yang dikembangkan dalam penetapan pilot project adalah dengan bantuan pemerintah provinsi untuk mengusulkan pemda-pemda yang memenuhi kriteria untuk menjadi pilot project di wilayah provinsinya.  Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi akan dilakukan secara online, menggunakan instrumen penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) On Line yang di adopsi dari model CAF yang disesuaikan dengan kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia.  Instrumen PMPRB menggunakan hubungan sebab-akibat antara komponen pengungkit dan hasil.  Sembilan program mikro reformasi birokrasi terakomodasi dalam komponen pengungkit, sedangkan sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi terakomodasi dalam komponen hasil.  Melalui PMPRB akan dapat diperoleh profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi, profil masing-masing instansi, maupun perbandingan profil antarinstansi secara nasional. B. Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Dalam Negeri“ Reformasi Birokrasi di Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan melalui penerapan 8 program yaitu:  Manajemen perubahan, antara lain dilaksanakan melalui sosialisasi dan internalisasi kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;  Penataan perundang-undangan, antara lain melalui penyusunan peta peraturan yang kurang harmonis dan penataan proses perumusan kebijakan dan peraturan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 52

 Penataan organisasi melalui diagnosis organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penguatan unit kerja sesuai hasil diagnosis organisasi;  Penataan tata laksana melalui analisis proses ketatalaksanaan dan penyusunan SOP;  Penataan sistem manajemen aparatur, antara lain melalui penataan sistem rekruitmen pegawai lingkungan kementerian Dalam Negeri;  Penguatan pengawasan, antara lain melalui penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);  Penguatan akuntabilitas, antara lain melalui penyusunan IKU sampai eselon terbawah; dan  Penguatan pelayanan publik, antara lain melalui penerapan standar pelayanan dan penetapan target kinerja pelayanan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri antara lain:

Diskusi Panel Deputi Bidang Program dan RB KemenPAN dan RB, Ismail Mohamad (kanan) dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini (kiri), yang dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur KemenPAN dan RB, Rini Panganti (tengah), pada acara sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional III di Makassar, 24 April 2012.

 Terwujudnya dokumen analisis jabatan dan dokumen peringkat jabatan pegawai Kementerian Dalam Negeri;  Teridentifikasinya kebutuhan 1.239 SOP dan telah ditetapkan 200 SOP yang tertuang dalam Permendagri Nomor : 061.910 Tahun 2011;  Terbentuknya kelompok kerja penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;  Pengembangan sistem audit secara elektronik (e-audit);  Penetapan IKU Kementerian Dalam Negeri dengan Permendagri Nomor : 061-866 Tahun 2011; dan  Pembukaan Tromol Pos 888 sebagai sarana pengaduan masyarakat

53

4) Diskusi Panel Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah (I) A. Paparan Deputi Bidang Kelembagaan, “Penataan Organisasi Pemerintah Daerah”  Ada empat alasan untuk melakukan penataan organisasi, yaitu adanya perubahan lingkungan, perkembangan teknologi, perkembangan organisasi, dan perubahan kepemimpinan.  Secara umum, organisasi perangkat daerah saat ini berkarakteristik 1) jumlah dan besaran organisasi cenderung maksimal; 2) belanja birokrasi lebih besar daripada belanja publik; dan 3) pembentukan SKPD tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.  Penataan organisasi merupakan program pertama dalam 9 program percepatan.  Pada saat ini telah dibentuk tim penataan organisasi Kementerian/Lembaga. Tim ini akan melakukan perancangan organisasi yang ideal untuk Indonesia.  Dalam hal pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon II di daerah, sejak tahun 2007 Kemenpan-RB telah mengatur bahwa pembentukan UPT di suatu daerah akan diproses Kemenpan-RB apabila terdapat Panel Deputi Bidang Kelembagaan KemenPAN dan RB, Ismadi persetujuan dari Diskusi Ananda (kanan), Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN dan RB, Naibaho (kedua dari kiri), dan Deputi Bidang Pengawasan dan Pemerintah daerah Ramli Akuntabilitas Aparatur KemenPAN dan RB, Heri Yana Sutisna (kiri) yang oleh Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen KemenPAN dan yang akan ditempati dimoderatori RB, Koeshardo (kedua dari kanan), pada acara sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional III di Makassar, 24 April 2012. UPT tersebut.  Ke depan, kebijakan dalam bidang kelembagaan akan bergantung pada revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. Beberapa hal yang telah dikaji antara lain adalah besaran organisasi perangkat daerah dan eselonisasi dalam organisasi perangkat daerah.  Besaran organisasi pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan kemampuan anggaran (belanja birokrasi agar tidak lebih dari 50 persen dari keseluruhan belanja pemerintah daerah).  Dalam pembentukan SKPD, kriteria teknisnya akan sangat dipertimbangkan, misalnya Dinas Pendidikan akan mempertimbangkan jumlah guru dan murid. 54

 Selain kriteria yang telah diuraikan diatas, diperlukan juga adanya klasifikasi dinas sesuai dengan beban kerja serta mencegah adanya upaya-upaya pembentukan lembaga lain di daerah sebagai perpanjangan tangan dari instansi pusat dengan alasan tersedianya anggaran untuk kegiatan dari lembaga yang akan dibentuk. Lembaga lain termasuk ke dalam quota SKPD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Jumlah staf ahli Kepala Daerah saat ini diperkirakan sebanyak 2.500 orang. Ke depan, akan diarahkan agar Staf Ahli Kepala Daerah menjadi jabatan fungsional.  Pemerintah daerah harus memulai pengembangan jabatan fungsional, agar orientasi pemerintah dalam pengorganisasian adalah berdasarkan pada fungsi, bukan semata-mata pada struktur. B. Paparan Deputi Bidang SDM Aparatur, “Penataan SDM di Lingkungan Pemerintah Daerah”  Perhitungan kebutuhan pegawai berbasis beban kerja membutuhkan waktu yang lama, untuk itu moratorium dilakukan selama lebih dari satu tahun. Prinsipnya adalah agar tidak ada penambahan pegawai, kecuali untuk jabatan-jabatan yang sifatnya sangat mendesak.  Sistem seleksi diharapkan berjalan dengan prinsip fair play.  Pada tahun 2012 akan dikembangkan computer assisted test (CAT) di 6 kantor regional yang akan melaksanakan seleksi penerimaan calon pegawai dengan instrumen tersebut. Sambil menunggu pembangunan CAT tersebut, akan dilakukan kerja sama dengan 10 perguruan tinggi negeri sebagai konsorsium yang akan bekerja sama melakukan seleksi CPNS.  DPR sebagai inisiator RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) mengharapkan adanya undang-undang yang mengatur kepegawaian secara lebih detil. RUU ASN merupakan mesin pendorong sistem kepegawaian yang berbasis meritokrasi.  RUU ASN juga bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, independensi ASN dari tekanan politik, profesionalisme birokrasi, kompetensi aparatur, kinerja PNS, kapasitas kelembagaan bidang SDM aparatur, integritas birokrasi, kesejehteraan PNS, kualitas pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan.  Dalam kebijakan moratorium, terdapat sejumlah jabatan yang dikecualikan dari kebijakan tersebut. 55

 Instansi yang ingin mengajukan kebutuhan pegawai harus memberikan dokumen hasil analisis jabatan dan beban kerja serta kebutuhan pegawai. Sampai saat ini, baru 18 instansi pusat dan 2 instansi daerah yang menyampaikan analisis jabatan dan beban kerja.  Pembentukan organisasi di daerah sudah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi. Terkait dengan instansi pusat, Presiden menginstruksikan pemerintah pusat untuk tidak membentuk organisasi lagi sebagai perpanjangan tangan di daerah karena akan menciptakan beban dan pekerjaan yang tumpang tindih.  Usulan untuk melakukan pensiun dini bagi PNS merupakan hal yang baru, yang seharusnya kebijakan pensiun dini diterapkan bagi PNS yang tidak memiliki kompetensi sebagaimana yang ditetapkan. C. Paparan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, “Kebijakan Pengawasan dan Akuntabilitas“  Aspek manajemen pemerintahan di bidang pengawasan adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Sementara di bidang akuntabilitas adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.  Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, terdiri atas tujuh unsur kegiatan yang harus dilaksanakan yaitu: a) melaporkan harta kekayaannya sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat; b) memberikan sanksi yang tegas terhadap pemilik rekening keuangan yang tidak wajar; c) Larangan penggunaan rekening pribadi untuk keperluan proyek; d) Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara (escrow account); e) Penerapan sistem pengaduan dugaan penyimpangan yang terjadi di K/L dan Pemda yang dapat memberikan perlindungan terhadap pelapor; dan f) Pekerjaan yang tidak sesuai dalam satu tahun dilaksanakan bertahap.  Tahapan dalam membangun Wilayah Bebas Korupsi adalah: a) Penandatangan Pakta Integritas (Inpres 17/2011); b) Penetapan unit kerja yang menjadi zona integritas (mempunyai program pencegahan korupsi, tata kelola 56

pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi, WTP, LAKIP, IKM, dan IPK); c) Penetapan Zona Integritas oleh pimpinan Prov/Kab/Kota; d) Monitoring dan penilaian oleh Tim Independen (Kempan, KPK dan ORI); dan e) Penetapan wilayah bebas korupsi (WBK) dilakukan oleh Menteri PAN dan RB 5) Diskusi Panel Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (II) A. Paparan Deputi Bidang Tatalaksana, “Kebijakan Penataan Tata Laksana”  Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju pemerintah berkelas dunia.  Fokus utama dalam area perubahan tata laksana adalah penataan tata laksana, tata naskah dinas elektronik, dan sistem manajemen sumber daya pemerintah (SMSDP)  Penataan tata laksana dilakukan karena terdapat perubahan arah strategis dan adanya dorongan dari dalam dan luar.  Perancangan business process dapat dilakukan melalui dua cara yaitu : mengkaji peta proses yang dikerjakan saat ini untuk eliminasi/simplifikasi/integrasi/ otomatisasi; atau melakukan perbandingan (benchmarking) terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah negara lain untuk diadopsi.  Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Panel Deputi Bidang Tata Laksana KemenPAN dan RB, Deddy dasarnya adalah SERA Diskusi Bratakusumah (kanan), Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN dan RB, Wiharto (kedua dari kiri), yang dimoderatori oleh Staf Ahli (simplification, Bidang Kebijakan Publik KemenPAN dan RB, Rusdianto (kedua dari kanan), pada acara sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah elimination, regional III di Makassar, 24 April 2012. reengineering, automation). B. Paparan Deputi Bidang Pelayanan Publik, “Kebijakan Pelayanan Publik”  IKM disusun untuk memperbaiki kualitas pelayanan.  Kementerian PAN dan RB akan melakukan pemeringkatan pelayanan publik pada tingkat pembina dan penanggung jawab, karena jika dilakukan pada penyelenggara pelayanan, 57

