Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Substansi & System Requirements SIMDA BMD Versi 2.0.7 Page | 1
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ 3 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................................... 4 A. LATAR BELAKANG .......................................................................................................................................... 4 B. TUJUAN ......................................................................................................................................................... 4 BAB II GAMBARAN UMUM ASET .......................................................................................................................... 5
A. Aset Tetap ........................................................................................................................................ 5 B. Pengeluaran setelah Perolehan Awal (Kapitalisasi) ......................................................................... 8 C.
Aset Lainnya ..................................................................................................................................... 9
D. Penyusutan ....................................................................................................................................... 9 BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI SIMDA BMD ............................................................................................. 12 A. PARAMETER DAN TOOL SETTING ................................................................................................................. 12 B. PENCATATAN PENGELOLAAN BMD DI APLIKASI SIMDA BMD ....................................................................... 14
1.
Perencanaan ................................................................................................................................... 14
2.
Pengadaan ...................................................................................................................................... 14
3.
Penggunaan .................................................................................................................................... 15
4.
Penatausahaan ............................................................................................................................... 15
4.
Pemanfaatan .................................................................................................................................. 15
5.
Pemeliharaan ................................................................................................................................. 16
6.
Penghapusan .................................................................................................................................. 16
BAB IV SYSTEM REQUIREMENT APLIKASI SIMDA BMD ........................................................................................ 17 A. PARAMETER ................................................................................................................................................ 17 B. MAPPING DENGAN SIMDA KEUANGAN ....................................................................................................... 18 C. PENCATATAN ASET YANG MEMPENGARUHI PERHITUNGAN PENYUSUTAN .................................................. 20 D. DATA ASET UNTUK PENYUSUTAN ................................................................................................................ 21 E. PERHITUNGAN PENYUSUTAN ...................................................................................................................... 22 F. LANGKAH-‐LANGKAH PENYAJIAN LAPORAN PENYUSUTAN DAN KONEKSI DENGAN SIMDA KEUANGAN ........ 25
Page | 2
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kebijakan akuntansi dalam penyajian Laporan Keuangan pemerintah daerah berbasis akrual. Untuk itu Aplikasi SIMDA BMD perlu disesuaikan agar dapat mendukung Aplikasi SIMDA Keuangan dalam menyajikan nilai aset, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan. Penyajian informasi penyusutan dan akumulasi penyusutan membutuhkan kesiapan data dan proses perhitungan penyusutannya. Kesiapan data yang dimaksud adalah data-‐data yang sudah valid yang bisa diandalkan dalam proses perhitungan penyusutan selanjutnya. Aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7 dapat digunakan oleh setiap pemerintah daerah, sehingga perlu modul system requirement untuk keseragaman pengguna dalam memahami bisnis proses dalam menjalankan Aplikasi SIMDA BMD. Aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7 menyediakan data untuk kebutuhan penyusutan dan akumulasi penyusutan. Modul Substansi dan System Requirement ini pasti tidak lepas dari kekurangan. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan saran, masukan dan ide-‐ide terbaik dari teman-‐teman di Perwakilan BPKP dan pemerintah daerah seluruh Indonesia sehingga Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.7 ini menjadi semakin baik dan bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam membantu peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah. November 2015, Tim Satgas SIMDA
Page | 3
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 24 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, terjadi perubahan pada sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi dari basis kas menuju akrual (cash towards accrual) menjadi basis akrual (accrual basis). Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 8 dan 9 yang dimaksud dengan basis basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam APBD. Dengan penerapan basis akrual termasuk dalam hal pencatatan asset yang tercermin dari penyusutannya akan memberikan informasi beban atas pemanfaatan asset yang dikonsumsi pada periode tertentu. Hal ini akan memberikan kontribusi pada pembebanan biaya yang akurat atas pelayanan yang diberikan pada periode tersebut. Konsep akrual memiliki implikasi penandingan yang tepat antara pendapatan dan beban. Nilai perolehan aset tetap tidak dapat langsung ditandingkan seluruhnya secara langsung dengan pendapatan dalam rangka mengukur kinerja. Diperlukan alokasi sistematis sepanjang masa manfaat asset atas nilai perolehan asset tersebut setelah dikurangi dengan nilai sisa untuk menentukan bagian dari aset tetap yang dapat ditandingkan secara periodik.
B. Tujuan Tujuan dari pembuatan Modul Substansi dan System Requirement ini adalah untuk lebih meningkatkan keselarasan antara sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.7.
