RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2010 -2014
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen yang bersifat taktis strategis yang menjabarkan strategis pelaksanaan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi.
Rencana Strategis Deputi Bidang Investigasi Tahun 2010-2014 tidak terlepas dari Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disusun
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 pada tanggal 15 Maret 2010.
Rencana Strategis berisi merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Dengan adanya Renstra diharapkan Deputi Bidang Investigasi mampu dapat mewujudkan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara. Selain itu Deputi Bidang Investigasi diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap penurunan praktik korupsi di lingkungan
aparatur negara yang ditandai dengan semakin membaiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
Akhirnya, kami berharap Renstra Tahun 2010-2014 dapat memberi arah bagi Direktorat di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP Bidang Investigasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Suradji NIP 19510604 197512 1 001
ii
RENCANA STRATEGIS
2010-2014 DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Capaian Kinerja Tahun 2005-2009 C.
BAB II
D. Identifikasi Permasalahan E.
BAB IV
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
A. B. C.
BAB III
Analisis Kebutuhan Stakeholders
Pernyataan Visi
Pernyataan Misi
Tujuan Strategis
D. Sasaran Strategis
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Halaman I
ii
iii 1 2 3 3 4 5 6 8 9
A. Arah Kebijakan dan Strategi
11
PENUTUP
17
B. Program dan Kegiatan C. Indikator Kegiatan
15 16
LAMPIRAN:
TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2010-2014
iii
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen yang bersifat taktis strategis yang menjabarkan strategis pelaksanaan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi.
Rencana Strategis Deputi Bidang Investigasi Tahun 2010-2014 tidak terlepas dari Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disusun
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010–2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 pada tanggal 15 Maret 2010.
Rencana Strategis berisi merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program, dan kegiatan dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Tahun 2010-2014 mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan restrukturisasi
program yang dilakukan oleh Bappenas dan adanya mandat baru BPKP seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008.
B. Capaian Kinerja Tahun 2005-2009
Deputi Bidang Investigasi telah berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik
khususnya dalam rangka menciptakan iklim pencegahan KKN. Dalam rangka
mendukung pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) juga berupaya membantu pemerintah untuk mewujudkan sasaran
prioritas RPJMN 2004-2009 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan strategi preemtif/edukatif, preventif, dan represif.
1
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
Secara ringkas langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:
1) Pengawasan intern atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
2) Melakukan audit investigatif atas kasus-kasus yang berindikasi terjadinya kerugian keuangan negara, memberikan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik.
3) Melakukan sosialisasi program anti korupsi dan bimbingan teknis Fraud Control Plan (FCP).
4) Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk mengidentifikasikan potensi terjadinya KKN dalam rangka memberikan masukan/usulan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan yang diidentifikasikan berpotensi penyebab KKN kepada pemerintah.
Hasil yang telah dicapai periode 2005-2009 antara lain: 1.
Jumlah keseluruhan temuan hasil pengawasan periode tahun 2005-2009 yang berasal dari audit keuangan, audit operasional, audit kinerja dan audit
investigasi non tindak pidana korupsi (non-TPK) adalah sebanyak 62.556 kejadian senilai Rp36,93 triliun dan telah ditindaklanjuti sebanyak 40.999 2. 3. 4. 5.
kejadian senilai Rp26,35 triliun.
Upaya represif dengan melaksanakan audit investigatif. Jumlah laporan audit
investigatif mencapai 866 laporan dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp2,44 triliun dan US$18,68 juta.
Bantuan penghitungan kerugian keuangan negara sebanyak 1.822 dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp8,69 triliun, RM21,93 juta, KIP5,47 juta, GBP2.160 dan Yuan 10,28 juta.
US$195,23 juta,
Sosialisasi program anti-korupsi melalui 20 Focus Group Discussion (FGD)
dengan jumlah peserta 18.453 orang dan pencegahan korupsi dengan Fraud Control Plan (FCP) pada 52 satuan kerja instansi pemerintah pusat dan daerah.
Pemberian keterangan ahli di Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tipikor sebanyak 2.389 kali
2
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
C. Analisis Kebutuhan Stakeholders
Terkait dengan peran dan fungsinya, Deputi Bidang Investigasi melakukan analisis
berbagai ekspektasi stakeholders dan kontribusi yang dapat disumbangkan bagi stakeholders.
1.
Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK)
Ekspektasinya adalah dapat memberikan bantuan audit dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
Deputi Bidang Investigasi dapat membantu pengungkapan kasus indikasi TPK dengan melakukan audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan 2.
negara, dan pemberian keterangan ahli.
Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Instansi Pemerintah Daerah (IPD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Ekspektasinya adalah dapat memberikan bantuan dalam rangka pecegahan dan pemberantasan KKN.
Deputi Bidang Investigasi dapat membantu pengembangan instrumen
pencegahan KKN, peningkatan kesadaran anti KKN, diseminasi langkahlangkah anti KKN. Selain itu juga dapat membantu menyelesaikan kasus TPK, hambatan kelancaran pembangunan, penyesuaian harga, dan klaim.
D. Identifikasi Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang Investigasi dalam melaksanakan kegiatan
pengawasan
dan
pembinaan
pemberantasan KKN antara lain: 1. 2. 3.
dalam
rangka
pencegahan
dan
Masih terdapat banyak praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi, meskipun telah mengalami peningkatan dari 2,20 di tahun 2005 menjadi 2,80 di tahun 2009.
Masih ada keengganan dari Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Instansi
Pemerintah Daerah (IPD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bekerjasama dalam mencegah terjadinya KKN.
3
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
Permasalahan tersebut menjadi tantangan Deputi Bidang Investigasi untuk diselesaikan bagi dalam lima tahun mendatang.
E. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan
Keberhasilan Deputi Bidang Investigasi dalam mencapai misinya didukung
dengan adanya SDM pengawasan yang kompeten, berpengalaman dan
berintegritas serta memiliki produk unggulan yang dibutuhkan oleh Stakeholder yaitu Fraud Control Plan (FCP). Di sisi lain terdapat kelemahan yaitu komposisi SDM pengawasan belum memadai.
Deputi Bidang Investigasi diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pemerintah sehingga diharapkan dapat diwujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih
dengan adanya kepercayaan yang besar dari instansi penyidik untuk melakukan audit investigatif atas kasus TPK.
4
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS A. Pernyataan Visi
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN, kepada pemerintah kebijakan
diamanatkan
dan
program
untuk
anti
mengimplementasikan
korupsi
secara
bertahap
dan
dan
menegakkan
sistematis,
mengembangkan lingkungan sosial yang anti korupsi, memperluas dan mengembangkan partisipasi warga negara, mengembangkan infrastruktur anti
korupsi, meningkatkan pembaharuan administrasi pada bidang-bidang rawan
korupsi dalam rangka membangun good governance dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.
Semangat reformasi tersebut menjadi inspirasi bagi BPKP sebagai pengawas
internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mereposisi dan meredefinisi perannya agar dapat mendorong terwujudnya sistem
pengawasan nasional yang efektif. reposisi dan redefinisi peran BPKP ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem pengawasan nasional dalam memberantas KKN dan mendorong terwujudnya good governance baik dalam sektor pemerintahan maupun sektor publik.
Deputi Bidang Investigasi sebagai bagian integral dari BPKP, harus ikut mereposisi dan meredefinisi perannya untuk mendukung visi BPKP demi terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambungan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Investigasi telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang. Visi tersebut mengacu pada kebijakan pengawasan nasional dan visi BPKP yang telah ditetapkan sebelumnya.
5
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
Visi Deputi Bidang Investigasi sebagaimana dinyatakan dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:
“Menjadi investigator yang profesional, berintegritas dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan dalam mewujudkan Good Governance” Demi terwujudnya visi yang telah disepakati tersebut, Deputi Bidang Investigasi
dan seluruh jajarannya mempunyai komitmen yang kuat bahwa dalam
pelaksanaan tugas audit investigatif mendatang harus berani menampilkan dirinya sebagai auditor investigatif dengan mengembangkan kapabilitas,
berdisiplin pada pelaksanaan tugas, menghargai waktu, berorientasi pada pencapaian hasil yang berkualitas, serta memiliki integritas moral dan etika yang lebih baik.
Dengan integritas yang tinggi, Deputi Bidang Investigasi membantu pemerintah untuk mengungkap kasus-kasus yang berindikasi KKN dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk kepentingan publik dalam rangka pemberantasan KKN.
Deputi Bidang Investigasi menanggapi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dari pengaruh globalisasi.
B. Pernyataan Misi
Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Deputi Bidang Investigasi.
