RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2010-2014

DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET 2012

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) D DE EP PU UT TII B BIID DA AN NG GK KE ESSE EJJA AH HT TE ER RA AA AN NR RA AK KY YA AT T SSE EK KR RE ET TA AR RIIA AT TK KA AB BIIN NE ET T T TA AH HU UN N 22001100--22001144

DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET 2012

Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya Renstra Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014. Renstra Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet untuk empat tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Sebagai unit kerja baru hasil perombakan struktur organisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2011, maka penyusunan Renstra Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat ini hanya mencakup dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, tanpa menyertakan tahun 2010. Dengan alasan yang sama, capaian-capaian kinerja Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet sebelum tahun 2011 tidak bisa ditampilkan atau diperbandingkan dalam Renstra ini, karena memang capaiancapaian dimaksud belum ada. Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini, namun demikian sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Semoga dengan disusunnya Renstra ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2014, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2010-2014. Amin. Jakarta, Juni 2012 Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet

Agus Sumartono KATA PENGANTAR

i.


DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel BAB I PENDAHULUAN

iii 1

A Kondisi Umum

1

1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet

BAB II

3

a Kedudukan

3

b Tugas

3

c Fungsi d Struktur Organisasi

3 4

1) Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4

2) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan 3) Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga 4) Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat

5 6 6

B Potensi dan Permasalahan

7

1 Kekuatan (Strengths)

7

2 Kelemahan (Weaknesses) 3 Peluang Organisasi (Opportunities)

8 9

4 Ancaman Organisasi (Threats)

10

VISI, MISI DAN TUJUAN

12

A Visi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

12

B Misi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

13

C Tata Nilai Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

15

D Tujuan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

16

E Sasaran Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

18 21

A Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Organisasi Sekretariat Kabinet B Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet C Program

21 22 25

BAB IV Penutup

28

DAFTAR ISI

ii.


BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Gerak langkah perkembangan lingkungan strategis mempengaruhi kondisi organisasi dalam upaya pencapaian tujuan. Perubahan yang terjadi, harus disikapi dengan penuh perhitungan agar organisasi mampu bertahan dan berhasil mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pada tataran yang lebih tinggi, organisasi dituntut untuk mampu mencermati dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Kemampuan menyikapi potensi perubahan, akan menentukan tingkat keberhasilan di masa mendatang. Setiap

organisasi

pemerintah

termasuk

Deputi

Bidang

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet dituntut untuk mempunyai suatu manajemen strategis yang mampu menjadi wahana untuk mengantisipasi permasalahan dan perubahan, baik internal maupun eksternal sekaligus dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Harapan masyarakat sedemikian tinggi terhadap kinerja institusi pemerintah. Kondisi ini menempatkan aspek perencanaan strategis sebagai faktor penentu yang penting dan mendesak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya, berkewajiban menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra). Rancangan Renstra ini disusun dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2012 tentang

BAB I PENDAHULUAN

1


Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014. Adapun tata cara penyusunan RenstraK/L

diatur

dalam

Peraturan

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet sebagai salah satu bagian dari lembaga pemerintah setingkat eselon I, berkewajiban untuk menyusun Renstra tahun 2011-2014 dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ada, sekaligus sebagai sarana pengendalian manajemen. Perlu disampaikan bahwa Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet merupakan unit kerja baru yang terbentuk pada bulan April 2011 sebagai konsekuensi dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan

Sekretaris

Kabinet

Nomor

1

Tahun

2011

yang

mengharuskan adanya perombakan di dalam struktur organisasi Sekretariat Kabinet. Struktur organisasi baru hasil perombakan telah mengintregasikan antara fungsi perancangan perundang-undangan dengan

fungsi

pemantauan

pelaksanaan

kebijakan/program

pemerintah serta pembagian bidang melalui pendekatan sektoral, dalam hal ini bidang kesejahteraan rakyat. Perombakan tersebut mau tidak mau berdampak pada penyusunan

Renstra

ini

dimana

Renstra

Deputi

Bidang

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet ini hanya mencakup tahun 2011 (sebagai tahun lahirnya Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet) sampai dengan tahun 2014, tanpa menyertakan tahun 2010. Dengan alasan yang sama, maka capaian-capaian kinerja Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet sebelum tahun 2011 tidak bisa ditampilkan atau diperbandingkan dalam Renstra ini, karena memang capaian-capaian dimaksud belum ada.

