DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA

PEDOMAN EVALUASI KINERJA PDAM

BPKP Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120

Phone : (021) 8584867 Fax : (021) 85906404 Website : bpkp.go.id

NOMOR TANGGAL

: PED-01/D5/05/2016 : 11 FEBRUARI 2016

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta - 1g1ZO .Telepon: (021) 8584867 Faksimite: (021) 85906404

Nomor : Lampiran : Hal .

SE-308/D5/0512016 Satu Set Petunjuk Teknis Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2015

11 Februari 2016

Yth. Kepala Penryakilan BPKP di Seluruh lndonesia Dengan ini kami sampaikan Petunjuk Teknis Evaluasi Kinerja PDAM Nomor: pED011D510512016,

tanggal 1 1 Februari 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja PDAM Tahun Buku 2015 agar dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana terlampir.

2.

Evaluasi kinerja PDAM Tahun Buku 2015 dilaksanakan mulai Bulan Maret sampai dengan Bulan Juni 2016. Laporan individu beserta soft copy per PDAM agar disampaikan ke Deputi Bidang Akuntan Negara sebelum tanggal 30 Juni 2016 melalui email ke [email protected]. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

ru

uti Kepala BPKP,

tot Darmasto 959 1 121 1 98503 1 00 1

Tembusan Yth.: Kepala BPKP sebagai laporan (tanpa lampiran).

KATA PENGANTAR Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah, BPKp dalam hal ini Deputi Bidang Akuntan Negara diminta untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap

PDAM

di seluruh lndonesia sesuai dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum

dan

Perumahan Rakyat Nomor: UM.01 .11-Mnl75 tanggal 29 Januar,2016 perihal Evaluasi Kinerja PDAM.

Evaluasi kinerja PDAM Tahun Buku 2015 bertujuan untuk membantu manajemen PDAM dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja, serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab. Selain itu, dari hasil

kompilasi evaluasi kinerja ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat dalam bentuk strategic recommendation.

Petunjuk Teknis Evaluasi Kinerja PDAM ini telah disesuaikan dengan current

issue untuk lebih mempertajam analisis pengambilan keputusan. Antara lain adalah upaya PDAM dan upaya Pemerintah Daerah dalam memecahkan permasalahan kinerja, adanya analisis atas cakupan pelayanan, adanya analisis atas kapasitas produksi, data rincian penyertaan modal dan subsidi pemerintah daerah, hibah, pengelolaan aset, rincian Penyertaan Pemerintah Pusat maupun Daerah Yang Belum Ditetapkan Statusnya, kesiapan PDAM mendukung target nasional atas akses air minum, kontribusi fiskal, ketersediaan air baku dan informasi atas kejadian penting Tah un 201 5

Petunjuk teknis ini merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh auditor dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang teryadi di lapangan.

arta , 11 Februari 2016

PKP Bidang Akuntan Neg ara

tJ

BAB I PENDAHULUAN 1.

Umum Pengertian kinerja adalah prestasi/pencapaian kerja yang telah dilakukan manajemen atas strategi pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi kinerja bertujuan untuk membantu manajemen PDAM dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja, serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab. Petunjuk teknis ini berlaku untuk evaluasi kinerja PDAM tahun buku 2015 dengan berpedoman pada aturan-aturan sebagai berikut: 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. 2) Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor: 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 3) Pedoman Audit kinerja Badan Usaha Milik Negara dan Daerah yang dikeluarkan oleh Deputi Akuntan Negara tanggal 27 Desember 2002. 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum. 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM. 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 Tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. 7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 229/PMK.01/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 736/MENKES/PER/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 114/PMK.05/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum, sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008. 11) Peraturan Presiden Nomor: 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 12) Peraturan Pemerintah Nomor: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. 1

13) Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 14) Peraturan Presiden Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 15) Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.11Mn/75 tanggal 29 Januari 2016 perihal Evaluasi Kinerja PDAM. 2.

Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Tujuan, sasaran, dan ruang lingkup evaluasi, sebagai berikut: 1) Tujuan Tujuan evaluasi kinerja PDAM adalah penilaian atas pencapaian kinerja PDAM tahun buku 2015 dan memberikan saran perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan. 2) Sasaran 2.1) Capaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999. 2.2) Capaian Tingkat Kesehatan berdasarkan Indikator BPPSPAM. 2.3) Reviu atas Penyusunan dan Pelaksanaan RKAP. 2.4) Evaluasi atas Kinerja Operasional 2.4.1) Capaian cakupan pelayanan. 2.4.2) Capaian 3K (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas). 2.4.3) Identifikasi penyebab air tanpa rekening/Non Revenue Water (NRW). 2.4.4) Perhitungan tarif air dan harga pokok air. 2.4.5) Pemanfaatan kapasitas produksi. 2.4.6) Identifikasi ketersediaan sumber air baku. 2.4.7) Kesiapan mencapai target akses air minum 76%. 2.4.8) Identifikasi Penyertaan Pemerintah Pusat dan Daerah Yang Belum Ditetapkan Statusnya. 2.4.9) Identifikasi penyertaan modal dan subsidi pemerintah daerah serta hibah. 2.4.10) Utang kepada Pemerintah Pusat. 2.4.11) Identifikasi pengelolaan aset atau jaringan. 2.4.12) Pelaksanaan Kerja Sama Operasional (KSO)/kerja sama Business to Business atau Kontrak Pemerintah Swasta (KPS). 2.4.13) Kontribusi Fiskal kepada Pemerintah. 2.4.14) Identifikasi dampak pemecahan PDAM. 2.4.15) Identifikasi kejadian penting yang terjadi tahun 2016.

3) Ruang Lingkup Ruang lingkup evaluasi kinerja adalah kinerja PDAM tahun buku 2015 dan informasi penting di tahun 2016. Untuk informasi yang berkaitan dengan keuangan, data yang dipergunakan adalah data yang berasal dari laporan keuangan baik audited maupun unaudited. 3.

Sistematika Penyajian Petunjuk teknis evaluasi kinerja PDAM ini terbagi dalam enam bab, yaitu: 1) Bab satu (pendahuluan) menjelaskan pengertian secara umum, tujuan, sasaran, ruang lingkup evaluasi kinerja, dan sistematika penyajian. 2

2) Bab dua menjelaskan mengenai persiapan evaluasi kinerja. 3) Bab tiga menguraikan langkah kerja secara teknis mengenai evaluasi kinerja. 4) Bab empat menguraikan mengenai pelaporan.

3

BAB II PERSIAPAN EVALUASI KINERJA Tahap ini merupakan tahap awal dari rangkaian evaluasi kinerja, sebagai dasar penyusunan program kerja evaluasi tahap berikutnya, meliputi: 1. Pengumpulan informasi umum dalam pengenalan atas kegiatan yang dievaluasi. 2. Pengidentifikasian aspek manajemen atau bidang masalah yang menunjukkan kelemahan dan perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. 3. Pembuatan ikhtisar hasil kegiatan persiapan evaluasi kinerja. Informasi yang harus dikumpulkan mencakup: 1) Struktur organisasi PDAM. 2) Peraturan perundangan yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan operasional PDAM. 3) Tujuan, visi, misi, sasaran, strategi dan kegiatan usaha yang dimuat dalam Corporate Plan maupun Business Plan. 4) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Pemerintah Kabupaten/Kota. 5) Sistem dan prosedur yang diterapkan di PDAM. 6) Data keuangan meliputi Laporan Keuangan, RKAP, Laporan Manajemen. 7) Informasi lainnya yang relevan. Langkah kerja yang dilakukan: 1) Lakukan pembicaraan/wawancara dengan pejabat, staf maupun pegawai PDAM menyangkut kelemahan-kelemahan yang belum ada penyelesaiannya. 2) Lakukan pengamatan/observasi fisik. 3) Lakukan penelaahan atas Laporan Manajemen. 4) Lakukan penelaahan atas laporan hasil evaluasi tahun sebelumnya. 5) Lakukan penelaahan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. 6) Lakukan penelaahan terhadap penerapan Standar Operasi dan Prosedur. 7) Buat simpulan.

4

BAB III PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA 1.

Penilaian Kinerja berdasarkan Kepmendagri 47/1999 Indikator Kinerja yang dipakai yaitu menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, dengan kriteria sebagai berikut :     

KRITERIA Baik sekali Baik Cukup Kurang Tidak baik

NILAI > 75 > 60 s/d 75 > 45 s/d 60 > 30 s/d 45 <= 30

Untuk informasi yang berkaitan dengan keuangan, data yang dipergunakan adalah data yang berasal dari laporan keuangan PDAM baik audited maupun unaudited. Prosedur Evaluasi Lakukan Penilaian Kinerja sesuai indikator utama dalam Kepmendagri 47/1999 untuk 30 (tiga puluh) indikator yang dikelompokkan dalam tiga aspek yaitu aspek keuangan, operasional dan administrasi. Rincian lebih lanjut penilaian kinerja sesuai Kepmendagri 47/1999 lihat Lampiran Perhitungan Nilai Kinerja Berdasarkan Kepmendagri 47/1999. Lakukan wawancara dengan pihak manajemen untuk mendapatkan informasi atas upaya manajemen berupa kegiatan yang segera (action plan) untuk memperbaiki kinerja PDAM khususnya yang memperoleh predikat “kurang” dan “tidak baik”. 2.

Pengukuran Kesehatan menurut BPPSPAM Pengukuran tingkat kesehatan PDAM menggunakan indikator sesuai Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum. Pengukuran tersebut meliputi empat aspek yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia. Apabila PDAM telah melakukan sendiri pengukuran tingkat kesehatan (self assessment) maka lakukan reviu terhadap nilai input dan hasilnya. Apabila PDAM belum melakukan self assessment maka lakukan perhitungan tingkat kesehatan dengan kriteria yang dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran Perhitungan Tingkat Kesehatan Berdasarkan Indikator BPPSPAM. Kriteria tingkat kesehatan BPPSPAM:   

KRITERIA Sehat Kurang Sehat Sakit

TOTAL NILAI >2,8 2,2 s/d 2,8 < 2,2

5

Untuk informasi yang berkaitan dengan keuangan, data yang dipergunakan adalah data yang berasal dari laporan keuangan baik audited maupun unaudited. 3.

Reviu atas Penyusunan dan Pelaksanaan RKAP Indikator kinerja adalah deskripsi kuantitatif atau kualitatif dari kinerja yang dapat digunakan oleh manajemen sebagai salah satu alat untuk menilai dan melihat perkembangan yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja perusahaan serta prestasinya apabila dibandingkan dengan tolok ukurnya. Tujuan evaluasi kinerja dalam pengujian atas penyusunan dan pelaksanaan RKAP adalah untuk menetapkan perbedaan (gap) antara realisasi kinerja dan tolok ukurnya (target). Selanjutnya, gap kinerja ini digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi dan memberikan saran perbaikan. Data dan informasi yang yang harus diperoleh dalam tahapan evaluasi ini adalah: (1) Kesesuaian proses penyusunan RKAP dengan pedoman yang berlaku / kriteria yang berlaku. (2) Hasil reviu terhadap proses penyusunan RKAP. Tujuan pengujian atas penyusunan dan pelaksanaan RKAP adalah: (1) Untuk memperoleh keyakinan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) telah disusun sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) khususnya Bagian VI Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. (2) Untuk memperoleh keyakinan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) telah dipedomani dan dilaksanakan dalam seluruh aspek kegiatan perusahaan, baik dari segi keuangan maupun operasional. (3) Untuk memperoleh keyakinan bahwa RKAP disusun berdasarkan Rencana Jangka Menengah Perusahaan (Corporate Plan) dengan mempertimbangkan perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum yang ada dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Pemerintah Kabupaten/Kota. 1) Penyusunan RKAP Prosedur Evaluasi (1) Lakukan analisis untuk memperoleh keyakinan bahwa penyusunan RKAP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kepmeneg Otoda No. 8 Tahun 2000. (2) Pastikan bahwa RKAP beserta revisinya telah mendapat persetujuan dari Badan/Dewan Pengawas PDAM. (3) Lakukan analisis dan pastikan bahwa penyusunan RKAP telah dilakukan dengan mempertimbangkan dasar-dasar sebagai berikut: a. Disusun berdasarkan Rencana Jangka Menengah Perusahaan (Corporate Plan) dengan mempertimbangkan perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum yang ada dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Pemerintah Kabupaten/Kota. Rencana Induk Pengembangan SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada 6

(4)

satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya. b. Disusun dengan memperhatikan masukan dari masing-masing bagian dan/atau cabang. c. Disusun dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun tahun sebelumnya. d. Disusun dengan memperhatikan estimasi tahun berjalan yg dapat dipertanggungjawabkan. Buat simpulan hasil reviu.