Page | 4
BAB II GAMBARAN UMUM ASET
A. Aset Tetap
1. Definisi Aset Tetap Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah daerahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah daerah daerah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah daerah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah daerah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah daerah untuk diserahkan kepada masyarakat. 2. Klasifikasi Aset Tetap Dalam PSAP, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam golongan sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini: a. Tanah Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut. b. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam Page | 5
kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi. c. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-‐rambu. d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. e. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga dan Aset Renovasi. f. Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam modul Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, sehingga dalam modul ini tidak akan dibahas secara khusus.
Page | 6
3. Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap a. Pengakuan Aset Tetap Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria : a) b) c) d)
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca.
b. Pengukuran Aset Tetap Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP, aset tetap yang dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah daerah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari: • • • • • • •
harga beli, bea impor, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), biaya pemasangan (instalation cost), biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, serta biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
Page | 7
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut).
Yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah: •
•
Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya permulaan (start-‐up cost) dan pra-‐produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
B. Pengeluaran setelah Perolehan Awal (Kapitalisasi) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau b) bertambah umur ekonomis, dan/atau c) bertambah volume, dan/atau d) bertambah kapasitas produksi. 2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Pengeluaran-‐pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikaitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap diterapkan kebijakan mengenai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (capitalization threshold) yang mengatur batas minimum pengeluaran yang dapat ditambahkan ke dalam nilai tercatat aset tetap. Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tidak disajikan dalan neraca (on face), melainkan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah (KIB, KIR).
Page | 8
C. Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset yang tidak bisa digolongkan ke dalam aset lancar investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan. Golongan aset lainnya terdiri dari : 1) Aset tidak berwujud 2) Tagihan penjualan angsuran 3) Tuntutan ganti rugi 4) Kemitraan pihak ketiga 5) Aset lain-‐lain, terdiri dari – Aset rusak berat – Aset yang dihentikan penggunaannya
D. Penyusutan
1. Prasyarat Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-‐masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Aset tetap, selain tanah dan KDP, dilakukan penyusutan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah: 1. Aset yang Kapasitasnya Menurun (KIB B,C,D,Er) 2. Nilai yang Dapat Disusutkan 3. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap 2. Masa Manfaat Masa manfaat adalah: 1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau 2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan (PSAP). Besarnya Masa manfaat Aset Tetap berdasarkan Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Daerah (Peraturan Kepala Daerah) Page | 9
Contoh estimasi masa manfaat berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 (lampiran I) Jenis Aset Tetap
Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Darat Bermotor
7
Alat Kantor
5
Alat Rumah Tangga
5
Peralatan Komputer
5
Bangunan Gedung Tempat Kerja
50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal
50
Jalan
10
Jembatan
50
3. Metode Penyusutan Metode penyusutan dalam Permendagri 64 Tahun 2013 adalah metode garis lurus. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun. Contoh perhitungan penyusutan : • • •
Nilai Gedung kantor sebesar 150 juta. Masa manfaat diperkirakan selama 30 tahun. Nilai penyusutan pertahun adalah 150 juta / 30 tahun = 5 juta pertahun.
4. Penyajian Penyusutan Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional. Penyusuan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. Page | 10
Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku aset tetap dalam Neraca sebagian adalah sebagai berikut: Tanah
12.000.000.000
4.000.000.000
Gedung Bangunan
25.000.000.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan
12.500.000.000
500.000.000
(2.100.000.000)
Nilai Buku Aset Tetap
39.900.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.600.000.000
41.500.000.000
Peralatan Mesin
Aset Tetap lainnya Akumulasi Penyusutan
Jumlah
PSAP 07 menyatakan bahwa informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam 17 laporan keuangan adalah : a. Nilai penyusutan. b. Metode penyusutan yang digunakan. c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
Page | 11
BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI SIMDA BMD
Aplikasi SIMDA BMD merupakan Aplikasi yang membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah, terutama dalam penyajian laporan pengelolaan dan akuntansi. Pengelolaan barang milik daerah yang difasilitasi dalam Aplikasi SIMDA BMD terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan. Sedangkan untuk pelaporan disediakan tambahan untuk pelaporan akuntansi sebagai bagian kebutuhan pemerintah daerah dalam menyajikan data aset tetap dan penyusutannya. Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.7 merupakan pengembangan lebih lanjut dari Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.0.2 terutama yang berkaitan dengan penyajian penyusutan aset tetap untuk mendukung kebutuhan laporan keuangan pemerintah daerah yang berbasis akrual.
