BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA TAHUN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA TAHUN 2015 – 2019

Nomor

: Kep 4/D5/01/V/2015

Tanggal

: 25 Mei 2015

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA

2015

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Kondisi Umum

2

B. Potensi dan Permasalahan

12

VISI, MISI, DAN TUJUAN

15

A. Gambaran Visi Deputi Bidang Akuntan Negara

15

B. Uraian Misi Deputi Bidang Akuntan Negara

16

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

19

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

23

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPKP

22

B. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Akuntan Negara

26

C. Kerangka Regulasi

34

D. Kerangka Kelembagaan

35

BAB II

BAB III

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB V

37

A. Target Kinerja

37

B. Kerangka Pendanaan

49

PENUTUP

51

LAMPIRAN Lampiran 1 : Matriks Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara 2015-2019 Lampiran 2 : Matriks Kerangka Pendanaan Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara 2015-2019

ii

KATA PENGANTAR

R

encana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2015–2019 disusun mengacu pada Rencana Strategis BPKP Tahun 2015–2019 yang telah mengalami perubahan penting dibandingkan Renstra BPKP Tahun 2009–2014 karena dua alasan. Pertama, adanya restrukturisasi program Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh Bappenas yang dituangkan dalam Rancangan Teknokratik 2015–2019. Kedua, adanya mandat baru BPKP yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 BPKP yang menyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara (DAN) Tahun 2015 – 2019 berisi Visi, Misi, dan Tujuan Strategis DAN sesuai dengan mandat yang diterima oleh BPKP melalui PP Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang difokuskan pada pengawasan intern dengan lingkup tata kelola korporasi BUMN (corporate governance), manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan BUMD/ dan Badan Usaha Lainnya, maupun Perpres 192 tahun 2014 serta disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis lainnya. Tujuan, program, dan kegiatan Deputi Bidang Akuntan Negara dalam periode tahun 2015 – 2019 yang mendukung target Renstra BPKP telah dirumuskan dalam Renstra ini. Target kinerja hasil (outcome) dan keluaran (output) yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan komitmen kinerja kepada BPKP dan menjadi kewajiban seluruh jajaran Deputi Bidang Akuntan Negara untuk mencapainya. Dokumen Renstra ini wajib menjadi acuan bagi seluruh jajaran Deputi Bidang Akuntan Negara pada saat menyusun kegiatan pengawasan tahunan. Dengan demikian, diharapkan terwujud harmonisasi dari seluruh kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi Deputi Bidang Akuntan Negara. Jakarta, 25 Mei 2015 Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara

Gatot Darmasto NIP 19591121 198503 1 001

i

BAB I PENDAHULUAN Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014. Tahapan RPJMN tahun 2015–2019 dalam kerangka RPJPN 2005– 2025, memasuki tahapan ketiga, diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015–2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015–2019, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum. Namun demikian, sebagai aparat Presiden, BPKP diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh Sasaran Pokok Pembangunan yang dirumuskan berdasarkan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a) pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan (b) fungsi pengoordinasian dan

1

sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri atas: (a) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (b) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; (c) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis; (d) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi; (e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan (f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya. A. KONDISI UMUM Hasil penyelenggaraan pengawasan BPKP ditunjukkan oleh kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam empat perspektif akuntabilitas yaitu: (a) pelaporan keuangan negara, (b) kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, (c) perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, dan (d) pengelolaan program lintas sektoral. 1. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Negara Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Negara, BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan melakukan asistensi terkait dengan Laporan Keuangan (LK) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemda (K/L/Pemda). Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2013 sampai dengan akhir September 2014, dari 87 Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah diaudit oleh BPK sebanyak 65 atau 75,58% K/L memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari total 33 provinsi sebanyak 16 atau 48,48%

2

memeroleh opini WTP dan dari 491 kabupaten/kota sebanyak 156 atau 31,77% memeroleh opini WTP. 2. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara & Pengelolaan Aset Pengawasan akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara diprioritaskan untuk mengoptimalkan penerimaan dan penghematan pengeluaran keuangan negara. Hasil yang diperoleh adalah potensi penerimaan keuangan negara berasal dari pajak, bea cukai, dan PNBP sebesar Rp399,50 miliar, potensi penghematan pengeluaran keuangan negara sebesar Rp14,12 triliun, koreksi atas tagihan pihak ketiga senilai Rp6,47 triliun, verifikasi Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp41 miliar, dan koreksi atas klaim dana Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp31,48 miliar. Selain itu, telah dilakukan pengawasan atas Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa monitoring di seluruh provinsi se-Indonesia, serta verifikasi output tahun 2013 dan advance payment DAK Reimbursement tahun 2014 pada 5 provinsi. Hasil verifikasi menunjukkan Value of Qualifying Reimbursement (VQR) atau nilai yang layak untuk diganti (reimbursed) oleh Bank Dunia adalah sebesar Rp638,60 miliar dari Rp761,73 miliar yang diverifikasi. Pengawasan juga dilakukan terhadap Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) yang sudah dioperasikan oleh BUMN, tetapi masih tercatat sebagai aset K/L. Nilai BPYBDS yang diusulkan menjadi penyertaan modal pemerintah pada BUMN sebesar Rp2,21 triliun. Sebagai tindak lanjut audit terhadap nilai buku aset pada PT Indonesia Aluminium (PT Inalum), telah dilakukan pembahasan dengan pihak Toshiba dan MitsubishiHitachi mengenai kondisi mesin peralatan PLTA milik PT Inalum dan direkomendasikan untuk melakukan pengujian agar dapat menghasilkan tingkat utilisasi yang optimal. Tingginya capaian optimalisasi penerimaan dan besarnya potensi penghematan pengeluaran keuangan negara di atas masih bisa ditingkatkan di masa yang akan datang. Namun demikian, BPKP masih belum dapat melaksanakan pengawasan BUN ini secara optimal karena masih dibatasi oleh pembatasan peraturan yaitu harus berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku BUN. Penetapan ini dilakukan dalam jangka waktu pendek sehingga upaya peningkatan potensi penerimaan oleh BPKP tidak maksimal. 3. Akuntabilitas Pewujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Kualitas akuntabilitas perspektif ini difokuskan pada pengawasan yang bersifat preventifedukatif diantaranya melalui pendampingan penyelenggaraan SPIP, penerapan fraud control plan, sosialisasi program anti korupsi, asesmen GCG, penilaian BUMN Bersih, peningkatan kapabilitas APIP, fasilitasi peran

3

Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI), pemantauan terhadap transparansi proses PBJ, serta pelaksanaan fungsi ex officio Quality Assurance Reformasi Birokrasi. Kegiatan pengawasan yang bersifat represif dalam rangka pemberantasan KKN dilakukan melalui kegiatan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Kegiatan pengawasan represif ini telah berhasil mengungkap pelanggaran yang diduga merugikan keuangan negara dalam jumlah yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp3,11 miliar dan USD33.52 juta atau total setara dengan Rp3,45 triliun. Dalam rangka penguatan upaya pemberantasan korupsi, BPKP bekerja sama dengan KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada 33 provinsi dan beberapa kabupaten/kota, serta koordinasi dan supervisi penindakan korupsi berupa peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Untuk mewujudkan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan antara lain kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan yang memadai dan kompeten. Secara kuantitas, sampai dengan saat ini, jumlah PFA adalah sebanyak 12.755 orang yang tersebar pada 57 APIP pusat dan 350 APIP daerah, tetapi hanya memenuhi 27,39% dari kebutuhan auditor sebanyak 46.560 auditor. Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penguatan SPIP, termasuk transfer of knowledge di bidang akuntansi dan pengawasan, BPKP juga telah menugaskan 323 pegawai untuk dipekerjakan, yaitu sebanyak 224 orang pada 46 K/L dan sebanyak 99 orang pada 68 Pemda. 4. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral difokuskan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Kualitas akuntabilitas perspektif ini ditunjukkan oleh hasil pengawasan BPKP, di antaranya sebagai berikut: a. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) tahun 2014 pada 5 K/L oleh BPKP sebagai Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional (TQARBN) menghasilkan bahan pertimbangan dalam rangka penyesuaian tunjangan kinerja pada K/L tersebut; b. Reviu atas perencanaan dan penganggaran dana optimalisasi tahun 2014 pada 32 K/L dengan membuat pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan dana optimalisasi; c. Monitoring atas implementasi Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional untuk posisi per 31 Desember 2013, meliputi 34 provinsi, 173 4

kabupaten, dan 4.355 titik lokasi kegiatan 8 K/L menunjukkan bahwa secara umum implementasi rencana aksi yang dimonitor telah berjalan dengan baik, meskipun pada beberapa titik lokasi masih dijumpai permasalahan; d. Monitoring atas implementasi BPJS Kesehatan untuk periode JanuariMaret 2014 dilakukan terhadap 32 Rumah Sakit Vertikal (RSV), 192 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 1.174 puskesmas di 189 kabupaten/kota pada 34 provinsi menunjukkan bahwa kesiapan implementasi BPJS Kesehatan rumah sakit lebih baik dibandingkan dengan kesiapan puskesmas, dengan jumlah rujukan ke rumah sakit meningkat; e. Inventarisasi atas pemanfaatan Rumah Khusus (Rusus) menunjukkan bahwa penghuni Rusus eks pengungsi Timor-Timur bukan oleh pihak yang berhak, sehingga disarankan agar dihuni dan dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah; f. Reviu atas Hibah Pemerintah Republik Indonesia atas pembelian dan renovasi masjid Indonesian Muslim Associationin America (IMAAM) Center Maryland di Amerika Serikat dan pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia di Kampus Universitas Al-Azhar Kairo Mesir memastikan bahwa secara umum proses pemberian hibah pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. Audit kinerja atas pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan PPIP tahun 2013 termasuk dalam kategori cukup berhasil meskipun masih dijumpai permasalahan; dan h. Mediasi hambatan kelancaran pembangunan yang menghasilkan 28 laporan, salah satunya adalah kegiatan pengalihan aset dan mekanisme pembiayaan dari PT Angkasa Pura I kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Sebagai salah satu unit kedeputian di BPKP, penyusunan Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis BPKP (Renstra BPKP). Demikian pula, Renstra BPKP merupakan bagian dari Rencana Strategis Nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra-KL merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-KL merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.

5

Deputi Bidang Akuntan Negara yang memiliki motto: INSAN DAN yang TERDEPAN dan TELADAN, tentunya akan secara proaktif memulai menyusun Rencana Strategis Pengawasan di lingkungan Kedeputian Bidang Akuntan Negara tahun 2015-2019 (selanjutnya disebut Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara 2015-2019) sejak awal tahun 2014 dengan mengacu pada rumusan Renstra BPKP dengan beberapa penyempurnaannya. Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara 2015-2019 akan menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara dan perwakilan BPKP dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keakuntannegaraan. Perumusan Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara 2015-2019 dimaksudkan untuk mendukung penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja BPKP Tahun 2015 (atau disebut juga sebagai Renja Transisi) sebagaimana disampaikan melalui surat Sekretaris Utama BPKP Nomor S-59/SU/01/2014 tanggal 10 Januari 2014 hal Penyiapan Bahan Kebijakan Pengawasan Tahun 2015. Dalam Renja Transisi tersebut ditekankan hal utama yang diharapkan menjadi arah kebijakan pengawasan masing-masing kedeputian di lingkungan BPKP, yaitu peningkatan kualitas (dan fleksibilitas) output, yang mencakup: 1. Menggabungkan penugasan pengawasan atas kegiatan lintas sektoral, penugasan BUN, dan penugasan lain berdasarkan penugasan presiden menjadi satu penugasan yaitu: penugasan pengawasan intern. 2. Mengubah indikator output yang terdapat pada RKA K/L dari Laporan Hasil Pengawasan menjadi Rekomendasi Strategis (dalam hal ini Rekomendasi Pengawasan Intern dan Pengawasan Strategis Bidang Akuntan Negara). 3. Pengelompokan output tahun 2015 s.d. 2019. Dalam hal ini untuk lingkup Deputi Bidang Akuntan Negara mencakup: a. Pengawasan Intern (Wasintern): 1) Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern Korporasi Nasional (Nawacita/ Lintas Sektoral) dan dukungan Perwakilan. 2) Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern Korporasi Badan Usaha Bidang Akuntan Negara dan dukungan Perwakilan. 3) Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern Kontrak Kerjasama Migas. b. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP: 1) Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP K/L (LPP TVRI, LPP RRI dan Kementerian BUMN) 2) Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan GCG pada BUMN dan Anak Perusahaan (dan dukungan Perwakilan). 3) Rekomendasi Perbaikan penyelenggaraan SPI/MR/KPI pada BUMN dan Anak Perusahaan (dan dukungan Perwakilan).

