RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
KATA PENGANTAR
Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan Karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi lnternasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015 -2019 dapat diselesaikan.
ini
merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi lnternasional (Kedeputian Vll) sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun
Renstra
2015. Tugas dan
Fungsi Kedeputian adalah untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. B I 2015, yang juga merupakan rencana tindak lima tahun kedepan dari Agenda Prioritas Nawa Cita, bidang ekonomi.
Kondisi dan situasi dalam tahap implementasinya sering berbeda, namun hendaknya kita tetap berupaya agar Governance terjaga dan target tercapai supaya dapat memastikan kemandirian ekonomi yang lebih baik.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra ini, semoga rencana ini dapat memudahkan kegiatan Kedeputian Vll dalam
mengantarkan percepatan pembangunan perekonomian
yang lnklusif
berkelanjutan.
Januari 2015
Jakarta,
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekono^mi lnternasional, \.
,\
I
f t. +=-. 'i/ \r Rizat Affånd¡ Lukman
dan
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................
1
1.1.
1
Kondisi Umum ........................................................................................... 1.2.1 Hasil-hasil yang telah dicapai Kedeputian Kerja Sama Ekonomi Internasional selama periode Tahun 2010-2014..............................
1
Potensi dan Permasalahan .......................................................................
3
1.2.1 Potensi..............................................................................................
3
1.2.2 Permasalahan....................................................................................
4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KINERJA ......................................
6
2.1.
Visi...............................................................................................................
6
2.2.
Misi...............................................................................................................
7
2.3.
Tujuan...........................................................................................................
8
2.4.
Sasaran Strategis........................................................................................
9
1.2.
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ................................................................
11
3.1
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian...................................................
11
3.2
Arah
Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi Internasional..................................................................................
15
3.3
Kerangka Regulasi.......................................................................................
17
3.4
Kerangka Kelembagaan...............................................................................
18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.............................
21
4.1.
Target Kinerja...............................................................................................
21
4.2.
Kerangka Pendanaan...................................................................................
22
BAB IV PENUTUP ................................................................................................
LAMPIRAN Matrik Kinerja dan Pendanaan Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
23
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
1.1.1
Hasil-hasil yang telah dicapai
Kedeputian Kerja Sama Ekonomi
Internasional selama periode Tahun 2010-2014 Kerja sama ekonomi di tingkat Internasional yang Indonesia ikuti tentunya yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional, sehingga target nasional untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing di pasar internasional dapat tercapai. Untuk itu, kerja sama ekonomi dengan negara-negara tertentu ataupun dengan lembaga-lembaga internasional yang Indonesia ikuti hendaknya perlu melakukan berbagai penguatan dahulu di dalam negeri, utamanya terhadap daya saing nasional/produk lokal sehingga pasar dalam negeri tetap terjaga dan tidak menambah beban pengusaha lokal untuk bersaing di pasar domestik. Di awal tahun 2016, Indonesia akan memasuki ASEAN Economic Community (AEC), yang akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi. Untuk mendorong komitmen Indonesia dalam AEC 2015 beberapa upaya telah dilakukan yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi nasional dan melaksanakan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Hasil-hasil yang telah dicapai berupa ratifikasi perjanjian dalam bentuk Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri serta sosialisasi AEC ke daerah guna memberikan pemahaman dan mengindentifikasi kesiapan tiap daerah dalam rangka menghadapi AEC. Sebagai persiapan menghadapi AEC 2015, Indonesia telah menyusun Policy Paper tentang kesiapan Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing nasional. Policy paper tersebut antara lain berisi uraian mengenai peluang dan tantangan serta identifikasi masalah yang ada utamanya terkait dengan hal peningkatan daya saing nasional. Dilanjutkan dengan ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) mengenai 1
peningkatan daya saing nasional yang memuat program-program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Indonesia juga telah memperkuat kerjasama ekonomi internasional meliputi,
kerjasama
ekonomi
bilateral,
regional,
dan
multilateral.
