BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 2 TAHUN 2016 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH, Menimbang

:

bahwa dalam rangka kegiatan pengawasan optimalisasi Pendapatan

Asli

Daerah,

perlu

untuk

menetapkan

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan

Daerah

tentang

Pertunjuk

Pelaksanaan

Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016; Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan

Retribusi

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

-2-

5.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); 9.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-908/K/D4/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pedoman Layanan Pengawasan OPAD.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN

DEPUTI

PENYELENGGARAAN

BIDANG

KEUANGAN

PENGAWASAN

DAERAH

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2016 Pasal 1 Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Tahun 2016 dimaksudkan sebagai landasan

bagi

Perwakilan

kegiatan pengawasan OPAD.

BPKP

dalam

melaksanakan

LAMPIRAN PERATURAN PENGAWASAN

DEPUTI

BIDANG

PENYELENGGARAAN

KEUANGAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2016

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2016

Nomor : 2 Tahun 2016 Tanggal : 12 April 2016

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

DAFTAR ISI Halaman Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Pendahuluan ………………………………………….

1

1. Latar Belakang ……………………………………

1

2. Peraturan Perundang-undangan Terkait ……

2

Gambaran Umum Pendapatan Asli Daerah…....

3

1. Umum ………………..……………………………..

3

2. Dasar Hukum …………………………………..…

5

Kerangka Kerja Pelaksanaan Evaluasi …………

7

1. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup ………..

7

2. Identifikasi Risiko ………………………………….

7

3. Rencana dan Jadwal Kegiatan ……………………

8

4. Output dan Outcome yang Diharapkan…………

9

5. Pembiayaan Kegiatan ……..…………………..……

9

6. Metodologi Penyusunan Pedoman ………..…….

9

7. Pelaksanaan Kegiatan ……………………………..

10

Program Kerja …………………………………..……….

12

Lampiran I

: Format Laporan Hasil Evaluasi

Lampiran II

: Format Laporan Monitoring Tindak Lanjut

Lampiran III : Rencana Penugasan Perwakilan Evaluasi Potensi Pajak dan Retribusi Tahun 2016 Lampiran IV : Evaluasi Potensi Pajak dan Retribusi Lampiran V

: Kuesioner Reviu Pengendalian Intern pada Pengelolaaan PAD

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 2016

ii

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan

peraturan

daerah

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan

merupakan

salah

pendapatan satu

asli

sumber

daerah

lainnya

keuangan

daerah

yang

sah.

dalam

PAD

rangka

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka Optimalisasi PAD. Lebih lanjut, salah satu fokus dimensi pengawasan BPKP adalah ruang fiskal. Ruang fiskal merupakan salah satu indikator yang dilihat terkait dengan kesehatan keuangan daerah.

Indikator ruang fiskal dapat

menunjukkan seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Semakin besar rasionya, berarti ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang didanai juga semakin besar. Upaya menciptakan ruang fiskal yang cukup, tanpa dibebani belanja yang mengikat adalah dengan menggali Pendapatan Asli Daerah

(PAD).

BPKP,

khususnya

Deputi

Bidang


Pengawasan

1

Penyelenggaraan Keuangan Daerah, mewujudkannya melalui kegiatan Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD). 2. Peraturan Perundang-undangan Terkait Kegiatan pengawasan OPAD dilaksanakan berdasarkan: 1) Peraturan

Pemerintah

Nomor

60

Tahun

2008

tentang

Sistem

Tahun

2014

tentang

Badan

Pengendalian Intern Pemerintah; 2) Peraturan

Presiden

Nomor

192

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 3) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; 4) Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-908/K/D4/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pedoman Layanan Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; dan 5) PKP2T Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II Tahun 2015


2

BAB II GAMBARAN UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH

1. U m u m Dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015 – 2019 pada bidang keuangan daerah, sasaran keuangan daerah

yaitu

Rata-Rata

Pajak

Retribusi

Kab/Kota

terhadap

Total

Pendapatan adalah 11,0% di tahun 2019 dan Rata-rata Pajak Retribusi Provinsi terhadap Total Pendapatan adalah 40,0% di tahun 2019. Berdasarkan kajian BPKP tahun 2015, rata-rata realisasi rasio pajak dan retribusi terhadap total pendapatan tahun 2014 di Indonesia adalah sebesar 36,89% untuk provinsi dan 6,62% untuk kabupaten/kota. Analisis lanjutan dengan menggunakan data anggaran tahun 2015 menunjukkan rasio menjadi 34,99% untuk provinsi dan 4,92% untuk kabupaten/kota. Hal ini tidak lepas dari belum pulihnya kondisi perekonomian Indonesia akibat

pengaruh

perekonomian

global

sehingga

berimbas

terhadap

penerimaan pajak dan dan retribusi. Tabel 1 Rasio Pajak dan Retribusi terhadap Total Pendapatan Tahun 2014 dan 2015

Lebih lanjut, perkembangan realisasi PAD secara keseluruhan se-Indonesia pada

22

provinsi

dan

65

kabupaten/kota

yang

kami


evaluasi 3

menunjukkan pertumbuhan di tahun 2014. Pada tahun 2013, saat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat di level 6,03% pada periode pertama hingga menjadi 5,78% di periode akhir, realisasi PAD naik 20% bila dibandingkan tahun 2012 menjadi Rp69.104.480.711.711,00. Pada tahun 2014,

realisasi PAD naik

Rp83.613.555.823.327,00

ditengah

21% dari tahun 2013 menjadi kondisi

ekonomi

Indonesia

yang

tumbuh 5,02% melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,78%. Salah satu penyebab kenaikan PAD tersebut adalah adanya penerimaan Jasa Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS kepada kabupaten/kota pada tahun 2014. Grafik 2 Realisasi PAD Tahun 2012 s.d. 2014

SPIP Pengelolaan Pendapatan. SPIP pengelolaan pendapatan pada provinsi dan kabupaten/kota yang kami evaluasi adalah “Cukup Memadai”. Jika dilihat per wilayah, skor rata – rata penerapan pengendalian intern tertinggi berada di wilayah Jawa – Bali, kemudian wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi, wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan yang terendah di wilayah Sumatera. Kondisi pengendalian intern berpengaruh pada besaran PAD yang dapat direalisasikan oleh Pemda. Semakin baik pengendalian intern pada pengelolaan PAD, semakin tinggi capaian PAD oleh pemda. Berdasarkan hasil evaluasi, tata kelola perencanaan berupa sistem dan prosedur penghitungan data potensi belum ada dan kompetensi SDM yang menguasai pengelolaan perencanaan berdasarkan potensi belum memadai.