2) Pelaksanaan RKAP Data dan informasi yang yang harus diperoleh dalam tahapan evaluasi ini adalah: (1) Perbandingan realisasi dengan anggarannya untuk setiap unsur. (2) Penjelasan/uraian terhadap sebab dan akibat bila terjadi penurunan/ kenaikan yang signifikan dari setiap unsur pendapatan dan beban. Prosedur Evaluasi (1) Lakukan analisis capaian tahun berjalan perusahaan terhadap unsurunsur di dalam RKAP dan lakukan perbandingan dengan RKAP, meliputi: a. Perbandingan Perhitungan Laba Rugi tahun berjalan dengan RKAP: - Pendapatan Usaha; - Beban Usaha; - Pendapatan dan Beban Di Luar Usaha; b. Produksi, Penjualan dan Kehilangan Air; c. Pembelian/Pengadaan Persediaan; d. Investasi. (2) Peroleh, penjelasan, penyebab dan akibat apabila terdapat realisasi capaian tahun berjalan yang memiliki perbedaan (di atas/di bawah) yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan RKAP. (3) Buat simpulan hasil evaluasi. 4.

Evaluasi Kinerja Operasional Evaluasi kinerja operasional diarahkan untuk menilai pencapaian cakupan pelayanan, menganalisis kapasitas produksi, menilai pencapaian 3K (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas), mengidentifikasi penyebab Air Tanpa Rekening/Non Revenue Water (NRW), menilai Perhitungan Tarif Air dan Harga Pokok Air, mereviu kerja sama operasional (KSO)/kerja sama Business to Business (B to B)/Kontrak Pemerintah Swasta (KPS), memantau utang kepada Pemerintah Pusat, mengidentifikasi ketersediaan sumber air baku, mengidentifikasi kesiapan mencapai target akses air minum 76% pada tahun 2016, mengidentifikasi bentuk penyertaan modal dan subsidi pemerintah daerah serta hibah, mengidentifikasi bentuk penyertaan pemerintah pusat maupun daerah yang belum ditetapkan statusnya, mengidentifkasikan pengelolaan aset, dan mengidentifikasi kontribusi fiskal kepada pemerintah serta menginformasikan kejadian penting yang terjadi tahun 2016.

7

1) Cakupan Pelayanan Tujuan (1) Untuk menilai persentase capaian cakupan pelayanan tahun 2015. (2) Menganalisis tercapainya target MDGs tahun 2015 yaitu proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman sebesar 68,87%. Langkah Kerja (1) Dapatkan data tentang jumlah pelanggan. (2) Hitung jumlah penduduk yang terlayani yaitu jumlah pelanggan rumah tangga dikalikan 6, sedangkan untuk pelayanan kran umum/hidran umum dikalikan 100. (3) Dapatkan jumlah penduduk seluruh Kabupaten/Kota. (4) Dapatkan data jumlah penduduk wilayah teknis pelayanan oleh PDAM yang bersangkutan. (5) Hitung persentase cakupan pelayanannya yaitu (1) jumlah penduduk terlayani dengan seluruh jumlah penduduk dan (2) jumlah penduduk terlayani dengan jumlah penduduk wilayah layanan teknis. (6) Analisis faktor pendorong cakupan pelayanan mampu mencapai target MDGs tahun 2015 sebesar 68,87%, antara lain dari beberapa faktor berikut ini: a. Komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan tarif jual rata-rata yang memulihkan biaya dasar rata-rata secara penuh (full cost recovery), sehingga PDAM memiliki dana untuk melakukan investasi penyediaan air minum. b. Komitmen pemerintah daerah untuk memberikan subsidi atas selisih antara tarif jual rata-rata dengan biaya dasar rata-rata. c. Adanya kebijakan pemerintah daerah mengalokasikan setoran pendapatan asli daerah dari PDAM untuk dikembalikan kepada PDAM dalam upaya mengembangkan sistem penyediaan air minum. d. Keikutsertaan dan komitmen pemerintah daerah dalam program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. e. Adanya dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem penyediaan air minum berupa proyek investasi bagi PDAM. f. Adanya kebijakan larangan menggunakan air tanah. g. Kualitas air non PDAM (air sumur, air tanah atau lainnya) yang digunakan masyarakat kurang baik. h. Kepadatan penduduk yang terkonsentrasi dan topografi wilayah yang menguntungkan. i. Sebab lainnya (jika ada). (7) Analisis penyebab hakiki cakupan pelayanan yang belum mencapai target MDGs tahun 2015 sebesar 68,87%, antara lain mungkin dari beberapa faktor berikut ini: a. Keterbatasan dana internal PDAM untuk investasi pengembangan sistem penyediaan air minum yang diakibatkan tarif belum full cost recovery atau yang diakibatkan tidak ada subisidi atas selisih antara tarif jual rata-rata dengan biaya dasar rata-rata. b. Adanya proyek pemerintah yang melakukan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah eksisting perpipaan PDAM. 8

c. Kualitas air PDAM yang tidak lebih baik dibandingkan dengan air non PDAM (air sumur, air tanah atau lainnya) milik masyarakat sehingga menciptakan keengganan untuk menjadi pelanggan PDAM. d. Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan penyertaan ke PDAM dalam rangka program hibah air minum tersebut. e. Ketiadaan sumber air baku baik secara kualitas maupun kuantitas. f. Ketiadaan kebijakan mengalokasikan setoran pendapatan asli daerah dari PDAM untuk dikembalikan kepada PDAM dalam upaya mengembangkan sistem penyediaan air minum. g. Kepadatan penduduk yang tersebar dan topografi wilayah yang kurang menguntungkan. h. Ketiadaan dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem penyediaan air minum berupa proyek investasi bagi PDAM. i. Sebab lainnya (jika ada). (8) Dapatkan data mengenai upaya PDAM yang telah dilakukan selama tahun 2015 dan akan dilakukan di tahun mendatang dalam meningkatkan cakupan pelayanan. (9) Dapatkan data mengenai upaya pemerintah daerah yang telah dilakukan selama tahun 2015 dan akan dilakukan di tahun mendatang dalam meningkatkan cakupan pelayanan. (10) Buat simpulan hasil evaluasi: a. Penyebab cakupan pelayanan masih dibawah target MDGs tahun 2015 atau sudah diatas target MDGs tahun 2015. b. Upaya PDAM yang telah dilakukan selama tahun 2015 dan akan dilakukan di tahun mendatang dalam meningkatkan cakupan pelayanan. c. Upaya Pemerintah Daerah yang telah dilakukan selama tahun 2015 dan akan dilakukan di tahun mendatang dalam meningkatkan cakupan pelayanan PDAM. 2) Pencapaian 3K (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas) 2.1) Kualitas Air Tujuan Pengujian Kualitas Air (1) Menilai apakah air yang didistribusikan telah memenuhi standar kualitas air menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. (2) Menilai apakah pengawasan kualitas air minum secara internal yang dilakukan oleh PDAM telah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Langkah Kerja (1) Dapatkan laporan pengawasan kualitas air minum baik yang dilakukan dengan pengawasan internal maupun eksternal. (2) Lakukan penilaian atas hasil pengujian kualitas air, apakah memenuhi persyaratan yang ditetapkan menteri kesehatan. 9

(3) (4) (5) (6) (7)

Lakukan penilaian atas efektivitas pengawasan internal yang dilakukan oleh PDAM, apakah telah memenuhi peraturan Menteri Kesehatan. Lakukan analisis penyebab tidak tercapainya standar kualitas air minum. Lakukan analisis penyebab tidak efektifnya pengawasan internal atas kualitas air minum. Dapatkan informasi sampai dengan saat evaluasi, mengenai upaya PDAM dan upaya Pemda untuk memenuhi kualitas air sesuai ketentuan. Buat simpulan hasil evaluasi.

2.2) Kuantitas Air Tujuan Pengujian Kuantitas Air Menilai apakah standar kebutuhan pokok air minum telah terpenuhi sesuai dengan Permendagri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Perhitungan Tarif Air Minum. Langkah Kerja (1) Dapatkan data rata-rata pemakaian air. (2) Lakukan analisis penyebab atas rendahnya pemakaian air tersebut. (3) Dapatkan informasi sampai dengan saat evaluasi mengenai upaya PDAM dan upaya Pemda untuk memenuhi kuantitas air sesuai ketentuan. (4) Buat simpulan hasil evaluasi. 2.3) Kontinuitas Air Tujuan Pengujian Kontinuitas Air Menilai apakah pelanggan mendapat air secara penuh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum pasal 4:(5). Langkah Kerja (1) Dapatkan data mengenai jam dan volume produksi serta distribusi air. (2) Lakukan analisa atas perhitungan kontinuitas produksi dan distribusi air. (3) Lakukan konfirmasi terhadap pelanggan atas kontinuitas air. (4) Lakukan analisa penyebab tidak tercapainya kontinuitas air per hari selama 24 jam. (5) Dapatkan informasi sampai dengan saat evaluasi, mengenai upaya PDAM dan upaya Pemda untuk memenuhi kontinuitas air sesuai ketentuan. (6) Buat simpulan hasil evaluasi. 3) Air Tanpa Rekening/Non Revenue Water (NRW) 3.1) NRW Produksi Tujuan Untuk mengidentifikasikan besarnya NRW instalasi produksi, penyebab yang hakiki atas terjadinya NRW instalasi produksi, dan upaya untuk menurunkan NRW instalasi produksi.