Pencapaian dari kerjasama ekonomi bilateral Asia ditunjukkan dengan selesainya pembangunan pabrik peleburan baja terintegrasi KrakatauPOSCO tahap pertama dan pembangunan pabrik ban Hankook Tire di Cikarang serta sedang dilaksanakannya pembangunan flagship project yaitu: 1) Jakarta MRT; 2) Perluasan dan pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta; 3) Pembangunan New Academic Research Cluster; dan 4) Pembangunan sewerage system di DKI Jakarta. Pada kerjasama ekonomi bilateral Eropa, antara lain ditunjukkan dengan berupa 1) Pembangunan power plan 2x60 Megawatt di kawasan industri Kabil, Kota Batam; 2) Uji coba penanaman gandum kerja sama RI-Slovakia di Sumatera Barat, 3) Pembangunan jalur angkutan kereta api khusus batu bara di Kalimantan Timur. Untuk kerjasama
ekonomi
Regional
ditunjukkan
dengan,
1)
dimulainya implementasi beberapa proyek strategis yang merupakan bagian dari kerjasama ekonomi sub-regional seperti: groundbreaking beberapa ruas jalan tol di Sumatera; 2) pengembangan pelabuhan untuk mendukung konektivitas (seperti Belawan, Kuala Tanjung dan Bitung); 3) pengembangan model peningkatan pariwisata yang berbasis komunitas dan lingkungan; 4) dalam kerangka kerjasama APEC, reformasi struktural yang difokuskan pada 5 (lima) agenda yaitu regulation reform, competition policy, public sector governance, corporate governance dan Eas of Doing Business (EoDB). Terkait dengan EoDB sudah dilaksanakan 4 (empat) studi diagnostik terhadap 4 indikator doing business, sedangkan untuk agenda reformasi struktural lainnya telah dilakukan berbagai upaya untuk reformasi regulasi dimana salah satunya adalah
integrasi jaringan
dokumentasi dan informasi hukum. Pada kerjasama multilateral ditunjukkan dengan 1) keterlibatan aktif Kedeputian Kerja Sama Ekonomi Internasioal sebagai Sherpa Indonesia
2
untuk G-20; 2) ditandatanganinya perjanjian pembangunan rendah karbon melalui kerja sama Joint Credit Mechanism RI-Jepang.
1.2. Potensi dan Permasalahan Sebagai negara berpenghasilan menengah (Middle Income Country), Indonesia secara bertahap harus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya ke tingkat yang lebih tinggi sehingga tidak terjebak pada posisi Middle Income Trap (MIT) sehingga keinginan menjadi salah satu negara terkuat di bidang ekonomi dapat terwujud dimasa yang akan datang. Salah satu upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan meningkatkan dan memperkuat kerjasama ekonomi internasional secara lebih luas baik dalam skema FTA maupun partnership. Disadari bahwa mindset FTA bagi kebanyakan masyarakat Indonesia adalah negatif dan dianggap sebagai suatu ancaman, hal tersebut tentunya tidak sepenuhnya benar, Indonesia dapat memilih skema-skema FTA yang dianggap tepat dan dapat menguntungkan Indonesia. Jadikan FTA sebagai peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk memperluas pergaulan global dan mengambil manfaat ekonomi yang seluas-luasnya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya-upaya diplomasi Indonesia diarahkan pada usaha memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang timbul dari arus globalisasi untuk kepentingan
pembangunan
nasional,
yang
dapat
dilakukan
dengan
pengembangan perluasan akses pasar, pengupayaan peningkatan arus investasi asing dan juga pengembangan kerja sama teknik dan jasa ekonomi.
1.2.1 Potensi Dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin global tersebut, Indonesia tidak perlu khawatir karena Indonesia memiliki potensi yang besar antara lain memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan total PDB yang cukup tinggi serta satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G 20.