4

Hasil pengawasan OPAD Tahun 2015 memperlihatkan bahwa perencanaan PAD yaitu proses penghitungan dan penetapan target PAD belum menggunakan potensi PAD, melainkan dilakukan dengan menggunakan data realisasi PAD tahun sebelumnya ditambah estimasi atau proyeksi kenaikan penerimaan PAD tahun berikutnya dengan mengacu data-data pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun berjalan. Selain itu terdapat peningkatan ruang fiskal daerah sebesar Rp441.383.566.600,00 yang berasal dari jumlah potensi pendapatan yang belum dipungut/digali dan kekurangan pembayaran/tunggakan pajak/retribusi. 2. Dasar Hukum Dasar hukum terkait dalam pengelolaan PAD adalah sebagai berikut: a. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. c. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. d. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 tahun 2012. e. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014

dan

Nomor

10

tahun

2014

tentang

Tahapan

Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK.07/2010 tantang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang PDRD. g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan BPHTB. h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan PBB-P2.


5

i. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

27/PMK.05/2013

tentang

Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil. j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 102/PMK.07/2015.


6

BAB III KERANGKA KERJA PELAKSANAAN EVALUASI 1.

Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup a. Tujuan 1) Mendorong peningkatan ruang fiskal guna kemandirian keuangan daerah. 2) Mendorong perencanaan PAD didukung oleh database potensi perencanaan yang memadai. 3) Perbaikan Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan PAD. b. Sasaran Sasaran pengawasan OPAD adalah evaluasi potensi pajak dan retribusi pada 87 Pemda, terdiri dari 10 Pemerintah Provinsi dan 77 Pemerintah Kota/ Kabupaten, dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan OPAD tahun 2015, dengan kriteria sebagai berikut: a. Evaluasi potensi pada Pemerintah Provinsi hanya dilakukan terhadap

Perwakilan

BPKP

yang

belum

melakukan

evaluasi

tersebut di tahun 2015, sedangkan Perwakilan BPKP lainnya melakukan evaluasi potensi terhadap Pemda Kabupaten/ Kota yang belum dilakukan evaluasi tahun sebelumnya. b. Monitoring tindak lanjut dilakukan terhadap seluruh Pemda yang telah dilakukan kegiatan pengawasan tahun sebelumnya. c. Ruang Lingkup Ruang lingkup meliputi : 1) PAD Pemda Tahun Anggaran 2015 sampai dengan pelaksanaan evaluasi di lapangan. 2) Pengelolaan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD). 2.

Identifikasi Risiko Berdasarkan

penelaahan

terhadap

tata

kelola

pendapatan

dapat

diidentifikasi risiko sebagai berikut:


7

a. Operational risk -

Belum

terdapat

sistem

dan

prosedur

yang

memadai

dalam

pengelolaan PAD. -

Pengendalian intern terhadap pengelolaan PAD belum memadai.

b. Financial risk -

Kemampuan keuangan pemda untuk meningkatkan jasa pelayanan retribusi dalam sarana dan prasarana belum memadai.

c. Forensic risk -

Terdapat upaya Wajib Pajak/ Wajib Retribusi untuk meminimalkan jumlah pajak/ retribusi yang disetor.

-

Belum ada upaya pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak .

d. Strategic risk -

Belum terdapat road map/ strategi peningkatan kinerja PAD

e. Knowledge risk -

Kemampuan SDM pemda dalam mengelola PAD masih terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas.

f. Compliance risk 3.

Kepatuhan wajib pajak masih rendah

Rencana dan Jadwal Kegiatan Jadwal waktu pelaksanaan pengawasan OPAD direncanakan sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan I II III IV Penyusunan TOR Januari Survey Januari, Februari Penyusunan Februari, Pedoman Maret Diseminasi Pedoman April Pengawasan OPAD April, Juli, oleh Perwakilan Mei, Agustus Juni Quality Assurance Mei, Juli, oleh Pusat Juni Agustus Penyusunan dan September pengiriman Laporan oleh Perwakilan ke Pusat Penyusunan Laporan September Oktober Kajian Pengawasan Kegiatan


8

4.

Output dan Outcome yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: a. Keluaran (output), yaitu: Perwakilan BPKP menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi Potensi Pajak dan Retribusi tahun 2016 dan Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 b. Hasil (outcome), yaitu: Dimanfaatkannya laporan hasil pengawasan PAD guna peningkatan kinerja PAD pada pemerintah daerah dan rekomendasi strategis pengelolaan PAD.

5.

Pembiayaan Kegiatan. Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan pengawasan OPAD ini menjadi beban DIPA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

6.

Metodologi Penyusunan Pedoman a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). BPKP menyusun KAK yang menjadi landasan bagi BPKP untuk menyusun pedoman dan melaksanakan pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD). b. Survey pendahuluan Survey kegiatan OPAD dilakukan pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Pemda. Hasil survey ini memberikan gambaran

mengenai

tata

kelola

PAD

mulai

dari

penganggaran,

pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta upaya Pemda dalam meningkatkan PAD. c. Penyusunan pedoman pengawasan OPAD Tim Rendal menyusun pedoman pengawasan OPAD yang menjadi acuan baik bagi Tim BPKP Pusat maupun Tim Perwakilan BPKP dalam melaksanakan kegiatan OPAD. d. Diseminasi Diseminasi dilaksanakan lewat korespondensi elektronik yaitu email, pengaktifan konten forum OPAD dalam jejaring intern lotus notes.


9

7.

Pelaksanaan Kegiatan a. Tim BPKP Pusat Tim Pusat berfungsi sebagai Tim Rendal atas kegiatan pengawasan OPAD dan bertugas merumuskan kerangka acuan kerja, survey, menyusun pedoman pengawasan OPAD,

melaksanakan Quality

Assurance (QA), dan kajian OPAD sebagai berikut: 1) Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Tim BPKP Pusat akan melakukan QA terhadap pelaksanaan pengawasan OPAD di beberapa perwakilan guna memastikan bahwa langkah pengawasan OPAD yang dilaksanakan oleh tim Perwakilan BPKP telah sesuai pedoman dan membahas berbagai permasalahan/kendala yang dihadapi tim di lapangan. 2) Kajian Pengawasan Tim BPKP Pusat menyusun laporan kajian Pengawasan OPAD TA 2016 dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. b. Perwakilan BPKP Tahapan pelaksanaan pengawasan OPAD yang dilakukan Perwakilan BPKP adalah: 1) Perencanaan Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP meliputi: a)

Melakukan diseminasi pedoman serta pelaporannya kepada seluruh PFA yang akan ditugaskan dan mempelajari secara seksama pedoman pengawasan OPAD.

b)

Menentukan pemda dan melakukan koordinasi dengan pemda yang dilakukan pengawasan OPAD. Rincian rencana penugasan dapat dilihat pada Lampiran III.

c)

Mempelajari

Laporan

Hasil

Pengawasan

OPAD

tahun

sebelumnya dalam rangka memonitoring tindak lanjut.