Kementerian PAN dan RB saat ini belum memiliki sumber daya yang memadai.  Deputi Bidang Pelayanan Publik juga sedang menyiapkan Peraturan Presiden tentang ganti rugi akibat pelayanan publik yang tidak sesuai standar.  Kondisi selama ini adalah banyaknya instansi pemerintah belum berfokus ke hasil, instansi pemerintah umumnya belum dapat menunjukan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Yuswandi akuntabilitas Tumenggung (kiri) saat memberikan paparan pada acara sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional III di Makassar, 24 kinerjanya, April 2012. penetapan kinerja instansi pemerintah belum memperlihatkan ukuran kinerja yang baik, laporan akuntabilitas (LAKIP) belum dapat menghuhungkan antara kinerja atau hasil dengan sumber daya yang dimiliki, sulit memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. 6) Paparan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, “Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Keseimbangan Alokasi Belanja Pegawai dan Belanja Publik Yang Tepat”  Pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya berangkat dari adanya sejumlah urusan yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik yang sifatnya wajib maupun pilihan.  Pengelolaan APBD berkualitas ditentukan oleh - Ketepatan waktu penetapan Perda APBD; - Kualitas pendapatan APBD (porsi PAD terhadap total pendapatan); - Kualitas belanja APRB (postur APBD); - Kualitas pelaksanaan APBD (persentase penyerapan belanjaSILPA rendah); dan - Kualitas pertanggungjawaban APBD  Dalam lima tahun terakhir, proporsi belanja pegawai pemerintah provinsi relatif baik, berkisar 24 s.d. 26 persen. Akan tetapi, pada pemerintah kabupaten/kota, nilainya berkisar antara 43 s.d. 51 persen.

58

 Kebijakan penganggaran untuk pemerintah daerah dilakukan melalui: - Belanja yang diarahkan (earmark), misalnya BOS, DAK, DBH-DR, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, dana penyesuai-an (tunjangan fungsional, tambahan penghasilan guru PNS, sertifikasi guru), dan bantuan keuangan yang bersifat khusus; - Belanja yang bersifat mengikat/wajib, misalnya belanja pegawai, belanja bunga, kegiatan DPA-L, dukungan program prioritas nasional (antara lain dana pendamping DAK, DDUB, dan e-KTP); - Belanja yang ditentukan persentasenya sesuai amanat peraturan perundang-undangan, misalnya belanja fungsi pendidikan 20%, belanja urusan kesehatan 10%, alokasi dana desa 10%, DBH pajak kepada kab/kota, bantuan parpol; - Belanja pemenuhan urusan sesuai Standar Pelayanan Minimal; - Belanja lain-lain, misalnya belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan belanja subsidi  Setiap jenis belanja memiliki kekuatan dalam dokumen perencanaan keuangan setiap tahunnya. Untuk itu, dalam rangka reformasi birokrasi dan efisiensi, perlu diperhatikan dengan seksama.  Tambahan penghasilan PNSD belum sepenuhnya mengikuti Pasal 63 Ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005.  Penetapan alokasi tunjangan jabatan fungsional belum dilakukan secara komprehensif sejalan dengan reformasi birokrasi di daerah, untuk menghindari duplikasi dengan tambahan penghasilan PNSD.  Jumlah PNSD yang ideal belum ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kesulitan daerah.  Lebih dari 60% kabupaten/kota menganggarkan belanja pegawai di atas 50% dari total APBD.  Secara total, hingga 2011, terdapat 297 daerah (60,4%) yang memiliki persentase belanja pegawai dalam APBD di atas 50%. Angka ini jika diperhatikan sebenarnya merupakan tren yang terus meningkat dan kiranya patut dicermati.  Tambahan penghasilan PNSD diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD, dengan mempertimbangkan kelangkaan profesi, beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan objektif lainnya.  Strategi perbaikan penganggaran yang dilakukan antara lain: - Perancangan dengan kepastian tersedianya dana; - Pengalokasian sesuai prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis; 59

- Penganggaran berbasis kinerja; - Penyusunan program yang sinergi dengan kegiatan prioritas nasional dan daerah; - Penyusunan anggaran terpadu dengan integrasi proses perencanaan dan penganggaran dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi dan fungsi;  Strategi perbaikan dalam bidang penataan SDM antara lain: - Moratorium CPNS; Deputi Bidang Program dan RB KemenPAN dan RB (Ismail Mohamad) - Reformasi pada acara sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional I birokrasi, rencana pada tanggal 27 Maret 2012 di Pekanbaru. aksi yang terukur; dan - Kapasitas SDM melalui diklat  Strategi perbaikan dalam pembinaan dan pengawasan antara lain - Supervisi, monitoring dan evaluasi; - Kualitas hasil evaluasi APBD; - Sistem pengendalian intern (SPI); - Reviu LKPD; - Rencana pengadaan; dan - Indikator penyerapan anggaran vs capaian kinerja 7) Permasalahan Terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Daerah A. Bidang Reformasi Birokrasi Secara Umum  Terkait dengan penetapan pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi, sebaiknya dilakukan menyeluruh di semua daerah, hal ini dilakukan untuk mengakomodir daerah yang tidak masuk ke dalam pilot project namun memiliki keinginan/inisiatif untuk melaksanakan reformasi birokrasi.  9 program percepatan reformasi birokrasi sebaiknya disosialisasikan secara luas kepada seluruh jajaran birokrasi dan juga kepada masyarakat, agar dapat diinternalisasi dan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.  Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan. Saat ini banyak sekali peraturan perundang-undangan yang tidak

60





 

 

harmonis, sehingga menghambat pelaksanaan reformasi birokrasi. Perlu adanya think tank dari Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat Deputi Bidang Kelembagaan KemenPAN dan RB, Ismadi Ananda (kanan) saat menjawab pertanyaan peserta pada acara sosialisasi pelaksanaan reformasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional III pada tanggal 23-24 April 2012 di Makassar. birokrasi di daerah. Dinamika politik sangat besar pengaruhnya dalam keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu harus dibuat sistem yang memungkinkan birokrasi tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik. Belum adanya keteladanan pimpinan pada setiap level birokrasi, sehingga reformasi birokrasi berjalan lamban. Birokrasi terlalu sibuk dalam melakukan pelaporan yang jumlahnya cukup banyak. Diharapkan adanya integrasi dalam melakukan pelaporan sehingga birokrasi dapat memfokuskan diri pada hal lain, misalnya pelayanan publik. Perlu adanya penguatan regulasi yang terkait kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta. 9 program percepatan reformasi birokrasi perlu diperkuat dengan bentuk kebijakan/peraturansehingga menjadi perintah yang tegas.

B. Bidang Kelembagaan 





Belum adanya payung hukum yang kuat dan tunggal dalam hal kelembagaan pemerintah, sehingga kebijakan kelembagaan yang ada saat ini belum mampu mewujudkan struktur kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Harus ada konsistensi dan ketegasan dalam hal penataan struktur birokrasi baik di pusat maupun di daerah. Selama ini kecenderungan penataan struktur birokrasi dilakukan secara parsial. Sebagai contoh, terkait dengan pengangkatan Wakil Menteri, Staf Ahli, dan pembentukan lembaga-lembaga baru. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dianggap belum mampu mengakomodir kebutuhan daerah.

61



Kemungkinan penyetaraan eselonisasi di daerah. Sebagai contoh, apakah dimungkinkan adanya penyetaraan eselon antara Kepala Bappeda dengan Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi Bappeda?

C. Bidang SDM Aparatur 



 







Jumlah PNS yang berkualitas di Indonesia saat ini hanya 2,5%. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang sungguhsungguh dari Deputi Bidang SDM AparaturKemenPAN dan RB (Ramli Naibaho) saat pemerintah dalam hal menjawab pertanyaan peserta pada acara sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional III pada tanggal 23-24 April 2012 pengelolaan SDM di Makassar. aparatur, yang dimulai dari perekrutan, pembinaan, penempatan, mutasi, dan promosi. Pejabat Pembina Kepegawaian seharusnya dikembalikan kepada Pejabat Struktural tertinggi dalam suatu instansi (Sekjen/Sesmen/Sestama/Sekda), untuk meminimalisir terjadinya politisasi birokrasi dan juga menghindari rusaknya pola pembinaan pegawai. Pemerintah harus membuat suatu desain mengenai pola karir pegawai negeri yang jelas, terencana, dan terukur. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah perihal batas usia pensiun. Dan hal ini harus diakomodir dalam RUU ASN yang sedang dibahas dengan membuat rumusan peraturan yang tegas dan tidak multitafsir. Terkait dengan wacana penghapusan jabatan eselon III dan IV yang dilakukan secara selektif yang kemudian akan digantikan oleh jabatan fungsional, maka suatu keniscayaan bagi pemerintah untuk memperkuat jabatan fungsional, misalnya dari segi tunjangan. Dalam RUU ASN, Jabatan Eksekutif Senior dimungkinkan untuk diisi oleh kalangan profesional. Dalam hal ini pemerintah harus membuat regulasi yang jelas dan tegas untuk menghindari terjadinya liberalisasi birokrasi. Dalam RUU ASN, mutasi dan rotasi PNS yang dapat dilakukan secara nasional maupun regional, harus diatur dengan jelas dan tegas, sehingga tidak memunculkan kekhawatiran terutama di lingkungan pegawai daerah. 62















 

Peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan daerah. Sebagai contoh, Surat Edaran Dirjen Dikti mengenai kenaikan pangkat yang tidak bisa dilakukan dalam satu tahun yang bersamaan. Kondisi di daerah ada banyak pegawai yang harus disesuaikan pangkatnya, tetapi karena adanya Surat Edaran Dirjen Dikti tersebut, terpaksa pengisian jabatan eselon III tidak dapat dilakukan karena tidak ada yang memenuhi syarat kepangkatan. Diharapkan surat edaran tersebut dapat ditinjau ulang. Wacana pensiun dini sebaiknya ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah dengan membuat regulasi yang jelas, tegas, dan kuat. Pensiun dini seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang sudah tidak lagi produktif. Jangan sampai pensiun dini justru dimanfaatkan oleh birokrat yang potensial. Pemerintah seharusnya menindaklanjuti dengan serius terkait rekrutmen pegawai yang mengindikasikan adanya pelanggaran. Pemerintah juga harus menciptakan sistem rekrutmen pegawai yang bersih dan transparan. “Praktek jual-beli” formasi pegawai masih saja terjadi terutama di daerah. Pemerintah harus berupaya sungguh-sungguh untuk mengatasi hal ini. Perlu adanya penyesuian terkait tunjangan jabatan kepala daerah dan sekretaris daerah, untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang yang selama ini diindikasikan karena rendahnya tingkat kesejahteraan. Wacana mengenai wakil kepala daerah yang diusulkan berasal dari kalangan birokrat, sebetulnya tidak menjawab persoalan mengenai banyaknya pasangan kepala daerah yang tidak harmonis. Oleh karena itu, jika wacana ini akan ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah, sebaiknya pemerintah menyiapkan konsep yang matang dan solutif. Pelaksanaan seleksi CPNS dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan promosi PNS dengan menggunakan Assessment Center, membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. UU ASN diharapkan tidak menjadi beban baru bagi daerah, seperti halnya UU Pemerintahan Daerah. Daerah masih mengalami kesulitan untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Perencana karena adanya ketidakjelasan dalam penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat.