Disamping itu, jika dilihat dari jumlah penduduk
Indonesia merupakan negara nomor 4 terbesar di dunia setelah China (1), 3
India (2), dan Amerika Serikat (3).
Dengan jumlah penduduk sebesar
248.818.100 jiwa, luas wilayah 1.860.360 km 2 dan GDP 862.567.900 sudah selayaknya Indonesia mampu menjadi pemain di pasar global sekaligus menjadi pemenang di pasar ASEAN. Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN. Proporsi investasi negara ASEAN di Indonesia mencapai 43% atau hampir tiga kali lebih tinggi dari rata-rata proporsi investasi negara-negara ASEAN, yaitu hanya sebesar 15% di kawasan intra-ASEAN. Selain itu Indonesia berpeluang menjadi negara pengekspor, dimana nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN sebesar 80-82% dari total ekspornya. Hal ini berarti peluang untuk meningkatkan ekspor ke intra-ASEAN masih harus ditingkatkan agar laju peningkatan ekspor ke intra-ASEAN berimbang dengan laju peningkatan impor dari intra-ASEAN. Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk negara lain. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh
keunggulan
tersendiri,
yang
disebut
dengan
bonus
demografi. Perbandingan jumlah penduduk produktif Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain adalah 35:100, yang artinya setiap 100 penduduk ASEAN, 38 adalah warga negara Indonesia. Potensi Indonesia tersebut masih ditopang dengan ketersediaan Sumber Daya Alam yang melimpah.
1.2.2 Permasalahan Dari berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, tentunya masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian. Kelemahan utama Indonesia adalah terletak pada sinkronisasi program dan kebijakan 4
pemerintah antara pusat dan daerah serta pola pikir masyarakat dan pelaku usaha yang belum melihat secara keseluruhan potensi dan peluang serta manfaat yang dapat diraih dalam keterbukaan pasar global dan juga integrasi ekonomi ASEAN. Untuk itu, diperlukan langkahlangkah yang tepat dan berbagai kebijakan serta perbaikan regulasi yang mendukung program-program penguatan di bidang-bidang yang strategis. Disamping itu, sinergitas antar Kementerian dan Lembaga terkait perlu dioptimalisasikan sehingga perumusan dan strategi yang dibuat sebagai modal untuk terjun di pasar global dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berbagai perundingan di pasar internasional.
5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KINERJA
Visi, Misi, Sembilan Prioritas Nasional (Nawa Cita) dan Sasaran Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi sebagaimana tersebut dalam Buku I RPJMN 2015 -2019 serta kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi lima tahun kedepan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Koordinator
Bidang
Perekonomian dalam mengupayakan terwujudnya pembangunan nasional di bidang ekonomi dapat dicapai dengan optimal, maka Visi Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebagai berikut:
2.1 VISI “Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional”
Visi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mendukung Visi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu “Terwujudnya
Koordinasi,
Sinkronisasi,
dan
Pengendalian
Pembangunan
Ekonomi yang Efektif dan Berkelanjutan”, dan lebih lanjut mendukung Visi Presiden
yakni
“Terwujudnya
Indonesia
yang
Berdaulat,
Mandiri
dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang merupakan salah satu unsur eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang menjadikan visi tersebut tidak dapat terpisahkan dari nilainilai dasar kepribadian organisasi yang Profesional, Integritas, Kerjasama, Inovasi dan Responsibility (PIKIR). Nilai-nilai dasar organisasi
ini akan memberikan
keyakinan kepada semua pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan khususnya bidang kerja sama ekonomi internasional.
6
Visi Kedeputian Kerja Sama Ekonomi Internasional tersebut mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yaitu merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang penekanannya pada setiap pusat-pusat
pertanggungjawaban
diupayakan
dapat
mewujudkan
tujuan
organisasi sesuai rencana dan dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun makna kata efektif dan berkelanjutan mempunyai arti sebagai berikut. Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan kata berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai dapat berkesinambungan.