10

Langkah Kerja (1) Peroleh data jumlah volume air produksi dan jumlah volume air yang didistribusikan. (2) Analisis data volume produksi dan volume distribusi air. (3) Identifikasi apakah ada water meter induk di instalasi produksi dan apakah berfungsi dengan baik. (4) Hitung NRW instalasi produksi yaitu jumlah volume air distribusi dikurangi dengan jumlah air yang diproduksi. (5) Hitung % NRW yaitu selisih air distribusi dengan volume air diproduksi dibagi dengan volume air produksi. (6) Teliti penyebab NRW instalasi produksi. (7) Analisis upaya PDAM untuk menurunkan NRW instalasi produksi. (8) Buat simpulan hasil evaluasi. 3.2) NRW Distribusi Tujuan Untuk mengidentifikasikan besarnya NRW instalasi distribusi, penyebab yang hakiki atas terjadinya NRW instalasi distribusi, dan upaya untuk menurunkan NRW instalasi distribusi. Langkah Kerja (1) Peroleh data jumlah volume air distribusi dan jumlah volume air yang terjual. (2) Analisis data volume distribusi dan volume air terjual. (3) Identifikasi apakah ada water meter induk di instalasi distribusi. (4) Hitung NRW yaitu jumlah volume air distribusi dikurangi dengan jumlah air yang terjual. (5) Hitung % NRW yaitu selisih air distribusi dengan volume air dijual dibagi dengan volume air distribusi. (6) Teliti penyebab NRW instalasi distribusi. (7) Analisis upaya PDAM untuk menurunkan NRW instalasi distribusi. (8) Buat simpulan hasil evaluasi. 4) Perhitungan Tarif Air dan Harga Pokok Air Tujuan (1) Untuk menilai apakah penetapan tarif air sesuai dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006. (2) Untuk mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya full cost recovery. Langkah Kerja (1) Tarif Air Rata-Rata a. Peroleh data tentang pendapatan penjualan air, pendapatan non air, dan pendapatan lain-lain. Lakukan analisis atas kewajaran pendapatan penjualan air dan pendapatan non air. b. Peroleh data volume air yang terjual. c. Hitung rata-rata harga air per m3 dengan cara membagi jumlah seluruh pendapatan penjualan air (termasuk beban tetap/beban administrasi/abodemen/jasa meter air) dengan volume air yang terjual. d. Peroleh tarif penjualan air per m3 menurut jenis konsumen (berdasarkan Perda Tarif). 11

e. Analisis pendapatan air, buatlah kesimpulan atas sumbangan pendapatan air terhadap laba-rugi perusahaan. (2)

Harga Pokok Penjualan a. Peroleh data beban usaha dan beban non usaha (berdasarkan sifat maupun fungsi beban). Lakukan analisis atas kewajaran bebanbeban tersebut. b. Rinci beban usaha ke dalam beban sumber air, beban pengolahan air, beban transmisi/distribusi, beban umum dan administrasi dan uraikan sistem pengolahan air (IPA, grafitasi, pompa, atau campuran); rinci menurut jenisnya. c. Rinci beban umum dan administrasi menurut jenisnya. d. Rinci beban non usaha menurut jenisnya. e. Bandingkan besaran nilai antara beban sumber air, beban pengolahan air, beban transmisi/distribusi dan beban umum dan administrasi. f. Apabila persentase beban umum dan administrasi paling besar dalam beban usaha, analisis secara rinci tentang kewajarannya. g. Hitung harga pokok produksi dengan membagi jumlah beban usaha dengan jumlah volume produksi air yang telah dikurangi kehilangan riil maksimum 20% untuk tingkat kehilangan air riil yang >20%. Apabila tingkat kehilangan air rill<20%, gunakan tingkat kehilangan air riil-nya. Bandingkan dengan harga rata-rata penjualan air, apakah seluruh biaya dapat ditutup dari pendapatannya (full cost recovery). h. Analisis penyebab tidak tercapainya full cost recovery. i. Minta data mengenai strategi PDAM untuk mencapai full cost recovery. j. Biaya lain-lain tidak dapat dipergunakan untuk perhitungan dalam full cost recovery. k. Buatlah simpulan hasil evaluasi: - Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan adalah wajar. - Beban usaha adalah beban yang benar-benar diperlukan untuk kepentingan perusahaan atau ada beban yang seharusnya tidak diperlukan (dapat dihemat). - Jumlah pendapatan dapat/tidak dapat meng-cover seluruh beban yang telah dikeluarkan. - Penyebab pendapatan tidak dapat meng-cover seluruh beban yang telah dikeluarkan. - Strategi PDAM untuk mencapai full cost recovery. - Tarif yang diberlakukan adalah sudah/ tidak wajar. - Keuntungan/ kerugian perusahaan wajar/ tidak wajar (lihat Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum).

5) Kapasitas Produksi Tujuan (1) Untuk mengidentifikasikan berapa jumlah kapasitas terpasang (kapasitas disain) yang tidak dapat digunakan dan penyebabnya. (2) Untuk mengidentifikasikan jumlah kapasitas menganggur (tidak dimanfaatkan) dan penyebabnya. 12

Langkah Kerja (1) Dapatkan data kapasitas produksi terpasang (kapasitas disain) dan buatlah daftarnya. Kapasitas produksi terpasang adalah kapasitas disain unit produksi yang terpasang. (2) Dapatkan data kapasitas produksi terpasang yang tidak dapat dimanfaatkan dan buatlah daftarnya. (3) Dapatkan data reservoir yang dimiliki PDAM dan buatlah daftarnya. (4) Teliti penyebab kapasitas terpasang yang tidak dapat dimanfaatkan, apakah instalasi pengolahan rusak, tidak ada sumber air, debit sumber air menurun, keterbatasan pompa, keterbatasan listrik, keterbatasan jaringan transmisi dan distribusi, tidak ada pelanggan dan sebagainya. (5) Hitung kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan dan teliti penyebabnya apakah karena tidak ada pelanggan, jaringan pipa belum ada, jaringan pipa eksisting rusak berat, keterbatasan pompa/sumber air/listrik, dan sebagainya. (6) Dapatkan penjelasan mengenai upaya PDAM untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan (utilitas) kapasitas terpasang. (7) Dapatkan penjelasan mengenai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan (utilitas) kapasitas produksi. (8) Buat simpulan hasil evaluasi: a. Penyebab adanya kapasitas terpasang yang tidak dapat dimanfaatkan. b. Penyebab adanya kapasitas produksi menganggur. c. Upaya PDAM dan upaya Pemda untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan (utilitas) baik kapasitas terpasang maupun kapasitas produksi. 6) Ketersediaan Sumber Air Baku Tujuan Untuk mengidentifikasi ketersediaan sumber air baku yang digunakan saat ini dan yang berpotensi digunakan oleh PDAM untuk menjamin layanan yang berkelanjutan. Pengertian air baku untuk air minum rumah tangga adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum (Peraturan Pemerintah Nomor: 122 Tahun 2015). Langkah Kerja (1) Minta penjelasan mengenai sumber air baku yang digunakan saat ini, apakah tingkat pemanfaatannya (utilisasi) sudah mencapai tingkat maksimal atau masih bisa dikembangkan, apakah ada kendala dalam pemanfaatan sumber air baku saat ini. (2) Minta penjelasan apakah ada konflik mengenai pemanfaatan sumber air baku (misalnya dengan masyarakat, dengan PDAM lain atau lainnya). Apabila PDAM memanfaatkan air dalam tanah sebagai sumber air baku, evaluasi keberlanjutan sumber air tersebut terhadap pelayanan kepada pelanggan. (3) Dapatkan data mengenai ketersediaan sumber air baku lainnya yang berada di wilayah kabupaten/kota dimana PDAM berada, yang berpotensi dikembangkan sebagai alternatif sumber air baku saat ini. (4) Minta penjelasan atas upaya dan kendala PDAM dalam mengembangkan potensi sumber air baku tersebut. 13

(5)

Buat simpulan evaluasi.

7) Kesiapan Mencapai Target Akses Air Minum 76% Tujuan Untuk mengidentifikasi kesiapan PDAM dalam mendukung target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2016 yaitu akses air minum sebesar 76%. Langkah Kerja (1) Dapatkan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Pemerintah Kabupaten/Kota atau dokumen lainnya yang mencantumkan target peningkatan cakupan pelayanan air minum. (2) Identifikasi target dalam RISPAM atau dokumen lainnya yang menjadi beban PDAM untuk merealisasikannya. (3) Hitung trend peningkatan cakupan pelayanan PDAM tiga tahun terakhir dan identifikasi penyebabnya. (4) Identifikasi apakah target RISPAM untuk PDAM telah dimasukkan dalam corporate plan (rencana jangka menengah) PDAM. (5) Identifikasi kesiapan PDAM dalam mendukung target nasional tahun 2016 yaitu akses air minum sebesar 76% dilihat dari beberapa aspek antara lain: masih tersedianya kapasitas mengganggur yang siap diutilisasikan, ketersediaan sumber dana dan dukungan dana pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem penyediaan air minum, ketersediaan air baku. (6) Buat simpulan hasil evaluasi. 8) Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya Tujuan (1) Untuk mengidentifikasikan bentuk penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. (2) Untuk mengidentifikasikan kemanfaatan aset PPYBDS. Langkah Kerja (1) Identifikasi bentuk aset apa saja yang termasuk dalam perkiraan neraca penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya dan buatkan daftarnya. (2) Identifikasi sumber pendanaan Kementerian/Lembaga mana atas penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (Dirjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, dll). (3) Analisis kondisi aset, apakah kondisinya baik dan dimanfaatkan, baik namun tidak dimanfaatkan, rusak namun masih dimanfaatkan, rusak dan tidak dimanfaatkan, rusak berat. (4) Mintakan penjelasan kemanfaatan aset PPYBDS terhadap pelayanan PDAM dan apabila kurang bermanfaat, identifikasikan kendala dalam pemanfaatannya. (5) Mintakan penjelasan upaya apa saja yang telah dilakukan PDAM dalam menuntaskan status aset tersebut. (6) Buat simpulan evaluasi. 14

9) Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota merealisasikan tanggung jawabnya dalam penyediaan air bersih dengan mengalokasikan dana APBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk PDAM dalam bentuk penyertaan berupa investasi aset tetap atau lainnya (Perda Penyertaan Modal) dan dalam bentuk subsidi berupa dana tunai yang biasanya digunakan untuk menutupi beban operasional PDAM atau menutupi selisih tarif rata-rata yang berada di bawah biaya dasar rata-rata (Permendagri Nomor: 23 Tahun 2006). Selain itu, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau pihak lainnya juga memberikan hibah aset tetap atau lainnya kepada PDAM untuk menunjang operasionalnya. Tujuan (1) Untuk mengidentifikasikan bentuk Penyertaan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota (investasi aset tetap atau dana tunai) sampai dengan tahun 2015 yang telah diberikan kepada PDAM melalui Peraturan Daerah Penyertaan Modal. (2) Untuk mengidentifikasikan bentuk subsidi pemerintah daerah tahun 2015 yang diberikan kepada PDAM diluar mekanisme Peraturan Daerah Penyertaan Modal. (3) Untuk mengidentifikasikan bentuk hibah tahun 2015 yang diberikan kepada PDAM baik oleh pemerintah daerah maupun pihak lainnya. (4) Untuk mengidentifikasikan kondisi dan pemanfaatan aset yang berasal dari penyertaan modal atau hibah. Langkah Kerja (1) Identifikasi bentuk aset apa saja yang termasuk dalam perkiraan neraca penyertaan pemerintah daerah, subsidi dan hibah sampai dengan tahun 2015. (2) Apabila bentuk penyertaan/hibah berupa aset tetap, lakukan analisis kondisi aset, apakah kondisinya baik dan dimanfaatkan, baik namun tidak dimanfaatkan, rusak namun masih dimanfaatkan, rusak dan tidak dimanfaatkan, rusak berat. (3) Analisis pemanfaatan penyertaan, subsidi pemerintah daerah dan hibah oleh PDAM. (4) Mintakan penjelasan kemanfaatan aset tetap penyertaan/hibah terhadap pelayanan PDAM dan apabila kurang bermanfaat, identifikasikan kendala dalam pemanfaatannya. (5) Buat simpulan evaluasi.

10) Utang PDAM kepada Pemerintah Pusat Penyelesaian Utang PDAM mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008 (PMK120/2008) yang telah diubah dengan PMK Nomor 114/PMK.05/2012 tanggal 4 Juli 2012 (PMK114/2012) tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum. PMK Nomor 114 membatasi tanggal pengajuan permohonan penyelesaian piutang negara yaitu sampai dengan tanggal 4 Juli 2013. Dalam evaluasi kinerja tahun 2015, BPKP akan melakukan monitoring atas kondisi penyelesaian kewajiban PDAM kepada pemerintah pusat dan dampak 15

penghapusan mutlak piutang negara terhadap posisi keuangan 28 PDAM (sejak keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 805/KMK.05/2015). Rincian 175 PDAM yang dapat mengikuti program restrukturisasi utang beserta statusnya dan rincian 28 PDAM yang telah dihapus mutlak terdapat pada lampiran 18. Tujuan Untuk menilai kepatuhan pembayaran kewajiban kepada pemerintah pusat yang sudah jatuh tempo dan mengetahui posisi kewajiban baik yang sudah maupun yang belum jatuh tempo per 31 Desember 2015. Terhadap 28 PDAM yang telah mendapatkan persetujuan penghapusan mutlak sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 805/KMK.05/2015, untuk mengidentifikasi dampak penghapusan mutlak piutang negara terhadap posisi/rasio keuangan. Langkah Kerja (1) PDAM yang tidak mengajukan restrukturisasi utang a. Dapatkan kondisi terkini penyelesaian utang PDAM (misalnya diproses melalui PUPN). b. Dapatkan kondisi terkini penyelesaian/pembayaran utang pokok dan non pokok yang sudah jatuh tempo berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan/Direktorat SMI. c. Buat simpulan hasil evaluasi. (2)

PDAM yang sudah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan a. Dapatkan kondisi terkini penyelesaian/pembayaran utang pokok yang sudah jatuh tempo (lunas, lancar, atau menunggak) berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan/Direktorat SMI. b. Dapatkan kondisi terkini penyelesaian utang PDAM (misalnya menunggu penghapusan mutlak atau diproses melalui PUPN). c. Buat simpulan hasil evaluasi.