BAB I PENDAHULUAN

2


1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet. a. Kedudukan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet merupakan salah satu eselon I yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet. Keberadaan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet pada saat ini diatur berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. b. Tugas Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet mempunyai

tugas

membantu

Sekretaris

Kabinet

dalam

menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat. c. Fungsi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan dan penyampaian

analisis atas rencana

kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat; 2) Penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan BAB I PENDAHULUAN

3


Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau

pandangan

kepada

Presiden

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; 3) Pengamatan pengolahan

perkembangan, data,

informasi

pengumpulan dan

penyiapan

dan laporan

mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; 4) Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat; 5) Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kesejahteraan rakyat, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan 6) Pelaksanaan

fungsi-fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris Kabinet. d. Struktur Organisasi Struktur organisasi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet terdiri dari empat Asisten Deputi yaitu : 1) Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Asisten

Deputi

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi

BAB I PENDAHULUAN

4


dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

di

bidang

penguatan

masyarakat,

penanggulangan peningkatan

kemiskinan,

kualitas

dan

perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman. Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : a. Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Masyarakat; b. Bidang

Peningkatan

Kualitas

dan

Perlindungan

Perempuan dan Anak; c. Bidang Perumahan dan Permukiman; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. 2) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

dan

penyampaian

kebijakan

dan

program

perkembangan

dalam

analisis

pemerintah, rangka

atas

rencana

pengamatan

penyelenggaraan

pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan terdiri dari : a. Bidang Pendidikan; b. Bidang Agama dan Kesehatan; c. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB I PENDAHULUAN

5


3) Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya,

Pemuda

dan

Olahraga

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan penyelenggaraan

perkembangan pemerintahan,

dalam serta

rangka pemantauan,

evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga. Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga terdiri dari: a. Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata; b. Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya; c. Bidang Pemuda dan Olahraga; d. Kelompok Jabatan Fungsional. 4) Asisten

Deputi

Bidang

Perancangan

Perundang-

undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang

Kesejahteraan

Rakyat

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat .

BAB I PENDAHULUAN

6


Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat b. Bidang

Pendidikan,

Agama,

Kesehatan,

dan

Kependudukan c. Bidang

Lingkungan

Hidup,

Pariwisata,

Budaya,

Pemuda dan Olahraga; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Potensi dan Permasalahan Setiap

organisasi

ingin

terus

berkembang

untuk

meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis

lingkungan

strategis

yang

menganalisis

organisasi

mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi,

dan

lingkungan

eksternal

berupa

peluang

dan

tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang. Analisis menggunakan

lingkungan Analisis

tersebut

SWOT

dilakukan

(Strengths,

dengan

Weaknesess,

Opportunities, Threats) yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Kekuatan (Strengths) Kekuatan dasar Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet yang signifikan dan berpengaruh dalam menetapkan dan mencapai tujuan serta sasaran adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN

7


a. Visi dan misi organisasi yang jelas; b. Tugas dan Fungsi yang Jelas; c. Komitmen yang kuat pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi; d. Tersedianya SDM, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung kewenangan menjalankan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet; e. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis,

dan

fungsional

dalam

rangka

pengembangan

pengetahuan, keterampilan, dan disiplin; f.

Tersedianya dokumen hukum dan hasil-hasil sidang kabinet, rapat dan atau pertemuan yang dapat mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet.

g. Kesempatan mengikuti pendidikan yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah yang lain untuk kepentingan pengembangan SDM Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet. 2. Kelemahan (Weaknesses) Disamping

potensi-potensi

yang

dimiliki,

Deputi

Bidang

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet perlu mewaspadai kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam organisasi untuk dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: a. Hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal; b. Standar kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan tugas belum diterapkan secara menyeluruh; c.

Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan belum terintegrasi sepenuhnya;

BAB I PENDAHULUAN

8


d. Sarana

dan

prasarana

belum

terpenuhi

secara

keseluruhan dan belum sesuai kebutuhan; e. Peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM belum sepenuhnya optimal sesuai kebutuhan organisasi; f.

Standar Pelayanan belum diterapkan secara konsisten dan menyeluruh;

g. Sebagian tugas dan fungsi di beberapa unit kerja masih tumpang tindih dengan tugas dan fungsi kedeputian lain. 3. Peluang Organisasi (Opportunities) Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah: a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan

lembaga

pemerintahan

untuk

memberikan

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; b. Penyempurnaan,

perbaikan,

penyederhanaan

sistem

manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan

(deregulasi

dan

debirokratisasi)

dalam penyelenggaraan pelayanan publik; c. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN; d. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan egovernment di setiap instansi pemerintah; e. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan; f. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik; g. Dukungan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai BAB I PENDAHULUAN

9


pihak dalam hal ini lembaga pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. 4. Ancaman Organisasi (Threats) Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman organisasi tersebut antara lain: a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap birokrasi pemerintah; b. Krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara; c. Praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masih berlangsung; d. Pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Berdasarkan potensi, kelemahan, peluang dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang masih akan dihadapi organisasi selama lima tahun ke depan, meliputi: 1. Aspek Kelembagaan Sebagian

tugas dan fungsi di beberapa unit kerja

masih

tumpang tindih terutama dengan tugas dan fungsi di kedeputian lain. 2. Aspek Ketatalaksanaan a. Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal dengan lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan lembaga kepresidenan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

Deputi

Bidang

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet; b. Standar Pelayanan belum diterapkan secara konsisten dan menyeluruh.

BAB I PENDAHULUAN

10


3. Aspek Sumber Daya Manusia Kualitas SDM perlu terus ditingkatkan dalam mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet 4. Aspek Sarana dan Prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan organisasi.

BAB I PENDAHULUAN

11


BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Penjabaran Rencara Strategis (Renstra) merupakan kerangka berpikir

menyeluruh

yang

mengkaitkan

penjabaran

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan penjabaran Rencana

Pembangunan

jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN).

Integrasi Renstra suatu organisasi dicapai melalui penjabaran Renstra unit organisasi dibawahnya. Keberhasilan memetakan masalah dan keunggulan strategis pada level unit organisasi yang dipadukan dengan pemetaan arah kebijakan dan pemetaan tantangan serta keunggulan strategis pada level makro akan mewujudkan rumusan Renstra yang mampu menjawab tantangan pemenuhan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara dimensional pernyataan visi berfokus ke masa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Sesuai dengan hasil analisis lingkungan strategis yang telah diidentifikasi, dan dengan memperhatikan visi dan misi organisasi Sekretariat Kabinet yang mengacu kepada perwujudan visi dan misi pembangunan nasional, maka dapat dirumuskan kondisi mendatang yang ingin diwujudkan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dengan kata lain, visi Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat dirumuskan untuk mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet. Dalam

kaitan

tersebut,

perumusan

visi

Deputi

Bidang

Kesejahteraan Rakyat dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 dan disempurnakan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012, serta dengan memperhatikan capaian kinerja organisasi periode


12


sebelumnya,

yaitu

tahun

2005-2009.

Perumusan

visi

tersebut

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan pada Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat ke depan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Gambaran mengenai keadaan yang tercermin dalam visi tersebut sebagai berikut:

“Menjadi unit organisasi yang kompeten dan berkomitmen dalam mendukung Sekretariat Kabinet menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat.” Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat merupakan unit organisasi/bagian dari lembaga pemerintah yang strategis dan kompeten serta memiliki komitmen dan integritas untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala pemerintahan dalam bentuk pemberian dukungan saran bagi kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat. Adanya visi ini diharapkan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan saran kebijakan kepada Presiden dan Wakil

Presiden

dalam

menjalankan

kekuasaan

selaku

kepala

pemerintahan.

