BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

Nomor

: 608/D6/2016

Tanggal : 2 September 2016

RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Kata Pengantar Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Investigasi tahun 2015-2019 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan dokumen yang bersifat taktis strategis yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Investigasi untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan ruang lingkup mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan, serta target kinerja selama tahun 2015-2019. Renstra ini merupakan penyempurnaan dari Renstra yang telah disusun pada

tanggal

21

Maret

2016,

diharapkan

menjadi

pedoman

dalam

meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Investigasi. Mengingat hal tersebut, maka seluruh pimpinan dan staf Deputi Bidang Investigasi harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya, akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan

dan

dengan

memperhatikan

kebutuhan

dan

perubahan

lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra. Jakarta, 2 September 2016 Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi

Iswan Elmi NIP 19600127 198102 1 001 Deputi Bidang Investigasi

i

RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Daftar Isi Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

2

B. Capaian Kinerja Tahun 2010-2014

4

C. Potensi dan Stakeholders BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

VISI, MISI, STRATEGIS

Identifikasi

TUJUAN,

Permasalahan

DAN

14

SASARAN

A. Visi

18

B. Misi

18

C. Nilai-Nilai Auditor Investigasi

23

D. Tujuan dan Sasaran Strategis

25

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Arah Kebijakan

29

B. Strategi Pengawasan

33

C. Program dan Kegiatan

35

D. Penataan Fungsi dan Organisasi

35

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN A. Target Kinerja

42

B. Kerangka Pendanaan

47

PENUTUP

50

Deputi Bidang Investigasi

ii

RENCANA STRATEGIS 2015-2019 LAMPIRAN 1.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

2.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)


iii

BAB I PENDAHULUAN

RENCANA STATEGIS 2015-2019

A. Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi. Renstra Deputi Bidang Investigasi Tahun 2015-2019 tidak terlepas dari Renstra Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disusun dengan memperhatikan: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. 2. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. UU Nomor 30 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2001 tentang KPK. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003). 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan peraturan ini, mandat yang diemban BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh Instansi Pemerintah. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dilaksanakan atas kegiatan tertentu meliputi

kegiatan

yang

bersifat

lintas

sektoral,

kegiatan

kebendaharaan umum negara, Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dan kegiatan lain berdasarkan


2

RENCANA STATEGIS 2015-2019 penugasan dari Presiden. BPKP khususnya Deputi Bidang Investigasi melakukan pengawasan intern melalui audit dengan tujuan tertentu. 6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang BPKP. Sesuai dengan peraturan ini Deputi Bidang Investigasi

melaksanakan

pelaksanaan

pengawasan

tugas

membantu

kelancaran

Kepala

pembangunan

di

bidang

termasuk

program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga,

audit

klaim,

audit

investigatif

terhadap

kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang

Peningkatan

Kualitas

Sistem

Pengendalian

Intern

dan

Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Berdasarkan peraturan ini, Deputi Bidang Investigasi mendapat tugas untuk melakukan pengawasan berikut: a. audit

dan

evaluasi

terhadap

pembiayaan

pembangunan

nasional/daerah; b. evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem

pengendalian

kecurangan

yang

dapat

mencegah,

yang

berindikasi

mendeteksi, dan menangkal korupsi; c. audit

investigatif

terhadap

penyimpangan

merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; d. audit

dalam

rangka

penghitungan

kerugian

keuangan

negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan. 8. Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP.


3

RENCANA STATEGIS 2015-2019 9. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.

B. Capaian Kinerja Renstra Tahun 2010 – 2014 Renstra Deputi Bidang Investigasi Tahun 2010-2014 dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kinerja (Renja) yang berisi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan target program yang telah ditetapkan dan tercermin pada indikator hasil program untuk lingkup kegiatan pengawasan dan pembinaan. Kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan tidak terlepas dari mandat yang diemban oleh BPKP dan memperhatikan perspektif

akuntabilitas

keuangan

negara.

Hasil

pelaksanaan

pengawasan dan pembinaan Deputi Bidang Investigasi diarahkan untuk dapat memenuhi akuntabilitas yang menjadi perhatian para stakeholder yaitu: 1. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Kebijakan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral berupa kegiatan penanganan Hambatan Kelancaran Pembangunan (Debottlenecking). 2. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset Kebijakan

untuk

mendukung

tercapainya

akuntabilitas

kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset berupa rencana kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penghematan keuangan negara.

Kegiatan

pengawasan

yang

dilaksanakan

adalah

audit

penyesuaian harga dan audit klaim. 3. Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih


4

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Kebijakan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas ini adalah berupa rencana kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan kegiatan pemberantasan TPK. Kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

mencegah

terjadinya

TPK

meliputi: a. Sosialisasi Program Anti Korupsi. b. Sosialisasi/Bimtek/Asistensi/Implementasi Fraud Control Plan (FCP) . c. Kajian Hasil Pengawasan. Kegiatan pemberantasan korupsi meliputi: a. Audit Investigatif atas kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK). b. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. c. Pemberian Keterangan Ahli. d. Pemantauan Tindak Lanjut. e. Peer Reviu atas Laporan Penugasan Investigasi. f.

Peer Reviu terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat.

Sesuai dengan Renstra Tahun 2010-2014, Deputi Bidang Investigasi merencanakan pencapaian 1 (satu) program utama yaitu Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang akan dicapai melalui 9 indikator outcome. Outcome diukur berdasarkan manfaat hasil output dari satu atau beberapa kegiatan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai. Capaian kinerja Deputi Bidang Investigasi dari 9 (sembilan) indikator outcome adalah sebagai berikut:


5

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Tabel 1.1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2010 s.d 2014 No. 1.

Uraian Persentase pemahaman dan

Satuan

Capaian Outcome (%) 2010

2011

2012

2013

2014

%

139,03

130,93

127,73

124,87

108,13

Instans

110,00

118,18

100,00

100,00

120,00

110,00

100,00

133,33

100,00

120,00

%

122,40

106,07

119,05

110,06

100,25

%

106,31

98,15

115,25

113,86

117,06

%

150,00

86,32

133,20

43,68

42,68

%

108,90

118,85

114,56

108,52

107,95

%

137,90

241,00

93,80

102,00

92,60

kepedulian atas permasalahan korupsi 2.

IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang

i

mengimplementasikan FCP 3.

IPP/IPD/BUMN/BUMD yang

Instans i

membuat/mengoreksi kebijakan 4.

Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim dan ekskalasi

5.

Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum

6.

Hasil Audit Investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang

7.

Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar

8.

Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti


6


No. 9.