6

4) Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern BUMD (dan dukungan Perwakilan). 5) Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern BLUD (dan dukungan Perwakilan). Output tersebut diharapkan mampu menghasilkan informasi pengawasan yang bersifat rekomendasi pengawasan intern dan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern korporasi pusat dan daerah yang dilengkapi dengan rekomendasi strategis bagi stakeholder yang berkepentingan, seperti: Presiden beserta Pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah (K/L/D) terkait, Komisaris dan Dewan/Badan Pengawas serta Direksi BUMN/BUMD/BLUD maupun badan usaha lainnya yang menerapkan tata kelola korporasi. 4. Pengendalian jumlah output selaras dengan RKA BPKP 1) Target output yang tertuang dalam RKA BPKP merupakan target yang harus dicapai sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan,sehingga diperlukan justifikasi yang kuat mengenai realisasi output di bawah maupun di atas target output RKA BPKP. Jika terdapat kendala mencapai jumlah target output, maka dilakukan perubahan output melalui mekanisme revisi anggaran. 2) Realisasi output pengawasan di BPKP tahun-tahun sebelumnya selalu jauh melebihi target RKA K/L, sehingga menimbulkan pertanyaan atas kualitas perencanaan yang telah dilakukan. Penyebabnya antara lain pengakuan output tanpa validasi substansi (semata-mata mengacu pada dokumentasi laporan yang seluruhnya diakui sebagai output tanpa membedakan apakah laporan tersebut merupakan performance driver dari output sebenarnya berupa rekomendasi kepada stakeholders, atau laporan yang bersifat internal organisasi), dan penugasan dengan pembiayaan pihak K/L/BUMN/BUMD turut berperan menciptakan tidak terkendalinya output. 3) Dengan memerlakukan laporan hasil pengawasan sebagai performance driver, substansi yang ada di laporan tersebut perlu divalidasi lebih lanjut apakah mendukung atau tidak mendukung opini atau rekomendasi strategis atas pengawasan, sehingga berapapun laporan yang dihasilkan tidak mengubah jumlah output yang direncanakan. 5. Memperjelas Cascading Output Rendal dengan Perwakilan 1) Unit Rendal bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pengawasan BPKP secara luas melalui berbagai tools seperti: kajian strategis, penyusunan pedoman dan standar pengawasan, piloting produk dan metode baru, koordinasi, sinkronisasi, pemetaan obyek pengawasan dan profil yang selalu di-update.

7

2) Rendal diharapkan mampu mengonsolidasikan informasi hasil pengawasan dan memberikan bahan atensi kepada pimpinan sebagai bagian dari laporan BPKP kepada Presiden. 3) Di sisi lain, perwakilan BPKP di samping perannya dalam pengawasan keuangan dan pembangunan kewilayahan, juga berperan dalam mendukung peyampaian opini dan rekomendasi strategis kepada Presiden melalui rendal. 6. Konversi Output Output pengawasan BPKP tahun 2015 s.d. 2019 berfokus pada substansi pengawasan dalam laporan hasil pengawasan, sehingga untuk menjembatani gagasan tersebut perlu dilakukan konversi output di lingkup Deputi Bidang Akuntan Negara dengan rumusan sebagai berikut: Indikator Proses

Indikator Output

LHP Lintas Sektoral



Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern Korporasi Nasional (Nawacita/Lintas Sektoral)



Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern Korporasi Badan Usaha Bidang Akuntan Negara



Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern Kontrak Kerjasama Migas

LHP BUN LHP atas Kinerja PSO BUMN LHP atas Permintaan Presiden LHP atas Kinerja BUMD LHP atas penerimaan Negara sektor korporat (cost saving)

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI/Sektor Korporat Laporan Hasil Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan



Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP K/L (LPP TVRI, LPP RRI dan Kementerian BUMN)



Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan GCG pada BUMN dan Anak Perusahaan



Rekomendasi Perbaikan penyelenggaraan SPI/MR/KPI pada BUMN dan Anak Perusahaan



Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern BUMD



Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern BLUD

Laporan pembinaan penyelenggaraan SPIP/Evaluasi SPIP/SPI Laporan bimtek/asistensi pembinaan penyelenggaraan SPIP (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008) pada Kementerian BUMN

8

Keseluruhan perubahan penting pada Renstra BPKP Tahun 2015-2019 sebagaimana diuraikan di atas tentu juga menjadi acuan dalam proses penyusunan Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2015-2019 ini. Dalam hal ini termasuk cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh BPKP ke depan sebagaimana disampaikan dalam Rapat Kerja tanggal 2 s.d. 4 September 2014, yaitu sebagai: “Mitra Pemerintah Dalam Mensukseskan Pemerintahan untuk Kesejahteraan Rakyat”

Pembangunan

dan

dengan peran utama yang diharapkan oleh stakeholders: 

Mampu memberikan assurance tentang pencapaian keberhasilan pemerintah dan memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden dan mitra kerja,



Mampu memberikan rekomendasi strategis (policy advise) untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelolaan risiko dan pengendalian internal,



Secara periodik dan sewaktu-waktu dapat menyediakan bagi Presiden informasi kinerja pemerintahan melalui indeks kinerja yang disediakan dan indikator keberhasilan pemerintah melalui SIMA BPKP,



Hasil pengawasan sinergis atas program lintas sektoral menjadi perhatian media masa, serta



Mampu mempublikasikan profil keberhasilan pemberantasan dan pencegahan korupsi korupsi (diwakili oleh IPK), profil pembinaan SPIP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Standar Pelayanan Minimal, efisiensi anggaran dan ukuran lain tentang kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu, Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara yang dirumuskan menekankan pada keseimbangan opini maupun rekomendasi strategis di sektor korporasi, serta selaras dengan penekanan prinsip auditor internal yang berperan untuk mendorong implementasi yang harmonis antara Governance, Risk, dan Control di lingkup korporasi khususnya pada BUMN, BUMD, dan BLUD serta badan usaha lainnya. Dengan demikian diharapkan rumusan Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2015-2019 dapat mendorong perumusan rencana kerja yang komprehensif di lingkup Kedeputian Bidang Akuntan Negara melalui perencanaan terpadu, berkesinambungan dan harmonis. Partner universe (mitra kerja) Deputi Bidang Akuntan Negara meliputi sektor korporasi yang dimiliki oleh negara/daerah (BUMN dan BUMD), instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan

9

umum (BLUD), serta badan usaha tertentu yang mengelola sektor perminyakan dan gas bumi seperti SKK Migas dan KKKS. Di sektor korporasi milik negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN turut berperan dalam mempercepat laju pembangunan nasional di berbagai sektor melalui penyusunan dan implementasi rencana jangka panjang perusahaan (RJPP), serta mekanisme penganggaran tahunan (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang terdiri atas belanja modal dan belanja operasional) dan implementasinya. Beberapa BUMN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku mendapatkan tugas tertentu untuk meyelenggarakan public service obligation (PSO) dan mendapatkan alokasi anggaran dari APBN (subsidi) seperti penyediaan tenaga listrik, pengadaan pupuk bersubsidi, penyelenggaraan jasa transportasi kereta api kelas ekonomi dan jasa pengiriman pos, serta penyediaan BBM dan gas bersubsidi bagi masyarakat. Di sisi lain, BUMD yang keberadaannya menyebar di kabupaten/kota/provinsi di Indonesia, masih dipandang belum melakukan peran yang diharapkan dalam mendorong laju pembangunan nasional maupun perekonomian, khususnya di daerah masing-masing. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah BUMD di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 1.077 perusahaan. Dari jumlah tersebut, yang bergerak di sektor jasa air minum sebanyak 384 PDAM, sektor jasa perbankan 312 perusahaan (termasuk 26 BPD), dan sektor lainnya sebanyak 381 BUMD. Selanjutnya, dalam jumlah BUMD tersebut sebagian besar berbentuk perusahaan daerah (PD) yang pendiriannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Hanya sebagian kecil BUMD yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dapat beroperasi di seluruh wilayah nusantara, sebagaimana halnya BUMN. Selain itu, badan usaha lainnya yang menerapkan prinsip tata kelola korporasi seperti badan layanan umum (BLU) maupun badan layanan umum daerah (BLUD) umumnya disektor kesehatan khususnya rumah sakit umum pusat (RSUP) maupun daerah (RSD/RSUD). Hal ini sejalan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Beberapa sektor lainnya di lingkup kabupaten/kota/provinsi seperti jasa transportasi dan penyediaan air minum juga ada yang dikelola dengan menerapkan pola penerapan keuangan badan layanan umum daerah (PPKBLUD). Isu terkini terkait penerapan PPK-BLUD adalah beberapa kabupaten/kota sedang menyiapkan puskesmas untuk menjadi BLUD guna menyongsong pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 10

Jaminan Kesehatan Nasional dan operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Peran Deputi Bidang Akuntan Negara untuk sektor korporasi baik BUMN, BUMD, maupun badan usaha lainnya (termasuk BLUD) mencakup penugasan pengawasan atas kegiatan lintas sektoral, penugasan BUN, dan penugasan lain berdasarkan penugasan presiden yang terangkum menjadi satu penugasan yaitu: penugasan pengawasan intern. Indikator outputyang diharapkan berupa Opini/Rekomendasi Pengawasan Intern dan Pengawasan Strategis lingkup Kedeputian Bidang Akuntan Negara, dalam hal inimencakup pengawasan intern (wasintern) dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada sektor korporasi pusat maupun daerah. Selain itu, pada tanggal 3 September 2014, telah ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan BPKP yang ruang lingkupnya antara lain mencakup peran BPKP dalam membantu OJK di sektor-sektor yang menjadi domain pengawasan OJK seperti korporasi perbankan, asuransi, lembaga keuangan non-bank dan pasar modal, yang meliputi kegiatan peningkatan tata kelola sebagai early warning dan bantuan penyidikan atas kasus-kasus. MoU tersebut akan dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Akuntan Negara dan Kedeputian Bidang Investasi. Aspek Wasintern meliputi Rekomendasi Opini Wasintern Korporasi Pusat (dan dukungan Perwakilan) dan Korporasi Daerah (dan Quality Assurance Pusat) serta Rekomendasi Strategis Wasintern Korporasi Pusat (dan dukungan Perwakilan) dan Korporasi Daerah (dan Quality AssurancePusat). Sedangkan aspek Pembinaan Penyelenggaraan SPIP mencakup Opini Penyelenggaraan Pengendalian Intern K/L dan Korporasi Pusat (dan dukungan Perwakilan) dan Korporasi Daerah (dan Quality Assurance Pusat) serta Rekomendasi Penyelenggaraan Pengendalian Intern Korporasi Pusat (dan dukungan Perwakilan) serta Korporasi Daerah (dan Quality AssurancePusat). Implementasi Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2015-2019 diharapkan mampu menghasilkan informasi pengawasan yang bersifat opini pengawasan intern dan opini penyelenggaraan pengendalian intern terhadap korporasi pusat dan daerah yang diperkuat dengan rekomendasi strategis bagi stakeholder yang berkepentingan, seperti: Presiden beserta pimpinan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah (K/L/D) terkait, baik selaku eksekutif kepemerintahan dan regulator, maupun selaku organ korporasi (pemilik/pemegang saham), Dewan Komisaris /Badan Pengawas serta Direksi BUMN/BUMD maupun badan usaha lainnya yang menerapkan tata kelola korporasi.