2.2 MISI Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kedeputian Kerja Sama Ekonomi Internasional, adalah sebagai berikut: “Menjaga dan Memperbaiki Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan, Serta Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional” Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, dalam mengupayakan dan memastikan misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu “Menjaga dan Memperbaiki Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan, Serta Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian” dan lebih lanjut Misi Presiden antara lain “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera serta Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing”, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja
lintas sektor di bidang kerja sama ekonomi
internasional. 7
Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang kerja sama ekonomi internasional dengan optimal tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasan dari berbagai intansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik dan terlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang kerja sama ekonomi internasional berjalan dengan optimal.
2.3 TUJUAN Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah: “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Kerja Sama Ekonomi Internasional” Tujuan
tersebut
kebijakan/program
di
atas
dapat
sektor/lintas sektor
dicapai,
apabila
di bidang
kerja
pelaksanaan
sama ekonomi
internasional mempunyai komitmen yang tinggi meningkatkan kinerjanya dengan optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang ekonomi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dapat diwujudkan, sehingga
pada akhirnya sasaran
pembangunan dibidang perekonomian yang berwawasan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target sasaran kerja sama ekonomi internasional, antara lain difokuskan pada target sasaran peningkatan kerjasama ekonomi bilateral, multilateral, regional dan sub regional. Tujuan Kedeputian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang ditetapkan akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (periode 2015-2019). Berdasarkan
visi, misi, tujuan Kedeputian Kerja Sama Ekonomi
Internasional tersebut di atas, sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 8
tahun ke depan (periode 2015-2019) dapat dilihat pada peta strategi (strategy map) organisasi. Visi, misi, tujuan, sasaran yang dituangkan dalam peta strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan organisasi yang dihadapi ke depan atau dalam periode 2015-2019. sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.
Koordinasi & Sinkronisasi
Asdep Kerjasama Ekonomi Asia
Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi kebijakan kerjasama ekonomi internasional
Asdep KSE Amerika & Pasifik
Pengendalian
Asdep KSE Eropa, Afrika & Timteng
Meningkatnya pengendalian kebijakan kerjasama ekonomi internasional
Asdep KSE Multilateral & Pembiayaan
Sosialisasi
Asdep KSE Regional & Sub Regional
Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional
Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan tata Kelola
Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan tersebut akan diukur dengan indikator dan sasaran strategis.
2.4 SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis yang ingin dicapai Kedeputian Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam rangka mewujudkan tujuan, terkait dengan “Terwujudnya 9
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Kerja Sama Ekonomi Internasional”, ditunjukkan dengan sasaran strategis 1, 2 dan sasaran strategis 3, sebagai berikut: 1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional. 2. Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional. 3. Terwujudnya pemahaman peserta atas materi Sosialisasi Hasil-hasil Kerja Sama Ekonomi Internasional.
10
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam upaya percepatan pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi serta kepribadian dalam budaya maka kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut dengan nama “NAWA CITA”. Sesuai dengan fungsi yang diamanatkan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan lebih fokus memastikan terwujudnya pelaksanaan agenda prioritas 3, 6 dan 7 adalah sebagai berikut:
NAWACITA – 3 Agenda Prioritas di Bidang Ekonomi Akan
membangun Akan
meningkatkan Akan
mewujudkan
Indonesia dari pinggiran produktivitas rakyat dan kemandirian dengan
memperkuat daya
saing
di
pasar dengan
ekonomi
menggerakkan
daerah-daerah dan desa internasional
sektor-sektor
dlm
ekonomi domestik
kerangka
Negara
strategis
Kesatuan 1. Pemerataan Pembangunan Wilayah Kawasan Indonesia.