63



Penataan jumlah dan distibusi pegawai yang diamanatkan oleh pemerintah melalui 9 program percepatan reformasi birokrasi, Deputi Bidang Tata Laksana KemenPAN dan RB, Deddy Bratakusumah harus dikawal (kanan) saat menjawab pertanyaan peserta pada acara sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional III pada tanggal 23-24 secara serius oleh April 2012 di Makassar. pemerintah dan jika perlu harus diberlakukan sanksi administratif bagi instansi pemerintah yang tidak melakukannya.

D. Bidang Tata Laksana 





Pembangunan e-government harus dilakukan secara serius, sehingga diharapkan mampu membuat kinerja birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Posisi birokrasi cenderung lemah di hadapan DPRD karena kurangnya sumber informasi dan pengetahuan yang menunjang kinerja birokrasi. Sebagai contoh, dalam membahas Raperda, pemerintah daerah harus melakukan studi banding sampai ke 34 kabupaten, atau ke pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan transformasi pengetahuan di era digital ini belum terbangun dengan baik di lingkungan pemerintah. Banyak persoalan terkait aset yang masih belum tertangani dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pengalihan aset dari pusat ke daerah dan/atau antar daerah.

E. Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah harus serius dan bersungguh-sungguh dalam melakukan penguatan peran APIP di daerah baik secara kelembagaan maupun tugas dan fungsi. F. Bidang Pelayanan Publik 



Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik seharusnya diterjemahkan lebih lanjut ke dalam pedoman/peraturan dibawahnya, sehingga lebih mudah diimplementasikan. Adanya kerancuan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan/membedakan antara: standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur. 64

G. Bidang Keuangan Daerah 





 

 





Terdapat 267 pemerintah daerah yang alokasi belanja pegawainya melebihi 60%, disarankan pada pemerintah pusat memberikan alokasi untuk APBD dengan jumlah yang lebih besar. Tidak ada kaitan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Yuswandi Tumenggung) saat menjawab pertanyaan peserta pada yang jelas antara acara sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional I pada tanggal 27 Maret 2012 di Pekanbaru. sistem keuangan dengan sistem pemerintah-an, seharusnya sistem pemerintahan diikuti oleh sistem keuangan. Aspek yang dilihat adalah materil bukan dari formilnya, padahal dalam hukum, kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. KUAPPS sebaiknya ditiadakan saja, karena pembahasan KUAPPS selalu berubah sesampainya di DPRD. Dukungan dari DPRD dalam penganggaran pemerintah daerah dirasakan sulit. Terkait tunjangan perumahan termasuk perjalanan dinas, ada terjemahan yang menyatakan “sesuai kemampuan daerah”. Sementara DPRD tidak mau disamakan dengan eselon II didaerah, sehingga aturan mengenai hal tersebut seharusnya ditegaskan. Perlu ada aturan mengenai pembagian penggajian secara nasional. Belanja sekretariat DPRD sangat besar, sehingga perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi serta aturan tentang besarnya anggaran untuk sekretariat DPRD, misalnya disesuaikan dengan besaran APBD. Terkait pengadaan infrastruktur yang sifatnya multiyears, saat ini anggarannya harus ada di APBD. Jika tidak ada, maka dianggap ijon. Dengan kondisi tersebut pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengembangkan infrastruktur yang baik. Belanja sosial (hibah) akan semakin meningkat. Belanja sosial sebenarnya lebih baik, dibandingkan kita harus membayar pajak untuk pihak ketiga. Ke depan hal ini akan menjadi persoalan 65





 



karena proporsi belanja hibah dan modal akan semakin tidak seimbang. Penganggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara terintegrasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Program obligasi daerah yang tidak dapat dikembangkan karena persoalan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) sebenarnya hanya cara berpikir yang konvensional, karena SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) pada dasarnya dialami oleh setiap daerah. Yang penting adalah adanya upaya agar SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tidak terlalu besar. Apakah dimungkinkan untuk manajemen aset daerah dilakukan melalui “menyekolahkan aset” ke bank seperti instansi pusat? Menekan belanja aparatur bersifat dilematis karena pada hakekatnya sebagian belanja aparatur juga mencakup komponen yang dirasakan langsung oleh publik. Banyak inovasi di daerah yang terbentur sejumlah aturan, terutama terkait multiyears. Seharusnya aturan-aturan tersebut juga mengikuti semangat reformasi. Multiyears di satu sisi dibolehkan, tapi di sisi lain pemerintah daerah tidak boleh melakukan multiyears jika tidak ada dananya. Padahal inti dari multiyears adalah mengatasi ketiadaan dana.

8) Simpulan  Reformasi birokrasi merupakan agenda nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pada bidang kelembagaan, peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, Pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan Mind set serta culture set.  Pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah berpedoman pada Grand Desain Reformasi Birokrasi dan Road Map Reformasi Birokrasi dengan mengimplementasikan 9 (sembilan) program mikro reformasi birokrasi yang dipertajam pada 9 (sembilan) program percepatan reformasi birokrasi dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi birokrasi pada masingmasing daerah.  9 (sembilan) program percepatan reformasi birokrasi perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam bentuk kebijakan agar dapat diimplementasikan. 66

 Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah akan dilakukan dengan pilot project di 33 provinsi, 33 kabupaten, dan 33 kota.  Terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, berbagai kebijakan nasional perlu segera ditindaklanjuti dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan.  Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yang dalam waktu dekat akan diterapkan secara periodik, melembaga, dan online.  Pemerintah daerah berharap adanya konsistensi, keselarasan, dan koordinasi berbagai kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi. Selama ini berbagai kebijakan bidang aparatur dirasakan tidak selaras dengan kebijakan instansi terkait lainnya antara lain kebijakan di bidang kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.  Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah perlu didukung kesungguhan, komitmen, dan konsistensi dalam pelaksanaannya serta dukungan APBD yang berkualitas yaitu ketepatan waktu penetapan APBD, rasio PAD terhadap total pendapatan cukup baik, Postur APBD sesuai kebutuhan, persentase penyerapan belanjaSILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) rendah dan pelaksanaan APBD dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. 2.

Untuk memenuhi target indikator sebagai mana dalam tabel di bawah ini, telah dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Workshop dan Asistensi Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Jumlah Pemda yang mengikuti Workshop RB

Target

Realisasi 33 Prov, Seluruh Kota/Kab

% Capaian

40% Pemda

100% Pemda

250


0

0

33 prov, 33 kota, 33 kab

Persentase asistensi reformasi birokrasi kepada instansi daerah Jumlah Pilot project Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah (Prov,Kab dan Kota)

100

Capaian kinerja dalam kaitan realisasi target di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

67

Setiap kegiatan sosialisasi kebijakan reformasi birokrasi di masing-masing regional di atas dilanjutkan dengan kegiatan workshopuntuk provinsi selama 3 (tiga) hari dengan rincian sebagai berikut:  Workshop RB regional I dilaksanakan di Pekanbaru dari tanggal 28 – 30 Maret 2012 yang diikuti oleh 48 peserta yang terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Biro organisasi, dan insprektorat daerah pada seluruh provinsi regional I.  Workshop RB regional II dilaksanakan di Mataram dari tanggal 11 – 13 April 2012 yangdiikuti oleh 26 orang peserta yang terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Biro organisasi, dan insprektorat daerah pada seluruh provinsi regional II  Workshop RB regional III dilaksanakan di Makassar dari tanggal 25 - 27 April 2012 yang diikuti oleh 44 orang peserta yang terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Biro organisasi, dan insprektorat daerah pada seluruh provinsi regional III. Pada setiap regional, pejabat eselon II wakil dari setiap Kedeputian Kementerian PAN dan RB serta Kepala Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri selalu hadir sebagai nara sumber dalam acara workshop reformasi Birokrasi. Pejabat eselon II wakil dari masing-masing Deputi di lingkungan Kementerian PAN dan RB menyampaikan teknis pelaksanaan penataan organisasi, teknis penataan SDM Aparatur, teknis penataan tatalaksana, teknis penguatan pengawasan dan akuntabilitas serta teknis untuk peningkatan pelayanan publik yang kesemuanya merupakan turunan dari 9 (sembilan) program percepatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan road map pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan 8 (delapan) area perubahan. Workshop telah mampu memberikan peningkatan pemahaman kepada para pejabat dipemerintah daerah terkait teknis pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini ditunjukkan bahwa para peserta cukup aktif berpartisipasi dalam latihan penyusunan road map reformasi birokrasi. Secara umum, peserta menyambut baik dan merasa puas atas penyelenggaraan workshop baik yang menyangkut metoda penyampaian maupun relevansi materi yang diberikan yang dibuktikan dari hasil evaluasi peserta yang memberikan nilai rata-rata baik. Peserta workshop berharap bahwa kegiatan ini dapat dilanjutkan kembali dengan pendampingan dari Kementerian PAN dan RB pada proses pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah mereka masingmasing. Sebagai bukti dukungan Kementerian Dalam Negeri terhadap program reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian 68

Dalam Negeri menyempatkan hadir pada pembukaan acara workshop Regional II di Mataram sebagai ganti ketidakhadiran pada acara sosialisasi Reformasi Birokrasi di Mataram. Workshop reformasi birokrasi untuk pemerintah kabupaten dan kota dilaksanakan bersamaan dengan launching dan workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)kepada pemerintah daerah yang diikuti juga oleh pemerintah provinsi dan dilaksanakan secara regional sebagai berikut:  Regional I: pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.  Regional II: pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Wilayah Sumatera, Banten, dan DKI Jakarta;  Regional III: pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT; Jadwal pelaksanaan workshop reformasi birokrasi pemerintah daerah:

Peserta

Waktu Pelaksanaan Tempat

REGIONAL I Pemerintah Prov/Kab/Kota seWilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 24-26 September 2012

REGIONAL II Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. 1-3 Oktober 2012

REGIONAL III Pemerintah Prov/Kab/Kota seWilayah Sumatera, Banten, dan DKI Jakarta.

Hotel Gran Senyiur, Balikpapan.

Hotel Harmoni One, Batam.

The Westin Hotel and Resort – Nusa Dua, Bali.