11

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN Keberhasilan Deputi Bidang Akuntan Negara dalam menjalankan amanah diatas tidak terlepas dari faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja di lingkup Kedeputian Akuntan Negara Tahun 2015-2019. Kekuatan -

Memiliki SDM yang kompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif, adaptif, dan terpercaya baik di kantor pusat dan maupun di 33 kantor perwakilan di seluruh Indonesia dengan dukungan komitmen dari pimpinan BPKP untuk peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

-

Adanya core competency unggulan di bidang pengawasan intern, baik consulting maupun assurance serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

-

Memiliki produk-produk unggulan yang dibutuhkan stakeholder dalam lingkup tata kelola korporasi (governance), manajemen risiko (risk management) dan pengendalian internal (internal control). Hal tersebut tercakup dalam product differences, market differences, maupun methodology differences.

-

Memiliki dukungan sistem teknologi informasi yang cukup memadai.

Kelemahan -

Jumlah dan komposisi SDM belum memenuhi kebutuhan yang ideal.

-

Pengembangan kapasitas SDM untuk kompetensi yang diperlukan dalam lingkup governance, risk dan control belum berjalan dengan optimal.

-

Dukungan implementasi sistem manajemen kinerja SDM belum optimal dalam mendorong motivasi dan kinerja pegawai.

Peluang -

Komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola negara yang bersih, tertib, dan bertanggungjawab (clean government and good governance).

-

Kepercayaan dan harapan stakeholders kepada BPKP atas hasil pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah maupun korporasi. Hal ini tercermin dari berbagai permintaan jasa pengawasan, baik yang bersifat assurance maupun pemberian konsultansi (consulting) dari BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Lainnya.

-

Munculnya permintaan penugasan baru sehubungan dengan komitmen untuk menerapkan wilayah bebas korupsi dan pencanangan zona integritas, seperti penilaian BUMN bersih.

12

Ancaman -

Kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah terkait fungsi dan peran BPKP sehubungan dengan pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 2014.

-

Adanya sebagian kelompok stakeholders yang belum memahami peran BPKP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, serta penugasan terkait dengan pengawasan BUMN/BUMD/ BUL.

-

Potensi timbulnya ketidakpuasan stakeholders kepada BPKP atas hasil pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern kementerian/lembaga/pemda dan korporasi (BUMN/BUMD/BUL).

-

Minat SDM yang profesional dan permintaan tenaga BPKP yang potensial dari instansi di luar BPKP.

-

Munculnya alternatif penyedia jasa dari pihak lain yang produknya sejenis dengan BPKP.

-

Adanya potensi perubahan kebijakan nasional, terkait dengan RPJMN 20152019 yang perlu diantisipasi.

Penyusunan Renstra 2015–2019 ini diselenggarakan dalam suatu metodologi perencanaan strategis yang cukup komprehensif. Penjajagan dimulai dari eksplorasi tentang impian dan manfaat BPKP bagi pemerintahan dan masyarakat melalui kegiatan workshop “Visioning BPKP” dan “Leadership For Result” BPKP dengan bantuan konsultatif dari World Bank Jakarta. Selanjutnya, BPKP yang diwakili oleh suatu satgas yang personelnya berasal dari seluruh unit pusat BPKP, melanjutkan penjajagan tentang kemungkinan peran BPKP di dalam administrasi pemerintahan 2015 – 2019 berdasarkan konsep scenario planning yang antara lain menggambarkan BPKP menjadi Auditor Pemerintah RI Berkelas Dunia (Worldclass Government Internal Auditor). Dengan status berkelas dunia, BPKP memokuskan diri pada pengawasan yang bersifat makro strategis, yaitu pengawasan atas akuntabilitas kinerja pada tingkat outcome dan impact dalam rangka pengawalan pembangunan nasional, baik di pusat maupun daerah. Untuk dapat mencapai status tersebut, BPKP menetapkan milestone termasuk di antaranya adanya peraturan presiden tentang BPKP; menyusun strategy map untuk memastikan adanya pedoman strategis untuk mengelola sumber daya yang dapat menyeimbangkan pengembangan internal dengan pemenuhan kebutuhan stakeholder BPKP. Menyadari perlunya perubahan mindset, bahkan culture set, dalam implementasi Renstra 2015–2019 ini, BPKP membuat dan melaksanakan empat wilayah prioritas sebagai quick win prarenstra 2015–2019 menuju world class government internal auditor. Tiga di antaranya telah selesai dilaksanakan, yaitu (1) piloting

13

Evaluasi Program Ketahanan Pangan dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan dan (2) Pengembangan Kapasitas Evaluasi Program; dan (3) Asesmen Internal Auditor Capability Model (IA-CM) BPKP sebagai auditor pemerintah RI. Satu quick win lainnya, yaitu Penyusunan Sistem Pengendalian Intern untuk Program Lintas masih dalam proses.

14

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS A. GAMBARAN VISI DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA Visi Deputi Bidang Akuntan Negara sepenuhnya mendukung pemenuhan visi BPKP karena Deputi Akuntan Negara merupakan bagian integral dari BPKP. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi Deputi Bidang Akuntan Negara sebagai berikut:

To be the World Class National Government Internal Auditor “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Korporasi dalam Mendukung Program Pembangunan Nasional” Pernyataan visi tersebut di atas pada hakekatnya merupakan penyempurnaan dari visi sebelumnya, yaitu Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara sektor korporat yang berkualitas. Visi baru ini menunjukkan arah yang terasa lebih kuat nuansa dinamika dan proaktif inovatifnya, serta tetap konsisten dengan orientasi Deputi Bidang Akuntan Negara pada pembaharuan manajemen sektor korporat (BUMN/BUMD/BUL), melalui pendekatan pengawasan yang berkualitas yang pada dasarnya adalah bersifat pencegahan (preventif). Namun demikian, disamping pengawasan yang bersifat preventif, Deputi Bidang Akuntan Negara juga berperan dalam pengawasan represif dan pre-emptive. Deputi Bidang Akuntan Negara terus berupaya untuk memberikan kontribusi terhadap keberhasilan internal auditor pemerintah dalam lingkup korporat yang meliputi BUMN/BUMD/BUL. BUMN/BUMD/BUL yang berkinerja tinggi dan berkelanjutan adalah perusahaan yang mempunyai kesisteman yang baik sehingga mempunyai daya saing bertaraf nasional/internasional di bidangnya dalam rangka melaksanakan pemupukan keuntungan dan pelayanan publik. Keberhasilan Deputi Bidang Akuntan Negara tersebut dapat terlaksana apabila Deputi Akuntan Negara dapat melaksanakan tugas pengawasannya dalam mendorong BUMN/BUMD/BUL untuk berkinerja tinggi dan berkelanjutan. Peran Deputi Bidang Akuntan Negara dalam meningkatkan kinerja BUMN/BUMD/BUL tersebut dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi/pemahaman, pembinaan teknis produk-produk pengawasan seperti: penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), pengembangan dan pengukuran maturitas manajemen

15

risiko korporasi (Enterprise Risk Management), penerapan sistem pengendalian internal yang efektif (berbasis COSO Framework), pengembangan dan pengukuran indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators), serta pengembangan sistem informasi akuntansi. Hal ini diharapkan berdampak pada kinerja bisnis yang optimal. B. URAIAN MISI DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah: 1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif; 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan 3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Berdasarkan Misi BPKP diatas, Deputi Bidang Akuntan Negara telah menetapkan misi-misi yang akan dicapai dalam dalam tahun 2015 s.d. 2019 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Korporasi yang Bersih dan Efektif 2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern K/L dan Korporasi yang Efektif

Pernyataan misi tersebut diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pengawasan intern akuntabilitas tehadap pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola korporasi yang bersih dan efektif. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan

16

secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola korporasi yang bersih dan efektif. Terciptanya tata kelola korporasi yang bersih dan efektif dimaksudkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara dan daerah yang dipisahkan disektor korporat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Consulting (bimbingan teknis dan sosialisasi) maupun kegiatan Assurance (evaluasi dan assessment) penerapan Good Corporate Governance (GCG)/Good Corporate Management (GCM) pada BUMN/BUMD/BUL serta kajian dan pengembangan GCG dan GCM atas pengelolaan proses bisnis yang dilakukan BUMN/BUMD/BUL. BPKP memiliki posisi yang strategis, yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Akuntabilitas kinerja Presiden merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai entitas, tidak terbatas pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, namun juga termasuk korporasi atau badan usaha lain yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Oleh karena itu menjadi bagian dari misi Deputi Bidang Akuntan Negara untuk mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di BUMN/BUMD/BUL. Kegiatan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di BUMN /BUMD/BUL yang dilakukan dapat berupa: a. Kegiatan assurance yang terkait program strategis nasional (Nawacita/Lintas Sektoral), b. Kegiatan Audit, baik audit kinerja, audit operasional, maupun audit tujuan tertentu yang dilakukan atas permintaan dari Presiden/Kementerian atau dari manajemen di BUMN/BUMD/BUL, dan c. Kegiatan assurance lainnya dalam rangka mengembangkan dan memperkuat tata kelola perusahaan.

17

2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern K/LKorporasi yang Efektif. Misi ke dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sejalan dengan hal tersebut, UU BUMN dan Keputusan Menteri BUMN atau Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham BUMN/BUMD/BUL juga telah mewajibkan BUMN/BUMD/BUL untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan BUMN/BUMD/BUL yang akan memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan BUMN/BUMD/BUL dapat tercapai. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Deputi Bidang Akuntan Negara, sebagai mitra dari BUMN/BUMD/BULdiharapkan dapat mendampingi manajemen dalam mengembangkan, menerapkan dan memantau Sistem Pengendalian Intern di BUMN/BUMD/BUL. Kegiatan pembinaan SPI Korporasi tersebut mencakup: a. Asesmen GCG, Maturity Level Manajemen Risiko, dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern BUMN/BUMD/BUL, b. Penyusunan/Bimtek/reviu kebijakan dan pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern c. Sosialisasi kebijakan SPI d. Pendidikan dan pelatihan SPI e. Pembimbingan dan konsultansi SPI f. Peningkatan kompetensi auditor Satuan Pengawasan Internal. Kegiatan pembinaan butir a sampai dengan butir e merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka membina BUMN/BUMD/BUL agar dapat menerapkan tata kelola dan sistem pengendalian intern. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk

18

dalam lingkup misi kedua ini. Sedangkan butir f lebih spesifik terkait pada peningkatan kemampuan/ kompetensi auditor Satuan Pengawasan Internal. Disektor korporasi, unit Satuan Pengawasan Intern merupakan salah satu pilar yang dibangun manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan BUMN/BUMD/BUL akan tercapai. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, unit kerja dan auditor Satuan Pengawasan Intern harus memiliki atribut yang memadai. Satuan Pengawasan Intern harus memiliki struktur dan posisi yang tepat dan langsung berada di bawah pimpinan tertinggi BUMN/BUMD/BUL, infrastruktur berupa pedoman yang memadai, dukungan dari pimpinan BUMN/BUMD/BUL, dan SDM auditor yang kompeten. Untuk itu personil auditor di Satuan Pengawasan Intern harus memiliki kompetensi yang memadai di bidang risiko, tata kelola dan pengendalian yang memadai, dan kesempatan untuk selalu meningkatkan kompetensinya. BPKP diharapkan dapat berperan sebagai pendamping bagi Unit Kerja Satuan Pengawasan Intern maupun para auditornya, dalam upaya untuk peningkatan kompetensinya. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa: a. Pelatihan/training kepada auditor b. Reviu dan penyempurnaan infrastruktur yang dipergunakan c. Bimtek dalam melaksanakan peran assurance Satuan Pengawasan Intern C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Dalam menyelenggarakan misinya, Deputi Bidang Akuntan Negara menetapkan dua tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Akuntan Negara pada tahun 2019 yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Korporasi yang Bersih dan Efektif; dan 2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern K/L dan Korporasi. 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Satu Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Korporasi (BUMN/BUMD/BUL).