Uraian

Capaian Outcome (%)

Satuan

Persentase masukan

%

2010

2011

2012

2013

2014

142,86

142,86

107,14

142,86

0

125,27

126,93

116,01

105,09

101,08

yang direspon Presiden Rata-Rata Capaian Kinerja

Rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut: 1. Persentase

pemahaman

dan

kepedulian

atas

permasalahan

korupsi Dalam

rangka

pencapaian

tujuan

meningkatkan

pemahaman

mengenai praktek-praktek penyelenggaraan good governance, Deputi Bidang

Investigasi

telah

menetapkan

suatu

sasaran

berupa

peningkatan pemahaman publik terhadap permasalahan korupsi. Penetapan

sasaran

kepedulian

dan

tersebut,

partisipasi

diharapkan masyarakat

akan dalam

meningkatkan pemberantasan

korupsi. Tingkat pemahaman publik atas permasalahan korupsi tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tingkat pemahaman dan tingkat kepedulian peserta sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK). 2. IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP) FCP

merupakan

suatu

pengendalian

yang

dirancang

dan

diimplementasikan secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Tujuan dari sasaran ini adalah perbaikan penyelenggaraan manajemen organisasi

pemerintah

melalui

pemanfaatan

hasil

kajian

yang

dilakukan oleh BPKP.


7

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Untuk mencapai sasaran ini, diperlukan adanya kegiatan pengkajian atas system pengendalian manajemen pelaksana pembangunan guna mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan yang membuka peluang, motif, dan pembenaran terjadinya KKN. 3. IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan Sebagai implementasi dari strategi pemberantasan KKN, khususnya dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi diperlukan kajian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mengidentifikasi potensi terjadinya KKN. Deputi Bidang Investigasi berupaya memberikan masukan/usulan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang diidentifikasikan berpotensi penyebab KKN. 4. Persentase

terselesikannya

kasus

Hambatan

Kelancaran

Pembangunan (HKP), klaim, dan eskalasi Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Deputi Bidang Investigasi untuk mendukung tercapainya akuntabilitas kebendaharaan umum negara

dan

pengelolaan

aset

berupa

rencana

kegiatan

yang

dilaksanakan dalam rangka penghematan keuangan negara. Persentase terselesaikannya kasus HKP, Penyesuaian Harga dan Klaim adalah jumlah Laporan Evaluasi HKP, Laporan Audit Penyesuaian Harga, dan Laporan Audit Klaim yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan dibandingkan

dengan

Laporan

Evaluasi

HKP,

Laporan

Audit

Penyesuaian Harga, dan Laporan Audit Klaim yang diterbitkan. 5. Persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum Kebijakan Deputi Bidang Investigasi untuk mendukung tercapainya akuntabilitas ini adalah berupa rencana kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan kegiatan


8

RENCANA STATEGIS 2015-2019 pemberantasan TPK. Kegiatan pemberantasan TPK yang bertujuan untuk mendeteksi, mengungkap, dan menindaklanjuti kejadian KKN sesuai

dengan

peraturan

penegakan hukum.

perundang-undangan

dalam

upaya

Pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan

Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi) dan

Instansi Lain. Tujuan kegiatan ini

adalah mendeteksi, mengungkap, dan menindaklanjuti kejadian KKN sesuai peraturan perundang-undangan dalam upaya penegakan hukum. Persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum merupakan persentase jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif, Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Laporan Pemberian Keterangan Ahli yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dibandingkan dengan jumlah laporan yang diselesaikan. 6. Hasil

Audit

Investigatif

yang

ditindaklanjuti

oleh

Instansi

Berwenang Audit

investigatif

merupakan

kegiatan

pengungkapan

modus

terjadinya kerugian keuangan negara atas pelanggaran terhadap peraturan

yang

berlaku

untuk

ditindaklanjuti

oleh

instansi

berwenang. Hal ini merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran strategis

terciptanya

memudahkan

iklim

pengungkapan

yang kasus

mencegah yang

kecurangan

merugikan

dan

keuangan

negara, antara lain dengan penetapan indikator outcome “Hasil Audit Investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang”. Kinerja outcome ini dimaksudkan untuk mengukur rekomendasi non tindak pidana korupsi pada suatu instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.


9

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Realisasi outcome dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

dibandingkan

permasalahan/kasus

yang

dengan

jumlah

disampaikan

rekomendasi

kepada

instansi

atas yang

berwenang. 7. Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar Dalam rangka pelaksanaan fungsi Perencanaan dan Pengendalian (RENDAL) kegiatan keinvestigasian, setiap hasil audit investigasi yang dilakukan

oleh

memperoleh

Perwakilan

keseragaman

BPKP mutu

dilakukan kualitas

penelaahan

hasil

audit.

untuk

Realisasi

outcome dihitung dari jumlah laporan yang memenuhi standar dibandingkan dengan jumlah laporan yang ditelaah. 8. Reviu

terhadap

laporan

dan

pengaduan

masyarakat

ditindaklanjuti Informasi

dugaan

KKN

umumnya

disampaikan

melalui

surat

pengaduan masyarakat dan permintaan dari KPK, Aparat Penegak Hukum (APH), serta instansi lainnya. Setiap surat pengaduan atau tembusan surat pengaduan baik yang diterima secara langsung melalui Kepala BPKP atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dilakukan penelaahan untuk ditindaklanjuti. Surat pengaduan yang diterima Deputi Bidang Investigasi ditindaklanjuti untuk diteliti, diaudit, diketahui atau diteruskan kepada instansi terkait/Perwakilan BPKP. 9. Persentase masukan yang direspon Presiden Latar

belakang

dilaksanakannya

penugasan

pengawasan

atas

permintaan Presiden adalah adanya perubahan arah kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi total tata pemerintahan


10

RENCANA STATEGIS 2015-2019 menuju good governance dan clean goverment. Sehubungan dengan hal

tersebut,

Deputi

Bidang

Investigasi

merespon

tuntutan

stakeholders khususnya Presiden dengan memberi masukan atas kasus

hukum

pejabat

publik

dan

menyampaikan

hasil

pengawasannya kepada Presiden. Pada tahun 2014 Deputi Bidang Investigasi

tidak

melaksanakan

penugasan

pengawasan

atas

permintaan Presiden Selain kinerja capaian IKU, BPKP secara aktif telah melakukan inovasi dan fasilitasi dalam upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain sebagai berikut. 1. Forensik Komputer Dengan auditor

adanya

perkembangan

forensik

untuk

teknologi,

kemampuan

mengumpulkan

dan

seorang

mengevaluasi

bukti/dokumen elektronik merupakan suatu keharusan. Auditor akan menghadapi

kesulitan

yang sangat

besar

dalam

membuktikan

ada/tidaknya fraud (kecurangan) kalau hanya mengandalkan teknik pengumpulan

dan

evaluasi

bukti

secara

manual/tradisional.