(3)

28 PDAM yang sudah mendapatkan penghapusan mutlak Lakukan analisis dampak penghapusan utang terhadap 28 PDAM yang telah mendapatkan penghapusan mutlak terhadap posisi/rasio keuangan.

11) Pengelolaan Aset Tujuan Untuk menilai sejauh mana PDAM melakukan pengelolaan aset untuk menjaga kontinuitas pelayanan kepada pelanggan. Langkah Kerja (1) Dapatkan penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan aset. (2) Evaluasi kecukupan kebijakan pengelolaan aset, apakah sudah mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul atas kegagalan suatu aset. (3) Dapatkan dokumen rencana dan realisasi pengelolaan aset, lakukan evaluasi realisasi pengelolaan aset dibandingkan dengan rencananya. 16

(4) (5)

(6)

Dapatkan penjelasan mengenai ada tidaknya suatu sistem seperti GIS (Geographic Information System) atau peta jaringan distribusi di PDAM. Analisis keselarasan antara pengeluaran modal (capital expenditure) dan pengeluaran operasional/pemerliharaan (operational expenditure) dengan kebijakan pengelolaan aset. Buat simpulan hasil evaluasi.

12) Reviu Kerja Sama Operasional (KSO)/Kerja Sama Business to Business (B to B) atau Kontrak Pemerintah Swasta (KPS) Tujuan Untuk menilai apakah kerja sama operasional (KSO)/kerja sama business to business (b to b) atau kontrak pemerintah swasta (KPS) didasarkan atas prinsip saling menguntungkan dan membawa dampak positif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Langkah Kerja (1) Dapatkan data tentang adanya kerja sama operasional (KSO)/kerja sama business to business (b to b) atau kontrak pemerintah swasta (KPS) atas pengelolaan air minum yang masih berlaku sampai saat evaluasi. (2) Dapatkan perjanjian kerja sama operasional (KSO)/kerja sama business to business (b to b) atau kontrak pemerintah swasta (KPS) pengelolaan air minum. (3) Pelajari apakah isi perjanjian tersebut menguntungkan semua pihak yang berkepentingan baik PDAM, masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya. (4) Teliti apakah isi perjanjian tersebut memberikan hak PDAM atau Pemerintah Daerah untuk melakukan audit atas kewajaran belanja modal dan belanja operasional yang dikeluarkan dan ditagihkan oleh pihak ketiga. (5) Buatlah simpulan hasil evaluasi.

13) Kontribusi Fiskal kepada Pemerintah Tujuan Untuk mengidentifikasi berapa nilai kontribusi fiskal PDAM dan kepatuhan pembayarannya kepada pemerintah pusat dan daerah. Langkah Kerja (1) Dapatkan surat setoran pajak penghasilan kepada pemerintah pusat baik PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh badan. (2) Dapatkan surat setoran pajak kepada pemerintah daerah baik pajak air permukaan dan pajak air tanah. (3) Dapatkan dokumen penyetoran kas PDAM ke rekening kas pemerintah daerah yang merupakan bagi hasil laba sesuai ketentuan. (4) Teliti apakah terdapat Surat Ketetapan Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah yang belum dilakukan penyetoran ke kas negara atau daerah. (5) Buatlah simpulan hasil evaluasi. 17

14) Dampak Pemecahan PDAM Tujuan Untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan belum ada penyelesaiannya sampai saat evaluasi dari pemecahan PDAM sebagai ekses pemekaran kabupaten/kota baik bagi PDAM induk maupun PDAM pecahannya. Langkah Kerja (1) Dapatkan penjelasan apakah PDAM yang bersangkutan merupakan PDAM yang dipecah atau merupakan PDAM pecahan. (2) Dapatkan data mengenai permasalahan yang timbul dari pemecahan PDAM. (3) Analisis upaya yang telah dan akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pemecahan PDAM. (4) Buat simpulan evaluasi.

15) Peristiwa Penting Sampai Saat Evaluasi Tujuan Untuk mengidentifikasikan peristiwa penting yang terjadi sampai dengan saat evaluasi yang dapat mempengaruhi kinerja PDAM. Peristiwa penting tersebut antara lain dapat berupa: perkara pengadilan, pemecahan PDAM, penggabungan PDAM, penambahan modal, pergantian direksi, kerjasama operasional (KSO), perubahan kebijakan, dan lain-lain.

Langkah Kerja (1) Identifikasi peristiwa penting yang terjadi sampai dengan saat evaluasi. (2) Analisis peristiwa penting tersebut apakah mempengaruhi secara signifikan kinerja PDAM secara keseluruhan. (3) Buat simpulan hasil evaluasi. 5.

Laporan Auditor Independen Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, adakalanya auditor harus melaksanakan evaluasi kinerja sebelum adanya audit atas laporan keuangan PDAM dari auditor independen. Apabila demikian, maka auditor memberi penjelasan pada laporan hasil evauasi kinerjanya atas adanya kemungkinan terjadi perbedaan penyajian angka keuangan yang disajikan oleh manajemen dan angka keuangan yang telah diaudit. Untuk itu terhadap PDAM yang belum diaudit laporan keuangannya, penyajian nilai maupun hasil pengukuran kinerja baik kinerja KEPMEN 47 maupun BPPSPAM diberikan tanda bintang " *)" yang berarti laporan keuangannya belum diaudit. Selain itu pada lampiran laporan keuangan ditambahkan kata “unaudited”. Penjelasan lebih lanjut tentang audit laporan keuangan tersebut sebagai berikut: a. Untuk PDAM yang tidak diaudit laporan keuangannya: - Ditambahkan kalimat di Bab II, butir 4.1) sebagai berikut: “Laporan keuangan PDAM Kabupaten/Kota ... untuk tahun buku 2015 belum diaudit oleh auditor independen. Tanggung jawab auditor evaluasi kinerja khususnya untuk penilaian aspek keuangan hanya sampai pada angka-angka yang disajikan oleh manajemen dan dengan demikian, penilaian tingkat kinerja maupun tingkat kesehatan PDAM dapat berubah 18

-

-

-

-

tergantung dari hasil audit atas laporan keuangan oleh auditor independen.” Ditambahkan kalimat di Bab I, sesudah judul “Simpulan” sebagai berikut: "Laporan keuangan PDAM Kabupaten/Kota ... untuk tahun buku 2015 belum diaudit oleh auditor independen, oleh karenanya penyajian angkaangka yang terkait dengan data laporan keuangan berasal dari angkaangka yang disajikan oleh manajemen PDAM. Dengan demikian, penilaian tingkat kinerja maupun tingkat kesehatan PDAM dapat berubah tergantung dari hasil audit atas laporan keuangan dari auditor independen tersebut. Untuk PDAM yang belum diaudit laporan keuangannya, penyajian nilai maupun hasilnya diberikan tanda bintang " *)" yang berarti laporan keuangannya belum diaudit” Pada laporan keuangan, lampiran 1, 2, 3 dan 4 ditambahkan kata “(unaudited)” pada judul laporan keuangannya. Contoh: “Neraca (unaudited)”, “Laporan Perubahan Ekuitas (Unaudited)”, dst Contoh kalimat pada Bab simpulan untuk kinerja KEPMEN 47: “Kinerja PDAM yang dinilai berdasarkan pedoman penilaian menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999, mendapatkan nilai 55,11 *) tergolong Cukup *)”. Contoh kalimat pada Bab simpulan untuk kesehatan BPPSPAM: “Tingkat kesehatan PDAM yang dinilai berdasarkan BPPSPAM, mendapatkan nilai 2,90 *) dan tergolong Sehat *)”

Dengan demikian untuk penyajiannya baik di Bab II maupun dilampiran harus konsisten untuk mencantumkan tanda bintang tersebut.

b. Untuk PDAM yang sudah diaudit laporan keuangannya: - Ditambahkan kalimat di Bab II, butir 4.1) sebagai berikut “Laporan keuangan PDAM Kabupaten/Kota ... untuk tahun buku 2015 telah diaudit oleh auditor independen dengan opini wajar tanpa pengecualian, dengan opini wajar dengan pengecualian, yaitu pengecualian terhadap ......., dengan opini tidak memberikan pendapat karena ....., dengan opini tidak wajar karena ...” “sesuaikan dengan opini yang diperoleh ” - Di Bab I, tidak perlu diungkapkan hasil audit keuangan. - Di lampiran (laporan keuangan) ditambahkan kata “(audited)” pada judul laporan keuangannya. Contoh: “Neraca (audited)”, “Laporan Arus Kas (audited)”, dst.

19

BAB IV PELAPORAN 2. Bentuk Laporan Format laporan evaluasi kinerja PDAM tahun buku 2015 disusun sebagai berikut: Bab I SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan 2. Saran Bab II URAIAN HASIL EVALUASI 1. Dasar Evaluasi 2. Sifat dan Cakupan Evaluasi 3. Informasi Umum 4. Hasil Evaluasi 1) Laporan Keuangan PDAM 2) Penilaian Kinerja berdasarkan Kepmendagri 47/1999 3) Pengukuran Tingkat Kesehatan berdasarkan BPPSPAM 4) Penyusunan dan Pelaksanaan RKAP 5) Kinerja Operasional: 6.1) Cakupan Pelayanan 6.2) Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (3K) Air 6.3) Air Tanpa Rekening/Non Revenue Water (NRW) 6.4) Perhitungan Tarif Air dan Harga Pokok Air 6.5) Kapasitas Produksi 6.6) Ketersediaan Sumber Air Baku 6.7) Kesiapan Mencapai Target Akses Air Minum 76% 6.8) Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (apabila tidak ada, hilangkan butir ini) 6.9) Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah (apabila tidak ada, hilangkan butir ini) 6.10) Utang kepada Pemerintah Pusat (apabila tidak ada utang, hilangkan butir ini) 6.11) Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan 6.11.1) Pengelolaan Aset 6.11.2) Reviu Kerja Sama Operasional (KSO)/Kerja Sama Business to Business atau Kontrak Pemerintah Swasta (apabila tidak memiliki KSO/B to B atau KPS, hilangkan butir ini) 6.11.3) Kontribusi Fiskal kepada Pemerintah 6.11.4) Dampak Pemecahan PDAM (apabila tidak mengalami pemecahan, hilangkan butir ini) 6.11.5) Peristiwa Penting Sampai Saat Evaluasi (apabila tidak ada, hilangkan butir ini) 6.11.6) Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian (diluar dari yang telah diuraikan dalam uraian sebelumnya dan berhubungan dengan kinerja) 6.12) Tindak Lanjut Terhadap Saran BPKP Tahun Sebelumnya