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Investigasi menetapkan misi sebagai berikut:
Misi Kesatu:
“Membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan yang baik”
6
RENCANA STRATEGIS
2010-2014 Misi Kedua:
“Meningkatkan kualitas hasil investigasi di bidang pemberantasan KKN dan penanggulangan Hambatan Kelancaran Pembangunan” Penetapan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Misi kesatu, yaitu: “Membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan yang baik”.
Misi ini dilatarbelakangi suatu tekad bahwa untuk mengakomodasi aspirasi
masyarakat yang sangat cepat berubah, dipersyaratkan suatu manajemen pemerintahan yang responsif, antisipatif dan mampu mengarahkan masyarakat
menjalani perubahan dan melakukan perbaikan–perbaikan. Melalui manajemen
pemerintahan yang demikian, diharapkan pemerintah dapat bekerja dengan lebih efisien, efektif, responsif dan aspiratif terhadap perubahan. Hal ini menimbulkan inspirasi bagi administrasi pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, partisipatif, dan akuntabel.
Misi kedua, yaitu: “Meningkatkan Kualitas Hasil Investigasi Di Bidang Pemberantasan KKN dan Penanggulangan Hambatan Kelancaran Pembangunan”
BPKP sebagai lembaga yang memiliki tugas utama melakukan pengawasan pembangunan, tidak terlepas dari kegiatan pemeriksaan yang menjadi bagian dari kegiatan pengawasan. dalam melakukan pemeriksaan, termasuk yang dilakukan atas permintaan kejaksaan atau kepolisian.
BPKP melalui Deputi Bidang
Investigasi harus dapat berperan aktif membantu manajemen pemerintah di
dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus penyimpangan yang merugikan negara dan berindikasi tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan salah satu
butir misi sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 yang
menyatakan antara lain, bahwa untuk mewujudkan visi bangsa indonesia di masa depan perlu diwujudkan “Aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan dan bebas dari KKN”.
7
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
Dengan peran yang sangat strategis, diharapkan Deputi Bidang Investigasi akan mampu memenuhi aspirasi atau harapan bangsa dan negara untuk mewujudkan
instansi pemerintah yang akuntabel dan aparatur negara yang bersih. Dengan
adanya instansi pemerintah yang akuntabel akan tumbuh budaya berakuntabilitas di seluruh jajaran pemerintahan dan juga masyarakat secara luas, yang
merupakan salah satu pilar dari ciri-ciri kepemerintahan yang baik (good governance), sehingga harapan masyarakat Indonesia untuk
terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dapat segera direalisasikan.
C. Tujuan Strategis
Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Deputi
Bidang Investigasi. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Deputi Bidang Investigasi dan perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Investigasi.
Dalam rangka mencapai misinya, Deputi Bidang Investigasi telah menetapkan tujuan:
Misi Kesatu, yaitu: “Membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan
terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan yang baik”, dengan tujuan: 1.
Meningkatkan pemahaman mengenai praktek-praktek penyelenggaraan Good
2.
Perbaikan penyelenggaraan manajemen pelaksanaan pembangunan.
3.
Governance.
Terakomodasinya beberapa upaya strategi pemberantasan KKN dalam peraturan perundang-undangan.
Misi Kedua, yaitu: “Meningkatkan kualitas hasil investigasi di bidang
pemberantasan KKN dan penanggulangan Hambatan Kelancaran Pembangunan”, dengan tujuan: 1.
Meningkatkan hasil audit investigatif sesuai dengan persyaratan hukum untuk
diproses selanjutnya dan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP).
8
RENCANA STRATEGIS 2.
Meningkatkan
2010-2014
kapasitas
Sarana
dan
Prasarana
penunjang
kegiatan
penanganan kasus KKN dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP).
D. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. SASARAN STRATEGIS No.
Tujuan
1.
Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD
2.
Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kotupsi menjadi 77%
Sasaran Strategis
Target 2010
2014
Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
70%
70%
Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi
70%
80%
10
14
IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP
IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan penyesuaian harga
Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum
Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang
Instansi
Instansi
10
5 Instansi
80%
84%
85%
85%
20%
50%
Instansi
9
RENCANA STRATEGIS No.
Tujuan
2010-2014 Sasaran Strategis Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar
Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
Target 2010
2014
80%
90%
10%
10%
10
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Dalam RPJMN 2010-2014 dinyatakan bahwa salah satu prioritas bidang aparatur adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang dijabarkan lebih lanjut ke
dalam 7 fokus prioritas yaitu: (i) peningkatan efektifitas peraturan perundang-
undangan, (ii) peningkatan kualitas pelayanan publik, (iii) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah, (iv) peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, (v) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN, (vi) peningkatan kinerja lembaga penegak hukum, dan (vii) peningkatan penghormatan terhadap HAM.