Menghadapi hal tersebut, Deputi Bidang Investigasi membentuk Satuan

Tugas

(Satgas)

Forensik

Komputer

untuk

menunjang

pelaksanaan tugas-tugas keinvestigasian terutama audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Forensik komputer

adalah suatu aktifitas/kegiatan yang bertujuan

untuk: a. Pengumpulan data/fakta dari sistem komputer (harddisk, usbstick, log, memory-dump, internet, dan lain-lain) – termasuk di dalamnya data yang sudah terhapus;


11

RENCANA STATEGIS 2015-2019 b. Mendokumentasikan fakta-fakta yang ditemukan dan menjaga integritas data selama proses forensik dan hukum dengan proteksi fisik, penanganan khusus, pembuatan image, dan menggunakan algoritma HASH untuk pembuktian /verifikasi; c. Merunut kejadian (chain of events) berdasarkan waktu kejadian; d. Memvalidasi kejadian-kejadian tersebut dengan metode “sebabakibat”; e. Mendokumentasikan hasil yang diperoleh dan menyusun laporan; f.

Proses hukum (pengajuan delik, proses persidangan, saksi ahli, dan lain-lain.

Untuk menunjang kegiatan forensik komputer, pada tahun 2012 telah dibangun Laboratoriun Forensik Komputer. Pada tahun 2013 disusun Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik dan diselenggarakan Workshop Forensik Komputer di Perwakilan BPKP Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, DIY, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan penugasan Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik (PPBDE) sebanyak 4 penugasan. PPBDE adalah suatu proses untuk memperoleh dan menganalisis dokumen elektronik dalam rangka memperoleh petunjuk atau bukti digital untuk kepentingan penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana. Forensik komputer merupakan produk unggulan Deputi Bidang Investigasi. Karena itu forensik komputer terus dikembangkan dan menjadi

produk

unggulan

selain

FCP,

diantaranya

dengan

mengikutsertakan Tim Satgas Forensik Komputer pada pelatihan Computer Forensic I dan Computer Forensic II dan menawarkan kepada APH mengenai penugasan PPBDE ini.


12

RENCANA STATEGIS 2015-2019 2. Fasilitasi Pembentukan Forensik (LSPAF)

Lembaga

Sertifikasi

Profesi

Auditor

Seiring meningkatnya transaksi ekonomi dan maraknya kejahatan dalam

dunia

bisnis

dan

birokrasi

dipandang

perlu

untuk

meningkatkan keahlian auditor di bidang audit forensik. Namun, selama ini di Indonesia belum ada suatu lembaga yang memberikan sertifikasi terhadap kompetensi auditor forensik. Untuk itu, BPKP, Polri, dan Kejagung sepakat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF) melalui penandatangan bersama antara Kepala Bareskrim Polri, Jampidsus Kejagung, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi pada tanggal 27 Nopember 2008. Menindaklanjuti kesepakatan

tersebut,

pada

tanggal

15

Juli

2011

diresmikan

beroperasinya LSP-AF. Sertifikasi auditor forensik juga mendukung implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dengan bersertifikasi, auditor forensik akan lebih kompeten dalam menghitung kerugian keuangan negara dan menelusuri aset negara yang hilang. Dengan diresmikannya

LSP-AF,

kementerian/lembaga

pihak dapat

Polri,

Kejagung,

mengirimkan

dan

Inspektorat

auditornya

untuk

disertifikasi sebagai auditor forensik. Kegiatan yang dilakukan LSP-AF meliputi uji kompetensi auditor forensik,

sertifikasi

kompetensi.

Standar

kompetensi,

dan

akreditasi

kompetensi

bagi

auditor

tempat

forensik

uji juga

didasarkan pada Keputusan Menakertrans Nomor 46/Men/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang auditor forensik.


13


LSP-AF mempunyai visi dan misi sebagai berikut: Visi •Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Audit Forensik yang menjunjung tinggi profesionalisme

Misi •Membantu Auditor untuk memberikan informasi tentang kecurangan yang terjadi kepada Pimpinan Instansi/Direksi Perusahaan •Memberikan jaminan profesional dalam membantu peradilan memutuskan perkara dengan tepat dan berkeadilan melalui ahli audit forensik yang bersertifikat •Meningkatkan keandalan hasil pekerjaan dan kompetensi profesi auditor melalui ketaatan standar kinerja.

C. Potensi dan Identifikasi Permasalahan Stakeholders 1. Potensi Potensi yang dimiliki Deputi Bidang Investigasi antara lain: 1) SDM yang mempunyai kompetensi yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang investigasi, berpengalaman, berintegritas, dan inovatif. Deputi Bidang Investigasi selalu meningkatkan

kompetensi

pengetahuan

dan

SDM

pemahaman

dengan terhadap

meningkatkan penugasan

keinvestigasian sehingga dapat mengurangi risiko yang timbul dari penugasan.


14

RENCANA STATEGIS 2015-2019 2) Mempunyai produk unggulan Fraud Control Plan (FCP) dan forensik komputer yang dibutuhkan oleh stakeholders. 3) Mempunyai sistem informasi hasil pengawasan yang baik yang dapat memberikan informasi hasil pengawasan secara lengkap, cepat, dan akurat. Dengan seluruh potensi yang dimiliki, Deputi Bidang Investigasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik (Aparat Penegak Hukum/APH, auditan, akademisi, dan LSM) serta berperan aktif dalam mendukung pemberantasan TPK dan mewujudkan Good Governance. 2. Permasalahan Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan, Deputi Bidang Investigasi menemui kendala diantaranya: 1) Adanya resistensi dan keengganan dari Instansi Pemerintah maupun BUMN/BUMD dalam bekerjasama dengan BPKP untuk menerapkan Fraud Control Plan (FCP). 2) Adanya resistensi dan keengganan dari pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah

untuk

membantu

BPKP

dalam

proses

pengkajian peraturan perundangan. 3) Keterbatasan kewenangan BPKP untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana korupsi. 4) Sulitnya perolehan bukti-bukti terkait dengan perbuatan Tindak Pidana Korupsi (TPK), sehingga pelaksanaan audit investigatif memerlukan waktu yang lama. 5) Permintaan data yang tidak segera dipenuhi oleh Aparat Penegak Hukum (APH). 6) Tidak tercapai kesepakatan diantara pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah.


15

RENCANA STATEGIS 2015-2019 3. Peluang Peluang bagi Deputi Bidang Investigasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya: 1) Terbitnya

Peraturan

Presiden

Nomor

192

Tahun

2014

memberikan peluang besar bagi Deputi Bidang Investigasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. 2) Dukungan

dari

pimpinan

tertinggi

pemerintahan

dalam

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Setiap tahun

pemerintah

pencegahan dan

mengeluarkan

pemberantasan

peraturan

mengenai

korupsi, seperti Instruksi

Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. 3) Adanya ekspektasi dari stakeholder agar BPKP meningkatkan upaya-upaya

pemberantasan

korupsi,

tingginya

komitmen

pemerintah untuk mendorong pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), serta adanya Surat Edaran bersama antara Bappenas dan Departemen Keuangan dan surat

Dirjen

Anggaran,

dan

surat Dirjen

Anggaran

yang

mengatur tentang penyesuaian harga, merupakan peluang bagi Deputi

Investigasi

dalam

melaksanakan

pengawasan

dan

pembinaan.