A. Parameter dan Tool Setting 1. Kode SKPD Susunan unit organisasi berdasarkan kebijakan yang berlaku di pemerintah daerah dengan mengacu ke Permendagri 17 Tahun 2007, yang terdiri dari 22 bidang kewenangan. Penyusunan unit organisasi dibuat sampai dengan Unit Pengelola Barang (UPB) sebagai unit pengelola barang paling rendah. Contoh bentuk susunam unit organisasi dalam Aplikasi SIMDA BMD yaitu : No 1.
Kode Unit Organisasi 07.01.01.01
Nama Bidang Dinas Kesehatan
Unit
Sub Unit
UPB
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
07.01.01.02
Dinas Kesehatan
2.
08.01.01.01
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
08.01.02.02
Cabdin Kec. A
SDN Kec. A
Puskesmas A
2. Kode Rekening Kode rekening yang digunakan dalam Aplikasi SIMDA BMD berpedoman pada Permendagri 17 tahun 2007. Jika terdapat aset yang nilianya material tetapi kode dan Page | 12
nama rekeningnya tidak ada dalam daftar rekening aset Permendagri 17, Pemerintah daerah dapat menambahkan kode dan nama rekening aset tersebut. Jika tidak material maka pemerintah daerah bisa menambahkannya ke nama lain-‐lain sesuai kelompok dan jenis asetnya. 3. Kebijakan Penyusutan Parameter Kebijakan Penyusutan berisi kebijakan masa manfaat untuk perhitungan penyusutan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah (Perkada), dengan mengacu ke Permendagri 64 Tahun 2013. Contoh kebijakan penyusutan : Kode Aset
Nama Aset
Masa Manfaat
02.01.01.01
Alat Berat
20 tahun
03.11.01.01
Gedung Kantor
50 tahun
04.13.01.01
Jalan
20 tahun
4. Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi memfasilitasi kebijakan akuntansi pemerintah daerah tentang nilai batas minimum kapitalisasi (capital treshold). Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dan berlaku secara konsisten sejak ditetapkan. 5. Proses Kebijakan Proses kebijakan merupakan tool untuk megupdate proses kebijakan akuntansi yang diberlakukan. 6. Kunci Data Kunci data merupakan tool untuk mengunci data KIB sehingga tidak bisa dilakukan perubahan atau penghapusan. Kunci data dipilih berdasarkan tahun pencatatan atau pembukuan aset. Kunci data dilakukan jika hasil audit sudah selesai dilakukan. 7. Setting Koneksi Setting koneksi merupakan tool untuk melakukan mapping kode rekening SKPD dari Aplikasi SIMDA BMD dengan Aplikasi SIMDA Keuangan. 8. Proses Penyusutan Proses penyusutan untuk memproses perhitungan penyusutan aset sebelum laporan penyusutan dihasilkan. Page | 13
9. Ekspor Penyusutan Ekspor penyusutan dilakukan jika perhitungan penyusutan selesai dilakukan, dan sebagai data beban penyusutan ke Aplikasi SIMDA Keuangan.
B. Pencatatan Pengelolaan BMD di Aplikasi SIMDA BMD Aplikasi SIMDA BMD memfasilitasi beberapa tahap pengelolaan barang milik daerah yaitu :
1. Perencanaan Perencanaan dalam Aplikasi SIMDA BMD untuk mencatat kebutuhan aset yang akan dibeli pada tahun anggaran yang bersangkutan. Dokumen dasar pencatatan adalah daftar kebutuhan aset yang sudah disetujui oleh Tim Anggaran pemerintah daerah. Output dari transaksi perencanaan adalah Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU).