15-17 Oktober 2012

Peserta dari setiap provinsi/kabupaten/kota dalah Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi aparatur, dan Inspektur Daerah. Dalam pelaksanaannya, para pejabat tersebut menyertakan beberapa staf yang turut menjadi peserta. Hasil Workshop Reformasi Birokrasi Target pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kementerian/lembaga telah tercapai seluruhnya pada tahun 2012. Sementara pada tingkat pemerintah daerah, untuk pemerintah daerah yang menjadi pilot project (33 provinsi, 33 kabupaten, dan 33 kota) target pelaksanaan tahun 20122013 dan untuk pemerintah daerah non pilot project (365 kabupaten, dan 60 kota) target pelaksanaan dimulai secara bertahap mulai tahun 2013. Sementara untuk penetapan pemerintah daerah yang akan menjadi pilot projectpelaksanaan reformasi birokrasi (33 provinsi, 33 kabupaten, dan 33 69

kota) sampai akhir tahun 2012 belum ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3.

Untuk memenuhi target indikator sebagai mana dalam tabel di bawah ini, telah dilakukan kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Program PAN dan RB Daerah

Indikator Kinerja Jumlah dokumen laporan yang disusun dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi Program PAN dan RB Daerah Jumlah Pemda yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional

Target

Realisasi

% Capaian

1 Laporan

1 Laporan

100

5 Pemda

3 Pemda

60

Capaian kinerja dalam kaitan realisasi target di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Sasaran Reformasi Birokrasi berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, adalah: 

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;



meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan



meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Dalam rangka mendorong terwujudnya Sasaran reformasi birokrasi tersebut di atas, Pemantapan Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah dilakukan melalui inventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan PAN dan RB dengan melibatkan stakeholder, agar dapat mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan kebijakan yang telah dihasilkan baik dari segi implementasi maupun kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang aparatur. Pada pemerintah daerah, inventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan PAN dan RB akan difokuskan pada 3 (tiga) aspek pendayagunaan aparatur negara, yaitu di bidang pengawasan, pelayanan publik, dan akuntabilitas, dengan pertimbangan bahwa kebijakan pada ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam rangka mendorong terwujudnya Sasaran reformasi birokrasi.Inventarisasi permasalahan dilakukan melalui survei dan Focused Group Discussion (FGD). Hasil inventarisasi diharapkan dapat 70

menjadi bahan rekomendasi dalam penyempurnaan perumusan dan penerapan kebijakan PAN dan RB pada pemerintah daerah. Hasil koordinasi melalui Pemantapan Pelaksanaan Program PAN dan RB Daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PAN dan RB di daerah yang dapat mendorong terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah adalah sebagai berikut: 

Survei melalui pengisian kuesioner mengenai koordinasi pelaksanaan kebijakan program PAN dan RB Daerah di bidang pengawasan, pelayanan publik, dan akuntabilitas.



Focused Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan dari kegiatan Pemantapan pelaksanaan progam PAN dan Reformasi Birokrasi adalahMenginventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan PAN dan RB di bidang pengawasan, pelayanan publik, dan akuntabilitas dengan melibatkan stakeholder, agar dapat mengidentifikasi efektivitas kebijakan yang telah dihasilkan baik dari segi implementasi maupun kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang aparatur.” Sasaran dari kegiatan Pemantapan adalah: 



Tersedianya data pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang pengawasan, pelayanan publik, dan akuntabilitas pada pemerintah daerah; dan Tersedianya hasil telaahan permasalahan penerapan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang pengawasan, pelayanan publik, dan akuntabilitas pada pemerintah daerah.

Pengolahan data kuesioner pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang pengawasan, pelayanan publik, dan akuntabilitas pada beberapa pemerintah daerah tidak dapat dilakukan karena pemerintah daerah yang diharapkan mengisi kuesioner mengenai pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang pengawasan, pelayanan publik, dan akuntabilitas pada pemerintah daerah, tidak memberikan feed back.

71

Pada Tahun 2012Focused Group Discussion (FGD) Pemantapan Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:   

FGD Pemantapan Regional Provinsi Kalimantan Selatan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan; FGD Pemantapan Regional Provinsi Jawa Tengah dengan kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah; dan FGD Pemantapan Regional Provinsi Sulawesi Selatan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan.

Jumlah FGD Pemantapanbelum dilaksanakan sesuai target yaitu 5 (lima) kali. Hal ini disebabkan oleh adanya pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan sesuai rencana. Dalam pelaksanaannya,FGD Pemantapan bekerjasama dengan pemerintah daerah, dimana biaya penyelenggaraan seluruhnya dibiayai oleh DIPA Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2012. Jumlah pemerintah daerah yang mengikuti kegiatan Focused Group Discussion (FGD) Pemantapan Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah adalah sebanyak 9 pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:         

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pemerintah Kota Banjarmasin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten Kudus Pemerintah Kota Semarang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Pemerintah Kota Makassar

Pemerintah daerah yang mengikuti kegiatan Focused Group Discussion (FGD) Pemantapan Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah adalah pemerintah daerah yang akan menjadi pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga diharapkan kegiatan ini mampu menghasilkan rekomendasi dalam penyempurnaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dalam rangka penguatan pemerintah daerah yang menjadi pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi.

72

Hasil Focused Group Discussion (FGD) Pemantapan Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah: 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin telah memulai upaya reformasi birokrasi sesuai Permenpan-RB Nomor 20/2010 dan Permenpan-RB Nomor 30/2012. Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi pilot project reformasi birokrasi kabupaten/kota yang diusulkan Provinsi Kalimantan Selatan.



Pelbagai upaya reformasi birokrasi pada 8 area perubahan dan 9 program mikro telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin. Sebagian upaya tersebut telah menemui hasil yang baik. Namun demikian, masih terdapat banyak kendala dalam implementasi.



Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan reformasi birokrasi tersebut secara umum dapat diuraikan sebagai berikut: o

Inkonsistensi pada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang berimplikasi atribusi dan delegasi kepada pemerintah daerah.

o

Lemahnya kesadaran dan komitmen pejabat politik dalam memprioritaskan reformasi birokrasi.

o

Pola pikir dan budaya kerja aparatur belum mengarah kepada karakteristik pembelajar dan pelayan masyarakat.



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan Kota Semarang dan Kabupaten Kudus sebagai pilot project reformasi birokrasi pemda di Provinsi Jawa Tengah.



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam penyusunan road map secara bertahap. Kabupaten Kudus belum menerima pendampingan tersebut namun dianggap mampu memenuhi persyaratan dan memiliki sumber daya yang memadai.



Sejumlah upaya perbaikan birokrasi dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Kudue, namun menemui hambatan terutama dalam keterbatasan sumber daya manusia dan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan dari pusat.



Permasalahan bidang aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan Pemerintah 73

Kota Makassar adalah Kurangnya koordinasi instansi terkait dalam menyusun berbagai kebijakan baik di bidang Pengawasan, Akuntabilitas dan Pelayanan publik mengakibatkan berbagai kebijakan tersebut tumpang tindih dilapangan, sehingga menyulitkan dan membingungkan pemerintah daerah dalam menerapkannya. 

Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis berbagai kebijakan dan pedoman terkait bidang pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik mengakibatkan kurangnya pemahanan dan mis komunikasi pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan dan pedoman tersebut.



Dengan kendala sebagaimana uraian diatas belum seluruh kebijakan bidang pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik dapat diterapkan sesuai tujuannya



Evaluasi terhadap hasil penerapan berbagai kebijakan di bidang pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik sangat sedikit dilakukan oleh pemerintah pusat.

Simpulan  Kegiatan Focused Group Discussion (FGD) Pemantapan Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka menginventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan PAN dan RB di bidang pengawasan, pelayanan publik, dan akuntabilitas dengan melibatkan stakeholder, agar dapat mengidentifikasi efektivitas kebijakan yang telah dihasilkan baik dari segi implementasi maupun kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang aparatur. 

Kegiatan Focused Group Discussion (FGD) Pemantapan Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di 3 (tiga) daerah yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan telah menghasilkan beberapa kesimpulan yang pada dasarnya pelaksanaan program PAN dan RB pada pemerintah daerah belum dapat dilakukan secara efektif baik pada tahap implementasi maupun kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang aparatur.

Saran:  Membangun koordinasi yang komprehensif di tingkat instansi pemerintah pusat yang menghasilkan kebijakan yang akan dipedomani 74

oleh pemerintah daerah terutama di bidang aparatur, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara efektif baik pada tahap implementasi maupun kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang aparatur. 

4.

Memberikan pendampingan yang intensif kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Untuk memenuhi target indikator sebagai mana dalam tabel di bawah ini, telah dilakukan kegiatan Forum Komunikasi PAN dan RB Daerah.

Indikator Kinerja Jumlah Pemda yang mengikuti FORKOMPANDA

Target

Realisasi

33 Prov,

5 Prov

% Capaian 15

250 Kab/ Kota

91 Kab/Kota

36

Capaian kinerja dalam kaitan realisasi target di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FORKOMPANDA) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB secara regional di daerah adalah dalam rangka koordinasi pelaksanaan Program PAN dan RB di pemerintah Daerah.Forum tersebut digunakan sebagai sarana untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan program PAN dan RB Nasional untuk dijabarkan dan dilaksanakan di pemerintah daerah. Forum dimaksud juga merupakan wahana untuk mendiskusikan berbagai permasalahan maupun keberhasilan pemerintah daerah dalam menjabarkan dan melaksanakan Program PAN dan RB kedalam berbagai kegiatan. Pada tahun anggaran 2012 kegiatan FORKOMPANDA tingkat regional ini ditiadakan karena revisi anggaran. Pada tahun 2012 FORKOMPANDA juga diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan Program PAN dan RB di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota, utamanya dengan topik pembahasan kebijakan PAN yang sedang diprioritaskan dilaksanakan/sesuai kebutuhan Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut.Karena itu, kegiatan ini dipandang memiliki peran yang cukup strategis dalam koordinasi pelaksanaan kebijakan program PAN dan RB.

75

Pada Tahun 2012 FORKOMPANDA dilaksanakan atas inisiatif pemerintah daerah, yaitu: a.

FORKOMPANDA regional Provinsi Maluku dengan seluruh Kabupaten dan Kota se Maluku

b. FORKOMPANDA regional Provinsi Kalimantan Tengan dengan seluruh Kabupaten dan Kota se Kalimantan Tengah c.

FORKOMPANDA regional Provinsi Papua dengan seluruh Kabupaten dan Kota se Papua

d. FORKOMPANDA regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan seluruh Kabupaten dan Kota di se DIY e.

FORKOMPANDA regional Provinsi Sumatera Utara dengan seluruh Kabupaten dan Kota se Sumatera Utara

f.

FORKOMPANDA Kabupaten Cilacap

g.

FORKOMPANDA Kabupaten Banyumas

h. FORKOMPANDA Kabupaten Solok i.