B. Misi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan


13


Nasional, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan ini diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan stakeholders mengenai peran Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bagian dari organisasi Sekretariat Kabinet termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh jajaran pejabat/pegawai Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rumusan misi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat 2011-2014 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan saran kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat secara cepat, tepat, aman dan akurat; 2. Memberikan dukungan penyiapan penyelesaian perancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden secara cepat, tepat, aman dan akurat. Misi tersebut mengandung pengertian bahwa dukungan yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat baik dukungan saran

kebijakan

maupun

dukungan

penyiapan

penyelesaian

perancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden terhadap seluruh penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah harus dapat diberikan secara cepat, aktual, akurat dan tepat, serta aman. Adanya pernyataan misi tersebut, Deputi Bidang

Kesejahteraan

Rakyat

diharapkan

akan

lebih

mampu

menghasilkan kinerja yang optimal sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi kepada pihak yang berkepentingan terutama kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.


14


C. Tata Nilai Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Dalam menjalankan visi dan misinya, diperlukan fondasi berupa tatanan nilai yang dikembangkan unit organisasi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat beserta seluruh jajaran pejabat/pegawai yang ada dilingkup kewenangannya. Tata nilai dimaksud mencakup: 1. Kompeten, mengandung arti memiliki kecakapan dan kapasitas baik

intelektual

maupun

fisik

yang

dibutuhkan

dalam

menyelesaikan pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditentukan, yang disertai dengan tanggung jawab dalam bidang pekerjaan tertentu; 2. Komitmen, mengandung arti adanya keterikatan dengan penuh kesadaran untuk melaksanakan tugas yang telah dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya, disertai dengan integritas dari individu; 3. Integritas, mengandung arti kualitas, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran; 4. Akuntabilitas, mengandung arti bahwa setiap keputusan, kegiatan dan

hasilnya

dapat

dipertanggungjawabkan

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Transparan, mengandung arti keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan rahasia negara; 6. Daya tanggap, mengandung arti adanya tingkat responsivitas, kecepatan, inisiatif dan kepekaan yang tinggi. 7. Profesional, mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi. Dalam hal ini profesional bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan profesi tersebut.


15


D. Tujuan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan

hasil

identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah

sebelumnya

dalam

rangka

mewujudkan

visi

dan

melaksanakan misi Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat harus mengacu kepada pencapaian tujuan Sekretariat

Kabinet.

Perumusan

tujuan

dilakukan

setelah

memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana

telah

diuraikan

dalam

bab

sebelumnya

guna

merealisasikan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan misi di atas maka keberhasilan Deputi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

dapat

diukur

dari

keberhasilan

dalam

mewujudkan tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatnya pemberian dukungan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat; 2. Meningkatnya pemberian dukungan penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat; 3. Meningkatnya penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; 4. Meningkatnya hasil pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan

kebijakan

dan program

pemerintah di bidang

kesejahteraan rakyat. Keempat tujuan ini mempunyai keterkaitan erat satu sama lain sekalipun dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari unit BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

16


substansi dan perancangan dari 4 (empat) unit eselon II di lingkungan Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat. Untuk kejelasan, berikut ini disajikan tabel mengenai tujuan beserta penanggungjawabnya. Tabel 2.1 Tujuan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat NO. 1.

TUJUAN Meningkatnya pemberian

PENANGGUNGJAWAB 1. Asisten Deputi Bidang

dukungan pemikiran dalam

Pemberdayaan

perumusan dan penyampaian

Masyarakat;

analisis atas rencana kebijakan

2. Asisten Deputi Bidang

dan program pemerintah di

Pendidikan, Agama,

bidang kesejahteraan rakyat.