10

2) Persiapan a)

BPKP Perwakilan membentuk tim pengawasan OPAD.

b)

Kegiatan pengawasan OPAD ini merupakan pelaksanaan dari PP kegiatan pengawasan penerimaan negara/ daerah dalam upaya peningkatan ruang fiskal.

3) Pelaksanaan Tim Perwakilan melaksanakan pengawasan OPAD dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan OPAD tahun sebelumnya. Program kerja pengawasan OPAD dibahas lebih lanjut dalam Bab IV. 4) Pelaporan 1) Perwakilan BPKP Perwakilan BPKP berkewajiban menyusun laporan pengawasan OPAD berupa: a) Laporan Hasil Evaluasi Potensi Pajak dan Retribusi Tahun 2016

pada

disampaikan

Pemerintah kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

Gubernur/Bupati/Walikota

yang dengan

tembusan kepada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. Format laporan tersaji pada Lampiran I. b) Laporan

Hasil

Monitoring

Tindak

Lanjut

atas

Kegiatan

Optimalisasi PAD Tahun 2015 yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. Format laporan tersaji pada Lampiran II. Laporan dalam bentuk softcopy dan hardcopy disampaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah c.q Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Wilayah

dikirimkan

ke

II.

Khusus

alamat

email

untuk

penyampaian

softcopy

[email protected]

dan

[email protected]. cc [email protected] 2) BPKP Pusat Melaksanakan penyusunan laporan kajian pengawasan OPAD untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan/ atau stakeholders lain.


11

BAB IV PROGRAM KERJA Pelaksanaan evaluasi potensi pajak dan retribusi dilakukan oleh Perwakilan BPKP dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut : 1. Lakukan penghitungan kinerja PAD Lakukan pengumpulan data terkait kinerja PAD, yaitu realisasi PAD, PDRB, dan total APBD tahun 2014 dan 2015, dan data anggaran tahun 2016. Isi angka-angka tersebut dalam aplikasi OPAD 2016. Analisis kinerja terkait data tersebut menggunakan parameter sebagai berikut: a. Rasio total pajak dan retribusi terhadap total pendapatan 1) Dapatkan realisasi total pajak dan retribusi serta total realisasi pendapatan tahun 2015. Hitung rasio realisasi total pajak dan retribusi terhadap total pendapatan. 2) Lakukan analisis lanjutan dengan menggunakan data anggaran tahun 2016. Hitung rasio total pajak dan retribusi terhadap total rencana pendapatan untuk tahun 2016. 3) Bandingkan kedua data tersebut dengan target RPJMN di tahun 2019, yaitu Rata-Rata Pajak Retribusi Kab/Kota terhadap Total Pendapatan adalah 11,0% dan Rata-rata Pajak Retribusi Provinsi terhadap Total Pendapatan adalah 40,0%. 4) Analisis dan ungkapkan upaya/ strategi Pemda guna mencapai target nasional tersebut. b. Elastisitas PAD

1) Dapatkan realisasi PAD tahun 2014 dan 2015 serta PDRB tahun 2014 dan 2015.

2) Hitung elastisitas PAD dengan membandingkan pertumbuhan realisasi PAD dan pertumbuhan elastisitas. Analisis elastisitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan jika terjadi perubahan pada jumlah PDRB, dengan formula:

EPDRB

=

% ∆ PAD % ∆ PDRB

X 100 %


12

c. Pertumbuhan PAD 1) Dapatkan realisasi PAD tahun 2014 dan 2015. Hitung persentase pertumbuhan PAD dengan membandingkan pertambahan PADt dengan PADt-1 dibagi PADt-1 dengan rumus sebagai berikut:

Pertumbuhan PAD

PADt - PADt-1

=

PADt-1

X

100 %

2) Bandingkan pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan ekonomi, analisis dan uraikan hasil analisis tersebut , tuangkan dalam laporan. 2. Lakukan evaluasi potensi Evaluasi potensi pajak dan retribusi dilakukan terbatas pada tiga jenis pajak dan satu jenis retribusi. Berikut contoh prosedur evaluasi: a.

Evaluasi Potensi Pajak Hotel Prosedur evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Dapatkan data jumlah hotel/ penginapan yang telah memiliki izin usaha. 2) Bandingkan data tersebut dengan data hotel/penginapan yang telah memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) pada instansi pengelola pajak. 3) Identifikasi hotel/penginapan yang belum memiliki NPWPD dan telah

memenuhi

syarat

sebagai

WP

berdasarkan

ketentuan

peraturan daerah yang berlaku. 4) Jika memenuhi syarat sebagai WP maka lakukan uji potensi pajak atas hotel/ penginapan yang belum memiliki NPWD tersebut. Uji potensi pajak hotel adalah sebagai berikut: a. Tentukan hotel/penginapan yang akan disampling. b. Dapatkan data tentang jenis hotel, fasilitas hotel, jumlah dan jenis kamar hotel, tarif kamar dan tingkat hunian. c. Hitung rata-rata hunian kamar dan omzet. d. Hitung jumlah Potensi Pajak Hotel (Omzet x Tarif) 5) Jika hotel/penginapan telah memiliki NPWPD, maka uji potensi pajak yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: a. Lakukan uji petik terhadap hotel/ penginapan yang telah memiliki NPWD minimal dua WP. Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 2016

13

b. Dapatkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah (SPTPD) dan atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). c. Hitung potensi pajak. (Lihat prosedur no 4). d. Bandingkan hasil perhitungan potensi pajak dengan SPTPD/ SSPD. 6) Buat simpulan hasil uji potensi dan tuangkan dalam laporan. 7) Bandingkan dengan SPT yang dilaporkan pada instansi pengelola pajak. b. Evaluasi Potensi Pajak Hiburan Prosedur evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Dapatkan data jumlah usaha pengelolaan hiburan yang telah memiliki izin usaha. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 2) Bandingkan data tersebut dengan data usaha pengelolaan hiburan yang telah memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) pada instansi pengelola pajak. 3) Identifikasi usaha pengelolaan hiburan yang belum memiliki NPWPD dan telah memenuhi syarat sebagai WP berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. 4) Jika memenuhi syarat sebagai WP maka lakukan uji potensi pajak atas usaha pengelolaan hiburan yang belum memiliki NPWD tersebut. Uji potensi pajak usaha pengelolaan hiburan adalah sebagai berikut: a. Tentukan usaha pengelolaan hiburan yang akan disampling. b. Dapatkan data tentang jenis hiburan, jumlah fasilitas dan kapasitas

hiburan

(misal:

ruang

karaoke/

mandi

uap/SPA/pijat/refleksi, tempat duduk bioskop/sirkus dan atau sejenis lainnya, jumlah pengunjung, jumlah meja bilyar), tarif hiburan dan tingkat kunjungan. c. Hitung rata-rata omzet hiburan berdasarkan data pada poin b. d. Hitung jumlah Potensi Pajak Hiburan (Omzet x tarif pajak) 5) Jika usaha pengelolaan hiburan telah memiliki NPWPD, maka uji potensi pajak yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:


14

a.