FORKOMPANDA Kabupaten Purbalingga

Pelaksanaankegiatan FORKOMPANDA tersebut bekerjasama dengan pemerintah daerah, dimana untuk biaya penyelenggaraan sebagian besar dibiayai oleh pemerintah daerah penyelenggara, sedangkan biaya perjalanan narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dibiayai dari anggaran Kementerian PAN dan RB Tahun 2012. Hal tersebut berakibat biaya untuk belanja bahan (seminar kit, spanduk, penggandaan materi), biaya belanja barang non operasional lainnya (konsumsi penyelenggaraan FORKOMPANDA), biaya belanja jasa profesi (honor narasumber FORKOMPANDA) yang telah dianggarkan dalam anggaran kegiatan FORKOMPANDA 2012 tidak seluruhnya terserap karena sebagian besar ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Jumlah instansi yang mengikuti FORKOMPANDA pada Tahun 2012 sejumlah 5 Provinsi, 79 Kabupaten dan 12 Kota. Jumlah ini lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu 33 Provinsi, 250 Kabupaten/ Kota, disebabkan karena pada pertengahan tahun pelaksanaan kegiatan terjadi pemotongan anggaran kegiatan termasuk anggaran kegiatan FORKOMPANDA. Hal ini berakibat pelaksanaan FORKOMPANDA atas inisiatif Kementerian PAN dan RB yang direncanakan dilaksanakan pada tiga regional pemerintah daerah, yaitu Regional I mengikut sertakan seluruh provinsi/kabupaten/kota se Sumatera, DKI dan Banten, Regional II 76

mengikut sertakan Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua serta Regional III mengikut sertakan Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa, Bali, NTT, NTB dan DIY, tidak dilaksanakan karena biaya penyelenggaraannya tidak mencukupi. Materi yang disampaikan dalam FORKOMPANDA disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan pemerintah daerah yang berinisiatif menyelenggarakan FORKOMPANDA. Secara umum materi FORKOMPANDA yang diminta untuk dikomunikasikan di daerah adalah materi kebijakan reformasi birokrasi yang meliputi : Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, PERMENPAN – RB Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 20102014 dan tata cara penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam PERMENPAN-RB Nomor : 9 Tahun 2011 serta PERMENPANRB Nomor 1 Tahun 2012 tentang penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan petunjuk penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara on line yang tertuang dalam PERMENPAN-RB Nomor: 31 Tahun 2012. Rekomendasi hasil FORKOMPANDA Selain penyampaian berbagai kebijakan aktual di bidang PAN dan RB, pada acara FORKOMPANDA Tahun 2012 juga didiskusikan permasalahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dipemerintah daerah dan berbagai permasalahan bidang aparatur yang dialami oleh pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan PAN dan RB. Pada acara FORKOMPANDA Tahun 2012 permasalahan bidang aparatur yang didiskusikan sebagian besar masih sama dengan permasalahan pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada peningkatan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan PAN dan RB di Pemerintah Daerah. a. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah: Adanya perbedaan definisi mengenai belanja aparatur yang belum tersinkronisasi antara lembaga-lembaga di pusat seperti Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sementara di dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan, Pengusulan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah, pada Bab II huruf B mengenai pilot project reformasi birokrasi pada pemerintah daerah memberikan ketentuan bahwa pemerintah kabupaten yang diajukan oleh pemerintah provinsi sebagai pilot project harus memenuhi persyaratan tentang besaran jumlah belanja aparatur kurang dari 50 persen. Harus ada definisi yang jelas mengenai belanja aparatur. 77

b. Permasalahan bidang aparatur di daerah : 1) Salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah meningkatkan profesionalisme aparatur dan kesejahteraan aparatur. Apakah sudah ada upaya dari pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap remunerasi PNS. Mengingat tunjangan perbaikan penghasilan yang diberikan oleh masing-masing pemerintah daerah sangat beragam besarannya sehingga menimbulkan kecemburuan diantara PNS. Perlu ditetapkan standar nasional. 2) Untuk tenaga honorer, Kementerian PAN dan RB sering menginstruksikan untuk dilakukan verifikasi ulang. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh Bupati, hasilnya ditolak dan kembali ke posisi sebelum verifikasi. Padahal verifikasi sudah menghabiskan biaya, waktu dan tenaga, sehingga terjadi in efisiensi. 3) Yang dirasakan paling sulit dalam melakukan perubahan adalah perubahan di area Mind Set dan Culture Set. Apalagi Mind set dan culture set pimpinan. Perlu ada kemauan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan tertinggi untuk melakukan perubahan tanpa intervensi berbagai kepentingan kelompok tertentu/politik 4) Perlu ada sanksi dan reward yang tegas dalam menerapkan kebijakan Reformasi Birokrasi. Tanpa reward dan sanksi pelaksanaan reformasi birokrasi hanya akan bersifat formal dan serimonial saja dan dalam implementasinya tidak akan menghasilkan perubahan. 5) Minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Saat ini ada kecenderungan begitu banyaknya kebijakan yang disosialisasikan di daerah tanpa ada pengawalan yang memadai dari pemerintah pusat. Hal ini menyulitkan bagi SKPD yang mengkoordinasikan kebijakan tersebut. 6) Begitu banyaknya kebijakan pemerintah pusat yang digulirkan ke daerah sehingga ada kebijakan yang belum sempat diimplementasikan sudah muncul kebijakan baru terkait substansi yang sama. Bahkan sebuah kebijakan baru beberapa bulan diimplementasikan sudah muncul kebijakan baru. 7) Selain audit terhadap keuangan perlu audit terhadap kebijakan. Apakah tidak ada sanksi bagi pemerintah daerah bila tidak melaksanakan berbagai kebijakan/peraturan 8) Bidang Kelembagaan: a) Pembentukan UPT Pemerintah Pusat menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan di daerah

78

b) Kewenangan daerah yang tidak optimal karena sebagaian besar masih diurusi oleh instansi vertikal (contoh keluarga berencana, urusan pertanahan) c) Penataan organisasi perangkat daerah masih kurang sesuai dengan kewenangan riil yang dilaksanakan. Umumnya daerah menerapkan PP. 41 Tahun 2007 dengan menetapkan jumlah/ukuran maksimal kelembagaan instansinya, sehingga masih banyak pemerintah daerah yang memiliki jumlah organisasi perangkat daerah yang cukup besar dan masih terdapat fungsi tidak serumpun menjadi fungsi satu organisasi perangkat daerah. d) Beberapa peraturan instansi vertikal yang berdampak pada pembentukan organisasi perangkat di daerah tidak selaras dengan semangat PP 41 Tahun 2007 yang mengamanatkan pembentukan kelembagaan yang lebih efektif di daerah. 9) Bidang Ketatalaksanaan a) Sistem dan prosedur belum dapat sepenuhnya disusun oleh SKPD sehingga belum seluruhnya dari fungsi yang ada dipemerintah daerah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) b) Internalisasi SOP ke dalam unit kerja dirasakan masih kurang, sehingga penerapan SOP masih kurang dipahami oleh pegawai c) Evaluasi pelaksanaan SOP umumnya belum dilakukan sehingga tidak diketahui sampai seberapa jauh SOP berhasil diterapkan dan berbagai kendala dalam menerapkan SOP d) Adanya dualisme pengaturan dalam penyusunan SOP 10) Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM Aparatur) Penataan SDM aparatur yang belum optimal, yang tercermin dari distibusi SDM aparatur yang belum merata di setiap SKPD dan masih banyak SDM aparatur yang belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain: a) Belum optimalnya/tepatnya hasil analisis jabatan dan beban kerja sebagai bahan penyusunan formasi CPNS. b) Sebagian besar pegawai daerah kompetensinya kurang sesuai dengan kualifikasi tugas yang menjadi kewenangan daerah, berdampak belum optimalnya capaian kinerja individu dan organisasi

79

c) Masih banyak jabatan struktural yang diisi oleh pegawai dengan profil kompetensi yang tidak sesuai dengan standar kompetensi jabatan, berdampak belum optimalnya capaian kinerja individu dan organisasi d) Capaian kinerja individu belum diukur menggunakan instrumen penilaian kinerja sehingga hasil kinerjanya belum terukur e) Belum adanya kejelasan perencanaan induk kepegawaian, perencanaan karir dan pengembangan karir aparatur daerah sehingga para pegawai yang berkompeten tidak didayagunakan secara tepat f) Pelaksanaan diklat bagi aparatur daerah belum didasarkan pada hasil analisis kebutuhan diklat sehingga kurang berdampak pada peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. 11) Pengawasan Sumber Daya Manusia Unit Pengawas Internal di pemerintah daerah umumnya masih kurang, baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga untuk melaksanakan tugas pengawasan di seluruh unit pada lingkungan instansinya masih memerlukan pendampingan SDM dari perwakilan BPKP. Hal ini berakibat capaian hasil pengawasan internal dirasakan belum optimal. 12) Akuntabilitas Akuntabilitas kinerja intansi pemerintah daerah umumnya masih bersifat formal dan belum berorientasi outcome: a) Akuntabilitas kinerja belum dirasakan sebagai kebutuhan seluruh individu dalam sebuah unit organisasi, sehingga pelaksanaannya hanya diserahkan pada beberapa orang saja (hanya berorientasi tersusunnya dokumen akuntabilitas kinerja saja) b) Hasil kinerja organisasi yang dipertanggungjawabkan umumnya belum berorientasi outcome, hal ini tercermin dari rumusan hasil yang ditetapkan (tujuan dan sasaran) masih berorientasi output c) Ukuran kinerja organisasi belum specifik dan terukur d) Manajemen kinerja organisasi belum diterapkan dengan baik, hal ini tercermin belum adanya sistem pengumpulan data kinerja, rumusan hasil kinerja dan ukuran keberhasilannya (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah (RPJMD ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota), belum 80

selaras dengan hasil kinerja beserta ukurannya (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan dalam Rencana strategis SKPD maupun dengan rencana tahunannya. 13) Pelayanan Publik a) Beberapa daerah belum mememahami sepenuhnya perbedaan standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP), sehingga dalam penerapannya masih rancu. b) Belum ada target yang jelas yang akan dicapai dalamperbaikan kualitas layanan c) Bagi pemerintah daerah yang anggarannya terbatas kesulitan/tidak mampu menerapkan SPM sesuai ketentuan. c. Solusi mengatasi permasalahan bidang aparatur di daerah: 1) Kelembagaan a) Menyempurnakan kebijakan kelembagaan yang ada b) Melakukan evaluasi terhadap fungsi unit-unit organisasi pemerintah daerah didasarkan pada kebutuhan riil c)

Menyempurnakan kelembagaan daerah yang tepat fungsi dan ukuran

d) Koordinasi antara Kementerian PAN dan RB dengan Kementerian lain dalam merumuskan berbagai kebijakan dan mekanisme pembentukan instansi vertikal di daerah 2) Ketatalaksanaan a) Melakukan evaluasi terhadap SOP yang sudah ada dan menyempurnakan SOP disesuaikan dengan hasil evaluasi, tuntutan pelayanan yang dibutuhkan stake holder/tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban pada masingmasing satuan kerja perangkat daerah b) Meningkatkan sosialisasi/bimbingan teknis berbagai kebijakan dan instrumen penerapan SOP pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah 3) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur a) Meningkatkan sosialisasi/bimbingan teknis berbagai kebijakan dan instrumen penerapan analisa jabatan dan analisa beban kerja pada satuan kerja perangkat daerah