2. Pengadaan Pengadaan untuk mencatat kontrak pengadaan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, termasuk realisasi pembayarannya. Dokumen dasar pencatatan adalah Data Kontrak (Nomor, tanggal, nilai, jangka waktu, perusahaan pelaksana dan rincian rekening aset yang dilaksanakan) dan SP2D (nomor, tanggal, nilai dan keterangan). Penginputan pengadaan bisa dilakukan dengan disi secara manual atau mengambil data dari Aplikasi SIMDA Keuangan. Data yang bisa diambil adalah Data Kontrak dan SP2D (belanja modal dan belanja penunjang). Belanja penunjang adalah biaya-‐biaya diluar biaya kontrak atau konstruksi namun terdapat kaitannya langsung dengan proses pembangunan atau pembuatan aset teresbut. Contoh belanja penunjang adalah belanja ATK, belanja honor kegiatan dll. Kontrak pengadaan terdiri dari dua jenis yaitu pengadaan baru dan pengadaan kapitalisasi aset. Pengadaan baru akan menghasilkan aset dengan nomor register baru, sedangkan kapitalisasi aset akan menambah nilai aset yang sudah dipilih sebelumnya. Proses posting data pengadaan ke KIB akan terbagi sesuai dengan pilihan pada saat penginputan kontrak, dengan memilih metode Alokasi belanja penunjang yang terdiri dari rata-‐rata tertimbang dan alokasi ke nilai terbesar. Metode rata-‐rata tertimbang akan membagi nilai belanja penunjang ke nilai aset sesuai dengan bobot besar kecilnya aset tersebut. Sedangkan Metode alokasi ke nilai terbesar akan menambahkan nilai belanja penunjang ke aset yang nilainya paling besar.
Page | 14
3. Penggunaan Pencatatan dalam menu penggunaan dilakukan jika sudah ada SK Penggunaan aset yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Output dari menu ini adalah SK penggunaan aset.
4. Penatausahaan Pencatatan penatausahaan adalah pencatatan yang dilakukan setelah aset tersebut tercatat dalam KIB. Transaksi penatausahaan terdiri dari : a. Kapitalisasi Mencatat nilai kapitalisasi ke dalam sebuah aset yang sudah ditentukan. Kapitalisasi akan mencatat penambahan nilai dan masa manfaat aset. b. Koreksi Mencatat nilai koreksi atas sebuah aset akibat dari hasil penilaian yang dilakukan atau koreksi nilai dari auditor. Pencatatan koreksi dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi nilai aset yang sudah ada. c. Pindah SKPD Mencatat aset yang pindah SKPD, berdasarkan dokumen atau Berita Acara Pindah SKPD atau Berita Acara Penerimaan/Pengeluaran Barang SKPD. Aset yang pindah SKPD tercatat tanggal pembukuannya pada saat pindah SKPD sedangkan tanggal perolehannya tidak berubah. d. Ubah Kondisi Mencatat aset yang berubah kondisinya sejak tanggal perubahan dilakukan. Dokumen dasar pencatatan ini adalah hasil inventarisasi yang telah dilakukan oleh SKPD atau Pemerintah Daerah. Contoh perubahan kondisi dari Kondisi Baik menjadi Rusak Berat. e. Ubah Data Mencatat perubahan-‐perubahan data yang tidak berkaitan dengan nilai atau masa manfaat aset. Contoh perubahan data yaitu perubahan data dokumen.
4. Pemanfaatan Menu Pemanfaatan untuk mencatat aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Pencatatan aset pemanfaatan berdasarkan dokumen kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. Output pemanfaatan ini adalah dokumen pemanfaatan. Page | 15
5. Pemeliharaan Menu pemeliharaan untuk mencatat aset-‐aset yang dilakukan pemeliharaan, yang akan terekam dalam dokumen kartu barang masing-‐masing aset. Dasar pencatatan pemeliharaan aset ini adalah dokumen kontrak pemeliharaan dan SP2D pembayarannya.
6. Penghapusan Menu penghapusan untuk mencatat aset yang telah dihapuskan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan BMD oleh Kepala Daerah. Penghapusan aset terdiri dari dua jenis : a. Penghapusan Aset Penghapusan aset dilakukan jika aset dihapuskan secara utuh, tidak meninggalkan catatan registernya lagi. Contoh penghapusan aset adalah penghapusan aset kursi, meja, kendaraan. b. Penghapusan Sebagian Aset Penghapusan sebagian aset dilakukan jika ada pengurangan sebagian fisik aset yang berkurang, seperti penghapusan sebagian karena adanya renovasi gedung, penghapusan sebagian luas tanah karena adanya pembangunan jalan dsb.
Page | 16
BAB IV SYSTEM REQUIREMENT APLIKASI SIMDA BMD
A. Parameter 1. Susunan Unit Organisasi SKPD Susunan unit organisasi dalam Aplikasi SIMDA BMD berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Susunan Unit Organisasi Pemerintah Daerah. Susunan unit organisasi berdasarkan bidang kewenangan yang terdiri dari 22 Bidang Kewenangan, dan dibuat sampai dengan unit organisasi paling rendah yaitu unit pengelola barang (UPB). Contoh bentuk susunam unit organisasi dalam Aplikasi SIMDA BMD yaitu : No 1.