Lakukan uji petik terhadap usaha pengelolaan hiburan yang telah memiliki NPWD minimal dua WP.

b.

Dapatkan

Surat

Pemberitahuan

Tahunan

Pajak

Daerah

(SPTPD) dan atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). c.

Hitung potensi pajak. (Lihat prosedur no 4).

d.

Bandingkan hasil perhitungan potensi pajak dengan SPTPD/ SSPD.

6) Buat simpulan hasil uji potensi dan tuangkan dalam laporan. c. Evaluasi Potensi Pajak Restoran Prosedur evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Dapatkan data jumlah restoran yang telah memiliki izin usaha. 2) Bandingkan data tersebut dengan data restoran yang telah memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) pada instansi pengelola pajak. 3) Identifikasi usaha restoran yang belum memiliki NPWPD dan telah memenuhi syarat sebagai WP berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. 4) Jika memenuhi syarat maka lakukan uji potensi pajak restoran yang belum memiliki NPWD tersebut. Uji potensi pajak restoran adalah sebagai berikut: a. Tentukan restoran yang akan disampling. b.Dapatkan data kapasitas restoran (meja dan tempat duduk restoran), tarif makanan dan minuman, dan tingkat kunjungan. c. Hitung rata-rata omzet restoran berdasarkan data pada poin b. d.Hitung jumlah Potensi Pajak Restoran (Omzet x tarif pajak) 5) Jika restoran telah memiliki NPWPD, maka uji potensi pajak yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: a.

Lakukan uji petik terhadap usaha restoran yang telah memiliki NPWD minimal dua WP.

b.

Dapatkan

Surat

Pemberitahuan

Tahunan

Pajak

Daerah

(SPTPD) dan atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). c.

Hitung potensi pajak. (Lihat prosedur no 4).

d.

Bandingkan hasil perhitungan potensi pajak dengan SPTPD/ SSPD.

6) Buat simpulan hasil uji potensi dan tuangkan dalam laporan.


15

d. Evaluasi Potensi Retribusi Prosedur evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Tentukan retribusi yang akan dilakukan uji petik dan identifikasi proses bisnis dalam pengelolaan retribusi tersebut. 2) Lakukan

uji

potensi

retribusi.

Misal

retribusi

pemakaian

lapangan olah raga. a. Dapatkan data pemakaian lapangan olah raga. b.Hitung turn over pemakaian lapangan olah raga. c. Hitung potensi retribusi dengan mengkalikan turn over, durasi dan tarif. d.Bandingkan dengan penerimaan retribusi. Contoh kasus terkait evaluasi potensi pajak dan retribusi dapat dilihat pada Lampiran IV. 3. Lakukan uji pengendalian SPIP Lakukan uji pengendalian atas pengelolaan PAD melalui instrumen kuesioner evaluasi SPIP terlampir (Lampiran V). Kuesioner diisi oleh auditor berdasarkan reviu dokumen, observasi, wawancara atau sarana lain untuk menghasilkan informasi yang valid dan memadai. Kemudian hasil evaluasi SPIP dituangkan dalam laporan. Pengungkapan dalam laporan

adalah

pertanyaan

yang

kelemahan

pengendalian

jawabannya

TIDAK.

intern Simpulan

dengan

merinci

evaluasi

SPIP

dikelompokkan menjadi Memadai, Cukup Memadai, dan Kurang Memadai, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Jika persentase jawaban YA < 60% (jumlah jawaban YA < 30) maka disimpulkan “Kurang Memadai”.

b.

Jika persentase jawaban YA antara 60% - 80% (jumlah jawaban YA antara 31 sampai dengan 40) maka disimpulkan “Cukup Memadai”.

c.

Jika persentase jawaban YA > 80% (jumlah jawaban YA > 40) maka disimpulkan “Memadai”.

Guna kepentingan kompilasi, Tim Perwakilan menuangkan dalam bentuk excell hasil kuesioner SPIP .


16

LAMPIRAN

Lampiran Juklak Nomor 1 / 1 - 3 FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI KOP PERWAKILAN BPKP Nomor : LHEHal : Laporan Hasil Evaluasi Potensi Pajak dan Retribusi Provinsi/Kabupaten/Kota*)……… ………….

Tanggal,……………………….

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Potensi Pajak dan Retribusi Provinsi/Kabupaten/Kota*)…………………………………. Tahun 2016 dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut: BAGIAN PERTAMA BAGIAN KEDUA

: SIMPULAN DAN SARAN : HASIL PENGAWASAN

-------------------------------------------------------------------------------------------BAGIAN PERTAMA SIMPULAN DAN SARAN BAB I SIMPULAN Uraikan simpulan hasil pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan secara singkat. BAB II SARAN Uraikan saran atas hasil pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan secara singkat. Penanda tangan Laporan

Kepala Perwakilan

Lampiran Juklak Nomor 1 / 2 - 3 BAGIAN KEDUA HASIL PENGAWASAN BAB I UMUM 1. Dasar Pengawasan Kegiatan pengawasan Optimalisasi dilaksanakan berdasarkan:

Pendapatan

Asli

Daerah

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. d. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-908/K/D4/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pedoman Layanan Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. e. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor ……… Tahun 2016 tanggal …………Maret 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Tahun 2016. f. PKP2T Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II Tahun 2016. g. Lain-lain, seperti MOU dengan Pemda. 2. Tujuan dan Sasaran Pengawasan Tujuan pengawasan OPAD adalah: a. Mendorong peningkatan rasio pajak dan retribusi terhadap total pendapatan daerah guna kemandirian keuangan daerah. b. Mendorong perencanaan PAD didukung oleh database potensi perencanaan yang memadai. c. Perbaikan Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan PAD. Sasaran pengawasan OPAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota/Provinsi *) …………………….. yang terdiri dari Pajak …………… dan Retribusi ……………….. . 3. Ruang Lingkup PAD Pemda Tahun Anggaran 2015 dan 2016 sampai dengan saat evaluasi. Ruang lingkup dapat ditambahkan disesuaikan dengan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan. 4. Metodologi a. Analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung parameter kinerja PAD. b. Wawancara dan diskusi. c. Pengujian pengendalian atas pengelolaan PAD. d. Metodologi lain yang digunakan disesuaikan dengan kegiatan evaluasi pengawasan.