20

Lampiran-lampiran: 1. Neraca Komparatif 2. Laporan Rugi Laba Komparatif 3. Laporan Arus Kas Komparatif 4. Laporan Perubahan Ekuitas Komparatif 5. Perhitungan Indikator Kinerja Berdasarkan Permendagri 47/1999 6. Perhitungan Tingkat Kesehatan menurut BPPSPAM 7. Pendapatan, Tarif dan Pemakaian Rata-Rata 8. Struktur Harga Pokok 9. Rincian Biaya Usaha 10. Produksi Air Minum 11. Aspek Teknis dan Manajerial 12. Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (apabila tidak ada, hilangkan butir ini) 13. Ringkasan Penyelesaian Utang PDAM (apabila tidak ada, hilangkan butir ini) 14. Kerja Sama Operasional/B to B/KPS (apabila tidak ada, hilangkan butir ini)

3. Penyampaian Laporan 1) Perwakilan BPKP agar segera menyampaikan laporan evaluasi kinerja yang telah terbit masing-masing PDAM ke Deputi Akuntan Negara sebanyak tiga laporan beserta soft copy laporan dan soft copy aplikasi validasi yang telah diisi. Soft copy laporan yang telah terbit secara resmi (telah ditandatangani oleh Kepala Perwakilan dan bernomor serta tanggal) secara lengkap disampaikan dalam bentuk format .pdf. Khusus untuk lampiran individualnya agar dikirimkan dalam bentuk excel untuk dilakukan validasi kompilasi. 2) Deputi Akuntan Negara melakukan reviu dan validasi terhadap laporan hasil evaluasi kinerja dan membuat Surat Penerusan (SP) laporan. SP dan Laporan Hasil Evaluasi dikirim kepada Direksi/Badan Pengawas PDAM melalui Kepala Perwakilan BPKP. 3) Perwakilan BPKP menyusun konsep audit memorandum (surat atensi) yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan mengkirimkannya ke Deputi Akuntan Negara cq. Direktorat Pengawasan BUMD termasuk soft copy-nya. Audit memorandum berisikan permasalahan yang terjadi di PDAM yang memerlukan perhatian Bupati/Walikota untuk penyelesaiannya. 4) Audit memorandum kepada Bupati/Walikota setelah ditandatangani oleh Deputi Akuntan Negara, akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Perwakilan BPKP. 5) Selain laporan individual per masing-masing PDAM, Perwakilan agar menyusun laporan kompilasi evaluasi kinerja PDAM per Provinsi untuk disampaikan kepada Gubernur. Terhadap laporan kompilasi tersebut, Perwakilan membuat draft audit memorandum dan mengirimkan soft copy nya ke Deputi Akuntan Negara. Audit memorandum kepada Gubernur setelah ditandatangani oleh Deputi Akuntan Negara disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perwakilan BPKP. 6) Laporan evaluasi kinerja PDAM tahun buku 2015 secara nasional akan disampaikan kepada Presiden, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dan Menteri Koordinator Perekonomian.

21

4. Kompilasi Hasil Evaluasi (file Excel) Perwakilan BPKP wajib menyampaikan soft copy kompilasi hasil evaluasi dengan format program excel. Informasi yang tercantum dalam file tersebut baik berupa angka maupun non angka harus sama dengan data-data yang terdapat dalam laporan yang diterbitkan secara resmi (hard copy laporannya). Soft copy kompilasi dibuat untuk masing-masing provinsi. Rincian pengisian file kompilasi dalam format excel berisikan nama sheet sebagai berikut:

1

NAMA SHEET KOMP1

2 3 4 5 6

KOMP2 KOMP3 KOMP4 KOMP5 KOMP6

7 8

KOMP7 KOMP8

9 10

KOMP9 KOMP10

11 12 13 14 15 16 17

KOMP11 KOMP12 KOMP13 KOMP14 KOMP15 KOMP 16 KOMP 17

18

KOMP 18

NO

JUDUL CAKUPAN LAYANAN WILAYAH ADMINISTRATIF DAN TEKNIS POSISI KEUANGAN RINCIAN PENDAPATAN DAN BIAYA PERBANDINGAN TARIF DAN HARGA POKOK AIR DAFTAR PENYEBAB TERJADINYA NRW POSISI PINJAMAN, TUNGGAKAN DAN PIUTANG PEMERINTAH KAPASITAS PRODUKSI DAN KEBOCORAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH BELUM DITETAPKAN STATUSNYA OPINI DAN NILAI KINERJA PENYEBAB KAPASITAS TERPASANG TIDAK DIMANFAATKAN DAN KAPASITAS MENGANGGUR KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO) PENILAIAN 3K DAMPAK PEMECAHAN PDAM DATA LAIN PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INDIKATOR BPPSPAM PENYERTAAN MODAL & SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH SERTA HIBAH CAPAIAN TARGET MDGs

5. Komunikasi dan Tanya Jawab Untuk melakukan tanya jawab atau diskusi atas permasalahan dalam evaluasi kinerja ini, Direktorat Pengawasan BUMD telah membuat mailing list dengan nama ”Forum Audit Kinerja PDAM”. Selain itu mailing list ini juga untuk menerima Laporan mingguan dari Perwakilan BPKP. Sebagai penanggungjawab adalah Kasubditwas BUMD Jasa Air Minum: Supriyadi. 6. Laporan Mingguan Perwakilan BPKP diwajibkan mengirimkan laporan mingguan berbentuk soft copy ke Deputi Akuntan Negara melalui mailing list Forum Audit Kinerja PDAM dengan format yang telah ditetapkan. Tidak perlu mengirimkan hard copy ke Direktorat Pengawasan BUMD.

22

CONTOH FORMAT LAPORAN EVALUASI KINERJA 1. Contoh Cover LEK

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ……..

LAPORAN EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) ...................................... KAB/KOTA ...................................... TAHUN BUKU 2015

Nomor: LEK/PWxx/4/2016 Tanggal ………… 2016

1

2. Contoh Daftar Isi DAFTAR ISI

Bab I SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan 2. Saran Bab II URAIAN HASIL EVALUASI 1. Dasar Evaluasi 2. Sifat dan Cakupan Evaluasi 3. Informasi Umum 4. Hasil Evaluasi 1) Laporan Keuangan PDAM 2) Penilaian Kinerja berdasarkan Kepmendagri 47/1999 3) Pengukuran Tingkat Kesehatan Berdasarkan Indikator BPPSPAM 4) Penyusunan dan Pelaksanaan RKAP 5) Kinerja Operasional: 6.1) Cakupan Pelayanan 6.2) Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (3K) Air 6.3) Air Tanpa Rekening/Non Revenue Water (NRW) 6.4) Perhitungan Tarif Air dan Harga Pokok Air 6.5) Kapasitas Produksi 6.6) Ketersediaan Sumber Air Baku 6.7) Kesiapan Mencapai Target Akses Air Minum 76% 6.8) Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (apabila tidak ada, hilangkan butir ini) 6.9) Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah 6.10) Utang kepada Pemerintah Pusat (apabila tidak ada utang, hilangkan butir ini) 6.11) Hal-Hal Lain yang Perlu Diperhatikan 6.11.1) Pengelolaan Aset 6.11.2) Reviu Kerja Sama Operasional/B to B/KPS (apabila tidak ada KSO, hilangkan butir ini) 6.11.3) Kontribusi Fiskal kepada Pemerintah 6.11.4) Dampak Pemecahan PDAM (apabila tidak ada dampak pemekaran yang belum selesai, hilangkan butir ini) 6.11.5) Peristiwa Penting Sampai Saat Evaluasi (apabila tidak ada, hilangkan butir ini) 6.11.6) Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian (diluar dari yang telah diuraikan dalam uraian sebelumnya dan berhubungan dengan kinerja) 6.12) Tindak Lanjut Terhadap Saran BPKP Tahun Sebelumnya

Lampiran-lampiran: 1. Neraca Komparatif 2. Laporan Rugi Laba Komparatif 3. Laporan Arus Kas Komparatif 2

4. Laporan Perubahan Ekuitas Komparatif 5. Perhitungan Indikator Kinerja Berdasarkan Permendagri 47/1999 6. Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan Indikator BPPSPAM 7. Pendapatan, Tarif dan Pemakaian Rata-Rata 8. Struktur Harga Pokok 9. Rincian Biaya Usaha 10. Produksi Air Minum 11. Aspek Teknis dan Manajerial 12. Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (apabila tidak ada, hilangkan lampiran ini) 13. Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah (apabila tidak ada, hilangkan lampiran ini) 14. Ringkasan Penyelesaian Utang PDAM (apabila tidak ada, hilangkan lampiran ini) 15. Kerja Sama Operasional/B to B/KPS (apabila tidak ada, hilangkan lampiran ini)

3

3. Contoh Badan Laporan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI …….. Alamat dan Nomor Telepon

Nomor : Lampiran : Hal :

LEK/PWxx/4/2016 15 (lima belas) Laporan Evaluasi Kinerja PDAM ...... Tahun Buku 2015

………… 2016

Yth. Direksi dan Badan Pengawas PDAM ....... di - ......... BAB I SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang kami lakukan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ...... Kabupaten/Kota ...... tahun 2015 dapat kami simpulkan sebagai berikut: 1. SIMPULAN Laporan keuangan PDAM Kabupaten/Kota ... untuk tahun buku 2015 belum diaudit oleh auditor independen, oleh karenanya penyajian angka-angka yang terkait dengan data laporan keuangan berasal dari angka-angka yang disajikan oleh manajemen PDAM. Dengan demikian, penilaian tingkat kinerja maupun tingkat kesehatan PDAM dapat berubah tergantung dari hasil audit atas laporan keuangan dari auditor independen tersebut. (lihat penjelasan di pedoman evaluasi Bab III butir 5) 1)

Kinerja PDAM Kinerja PDAM yang dinilai berdasarkan pedoman penilaian menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999, mendapatkan nilai ..... tergolong “Baik Sekali/Baik/Cukup/kurang/Tidak Baik”. Dibandingkan tahun lalu terdapat kenaikan/penurunan kinerja yang disebabkan oleh ... “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II”

2)

Tingkat Kesehatan Tingkat kesehatan PDAM yang dinilai berdasarkan BPPSPAM, mendapatkan nilai .... dan tergolong “Sehat/Kurang Sehat/Sakit”. Hal ini disebabkan oleh ... “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II”

3)

Penyusunan dan Pelaksanaan RKAP Pemerintah Kabupaten/Kota …. telah/belum memiliki Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) untuk periode tahun 20xx-20xx. PDAM ... Kabupaten/Kota ...... belum/sudah menyusun RKAP sesuai Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000. RKAP telah/belum disusun berdasarkan corporate plan dan dengan atau tanpa 4

mempertimbangkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). RKAP tersebut telah/belum mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Nomor .... tanggal ... dan atau Bupati/Walikota Nomor …. tanggal ….. Realisasi pendapatan usaha tahun 2015 dibandingkan dengan anggarannya adalah ... %, hal ini disebabkan .... Realisasi beban usaha tahun 2015 dibandingkan dengan anggarannya adalah ... %, hal ini disebabkan .... “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II” 4)

Cakupan Pelayanan Jumlah penduduk yang terlayani sebanyak ....... jiwa atau .... % dari jumlah penduduk sebanyak ....... jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak ....... jiwa atau .... % dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa PDAM sebanyak ....... jiwa. PDAM telah/belum mencapai target MDGs tahun 2015 dikarenakan ….(lihat langkah kerja cakupan pelayanan point 4.1) PDAM telah/belum berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan di tahun 2015 antara lain dengan ….., dan di masa mendatang akan ….. Pemerintah daerah juga telah/belum berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan PDAM di tahun 2015 dengan ….. “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II”

5)

Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (3K) Air Saat ini PDAM Kabupaten/Kota ...... belum/sudah sepenuhnya dapat memenuhi kepastian mengenai kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Kualitas air telah/belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. PDAM Kabupaten/Kota ……….. telah/belum melakukan pengawasan internal atas kualitas air minum sesuai dengan Permenkes No.736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Pemakaian rata-rata untuk pelanggan rumah tangga sebesar ..... kubik/bulan dan pemakaian rata-rata keseluruhan pelanggan sebesar ..... kubik/bulan, sehingga belum/telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 yaitu kebutuhan Rumah Tangga (RT) per bulan berkisar 10 m3. Kontinuitas air yang didistribusikan berkisar .... jam per hari. Tidak tercapainya standar kontinuitas disebabkan .......... “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II beserta upaya PDAM untuk memenuhi 3K”