16

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS


A. Visi BPKP sebagai pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem pengawasan nasional dalam memberantas KKN dan mendorong terwujudnya good governance baik dalam sektor pemerintahan maupun sektor publik. Deputi Bidang Investigasi sebagai bagian integral dari BPKP,

harus

ikut

mereposisi

dan

meredefinisi

perannya

untuk

mendukung visi BPKP demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Investigasi telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi: Pusat Keunggulan Solusi Kecurangan

B. Misi Visi

yang

telah

ditetapkan

merupakan

kesepakatan

yang

harus

dilaksanakan oleh seluruh jajaran Deputi Bidang Investigasi. Untuk mencapai visi tersebut Deputi Bidang Investigasi menetapkan misi sebagai berikut:


18


Misi 1 Mendukung peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemberantasan korupsi

Misi 2 Memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat kelancaran pembangunan

Misi 3 Memberikan

solusi

atas

permasalahan

yang

dihadapi

manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik

Misi 4 Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

sistem

pengendalian intern melalui upaya pencegahan korupsi dengan melaksanakan Fraud Control Plan (FCP) 1. Misi Pertama dan Penjelasannya Misi pertama yaitu “Mendukung peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemberantasan korupsi”.


19

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Misi ini dilatarbelakangi permasalahan korupsi yang sangat kompleks dengan operandi yang semakin canggih dan beragam, sudah mewabah ke semua lapisan penyelenggara negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan birokrasi. Korupsi bukan hanya sekadar merugikan keuangan negara namun juga telah merusak sistem hukum serta melemahkan mental manusia Indonesia dan sendi-sendi sosial budaya masyarakat, karena itu korupsi merupakan persoalan mendesak yang harus diatasi. Banyaknya pemberantasan korupsi ternyata juga tidak menjadikan masyarakat semakin takut melakukan tindakan korupsi. Korupsi mungkin tidak dapat

diberantas secara

menyeluruh, namun setidaknya korupsi itu bisa ditekan agar di masa mendatang tidak semakin membudaya dan semakin merusak moral para pejabat negara. BPKP

khususnya

Deputi

Bidang

Investigasi

membantu

upaya

pemerintah dalam mengungkap kejadian korupsi karena itu terus melakukan upaya pemberantasan korupsi secara efisien dan efektif. Efisien karena jumlah anggaran yang terbatas. Sedangkan ukuran efektif dari pemberantasan korupsi adalah jumlah kasus yang sudah disidangkan semakin meningkat dan diprioritaskan pada kualitas penanganan perkara. Pengawasan yang dilakukan Deputi Bidang Investigasi diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara negara. 2. Misi Kedua dan Penjelasannya Misi kedua yaitu “Memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat kelancaran pembangunan”. Misi ini dilatarbelakangi pelaksanaan pembangunan sering terkendala dan tidak mencapai hasil dan manfaat seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah


20

RENCANA STATEGIS 2015-2019 dan korporasi yang mengakibatkan adanya hambatan pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada lambatnya pencapaian tujuan nasional. Sejalan dengan fungsi BPKP melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan

pembangunan melakukan

yang

termasuk

mediasi

dapat

program

dan

menghambat

lintas

memberikan

sektoral,

solusi

kelancaran maka

kepada

BPKP

instansi

pemerintah dan korporasi untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, dalam rangka membantu memperlancar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, BPKP melakukan audit penyesuaian harga dan audit klaim. Proses pengajuan penyesuaian harga dan klaim yang dilakukan oleh kontraktor dan

satuan kerja, sering

dilakukan dengan tidak cermat sehingga dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Hal ini terjadai karena belum jelasnya aturan yang berkaitan dengan penyesuaian harga dan klaim. Oleh karena itu dalam rangka menentukan penyesuaian harga dan klaim yang wajar, BPKP melalukan audit penyesuaian harga dan klaim. 3. Misi Ketiga dan Penjelasannya Misi ketiga yaitu “Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik”. Misi

ini

dilatarbelakangi

bahwa

masyarakat

menginginkan

pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Implementasi tata

kepemerintahan

yang

baik

merupakan

salah

satu

upaya

menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagai


21

RENCANA STATEGIS 2015-2019 upaya pencegahan KKN. Deputi Bidang Investigasi melaksanakan pengawasan yang diminta oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi baik dan bebas KKN. 4. Misi Keempat dan Penjelasannya Misi keempat yaitu “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern melalui upaya pencegahan korupsi dengan melaksanakan Fraud Control Plan (FCP)”. Misi ini dilatarbelakangi adanya perubahan paradigma yang lebih mengedepankan pencegahan korupsi dengan membangun suatu sistem yang mampu mencegah atau memudahkan pendeteksian adanya kecurangan/penyimpangan, mendorong Badan Pengawasan Keuangan Investigasi

dan

Pembangunan

untuk

terus

(BPKP)

khususnya

meningkatkan

Deputi

efektifitas

Bidang

pencegahan

korupsi. Pencegahan korupsi meliputi dua langkah fundamental, pertama adalah penciptaan dan pemeliharaan kejujuran dan integritas, dan yang kedua adalah pengkajian risiko korupsi serta membangun sikap yang

konkrit

guna

meminimalkan

risiko

serta

menghilangkan

kesempatan terjadinya korupsi. Organisasi dapat menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya korupsi melalui langkah berikut: a. Mengidentifikasi sumber serta mengukur risiko korupsi. b. Mengimplementasikan

pengendalian

pencegahan

dan

pendeteksian. c. Menciptakan

pemantauan

secara

luas

melalui

peran

serta

pegawai, pelanggan dan masyarakat.


22

RENCANA STATEGIS 2015-2019 d. Memfungsikan pengecekan independen, termasuk fungsi audit dan standar investigasi. Hal-hal yang diperlukan untuk mencegah korupsi seperti tersebut di atas dikenal dengan Program Anti Korupsi atau Fraud Control Plan (FCP). Pengendalian tersebut dirancang secara spesifik, teratur, dan terukur oleh suatu organisasi, untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pendeteksian, jumlah, serta frekuensi kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan yang ditandai dengan eksistensi dan implementasi beberapa atribut dalam kerangka upaya mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

C. Nilai-Nilai Auditor Investigasi Adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh auditor investigasi dalam mewujudkan

visi

Deputi

Bidang

Investigasi.

Nilai-nilai

tersebut

memberikan batasan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh dan membentuk perilaku yang diharapkan dalam perjalanan mewujudkan visi yang telah ditetapkan.