Lampiran Juklak Nomor 1 / 3 - 3 5. Kinerja Pendapatan Asli Daerah a) Rasio total pajak dan retribusi terhadap total pendapatan Uraikan rasio total pajak dan retribusi terhadap total pendapatan tahun 2015 dengan menggunakan angka realisasi, dan analisis lanjutan rasio total pajak dan retribusi terhadap total pendapatan tahun 2016 dengan menggunakan data anggaran. b) Elastisitas PAD Uraikan analisis elastisitas PAD tahun 2015 dengan menggunakan data tahun 2014 dan 2015. c) Pertumbuhan PAD Uraikan analisis pertumbuhan PAD tahun 2015 dan bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN 1. Evaluasi Potensi Pajak dan Retribusi Uraikan permasalahan hasil evaluasi mengenai potensi secara ringkas, berikut kondisi, kriteria, sebab dan akibat. a. Evaluasi Potensi Pajak Hotel b.Evaluasi Potensi Pajak Restoran c. Evaluasi Potensi Pajak Hiburan d.Evaluasi Potensi Retribusi 2. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan PAD Uraikan hasil evaluasi SPIP atas pengelolaan PAD berdasarkan hasil kuesioner SPIP. 3. Hal – hal lain yang perlu diperhatikan Uraikan hal – hal lain yang perlu diperhatikan secara ringkas.

Lampiran Juklak Nomor 2 /1 - 1 FORMAT LAPORAN MONITORING TINDAK LANJUT

KOP PERWAKILAN BPKP Nomor: LapHal : Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan OPAD Tahun 2015

Yth. Deputi Kepala Keuangan Daerah di Jakarta

BPKP

Tanggal,……………………….

Bidang

Pengawasan

Penyelenggaraan

Dengan ini kami sampaikan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan OPAD Tahun 2015 sebagai berikut: Tindak Lanjut No dan Tanggal Pemerintah Uraian Hasil No. Hasil laporan Daerah Pengawasan Pengawasan

Demikian kami sampaikan. diucapkan terima kasih.

Atas

perhatian

dan

kerja

samanya

Penanda tangan Laporan

Kepala Perwakilan

Lampiran Juklak Nomor 3 / 1 -1 RENCANA PENUGASAN PERWAKILAN EVALUASI POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI TAHUN 2016 PELAKSANAAN

NO

PERWAKILAN

RENCANA PP

EVALUASI PROV.

1

PW01

3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

PW02 PW03 PW04 PW05 PW06 PW07 PW08 PW09 PW10 PW11 PW12 PW13 PW14 PW15 PW16 PW17 PW18 PW19 PW20 PW21 PW22 PW23 PW24 PW25 PW26 PW27 PW28 PW29 PW30 PW31 PW32 PW33 Total

3 3 3 2 5 4 3 1 6 6 5 1 4 1 5 4 5 4 5 5 4 1 5 3 3 3 3 3 5 3 3 1 115

NON PK2PT

PK2PT

1 1 1

1 1 1 1

1

1

1

10

KAB. / KOTA 2 1 2 1 0 4 3 2 1 5 4 3 0 2 1 4 2 4 3 4 3 3 1 4 2 1 2 2 2 4 2 2 1 77

MONITORING TL 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 28

MONITORING TL

1

1 1

1

1 5

Lampiran Juklak Nomor 4 / 1 - 11 EVALUASI POTENSI PAJAK HOTEL

KASUS 1 Pemerintah Kabupaten Asih Jaya telah memiliki data potensi hotel. Potensi hotel dihitung berdasarkan jumlah obyek pajak, tarif, tingkat hunian dan potensi riil. Tim melakukan pengujian lapangan terhadap data potensi tersebut pada 2 (dua) wajib pajak yaitu: Hotel Diamond

klasifikasi Bintang Empat, memiliki 171 kamar dan

occupancy 60% Berdasarkan data potensi: No 1 1 2 3 4 5

Jenis Kamar Jumlah 2 3 Standar 24 Deluxe 83 Cottage 48 Junior Suite 12 Suite Room 4 TOTAL

Tarif (Rp) 4 665.500,00 756.250,00 847.000,00 1.210.000,00 2.420.000,00

Potensi 100% 5 4.453.920.000,00 18.114.750.000,00 12.044.160.000,00 4.579.200.000,00 3.268.800.000,00 42.460.830.000,00

Potensi Riil 6=5x60% 2.672.352.000,00 10.868.850.000,00 7.226.496.000,00 2.747.520.000,00 1.961.280.000,00 25.476.498.000,00

Potensi Pajak 7=6*10% 267.235.200,00 1.086.885.000,00 722.649.600,00 274.752.000,00 196.128.000,00 2.547.649.800,00

Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2015, maka terdapat selisih kurang perhitungan potensi pada Hotel Diamond dengan rincian sebagai berikut: Data Potensi Realisasi tahun 2015 Selisih kurang % selisih

Rp Rp Rp

2.547.649.800,00 3.626.254.075,00 (1.078.604.275,00) 42.34%

Hotel Kristal klasifikasi Bintang Empat, memiliki 188 kamar, occupancy 60% Berdasarkan data potensi: No 1 1 2 3 4 5 6

Jenis Kamar Jumlah 2 3 Terrace 46 Superior 76 Deluxe cottage 32 Deluxe sweet 24 Deluxe Sweet Pool 6 Villas 4 TOTAL

Tarif (Rp) 4 847.000,00 1.089.000,00 1.149.500,00 1.512.500,00 2.117.500,00 3.025.000,00

Potensi 100% 5 11.542.320.000,00 25.691.040.000,00 11.514.240.000,00 11.772.000.000,00 4.249.800.000,00 4.140.000.000,00 68.909.400.000,00

Potensi Riil 6=5x60% 6.925.392.000,00 15.414.624.000,00 6.908.544.000,00 7.063.200.000,00 2.549.880.000,00 2.484.000.000,00 41.345.640.000,00