1. Membangun Antar Terutama Timur
1. Peningkatan kedaulatan
konektivitas untuk
nasional
pangan,
mencapai 2. Ketahanan air,
keseimbangan
3. Kedaulatan energi,
pembangunan,
4. Pelestarian
2. Membangun transportasi
daya alam, lingkungan umum
masal perkotaan,
hidup dan pengelolaan bencana,
3. Membangun perumahan
5. Pengembangan dan
kawasan permukiman,
ekonomi
efisiensi
dalam
maritim
dan
kelautan,
4. Peningkatan efektivitas, 6. Penguatan dan
sumber
sektor
keuangan, 11
pembiayaan
7. Penguatan
infrastruktur,
kapasitas
fiskal bangsa
5. Penguatan investasi, 6. Mendorong
BUMN
menjadi
agen
pembangunan, 7. Peningkatan
kapasitas
inovasi dan teknologi, 8. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, 9. Pengembangan kapasitas perdagangan nasional, 10. Peningkatan daya saing tenaga kerja
Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mempunyai tugas dan fungsi mendukung terlaksananya agenda prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Terkait program prioritas nasional Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional terkait dengan agenda prioritas 6: Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan nasional
maupun program – program prioritas nasional
dalam mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, dengan melalui strategi koordinasi dan sinkronisasi, pengendalian, studi kebijakan/kajian/telaahan dan
sosialisasi.
Strategi
tersebut
merupakan
langkah-langkah
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian mendorong peningkatan kinerja sektor/lintas sektor menjadi lebih optimal baik dalam pelaksanaan program/kegiatan sektor atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan efisien. Meningkatnya pengelolaan sektor/lintas sektor dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/lintas sektor bidang perekonomian, sehingga
pada akhirnya
dengan
tercapainya
target-target 12
sektor/lintas sektor secara akumulatif memberikan kontribusi dampak terhadap keberhasilan akan terwujudnya sasaran pembangunan ekonomi yang madiri dan berdaya saing sebagaimana tertuang pada RPJMN 2015-2019 dapat dicapai. Adapun kebijakan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: 1.
Meningkatkan Koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat;
2.
Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi;
3.
Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Kedaulatan Pangan dan Pertanian;
4.
Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Ketahanan Energi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan;
5.
Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional (Sislognas);
6.
Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan;
7.
Meningkatkan Koordinasi Kebijakan UMKM berbasis Teknologi;
8.
Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi;
9.
Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri;
10. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor; 11. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas; 12. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan ASEAN Economic Community (AEC); 13. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan KEK. Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan di bidang perekonomian, adalah sebagai berikut: 1.
Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan yang tercantum dalam Nawacita;
2.
Mengedepankan kepentingan yang berdampak pada masyarakat luas dalam pengambilan keberpihakan dalam koordinasi dan sinkronisasi;
3.
Mengantisipasi potensi deviasi atas realisasi kegiatan yang targetnya telah disepakati antar Kementerian/Lembaga.
Sebagi upaya mempercepat terwujudnya sasaran strategis dan arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maka program kerja ditekankan pada program lintas sektor sebagai berikut: 13
1) Program Lintas Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan a) Membangun penguatan keuangan berbasis nasional; b) Penguatan investasi sumber domistik melalui kebijakan keuangan; c) Membangun penguatan kapasitas fiskal negara. 2) Program Lintas Kerja Koordinasi Pangan dan Pertanian a) Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan; b) Pengembangan komoditi orientasi ekspor; c) Koordinasi ketersediaan sarana prasarana pangan dan pertanian; d) Penanggulangan Kemiskinan Petani. 3) Program Lintas Koordinasi PengelolaanEnergi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a) Peningkatan Produktivitas Energi dan Percepatan Infrastruktur Energi; b) Peningkatan Tata Kelola Industri Ekstraktif; c) Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pemulihan Lingkungan hidup. 4) Program Lintas Koordinasi Peningkatan Daya Saing Nasional Melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan UKM serta Ketenagakerjaan. a) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek; b) Penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi ; c) Peningkatan daya saing Koperasi dan UKM; d) Penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, pemberdayaan buruh, dan perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi AEC 2015. 5) Program Lintas Koordinasi Bidang Perniagaan dan Industri a) Peningkatan Daya Saing di Pasar Internasional; b) Peningkatan Konektivitas Nasional; c) Pengembangan Pasar Tradisonal; d) Pengembangan Investasi; e) Pengembangan Sektor Industri dan Kawasan Industri. 6) Program Lintas Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah a) Penyediaan infrastruktur sumber daya air serta infrastruktur dan sistem transportasi multimoda;
14
b) Penyediaan perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pengembangan kawasan strategis ekonomis; c) Pengadaan tanah dan pembiayaan infrastruktur. 7) Program Lintas Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional a) Kerjasama Ekonomi Bilateral; b) Kerjasama Ekonomi Multilateral ; c) Kerjasama Ekonomi Regional.