6)

Air Tanpa Rekening/Non Revenue Water (NRW) 7.1) NRW Produksi Dari volume air yang diproduksi, dihasilkan air sebesar .... m3 dan telah didistribusikan ke pelanggan sebesar ... m3, sehingga terdapat NRW produksi sebesar .... %. Hal ini disebabkan ....... PDAM telah/belum melakukan upaya menurunkan NRW produksi dengan cara........... 7.2) NRW Distribusi Dari volume air yang didistribusikan ke pelanggan sebesar ….. m3, telah dijual ke pelanggan sebesar …. m3, sehingga terdapat NRW 5

distribusi sebesar … %. Hal ini disebabkan ....... PDAM telah/belum melakukan upaya menurunkan NRW distribusi dengan cara........... “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II” 7)

Perhitungan Tarif Air dan Harga Pokok Air Rata-rata harga jual (tarif) air sebesar Rp ... , sedangkan harga pokok air sebesar Rp ... sehingga harga jual yang berlaku tersebut sudah/belum dapat menutup biaya secara penuh (full cost recovery). Pendapatan sudah/belum menutup biaya secara penuh karena ………………. Pada tahun 2015, PDAM telah melakukan strategi ………………. untuk mencapai full cost recovery, yaitu dengan cara ......................... “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II dan akibat dari tidak tercapainya full cost recovery”

8)

Kapasitas Produksi Kapasitas produksi terpasang sampai dengan tahun 2015 sebesar …….. m3, dari jumlah ini sebesar ……….. m3 (….%) tidak dapat dimanfaatkan dan kapasitas yang dapat dimanfaatkan (kapasitas riil) sebesar …… m3 (…..%). Kapasitas terpasang tidak dapat dimanfaatkan tersebut terutama disebabkan ……………. Upaya PDAM untuk meningkatkan utilitas kapasitas produksi terpasang dengan ……. Dari kapasitas riil tersebut, volume air yang dihasilkan sebesar …… m3, sehingga terdapat kapasitas yang masih menganggur sebesar …. m3 (….%). Kapasitas menganggur ini terutama disebabkan …………... Upaya PDAM untuk meningkatkan utilitas kapasitas riil dengan ……. “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II”

9)

Ketersediaan Air Baku Sumber air baku yang digunakan PDAM adalah ………….. dengan tingkat pemanfaatan yang belum/sudah maksimal. Selain itu, terdapat/tidak sumber air yang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber air baku antara lain ……………… “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II termasuk ada tidaknya kendala pemanfaatan sumber air baku”

10) Kesiapan Mencapai Target Akses Air Minum 76% Pemerintah Kabupaten/Kota ….. dalam RISPAM atau dokumen ….. menargetkan peningkatan cakupan pelayanan PDAM sebesar …..% pada tahun 2016, sementara trend peningkatan cakupan pelayanan selama tiga tahun terakhir sebesar ….%. Apabila dilihat dari aspek masih tersedianya kapasitas mengganggur yang siap diutilisasikan, dan/atau ketersediaan sumber dana dan dukungan dana pemerintah untuk mengembangkan sistem penyediaan air minum, dan/atau ketersediaan air baku, dapat disimpulkan bahwa PDAM sudah/belum siap mendukung target akses air minum 76% di tahun 2016. “simpulkan secara singkat yang ada di Bab II” 11) Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (PPYBDS) Nilai Penyertaan Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya (PPYBDS) pada PDAM Kabupaten/Kota …….. per akhir tahun 2015 sebesar Rp…. juta/milyar. Bentuk PPYBDS tersebut berupa …. Unit 6

Instalasi Pengolahan Air berkapasitas …. m3, …. Unit Instalasi Air Baku berkapasitas …. m3, …. meter jaringan transmisi dan distribusi, dan persediaan …. Sedangkan nilai Penyertaan Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya (PPDYBDS) pada PDAM Kabupaten/Kota …….. per akhir tahun 2015 sebesar Rp…. juta/milyar. Bentuk PPYBDS tersebut berupa …. Unit Instalasi Pengolahan Air berkapasitas …. m3, …. Unit Instalasi Air Baku berkapasitas …. m3, …. meter jaringan transmisi dan distribusi, dan persediaan ….. “Uraikan secara singkat kondisi yang ada di Bab II, mengenai kemanfaatan PPYBDS” “Jika PDAM tidak memiliki PPYBDS, butir ini dihilangkan.” 12) Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah Pada tahun 2015, sesuai Peraturan Daerah Nomor ……. Tanggal ……., Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ……… menambah penyertaan modalnya di PDAM sebesar Rp……. , sehingga nilai penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun 2015 menjadi sebesar Rp……. Penyertaan modal tersebut diserahkan dalam bentuk aset tetap/dana tunai/….. (sebutkan bentuknya). Sampai dengan saat evaluasi, penambahan aset tetap/dana tunai telah dimanfaatkan dengan optimal. Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota …….. memberikan subsidi sebesar Rp…… yang digunakan PDAM untuk membeli bahan bakar solar, atau untuk menutupi selisih antara tarif jual rata-rata dengan biaya dasar rata-rata….. (sebutkan peruntukkannya). Pada tahun 2015, PDAM mendapatkan hibah dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ……, sehingga nilai hibah sampai dengan akhir tahun 2015 menjadi sebesar Rp………… Selain itu, PDAM juga mendapatkan hibah dari PT …. (pengembang perumahan) sebesar Rp….. berupa jaringan perpipaan. Namun sampai dengan saat evaluasi, jaringan perpipaan tersebut belum bisa interkoneksi dengan jaringan yang ada (uraikan kondisi pemanfaatannya). “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II”

13) Utang PDAM kepada Pemerintah Pusat “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II, agar diuraikan sejauh mana PDAM yang berutang kepada pemerintah pusat telah mengikuti program restrukturisasi utang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.05/2012 tanggal 4 Juli 2012 dan uraikan nilai kewajiban baik yang belum maupun yang sudah jatuh tempo per 31 Desember 2015” “Jika PDAM tidak memiliki utang kepada Pemerintah Pusat, butir ini dihilangkan” “Jika PDAM yang berutang tidak mengajukan restrukturisasi, uraikan upaya PDAM maupun Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan utang tersebut, dan uraikan nilai kewajiban baik yang belum maupun yang sudah jatuh tempo per 31 Desember 2015” “Untuk PDAM yang telah mendapatkan penghapusan mutlak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 7

805/KMK.05/2015 (lampiran 18 pedoman), uraiakan secara singkat dampaknya terhadap posisi/rasio keuangan” 14) Hal-Hal Lain yang Perlu Diperhatikan Selain hal-hal telah diungkapkan di atas, terdapat hal lain sebagai berikut: 15.1) Pengelolaan Aset PDAM telah/belum memiliki kebijakan pengelolaan aset. Kebijakan pengelolaan aset telah/belum mempertimbangkan risiko kegagalan yang timbul atas kegagalan operasional aset. Realisasi pengeluaran modal pada tahun 2014 sebesar Rp…… masih lebih rendah/lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran pemeliharaan yang sebesar Rp…….. “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II” 15.2) Reviu Kerja Sama Operasional (KSO)/B to B/KPS Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten/Kota...... dan sekitarnya, PDAM ...... Kabupaten/Kota ...... tidak/telah melakukan Kesepakatan Kerjasama Operasi dengan pihak lain. Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota ….. melakukan Kontrak Pemerintah Swasta (KPS) dengan ……… KPS tersebut dilakukan untuk melayani penduduk diluar wilayah eksisting PDAM. “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II, apabila PDAM tidak memiliki kerja sama operasional, butir ini dihilangkan” 15.3) Kontribusi Fiskal kepada Pemerintah Dalam tahun 2015, PDAM telah memberikan kontribusi terhadap penguatan fiskal pemerintah pusat maupun daerah. Nilai penyetoran pajak kepada pemerintah pusat sebesar Rp….. yang berasal dari pajak penghasil pasal 21, pasal 23 dan PPh badan. Sedangkan nilai penyetoran pajak kepada pemerintah daerah sebesar Rp…. Yang berasal dari pajak air permukaan dan pajak air tanah. Selain itu, PDAM juga menyetorkan bagian laba kepada pemerintah daerah sebesar Rp….. 15.4) Dampak Pemecahan PDAM “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II, agar diuraikan permasalahan yang muncul dari pemecahan PDAM yang belum ada pemecahannya sampai saat evaluasi beserta upaya yang telah/sedang dilakukan, namun apabila tidak ada pemecahan, butir ini dihilangkan” “Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II” 15.5) Peristiwa Penting Sampai Saat Evaluasi “Uraikan secara singkat kondisi yang ada di Bab II” “Apabila tidak ada, butir ini dihilangkan” 15.6) Hal-Hal Lainnya 15) Tindak Lanjut Terhadap Saran BPKP Tahun Sebelumnya Ungkapkan secara singkat tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh PDAM sampai dengan saat evaluasi. 2. S A R A N Terhadap permasalahan di atas, kepada Direksi ...... Kabupaten/Kota ......, kami sarankan agar melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu: 8

“Simpulkan secara singkat kondisi yang ada di Bab II berkaitan dengan saran-saran yang diberikan” Upaya tersebut di atas diharapkan dapat menciptakan kondisi yang baik, sehingga dapat membantu mempercepat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah terkait dengan pelayanan air minum. Kepala Perwakilan,

..................... NIP ..............

9

BAB II URAIAN HASIL EVALUASI

1. Dasar Evaluasi 1) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2) Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 3) Peraturan Presiden Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 4) Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.11-Mn/75 tanggal 29 Januari 2016 Perihal Evaluasi Kinerja PDAM. 5) Surat Direksi/Badan Pengawas No.... tanggal .... perihal..... 6) Surat Tugas Perwakilan BPKP Provinsi .... No.... tanggal .... perihal..... 2. Sifat dan Cakupan Evaluasi Tujuan evaluasi kinerja PDAM adalah penilaian atas capaian kinerja PDAM tahun 2015 dan memberikan saran perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan, dengan sasaran evaluasi sebagai berikut: 1) Menilai kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 47 Tahun 1999. 2) Menilai tingkat kesehatan PDAM berdasarkan BPPSPAM. 3) Melakukan reviu atas penyusunan dan pelaksanaan RKAP. 4) Menilai pencapaian cakupan pelayanan. 5) Menilai pencapaian 3K (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas) Air 6) Mengidentifikasikan penyebab Air Tanpa Rekening/Non Revenue Water (NRW). 7) Menilai perhitungan tarif air dan harga pokok air (full cost recovery). 8) Menilai kapasitas produksi PDAM. 9) Mengidentifikasikan ketersediaan sumber air baku. 10) Kesiapan mencapai target akses air minum 76%. 11) Mengidentifikasikan penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. 12) Mengidentifikasikan penyertaan modal dan subsidi pemerintah daerah serta hibah. 13) Menilai penyelesaian utang PDAM kepada pemerintah pusat. 14) Melakukan reviu atas Kerja Sama Operasional (KSO)/kerja sama Business to Business (B to B)/ Kontrak Pemerintah Swasta (KPS) PDAM. 15) Mengidentifikasi kontribusi fiskal kepada pemerintah. 16) Mengidentifikasikan dampak pemecahan PDAM. 17) Menginformasikan peristiwa penting sampai saat evaluasi. Cakupan evaluasi kinerja ini adalah Kinerja PDAM tahun buku 2015. Evaluasi kinerja ini dilakukan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008.