Pengelolaan

Penyelenggaraan misi “pengawasan intern akuntabilitas tehadap pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola korporasi yang bersih dan efektif” secara kualitatif dan kuantitatif perlu

19

diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan BUMN/BUMD/BUL yang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMN/BUMD/ BUL”. Sasaran strategis Deputi Bidang Akuntan Negara merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Deputi Bidang Akuntan Negara pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program teknis Deputi Bidang Akuntan Negara yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan Keuangan BUMN/BUMD/BUL. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMN/BUMD/BUL yang Bersih dan Efektif” Penetapan tujuan pertama ini yaitu Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan BUMN/BUMD/BUL dilandasi permasalahan masih banyaknya BUMN/BUMD/BUL yang memiliki kinerja rendah bila dibandingkan dengan industri atau perusahaan sejenis lainnya. Bahkan, laporan keuangan pada beberapa BUMN/BUMD/BUL terlihat masih merugi secara berkelanjutan. Disamping itu juga berkaitan dengan masih belum memuaskannya kualitas tata kelola di sektor korporat, baik yang terletak pada organ utama (Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi) maupun pada level organ pendukung, meskipun Kementerian BUMN telah mencanangkan pengimplementasian praktik-praktik good corporate governance pada seluruh BUMN sejak tahun 2006 dengan prinsip-prinsip: 1. 2. 3. 4. 5.

Tranparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran.

Tujuan di atas mendukung tercapainya keberhasilan misi Deputi Bidang Akuntan Negara yang pertama, yaitu: “Menyelenggarakan pengawasan intern akuntabilitas tehadap pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola korporasi yang bersih dan efektif”.

20

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dua Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern K/L dan Korporasi

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya Maturitas/Efektivitas Sistem Pengendalian Intern K/L dan Korporasi

Penyelenggaraan misi “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern K/L dan Korporasi yang Efektif” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern BUMN/BUMD/BUL”. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPI korporasi inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) telah menjadikan BPKP sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan prioritas bidang hukum dan aparatur negara dalam RPJMN 2015-2019 dan harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern K/L dan Korporasi yang efektif pada akhirnya akan bermuara pada tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan tata kelola, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di sektor korporasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern yang semakin efektif diharapkan akan berkontribusi langsung terhadap penurunan praktik korupsi di lingkungan BUMN/BUMD/BUL yang ditandai dengan semakin membaiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) akan terjadi dengan dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik, yang salah satunya adalah Satuan Pengawasan Internal. Peningkatan kapasitas Satuan Pengawasan Internal dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi auditor di lingkungan BUMN/BUMD/BUL yang pembinaan sistem pengendalian intern nya menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Akuntan Negara. Peran Satuan Pengawasan Internal yang profesional dan kompeten akan efektif bila melaksanakan, setidak-tidaknya, hal-hal berikut: a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi korporasi. 21

b. Memberikan peringatan dini (early warning) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi korporasi. c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi korporasi.

22

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Dalam menentukan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan penting dan mendesak serta mempunyai dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Akuntan Negara untuk periode lima tahun mendatang. Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Akuntan Negara yang akan disusun mengacu pada visi, misi BPKP dan Deputi Bidang Akuntan Negara, serta rencana strategi BPKP 2015-2019 yang relevan bagi Deputi Bidang Akuntan Negara dengan mempertimbangkan potensi sumber daya Deputi Bidang Akuntan Negara yang tersedia. Selanjutnya, rencana sasaran strategi Deputi Bidang Akuntan Negara yang sudah ditentukan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPKP Mengacu pada Renstra BPKP Tahun 2015-2019, kebijakan dan strategi BPKP diarahkan untuk mendukung RPJMN 2015-2019 yang salah satu prioritasnya di bidang aparatur negara adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Prioritas ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran prioritas nasional yaitu meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yaitu, pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hakekat pengawasan intern adalah hasil pengawasannya berperan penting dalam meningkatkan tata kelola, memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan sistem pengendalian intern. Dengan demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan dan aparatur tidak dapat lepas dari pengawasan intern yang akan diperankan oleh BPKP dalam lingkup nasional. 1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP Dengan mengacu pada kerangka kebijakan dan strategi di atas, pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis, serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif. Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci sebagai berikut: 23

a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;. b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019; c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer); d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking dan clearing house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; Arah dan kebijakan pengawasan BPKP tersebut secara ringkas digambarkan dalam Peraga berikut:

ARAH DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN BPKP Tujuan Process Business Program Lintas Bidang RPJMN Berbasis Risiko

Ruang Fiskal Cukup

Pengamanan Keuangan Negara/Daerah Efektif Governance Memadai

Arah yang diambil untuk Mencapai Tujuan

•Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian Sasaran Program bersifat program lintas bidang RPJMN

•Pengawasan untuk meningkatkan Penerimaan Negara/Daerah •Pengawasan untuk efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah •Pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset Negara/Daerah •Pengawasan Pembiayaan Keuangan Negara/Daerah •Pengawasan Alokasi Keuangan Daerah (Dana Transfer)

•Debottlenecking dan Clearing House •Penugasan Represif untuk Preventif •Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

•Pemantapan Penerapan Sistem Pengendalian Intern KLPK •Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern dan Sinergitas APIP

24

2. Strategi Pengawasan BPKP Strategi pengawasan BPKP terdiri dari strategi eksekutif maupun strategi operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk membangun kemitraan dan jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional. Keseluruhan strategi BPKP 2015 terlihat pada Peraga di bawah ini. Strategi operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam program teknis pengawasan BPKP, Program 06 yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Karena hanya terdapat satu program teknis di BPKP, untuk pembagian intern tugas pengawasan, Program 06 ini dipecah sesuai dengan kedeputian teknis yang terdapat di BPKP.

STRATEGI PENGAWASAN BPKP

Strategi Operasional

•Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern yang mendukung Sinergi Pengawasan dan Penguatan Penerapan SPI KLPK •Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas-RPJMN •Pengamanan Keuangan/Aset Negara/Daerah •Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Penguatan Kapasitas Internal

•Peningkatan Kompetensi SDM BPKP dan Ketaatan terhadap Standar dan SOP berbasis Risiko •Peningkatan kapasitas Information and Communication Technology (ICT) berbasis BPKP Enterprise Architecture dan Pengawasan Business Architecture •Peningkatan Sarana dan Prasarana •Penguatan Fungsi Internal BPKP

Kaidah Pelaksanaan: Sinergi dan Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. Sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi tersebut tertuang dalam empat butir strategi (fokus dan sinergis), yaitu:

25

a) Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP; b) Pemokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019, termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern program lintas; c) Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dan d) Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, BPKP menetapkan sinergi dan koordinasi sebagai kaidah pelaksanaan dalam perencanaan dan pengendalian pengawasan serta dalam pelaksanaan operasional pengawasan. Guna mendukung empat butir strategi tersebut terdapat strategi internal (supporting), yaitu: a) Peningkatan kompetensi SDM BPKP dan ketaatan terhadap standar serta SOP berbasis risiko; b) Peningkatan kapasitas information and communication technology (ICT) berbasis BPKP’s Enterprise Architecture dan Bussiness Architecture untuk setiap sasaran strategis pengawasan; dan c) Peningkatan sarana dan prasarana. Strategi internal tersebut diharapkan dapat mempercepat Level 3 IA-CM BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah RI. Sebagai tindak lanjut dari strategi di atas, maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program dan kegiatan BPKP selalu bertumpu pada tujuh substrategi tersebut dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan BPKP sebagaimana tertuang dalam Renstra BPKP 2015-2019, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sasaran pokok dan indikator pembangunan lima tahun ke depan dapat diuraikan per bidang sebagai berikut: 1. Sasaran Makro: meningkatnya indeks pembangunan manusia dan masyarakat, indeks Gini, serta pertumbuhan ekonomi.

26

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana, meningkatnya taraf pendidikan, meningkatnya status kesehatan masyarakat, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan: meningkatnya Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; Maritim dan Kelautan; Pariwisata dan Industri Manufaktur; serta Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas. 4. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan: menurunnya kesenjangan antar kelompok ekonomi; dan meningkatnya cakupan pelayanan dasar atas akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu. 5. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antar Wilayah: pemerataan pembangunan antar wilayah. 6. Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan: meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan indeks demokrasi Indonesia; indeks penegakan hukum; perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi; perkuatan tata kelola Pemerintah Daerah; serta perkuatan pertahanan dan keamanan. Sasaran tersebut tentunya akan menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga terkait untuk mewujudkannyadengan dukungan peran BPKP untuk pengawalan pencapaiannya. Adapun peran korporasi negara (BUMN/BUMD/BUL) adalah mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan tersebut melalui aktivitas operasional maupun investasi dari masing-masing BUMN/BUMD/BUL. Dalam hal ini, Deputi Bidang Akuntan Negara memiliki peran pengawasan terhadap korporasi negara dalam peningkatan kinerja BUMN/BUMD/BUL sehingga dapat secara efektif membantu pemerintah dalam mencapai sasaran pokok pembangunan lima tahun ke depan. Peran pengawasan tersebut khususnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN/BUMD, pemanfaatan aset oleh BUMN/BUMD, dan pemanfaatan dana masyarakat oleh BLUD. Secara rinci, sasaran pokok pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 yang pencapaiannya akan melibatkan BUMN/BUMD/BUL adalah:

27

No

Indikator Sasaran Pokok RPJMN

Bidang

Baseline 2014

Sasaran 2019

Sektor BUMN Pendukung

Kajian/Rekomendasi Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara

1

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Kesehatan

346

306

Biofarma, Kimia Farma, Indofarma

Kajian Industri Farmasi (Dit.3, 2018)

2

Angka kematian bayi per 100.000 kelahiran hidup

Kesehatan

32

24

Biofarma, Kimia Farma, Indofarma

Kajian Industri Farmasi (Dit.3, 2018)

3

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi

Kesehatan

----

5.600

4

Produksi padi (juta ton)

Kedaulatan Pangan/ Produksi dalam negeri

70,6 Juta Ton

82,0 Juta Ton

BLUD Rekomendasi Strategis (Puskesmas) BLUD (Dit.5, 2015 - 2019)

Agrobisnis

1. Ketahanan Pangan dan GP3K (Dit.1, 2015) 2. Perencanaan produksi dan distribusi benih padi/jagung/kedelai (Dit.1, 2018) 3. Ketahanan Pangan dalam rangka kecukupan cadangan beras Pemerintah (Dit.2, 2015) 4. Ketahanan Pangan dalam rangka efektivitas distribusi beras ke seluruh pelosok negeri dan stabilitas harga beras, kedelai dan jagung (Dit.2, 2015)

5

Produksi jagung (juta ton)

Kedaulatan Pangan/Produksi dalam negeri

19,1 Juta Ton

24,1 Juta Ton

Agrobisnis

1. Ketahanan Pangan dan GP3K (Dit.1, 2015) 2. Perencanaan produksi dan distribusi benih padi/jagung/kedelai (Dit.1, 2018)