Penugasan RPJMN 2010-2014 terhadap Deputi Bidang Investigasi tercakup dalam fokus prioritas kelima yaitu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terkait dengan hal tersebut, Deputi Bidang Investigasi dituntut peran dan kiprahnya dalam rangka mengawal terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
A. Arah Kebijakan dan Strategi Dalam
rangka
mendukung
agenda
pemerintah
untuk
meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme, kebijakan pengawasan Deputi Bidang Investigasi Tahun 2010-2014 diarahkan untuk dapat memenuhi akuntabilitas yang menjadi perhatian para stakeholder yaitu: 1.
Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset
Kebijakan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas kebendaharaan umum
negara dan pengelolaan aset berupa rencana kegiatan yang dilaksanakan
dalam rangka penghematan keuangan negara. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan adalah audit penyesuaian harga dan audt klaim.
Audit
penyesuaian harga adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk
11
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
menilai kesesuaian usulan penyesuaian harga kontrak yang diajukan dengan
ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak atau ketentuan pemerintah yang berlaku bertujuan memberikan bahan pertimbangan bagi
pemerintah/pemberi kerja dalam pengambilan keputusan penyesuaian harga. Manfaat dari audit penyesuaian harga adalah diperoleh nilai penyesuaian harga yang dihitung secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga dicapai penghematan pengeluaran negara.
Audit klaim adalah serangkaian prosedur, analisis dan penilaian yang dilaksanakan secara independen dan obyektif terhadap pengajuan klaim yang bertujuan
memberikan
bahan
pertimbangan
kepada
auditan
untuk
penyelesaian klaim yang diajukan pihak ketiga. Manfaat dari audit klaim adalah diperolehnya nilai klaim yang wajar, dihasilkan dari perhitungan yang
mengacu pada kondisi yang benar-benar terjadi dan memenuhi 3 (tiga) aspek 2.
yaitu aspek legal kontraktual, aspek teknis dan aspek keuangan.
Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Pemerintah yang Baik dan Bersih
Kebijakan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas ini adalah berupa
rencana kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan kegiatan pemberantasan TPK.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya TPK adalah: a.
Sosialisasi Program Anti Korupsi.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian publik bahwa KKN ikut berdampak negatif bagi pembangunan bangsa dan negara.
Manfaat dari sosialisasi pemahaman publik atas program anti KKN adalah terwujudnya kepedulian publik (public awareness) atas permasalahan korupsi kepada beberapa elemen pemerintahan dan masyarakat secara b.
berkesinambungan.
Bimtek/Asistensi/Implementasi Fraud Control Plan (FCP) yang bertujuan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pendeteksian kasus berindikasi TPK. Sasaran kegiatan ini adalah untuk perbaikan terhadap kelemahan aspek institusi/administrasi di entitas pemerintahan berupa sistem dan perangkat aturan.
12
RENCANA STRATEGIS c.
2010-2014
Kajian Hasil Pengawasan yaitu melakukan penelaahan peraturan yang berindikasi
menyebabkan
masukan/usulan
terjadinya
penyempurnaan
KKN
terhadap
dan
memberikan
peraturan
yang
diidentifikasikan berpotensi penyebab KKN. Kajian terutama dilakukan terhadap kelemahan dalam unsur pengendaliannya.
Kegiatan
pemberantasan
TPK
yang
bertujuan
untuk
mendeteksi,
mengungkap, dan menindaklanjuti kejadian KKN sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam upaya penegakan hukum. Pelaksanaan kegiatan
ini bekerjasama dengan instansi penyidik (Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi) dan
Instansi Lain.
Tujuan kegiatan ini
adalah mendeteksi, mengungkap, dan menindaklanjuti kejadian KKN sesuai peraturan perundang-undangan dalam upaya penegakan hukum. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan pada: a.
Adanya indikasi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian
b.
Pengembangan informasi laporan/pengaduan masyarakat yang layak
c.
d.
keuangan negara dari hasil audit reguler. untuk ditindaklanjuti.
Permintaan instansi penyidik atau penetapan dari pengadilan. Permintaan dari Instansi Lain.
