BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA
LAKIP 2012 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
Nomor: LAP-001/D5/02/2013 Tanggal 2 Januari 2013
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pemerintah telah memberikan peran yang sangat penting bagi BPKP untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peningkatan akuntabilitas keuangan Negara dilakukan melalui kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP, pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan lintas sektoral, kegiatan dengan penugasan dari Presiden, dan kegiatan kebendaharaan
umum
negara
atas
penetapan
Menteri
Keuangan
selaku
Bendahara Umum Negara (BUN). Untuk melaksanakan tugas tersebut dan tugas lain yang diberikan kepada BPKP, Deputi Bidang Akuntan Negara telah menetapkan misi, yaitu; menjadi partner bagi BUMN/BUMD/BUL dalam peningkatan kinerja berkelanjutan, membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyediakan informasi pengawasan BUMN/BUMD/BUL, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia secara berkesinambungan Untuk melaksanakan peran BPKP dan misi yang telah ditetapkan tersebut, Deputi Bidang Akuntan Negara telah menyelenggarakan kegiatan assurance dan konsultansi pada mitra kerja dalam lingkup bidang akuntan negara sejumlah 2.054 penugasan. Upaya peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan Negara dan perwujudan iklim bagi pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan melalui audit keuangan dan kinerja, review atas asersi dan pengadaan barang dan jasa, serta assessment GCG yang pada tahun 2012 berjumlah 1.870 penugasan. Peningkatan akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, dilaksanakan melalui audit operasional dan tujuan tertentu atas kegiatan kebendaharaan
umum
negara
atas
penetapan
Menteri
Keuangan
selaku
Bendahara Umum, yang dalam tahun 2012 berjumlah 120 penugasan. Sedangkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan lintas sektoral yang untuk tahun 2012 berjumlah 34 penugasan. Dalam tahun 2012, BPKP telah melaksanakan kerja sama dengan 82 BUMN (58,16%) dari 141 BUMN yang ada. Untuk anak perusahaan BUMN dan afiliasinya,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara 2012
iii
dari 434 perusahaan, sejumlah 51 perusahaan telah melaksanakan kerja sama dengan BPKP (11,75%). Pada tahun 2012, juga telah dilaksanakan audit tujuan tertentu sebanyak 61 dari 255 KKKS yang ada (23,92%). Sedangkan dari 1.123 BUMD yang ada, BPKP telah bekerjasama dengan 308 PDAM, 11 BPD, 186 Rumah Sakit Daerah/BLUD dan 38 Perusahaan Daerah lainnya (49,69%). Kerja sama tersebut dituangkan dalam berbagai nota kesepahaman (MoU). Hasil dari berbagai bentuk kerja sama dengan BUMN/BUMD/BUL tersebut, dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada BUMN/BUMD/BUL sebagai berikut: Kinerja (%) Indikator
Capaian 2011
Target Tapkin
Realisasi
Capaian 2012
55,00
78,72
143,13
152,58
BUMD yang kinerjanya minimal memperoleh predikat baik.
50,00
56,18
112,36
127,50
Hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders.
75,00
100,00
133,33
133,33
Hasil pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
75,00
150,00
200,00
108,33
BUMN yang kinerja PSO-nya baik
45,00
100,00
200,00*)
200,00
50,00
99,31
198,62
200,00
Persentase penghematan (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit
7,00
11.82
168.86
149,17
Persentase Presiden
75,00
100,00
133,33
100,00
161.20
146,36
BUMN/BUMD/BUL yang mendapat skor baik.