Kode Unit Organisasi 07.01.01.01
2.
07.01.01.02 08.01.01.01
08.01.02.02
Nama Bidang
Unit
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Sub Unit Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Cabdin Kec. A
UPB Dinas Kesehatan Puskesmas A Dinas Pendidikan SDN Kec. A
2. Kode Rekening Barang Susunan kode rekening barang dalam Aplikasi SIMDA BMD berdasarkan permendagri 17 tahun 2007, yang terdiri dari 6 golongan barang , ditambah dengan kode rekening untuk penginputan aset lainnya. Contoh kode rekening barang yaitu : Kode Barang
Golongan
Bidang
Kelompok
1.1.11.4.1
Tanah
Tanah
2.3.1.1.1
Peralatan Mesin Gedung Bangunan Aset Tetap lainnya
Bangunan Gedung Buku dan Perpustakaan
Bangunan Tempat Kerja Buku
T Bangunan Tempat Kerja/Jasa AA Bermotor Perorangan Bangunan Gedung Kantor Umum
Aset Tidak Berwujud
Perangkat Lunak
Perangkat Lunak
3.11.1.1.1 3.17.1.1.1
7.24.1.1.1
Aset Lainnya
T Untuk Bangunan Gedung Alat Angkutan AA Bermotor
Sub Kelomp
Jenis / Nama Aset T Bangunan Kantor Pemerth Sedan BG Gedung Kantor Permanen Ilmu Pengetahuan umum Perangkat Lunak SO
Page | 17
3. Kebijakan Penyusutan dan Umur Parameter kebijakan penyusutan dan umur manfaar aset, diisi berdasarkan kebijakan akuntansi yang berlaku di daerah secara konsisten. Pengisian jenis aset sampai dengan kode rekening level 4 (Sub Kelompok). Contoh kebijakan penyusutan sebagai berikut : Kode Rekening
Kelompok Aset
Masa Manfaat
2.3.1.1
Kendaraan Bermotor Perorangan
7 tahun
3.11.1.1
Bangunan Gedung Kantor
50 tahun
4. Kebijakan Akuntansi (Capital Treshold) Parameter kebijakan akuntansi berisi kebijakan pemerintah daerah tentang capital treshold atau kebijakan nilai minimum kapitalisasi. Kebijakan ini membatasi nilai aset yang dibawah capital treshold dalam laporan extracomptable, dan di atas nilai capital treshold dalam laporan intracomptable dan masuk ke laporan aset tetap di neraca. Kebijakan akuntansi tentang capital treshold ini diberlakukan sejak ditetapkan. Contoh kebijakan akuntansi : Kode Rekening
Kelompok Aset
2.3.1.1
Kendaraan Bermotor Perorangan
3.11.1.1
Bangunan Gedung Kantor
Nilai Minimum 500.000 10.000.000
B. Mapping dengan SIMDA Keuangan Aplikasi SIMDA BMD terkoneksi dengan Aplikasi SIMDA Keuangan dalam penginputan pengadaan, yaitu data kontrak dan dokumen SP2D, dan untuk perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Kode dan nama susunan bidang kewenangan Aplikasi SIMDA BMD berbeda dengan Aplikasi SIMDA Keuangan. Untuk menyelaraskan dan koneksi antar data dalam satu SKPD, harus dilakukan mapping kode SKPD dan kode rekening aset. 1. Mapping SKPD Kode dan bidang kewenangan SKPD di Aplikasi SIMDA BMD berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2007, yang terdiri dari 22 bidang kewenangan. Sedangkan kode urusan dan bidang kewenangan SKPD di Aplikasi SIMDA Keuangan, yang terdiri dari 2 urusan dan 26 bidang kewenangan. Mapping SKPD Aplikasi SIMDA BMD dengan Aplikasi SIMDA
Page | 18
Keuangan dilakukan di menu Tool – Setting. Contoh mapping SKPD Dinas Kesehtan & Puskesmas antara BMD dengan keuangan.