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a.
b.
Audit investigatif atas kasus berindikasi TPK Penghitungan kerugian keuangan negara
Audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan penghitungan kerugian
keuangan negara memprioritaskan pada kegiatan yang bersifat strategis,
signifikan, dan nilainya cukup material, maupun beberapa current issues yang berkembang. Tujuan kegiatan ini adalah mendeteksi, mengungkap,
dan menindaklanjuti kejadian KKN sesuai peraturan perundangundangan dalam upaya penegakan hukum.
13
RENCANA STRATEGIS c.
2010-2014
Pemberian keterangan ahli
Pemberi Keterangan Ahli adalah pemberian keterangan ahli di bidang akunting dan auditing di persidangan
d.
perkara tindak pidana korupsi.
guna membuat terang suatu
Pemantauan Tindak Lanjut
Merupakan pelaksanaan kegiatan monitoring perkembangan tindak lanjut atas LHAI/LHPKKN yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum
(APH) dilaporkan kepada Kepala BPKP, seiring dengan tuntutan penyampaian laporan atensi dari BPKP kepada Presiden dan penyediaan e. f.
informasi untuk mendukung kehumasan BPKP.
Audit investigatif atas permintaan Instansi Lain Peer reviu atas laporan penugasan investigasi
Dalam rangka pelaksanaan fungsi Perencanaan dan Pengendalian
(RENDAL) kegiatan keinvestigasian, setiap hasil audit investigasi yang dilakukan g.
oleh
Perwakilan
BPKP
dilakukan
memperoleh keseragaman mutu kualitas hasil audit.
penelaahan
untuk
Peer reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat
Informasi dugaan KKN umumnya disampaikan melalui surat pengaduan
masyarakat dan permintaan dari instansi penyidik, serta instansi lainnya. Setiap surat pengaduan atau tembusan surat pengaduan baik yang diterima
secara
Pendayagunaan
langsung
Aparatur
melalui
Negara
Kepala
dilakukan
BPKP
atau
penelaahan
Menteri
untuk
ditindaklanjuti. Surat pengaduan yang diterima Deputi Bidang Investigasi ditindaklanjuti untuk diteliti, diaudit, diketahui atau diteruskan kepada
instansi terkait/Perwakilan BPKP untuk diteliti, diaudit atau sebagai 3.
informasi.
Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral
Untuk mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral, Deputi Bidang Investigasi melaksanakan pengawasan terhadap
kegiatan lintas sektoral berupa kegiatan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (debottlenecking).
Seluruh hal tersebut di atas akan tercapai apabila didukung SDM yang profesional dan kompeten serta sistem informasi dan prosedur yang memadai.
14
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
B. Program dan Kegiatan
Penyusunan program dan kegiatan Deputi Bidang Investigasi tahun 2010-2014 mengacu pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan dalam penyusunan RPJMN tahun 2010-2014. Program tersebut adalah
Program Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Dari program tersebut selanjutnya disusun kegiatan yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program
Pengawasan
Akuntabilitas
Keuangan
Negara
dan
Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas: No. 1.
Uraian Outcome
Kegiatan Teknis
Meningkatnya kualitas
Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan
akuntabilitas keuangan
SPIP terkait kegiatan investigasi pada
pengawasan intern
negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi
Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan Kementerian/Lembaga
Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan Investigasi pada BUMN/D
Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan
15
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
C. Indikator Kegiatan
Setiap program dan kegiatan dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Keberhasilan
program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).
Indikator-indikator kinerja utama Deputi Bidang Investigasi adalah sebagai berikut: No. 1. 2.
Tujuan Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara
Indikator Outcome
Target 2010
2014
Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
70%
70%
Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi
70%
80%
10 Instansi
14 Instansi
80%
84%
IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan penyesuaian harga
10 Instansi
5 Instansi
Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum
85%
85%
Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang
20%
50%
Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar
80%
90%
Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
10%
10%
16
RENCANA STRATEGIS
2010-2014
BAB IV PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program, dan kegiatan dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang
Investigasi. Renstra Deputi Bidang Investigasi Tahun 2015-2019 tidak terlepas dari Renstra Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Renstra ini merupakan komitmen bersama yang wajib ditegakkan dan dilaksanakan agar visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra ini masih perlu
dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan-rumusan yang lebih operasional dan dijabarkan
dalam kegiatan-kegiatan pengawasan baik yang bersifat preemtif, preventif maupun represif.
17
