SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA. Kementerian PAN dan RB Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Kementerian PAN dan RB Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan®onn 2013

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERUBAHAN PARADIGMA

Keuangan

Kinerja (efektif, efisien dan ekonomis)

KOMPONEN SAKIP

PERENCANAAN

CAPAIAN KINERJA

PENGUKURAN

KOMPONEN SAKIP

EVALUASI

PELAPORAN

DASAR HUKUM TAP MPR Nomor XI/MPR/1998

UU Nomor 28 Tahun 1999

Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Prinsip dasar dari good and clean government UU Nomor 28 / 1999

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

Kewajiban menyusun Renstra dan Laporan Kinerja

UU Nomor 17/2003, UU Nomor 1/2004 dan UU 15/2004

Azas dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil.

PP Nomor 8/2006

Perpres 29 Tahun 2014

UU No. 5 Tahun 2014

Kewajiban melaporkan akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pengintegrasian sistem manajemen keuangan dan kinerja Sebagai dasar perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi

PERPRES 29 TAHUN 2014 TENTANG SAKIP RPJMD Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

Daftar Penetapan Anggaran

Perjanjian Kinerja

Laporan Keuangan

Laporan Kinerja

Laporan Keuangan Reviewed Audit Keuangan

Reviu oleh APIP

Laporan Kinerja Reviewed Audit Kinerja

PERJANJIAN KINERJA UU ASN

Perjanjian kinerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Sebagai dasar perjanjian kinerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja.

POHON KINERJA PEMERINTAH DAERAH SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Impact)

KABINET PRESIDEN

SASARAN PROGRAM (outcome)

SKPD

Proses Pencapaian Output

Sumberdaya Yang Digunakan

PEMERINTAH DAERAH

SASARAN STRATEGIS DAERAH (outcome - impact)

KEPALA DAERAH

UNIT KERJA

NASIONAL

SASARAN PROGRAM (outcome)

SASARAN KEGIATAN (output)




Proses

Proses

Proses

Proses

i n p u t

i n p u t

Proses i n p u t

i n p u t

i n p u t

i n p u t

Proses i n p u t

i n p u t

i n p u t

i n p u t

Proses i n p u t

i n p u t

i n p u t

i n p u t

Proses i n p u t

i n p u t

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RPJMD Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Penetapan Kinerja (Performance Agreement)

KINERJA AKTUAL

Laporan Kinerja (LAKIP)

Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan

MANAJEMEN/AKUNTABILITAS KINERJA

RENSTRA

RKT

RENJA

DOKUMEN2 ANGGARAN

PK

P.O

DIPA

LAKIP

LAP KEGIATAN

LAP KEUANGN ®onn 2011

RESULT ORIENTED GOVERNMENT 1. 2. 3. 4.

Clarity about objectives (Goal Setting) Link between objectives and means (Program Setting) Information on results (Measurement Setting) Targets for results (Target Setting)

1

KINERJA

3

INDIKATOR KINERJA

4

TARGET

3

REALISASI

2

2

2

2

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

2

3

4

3

®onn 2011


?

Clarity about objectives (Goal Setting) Link between objectives and means (Program Setting) Information on results (Measurement Setting) Targets for results (Target Setting) KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA MEMBUTUHKAN INDIKATOR KINERJA SENDIRI

?

KINERJA

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

X

TARGET

?

REALISASI

?

TARGET

REALISASI

®onn 2011



TIDAK ORIENT ASI OUTCOME

KINERJA PIHAK LAIN

TIDAK KONSISTEN ANTARA DOKUMENDOKUMEN PERENCANAAN

CASCADING ANTARA TUJUAN DENGAN SASARAN DAN ANTARA ORGANISASI DENGAN UNIT KERJA TIDAK TEPAT

®onn 2012



TIDAK ADA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA TUJUAN/SASARAN DNG PROGRAM/KEGIATAN

®onn 2011



INDIKATOR KINERJA TIDAK DAPAT DIUKUR SECARA OBYEKTIF

INDIKATOR KINERJA TIDAK RELEVAN

®onn 2011



LAPORAN KEGIATAN, BUKAN LAPORAN KINERJA

LAPORAN KOMPILASI

EVALUASI DAN ANALISIS MINIM

®onn 2012



TARGET TIDAK DITETAPKAN SECARA BENAR

®onn 2011

KETERKAITAN RPJM DENGAN PK DAN RENSTRA SKPD RPJM

RENSTRA X

PK

RENSTRA Y

RENSTRA Z

RKT X

RKT Y

RKT Z

PK X

PK Y

PK Z

KETERKAITAN RPJM DENGAN PK DAN LAKIP RPJM SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

PK SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

LAKIP SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

KETERKAITAN RPJM DENGAN RENSTRA SKPD RPJM INDIKATOR KINERJA

RENSTRA x INDIKATOR KINERJA

RKT INDIKATOR X

RENSTRA y INDIKATOR KINERJA

KINERJA

RKT INDIKATOR Y

PK X INDIKATOR

PK INDIKATOR Y

KINERJA

KINERJA

KINERJA

MENSIASATI RPJMD YANG TELANJUR DIPERDA KAN RPJM  30 SASARAN  80 INDIKATOR KINERJA

IKU PROV/KAB/KOTA

RKT

IKU SKPD SASARAN

10 SASARAN (UTAMA DAN OUTCOME) 30 INDIKATOR KINERJA ( SMART)

10 SASARAN (OUTCOME) 25 INDIKATOR KINERJA ( SMART

URAIAN INDIKATOR TARG KINERJA ET

KEGIATAN PR OG URAIAN INDIKATOR TARG KINERJA ET RA M 10 25 OUTPUT

TDK SMART

INSPEKTORAT

BAPPEDA

BAPELDALDA

DINAS TATA KOTA

PERBANDINGAN RPJMD DAN PK

PERBANDINGAN RPJMD DAN IKU

CONTOH RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN TUJUAN URAIAN

INDIKATOR

1 2 Meningkatnya derajat Usia harapan hidup kesehatan masyarakat

SASARAN TARGET

URAIAN

INDIKATOR

3 80 Thn

4 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat kurang mampu thdp sarana kesehatan

5 % pemegang kartu gakin yg mendapat layanan pengobatan saat dibutuhkan

Meningkatnya jaminan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat

Rasio penduduk yang yang memiliki jaminan kesehatan per 100000 penduduk

STRATEGI KEBIJAKAN

PROGRAM

6

7

KETERANGAN 8

CONTOH RENCANA STRATEGIS DEPUTI PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS TUJUAN URAIAN

INDIKATOR

1 2 Meningkatnya Persentase IP yang akuntabilitas kinerja IP akuntabilitas dalam rangka kinerjanya baik percepatan RB

SASARAN TARGET

URAIAN

3 4 80% Meningkatnya implementasi SAKIP

STRATEGI

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

5 Persentase IP yang menyusun Renstra, RKT, PK, IKU dan LAKIP

6

7

Meningkatnya IP Persentase IP yang yang akuntabilitas akuntabilitas kinerjanya baik kinerjanya baik

KETERANGAN 8

TERIMA KASIH

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA. Kementerian PAN dan RB Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Recommend Documents