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam rangka mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan nasional maupun program – program prioritas nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, dengan
melalui
koordinasi
dan
sinkronisasi,
pengendalian,
studi
kebijakan/kajian/telaahan dan sosialisasi. Strategi tersebut merupakan langkahlangkah Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mendorong peningkatan kinerja sektor/lintas sektor menjadi lebih optimal baik dalam pelaksanaan program/kegiatan sektor atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan pengelolaan sektor/lintas sektor dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/lintas sektor bidang perekonomian, sehingga pada akhirnya dengan tercapainya target-target sektor/lintas sektor secara akumulatif memberikan kontribusi dampak terhadap keberhasilan akan terwujudnya sasaran pembangunan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana tertuang pada RPJMN 2015-2019 dapat dicapai. Adapun fokus koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam upaya menuju sasaran strategis adalah sebagai berikut: a) Peningkatan Kerjasama Ekonomi Bilateral dengan negara-negara mitra utama Indonesia, antara lain: Jepang, China, Korea, Singapura dan Rusia melalui pertemuan-pertemuan internasional, seperti Joint Economic Forum, Working Group Meeting dan forum internasional lainnya;
15
b) Peningkatan
Kerjasama
Ekonomi
Multilateral,
guna
memasukkan
kepentingan Indonesia dalam forum-forum multilateral seperti G20, UNESCAP, UNFCC dan lain-lain; c) Peningkatan Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional dengan negara-negara di kawasan. Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan tercapainya sasaran startegis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, digunakan indikator kinerja utama. Adapun kinerja, indikator, dan target yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
Target Sasaran Strategis / Indikator kinerja
2015
2016
2017
2018
2019
85
85
85
85
85
75
75
75
75
75
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
Sasaran Strategis Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional. Indikator: Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang terselesaikan Presentase (%) rekomendasi penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA. Sasaran Strategis Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional. Indikator: Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evalulasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti.
16
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Internasional. Indikator: Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional
85
85
85
85
85
3.3 Kerangka Regulasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mempunyai tugas untuk melakukan
koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputian bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional perlu memastikan pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan dan diakomodir dalam suatu regulasi, salah satunya dengan melakukan koordinasi proses ratifikasi terhadap kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati di bidang kerja sama ekonomi Internasional. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 telah berlaku secara resmi pada tanggal 1 Januari 2016. Namun demikian, untuk meningkatkan kerjasama ASEAN yang lebih maju telah dirumuskan ASEAN Vision 2025. Untuk itu, peningkatan daya saing tetap menjadi prioritas dan merupakan salah satu agenda nasional (Nawacita butir 6: akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan revitalisasi Komnas MEA melalu revisi Keppres untuk lebih mengakomodir kepentingan nasional. Kerjasama Ekonomi Sub Regional merupakan salah satu building block kerjasama ASEAN, untuk itu diharapkan juga akan mendorong peningkatan ekonomi di wialayah perbatasan. Guna mendorong peningkatan partisipasi dari seluruh stake holder, maka diperlukan revisi Keppres tentang Tim Koordinasi KESR yang terakhir dikeluarkan oleh Presiden pada tahun 2001.