28

No


Bidang

Baseline 2014

Sasaran 2019


Kajian/Rekomendasi Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara 3. Ketahanan Pangan dalam rangka efektivitas distribusi beras ke seluruh pelosok negeri dan stabilitas harga beras, kedelai dan jagung (Dit.2, 2015)

6

Produksi kedelai (juta ton)


0,90 Juta Ton

2,6 JutaTon

Agrobisnis

1. Ketahanan Pangan dan GP3K (Dit.1, 2015) 2. Perencanaan produksi dan distribusi benih padi/jagung/kedelai (Dit.1, 2018) 3. Ketahanan Pangan dalam rangka efektivitas distribusi beras ke seluruh pelosok negeri dan stabilitas harga beras, kedelai dan jagung (Dit.2, 2015)

7

Produksi Gula (juta ton)


2,6 Juta Ton

3,8 Juta Ton

Agrobisnis

1. Revitalisasi pabrik gula yang ada. 2. Pembangunan pabrik gula baru beserta perkebunan tebunya (Dit.1, 2017)

8

Produksi Daging Sapi (ribu ton)


452,7 RibuTon

755,1 RibuTon

Agrobisnis

Pengembangan kawasan peternakan sapi dengan mendorong investasi swasta dan BUMN dan peternakan sapi rakyat termasuk salah satunya melalui integrasi sapi-sawit (Dit.1, 2016, 2017)

9

Garam (juta ton)


2,5 Juta Ton

29

4,5 JutaTon

Agrobisnis

-

No


Bidang

Baseline 2014

Sasaran 2019



10

Produksi perkebunan kelapa sawit

Kedaulatan Pangan/Sektor primer

24.513 Ribu Ton

36.420 Ribu Ton

Agrobisnis

Pemasaran Produk Perkebunan (Dit.1, 2016, 2019)

11

Produksi perkebunan karet


3.204 Ribu Ton

3.810 Ribu Ton

Agrobisnis

Pemasaran Produk Perkebunan (Dit.1, 2016, 2019)

12

Produksi perkebunan kakao


817 Ribu Ton

913 RibuTon

Agrobisnis

13

Produksi kayu bulat HA


5,5 Juta M3

13 Juta M3

Perhutani, Inhutani

Kehutanan (Dit.1, 2017, 2019)

14

Produksi kayu bulat HT


26 Juta M3

35 Juta M3

Perhutani, Inhutani

Kehutanan (Dit.1, 2017, 2019)

15

Produksi minyak bumi (ribu BBM/hari)

Kedaulatan Energi/ Peningkatan produksi sumber daya energi

818 Ribu BBM/ hari

700 Ribu BBM/ hari

Migas

1. Kajian Cost Recovery (Dit.4, 2015)

Produksi gas bumi (ribu SBM/hari)


1224 Ribu SBM/ hari

1295 Ribu SBM/ hari

Migas

17

Intensitas Energi Primer Penurunan 1% pertahun. (SBM)


487 SBM/ milyar Rupiah

463,2 SBM/ milyar Rupiah

Perkebunan

18

Produksi batu bara


400 Juta Ton

16

30

-

2. Kajian Lifting (Dit.4, 2016) 3. Kajian Peraturan KKKS (Dit.4, 2017) 4. Kajian KKKS (Dit.4, 2019)

Kajian Produksi Biotanol (Dit.1, 2016)

421 Pertambangan Juta Ton (PTBA)

No 19

Indikator Sasaran Pokok RPJMN Produksi Hasil Perikanan (juta ton)

Bidang Maritim dan Kelautan/ Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

Baseline 2014

Sasaran 2019

22,4 Juta Ton

40-50 Juta Ton

Sektor BUMN Pendukung Agrobisnis (Perindo, Perinus)

Kajian/Rekomendasi Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara Kajian/Rekomendasi strategis Produksi hasil perikanan/ Kelautan & pengembangan pelabuhan perikanan (Dit.1, 2016 - 2019)

20

Peningkatan kapasitas air baku nasional

Ketahanan Air

51,44 M3/detik

118,60 M3/detik

PDAM

Kajian strategis Hasil Audit Kinerja PDAM (Dit.5, 20152019)

21

Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk

Ketahanan Air

11%

20%

Jasa Tirta

-

22

Kapasitas pembangkit

Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

50,7 GW

86,6 GW

PLN

Kajian Pembangkit Listrik (Dit.2, 2016)

23

Rasio elektrifikasi


81,5%

95,9%

PLN

Kajian Sektor Energi tentang Metode Verifikasi Penyesuaian Tarif Listrik (Dit.2, 2015)

24

Akses air minum layak


70%

100%

PDAM

-

25

Kondisi mantap jalan nasional


94%

98%

Jasa konstruksi

-

26

Pengembangan jalan nasional


38.570 Km

45.592 Km

Jasa konstruksi

-

27

Pengembangan jalan tol (kumulatif 5 tahun)


807 Km

1.979 Km

Jasa konstruksi

1. Infrastruktur Jalan Tol (Dit.1, 2015, 2016, 2018) 2. Jalan Tol dalam mendukung percepatan perekonomian daerah Penyangga Ibukota Prov. (Dit.2, 2018)

31

No


Bidang

Baseline 2014

Sasaran 2019

28

Panjang jalur kereta api


5.434 Km

8.692 Km

29

Perkembangan pelabuhan utama


278

30

Perkembangan pelabuhan pengumpul


31

Dwelling time pelabuhan

32



Jasa konstruksi, keretaapi

Rekomendasi strategis pembangunan infrastruktur KA Cepat, MRT dan LRT (Dit.1,2016, 2017, 2018)

450

Pelindo

Kajian Sektor Perhubungan dalam menunjang ekspor produksi dalam negeri (Dit.2, 2016)

210

275

Pelindo

Peran Korporasi Sektor Perhubungan dalam menghubungkan daerahdaerah perintis dan tertinggal (Dit.2, 2017)


6-7 Hari

3-4 Hari

Pelindo

-

Perkembangan jumlah bandara


237

252

Angkasa pura

-

33

On-time performance penerbangan


75%

95%

Penerbangan -

34

Akses terhadap layanan keuangan

Pembangunan Dimensi Pemerataan/ Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu

4,12 %

25 %

Perbankan

Rekomendasi strategis KUR (Dit.3, 2015-2016)

35

Persentase kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap MEF

Pertahanan dan keamanan

10%

20%

Pindad, Dahana, PT DI, PAL

Kajian/rekomendasi Strategis industri pertahanan dalam negeri (Dit.3, 2017)

32

Untuk mengoptimalkan peran BUMN guna membantu pencapaian sasaran pokok pembangunan tahun 2015-2019, arah kebijakan nasional terkait dengan peran BUMN tertuang dalam penguatan faktor utama pembangunan ekonomi yang antara lain mencakup peningkatan daya saing BUMN dengan rincian sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan, energi, layanan perumahan/pemukiman dan layanan transportasi. 2. Meningkatkan daya saing BUMN dengan menetapkan struktur BUMN yang berdaya guna dan berhasil guna. 3. Membangun kapasitas dan kapabilitas di BUMN. Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Akuntan Negara perlu merumuskan (memilih) beberapa indikator sasaran pokok pembangunan sebagaimana tercantum dalam table di atas yang akan menjadi prioritas pengawasan pada BUMN/BUMD/BUL dalam lima tahun ke depan. Secara garis besar, peran K/L, BUMN/BUMD/BUL, BPKP dan Deputi Bidang Akuntan Negara dalam mencapai sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Sasaran Pokok Pembangunan 2015-2019: 1. Sasaran Makro 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan:  Kedaulatan Pangan  Kedaulatan Energi  Maritim dan Kelautan  Pariwisata dan Industri Manufaktur  Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas 4. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan 5. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antar Wilayah 6. Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Target K/L terkait

BPKP

Peran Deputi Bidang Akuntan Negara

BUMN/BUMD/BLUD: 1. Penerimaan negara sektor Migas 2. Kinerja / GCG baik 3. ROA baik 4. Pemanfaatan dana masyarakat yg optimal

33

C. KERANGKA REGULASI Kerangka Regulasi didefinisikan sebagai Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan Kerangka Regulasi adalah: 1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan; 2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan 3. Meningkatkan efisiensi pembentukan regulasi.

pengalokasian

anggaran

untuk

keperluan

Kerangka regulasi yang dicantumkan dalam Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2015-2019 K/L berupa arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi sebagai berikut: 1. Perlunya harmonisasi peraturan perundang-undagan terkait seperti UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di lingkungan masyarakat pelaku bisnis, dan khususnya BUMN, dan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Aparat Penegak Hukum, berkembang persepsi yang berbeda mengenai BUMN apakah termasuk lingkup keuangan negara (publik) atau keuangan privat. Perpedaan persepsi tersebut berkembang pula di lingkup Anak-Anak Perusahaan BUMN. 2. Mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 5 November 2012, terkait implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal ini termasuk ketentuan yang mengatur para pelaku bisnis migas di Indonesia seperti PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaannya di sektor migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas, peran SKK Migas (sebelumnya bernama BP Migas, sesuai dengan UU No.22 Tahun 2001, dan telah dibubarkan oleh MK) serta peran BPKP dalam pengawasan di sektor migas, khususnya terkait dengan KKKS, yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan sektor migas dan tidak hanya fokus pada eksploitasi sumber energi fosil, namun juga memanfaatkan energi terbarukan. 3. Perlunya penyempurnaan undang-undang yang mengatur badan usaha milik daerah (BUMD) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam hal ini termasuk pengaturan bentuk badan hukum perusahaan daerah. Dalam hal ini termasuk kewajiban bagi BUMD untuk

34

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2015-2019 dapat digambarkan dalam matrik dibawah ini:

No.

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian

Unit Penanggung jawab

Unit Terkait/ Institusi

Target Penyelesaian

1.

Harmonisasi Ketentuan Perundangundangan yang terkait dengan BUMN dan Anak Perusahaan

Kapasitas BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan di lingkungan BUMN

Kementerian BUMN

----

-----

2.

Penyempurnaan Undang-Undang BUMD

Keseragaman bentuk badan hukum BUMD (penyempurnaan UU No.5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah)

Kementerian Dalam Negeri

----

-----

D. KERANGKA KELEMBAGAAN Kerangka Kelembagaan dapat didefinisikan sebagai Perangkat Kementerian/ Lembaga - struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara – yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional”. Tujuan Kerangka Kelembagaan adalah: 1. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan yang terdapat di dalam RPJMN, sesuai dengan fungsi, dan visi/ misi Deputi Bidang Akuntan Negara;

35

2. Mempertajam arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Akuntan Negara sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara; 3. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi Deputi Bidang Akuntan Negara dalam melaksanakan program-program pembangunan nasional; 4. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur. Kerangka Kelembagaan yang dicantumkan dalam Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2015-2019 adalah berupa arah kerangka kelembagaan dan/atau kebutuhan kelembagaan sebagai berikut: 1. Fungsi dan Struktur Organisasi agar tepat fungsi dan tepat ukuran: a. Perlu dipertimbangkan kembali penamaan (nomenklatur) Deputi Bidang Akuntan Negara. Agar lebih sesuai dengan tupoksinya, maka diusulkan perubahan nama menjadi Deputi Bidang Pengawasan BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Lainnya. b. Bidang dan Koordinator Bidang di perwakilan BPKP akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. 2. Tata Kerja Lembaga agar well-connected governance system: a. Perlu ditetapkan skala prioritas pengawasan pada BUMN, BUMD, dan BUL yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang pencapaiannya melibatkan peran BUMN/BUMD/BUL. b. Selanjutnya perlu dijalin kerja sama dengan BUMN/BUMD/BUL yang terseleksi dan berperan dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) serta dilakukan pemantauan atas pelaksanaan MoU tersebut. c. Perlu disusun Internal bisnis proses Deputi Bidang Akuntan Negara terkait pengawasan untuk BUMN/BUMD/BUL yang menjadi prioritas tersebut, yang difokuskan pada rekomendasi strategis peran BUMN/BUMD/BUL dalam mencapai sasaran pembangunan. 3. Sumber daya manusia aparatur agar terwujud Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM di lingkup Kedeputian Bidang Akuntan Negara agar mampu memenuhi kebutuhan dan tantangan ke depan dikaitkan dengan pointers pada butir 2).