Kesehatan dan Kependudukan; 3. Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.

2.

Meningkatnya pemberian

Asisten Deputi Bidang

dukungan penyiapan dan

Perancangan Perundang-

persetujuan prakarsa,

undangan Bidang

penyusunan dan penyampaian

Kesejahteraan Rakyat.

Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat 3.

Meningkatnya kualitas


penyiapan pendapat atau

Pemberdayaan

pandangan kepada Presiden

Masyarakat;


17


NO.

TUJUAN

PENANGGUNGJAWAB

dalam rangka penyelenggaraan 2. Asisten Deputi Bidang pemerintahan di bidang

Pendidikan, Agama,

kesejahteraan rakyat.


4.

Meningkatnya kualitas hasil


pemantauan dan evaluasi serta

Pemberdayaan

analisis atas pelaksanaan

Masyarakat;

kebijakan dan program


pemerintah di bidang

Pendidikan, Agama,

kesejahteraan rakyat.


E. Sasaran Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional,

sasaran

(target)

adalah

hasil

yang

diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

18


sumber daya yang dimiliki Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam

sasaran

Sekretariat

Kabinet

Tahun

2010-2014

digambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan

berbagai

aspek

khususnya

ketersediaan

anggaran. Sasaran Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat yang akan dicapai tersebut sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan saran kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat secara cepat, tepat, aman dan akurat; 2. Memberikan dukungan penyiapan penyelesaian perancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden secara cepat, tepat, aman dan akurat.

Dalam sasaran tersebut digambarkan apa yang ingin dicapai oleh Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat selama lima tahun ke depan dengan rumusan indikator yang terukur dan spesifik. Adapun sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

NO. 1.

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya peningkatan

INDIKATOR 1. Persentase penyelesaian

kualitas hasil analisis kebijakan

hasil analisis kebijakan

di bidang kesejahteraan rakyat.

secara tepat waktu;


19


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR 2. Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

2.

Terwujudnya peningkatan

1. Persentase penyelesaian

kualitas penyelesaian

RPerpres, RKeppres dan

Peraturan Presiden, Keputusan

RInpres yang tepat

Presiden dan Instruksi

waktu;

Presiden di bidang kesejahteraan rakyat

2. Persentase RPerpres, RKeppres dan RInpres yang ditindaklanjuti menjadi Perpres, Keppres dan Inpres.;


20


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Organisasi Sekretariat Kabinet Peran Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai pendukung

peran

Sekretariat

Kabinet

dalam

arah

kebijakan

pembangunan jangka menengah nasional adalah sebagaimana tergambar dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Visi Indonesia 2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Kerangka visi Indonesia 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan

rakyat

melalui

pembangunan

ekonomi

yang

berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Demokrasi adalah terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Sedangkan keadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Sebagai unit organisasi, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat meletakkan arah kebijakan dan strateginya mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet, sebagai instansi pemerintah yang bertugas antara lain memberikan dukungan staf, administrasi, teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet memuat langkahlangkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

21


B. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Sesuai dengan peran Sekretariat Kabinet dalam rencana pembangunan nasional 2010-2014 tersebut, maka arah Kebijakan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai unit organisasi dalam mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun ke depan secara garis besar adalah sebagai berikut:

”Mengoptimalkan pemberian dukungan saran kebijakan dan penyiapan penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden secara cepat, tepat, aman dan akurat”. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010, maka peningkatan kinerja dalam pemberian dukungan kebijakan dan program pemerintah serta penyiapan penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden secara cepat, tepat, aman dan akurat perlu terus diupayakan. Outcome dan output yang dihasilkan dari pelaksanaan dan kegiatan ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah

tersebut

dilakukan

melalui

pembenahan

dan

peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana serta sumber daya pendukungnya. Untuk mendukung arah kebijakan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat melaksanakan misi 2011-2014 guna mencapai visi yang telah ditetapkan, maka strategi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam jangka waktu lima tahun ke depan difoukuskan kepada penguatan kualitas aspek-aspek yang terkait dengan manajemen organisasi yang memerlukan penanganan segera, antara lain: 1. Strategi mewujudkan SDM yang kompeten dan memiliki komitmen serta integritas; 2. Strategi mewujudkan unit organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien; 3. Strategi meningkatkan kinerja yang akuntabel; 4. Strategi

meningkatkan

efektivitas

pengelolaan

sarana

dan

prasarana.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

22


Selanjutnya Strategi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: 1. Mewujudkan SDM yang kompeten dan memiliki komitmen serta integritas Pada tahun pertama dari lima tahun ke depan dilakukan pemetaan

kekuatan

SDM

yang

dimiliki

Deputi

Bidang

Kesejahteraan Rakyat serta melakukan analisa kebutuhan jumlah, pendidikan dan pelatihan SDM yang dibutuhkan serta dilakukan perencanaan pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dimiliki melalui perencanaan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan unit kerja yang

berwenang

terhadap

pengembangan

kepegawaian

di

lingkungan Sekretariat Kabinet. Sebagai langkah internal, terhadap SDM yang dimiliki Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dilakukan pembentukan pola kerja dan penanaman tata nilai yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis melalui pertemuan berkala dan pengawasan melekat yang terstruktur sampai dengan level terbawah. 2. Mewujudkan unit organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien Selama periode lima tahun ke depan, akan dilakukan peningkatan penataan pola kerja dan alur kerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan struktur organisasi dengan prinsip bagi habis tugas dalam rangka pemberian dukungan kebijakan dan penyiapan penyelesaian

Peraturan

Presiden,

Keputusan

Presiden

dan

Instruksi Presiden secara cepat, tepat, aman dan akurat. Dalam

periode

tahun

selanjuutnya,

akan

dilakukan

penyempurnaan-penyempurnaan terhadap penyusunan Standar Pelayanan

dan

Standar

Prosedur

Operasional/Standard

Operational Procedures sebagai upaya perwujudan alur kerja yang lebih responsif, lebih efektif, dan lebih efisien dalam melaksanakan


23


tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. 3. Strategi meningkatkan kinerja yang akuntabel Dalam setiap permulaan tahun selama periode lima tahun ke depan, akan selalu dilakukan perencanaan kinerja yang didalamnya termuat perumusan sasaran, indikator sasaran, berikut target capaian kinerja yang semakin meningkat. Aspek peningkatan perencanaan kinerja juga dibarengi dengan sistem pencatatan kinerja dari setiap unit kerja sejak awal hingga akhir tahun sehingga dapat

memonitor

hasil/capaian

yang

telah

diperoleh

guna

pelaporan kinerja di akhir tahun periode, termasuk didalamnya akuntabilitas penggunaan anggaran. Guna mencapai hasil kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, maka dilakukan peningkatan kualitas dalam perumusan sasaran dan indikator sasaran

setiap

tahunnya,

sehingga

lebih

menggambarkan

pencapaian outcome dan tidak hanya terbatas pada pencapaian output dalam setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. 4. Strategi

Meningkatkan

efektivitas

pengelolaan

sarana

dan

prasarana Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

yang

memadai

merupakan prasyarat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna menghasilkan output dan kualitas hasil kerja yang optimal. Untuk itu, dalam tahun pertama, dilakukan pemetaan kekuatan sarana dan prasarana yang dimiliki Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat serta analisa kebutuhan sarana dan prasarana tambahan per tahun, dengan mempertimbangkan pengembangan SDM yang dimiliki. Hasil pemetaan ini selanjutnya dikoordinasikan dengan unit penyedia

sarana

dan

prasarana

di

lingkungan

organisasi

Sekretariat Kabinet.


24


Sebagai langkah internal, dilakukan upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab terhadap penggunaan sarana dan prasarana yang ada dari masing-masing pengguna. Di samping itu, dilakukan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.