81

b) Meningkatkan sosilaisasi/bimbingan teknis kebijakan dan instrumen penyusunan standar kompetensi c)

Melakukan assesmen kompetensi pegawai

d) Melaksanakan pelatihan pegawai dan mutasi pegawai sesuai hasil rekomendasi hasil assesmen kompetensi pegawai e) Menyusun dan menerapkan instrumen penilaian kinerja pegawai dalam mengukur capaian kinerja pegawai f)

Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis kebijakan dan pedoman penyusunan pola karir pegawai

4) Pengawasan a) Memprioritaskan pelaksanakan pelatihan sertifikasi auditor bagi SDM unit pengawas internal pemerintah daerah b) Tidak dilakukan mutasi bagi pegawai yang telah melaksanakan pelatihan sertifikasi auditor 5) Akuntabilitas a) Meningkatkan sosialisasi/bimbingan teknis penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah b) Mendorong unit pengawas internal pemerintah daerah untuk berperan dalam melakukan evaluasi penerapan sistem AKIP di SKPD. c)

Pelayanan Publik

d) Meningkatkan koordinasi antara Kementerian PAN dan RB dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelaraskan kebijakan dan pedoman SPP , SPM dan SOP e) Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan SPP, SPM dan SOP pada satuan kerja perangkat daerah Hambatan dan Kendala Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi PAN Daerah: 1) Perencanaan substansi, aktivitas kegiatan dan penganggaran kurang matang, sehingga perlu penyesuaian dan penyempurnaan. Hal tersebut mengakibatkan anggaran kegiatan mengalami pemotongan dan berdampak target kegiatan tidak tercapai 2) Tingginya aktivitas Kedeputian Program dan Reformasi Birokrasi serta terbatasnya sumber daya manusia (SDM), menyebabkan 82

beberapa aktivitas kegiatan melewati jadwal yang telah ditetapkan dan kehilangan momentum untuk dilaksanakan.

Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat

Pencapaian target-target dalam sasaran strategis Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusatadalah sebagai berikut: Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi kebijakan PAN dan RB pada Pemerintah Pusat

Indikator Kinerja Jumlah K/L yang mengikuti Workshop RB Jumlah Kebijakan tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Target

Realisasi

% Capaian

40 K/L

76 K/L

190

300 assessor 40 K/L

1 PerMENPAN RB ttg PMPRB 1 System Aplikasi Online PMPRB 1 Manual aplikasi online PMPRB 400 59 K/L

29 K/L

10 K/L

34

100%

0%

0

2

1

50

100% K/L (36 K/L yang disetujui untuk program RBN)

211% (76 K/L)

211

1 PerMENPAN RB ttg PMPRB 1 System Aplikasi Online PMPRB 1 Manual aplikasi online PMPRB

Jumlah Assessor PMPRB K/L Jumlah K/L yang dinilai Jumlah K/L yang dimonitor dan dievaluasi Persentase KL yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim Independen dan Quality Assurance Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB Persentase K/L (yang disetujui untuk program RBN) yang telah menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Rata-rata capaian 83

100

100

100 133 147

106


Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan pelaksanaan Workshop.

Indikator Kinerja Jumlah K/L yang mengikuti Workshop RB Jumlah Assessor PMPRB K/L

Target

Realisasi

% Capaian

40 K/L

76 K/L

190

300 assessor

400 assessor

133

Pelaksanaan Workshop dilakukan dalam kaitan dengan terbitnya Peraturam Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online. Penyelenggaraan workshop dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu:  

Workshop (Lokakarya) I, 10 – 11 Juli 2012, diikuti oleh 36 K/L yang sudah masuk dalam proses reformasi birokrasi Workshop (Lokakarya) II, 16 – 17 Juli 2012, diikuti oleh 40 K/L yang belum masuk dalam proses reformasi birokrasi

Tujuan dari workshop adalahuntuk membentuk tenaga-tenaga assessor pada masing-masing kementerian/lembaga yang nantinya akan ditugaskan untuk melakukan aplikasi PMPRB secara online di masing-masing instansinya. Para assessor diharapkan akan memiliki kompetensi:      

Memahami konsep PMPRB; Menguasai cara melakukan penilaian secara mandiri dengan menggunakan PMPRB; Menguasai penggunaan PMPRB online Memahami mekanisme penilaian secara online Memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai assessor; Mampu memberikan penjelasan kepada instansinya masing-masing tentang penggunaan PMPRB.

Pada awalnya ditargetkan setiap instansi hanya mengirimkan 3 orang peserta, namun dalam pelaksanaannya hampir seluruh instansi mengirimkan lebih dari 3 orang peserta, bahkan ada yang mengirimkan 84

sampai lebih dari 10 orang peserta. Hal ini menunjukkan antusiasme kementerian/lembaga untuk secara serius menindaklanjuti kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi. 2.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan pelaksanaan penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi.

Indikator Kinerja Jumlah Kebijakan tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Target 1 PerMENPAN RB ttg PMPRB 1 System Aplikasi Online PMPRB 1 Manual aplikasi online PMPRB

Realisasi 1 PerMENPAN RB ttg PMPRB 1 System Aplikasi Online PMPRB 1 Manual aplikasi online PMPRB

% Capaian 100 100

100

Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2012 Deputi Program juga berhasil menyusun instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012, yang kemudian dilanjutkan pula dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online. Untuk lebih memudahkan implementasi kebijakan dimaksud, juga telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Manual Tampilan muka PMPRB Online Penerapan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.Selain itu juga untuk mendukung penerapan PMPRB telah disusun sistem aplikasi yang berbasis web/internet. Dengan menggunakan sistem ini, proses monitoring dan evaluasi secara mandiri dilakukan melalui mekanisme sebagai digambarkan dalam diagram berikut.

85

Irjen/Irtama/Irwasum/Ir/ Irda

Asesor

Men-setup Data Unit Kerja

Sekjen/Sesmen/ Sestama/Sekda

Pimpinan Unit Kerja Yang Dinilai

Menetapkan Asesor untuk setiap unit kerja yang dinilai

Menunjuk Asesor

Men-setup Data Akun Asesor Melakukan Survey Eksternal Men-setup Penugasan Asesor Memberikan masukan dalam penilaian Pemenuhan Target Internal dalam rangka pelaksanaan 9 Program Mikro Reformasi Birokrasi

Memberikan Informasi Akun Kepada Asesor



Membuat akun pimpinan  Melakukan survey internal

Melakukan Penilaian terhadap Komponen Pengungkit

Menilai Sub Kriteria Pemenuhan Target Indikator Eksternal

Melakukan Penilaian terhadap Komponen Hasil

Melakukan Panel

Menyusun Rencana Perbaikan untuk unit kerja

Menyusun Rencana Perbaikan untuk unit kerja

Menyampaikan hasil penilaian

Melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil monev perbaikan di unit kerja (PDCA)

Melaporkan hasil penilaian kepada Pimpinan

 

Menyusun Rencana Perbaikan untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PDCA Pelaksanaan RB di instansi)

Konsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan Menyampaikan hasil penilaian ke KemPANRB

3.

Memberikan dukungan terhadap asesor dalam melakukan penilaian Menyediakan data-data yang diperlukan bagi asesor dalam melakukan penilaian Melakukan pembahasanpembahasan hasil penilaian asesor Memberikan persetujuan hasil penilaian asesor

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan Penilaian Kesiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga.

Indikator Kinerja Jumlah K/L yang dinilai

Target

Realisasi

% Capaian

40 K/L

59 K/L

147

Salah satu tugas Deputi Program dan Reformasi Birokrasi adalah melakukan penilaian kesiapan Kementerian/Lembaga yang akan masuk dalam proses program reformasi birokrasi nasional. Secara akumulatif pada tahun 2012 ditargetkan 40 K/L selesai untuk dinilai kesiapannya, namun dalam perjalanannya, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi berhasil menyelesaikan 59 K/L secara akumulatif. Pada tahun 2012 terdapat 25 K/L yang berhasil dinilai kesiapannya, dua diantaranya dipandang belum siap untuk melaksanakan reformasi birokrasi, yaitu: Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara hasil penilaian terhadap 23 K/L yang memenuhi kriteria kesiapan adalah sebagai berikut:

86

No. 1 2 3 4

Kementerian Perdagangan Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Luar Negeri

5 6 7 8

10 11 12

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Kehutanan Kementerian Dalam Negeri BadanPengawasTenagaNuklir

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SekretariatJenderalDewanPerwakilan Rakyat Kementerian Kelautan dan Perikanan Kemeterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Meteorologi dan Geofisika Badan Intelijen Negara Perpustakaan Nasional Kementerian Lingkungan Hidup Badan Koordinasi Keamanan Laut Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Kementerian Perhubungan

23

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

9

4.

Kementerian/Lembaga

Range Skor 61 - 70 67 66 64 63 51 - 60 60 57 54 53

Level

52

3

52 51 51 41 - 50 49 49 48 47 46 46 44 43 43 42 31-40 40

3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 9 Program Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Jumlah K/L yang dimonitor dan dievaluasi Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB

Target

Realisasi

% Capaian

29 KL

10 K/L

34

2

1

50

Pada tahun 2012 juga telah berhasil dilakukan evaluasi pelaksanaan programprogram reformasi birokrasi terhadap 10 Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. Dari hasil monitoring dan evaluasi ini telah disusun 1 laporan hasil monitoring dan evaluasi. 5.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan penjaminan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

87

Indikator Kinerja Persentase KL yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim Independen dan Quality Assurance Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB

Target

Realisasi

% Capaian

100%

0%

0

2

0

0

Pelaksanaan penjaminan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Tim Quality Assurance. Namun demikian, sejalan dengan penetapan one single tool, yaitu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka pelaksanaan penjaminan tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan dimaksud baru akan dilakukan pada tahun 2013, setelah seluruh kementerian/lembaga melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi-nya. Karena itu pula, penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi tidak dapat dilakukan. Sehingga target tahun 2012 belum dapat dipenuhi. 6.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Persentase K/L (yang disetujui untuk program RBN) yang telah menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Target 100% K/L (36 K/L yang disetujui untuk program RBN)

Realisasi

% Capaian

211% (76 K/L)

211

Sebagai tindak lanjut dari workshop dan capacity building untuk assessor, setiap kementerian/lembaga diharuskan untuk memulai melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dimasing-masing instansinya. Dengan demikian berarti bahwa seluruh kementerian/lembaga, tidak hanya kementerian/lembaga yang sudah menerima tunjangan kinerja, sudah mulai melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Namun demikian, hasil penilaian baru akan dapat diperoleh setelah bulan Maret tahun 2013, dimana diharapkan seluruh kementerian/lembaga telah mengirimkan hasil penilaiannya ke Kementerian PAN dan RB.