36

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. TARGET KINERJA Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Akuntan Negara pada tahun 2019 adalah: 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Korporasi. 2. Meningkatnya Korporasi.

Maturitas/Efektivitas

Sistem

Pengendalian

Intern

K/L

dan

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut diperlukan indikator-indikator benefit/impact yang akan menjadi target Deputi Bidang Akuntan Negara sampai dengan tahun 2019, yaitu: 1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan, yang digambarkan dengan perbaikan pengelolaan program strategis/program prioritas nasional, perbaikan pengelolaan korporasi pada Badan Usaha Bidang Akuntan Negara, dan cost saving. 2. Level maturitas Sistem Pengendalian Intern K/L (LPP TVRI, LPP RRI, dan Kementerian BUMN), dengan target maturitas level 3 pada tahun 2019. 3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Korporasi, yang digambarkan dengan perbaikan skor GCG minimal baik, kinerja BUMN/Anak Perusahaan yang berpredikat minimal A, ROA BUMD, dan proporsi dana masyarakat terhadap total pengeluaran dana pada BLUD. Dalam menetapkan sasaran dan indikator tersebut, Deputi Bidang Akuntan Negara mengacu pada empat perspektif, yaitu: 1. Persperktif Stakeholders a. Terwujudnya kepercayaan Presiden b. Terwujudnya tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di korporasi pusat dan daerah 2. Perspektif Internal Business Process, yaitu tersedianya bahan strategic policy recommendation atas kegiatan lintas sektoral, bendahara umum negara, penugasan presiden dan penugasan strategis lainnya, mencakup: a. Terwujudnya jasa assurance yang berkualitas atas kegiatan lintas sektoral, bendahara umum negara, penugasan presiden dan penugasan strategis lainnya. b. Terwujudnya jasa pemberian konsultansi (consulting) yang berkualitas.

37

c. Terwujudnya sinergi pengawasan internal (dalam hal ini Satuan Pengawasan Intern korporasi pusat/BUMN dan korporasi daerah/BUMD/BUL) yang efektif. d. Terwujudnya inovasi dan metode baru pengawasan (termasuk penerapan standar ISO 9001:2008 untuk asesmen GCG) e. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif. 3. Perspektif Learning & Growth: a. Terwujudnya pengelolaan SDM berbasis kompetensi. b. Terciptanya transformasi leadership, integritas, dan budaya organisasi dalam akuntabilitas kinerja. c. Terwujudnya sistem informasi yang mendukung pengawasan yang akuntabel. d. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara. 4. Perspektif Sumber Daya (Resources) Tersedianya anggaran dan sarana prasarana yang dimanfaatkan secara efektif, efisien dan ekonomis. Berikut adalah tabel dan uraian target kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara berdasarkan tujuan Renstra BPKP Tahun 2015 sampai dengan 2019: 1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Korporasi yang Bersih dan Efektif Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan K/L dan Korporasi

Sasaran Strategis

1

Indikator Benefit/Impact : Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (perbaikan pengelolaan program strategis/program prioritas nasional, perbaikan pengelolaan korporasi pada Badan Usaha Bidang Akuntan Negara, dan cost saving

Sasaran Program (Outcome) Uraian Indikator Outcome Perbaikan pengelolaan program strategis/ Program Prioritas Nasional

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Korporasi

(Sasaran 1.1)

(Nawacita/Lintas Sektoral)

38

2015

Target (%) 2016 2017 2018

100

100

55

60

2019 70

Unit Kerja Ditwas. 1,2,3,4,5

Sasaran Program (Outcome) Uraian Indikator Outcome Perbaikan pengelolaan korporasi pada Badan Usaha Bidang Akuntan Negara (Sasaran 1.2)

2015

Target (%) 2016 2017 2018

Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi

100

100

55

60

70

Ditwas 1,2,3,4,5

Persentase Penghematan Biaya (Cost Saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit sebesar 4% pertahun

4

4

4

4

4

Ditwas 4

2019

Unit Kerja

2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern K/L dan Korporasi

Sasaran Strategis


2

Indikator Benefit/Impact 1 : Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern K/L (LPP TVRI, LPP RRI dan Kementerian BUMN) dengan capaian maturitas Level 3 pada tahun 2019.

Sasaran Program (Outcome) Uraian Indikator Outcome Meningkatnya Kualitas Persentase Tindak Penerapan SPIP K/L Lanjut Rekomendasi perbaikan (LPP TVRI, LPP RRI penyelenggaraan dan Kementerian SPIP K/L BUMN) (LPP TVRI, LPP RRI Target Maturity Level: dan Kementerian Tahun 2015 = 0, Tahun 2016 = 0, Tahun 2017 = 1, BUMN) Tahun 2018 = 2, Tahun 2019 = 3.

(Sasaran 2.1)

39

2015 100

Target (%) 2016 2017 2018 100 55 60

2019 70

Unit Kerja Ditwas 2


Sasaran Strategis

2

Indikator Benefit/Impact 2 : Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Korporasi

(Skor GCG minimal baik, kinerja BUMN/Anak Perusahaan yang berpredikat minimal A, ROA BUMD minimal 5%, dan proporsi dana masyarakat terhadap total pengeluaran dana pada BLUD minimal 50%) Sasaran Program (Outcome) Target Unit Kerja Uraian Indikator Outcome 2015 2016 2017 2018 2019

Terwujudnya BUMN/Anak perusahaan yang Skor GCG nya Baik (Sasaran 2.2.1)

Persentase BUMN/Anak perusahaan yang Skor GCG Baik

65

65

70

70

75

Ditwas. 1,2,3,4

Terwujudnya kinerja BUMN/Anak Perusahaan yang berpredikat minimal A (Baik) sebesar 60% pada tahun 2019 dari yang dilayani

Persentase BUMN/anak perusahaan yang berpredikat minimal A (baik)

50

52

54

58

60

Ditwas. 1,2,3,4

Persentase BUMD yang Kinerjanya minimal berpredikat Baik

52

53

54

55

56

Ditwas 5

Persentase BLUD yang Kinerjanya minimal berpredikat Baik

58

59

60

61

62

Ditwas 5

(Sasaran 2.2.2) Terwujudnya BUMD yang kinerjanya baik/sehat (Sasaran 2.2.3) Terwujudnya BUMD yang kinerjanya baik/sehat (Sasaran 2.2.4)

PENJELASAN DAN FORMULA PENGHITUNGAN KINERJA: A. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 Pasal 49 Ayat 2, dinyatakan bahwa BPKP bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara, antara lain atas kegiatan lintas sektoral. Untuk mengetahui tingkat kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, perlu ada suatu pengukuran yang menunjukkan nilai dari kualitas akuntabilitas tersebut. Hasil pengukuran itu dapat dinyatakan dalam suatu indeks yang

40

menggambarkan capaian akuntabilitas dalam pengelolaan program-program pembangunan yang bersifat strategis atau prioritas, yang diemban oleh penanggungjawab dan pelaksana program-program tersebut. Hal ini sekaligus menggambarkan pencapaian kinerja pengawasan dalam mendorong dan mengawal terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Pengukuran akuntabilitas yang akan menghasilkan indeks ini, dilakukan terhadap aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan program pembangunan, seperti perumusan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta aspek monitoring dan evaluasinya. Tingkat kualitas akuntabilitas yang dicapai oleh pengelola program prioritas pembangunan ditentukan oleh komitmen mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi kriteria dalam pengukuran indeks, yang terdiri dari: 1. Transparency, yaitu kesadaran dari pengelola program untuk menyatakan secara terbuka informasi tentang proses dan kinerja dalam pelaksanaan program. 2. Liability, yaitu adanya suatu kondisi atau mekanisme yang membuat pengelola program menghadapi konsekuensi atas kinerja yang dicapainya. 3. Controllability, yaitu pengelola program melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya sesuai dengan keinginan pemberi amanah. 4. Responsibility, yaitu pengelola program menunjukkan ketaatannya terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. 5. Responsiveness, yaitu pengelola program melaksanakan tugas dan fungsinya dengan orientasi tertinggi adalah untuk memenuhi harapan substantif berupa kebutuhan atau permintaan dari stakeholders utamanya. Pengukuran akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan pada Deputi Bidang Akuntan Negara dilakukan berdasarkan indikator benefit/impact yang telah ditetapkan oleh BPKP dengan memperhatikan 4 (empat) fokus kebijakan pengawasan BPKP Tahun 2015-2019, yaitu:

41

Fokus Pengawasan

Kegiatan Pengawasan

1. Pengawalan Pembangunan Nasional

Pengawasan terhadap kinerja atas program prioritas Nawacita (Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar, Kedaulatan Pangan, Kemaritiman, Kedaulatan Energi, Perhubungan, Perlindungan Sosial & Pariwisata)

2. Ruang Fiskal

Optimalisasi Penerimaan dan Efisiensi Pengeluaran  Audit OPN/OPD, DAK, Migas, Klaim, Ekskalasi  Audit Pengelolaan Aset/Hutang/Subsidi dan Korporasi

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah

Pengawasan Pengamanan Keuangan Negara  Audit Investigatif  Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara  Hambatan Kelancaran Pembangunan  BPYBDS

4. Governance System

Pendampingan Peningkatan Tata Kelola Mitra Kerja  Maturitas SPI KLPK  APIP KLPK  Diklat

Keempat fokus tersebut digambarkan dalam sasaran program/outcome Deputi Bidang Akuntan Negara yaitu: a. Perbaikan pengelolaan program strategis/program prioritas nasional, diukur dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Korporasi (Program Nawacita/Lintas Sektoral) b. Perbaikan pengelolaan Korporasi pada Badan Usaha Bidang Akuntan Negara, diukur dengan indikator: 

Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi (untuk program ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan tata kelola (governance system)



Persentase Penghematan Biaya (Cost Saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit sebesar 4% pertahun

B. Meningkatnya Pengendalian atas Program Kemaritiman, Ketahanan Pangan, Energi, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar serta program strategis lainnya Program prioritas nasional pada dasarnya merupakan program lintas sektoral, yang melibatkan lebih dari satu stakeholder dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan program-program tersebut. Dibutuhkan suatu koordinasi yang baik dari setiap institusi terkait sehingga dapat terwujud implementasi program yang saling bersinergi.