23


NILAI-NILAI AUDITOR INVESTIGASI

D

•Dedikasi •adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi dapat diartikan juga sebagai pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Dedikasi sangat mendukung tercapainya visi Deputi Bidang Investigasi

B

•Berani •Dalam melaksanakan tugasnya, auditor investigatif mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk mempertahankan dan memperjuangkan yang benar dalam pemberantasan korupsi walaupun menghadapi bahaya atau kesulitan

I

•Integritas •Integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Integritas berhubungan dengan dedikasi atau pengerahan segala daya dan upaya untuk mencapai satu tujuan. Integritas menjaga seseorang supaya tidak keluar dari jalurnya dalam mencapai sesuatu. Integritas mengharuskan semua auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit


24


D. Tujuan dan Sasaran Strategis Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Deputi Bidang Investigasi. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Deputi Bidang Investigasi dan perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Investigasi. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Investigasi menetapkan tujuan sebagai berikut: 1. Peningkatan efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian. 2. Peningkatan efektifitas hasil pengawasan dalam mengatasi hambatan kelancaran pembangunan. 3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan korporasi dalam upaya pencegahan korupsi. Terkait dengan tujuan tersebut, Deputi Bidang Investigasi menetapkan indikator tujuan sebegai berikut: 1a.

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

1b.

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH,

Kementerian/Lembaga,

Pemerintah

Daerah,

dan

Korporasi 1c.

Jumlah hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa

1d.

Jumlah

hasil

audit

klaim

yang

dimanfaatkan

oleh

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi 2.

Jumlah penyelesaian kasus hambatan kelancaran pembangunan

3.

Persentase

Kementerian/Lembaga,

Pemerintah

Daerah,

dan

Korporasi yang mengimplementasikan FCP


25

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan yang mencerminkan berfungsinya hasil (outcome) dari semua program yang telah ditetapkan, serta menjadi indikator untuk menilai keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Terkait dengan tujuan tersebut, Deputi Bidang Investigasi menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai pada tahun 2019: 1. Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian Sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugastugas organisasi. Hasil pengawasan keinvestigasian diharapkan dapat membantu Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengungkap dan menindak kejadian korupsi. Hasil pengawasan keinvestigasian juga harus dapat dijadikan masukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan,

antara

lain

untuk

menghentikan

atau

meniadakan

kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan

ketidaktertiban;

penyimpangan,

mencegah

penyelewengan,

terulangnya

kembali

pemborosan,

kesalahan,

hambatan,

dan

ketidaktertiban tersebut; mencari cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugastugas organisasi. Pengawasan akan bermakna manakala diikuti langkah-langkah tindak lanjut yang nyata dan tepat. 2. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional Pengawasan

bertujuan

mendukung

kelancaran

dan

ketepatan

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, karena itu hasil pengawasan harus dapat digunakan oleh Pimpinan Obyek Penugasan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan yang


26

RENCANA STATEGIS 2015-2019 menyangkut pengamanan dan pencegahan terhadap kebocoran pembayaran yang menjadi beban keuangan negara. 3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam upaya pencegahan korupsi Masalah pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilaksanakan dengan pendekatan bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif. Tanpa langkah preventif pemberantasan korupsi hanya

akan

berhasil

mengatasi

gejalanya

saja

dan

bukan

menghancurkan akar penyebab dan sumber penyakit korupsi. Salah satu upaya pencegahan korupsi adalah dengan menciptakan tata kelola pemerintah dan korporasi yang baik, karena itu hasil pengawasan

Deputi

Bidang

Investigasi

diharapkan

dapat

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi.


27

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


A. Arah Kebijakan Tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini diantaranya adalah kualitas tata kelola pemerintahan yang belum memberikan kontribusi yang

optimal

untuk

mendukung

keberhasilan

pembangunan

dan

pemberantasan korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan sembilan agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2015-2019. BPKP khususnya Deputi Bidang Investigasi turut mendukung agenda prioritas pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menurut pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember

2014

tentang

BPKP,

Deputi

Bidang

Investigasi

menyelenggarakan fungsi: 1. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi; 2. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi; 3. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi, dan nepotisme; 4. pengkoordinasian

penyelenggaraan

pengawasan

intern

terhadap

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral; 5. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat

kepentingan

Pemerintah

Pusat

keuangan

dan/atau

atau

Pemerintah

kepentingan daerah,

lain

serta

dari upaya

pencegahan korupsi;


29

RENCANA STATEGIS 2015-2019 6. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badanbadan lainnya; 7. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan keinvestigasian; dan 8. pelaksanaan

kegiatan

pengawasan

berdasarkan

penugasan

pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundangundangan. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, BPKP mengarahkan pengawasan pada empat fokus pengawasan, yaitu: 1. Pengawalan Pembangunan Nasional Untuk mencapai tujuan program pembangunan prioritas nasional, pemerintah

memfokuskan

pembangunan program

yaitu

pada

program

pendukung

untuk

tiga

wajib,

kelompok program

mengatasi

besar

bidang

percepatan,

permasalahan

dan

dimensi

pembangunan manusia dan permasalahan dimensi pembangunan sektor

unggulan.

Terkait

dengan

hal

ini

BPKP

melaksanakan

pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian sasaran program bersifat program lintas bidang RPJMN. 2. Peningkatan Ruang Fiskal Dalam

rangka

mendukung

pembangunan

dan

mewujudkan

kemandirian ekonomi, tugas BPKP diarahkan pada pengawasan untuk peningkatan penerimaan negara dan penerimaan daerah untuk menambah ruang fiskal yang cukup serta efisiensi dan kekonomisan pengeluaran pembangunan untuk mendanai dan mengoptimalkan


30

RENCANA STATEGIS 2015-2019 anggaran

pembangunan

nasional.

Ruang

fiskal

merupakan

ketersediaan ruang dalam anggaran yang memungkinkan Pemerintah menyediakan

dana

untuk

tujuan

tertentu

tanpa

menciptakan

permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan Pemerintah atau stabilisasi ekonomi negara. 3. Pengamanan Keuangan Negara/Daerah BPKP dapat berperan dalam membangun sistem pengendalian yang dapat

mencegah,

pelaksanaan

mendeteksi

pengawasan

dan

menangkal

keinvestigasian

korupsi,

untuk

melalui

mengamankan

keuangan negara/daerah secara efektif. 4. Peningkatan Tata Kelola (Governance System) Selain mengawasi pembangunan, kebijakan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk membangun kapasitas pengawasan demi terciptanya tata kelola publik atau governance yang memadai untuk meyakinkan bahwa pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, terkait dengan persoalan yang

harus

diselesaikan

atau

program

prioritas,

serta

untuk

mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Investigasi menetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian” Deputi Bidang Investigasi menetapkan kebijakan: a. Memberikan

rekomendasi

strategis

kepada

Kementerian/

Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi terkait kebijakan yang harus diambil

yang menyangkut pemecahan

masalah

program prioritas pemerintah. Pemberian rekomendasi akan dilakukan dengan cara:


31

RENCANA STATEGIS 2015-2019 1) Melakukan kajian empiris data audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang meliputi penyebab, sebaran, nilai, dan dampak korupsi. 2) Memberikan informasi hasil pengawasan yang nilai kerugian keuangannya material dan signifikan. 3) Merespon isu-isu yang menjadi perhatian Presiden/Pimpinan. b. Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pengawasan untuk mengungkap dan menindak kejadian korupsi. c. Melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait hasil penanganan pengaduan. d. Mengikutsertakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam menangani pengaduan/temuan hasil audit rutin secara proporsional. Dalam rangka meningkatkan peran APIP, akan

dilakukan

peningkatan

kompetensi

APIP

tentang

keinvestigasian. 2. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan

nasional”

Deputi

Bidang

Investigasi

mengambil kebijakan membantu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi dengan memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan pemerintah 3. Untuk

mencapai

sasaran

“Meningkatnya

kualitas

tata

kelola

pemerintah dan korporasi dalam upaya pencegah korupsi Deputi Bidang Investigasi menetapkan arah kebijakan sebagai berikut: a. Meningkatkan

pemahaman,

kepedulian

dan

partisipasi

masyarakat terhadap permasalahan korupsi. Deputi Bidang Investigasi mendorong dan melibatkan peran masyarakat

dalam

meningkatkan penyelenggaran

upaya

pencegahan

pemahaman

dan

negara

melalui


kepedulian strategi

korupsi

dengan

masyarakat

dan

sosialisasi

dan

32

RENCANA STATEGIS 2015-2019 pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi penyelenggara negara. b. Membantu Korporasi

Kementerian/Lembaga, dalam

mewujudkan

Pemerintah

tata

kelola

Daerah,

dan

pemerintah

dan

korporasi yang baik. Deputi

Bidang

Investigasi

melaksanakan

pengawasan

yang

diminta oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi baik dan bebas KKN. c. Meningkatkan kemampuan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Deputi

Bidang

Investigasi

memberikan

pemahaman

dan

pengetahuan atas fraud melalui pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada kemampuan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi agar dapat mengidentifikasi tanda-tanda fraud, menemukan, dan mengungkap penyimpangan yang mengarah pada terjadinya fraud.

B. Strategi Pengawasan Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, strategi pengawasan yang akan dilaksanakan Deputi Bidang Investigasi dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1. Pengawasan intern dalam rangka memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang harus diambil yang menyangkut pemecahan masalah program prioritas pemerintah keyakinan yang memadai bahwa keuangan

negara

benar-benar

digunakan

dengan

efisien

dan

transparan.


33

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Pengawasan intern ini dilaksanakan dengan memprioritaskan hal-hal berikut: a. Permasalahan

kegiatan

kebendaharaan

umum

negara

yang

bernilai strategis, material, dan signifikan. b. Current issues yaitu program yang mendapat perhatian publik dan mendapat isu terkini. c. Risiko yang melekat atas kewenangan Bendahara Umum Negara (BUN) yang berdampak besar terhadap pengelolaan keuangan negara. 2. Pengawasan intern yang dilaksanakan dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan

yang

baik

dan

bersih

serta

upaya

pencegahan

terjadinya penyimpangan dan kecurangan dalam pemerintahan dan korporasi meliputi: a. Pengawasan intern untuk memenuhi permintaan para stakeholder BPKP baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. b. Pengawasan

intern

atas

kegiatan

dalam

tata

pengelolaan

korporasi negara. c. Pengawasan intern yang bersifat investigatif atas kegiatankegiatan

tertentu

dan

upaya-upaya

untuk

menciptakan

pencegahan terjadinya tindak kecurangan. 3. Pengawasan lintas sektoral yang difokuskan pada: a. Program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini. b. Program/kegiatan prioritas pembangunan nasional. c. Program/kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan

program/kegiatan

pemerintah

(debottlenecking),

dengan melakukan mediasi dalam rangka membantu penyelesaian permasalahan pembangunan.


34

RENCANA STATEGIS 2015-2019 d. Program/kegiatan yang dominan secara kuantitatif (besarnya anggaran)

dan

kualitatif

(luas

cakupan

kegiatan/dampak

kegiatan). 4. Meningkatkan kompetensi SDM dan pengembangan pengawasan intern dengan menggunakan teknologi informasi.

C. Program dan Kegiatan Program Deputi Bidang Investigasi adalah Program pengawasan intern akuntabilitas

keuangan

negara

dan

pembangunan

nasional

serta

pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Pencapaian program ini dilakukan melalui kegiatan berikut: 1. Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan

Penyelenggaraan

SPIP

terkait

Investigasi

pada

Kementerian/Lembaga. 2. Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait Investigasi pada BUMN/D. 3. Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan

Penyelenggaraan

SPIP

terkait

Hambatan

Kelancaran

Pembangunan.

D. Penataan Fungsi dan Struktur Organisasi Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Thun 2014 tentang BPKP dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan


35

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,

Deputi

Bidang

Investigasi

perlu

menata

ulang

struktur

organisasi. Struktur organisasi tersebut diarahkan untuk memenuhi salah satu tugas yang dibebankan kepada BPKP melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 yaitu melakukan audit investigatif terhadap

penyimpangan

yang

berindikasi

merugikan

keuangan

negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif. Agar

bisa

memberikan

dampak

pencegahan

yang

efektif,

audit

investigatif yang dilakukan oleh BPKP harus mampu mengungkapkan secara mendalam atas permasalahan yang diaudit serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Selain prosedur dan teknik

audit

pelaksanaan

yang audit

dilaksanakan, investigatif

dukungan

sangat

informasi

mempengaruhi

terhadap

keberhasilan

proses pembuktian. Informasi tersebut dapat bersumber dari database hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Kedeputian Investigasi, database dari instansi lain, maupun hasil pengolahan media digital yang terkait dengan penyimpangan yang dilakukan audit investigatif. Berdasarkan

Surat

Keputusan

Kepala

BPKP

Nomor

KEP-06.00.00-

080/K/2001 tanggal 20 Pebruari 2001, struktur organisasi Deputi Bidang Investigasi terdiri dari tiga Direktorat, yaitu: 1. Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah mempunyai tiga Sub Direktorat. 2. Direktoran

Investigasi

BUMN dan

BUMD

mempunyai

dua

Sub

Direktorat. 3. Direktorat

Investigasi

Hambatan

Kelancaran

Pembangunan

mempunyai dua Sub Direktorat. Untuk urusan Tata Usaha, Deputi Bidang Investigasi memperoleh staf perbantuan dari Sekretariat Utama. Dukungan informasi terhadap peleksanaan audit dilaksanakan oleh tiga Direktorat tersebut, belum ada