88

Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah

Pencapaian target-target dalam sasaran strategis Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Program PAN dan RB Daerah

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Jumlah Pedoman RB Daerah

1 Pedoman RB Daerah 1 Pedoman Penilaian RB Daerah 1 Kebijakan Penetapan RB Daerah

1 Pedoman RB Daerah

100

1 Pedoman Penilaian

100

1 draf kebijakan

75

400 Assessor

1060 asesor

265

Jumlah Peserta Workshop PMPRB Online

100 peserta

1060 asesor

1060

Jumlah Pemda yang dipetakan pelaksanaan Program PAN dan RB-nya

5 Pemda

9 pemda

180

3

9 pemda

100

3

12 pemda

400

3

8 pemda

267

2

2

100

Jumlah Assessor

Jumlah Prov/Kab/Kota yang dijadikan baseline pemetaan Jumlah Propinsi Kab/Kota yang dimonitor dan dievaluasi Jumlah Prov/Kab/Kota yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim independen dan tim quality assurance Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB

Rata-rata capaian

265

Berbagai pencapaian kinerja sebagaimana Tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

89

1.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatan penyusunan pedoman reformasi birokrai di daerah.

Indikator Kinerja Jumlah Pedoman RB Daerah

Target 1 Pedoman RB Daerah 1 Pedoman Penilaian RB Daerah 1 Kebijakan Penetapan RB Daerah

Realisasi 1 Pedoman RB Daerah

% Capaian 100

1 Pedoman Penilaian

100

1 draf kebijakan

75

Sebagai telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pada tahun 2012, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi berhasil menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah. Peraturan ini tidak hanya menjadi pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah, tetapi sekaligus juga untuk melakukan penilaian terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, serta kriteria penetapan pilot project. Seyogyanya penetapan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan penetapan pilot project yang ditargetkan pada tahun 2012 sebanyak 33 provinsi ditambah dengan 1 kota dan 1 kabupaten pada masing-masing provinsi, sehingga secara keseluruhan berjumlah 99 pemerintah daerah. Pada tahapan ini, setiap provinsi telah memasukkan usulannya, yang kemudian diproses untuk diajukan kepada Menteri PAN dan RB. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penetapan pilot project belum dapat dilaksanakan karena harus menunggu keputusan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. 2.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatanlaunching, workshop dan pembentukan asesor PMPRB.

90

Indikator Kinerja Jumlah Assessor Jumlah Peserta Workshop PMPRB Online

Target

Realisasi

% Capaian

400 Assessor

1060 asesor

265

100 peserta

1060 asesor

1060

Pada tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Secara Online. Dalam kaitan dengan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut telah dilakukan launching, workshop dan pembentukan asesor dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pemahaman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi pemerintah daerah. Untuk itu, Angkatan pertama Launching dan Workshop (Regional I) dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 September 2012 di Balikpapan untuk pemerintah daerah se-Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Sedangkan untuk angkatan kedua, Launching danWorkshop Regional II dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2012 di Batam untuk pemerintah daerah se-Wilayah Sumatera, Banten, dan DKI Jakarta. Menteri PAN dan RB saat memberikan pengarahan pada acara dan Workshop RB dan PMPRB Tingkat Pemda Regional I di Angkatan ketiga Launching dan Launching Balikpapan, 24 September 2012. Workshop (Regional III) dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 17 Oktober 2012 di Denpasar untuk pemerintah daerah se-Wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

Peserta Launching dan Workshop RB dan PMPRB Tingkat Pemda Regional I di Balikpapan, 24 September 2012.

Tujuan kegiatan Launchingdan WorkshopPelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pada Pemerintah Daerah adalahuntuk meluncurkan secara resmi pelaksanaan PMPRB secara online kepada pemerintah daerah dan memberikan fasilitasi pemahaman kepada pemerintah daerah atas

91

kebijakan dan pedomanpelaksanaan reformasi birokrasi sehingga memperlancar proses perencanaan dan implementasi reformasi birokrasipadapemerintah daerah. Sedangkan Sasaran dari kegiatan Launching dan Workshopadalah:  Meluncurkan PMPRB Online secara resmi kepada Pemerintah Daerah;  Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah atas kebijakan dan pedoman pelaksanaan reformasi Peserta Launching dan Workshop RB dan PMPRB Tingkat Pemda Regional II di Batam, 1 Oktober 2012. birokrasi; dan  Meningkatkan jumlah dan kualitas dokumen road map reformasi birokrasi yang masuk ke Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional. Kesepakatan yang diperoleh dari hasil workshop antara lain:  Asesor dikoordinatori oleh Inspektur di masing-masing instansi.  Untuk menentukan nilai dalam suatu fase adalah harus dipahami keseluruhan sub-kriteria yang ada. Kemudian, membaca guiding question yang terdapat pada sub kriteria tersebut danmelakukan professional judgement. Disamping itu, juga agar melakukan pembahasan secara berulang kali dengan didukungoleh bukti–bukti yang ada. Bila terdapat perbedaan dalam penilaian asesor, pada mekanisme panel dapat dilakukanpembahasan dan konsensus antaraAsesor dengan Inspektur (langkah – langkah penilaian ini ada pada prinsip–prinsip dasar penilaian pengungkit pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012).  Apabila ada proses yang belum sempurna, misalnya suatu sub-kriteria telah sampai di tahap “Do”tetapi tanpa melakukan planning, maka perlu ada konsensus dari asesor untuk menilai level pencapaian. Sebaiknya apabila sudah ada pelaksanaan tetapi tidak didukung denganplanning, maka nilai terbatas pada level plan atau do dengan nilai kecil.  Pertanyaan–pertanyaan dalam guiding questions merupakan aplikasi Peserta Launching dan Workshop RB dan PMPRB Tingkat Pemda Regional III di Denpasar, 15 Oktober 2012. kebijakan yang dapat diterapkan di masingmasing unit kerja. Selain itu, asesor yang ditunjuk sebaiknya memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai keseluruhan proses di instansi, sehingga dapat juga memberikan penilaian mengenai kebijakan/pelaksanaan kriteria tersebut. 92



Penilaian kriteria pimpinan bersifat kolektif. Oleh karena itu, bukan hanya pimpinan SKPD yang dinilai, tetapi pimpinan tertinggi dan para pemimpin yang berwenang dalam hal penentuan kebijakan juga dapat turut dinilai.  Untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan penilaian yang adil, perlu ditentukan apakah PMPRB Resource Centerakan membuat suatu dictionary (kamus penilaian) untuk menjabarkan masing-masing sub-kriteria dan guiding questions.  Pada mekanisme panel 2, dalam rangka membuat rencana perbaikan dan tindak lanjut sebaiknya Inspektur mengundang bagian perencanaan, timreformasi birokrasi instansi, dan pihak terkait lainnya.  Dalam penentuan nilai, terdapat mekanisme panel. Panel 1 dilaksanakan untuk menentukan nilai mandiri yang berasal dari asesor. Kemudian panel 2 dilaksanakan untuk menentukan nilai mandiri yang mewakili pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektur. Kemudian panel 3 dilaksanakan untuk mengirimkan (submit) nilai pemerintah daerah kepada Kementerian PAN dan RB.  Mekanisme pelaporan nilai diserahkan kepada masing – masing pemerintah daerah, tetapi sebaiknya PMPRB ini juga dikomunikasikan kepada pimpinan unit kerja dan juga pada tim reformasi birokrasi instansi agar masing-masing pihak yang bersangkutan mengetahui perkembangan penilaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya. Sedangkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil workshop antara lain:  Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen untuk melakukan penilaian, monitoring, dan evaluasi, dalam rangka menjamin pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pusat dan daerah.  PMPRB merupakan one-single tool untuk melakukan penilaian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pusat dan daerah.  PMPRB yang diterapkan secara online merupakan instrumen yang mudah untuk digunakan (user friendly). Hal ini dibuktikan dengan mudahnya para peserta menggunakan aplikasi ini tanpa memerlukan waktu yang panjang untuk menguasai aplikasi ini.  PMPRB merupakan salah satu wujud implemetasi dari e-government.  PMPRB online sangat efisien, karena aplikasinya dibuat berbasis web yang dapat diakses langsung oleh pemerintah daerah ke alamat www.pmprb.menpan.go.id.

93



3.

Pemerintah daerah berharap ada bimbingan teknis lebih lanjut dengan peserta yang lebih luas dan mewakili SKPD di lingkungan pemerintah daerah. Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatanPemetaan Pelaksanaan Program PAN DAN RB Daerah.

Indikator Kinerja Jumlah Pemda yang dipetakan pelaksanaan Program PAN dan RBnya Jumlah Prov/Kab/Kota yang dijadikan baseline pemetaan

Target

Realisasi

% Capaian

5 Pemda

9 pemda

180

3

9 pemda

100

Kegiatan Pemetaan Pelaksanaan Program PAN DAN RB Daerah dilaksanakan melalui serangkaian FGD (Focused Group Discussion – rapat kelompok kerja terbatas) dengan fokus menilai pelaksanaan Sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan di daerah yaitu dalam hal: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Penataan Struktur Birokrasi; Penataan Jumlah, Distribusi dan Kualitas PNS; Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka; Profesionalisasi PNS; Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government); Penyederhanaan Perizinan Usaha; Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri; Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri.