42

Beberapa hal yang sering terjadi di lapangan, yaitu masih munculnya ego masing-masing instansi yang tentunya akan menghambat pelaksanaan program. Masing-masing instansi hanya berfokus pada target kinerja per tahun yang sudah ditargetkan. Seringkali terjadi capaian masing-masing instansi yang terkait dalam suatu program mendapatkan capaian kinerja yang baik, namun disisi lain implementasi program tidak optimal dan bahkan menemui kegagalan. Hal ini sesuai dengan karakteristik dari program lintas sektoral yang saling berkaitan dan dimensi waktu pun juga sangat berperan penting. Disisi lain, pengawasan intern juga dilakukan namun sering juga tidak dapat menjangkau program lintas sektoral karena saran/rekomendasi pihak terkait bukan dalam kewenangan institusi pengawasan intern. Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan program prioritas nasional, aktivitas pengendalian yang optimal perlu diwujudkan guna meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Seluruh program prioritas yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut perlu dibuatkan Daftar Risiko dan Peta Risiko sebagai hasil penilaian risiko. Kegiatan pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian akan mengikuti tahap sebagai berikut: 1) Memilih sub-unsur Kegiatan Pengendalian yang relevan berdasarkan analisis risiko kegiatan pada Daftar Risiko khususnya terkait dengan penyebab utama (causa prima) munculnya risiko. 2) Mengidentifikasi ketiadaan subunsur Kegiatan Pengendalian yang belum ada, menguji efektivitas Kegiatan Pengendalian yang ada, termasuk mengobservasi efektivitas pengendalian pengganti (compensating control), jika ada, termasuk menentukan penyebab utama (causa prima) inefektivitasnya. 3) Merancang atau menyusun desain perbaikan sub unsur Kegiatan Pengendalian terpilih dalam suatu Kebijakan dan SOP sebagai control design. 4) Mengintegrasikan SOP Kegiatan Pengendalian dalam SOP Bussiness Proses. 5) Mensosialisasikan dan menginternalisasikan Kebijakan dan SOP. 6) Melaksanakan SOP secara pelaksanaan dan hasil SOP.

43

konsisten

dan

mendokumentasikan

BPKP terus berupaya memberikan saran-saran perbaikan secara on going atas pelaksanaan program prioritas nasional yang diharapkan dapat meminimalkan terjadinya risiko kegagalan program melalui upaya preventif maupun mitigasi dalam rangka meminimalkan dampak

Probabilitas

mitigation

abate/prevention

Dampak

Penghitungan keberhasilan program dapat dilihat dari program mana sesuai dengan prioritas pengawasan setiap tahunnya. Beberapa kegiatan yang pengawasan dapat dilakukan melalui evaluasi, kajian, reviu maupun pemantauan Program prioritas nasional yang mampu meningkatkan pengendaliannya apabila sudah memiliki Pengembangan Kebijakan dan SOP untuk setiap kegiatan utama dan atas keduanya benar-benar dijalankan. Hal ini sangat penting mengingat suatu Kegiatan Pengendalian (control design) secara fisik tertuang dalam Kebijakan dan Prosedur, namun realitasnya kegiatan pengendalian diselenggarakan oleh orang-orang yang terkait (soft control) dalam pelaksanaan kebijakan dan SOP dimaksud tidak menjalankannya. Sehubungan dengan hal tersebut Deputi Bidang Akuntan Negara telah memetakan rencana kajian strategis pengawasan intern korporasi nasional dalam kurun waktu 2015-2019 yang akan dihasilkan oleh tiap Direktorat sebagai berikut:

44

Unit Kerja Ditwas 01

Ditwas 02

Kajian (Strategis) Hasil Pengawasan Intern Korporasi Nasional 2015 1. Ketahanan Pangan dan GP3K

2016 1. Produksi Biotanol

2017 1. Perikanan/ Kelautan

2. GCG BUMN

2. Produksi Daging Sapi

2. Revitalisasi Pabrik Gula

3. Infrastruktur Jalan Tol

3. Infrastruktur Jalan Tol

3. KA Cepat, MRT, dan LRT

1. Kajian Sektor Energi tentang Metode Verifikasi Penyesuaian Tarif Listrik

4. KA Cepat, 4. Kehutanan MRT, dan LRT 5. Pemasaran Produk Perkebunan 1. Kajian Sektor 1. Peran Perhubungan Korporasi dalam Sektor Perhumenunjang bungan dalam ekspor produksi menghubungka dalam negeri n daerahdaerah perintis dan tertinggal

2. Ketahanan 2. Ketahanan Pangan dalam Pangan dalam rangka rangka kecukupan efektivitas cadangan distribusi beras beras ke seluruh Pemerintah pelosok negeri dan stabilitas harga beras, kedelai dan jagung

2. Kajian Sektor Energi tentang Ketersediaan Kawasan Industri

45

2018 2019 1. Perencanaan 1. Perikanan/ produksi dan Kelautan distribusi benih padi/jagung/ kedelai. 2. Infrastruktur 2. Pemasaran Jalan Tol Produk Perkebunan 3. KA Cepat, MRT, dan LRT

3. Kehutanan

1. Jalan Tol dalam mendukung percepatan perekonomia n daerah Penyangga Ibukota Provinsi 2. Kajian atas kebijakan yang mendukung BULOG melakukan ekspor komoditas pangan

1. Peran Korporasi Sektor Perhubungan dalam Meningkatkan Ekspor Komoditas Unggulan 2. Peningkatan Kapabilitas BULOG sebagai Korporasi Bidang Pangan Berskala Internasional

Unit Kerja Ditwas 03

Ditwas 04

Kajian (Strategis) Hasil Pengawasan Intern Korporasi Nasional 2015 1. Kajian Unfunded Past Service Liabilities

2016 1. Kajian Program KUR

2017 1. Kajian Rekonver Simpanan Nasabah Perbankan 2. Kajian Industri Strategis

2018 1. KajianKredit Program

2019 1. Kajian Kolektibilitas Program Kemitraan

2. Ketahanan Pangan (Pupuk)

2. Kajian Tata Kelola Perusahaan Holding Pupuk 1. Kajian Lifting

2. Kajian Industri Farmasi

2. Kajian Industri Lainnya

1. Kajian Peraturan KKKS

1. Kajian KKKS

2. Kajian Internal Control PT Pertamina (Persero)

1. Kajian Peraturan Pengelolaan Panas Bumi 2. Kajian hasil reviu di PT Pertamina (Persero)

1. Kompilasi 1. Kompilasi strategis Hasil strategis Hasil Audit Kinerja Audit Kinerja PDAM PDAM

1. Kompilasi strategis Hasil Audit Kinerja PDAM

1. Kompilasi 1. Kompilasi strategis Hasil strategis Hasil Audit Kinerja Audit Kinerja PDAM PDAM

2. Kompilasi 2. Kompilasi strategis Hasil strategis Hasil Evaluasi Evaluasi Kinerja BLUD Kinerja BLUD

2. Kompilasi strategis Hasil Evaluasi Kinerja BLUD

2. Kompilasi 2. Kompilasi strategis Hasil strategis Hasil Evaluasi Evaluasi Kinerja Kinerja BLUD BLUD

1. Kajian Cost Recovery

2. Kajian Hasil Reviu PBJ PT Pertamina (Persero) Ditwas 05

2. Kajian Panas Bumi

2. Kajian di anak perusahaan PT Pertamina (Persero)

Target kinerja yang tercantum dalam tabel selama kurun waktu lima tahun merupakan angka kumulatif dari keberhasilan program prioritas nasional tersebut. C. Maturitas/Efektifitas Sistem Pengendalian Intern K/L dan Korporasi Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan tata kelola korporasi, BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya (BUL) wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG, Manajemen Risiko (MR) dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, BUMN/BUMD/BUL dapat segera menetapkan rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif (corrective action) yang diperlukan. Pengukuran terhadap penerapan GCG, MR/SPI dan KPI dilakukan dalam bentuk penilaian(assessment) dan evaluasi (review). Permen Nomor PER-01/MBU/2011 menyatakan bahwa penilaian (assessment) merupakan program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN/BUMD/BUL melalui pengukuran. Hal tersebut berlaku juga untuk

46

pengukuran maturity level MR dan efektivitas SPI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari GCG. Kegiatan pengawasan strategis yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP periode 2015-2019 tetap memfokuskan pada kegiatan Asesmen/Bimtek penerapan GCG, MR/SPI, dan KPI pada BUMN/BUMD/BUL. Selain itu, Sistem Pengendalian Intern juga akan menjadi fokus penerapan pada BUMN/BUMD/BUL adalah berdasarkan COSO Framework 2013 Kegiatan Asesmen/Bimtek penerapan GCG, MR/SPI, dan KPI pada BUMN/ BUMD/BUL tahun 2015-2019 bertujuan untuk: 1) Mengukur kualitas penerapan GCG, MR/SPI, dan KPI melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG, MR/SPI, dan KPI dengan kondisi nyata yang diterapkan di BUMN/BUMD/BUL, serta memberikan simpulan atas penerapan GCG, MR/SPI, dan KPI dan kategori kualitas penerapannya; 2) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG, MR/SPI, dan KPI serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria dengan penerapan di BUMN/BUMD/BUL yang bersangkutan; 3) Memonitor konsistensi penerapan GCG, MR/SPI, dan KPI di BUMN/BUMD/ BUL dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan corporate governance. Dalam menetapkan target kinerja Efektivitas SPI Korporasi tahun 2015-2019, Deputi Bidang Akuntan Negara mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2010 s.d. 2014 (sampai dengan semester I tahun 2014), sebagai berikut: 1. BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik Capaian target dari IKU ini dari tahun 2010 sampai dengan 2012 selalu terpenuhi dengan baik (antara 114,29% sampai dengan 152,58%). Pada tahun 2013 terjadi penurunan yang cukup signifikan atas capaian target ini yaitu menjadi sebesar 86,37%. Hal ini yang melandasi dilakukannya penyesuaian target di tahun 2014 dari 75% menjadi 65%. Sampai dengan semester I tahun 2014 realisasi BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik sebanyak 12 dari 14 BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah dinilai atau sebesar 85,71% dari target sebesar 65% sehingga capaian target IKU telah mencapai 131,87%. 2. BUMN yang Kinerja PSO-nya Baik Capaian target dari IKU ini dari tahun 2010 sampai dengan 2013 selalu terpenuhi dengan baik (antara 100% sampai dengan 200%). Rendahnya

47

capaian untuk semester I tahun 2014 karena kegiatan yang menghasilkan pencapaian IKU belum dilaksanakan. 3. BUMD yang Kinerjanya Memperoleh Minimal Predikat Baik Capaian target dari IKU ini dari tahun 2010 sampai dengan 2012 selalu terpenuhi dengan baik (antara 101,33% sampai dengan 127,25%). Pada tahun 2013 terjadi penurunan yang cukup signifikan atas capaian target ini yaitu menjadi sebesar 82,58%. Hal ini yang melandasi dilakukannya penyesuaian target di tahun 2014 dari 70% menjadi 55%. Rendahnya capaian untuk semester I tahun 2014 karena kegiatan yang menghasilkan pencapaian IKU dilaksanakan pada triwulan III tahun 2014. 4. BUMD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP Capaian target dari IKU ini dari tahun 2010 sampai dengan 2013 selalu terpenuhi dengan baik (antara 120% sampai dengan 226,94%). Rendahnya capaian untuk semester I tahun 2014 karena kegiatan yang menghasilkan pencapaian IKU dilaksanakan pada triwulan III tahun 2014. Tidak terdapat hambatan yang berarti untuk memenuhi target IKU selama periode Renstra 2010 – 2014. Selain mempertimbangkan capaian target IKU diatas, penetapan target tahun 2015-2019 juga ditetapkan berdasarkan: 1. Capaian implementasi SPIP pada Korporasi Nasional/Daerah (BUMN/BUMD) serta LPP TVRI, LPP RRI dan Kementerian BUMN. 2. Capaian BUMN/Anak perusahaan yang Skor GCG nya minimal Baik. 3. Capaian kinerja BUMN yang mendapatkan predikat baik (A) tahun 2014 adalah 50% dari BUMN dan anak perusahaan yang dilayani. Persentase sebesar 50% tersebut dijadikan sebagai base line untuk capaian tahun 2015, dan diproyeksikan persentase capaian kinerja BUMN dan Anak Perusahaan minimal A (sehat) sebesar 60% dari BUMN yang terdaftar pada tahun 2019. 4. Capaian ROA BUMD minimal 5% (diperkirakan terdapat 1200 BUMD pada tahun 2019). 5. Capaian proporsi dana masyarakat terhadap total pengeluaran dana pada BLUD minimal 50%. Pemberian predikat minimal A (sehat) berdasarkan pada SK Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002, Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara dengan kriteria sebagai berikut:

48

(1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :

a. SEHAT, yang terdiri dari :   

AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95 AA apabila 80
b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :   

BBB apabila 50
c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :   

CCC apabila 20
(2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja

Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian : a. Aspek Keuangan. b. Aspek Operasional. c. Aspek Administrasi. Untuk mendukung tercapainya rekomendasi strategis dalam kurun waktu lima tahun ke depan, diperlukan adanya pedoman pengawasan yang akan disusun oleh setiap Direktorat Pengawasan di lingkungan Kedeputian Bidang Akuntan Negara. B. KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. BPKP dalam menyusun kerangka pendanaan memerhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana pendanaan BPKP diperoleh dari sumber APBN, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pembiayaan hibah bantuan luar negeri (PHLN). Sesuai dengan Renstra BPKP Tahun 2015-2019, jumlah anggaran Deputi Bidang Akuntan Negara tahun 2015, dan perkiraan kebutuhan anggaran tahunan dari tahun 2016-2019 disajikan pada tabel dibawah ini. Dalam tabel tersebut, output kegiatan yang menjadi basis pengalokasian anggaran masih dibuat merata dengan pertimbangan bahwa sinyal kenaikan ruang fiskal negara masih incremental.