C. Program Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat di atas diuraikan melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Program dijabarkan ke dalam kegiatan atau kumpulan tindakan yang ditujukan untuk pencapaian sasaran program. Dalam hal ini, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan 1 (satu) program teknis, sesuai dengan penataan organisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2011, yaitu:

“Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan” Adapun outcome dari program Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat diukur melalui pencapaian indikator-indikator: Tabel 3.1 Output dan Indikator Program NO. 1.

OUTPUT

INDIKATOR

Terwujudnya laporan dukungan 1. Jumlah laporan hasil kebijakan dan naskah

penyelenggaraan dukungan

perundang-undangan di bidang

kebijakan kepada Presiden

kesejahteraan rakyat

selaku Kepala Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat; 2. Jumlah laporan hasil penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden


25


NO.

OUTPUT

INDIKATOR selaku Kepala Pemerintahan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan; 3. Jumlah laporan hasil penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga; 4. Jumlah naskah RPerpres, RKeppres dan RInpres bidang kesejahteraan rakyat; 5. Jumlah laporan hasil penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Tabel 3.2 Outcome dan Indikator Program NO. 1.

OUTCOME Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan

INDIKATOR 1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di


26


NO.

OUTCOME

INDIKATOR bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu; 2. Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti.

2.

Terwujudnya peningkatan

1. Persentase penyelesaian

kualitas penyelesaian Perpres,

RPerpres, RKeppres dan

Keppres dan Inpres

RInpres secara tepat waktu; 2. Persentase RPerpres, RKeppres dan RInpres yang ditindaklanjuti menjadi Perpres, Keppres dan Inpres.


27


BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014 merupakan bagian dan sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2011-2014. Renstra pada dasarnya masih bersifat umum berupa garis-garis besar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masingmasing

unit

di lingkungan

Deputi Bidang

Kesejahteraan

Rakyat

Sekretariat Kabinet. Penjabaran lebih lanjut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL), Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga

(RKA-KL),

dan

Rencana

Kinerja

Tahunan (RKT) setiap tahun. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet

maka Renstra perlu diadakan penyesuaian-

penyesuaian. Renstra Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014 merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dokumen Renstra ini memuat kajian lingkungan strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan melalui program dan kegiatan. Selanjutnya Renstra ini dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja Tahunan dan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi di lingkungan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Renstra Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet perlu dipahami oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang

BAB IV PENUTUP

28


Kesejahteraan Rakyat agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Keberhasilan penerapan Renstra tergantung dari komitmen dan konsistensi organisasi untuk mengimplementasikannya. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaianpenyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

BAB IV PENUTUP

29

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2013-2014 DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1) Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan

(2) Output : Terwujudnya laporan dukungan kebijakan dan naskah perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat

INDIKATOR (3) Indikator : 1.Jumlah laporan

TARGET (TAHUN) 2013 (4)

TARGET (TAHUN) 2014 (5)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

hasil

UNIT PELAKSANA (6) Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat; 2.Jumlah laporan hasil penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden 3.selaku Kepala Pemerintahan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan; 4.Jumlah laporan hasil penyelenggaraan

29

dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga; 5.Jumlah naskah RPerpres,

100%

100%

100%

100%

100%

100%

RKeppres dan RInpres bidang kesejahteraan rakyat; 6.Jumlah laporan hasil penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Outcome : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program

30

pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu; 2. Persentase saran

100%

100%

100%

100%

100%

100%

kebijakan yang ditindaklanjuti.

Terwujudnya 1. Persentase peningkatan kualitas penyelesaian penyelesaian Perpres, RPerpres, Keppres dan Inpres RKeppres dan RInpres secara tepat waktu; 2. Persentase RPerpres, RKeppres dan RInpres yang ditindaklanjuti menjadi Perpres, Keppres dan Inpres.

31

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET

Recommend Documents