Level Urusan Bidang Unit Sub Unit UPB
SIMDA BMD Kode
-‐ 7. 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2
SIMDA KEU
Nama
Kode
-‐ Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Puskesmas A
1 2 2.1 2.1.1 -‐
Nama
Wajib Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan -‐
Mapping SKPD dilakukan dalam Aplikasi SIMDA BMD. 2. Mapping Kode Rekening Aset Tetap Kode rekening barang yang digunakan dalam transaksi di Aplikasi SIMDA BMD berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah. Sedangkan kode rekening Belanja Modal dalam Aplikasi SIMDA Keuangan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006. Kode rekening aset dalam Aplikasi SIMDA BMD harus selaras dengan kode rekening yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan (Aplikasi SIMDA Keuangan). Jika ada penambahan kode rekening dalam Aplikasi SIMDA BMD, maka harus ditambahkan juga dalam rekening belanja modal dan rekening aset tetap dalam Aplikasi SIMDA Keuangan. Rekening aset di Aplikasi SIMDA Keuangan level 4 harus selaras dengan rekening barang di Aplikasi SIMDA BMD level 3 Nama Aset di SIMDA BMD Kode Rek.
Nama Rek.
LEVEL 3 SIMDA BMD
LEVEL 4 SIMDA KEU – BELANJA MODAL
Kode Rek.
Nama Rek.
Kode Rek.
Nama Rek.
1.1.11.4.1 Gedung Kantor
1.1.11
2.3.1.1.1
Sedan
2.3.1
2.6.2.1.6
Kursi kayu
2.6.2
Tanah Untuk Bangunan Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Rumah Tangga Jalan
5.2.3.11 5.2.3.17 5.2.3.28 5.2.3.29
BM Tanah Untuk Bangunan Gedung BM Pengadaan Alat Angkutan Bermotor BM Pengadaan Alat Rumah Tangga BM Pengadaan Jalan
4.13.1.3.1 Jalan Kabupaten Kelas III
4.13.1
Penyelarasan kode rekening aset tetap antara Aplikasi SIMDA BMD dengan Aplikasi SIMDA Keuangan melalui mekanisme mapping dokumen rekening. Mapping kode rekening, nama rekening dan nilai harus dilakukan sebelum dilakukan proses export data penyusutan dari Aplikasi SIMDA BMD ke Aplikasi SIMDA Keuangan. Page | 19
C. Pencatatan Aset yang mempengaruhi perhitungan Penyusutan Pencatatan aset berikut yang berkaitan dengan perhitungan penyusutan yaitu : 1. Pencatatan aset pertama kali Pencatatan aset pertama kali dilakukan melalui menu pengadaan atau penatausahaan. Pencatatan aset ini berdasarkan berita acara serah terima dari pelaksana kegiatan. Atribut yang harus diisi dalam penginputan aset adalah a. Kode kepemilikan b. Kode rekening aset c. Tanggal Perolehan dan tanggal pembukuan aset d. Nilai pembelian / perolehan e. Asal usul pembelian f. Kondisi g. Masa manfaat 2. Kapitalisasi Pencatatan kapitalisasi adalah mencatat penambahan nilai dan masa manfaat dari aset yang sudah tercatat dalam Aplikasi SIMDA BMD. Pencatatan ini berdasarkan nilai kontrak atau perolehan, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan kebijakan akuntansi untuk masa manfaat. Atribusi yang harus diisi adalah : a. Tanggal Dokumen kapitalisasi b. Nomor Dokumen kapitalisasi c. Nilai Kapitalisasi d. Masa Manfaat tambahan Pencatatan Kapitalisasi ini akan menambah nilai dan masa manfaat aset tetap. 3. Koreksi Pencatatan koreksi aset mencatat koreksi nilai dari aset berdasarkan hasil penilaian atau koreksi dari auditor. Atribusi yang harus diisi adalah : a. Tanggal Dokumen kapitalisasi b. Nomor Dokumen kapitalisasi c. Nilai Koreksi d. Masa Manfaat koreksi Pencatatan Kapitalisasi ini akan mengubah nilai aset tetap. 4. Penghapusan Penghapusan terhadap sebuah aset dapat menyebabkan penghapusan aset secara keseluruhan (penghapusan aset) atau penghapusan aset sebagian saja. Penghapusan aset secara keseluruhan akan menghapus aset sampai dengan registernya, sehingga Page | 20