49

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Korporasi yang Bersih dan Efektif. Target Rekomendasi dan Anggaran (Rp juta)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Uraian Tersedianya Hasil Pengawasan

Indikator Output

2015

2016

2017

2018

2019

Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan

12

12

12

12

12

0,4100

0,4305

0,4520

0,4746

0,4984

10

10

10

10

10

1,4397

1,5117

1,5873

1,6666

1,7500

10

10

10

10

10

0,9405

0,9875

1,0369

1,0887

1,1432

20

20

20

20

20

1,3332

1,3999

1,4699

1,5433

1,6205

6

6

6

6

6

0,8666

0,9099

0,9554

1,0032

1,0534

Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah

2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (K/L dan Korporasi) Target Rekomendasi dan Anggaran (Rp juta)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Uraian

Indikator Output

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi

Rekomendasi Perbaikan SPI BUMN dilingkungan Ditwas BU Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan

5

5

5

5

5

0,6699

0,7034

0,7386

0,7755

0,8143

12

12

12

12

12

0,0550

0,0578

0,0606

0,0637

0,0669

7

7

7

7

7

0,2500

0,2625

0,2756

0,2894

0,3039

14

14

14

14

14

0,3410

0,3581

0,3760

0,3948

0,4145

Rekomendasi Perbaikan SPI BUMN dilingkungan Ditwas BU Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya Rekomendasi Perbaikan SPI BUMN dilingkungan Ditwas BU Jasa Keuangan dan Manufaktur Rekomendasi Perbaikan SPI BUMD/BLUD dilingkungan Ditwas Badan Usaha Milik Daerah

50

BAB V PENUTUP

Di samping mengacu pada visi, misi, dan tujuan, penyusunan Rentra Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2015-2019 juga mengacu pada Renstra BPKP Tahun 20152019. Selanjutnya, penyusunan Renstra BPKP Tahun 2015-2019 sangat dipengaruhi oleh RPJMN 2015-2019 yang telah melakukan restrukturisasi program dan kegiatan untuk menjamin koherensi dan sinkronisasi program-program Kementrian/Lembaga. Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015, Tanggal 2 April 2015 juga telah mengacu pada RPJMN 2015-2019 Renstra ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Deputi Bidang Akuntan Negara yang wajib dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Akuntan Negara yang juga selaras dengan tujuan BPKP dan kepentingan Pemerintah/ Presiden dalam melaksanakan pembangunan nasional. Renstra ini masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan-rumusan yang lebih operasional berupa kegiatan-kegiatan pengawasan Deputi Bidang Akuntan Negara. Untuk mampu memenuhi harapan stakeholders, seluruh jajaran Deputi Bidang Akuntan Negara perlu melangkah bersama secara harmonis untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan. Meskipun tidak mudah, namun, dengan tekad dan upaya yang kuat dari seluruh insan Deputi Bidang Akuntan Negara tentu harapan stakeholders akan terpenuhi.

51

Lampiran 1-1

MATRIKS RENSTRA DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA 2015-2019 VISI : To be the World Class National Government Internal Auditor “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Korporasi dalam Mendukung Program Pembangunan Nasional” MISI : 1 Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Korporasi yang Bersih dan Efektif 2 Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern K/L dan Korporasi yang Efektif TUJUAN : 1 Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Korporasi yang Bersih dan Efektif 2 Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern K/L dan Korporasi SASARAN STRATEGIS (BENEFIT/IMPACT) Uraian 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Korporasi (BUMN/BUMD/BUL)

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)

Indikator Benefit/Impact 1

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan (digambarkan dengan rekomendasi strategis prioritas pembangunan nasional , rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan negara pada Badan Usaha Bidang Akuntan Negara, dan cost saving)

Uraian

TARGET OUTCOME (%)

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

Indikator Outcome

2015 2016 2017 2018 2019

Uraian

Indikator Output

1.1

Perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional

1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Korporasi (Nawacita/Lintas Sektoral)

100 100 100 100 100

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan intern korporasi nasional (Nawacita/Lintas Sektoral)

1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern Korporasi Nasional (Nawacita/Lintas Sektoral)

1.2

Perbaikan pengelolaan Korporasi pada Badan Usaha Bidang Akuntan Negara

1 Persentase tindak lanjut 100 100 100 100 100 rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan Korporasi

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan intern korporasi Badan Usaha Bidang Akuntan Negara

1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern Korporasi Badan Usaha Bidang Akuntan Negara

2 Persentase Penghematan Biaya (Cost Saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit sebesar 4% pertahun

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan intern BUMN/Anak Perusahaan

1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern Kontrak Kerjasama Migas

4

4

4

4

4

Lampiran 1-2

SASARAN STRATEGIS (BENEFIT/IMPACT) Uraian 2 Meningkatnya Maturitas/Efektivitas Sistem Pengendalian Intern K/L dan Korporasi

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)

Indikator Benefit/Impact

Uraian

TARGET OUTCOME (%)

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

Indikator Outcome

2015 2016 2017 2018 2019

1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP K/L -LPP TVRI, LPP RRI dan Kementerian BUMN-

100 100 100 100 100

1 Tersedianya 1 Rekomendasi informasi perbaikan penyelenggaraan penyelenggaraan SPIP SPIP K/L K/L -LPP TVRI, LPP RRI -LPP TVRI, LPP RRI dan Kementerian dan Kementerian BUMNBUMN-

2.2.1 Terwujudnya BUMN/Anak perusahaan yang Skor GCG nya Baik

1 Persentase BUMN/Anak perusahaan yang Skor GCG Baik

65

65

70

70

75

1 Tersedianya informasi penyelenggaraan GCG BUMN dan Anak Perusahaan

1 Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan GCG pada BUMN dan Anak Perusahaan

2.2.2 Terwujudnya kinerja BUMN/Anak Perusahaan yang berpredikat minimal A (Baik) sebesar 60% pada tahun 2019 dari yang dilayani

1 Persentase BUMN/anak perusahaan yang berpredikat minimal A (baik)

50

52

54

58

60

1 Tersedianya informasi penyelenggaraan SPI/MR/KPI BUMN dan Anak Perusahaan

1 Rekomendasi Perbaikan penyelenggaraan SPI/MR/KPI pada BUMN dan Anak Perusahaan

2.2.3 Terwujudnya ROA sebesar 5% pada 5% BUMD, dengan target 60 BUMD berpredikat baik pada tahun 2019 (diperkirakan terdapat 1200 BUMD pada tahun 2019)

1 Persentase BUMD yang Kinerjanya minimal berpredikat Baik dari BUMD yag dibina

52

53

54

55

56

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan intern BUMD

1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern BUMD

2.2.4 Terwujudnya proporsi dana masyarakat sebesar 50% terhadap total pengelolaan dana pada 20% BLUD

1 Persentase BLUD yang Kinerjanya minimal berpredikat Baik dari BLUD yang dibina

58

59

60

61

62

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan intern BLUD

1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern BLUD

1

Level Maturitas SPI K/L (LPP TVRI, LPP RRI dan Kementerian BUMN) (maturitas Level 3)

2.1

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L/ ( LPP TVRI, LPP RRI dan Kementerian BUMN) Capaian Maturity Level: Tahun 2015 = 0, Tahun 2016 = 0, Tahun 2017 = 1, Tahun 2018 = 2, Tahun 2019 = 3.

2

Efektifitas SPI Korporasi (digambarkan dengan skor GCG BUMN yang baik, kinerja BUMN/anak perusahaan yang berpredikat minimal A, ROA BUMD, dan proporsi dana masyarakat terhadap total pengelolaan dana pada BLUD)

2.2

Meningkatnya Efektivitas SPI Korporasi

Uraian

Indikator Output

Lampiran 2-3

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN RENSTRA DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA 2015-2019 KODE K/L

PROG

089

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3682 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI pada Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan

SASARAN PROGRAM Tersedianya Hasil Pengawasan pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan

INDIKATOR

06

3684 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI pada Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya

Tersedianya Hasil Pengawasan pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya

06

3683 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI pada Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur

Tersedianya Hasil Pengawasan pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur

SUB JUMLAH DIREKTORAT 3

2017

2018

12

0,4100

0,4305

0,4520

0,4746

5

5

0,6699

0,7034

0,7386

0,7755

0,8142

3,7016

17 10

17 10

17 10

1,0799 1,4397

1,1339 1,5116

1,1906 1,5873

1,2501 1,6666

1,3126 1,7500

5,9671 7,9552

12

12

12

12

0,0550

0,0578

0,0606

0,0637

0,0668

0,3039

2016

2017

2018

2019

Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan

12

12

12

12

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi

5

5

5

17 10

17 10

12

Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPI Korporasi

SUB JUMLAH DIREKTORAT 2 089

2016

ALOKASI (MILYAR)

2015


2015

TOTAL ALOKASI 2015-2019 2019 (Rp. Miliar) 2,2655 0,4984

TARGET

22

22

22

22

22

1,4947

1,5694

1,6479

1,7303

1,8168

8,2591

Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur

10

10

10

10

10

0,9405

0,9875

1,0369

1,0887

1,1432

5,1968


7

7

7

7

7

0,2500

0,2625

0,2756

0,2895

0,3039

1,3815

17

17

17

17

17

1,1905

1,2500

1,3125

1,3782

1,4471

6,5783

Lampiran 2-4

KODE K/L

PROG

089

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

3682 3686 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI pada Badan Agrobisnis, Jasa Usaha Perminyakan danKonstruksi, Gas Bumi dan Perdagangan

Tersedianya Hasil Pengawasan pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Perminyakan danKonstruksi, dan Perdagangan Gas Bumi

INDIKATOR

06

TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)

ALOKASI (MILYAR)

2015

2016

2017

2018

2019

Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi

20

20

20

20


0

0

0


TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

20

1,3332

1,3999

1,4699

1,5433

1,6205

7,3668

0

0

-

-

-

-

-

-

20

20

20

20

20

1,3332

1,3999

1,4699

1,5433

1,6205

7,3668

Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah

6

6

6

6

6

0,8666

0,9099

0,9554

1,0032

1,0534

4,7885


14

14

14

14

14

0,3410

0,3581

0,3760

0,3947

0,4144

1,8842

SUB JUMLAH DIREKTORAT 5

20

20

20

20

20

1,2076

1,2680

1,3314

1,3979

1,4678

6,6727

JUMLAH

96

96

96

96

96

6,3059

6,6212

6,9523

7,2998

7,6648

34,8440

3685 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI pada Badan Usaha Milik Daerah

Tersedianya Hasil Pengawasan pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA TAHUN

Recommend Documents