36

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Direktorat yang khusus menangani dukungan informasi. Dalam rangka meningkatkan investigatif

dukungan

tersebut,

informasi

diperlukan

terhadap

unit

kerja

pelaksanaan khusus

audit

berupa

Unit

Perencanaan dan Evaluasi Keinvestigasian, Unit Digital Forensics, dan Unit Pengembangan Informasi Keinvestigasian. Fungsi utama dan rencana kegiatan masing-masing unit tersebut adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan dan Evaluasi Keinvestigasian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi utama menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan, penyusunan rencana kerja, dan menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan. b. Penyusunan rencana kerja tahunan. c. Evaluasi hasil penugasan keinvestigasian. d. Penyusunan laporan berkala. e. Penyusunan laporan sesuai permintaan pimpinan. 2. Digital Forensics Tugas

pokok

sub

unit

Forensik

Komputer

adalah

melakukan

pengumpulan dan analisis bukti dokumen elektronik dari media digital

yang

diperoleh

tim

audit

atau

disita

oleh

Penyidik,

berdasarkan permintaan yang diajukan oleh tim audit atau Penyidik. Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan meliputi: a. Pelatihan Computer Forensics 1 dan Computer Forensics 2. b. Workshop Audit e-Tender dan Pengenalan Forensik Komputer. Pemahaman mengenai teknis audit terhadap pelaksanaan lelang yang diselenggarakan secara elektronik wajib dimiliki oleh seluruh auditor BPKP, khususnya auditor investigasi. Hal tersebut


37

RENCANA STATEGIS 2015-2019 disebabkan hampir seluruh proses lelang untuk pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dan BUMN/D telah dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Selanjutnya untuk pengembangan hasil audit terhadap pelaksanaan e-tender, biasanya diperlukan pembuktian dengan menggunakan bukti dokumen elektronik. Untuk itu perlu dilaksanakan Workshop Audit e-Tender dan Pengenalan Forensik Komputer

di

kantor

workshop

adalah

Perwakilan

memberikan

BPKP.

Tujuan

pemahaman

pelaksanaan

kepada

auditor

(terutama Bidang Investigasi) mengenai teknik audit terhadap pelaksanaan

tender

secara

elektronik

serta

memberikan

pengetahuan dasar teknik forensik komputer untuk memperoleh bukti elektronik yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. c. Workshop Digital Media Acquisition and Triage. Permintaan penugasan pengumpulan dan evaluasi bukti dokumen elektronik oleh instansi penyidik sudah mulai berkembang. Pada awalnya permintaan hanya datang dari Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri, namun pada tahun 2014 instansi penyidik dari daerah sudah mulai menyampaikan permintaan serupa. Tahuntahun instansi

berikutnya penyidik

mengantisipasi

diperkirakan di

hal

daerah tersebut,

permintaan

akan

penugasan

terus meningkat.

dengan

keterbatasan

dari Untuk

jumlah

personel teknis Satgas, diperlukan personel di Perwakilan BPKP yang memiliki kemampuan dasar untuk melakukan akuisisi data elektronik yang selanjutnya akan dianalisis di Laboratorium Forensik Komputer Deputi Bidang Investigasi. Dengan demikian permintaan dari instansi penyidik di daerah tetap akan dapat dilayani secara optimal.


38

RENCANA STATEGIS 2015-2019 d. Sosialisasi Computer Forensics Dalam rangka pengembangan forensik komputer perlu dilakukan sosialisasi ke penyidik dan non penyidik (Inspektorat/SPI Instansi Pemerintah,

BUMN,

dan

BUMD)

untuk

mengenalkan

fungsi

forensik komputer dalam pelaksanaan audit. e. Penyempurnaan SOP 3. Pengembangan Informasi Keinvestigasian Tugas pokok sub unit Pengolahan Informasi dan Data Keinvestigasian adalah: a. Mengelola file-file hasil penugasan investigatif (Audit Investigatif, Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Fraud Control Plan (FCP), Audit Klaim, Audit Penyesuaian Harga, Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Sosialisasi Program

Anti

dilaksanakan

Korupsi, oleh

Pemberian

Kedeputian

Keterangan

Investigasi

Ahli)

(termasuk

yang Bidang

Investigasi di Perwakilan BPKP). b. Mengolah informasi hasil penugasan Kedeputian lain di BPKP yang berpotensi ditindaklanjuti dengan penugasan investigatif. c. Menyusun & mengolah database pengaduan masyarakat serta informasi terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara dari media massa. d. Menjalin kerjasama dengan instansi lain pengelola database yang relevan dengan permasalahan yang sedang diaudit investigatif, agar diberikan akses terhadap database tersebut. Kerjasama tersebut selanjutnya diusulkan sebagai materi MOU antara BPKP dengan instansi pemilik database. e. Memberikan

informasi

sesuai

permintaan

dari

Direktorat

Investigasi lain untuk keperluan penugasan keinvestigasian.


39

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: a. Pelatihan untuk personel pengelola informasi keinvestigasian. b. Penyusunan SOP pengelolaan informasi keinvestigasian. c. Sosialisasi kegiatan pengelolaan informasi keinvestigasian kepada unit kerja di lingkungan BPKP. d. Pengadaan peralatan pengelola database


40

BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN


A. Target Kinerja Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2015-2019, Deputi Bidang Investigasi akan melaksanakan program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan sasaran program sebagai berikut: 1. Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian. 2. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional. 3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan korporasi dalam upaya pencegahan korupsi. Setiap program dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Selain kinerja sasaran

program

(outcome),

kinerja

yang

perlu

diukur

untuk

memudahkan pengelolaannya adalah kinerja tujuan, kinerja sasaran strategis (impact), dan kinerja sasaran kegiatan (output). Target indikator kinerja Deputi Bidang Investigasi adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis No.

Sasaran Strategis Uraian

1.

Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian



Target

Target

2015

2019

60%

75%

42


Indikator Kinerja Sasaran Strategis No.

Sasaran Strategis

Target

Target

2015

2019

20%

30%

40

41

Jumlah hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi

15

15

35

36

10%

15%

Uraian Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi Jumlah hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa

2.

Meningkatnya penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan nasional


3.

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan korporasi

Persentase Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi yang mengimplementasikan FCP


43

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Tabel 4.2 Target Kinerja Sasaran Program (Outcome)

No.

1.

2.

Sasaran Program

Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian

Meningkatnya penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan nasional


Indikator Kinerja Sasaran Program Target Target Uraian 2015 2019


60%

75%

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi Jumlah hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa

20%

30%

40

41

Jumlah hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi

15

15


35

36

44


No.

3.

Indikator Kinerja Sasaran Program Target Target Uraian 2015 2019

Sasaran Program


Persentase Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi yang mengimplementasikan FCP

10%

15%

Indikator kinerja outcome tersebut di atas akan dicapai melalui kegiatankegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

Deputi

Bidang

Investigasi

dan

Perwakilan BPKP. Indikator kinerja kegiatan (output) Deputi Bidang Investigasi sebagai berikut: Tabel 4.3 Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) No. 1.