10

3. Informasi Umum 1) Uraian Ringkas Perusahaan (1) Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ...... Kabupaten/Kota ...... merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.................... yang didirikan berdasarkan ........ “Sebutkan nomor dan tanggal Perda terakhir, dan uraikan secara ringkas sejarah PDAM”. (2) Data Umum a. Nama PDAM b. Alamat c. Telepon/faksimile d. Alamat email e. Web Site f. Visi PDAM

: PDAM .... Kabupaten/Kota .... : Jalan ......... nomor ...... nama kota : kode wilayah, nomor telepon/faksimile : .........@....... : http://www........ : ………………

2) Tujuan dan Fungsi Perusahaan Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ...... Kabupaten/Kota ...... adalah untuk: ...... “Uraikan tujuan pendirian perusahaan sesuai Perda pendiriannya. Uraikan pula fungsi PDAM, contoh narasi:” Fungsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ...... Kabupaten/Kota ...... adalah mengusahakan penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten/Kota.................... dan sekitarnya. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut kegiatan perusahaan meliputi: (1) Mengolah sumber air untuk memperoleh air bersih dan menyalurkannya kepada pelanggan. (2) Membangun jaringan distribusi dan transmisi dalam rangka untuk mengoptimalkan penyaluran air bersih kepada masyarakat di wilayah kerjanya. (3) Melakukan pemeliharaan jaringan distribusi dan transmisi untuk menekan kebocoran / kehilangan air. “sesuaikan dengan fungsi perusahaan sesuai Perda pendiriannya”. 3) Struktur Organisasi “Uraikan secara ringkas dasar penyusunan struktur organisasi PDAM, susunan organisasi, nama Direksi, nama Badan/Dewan Pengawas, jumlah pegawai, komposisi pegawai dan Badan/Dewan Pengawas”. 4. Hasil Evaluasi 1) Laporan Keuangan PDAM “Laporan keuangan PDAM Kabupaten/Kota ... untuk tahun buku 2015 belum diaudit oleh auditor independen. Tanggung jawab auditor audit kinerja khususnya untuk penilaian aspek keuangan hanya sampai pada angka-angka yang disajikan oleh manajemen dan dengan demikian, penilaian tingkat kinerja maupun tingkat kesehatan PDAM dapat berubah tergantung dari hasil audit atas laporan keuangan oleh auditor independen.” atau “Laporan keuangan PDAM Kabupaten/Kota ... untuk tahun buku 2015 telah diaudit oleh auditor independen dengan opini wajar tanpa pengecualian, dengan opini wajar dengan pengecualian, yaitu pengecualian terhadap ......., dengan opini tidak memberikan pendapat karena ....., dengan opini tidak wajar karena ...” (lihat penjelasan di pedoman evaluasi Bab III butir 5) 11

2) Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Kepmendagri 47/1999 Tingkat keberhasilan perusahaan yang dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, digolongkan sebagai berikut: 1. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja di atas 75 2. Baik, bila memperoleh nilai kinerja di atas 60 sampai dengan 75 3. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60 4. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45 5. Tidak baik, bila nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30 Hasil penilaian atas kinerja PDAM ...... Kabupaten/Kota ...... untuk tahun 2015 adalah ... dengan kategori “Baik Sekali/Baik/Cukup/kurang/Tidak Baik” sedangkan untuk tahun 2014 adalah ... dengan kategori “Baik Sekali/Baik/Cukup/kurang/Tidak Baik” dengan rincian sebagai berikut: Aspek Keuangan Operasional Administrasi Jumlah

Nilai 2015

Nilai 2014

Naik/Turun

“uraikan secara singkat penyebab naik atau turunnya nilai masing-masing aspek” Terhadap kondisi-kondisi di atas, kepada Direksi PDAM ...... Kabupaten/Kota ......, kami sarankan agar melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang masih tergolong “Cukup/kurang/tidak baik“, antara lain …… “uraikan apa yang akan disarankan” “Uraikan pula upaya yang telah dilakukan oleh manajemen berupa action plan untuk meningkatkan kinerja (khususnya untuk PDAM yang memperoleh predikat “kurang” dan “tidak baik”)” 3) Pengukuran Kesehatan berdasarkan Indikator BPPSPAM Indikator ini merupakan pengukuran tingkat kesehatan PDAM yang ditetapkan dengan ukuran yang dibuat oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), dengan pengelompokan kriteria dan nilai sebagai berikut : KRITERIA NILAI > 2,8  Sehat  Kurang Sehat 2,2 s/d 2,8 < 2,2  Sakit Tingkat kesehatan PDAM ... Kabupaten/Kota ......... yang dinilai berdasarkan BPPSPAM untuk Tahun 2015, mendapat nilai ...... atau tergolong “Sehat/Kurang Sehat/Sakit” Terhadap kondisi-kondisi di atas, kepada Direksi PDAM …. Kabupaten/Kota ….., kami sarankan agar: “uraikan apa yang akan disarankan”

12

4) Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) (1) Penyusunan RKAP ”Uraikan hal-hal berkaitan dengan penyusunan RKAP, contoh narasi sbb:” Penyusunan RKAP Perusahaan Daerah Air Minum ...... Kabupaten/Kota ...... telah memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum yaitu telah memuat Proyeksi Neraca dan Proyeksi Perubahan Posisi Keuangan, Proyeksi Arus Kas dan Proyeksi Rencana Investasi yang menggunakan metode akrual, sejalan dengan dasar akuntansi yang dianut dalam penyusunan Laporan Keuangan. RKAP tahun buku 2015 disusun hanya berdasarkan konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, yang diterima dari masing-masing bagian dan IKK dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan estimasi untuk tahun berjalan. RKAP tahun 2015 sudah disahkan oleh Badan/Dewan Pengawas dan atau Bupati/Walikota dengan nomor ...... tanggal ... dan telah mengacu kepada Rencana Strategis Jangka Menengah (corporate plan) dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) atau masih belum sepenuhnya mengacu kepada Rencana Strategis Jangka Menengah (corporate plan) periode tahun 20xx-20xx dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Uraikan mengapa belum mengacu pada Rencana Strategis Jangka Menengah (corporate plan) dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Uraikan juga ada tidaknya RISPAM Kabupaten/Kota. (2) Pelaksanaan RKAP ”Uraikan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan RKAP, contoh narasi sbb:” Realisasi pendapatan usaha tahun 2015 dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam RKAP adalah sebagai berikut: Uraian

Realisasi Tahun 2015 (Rp 000)

Anggaran Tahun 2015 (Rp 000)

Di atas anggaran / (Di bawah anggaran) (Rp 000) %

Pendapatan Usaha : Pendapatan Air - Penjualan Air - Jasa Administrasi/Beban Tetap Pendapatan Non Air - Sambungan Baru - Denda - Pendaftaran - Balik Nama - Segel - Non Air Lainnya Jumlah Pendapatan Usaha

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan usaha di atas/bawah anggarannya ...... %, ... “dst, uraikan hal-hal yang perlu diungkapkan atas pencapaian target tersebut” Sedangkan realisasi beban usaha tahun 2015 dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam RKAP adalah sebagai berikut:

13

Uraian

Realisasi Tahun 2015 (Rp 000)

Anggaran Tahun 2015 (Rp 000)

Di atas anggaran / (Di bawah anggaran) (Rp 000) %

- Beban Sumber Air - Beban Pengolahan Air - Beban Transmisi dan distribusi - Beban Umum dan Administrasi Jumlah Beban Usaha

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi beban usaha di atas/bawah anggarannya ...... %, ... “dst, uraikan hal-hal yang perlu diungkapkan atas pencapaian target tersebut” 5) Kinerja Operasional 6.1) Cakupan Pelayanan Jumlah penduduk yang terlayani sebanyak ....... jiwa atau .... % dari jumlah penduduk sebanyak ....... jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak ....... jiwa atau .... % dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa PDAM sebanyak ....... jiwa. Cakupan pelayanan masih dibawah target MDGs tahun 2015 sebesar 68,87% dikarenakan hal-hal sebagai berikut ……….. (uraikan kendala peningkatan cakupan pelayanan, lihat langkah kerja evaluasi point 4.1). Cakupan pelayanan sudah mencapai target MDGs tahun 2015 sebesar 68,87% dikarenakan hal-hal sebagai berikut ……….. (uraikan sebab tercapainya MDGs, lihat langkah kerja evaluasi point 4.1). Selama tahun 2015, PDAM telah berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanannya yaitu dengan ...... (misalkan dengan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 5 km senilai Rp ………. di Kecamatan A yang sampai dengan akhir tahun 2015 dapat meningkatkan pelanggan sebanyak ….. sambungan), dan di masa mendatang akan ….. Sebagai wujud tanggung jawab untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari, Pemerintah Daerah Kab/Kota ….. pada tahun 2015 membantu upaya peningkatan PDAM melalui ……….. (misalkan dengan pembangunan IKK 30 liter/detik senilai Rp ………. di Kecamatan A yang sampai dengan akhir tahun 2015 dapat meningkatkan pelanggan sebanyak ….. sambungan) “Uraikan apa yang dilakukan PDAM dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan cakupan beserta nilai investasinya dan uraikan saran perbaikannya termasuk uraikan kebijakan pemda yang menghambat pertumbuhan cakupan” 6.2) Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (3K) Air Dalam mewujudkan pelayanan maksimal kepada Pelanggan, PDAM harus dapat memenuhi kepastian akan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air distribusi. Saat ini PDAM ... Kabupaten/Kota ...... belum/sudah sepenuhnya dapat memenuhi kepastian mengenai kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Kualitas air telah/belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Permenkes 492 tanggal 19 April 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum antara lain: 14

a. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. b. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. PDAM telah mampu memberikan pelayanan air minum kepada … pelanggan atau …. % dari seluruh pelanggan, dalam Zona Pelayanan Air Minum (ZPAM) (disesuaikan dengan istilah di PDAM yang bersangkutan). Belum seluruh pelanggan menerima pelayanan air minum dikarenakan …… Hal ini disebabkan………………………………………. “Uraikan apabila PDAM belum memenuhi kualitas air minum kepada seluruh pelanggan“ PDAM telah/belum melakukan kegiatan pengawasan secara internal atas kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Permenkes 736 tanggal 18 Juni 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum antara lain: a. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya; b. Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi; c. Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakedritasi; d. Analisis hasil pengujian laboratorium; e. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut; g. Hasil pengawasan internal kualitas air minum dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap bulan. “Uraikan penyebab belum dilakukannya pengawasan internal oleh PDAM” Kuantitas air yang didistribusikan oleh PDAM ... Kabupaten/Kota ...... telah/belum memenuhi kebutuhan rata-rata/bulan/rumah tangga sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pasal 1:8 ”Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air”. Pemakaian rata-rata untuk Pelanggan RT berkisar … kubik dan pemakaian rata-rata keseluruhan pelanggan berkisar … kubik. Tidak tercapainya standar tersebut disebabkan ………………… Kontinuitas air yang didistribusikan oleh PDAM ... Kabupaten/Kota ...... berkisar … Jam. Hal ini masih belum dapat memenuhi standar yang ditetapkan PP No.122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 4:(5) “Kontinuitas pengaliran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan jaminan pengaliran selama 24 jam per hari.” Tidak tercapainya standar ini disebabkan…..