Potensi Pajak 7=6*10% 692.539.200,00 1.541.462.400,00 690.854.400,00 706.320.000,00 254.988.000,00 248.400.000,00 4.134.564.000,00

Bila dibandingkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) terhadap Hotel Kristal, maka terdapat selisih lebih perhitungan potensi dengan rincian sebagai berikut:

Lampiran Juklak Nomor 4 / 2 - 11 Rp Data Potensi SKPDKB Januari – Desember Rp 2015 Selisih lebih Rp % selisih

4.134.564.000,00 2.612.887.466,00 1.521.676.534,00 36.80%

Sesuai dengan Peraturan Bupati Asih Jaya Nomor 28 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Hotel. Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Minerba Kabupaten Asih Jaya pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk mengetahui jumlah potensi wajib pajak, DPPKAD melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak; ayat (8) yang menyatakan bahwa pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan pendataan wajib pajak yang telah memiliki NPWPD. Hal ini disebabkan karena adanya pergantian pegawai di Bidang Pendataan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Asih Jaya yang melakukan perhitungan potensi sehingga dasar perhitungan terhadap data potensi belum bisa dijelaskan secara rinci. Akibatnya data potensi belum bisa digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Asih Jaya dalam pengambilan kebijakan karena belum menggambarkan kondisi yang mendekati nyata.

KASUS 2 Dari pengujian terhadap jumlah kamar hotel dan tarif kamar hotel yang berada di Kota Sejahtera dan dijumpai terdapat perbedaan data antara data hasil uji petik dengan data potensi pendapatan sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Hotel Aster Bumi Permai Ceria Damai Elok Jaya Fiesta Gaya Horizon

Jumlah Kamar Uji Data petik potensi 5 5 10

10

7 22 12 13 9 66

7 11 0 0 10 66

Rate uji petik Bawah

Atas

Rate Data Potensi Bawah

500.000 1.200.000 250.000

Atas 725.000

500.000

120.000

187.500

150.000 500.000 600.000 1.000.000 500.000 750.000 500.000 690.000 4.485.000 7.085.000 1.000.000 2.000.000

362.000

412.500 400.000

Dari tabel diatas rata-rata jumlah kamar

550.000 800.000 1.250.000

tersedia pada hotel telah sesuai

dengan data potensi, namun terdapat hotel yang belum terdata (Hotel Elok

Lampiran Juklak Nomor 4 / 3 - 11 Jaya) dan terdapat penambahan kamar hotel yang tidak termutakhirkan di data potensi pajak hotel (Hotel Horizon). Selain itu, dijumpai adanya perbedaan tarif kamar hotel yang tertulis pada data potensi hotel dengan tarif hotel menurut hasil uji petik pada seluruh hotel yang dilakukan uji petik. Seharusnya data potensi pendapatan pajak hotel bisa disajikan dengan data paling mutakhir. Permasalahan tersebut disebabkan belum adanya mekanisme/prosedur pemutakhiran data potensi pajak yang bisa meng-update data potensi pajak secara berkala, keterbatasan jumlah SDM bidang pengelolaan PAD dan minimnya pengawasan internal/inspektorat terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Akibatnya data potensi pajak hotel yang disusun sebagai acuan penerimaan pajak hotel diragukan keakuratannya. Terhadap permasalahan tersebut disarankan kepada Walikota Sejahtera untuk menginstruksikan Kepala DPPKAD Kota Sejahtera agar : 1. Melakukan pemutakhiran data potensi pajak hotel secara berkala 2. Melakukan rekonsiliasi data dan penyusunan sistem dan prosedur pemutakhiran data potensi pajak hotel antara DPPKAD, Dinas Pariwisata, Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu. KASUS 3 Hasil pengujian potensi pajak terhadap Pajak Hotel terhadap dua Wajib Pajak atau 6,25% dari total Wajib Pajak yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Kabupaten Cemerlang Tahun 2015 yaitu 32 Wajib Pajak, yaitu Hotel Kinarian dan Hotel Rafif, dijumpai : Selama bulan Januari s/d September 2015. Hotel Kinarian telah melaporkan omzet SPTPD sebesar Rp1.939.080.000,00 dan menyetorkan pajak hotel sebesar Rp176.280.000,00 atau rata-rata per bulan Rp19.596.675,00. Hotel Kinarian melaporkan penjualan sewa kamar (laporan penjualan kamar) 12 kamar sampai 26 kamar atau rata-rata hanya 18 kamar 20% dari jumlah kamar hotel sebanyak 103 kamar. Hasil pengamatan tim evaluasi, sebanyak 70% dari jumlah kamar Hotel Kinarian sudah disewa secara tahunan oleh pihak ketiga, terhadap sewa

Lampiran Juklak Nomor 4 / 4 - 11 kamar Hotel Kinarian oleh pihak ketiga diperkirakan tidak dilaporkan dengan alasan yang belum diketahui. Selisih potensi PAD atas penjualan kamar Hotel Kinarian kepada pihak ketiga yang belum dilaporkan diperkirakan sebesar Rp975.720.000,00 (1 tahun) dengan uraian sebagai berikut: Nama Hotel

Hotel Kinarian

Analisa Dasar Pengenaan pajak Selama 1 Tahun

Hasil Pengamatan Pajak Hotel/Thn Sebesar (Rp)

Tarif Pajak 11/121 Menurut SPTPD

Selisih Potensi Pajak Hotel (Rp)

88 Kmr X 30 Hr X Rp400.000,00 X 12 Bulan = Rp12.672.000.000,00

1.152.000.000,00

176.280.000,00

975.720.000,00

Jumlah

1.152.000.000,00

176.280.000,00

975.720.000,00

Catatan : perhitungan tarif (pajak hotel 11/121) dengan rincian : 10% dari DPP + 10% dari service charge sebesar 10%. Menurut data yang ada. kedua Wajib Pajak Hotel tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan pajak daerah. Kondisi sewa kamar hotel secara Long Stay (tahunan) yang tidak dilaporkan dalam SPTPD terjadi juga pada hotel lain yang beroperasi di Kabupaten Cemerlang. Sesuai dengan Perda Kabupaten Cemerlang Nomor : 15 Tahun 2010 Tanggal 5 November 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Cemerlang disebutkan bahwa Wajib Pajak harus mengisi dan melaporkan hasil usahanya (omzet) ke dalam SPTPD sesuai keadaan yang sebenarnya. Wajib Pajak harus mengisi dan melaporkan hasil usahanya (omzet) kedalam SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan membayarkannya dengan tarif yang ditentukan sesuai pada Perda. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan omzetnya dalam SPTPD dan membayar Pajak Hotel sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku. Akibatnya ditemukan potensi penerimaan Pajak Hotel Tahun 2015 yang belum dapat direalisir diperkirakan sebesar Rp975.720.000,00. Terhadap Cemerlang

permasalahan agar

tersebut,

memerintahkan

kami

rekomendasi

kepada

Kepala

kepada

Dinas

Kabupaten Cemerlang supaya mengoptimalkan potensi pajak

Bupati

Pendapatan hotel menjadi

Lampiran Juklak Nomor 4 / 5 - 11 realisasi penerimaan pajak dengan cara melakukan pemeriksaan Pajak hotel dengan tahapan sebagai berikut: -

Mengusulkan

diterbitkannya

Peraturan

Bupati

Cemerlang

tentang

pedoman atau Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah sebagai dasar pedoman pelaksaan pemeriksaan pajak daerah. -

Melakukan bimbingan teknis atau pelatihan pemeriksaan pajak daerah bagi pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Cemerlang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pajak daerah.