FGD dilakukan terhadap 5 (lima) daerah yang masing-masingnya diwakili oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan, 1 (satu) pemerintah kabupaten, dan 1 (satu) pemerintah kota setempat dengan narasumber masing-masing sekretaris daerah. Pelaksanaan FGD adalah sebagai berikut: a. FocusedGroup Discussion (FGD – rapat kelompok kerja terbatas) Kalimantan Selatan dilaksanakan tanggal 6 Maret 2012 dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarbaru, dan Pemerintah Kabupaten Banjar. b. FocusedGroup Discussion (FGD – rapat kelompok kerja terbatas) Kepulauan Riau dilaksanakan tanggal 14 Maret 2012 dihadiri oleh

94

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan Pemerintah Kabupaten Bintan. c. FocusedGroup Discussion (FGD – rapat kelompok kerja terbatas) Bangka Belitung dilaksanakan tanggal 21 Maret 2012 dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dan Pemerintah Kabupaten Bangka. d. FocusedGroup Discussion (FGD – rapat kelompok kerja terbatas) Banten dilaksanakan tanggal 29 Juni 2012 dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Kabupaten Serang. e. FocusedGroup Discussion (FGD – rapat kelompok kerja terbatas) Gorontalo dilaksanakan tanggal 17 Juli 2012 dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo, dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hasil-hasil FGD dirangkai dalam sebuah buku yang diberi judul Aparatur Daerah menuju Reformasi Birokrasi. Latar belakang penulisan buku tersebut adalah bahwa dalam tahun 2012 ini Pemerintah akan mulai dengan proses reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah. Untuk itu maka gambaran dalam buku mengenai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, dan Gorontalo diharapkan akan mampu memberikan bahan dalam pengambilan keputusan mengenai proses reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Mengacu kepada Peraturan Menteri tersebut, strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur Pilot Project dan jalur Non-Pilot Project. Jalur Pilot Project akan ditetapkan terhadap 33 pemerintah provinsi, 33 pemerintah kabupaten, dan 33 pemerintah kota dengan tujuan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Non-Pilot Project Reformasi Birokrasi merupakan pemerintah daerah yang secara bertahap akan melaksanakan proses reformasi birokrasi sampai dengan maksimal tahun 2013 sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi masing-masing. Pada dasarnya pada sejumlah pemerintah daerah sudah melakukan rintisan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan cara masing-masing 95

pemerintah daerah melalui berbagai perubahan guna peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut mendapat apresiasi masyarakat, seperti dalam pengelolaan urusan pendidikan, kesehatan, perizinan usaha dan lain-lain. Capaian prestasi tersebut diharapkan menjadi tonggak penting untuk memperkuat arah pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah.Demikian juga bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo merupakan daerah otonom yang lahir setelah era reformasi. Perkembangan menunjukkan lahirnya provinsi tersebut telah melahirkan berbagai perubahan positif dalam kehidupan ekonomi dan sosial dimana aparatur pemerintah telah menjadi bagian sebagai pendorong perubahan tersebut. Potensi aparatur pemerintah tersebut untuk melakukan perubahan pada dasarnya cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari keinginan yang cukup kuat dari serangkaian diskusi yang dilakukan. Keinginan tersebut juga dibuktikan dengan berbagai langkahmaju dalam pengelolaan aparatur daerah yang dalam rangkaian waktu dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan daerah otonomi provinsi relatif telah lama berdiri. 4.

Untuk memenuhi target indikator sebagaimana dalam tabel di bawah ini telah dilakukan kegiatanmonitoring dan evaluasi terhadap beberapa pemerintah daerah. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Jumlah Propinsi Kab/Kota yang dimonitor dan dievaluasi

3

12 pemda

400

Jumlah Prov/Kab/Kota yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh tim independen dan tim quality assurance

3

8 pemda

267

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program PAN dan RB

2

2

100

Selama tahun 2012 juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap beberapa pemerintah daerah melalui FGD (Focused Group Discussion – rapat kelompok kerja terbatas) dengan tujuan untuk melakukan pemantauan danevaluasi atas kemajuan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di bidang pendayagunaan aparatur negara di daerah, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, mendiskusikan pemecahan permasalahan, serta memberikan saran dan rekomendasi

96

kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. FGD yang telah dilakukan yaitu: a. Focused Group Discussion se Sumatera Utara dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2012 dihadiri oleh kurang lebih 30 peserta yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan narasumber sekretaris daerah masing-masing. Simpulan hasil FGD adalah:  Pemerintah daerah di Sumatera Utara sudah siap untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Pemerintah Provinsi dan Kota Medan akan menjadi percontohan reformasi birokrasi pemerintah daerah di Sumatera Utara sehingga harus lebih siap.  MENPAN sudah melakukan bimbingan teknis terhadap provinsi, sehingga provinsi harap menindaklanjutinya.  Reformasi birokrasi bukan hanya di atas kertas, tetapi harus ada perubahan yang jelas, kita bisa memilih perubahan-perubahan mana yang akan dilakukan, misal Kabupaten Serdang Bedagai melakukan perubahan di organisasi. Untuk 2012 sudah mulai reformasi birokrasi, memang kesiapan tidak mungkin mulai dari 100%, tetapi kondisi tersebut agar diberdayakan dengan memahami permasalahan/kekurangan yang ada sehingga menjadi tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. b. Focused Group Discussion (FGD – rapat kelompok kerja terbatas) se Bali dilaksanakan tanggal 6 September 2012 dihadiri oleh kurang lebih 25 orang yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan Pemerintah Badung dengan narasumber sekretaris daerah masing-masing. Simpulan hasil FGD adalah: 1) Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota di lingkungan Bali akan dibawa ke Pusat untuk dicarikan pemecahannya. 2) Kebijakan dari Pusat tidak dapat dibeda-bedakan, misalnya tentang prosentase maksimal biaya pegawai yang dipatok 50% harus dianut oleh semua pihak. 3) E-government dari Pemerintah Kota Denpasar sangat baik, walaupun ada pengorbanan dari pemerintah tetapi rakyat tetap yang dikedepankan.

97

4) Permasalahan Kabupaten Tabanan tentang organisasi yang tumpang tindih yang sudah disadari sendiri, hendaknya ditanggulangi. 5) Kabupaten Badung diberikan formasi tetapi untuk profesi khusus berkeahlian, untuk memenuhi kekurangan pegawai tertentu yang sebelumnya diperketat. 6) Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali tampaknya sudah siap untuk melaksanakan reformasi birokrasi, yang memerlukan kebijakan yang tidak ragu-ragu, konsisten dan tegas. c. Focused Group Discussion se Sulawesi Utara dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2012 dihadiri oleh kurang lebih 30 peserta dengan narasumber para Kepala Inspektorat Daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara yang sebagian besar mengikutitelah mengikuti Workshop PMPRB Wilayah Regional II (Indonesia Wilayah Timur). Tujuan FGD adalah melakukan pengelolaan hasil monitoring terhadap pada Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota yang dengan Provinsi Sulawesi Utara sebagai sampel yang dikunjungi. Simpulan hasil FGD adalah:  Perlu dilakukan “Intensive Coaching” yang dilakukan terhadap beberapa pegawai yang diutus oleh Inpektorat Daerah yang dianggap mempunyai kemampuan untuk dapat ditularkan kepada rekan sejawatnya.  Perlu disusun adanya manual yang merupakan pedoman praktis bagi para pihak yang terlibat dalam PMPRB Online.

Realisasi Anggaran Secara umum realisasi anggaran Deputi Program dan Reformasi pada tahun 2012 sebesar 76,18%. Semula anggaran Deputi Program dan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 29.569.000.000,-, kemudian karena setiap instansi harus melakukan penghematan sebesar 40%, maka anggaran Deputi Program dan Reformasi Birokrasi direvisi menjadi Rp. 18.297.000.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 13.938.362.213,-. Sisa

Anggaran Semula

Anggaran Setelah Direvisi

Realisasi Belanja

29.569.000.000,-

18.297.000.000,-

13.938.362.213

4.358.637.787

100%

76,18%

24,82%

98

Sisa anggaran tersebut adalah sebagian besar merupakan anggaran yang digunakan untuk Tim Independen dan Tim Quality Assurance.

99

100

Bab IV

Penutup

Simpulan Kinerja Tahun 2012

Secara umum gambaran kinerja Deputi Program dan Reformasi Birokrasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program PAN dan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program PAN dan Reformasi Birokrasi Pusat Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Program PAN dan Reformasi Birokrasi Daerah Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan Reformasi Birokrasi Pusat Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan Reformasi Birokrasi Daerah

Capaian Kinerja (%) 93.30 80,4 62,5 84,5 106 265

Jika dilihat dari berbagai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010 – 2014 sebagaimana tergambar di bawah ini, sebagian besar sudah dapat direalisasikan sebelum tahun 2014. No


SASARAN 7. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis dan komprehensif

INDIKATOR 1. Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional 2. Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional 3. Jumlah Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan 4. Jumlah instansi yang menerima sosialisasi 5. Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada pusat dan daerah 6. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

Catatan pencapaian adalah sebagai berikut:

101

TARGET 2010

2014

17 K/L

75 K/L

70%

100%

100%

100%





  

Hingga tahun 2012 sudah terdapat 59 K/L yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional. Pada tahun 2013 direncanakan seluruh K/L sudah memasuki proses pelaksanaan reformasi birokrasi; Pada tahun 2012 juga berhasil diterbitkan beberapa kebijakan tentang reformasi birokrasi; Hingga tahun 2012, seluruh K/L dan Pemerintah daerah sudah memperoleh sosialisasi kebijakan reformasi birokrasi. Hingga tahun 2012, seluruh K/L sudah memperoleh asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi, sementara untuk tingkat pemerintah daerah asistensi sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan asistensi terhadap seluruh provinsi.

Jika dilihat dari sisi target sebagaimana diuraikan dalam rencana strategis Kementerian PAN dan RB, sebagaimana tabel di bawah ini, target-target dimaksud belum dapat diukur pencapaiannya. No.

SASARAN STRATEGIS


8.


TARGET 2014


• 70


• 95%

Baik nilai rata-rata PMPRB Nasional maupun Tingkat efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi baru bisa diukur setelah setiap instansi pemerintah mengirimkan hasil PMPRB mereka masing-masing ke Kementerian PAN dan RB pada bulan Maret tahun 2013. Karena itu hasilnya baru dapat diperoleh setelah bulan Maret tahun 2013. Beberapa aspek yang menjadi kendala dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan antara lain: 





Dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan, seringkali Deputi Program dan Reformasi Birokrasi harus berkaitan dengan pihak lain, yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan atau penundaan upaya pencapaian target; Satu upaya proses pencapaian target tertentu seringkali harus menunggu proses aktivitas lain selesai, sehingga jika proses tersebut belum dapat diselesaikan, maka proses selanjutnya tidak dapat dilaksanakan; Pengelolaan anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan tampaknya juga masih harus diperbaiki, mengingat proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran seringkali menjadi kendala pelaksanaan kegiatan; 102

 



Salah satu aspek yang menjadi kendala dalampengelolaan anggaran adalah kurangnya tenaga baik dari sisi kuantitas maupun sisi pengalaman; Seringkali hasil pertemuanrutin untuk membahas permasalahan dalam pengelolaan anggaran tidak ditindaklanjuti secara serius sehingga permasalahan yang sama berulang kembali, yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan; Rencana yang telah disusun seringkali juga tidak dilaksanakan secara konsisten, karena terdapat kegiatan prioritas lain yang tidak terjadwal yang terpaksa harus dilaksanakan terlebih dahulu.

Rencana Perbaikan Tahun 2013

Upaya untuk memperbaiki manajemen pelaksanaan kegiatan dilingkungan Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, meliputi beberapa hal sebagai berikut:  

Memperkuat tim pengelola anggaran, dengan melakukan berbaai perubahan pada tim dan sistem kerja; Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulanan untuk melihat progres pencapaian target. Instrumen tersebut menyangkut beberapa hal, yaitu: o rincian aktivitas yang akan dilakukan dalam setiap triwulanan, o target triwulanan, o rincian anggaran yang akan digunakan dalam triwulanan o jadwal aktivitas secara rinci dalam satu tahun anggaran o pertemuan mingguan untuk membahas permasalahan pelaksanaan kegiatan o pertemuan triwulanan untuk membahas kemajuan pelaksanaan kegiatan

103

104

105

DEPUTI PROGRAM DAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PAN DAN RB

Recommend Documents