Sasaran Kegiatan Laporan Hasil Pengawasan terkait Investigasi pada Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah


Uraian Jumlah laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Jumlah laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (PEBDE) Jumlah laporan pemberian keterangan ahli

Target

Target

2015

2019

10

8

8

6

24

26

45

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Indikator Kinerja Kegiatan (Output) No.

2.

3.

Sasaran Kegiatan

Uraian

Laporan Hasil Pengawasan pada Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD

Jumlah laporan hasil audit investigatif Jumlah laporan FCP Jumlah laporan pemantauan/ monitoring/QA Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis Jumlah laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara

Laporan Hasil Pengawasan pada Direktorat Hambatan

Jumlah laporan pemberian keterangan ahli Jumlah laporan hasil audit investigatif Jumlah laporan FCP Jumlah laporan pemantauan/ monitoring/QA Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis Jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga Jumlah laporan hasil


Target

Target

2015

2019

2

2

2 113

2 109

-

1

8

5

24

20

4

4

2 45

2 54

-

1

4

4

3

3

46

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Indikator Kinerja Kegiatan (Output) No.

Sasaran Kegiatan Kelancaran Pembangunan

Uraian

Target

Target

2015

2019

5

4

1

1

65

51

-

1

audit klaim Jumlah laporan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan Jumlah laporan kajian pengawasan Jumlah laporan pemantauan/ monitoring/QA Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis

B. Kerangka Pendanaan Dalam rangka mencapai sasaran

strategis 2015-2019, dibutuhkan

pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan Deputi Bidang Investigasi untuk tahun 20152019 adalah sebagai berikut: Tabel 4.4 Kebutuhan Pendanaan (dalam Rp miliar) No.

1

Program

Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan


Kegiatan

Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas

Total Alokasi Tahun 20152019 15,8061

47

RENCANA STATEGIS 2015-2019 No.

Program

Kegiatan

pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait Investigasi pada Kementerian/ Lembaga Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait Investigasi pada BUMN/D Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan

Jumlah

Total Alokasi Tahun 20152019

8,5769

8,8896

33,2726

Rincian kinerja masing-masing program dan kegiatan disajikan pada lampiran Renstra ini. Deputi Bidang Investigasi

48


BAB V PENUTUP


49

RENCANA STATEGIS 2015-2019 Rencana

Strategis

(Renstra)

pada

dasarnya

merupakan

dokumen

perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi. Renstra Deputi Bidang Investigasi Tahun 2015-2019 tidak terlepas dari Renstra Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Renstra ini merupakan komitmen bersama yang wajib ditegakkan dan dilaksanakan agar visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Deputi Bidang Investigasi Tahun 20152019 tidak bersifat kaku dan senantiasa memperhatikan perubahanperubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Renstra sehingga tujuan dapat tercapai. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Deputi Bidang Investigasi setiap tahunnya. Renja memuat rumusan-rumusan yang lebih operasional dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan pengawasan baik yang mendorong pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) dan meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya Renja akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan progran dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Deputi Bidang Investigasi.


50

Lampiran 1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) Program/ Kegiatan

Sasaran Program

Indikator

Target 2015

2016 2017 2018 2019

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan SPIP Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian


60%

60%

65%

70%

75%

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi

20%

20%

25%

25%

30%

Jumlah hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa

40

40

38

39

41

Jumlah hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi

15

15

12

13

15

Meningkatnya penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan


35

35

35

36

36


Persentase Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi yang mengimplementasikan FCP

10%

12%

13%

14%

15%

Lampiran 2

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT ) Program/ Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator

Target 2015

2016

2017

Alokasi Anggaran (Miliar) 2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan SPIP Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait Investigasi pada Kementerian/Lembaga Laporan Hasil Pengawasan Jumlah laporan hasil audit pada Direktorat Investigasi dalam rangka Instansi Pemerintah penghitungan kerugian keuangan negara

10

8

8

8

8

Jumlah laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (PEBDE)

8

8

5

6

6

Jumlah laporan pemberian keterangan ahli

24

24

18

24

26

Jumlah laporan hasil audit investigatif

2

2

2

2

2

Jumlah laporan FCP

2

2

1

2

2

114

104

83

111

109

-

1

1

1

1

160

149

118

154

154

Jumlah laporan pemantauan/monitoring/Q A Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis Sub Jumlah

2,8605

3,0035

3,1537

3,3114

3,4770

2,8605

3,0035

3,1537

3,3114

3,4770

Program/ Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator

Target 2015

2016

2017


2019

2015

2016

2017

2018

2019

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait Investigasi pada BUMN/D Laporan Hasil Pengawasan Jumlah laporan hasil audit pada Direktorat Investigasi dalam rangka BUMN dan BUMD penghitungan kerugian keuangan negara Jumlah laporan pemberian keterangan ahli Jumlah laporan hasil audit investigatif Jumlah laporan FCP Jumlah laporan pemantauan/monitoring/Q A Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis Sub Jumlah

8

6

5

5

5

24

20

17

18

20

4

4

3

4

4

2

2

1

2

2

46

50

21

54

54

-

1

1

1

1

84

83

48

84

86

1,5522

1,6298

1,7113

1,7969

1,8867

Program/ Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator

Target 2015

2016

2017


2019

2015

2016

2017

2018

2019

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan Laporan Hasil Pengawasan pada Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

Jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga

4

4

3

4

4

Jumlah laporan hasil audit klaim

3

3

2

3

3

Jumlah laporan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan

5

5

4

4

4

66

47

38

51

51

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

79

61

49

64

64

Jumlah laporan pemantauan/monitoring/Q A Jumlah laporan kajian pengawasan Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis Sub Jumlah

1,6088

1,6892

1,7737

1,8624

1,9555

1,6088

1,6892

1,7737

1,8624

1,9555

Program/ Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator

Target 2015

2016

2017


2019

2015

2016

2017

2018

2019

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Jumlah laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Jumlah laporan pemberian keterangan ahli

482

356

279

290

300

650

530

513

523

533

Jumlah laporan hasil audit investigatif

180

87

136

100

102

Jumlah laporan FCP

107

61

78

80

82

Jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga

40

40

38

39

41

Jumlah laporan hasil audit klaim

15

15

12

13

15

Jumlah laporan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan

35

35

35

36

36

Jumlah laporan kajian pengawasan

33

33

33

33

33

Jumlah laporan hasil sosialisasi

66

66

66

66

66

-

57

56

56

56

Sub Jumlah

1.608

1.280

1.246

1.236

JUMLAH

1.931

1.573

1.461

1.538

Laporan Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP

Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis

-

-

-

-

-

1.264

-

-

-

-

-

1.568

6,0215

6,3225

6,6387

6,9707

7,3192

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

Recommend Documents