Lampiran Juklak Nomor 4 / 6 - 11 EVALUASI POTENSI PAJAK RESTORAN Kasus 1 Dari pengujian terhadap jumlah meja dan tarif makanan yang berada di Kabupaten Adelia dijumpai terdapat perbedaan data antara data hasil uji petik dengan data potensi pendapatan sebagai berikut: No 1 2 3 4

Uji Petik

Nama Restoran

Potensi

Selisih

Tarif makanan

Meja

Kursi

Meja

Kursi

Meja

Kursi

Uji petik

Asri Bintang

68 10

200 24

16 12

64 24

52 (2)

136 0

40.000 40.000

40.000 25.000

Cemara Denai

9 36

36 60

6 3

24 10

3 33

12 50

40.000 40.000

25.000 10.000

64 28 20

40.000 40.000 50.000

31.500 50.000

5

Eka 16 64 16 Fanta 13 45 5 17 8 7 Gemini 240 240 30 120 5 8 Hula 8 30 8 30 Hula Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah kursi di 6

-

Potensi

100.000 100.000

restoran dan harga rata-

rata makanan hasil uji petik secara umum lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah kursi dan harga rata-rata makanan dalam data potensi pajak restoran. Perbedaan jumlah kursi dan harga rata-rata makanan akan mempengaruhi

perhitungan

potensi

pajak

restoran

dengan

rumus

perhitungan yang digunakan di Kabupaten Adelia sebagai berikut: POTENSI OMZET RUMAH MAKAN : S X D X P X 60% X 10% S : Jumlah Tempat Duduk

60% : perkiraan omzet rata-rata

D : 360 Hari

10% : tarif pajak restauran

P : Harga rata-rata makanan Sehingga menghasilkan perhitungan perkiraan penerimaan pajak restoran sebagai berikut: Perkiraan Pajak Restoran No

Nama

1 2 3 4 5

Asri Bintang Cemara Denai Eka

Uji petik 172.800.000 20.736.000 31.104.000 51.840.000 55.296.000

Potensi 55.296.000 12.960.000 12.960.000 2.160.000 -

Realisasi Penerimaan TA 2015 178.553.702 12.725.000 13.500.000 9.530.000 4.663.779

Selisih Uji petikpotensi 117.504.000 7.776.000 18.144.000 49.680.000 55.296.000

Realisasi potensi 123.257.702 (235.000) 540.000 7.370.000 4.663.779

Lampiran Juklak Nomor 4 / 7 - 11 Perkiraan Pajak Restoran No

Nama

6

Fanta Gemini Hawai JUMLAH

7 8

Uji petik

Potensi

38.880.000 120.960.000 64.800.000 556.416.000

11.566.800 77.760.000 64.800.000 237.502.800

Selisih

Realisasi Penerimaan TA 2015 3.350.000 399.858.498 710.136.788 1.332.317.767

Uji petikpotensi 27.313.200 43.200.000 318.913.200

Realisasi potensi (8.216.800) 322.098.498 645.336.788 1.094.510.272

Realisasi pembayaran pajak restoran tahun 2015 pada 8 Restoran yang dilakukan

uji

petik

terdapat

perbedaan

sebesar

Rp1.094.814.967,00

dibandingkan data potensi pajak restoran, sedangkan bila dibandingkan dengan data potensi

menurut uji

petik.

terdapat perbedaan sebesar

Rp318.913.200,00 dengan data potensi pajak restoran. Seharusnya data potensi pajak restoran bisa disajikan dengan data paling mutakhir. Permasalahan perbedaan tersebut disebabkan: (1)

Belum adanya mekanisme/prosedur pemutakhiran data potensi pajak restoran yang bisa meng-update data potensi pajak secara berkala.

(2)

Perhitungan

rumus

data

potensi

belum

memperhitungkan

waktu

pelayanan per tamu (60 menit/jumlah menit pelayanan per tamu) dan perhitungan jam buka per hari. (3)

Estimasi perkiraan omzet restoran 60% bisa berbeda dengan kondisi sebenarnya

(4)

Keterbatasan jumlah SDM bidang pengelolaan PAD

Akibatnya data potensi pajak restoran yang digunakan sebagai acuan perhitungan penerimaan pajak restoran tidak dapat diyakini kekakuratannya. Terhadap permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Adelia agar : (1) Melakukan update data potensi pajak restoran secara berkala. (2) Menyusun sisdur pemutakhiran data potensi pajak restoran yang sinergis dengan SKPD/Instansi lain sehingga bisa menghasilkan data potensi pajak restoran secara efektif dan efisien. (3) Menyusun

data

potensi

pajak

restoran

dengan

pendekatan

perhitungan/rumus yang lebih akurat. KASUS 2 Hasil

pengujian

potensi

terhadap

Pajak

Restoran

(rumah

makan/

warung/catering) sebanyak 2 Wajib Pajak atau 2,25% dari total Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak

89 Wajib Pajak, dijumpai pajak restoran yang

dilaporkan dalam SPTPD terlalu kecil atau terdapat selisih kurang pelaporan

Lampiran Juklak Nomor 4 / 8 - 11 pajak restoran diperkirakan sebesar Rp584.617.500,00

dengan uraian

sebagai berikut : Nama Restoran Rumah Aulia

Analisa Dasar Pengenaan Pajak

6.725 lembar Nota X 12 bulan Rp70.000,00 Rp5.649.000.000,00 Rumah Makan Diffa 2.070 lembar Nota X 12 bulan Rp70.000,00 Rp1.738.800.000,00 Jumlah

Pajak Restoran 1 Thn (10/110) Pengamatan

Tarif Pajak 10% Menurut SPTPD Selama 1 Thn

Selisih Pelaporan Pajak Restoran

513.545.000,00

75.000.000,00

438.545.000,00

158.072.500,00 671.617.500,00

12.000.000,00 87.000.000,00

146.072.50,.00 584.617.500,00

Makan

Menurut data yang ada. kedua Wajib Pajak restoran tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan pajak daerah. Sesuai dengan Perda Kabupaten Victoria Nomor 15 Tahun 2010 Tanggal 5 November 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Victoria disebutkan bahwa Wajib Pajak harus mengisi dan melaporkan hasil usahanya (omzet) kedalam SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan membayarkannya dengan tarif yang ditentukan sesuai pada Perda: Hal ini disebabkan: (1)

Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban untuk melaporkan omzetnya dalam SPTPD dan membayar Pajak Restoran terhutang sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku.