aset sudah tidak tercatat lagi dalam laporan aset tetap di neraca. Sedangkan penghapusan sebagian aset akan mengurangi nilai aset tersebut, tanpa mengurangi masa manfaat aset yang sudah tercatat. Penghapusan aset atau sebagian aset berdasarkan Berita Acara Penghapusan yang diketahui oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah. Perhitungan penyusutan atas aset dilakukan sampai dengan satu bulan sebelum aset tersebut dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan yang telah diinput. Contoh penghapusan aset yang dilakukan pada bulan Juni : Nama Aset 3.11.1.1.1
Kode Barang Gedung
Nilai
Akum Peny Penyusutan Akum Peny Jan Jan -‐ Mei Juni 100 juta 80 juta 20 juta 100 juta
Nilai Buku Juni 0
D. Data Aset untuk Penyusutan Data aset pemerintah daerah yang dapat dilakukan perhitungan dengan syarat sebagai berikut : 1. Nilai BMD sudah sesuai dengan Laporan Keuangan Data dari BMD akan digunakan dalam penghitungan akumulasi dan beban penyusutan, sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan. Dengan demikian data dalam SIMDA BMD harus sesuai dengan data dalam Laporan Keuangan, agar hasil perhitungannya dapat diperbandingkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan. Perlu diperhatikan bahwa kesesuaian data tersebut termasuk dengan data untuk BMD yang disajikan secara extracomptable dalam Laporan Keuangan. Sehingga Nilai KIB meliputi Nilai Aset Tetap, Nilai Aset Lain, dan Nilai Aset Extracomptable. 2. Satu Register BMD untuk Satu Barang Suatu BMD hanya boleh memiliki satu nomor register. Jika ada renovasi atas BMD tersebut, nilai renovasi tersebut dikapitalisir (ditambahkan) pada BMD dimaksud, tidak menambah register baru. 3. Kebutuhan atribut data aset Atribut data aset yang minimal harus terpenuhi dalam penginputan aset dalam Aplikasi SIMDA BMD yaitu : 1) 2) 3) 4)
Kode kepemilikan (pilih) Kode rekening aset (pilih) Tanggal Perolehan dan tanggal pembukuan aset (pilih) Nilai pembelian / perolehan (isi) Page | 21
5) 6) 7) 8)
Asal usul pembelian (pilih) Kondisi (pilih) Masa manfaat (sesuai parameter Kebijakan Penyusutan) Tanggal dan Nomor Dokumen (isi, untuk transaksi di menu penatausahaan)
E. Perhitungan Penyusutan
1. Kelompok Aset yang disusutkan Kelompok aset yang dihitung penyusutannya yaitu : a. Peralatan Mesin b. Gedung Bangunan c. Jalan Irigasi dan Jaringan d. Aset Renovasi Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. (Bultek SAP No.18)
2. Estimasi Masa Manfaat Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik, atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Masa Manfaat dalam Aplikasi SIMDA BMD 2.0.7 secara default berpedoman Permendagri 64 Tahun 2013, kecuali pemerintah daerah mempunyai kebijakan yang berbeda, yang diatur berdasarkan Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Daerah (Peraturan Kepala Daerah). Contoh masa manfaat aset menurut Permendagri 64 tahun 2013 sebagai berikut : No 1 2 3 4 5
Nama Aset Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Kantor Peralatan Komputer Bangunan Gedung Tempat Kerja Jalan
Masa Manfaat 7 5 4 50 10
3. Metode Penyusutan Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.
Page | 22
Nilai penyusutan untuk masing-‐masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan dalam Aplikasi SIMDA BMD 2.0.7 adalah Metode Garis Lurus (straight line method) tanpa memperhitungkan nilai sisa. 4. Rumus perhitungan Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan dengan penyajian laporan semesteran. Perolehan aset tetap bulan Desember penyusutannya dihitung satu bulan. 1) Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan nilai sisa. Contoh : Gedung Kantor 1
Nilai
150.000.000
2
Tanggal Perolehan
20 Mei 2010
3
Masa Manfaat 20 tahun
4
Penyusutan per bulan
5
Akum Penyusutan sd 2014 (4*(8+48) bulan)
6
Nilai Buku per 2014 (1-‐5)
240 bulan 625.000 34.375.00 115.625.000
2) Aset tetap dengan kapitalisasi Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai buku sebelum kapitalisasi dilakukan. Contoh perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi) : A