17
3.4 Kerangka Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional merupakan unsur pelaksana dan pembantu pimpinan, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam menghadapi situasi permasalahan di bidang perekonomian nasional yang senantiasa berkembang dan cepat berubah, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dituntut untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan,
dan
pelaksanaan
serta
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul lintas sektoral dapat segera dikelola dengan baik. Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
maka kerangka kelembagaan Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional terdiri atas: (a) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia; (b) ) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah; (c) ) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik; (d) ) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional; (e) ) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan; dan (f) Kelompok Jabatan Fungsional. Asisten Deputi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan,
dan
pelaksanaan
kebijakan
serta
pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dibidang kerjasama bilateral, regional dan sub regional serta multilateral dan pembiayaan, juga pemberian dukungan administrasi progra dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten deputi dibantu oleh Kepala Bidang. Tugas dari Kepala Bidang adalah menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 18
kerja sama ekonomi bilateral, regional dan sub regional serta multilateral dan pembiayaan. Dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,
masing-masing
kepala bidang terdiri dari 2 Kepala Sub Bidang, untuk menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral, regional dan sub regional serta multilateral dan pembiayaan. Bagan struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebagai berikut: DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia
Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Selatan dan Asia Tenggara Bidang Program dan Tata Kelola
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa
Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika
Bidang Kerja Sama Ekonomi APEC dan Sub Regional
Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral
Bidang Kerja Sama Ekonomi Afrika dan Timur Tengah
Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik
Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik
Bidang Kerja Sama Ekonomi Pembiayaan
Kelompok Jabatan Fungsional
19
Sumber daya yang ada saat ini pada Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang. Dengan rincian sesuai dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:
No
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH
1
Strata 3
2
2
Strata 2
18
3
Strata 1
7
4
Diploma
1
5
SLTA
5 TOTAL
33
20
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berdasarkan tugas dan fungsi organisasi bersifat manajerial yaitu memastikan tercapainya sasaran pembangunan nasional dengan pendekatan peningkatan pengelolaan program kerja/kegiatan sektor/lintas sektor secara efektif dan efisien. Melalui peningkatan pengelolaan tersebut target sasaran kinerja sektor/lintas sektor yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah dapat dicapai. Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional diwujudkan dari sasaran program yang disebut juga dengan nama outcome Kedeputian (dampak). Kinerja dampak (outcome) Kementerian merupakan cerminan dari berfungsinya kinerja-kinerja program unit eselon I (hasil/Outcome) yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang ekonomi secara optimal. Sasaran program (outcome) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah: 1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kerja sama ekonomi internasional, dengan indikator kinerja: a. Persentase kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang terselesaikan b. Persentase rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA 2. Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional, dengan indikator kinerja: a. Persentase kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti;
21
b. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti. 3. Pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional, dengan indikator kinerja: persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional.
4.2. Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan dan penganggaran pada Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran dan hasil, dengan mempertimbangkan sistem pembiayaan secara proporsional. Alokasi anggaran dilakukan berdasarkan pendekatan fungsi, outcome, ouput hingga komponen tersebut untuk mewujudkan sasaran ouput yang meliputi: 1) kesepakatan kerjasama ekonomi bilateral, Regional dan Sub Regional serta Multilateral dan Pembiayaan; 2) pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi Bilateral, Regional dan Sub Regional serta Multilateral dan Pembiayaan; dan 3) Sosialisasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral, Regional dan Sub Regional serta Multilateral dan Pembiayaan. Perhitungan prediksi berdasarkan asumsi kegiatan rutinitas/tetap selama waktu 4 tahun kedepan (base line budget) dengan memperhitungkan asumsi inflasi serta dengan menggunakan tahun anggaran berjalan sebagai indeksnya. Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah dimaksud merupakan antisipasi kebutuhan pembiayaan
anggaran
tahunan
yang
bersifat
indikatif.