GCG
BUMD yang laporan memperolehminimal WDP
masukan
atau
KPI
keuangannya
yang
dimanfaatkan
Rata-rata
*
) maksimal 200%
Hasil survey kepuasan pelanggan tahun 2012 menunjukkan indeks 4,059 dari 1-5 Skala Likert
dengan predikat “Sangat Memuaskan”, lebih tinggi sebesar 0,014
dibandingkan dengan indeks tahun 2011 sebesar 4,045.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara 2012
iv
Selain hasil positif tersebut di atas, penugasan terkait dengan Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset berpotensi memperoleh penghematan dan peningkatan kualitas governance pelaksanaan kegiatan, antara lain: a. Audit bagi hasil migas atas 61 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan cakupan nilai cost recovery sebesar Rp59.092.033.488.784,50, menghasilkan penghematan biaya (cost saving)
sebesar Rp6.984.480.945.839,45 atau
11,82% dari nilai yang diaudit. b. BPKP bersama dengan Kementerian Keuangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan SK MIGAS telah melakukan Pendampingan Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari 74 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai US$2,343,883,821.06. c. Reviu atas Bantuan Pemerintah Yang belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) senilai Rp4.225.464.356.484,70 dan US$193.170.555,00 yang akan diusulkan menjadi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) senilai Rp4.214.915.531.438,55 dan US$191,859,267.63. d. Dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, telah dilakukan pendampingan proses pelelangan pembangunan fasilitas pelabuhan Kalibaru PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan nilai investasi berkisar
Rp25 triliun untuk meningkatkan kelancaran arus barang
dari ± 4 juta teus pada tahun 2009 menjadi 5,5 juta teus pada tahun 2014. Selain itu telah dilakukan fasilitasi proses penghapusan aktiva tetap Gedung Terminal Lama Bandara SSK II Pekanbaru serta asistensi pengadaan tanah dan review pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan 15 butir saran dan koreksi pekerjaan senilai Rp3.717.925.940,00.
Juga telah dilakukan audit
dengan tujuan menilai kinerja keuangan pada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) khususnya terkait beberapa pinjaman pada Special Business Unit (SBU) sehingga diperkirakan kedua SBU akan mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya kepada Pemerintah RI. e. Audit tujuan tertentu atas pelaksanaan investasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) pada Discretionary Fund di PT Optima Karya Capital Management (PT OKCM) senilai Rp35 miliar dan Reksadana Penyertaan Terbatas Dana Pensiun RNI senilai Rp25 miliar karena lemahnya sistem
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara 2012
v
pengendalian intern sehingga dana senilai Rp31 miliar diantaranya tidak dapat dikembalikan ke PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), sehingga perlu dilakukan audit investigasi. f.
Melakukan layanan Finacial due diligence (FDD) dalam rangka melakukan evaluasi atas kinerja keuangan yang antara lain meliputi FDD pada : - PT Istaka Karya yang hasilnya digunakan sebagai acuan untuk memberikan suntikan dana sebesar Rp200 Milyar. - PT Taspen dalam rangka menilai kewajaran nilai Unfunded Past Service Liability (UPSL) tahun 2010 sebesar Rp8.389.364.871.000,00. - PT Industri Sandang Nusantara (Persero) dalam rangka proses pengalihan saham milik pemerintah pada PT Industri Sandang Nusantara (Persero) kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Kukuh
Tangguh
Sandang
Mills
(KTSM)
dalam
serta FDD pada PT rangka
pengalihan
kepemilikan kepada PT Industri Sandang Nusantara (Persero). g. Verifikasi atas tagihan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR PT Askrindo, Perum Jamkrindo,dan Jamkrinda Jatim tahun 2012 senilai Rp1.257.299.919.839,00 telah diselesaikan dari APBN sebesar Rp550.124.357.419,00. Beberapa penugasan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 bersifat lintas sektoral, yang melibatkan satu atau beberapa BUMN/BUMD/BUL, diantaranya: a. Reviu kerjasama pemanfaatan lahan antara PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Soewarna berpotensi mengurangi kewajiban PT Angkasa Pura II (Persero) kepada pihak ketiga pada saat perjanjian berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp169.964.000.000,00. b. Reviu atas Penerapan ISAK 8 di PT PLN (Persero) tahun 2012 yang berpengaruh pada peningkatan besarnya subsidi dan komponen perhitungan BPP Listrik sebesar Rp958,9 miliar. c. Kajian Pengaruh PPh Non Final menjadi Final pada Kontrak Pembangunan Pembangkit Listrik PT PLN, yang berdampak material pada keuangan PT PLN. d. Dalam rangka meningkatkan peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi
dilakukan
pemberian
masukan
berupa
penyususnan
SOP
pengawasan serta pengawalan atas penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan oleh Pemerintah pada tanggal 5 November 2007,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara 2012
vi
melibatkan 6 Kementerian, 4 Perusahaan Penjamin (2 diantaranya di daerah) dan 33 Bank Pelaksana KUR (26 diantaranya adalah BPD). e. Audit tujuan tertentu atas hutang piutang PT Pertamina (Persero) dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), dalam rangka memberikan masukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN dalam rangka restrukturisasi hutang TPPI kepada PT Pertamina (Persero). f.