Gedung Kantor
1
Nilai
150.000.000
2
Tanggal Perolehan
20 Juni 2010
3
Masa Manfaat 20 tahun
4
Penyusutan per bulan
5
Akum Penyusutan sd Des 2014 (62 bulan)
6
Nilai Buku per 2014 (1-‐5)
7
Sisa Masa Manfaat sd 2014 (240 – 62 bulan)
240 bulan 625.000 38.750.000 111.250.000 178 bulan
Page | 23
B
Gedung Kantor (Kapitalisasi)
1
Nilai Kapitalisasi
2
Nilai Perolehan (A1 + B1)
3
Tanggal Perolehan Kapitalisasi
4
Masa Manfaat 10 tahun
5
Nilai disusutkan (NB 2014 + Nkapitalisasi)
6
Sisa Masa Manfaat (62 + 120)
7
Penyusutan per bulan
8
Akum Penyusutan 2015 :
Penyusutan Januari-‐Juli 2015 (7 x 625.000) = 4.375.000
Penyusutan Agust-‐Des 2015 (7 x B.7 ) = 6.201.923
9
Akum Penyusutan sd Des 2015 (A5 + B8)
50.000.000 200.000.000 10 Agustus 2015 120 bulan 161.250.000 182 bulan 885.989 10.576.923
10 Nilai Buku 2015 (B.5 – B.9)
49.326.923 150.673.077
5. Kelompok Aset yang Tidak Disusutkan Kelompok Aset yang tidak disusutkan yaitu : 1) Aset tetap yang dalam kelompok KIB A (Tanah) dan 2) Aset tetap yang dalam kelompok KIB E (Buku Perpustakaan, Barang Bercorak Kebudayaan, dan Hewan ternak Tumbuhan) kecuali Aset Renovasi. 3) Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat yang di-‐reklass ke Aset Lainnya 4) Aset yang berada dibawah nilai kapitalisasi atau extracomptable 6. Laporan extracomptable dan intracomptable Laporan extracomptable adalah laporan aset tetap yang mempunyai nilai dibawah kebijakan akuntansi, sedangkan laporan intracomptable laporan aset tetap yang mempunyai nilai dibawah kebijakan akuntansi. Laporan BMD extracomptable akan disajikan terpisah sesuai kebijakan akuntansi tahun bersangkutan. Kebijakan batas nilai kapitalisasi berlaku sejak diberlakukan atau sejak tahun pelaporan pada tahun buku. Contoh penyajian sebagai berikut : Nilai BMD 450.000 250.000 600.000
Tahun Pelaporan 2006 2007 2009
Kebijakan Batas Kapitalisasi 300.000 300.000 500.000
Penyajian Lap Intra/Extra Intra Extra Intra
Page | 24
F. Langkah-‐langkah Penyajian Laporan Penyusutan dan Koneksi dengan SIMDA Keuangan
a. Aplikasi SIMDA BMD sudah ter-‐update ke Versi 2.0.7 Sebelum memulai update, pastikan bahwa Aplikasi SIMDA BMD yang akan di-‐update adalah versi 2.0.2 rilis Maret 2014. Jika aplikasi yang digunakan bukan versi 2.0.2 diharuskan update ke versi 2.0.2 terlebih dahulu, kemudian update dengan Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.7. Lakukan proses penyusutan terhadap data aset yang sudah sesuai dengan laporan keuangan. b. Laporan Penyusutan Laporan penyusutan disajikan secara semesteran, terdiri dari akumulasi penyusutan awal, penyusutan tahun berjalan (semester 1 dan semester 2) dan akumulasi penyusutan akhir. Perolehan aset tetap tanggal 30 Desember penyusutannya dihitung satu bulan. Laporan aset yang disusutkan adalah Laporan Penyusutan untuk golongan Peralatan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi Jaringan, Aset Renovasi. Laporan aset yang tidak disusutkan yaitu untuk aset Tanah, Aset Tetap Lainnya, KDPyang termasuk kelompok aset rusak berat. Laporan Intracomptable = Laporan AT + Laporan Aset lainnya Laporan Aset Tetap = Laporan AT yang disusutkan (BCDEr) + Laporan AT yg tidak disusutkan (AE) c. Lakukan ekspor penyusutan Sebelum melakukan ekspor penyusutan, harus dilakukan mapping kode rekening, nama rekening dan nilai masing-‐masing SKPD. Data yang diekspor adalah nilai akumulasi dan penyusutan aset tetap tahun berjalan. d. Check hasil ekspor BMD Hasil ekspor dari Aplikasi SIMDA BMD berupa perhitungan penyusutan dan akumulasi penyusutan, dapat dilihat di laporan jurnal. Sebelum dilakukan ekspor data penyusutan, user harus melakukan mapping kode rekening Aset Tetap di Aplikasi SIMDA BMD dengan kode rekening Belanja Modal (Permendagri 13) di Aplikasi SIMDA Keuangan.
Page | 25