Adapun
kerangka
pengeluaran jangka menengah Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I pada Matriks Pendanaan dan Target.
22
BAB V PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional tahun 2015-2019 telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, beserta arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2015-2019 ini, diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, sehingga dapat memaksimalkan peran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, akan dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Apabila diperlukan, akan dilakukan perubahan. Dengan tersusunnya Renstra Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2015-2019 ini, diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja dilingkungan Kedeputian Bidang
Koordinasi
Kerja
Sama
Ekonomi
Internasional,
sehingga
dapat
memaksimalkan peran Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang kerja sama ekonomi internasional.
23
LAMPIRAN
MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL
Program/kegiatan Sasaran Program/sasaran kegiatan Indikator kinerja
Target
2015
2016
2017
Alokasi dalam juta rupiah
2018
2019
35 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
2015
2016
2017
2018
Unit Organisasi Pelaksana
2019
2.000 2.000 2.200 2.400 2.600
Asdep Kerjasama Ekonomi Amerika & Pasifik
Sasaran kegiatan (output) 1
Tercapainya kesepakatan kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik Indikator :
Persentase (%) kesepakatan kerja
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
sama ekonomi Amerika dan Pasifik yang terselesaikan Sasaran kegiatan (output) 2
Tersusunnya Rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik Indikator:
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti
1
Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti Sasaran kegiatan (output) 3
Terwujudnya Pemahaman Peserta atas materi Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik Indikator:
Persentase (%) pemahaman peserta
85
85
85
85
85
atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik 36 Koordinasi Kebijakan Bidang KerjaSama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah (B)
2.700 2.400 2.850 3.400 3.900
Asdep Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
Sasaran kegiatan (output) 1
Tercapainya kesepakatan Kerja sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang terselesaikan Indikator:
85
85
85
85
85
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Eropa, Amerika dan Timur Tengah yang terealisasikan
2
Sasaran kegiatan (output) 2 Tersusunnya pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Indikator:
Indikator:
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti
Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti
Sasaran kegiatan (output) 3
Terwujudnya pemahaman atas Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Indikator:
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan timur Tengah
37 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional (N)
2.500 2.200 2.420 2.670 3.000
Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional 3
Sasaran kegiatan (output) 1 Tercapainya kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Indikator:
Persentase (%) kesepakatan kerja
85
85
85
85
85
75
75
75
75
75
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang terselesaikan Indikator:
Persentase (%) rekomendasi Penguatan Daya Saing Nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA Sasaran kegiatan (output) 2
Tersusunnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regionala dan Sub Regional Indikator:
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang ditindaklanjuti Indikator:
Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional
4
38 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia
2.700 3.000 3.270 3.650 4.025
Asdep Kerja sama Ekonomi Asia
Sasaran kegiatan (output) 1 Tercapainya kesepakatan Kerja sama Ekonomi Asia yang terselesaikan Indikator:
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Asia yang terselesaikan
Sasaran kegiatan (output) 2 Tersusunnya rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Asia Indikator:
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti
Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti
Sasaran kegiatan (output) 3
Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sama Ekonomi Asia 5
Indikator:
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Asia Sasaran kegiatan (output) 4
Terwujudnya Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Indikator:
Jumlah Layanan Deukungan
12
12
12
12
12
Administrasi Kegiatan Dan Tata Kelola Pada Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 39 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
2.700 3.000 3.270 3.650 4.025
Asdep Kerja sama Ekonomi Asia
Sasaran kegiatan (output) 1 Tercapainya kesepakatan Kerja sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Indikator:
85
85
85
85
85
Persentase (%)kesepakatan kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang terselesaikan
6
Sasaran kegiatan (output) 2 Tersusunnya rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Indikator:
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti
Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
Sasaran kegiatan (output) 3
Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Indikator:
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
7