Hasil verifikasi pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis korporasi (GP3K) menunjukkan program berhasil menaikkan produksi rata-rata 0,58 sampai dengan 2 ton per hektar.
g. Peran BPKP dalam kegiatan pendampingan pengadaan barang dan jasa yang bersifat stratejik dalam rangka peningkatan investasi pada beberapa BUMN memberikan kontribusi berupa penyusunan Pedoman dan SOP Pengadaan Barang dan Jasa pada Pembangunan Pabrik Gondorukem dan Plywood di Perum Perhutani, Pembangunan Pabrik Gula Glenmore secara konsorsium antara PTPN XII, PTPN III, dan PTPN XI (Persero), Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim V, dan PT Askes sebagai observer dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa di PT Askes, serta penyusunan Pedoman dan SOP Pengadaan
Barang
dan
Jasa
di
PT
RNI
(Persero)
dan
anak-anak
perusahaannya. Kontribusi tersebut telah memberikan solusi dan rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Pengawasan
terhadap
program
yang
berkaitan
dengan
isu
Program
Penyediaan Air Bersih yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) dan seluruh PDAM. Selain penugasan yang bersifat lintas sektoral dan kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, pada tahun 2012 juga telah dilaksanakan penugasan dari Presiden (Pemerintah) atas suatu masalah/current issues, yang menjadi perhatian pemerintah yang ditugaskan langsung oleh Presiden/Wakil Presiden maupun oleh Menteri BUMN/Menteri lain sebagai pembantu Presiden, seperti evaluasi atas terhambatnya
program
percepatan
pembangunan
PLTU
10.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara 2012
MW
dan
vii
Penyediaan tenaga listrik oleh swasta, serta memfokuskan pada pelayanan prima melalui pemberian jasa peningkatan penerapan Good Corporate Governance (GCG) maupun peningkatan penerapan Good Corporate Management (GCM) atas pengelolaan investasi kekayaan negara dengan tujuan untuk mengamankan investasi negara dan meningkatkan kinerja BUMN, BUMD, dan BUL. Dalam rangka pembinaan SPIP sebagaimana diatur dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Deputi Bidang Akuntan Negara telah melakukan pendampingan penerapan SPIP kepada Kementerian Negara BUMN, Satuan Kerja MIGAS, dan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Untuk mempertahankan pencapaian outcome dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, Deputi Bidang Akuntan Negara telah menetapkan langkahlangkah strategis sebagai hasil Raker DAN Tahun 2012, sebagai berikut: a. Penerapan manajemen mutu ISO 9001-2008 untuk proses kegiatan Assessment GCG pada Korporasi. b. Digitalisasi Laporan yang meliputi pengelolaan kertas kerja dan laporan hasil pemeriksaan/ pembinaan bimbingan teknis dalam bentuk soft file. c. Melakukan upaya percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti (TPB). d. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dilingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara. e. Analisis kebijakan pengembangan penyediaan air bersih dalam rangka pemenuhan Program MDGs (Millenium Development Goals) Demikian laporan akuntabilitas ini disusun untuk menjadi bahan informasi akuntabilitas pelaksanaan tugas BPKP Bidang Akuntan Negara.
Jakarta, 2 Januari 2013
Ardan Adiperdana NIP 19590616 197911 1001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara 2012
viii