(2)

Belum tersedianya tenaga pemeriksa pajak daerah.

(3)

Belum disusun Peraturan Bupati JKL tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah guna mengimplementasikan kegiatan pemeriksaan pajak daerah bagi Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.

Akibatnya terdapat potensi penerimaan Pajak Restoran (restoran/rumah makan/warung) Tahun 2015 yang diperkirakan belum dapat direalisir sebesar Rp584.617.500,00 terdiri dari : -

Rumah Makan Aulia diperkirakan sebesar Rp438.545.000,00

-

Rumah Makan Diffa diperkirakan sebesar Rp146.072.500,00 Terhadap permasalahan tersebut, kami menyarankan kepada Bupati Victoria

agar

memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Victoria untuk

mengoptimalkan potensi pajak restoran menjadi realisasi penerimaan pajak restoran dengan cara :

Lampiran Juklak Nomor 4 / 9 - 11 (1)

Melaksanakan kegiatan guna

sosialisasi

terhadap

Wajib

Pajak Restoran

meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melapokan SPTPD

sesuai omzet yang sebenarnya. (2)

Melakukan

pemeriksaan

pajak

restoran

dengan

terlebih

dahulu

melakukan tahapan-tahapan: a) Mengusulkan diterbitkannya Peraturan Bupati Victoria tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah sebagai dasar hukum/pedoman pelaksaan pemeriksaan pajak daerah. b) Melakukan bimbingan teknis atau pelatihan pemeriksaan pajak daerah bagi pegawai Dinas Pendapatan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pajak daerah. c) Asistensi/

melakukan

pendampingan

dalam

pelaksanaan

pemeriksaan pajak daerah terhadap tenaga pemeriksa pajak daerah yang telah ditunjuk. d) Melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya guna menyelesaikan permasalahan bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak bersedia melaporkan dan membayar pajak daerah sesuai ketentuan.

Lampiran Juklak Nomor 4 / 10 - 11 EVALUASI POTENSI RETRIBUSI

Kasus 1 Retribusi tempat rekreasi dan olahraga Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga mengacu pada Perda No.5 Kabupaten Sakura Mas Tahun 2010 dengan tarif retribusi

sebesar

Rp5000,00 per orang wisatawan asing dan Rp2.000,00 per orang untuk wisatawan lokal. Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini ditujukan bagi wisatawan yang mengunjungi 3 lokasi. Data realisasi PAD yang berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Sakura Mas selama 3 tahun adalah sebagai berikut: No

Uraian

2012

2013

2014

1

Realisasi

164.650.000 173.590.000

181.400.000

2

Anggaran

351.152.000 351.152.000

351.152.000

Dari

hasil

konfirmasi

kepada

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika dijumpai data kunjungan wisatawan asing yang menggunakan kendaraan fastboat langsung ke lokasi sebagai berikut: No 1 2 3

Tahun 2012 2013 2014

Jumlah kunjungan Kapal penumpang 5.346 8.137 9.393 27.583

Penumpang Naik

Turun

124.168 249.910 284.957 762.476

200.018 172.543 260.098 764.605

Dari data riil penumpang fastboat dapat dihitung pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang bisa dipungut sebagai berikut: No

Tahun

1 2 3

2012 2013 2014

Realisasi penumpang 200.018 172.543 260.098

tarif (Rp)

Jumlah (Rp)

5.000 5.000 5.000

1.000.090.000 862.715.000 1.300.490.000 3.823.025.000

Sehingga terdapat potensi pendapatan dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga

yang

tidak

terealisasi

selama

3

tahun

Rp2.643.655.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

minimal

sebesar

Lampiran Juklak Nomor 4 / 11 - 11

No 1 2 3

Tahun 2012 2013 2014

Perhitungan

Potensi 1.000.090.000 862.715.000 1.300.490.000

retribusi

tempat

Realisasi 164.650.000 173.590.000 181.400.000

rekreasi

Selisih 835.440.000 689.125.000 1.119.090.000 2.643.655.000

dan

olahraga

di

atas

belum

memperhitungkan potensi wisatawan asing/lokal yang datang ke lokasi melalui pelabuhan bangsal. teluk nara. teluk kodek. dan pantai-pantai lain sehingga bila digali lebih lanjut pendapatan daerah dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga bisa lebih besar setiap tahunnya. Permasalahan tersebut disebabkan: (1) Banyaknya pintu penyeberangan menuju 3 lokasi sehingga menyulitkan pemantauan. (2) Tidak ada loket dan petugas pemungut retribusi yang di tempatkan di tiap pelabuhan/dermaga penyeberangan menuju lokasi (3) Belum terdapat dermaga yang representatif di lokasi yang memungkinkan petugas

melakukan

pemantauan

dan

pemungutan

retribusi

secara

terpusat di satu pintu. (4) Tidak terdapat petugas yang ditempatkan di lokasi untuk memantau dan memungut retribusi tempat rekreasi pada setiap wisatawan yang masik ke lokasi. Akibatnya penerimaan pendapatan daerah dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga menjadi tidak optimal. Terhadap permasalahan tersebut. direkomendasikan kepada Bupati Sakura Mas agar: (1) Mengupayakan peningkatan infrastruktur penyeberangan yang memadai sehingga arus wisatawan bisa masuk dan keluar ke wilayah lokasi melalui area penyeberangan yang terpusat di satu lokasi. (2) Menempatkan petugas pemungut retribusi di titik-titik penyeberangan dan pintu masuk di lokasi untuk melakukan pemungutan retribusi tempat rekreasi

dan

olahraga

atau

mengecek

pembayaran

retribusi

oleh

wisatawan. (3) Menginstruksikan inspektur Kabupaten Sakura Mas untuk mengawasi pengelolaan PAD secara lebih intensif.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH PERATURAN

Recommend Documents