15

Upaya PDAM Kab/Kota ..... untuk memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dengan ...... 6.3) Air Tanpa Rekening/Non Revenue Water (NRW) a. NRW Produksi Persentase NRW di unit produksi tahun 2015 sebesar .... % dari volume produksi riil, sedangkan pada tahun 2014 sebesar ....%. NRW tahun 2015 naik atau turun .....% dibanding tahun 2014. NRW di unit produksi ini disebabkan .............................. b. NRW Distribusi Persentase NRW distribusi tahun 2015 sebesar …..% dari air yang didistribusikan, sedangkan pada tahun 2014 sebesar .....%. Persentase NRW masih lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan sebesar 20%. Masih tingginya tingkat NRW distribusi tahun 2015 disebabkan ………………. “Uraikan apakah PDAM memiliki/tidak meter air induk di instalasi produksi maupun distribusi dan apakah berfungsi dengan baik/tidak. Apabila PDAM tidak memiliki meter air induk, uraikan bagaimana mendapatkan perkiraan volume produksi dan distribusi” “Uraikan apa penyebab NRW, upaya PDAM menekan NRW dan saran perbaikannya” 6.4) Perhitungan Tarif Air dan Harga Pokok Air a. Pendapatan Air per Kelompok Tarif Pendapatan Air per kelompok tarif pada PDAM ...... Kabupaten/Kota ...... tahun 2015 sebesar Rp......... yang terinci sebagai berikut : No 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kelompok Tarif Rumah Tangga : Kelompok 1 Kelompok 2 Sosial Niaga Kecil Niaga Besar Industri Instansi Pem/ABRI HU/MCK/TA/MT Lain-lain JUMLAH

Pemakaian Air/m3

Jumlah Pendapatan Air (Rp)

“Kelompok tarif agar disesuaikan dengan SK Tarif yang berlaku” b. Struktur Harga Pokok Air (Full Cost Recovery) 1. 2. 3. 4.

Pendapatan air tahun 2015 Beban usaha tahun 2015 Jumlah m3 air terjual tahun 2015 Jumlah m3 air produksi tahun 2015

Rp................ Rp................ ........... m3 ........... m3 16

5. 6.

Harga jual air per m3 (1:3) Rp/ m3 Harga pokok air per m3 Rp/ m3 (Beban Usaha dibagi (Volume Produksi dikurangi (Kebocoran Riil maksimal 20%*Volume Produksi))

.........../............ .........../...............

Selisih harga jual air per m3 dengan harga pokok air per m3 Harga jual air terjual % dibandingkan harga pokok air per m3

=....... =.......

=........

.........../...........

=....%

Dari data di atas, harga jual air per m3 adalah sebesar …… % dari harga pokok air per m3 atau lebih tinggi/rendah ……. % dari titik impas (break even point) yang berarti perusahaan mendapat keuntungan/kerugian sebesar Rp …… per m3 air terjual. Dengan demikian harga jual air sudah berada di atas/masih berada di bawah harga pokok air sehingga tarif rata-rata yang berlaku sudah/belum dapat menutup biaya secara penuh (full cost recovery). Tarif rata-rata sudah/belum full cost recovery dikarenakan............... Upaya PDAM untuk mencapai full cost recovery antara lain ............ Terhadap kondisi tersebut disarankan kepada Direksi PDAM …. Kabupaten/Kota …. agar …… “Uraikan saran perbaikan, kaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM” 6.5) Kapasitas Produksi Kapasitas produksi yang telah dibangun sudah/belum semuanya dapat dimanfaatkan, demikian juga terhadap kapasitas produksi riil juga sudah/belum dapat dipergunakan sepenuhnya, yaitu sebagai berikut:

Instalasi

Kapasitas Terpasang/ Disain (liter/detik)

Kap.Produksi Terpasang/ Tidak Disain Dimanfaatkan (m3) (m3)

Kapasitas Riil (m3)

Volume Produksi (m3)

Kapasitas Menganggur (m3)

-Instalasi A -Instalasi B -Instalasi C -…..

Kapasitas produksi terpasang tidak dapat dimanfaatkan sebanyak ............ m3 (…….%), disebabkan sebagai berikut ……………. Kapasitas menganggur atau kapasitas produksi riil yang belum digunakan untuk produksi sebanyak …… m3 (….%), disebabkan sebagai berikut ……. Upaya PDAM ….. Kabupaten/Kota ........... untuk meningkatkan utilitas kapasitas produksi sebagai berikut .............. 17

6.6) Ketersediaan Sumber Air Baku Sumber air baku yang digunakan PDAM adalah ………….. dengan tingkat pemanfaatan yang belum/sudah maksimal. Selain itu, terdapat/tidak terdapat sumber air yang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber air baku antara lain ……………… Upaya PDAM untuk menjamin ketersediaan air baku antara lain …………. Sedangkan upaya pemerintah kabupaten/kota ............ dalam memenuhi ketersediaan air baku adalah ……………. “Uraikan apakah ada kendala dalam pemanfaatan sumber air baku, misalnya dengan contoh kalimat: PDAM mengalami kendala dalam pemanfaatan sumber air baku dengan masyarakat/PDAM lain/lainnya. Sumber air baku saat ini merupakan sumber air baku yang juga digunakan masyarakat untuk irigasi, uraikan saran dan upaya yang telah dilakukan” “Uraikan apakah PDAM memanfaatkan air dalam tanah sebagai sumber air bakunya dan evaluasinya terhadap keberlangsungan sumber tersebut untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan” 6.7) Kesiapan Mencapai Target Akses Air Minum 76% Pemerintah Kabupaten/Kota ….. dalam RISPAM atau dokumen ….. menargetkan peningkatan cakupan pelayanan PDAM sebesar …..% pada tahun 2016. Dengan cakupan pelayanan sebesar ….% di akhir tahun 2015, dan dengan memperhatikan trend peningkatan cakupan pelayanan selama tiga tahun terakhir sebesar ….%, dibutuhkan tambahan investasi pengembangan sistem penyediaan air minum. Apabila dilihat dari aspek masih tersedianya kapasitas mengganggur yang siap diutilisasikan, dan/atau ketersediaan sumber dana dan dukungan dana pemerintah untuk mengembangkan sistem penyediaan air minum, dan/atau ketersediaan air baku, dapat disimpulkan bahwa PDAM sudah/belum siap mendukung target akses air minum 76% di tahun 2016. 6.8) Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya Nilai Penyertaan Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya (PPPYBDS) pada PDAM Kabupaten/Kota …….. per akhir tahun 2015 sebesar Rp…. juta/milyar. Bentuk PPYBDS tersebut berupa …. Unit Instalasi Pengolahan Air berkapasitas …. m3, …. Unit Instalasi Air Baku berkapasitas …. m3, …. meter jaringan transmisi dan distribusi, dan persediaan …. Rincian PPPYBDS sebagai berikut: Jenis IPA A IPA B Jaringan Pipa ………..

Tahun Perolehan 1999 2000 2006

Lokasi Samarinda Samarinda Samarinda

Keterangan 200 liter/detik 100 liter/detik 2.000 meter

Uraikan kemanfaatan PPPYBDS, contoh kalimat :”Terdapat PPPYBDS berupa instalasi pengolahan air yang dibangun pada tahun 2013 belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya minat masyarakat akan air PDAM. Dari kapasitas terpasang 200 liter/detik, hanya digunakan sebesar 100 liter/detik. PDAM telah berupaya membangun minat masyarakat antara lain dengan memberikan diskon pemasangan baru.” atau 18

“Terdapat PPPYBDS berupa instalasi pengolahan air yang dibangun pada tahun 2013 belum dimanfaatkan secara optimal karena kondisi pompa yang rusak.” Sedangkan nilai Penyertaan Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya (PPDYBDS) pada PDAM Kabupaten/Kota …….. per akhir tahun 2015 sebesar Rp…. juta/milyar. Bentuk PPYBDS tersebut berupa …. Unit Instalasi Pengolahan Air berkapasitas …. m3, …. Unit Instalasi Air Baku berkapasitas …. m3, …. meter jaringan transmisi dan distribusi, dan persediaan …. Rincian PPDYBS sebagai berikut: Jenis IPA A IPA B Jaringan Pipa ………..

Tahun Perolehan 1999 2000 2006

Lokasi Samarinda Samarinda Samarinda

Keterangan 200 liter/detik 100 liter/detik 2.000 meter

Uraikan kemanfaatan PPDYBDS, contoh kalimat :”Terdapat PPDYBDS berupa instalasi transmisi dan distribusi yang dibangun pada tahun 2013 belum dimanfaatkan secara optimal karena belum tersambung (interkoneksi) dengan jaringan eksisting. PDAM belum berupaya memanfaatkan aset tersebut karena ketiadaan sumber dana investasi.” atau “Terdapat PPDYBDS berupa instalasi pengolahan air yang dibangun pada tahun 2013 belum dimanfaatkan secara optimal karena kondisi pompa yang rusak.” Upaya PDAM dalam menuntaskan permasalahan tersebut antara lain: “Uraikan saran dan upaya yang telah dilakukan” “Apabila tidak ada PPYBDS, hilangkan butir ini” 6.9) Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah Pada tahun 2015, sesuai Peraturan Daerah Nomor ……. Tanggal ……., Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ……… menambah penyertaan modalnya di PDAM sebesar Rp……. sehingga sampai dengan akhir tahun 2015 nilai penyertaan modal Pemda menjadi sebesar Rp……..Penyertaan modal tersebut diserahkan dalam bentuk aset tetap/dana tunai/….. (sebutkan bentuk dan tujuannya). Sampai dengan saat evaluasi, penambahan aset tetap/dana tunai telah/belum dimanfaatkan dengan optimal. Belum optimalnya pemanfaatan aset dikarenakan ………………… Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota …….. memberikan subsidi sebesar Rp…… yang digunakan PDAM untuk membeli bahan bakar solar atau menutupi selisih tarif rata-rata yang berada di bawah biaya dasar rata-rata (Permendagri Nomor: 23 Tahun 2006), ….. (sebutkan peruntukkannya). “Uraikan apakah subsidi yang diberikan belum/telah sesuai dengan permohonan/kebutuhan PDAM dalam menanggung beban operasional” Pada tahun 2015, PDAM mendapatkan hibah dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ….. sebesar Rp……., sehingga nilai hibah sampai dengan akhir tahun 2015 menjadi sebesar Rp…….. Selain itu, PDAM juga mendapatkan hibah dari PT …. (pengembang perumahan) sebesar Rp….. 19

berupa jaringan perpipaan. Namun sampai dengan saat evaluasi, jaringan perpipaan tersebut belum bisa interkoneksi dengan jaringan yang ada (uraikan kondisi pemanfaatannya).

6.10) Utang PDAM kepada Pemerintah Pusat “Bagi PDAM yang tidak berutang,butir ini dihilangkan” “Bagi PDAM yang berutang, contoh narasi sbb:” Penyelesaian Utang PDAM mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang telah dirubah dengan PMK Nomor 114/PMK.05/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM. “Bagi PDAM yang berutang, dan belum mengajukan restrukturisasi utang, contoh narasi sbb:” PDAM ...... Kabupaten/Kota ...... tidak mengajukan Permohonan Penghapusan Hutang Non Pokok dan Penjadwalan Ulang Hutang Pokok kepada Menteri Keuangan RI cq. Direktur Jenderal Perbendahaan dengan alasan .......... Terhadap utang pokok dan non pokok yang telah jatuh tempo, PDAM telah melakukan pembayaran secara tepat/tidak tepat waktu, sehingga tunggakan utang pokok yang telah jatuh tempo per akhir tahun 2015 masih sebesar Rp….. dan tunggakan utang non pokok yang telah jatuh tempo per akhir tahun 2015 masih sebesar Rp…..Sedangkan nilai utang yang belum jatuh tempo per akhir tahun 2015 sebesar Rp…… “Uraikan penyebab ketidakpatuhan pembayaran utang dan upaya PDAM dan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan utang PDAM dan kondisi terkini penyelesaian utang (misalnya diserahkan ke PUPN)” “Bagi PDAM yang berutang, dan telah mengajukan restrukturisasi utang, namun belum disetujui, contoh narasi sbb:” PDAM ...... Kabupaten/Kota ...... telah mengajukan Permohonan Penghapusan Hutang Non Pokok dan Penjadwalan Ulang Hutang Pokok kepada Menteri Keuangan RI cq. Direktur Jenderal Perbendahaan dengan Surat No. S-XXX tanggal xx xxx 20xx. Terhadap hal tersebut, PDAM belum/telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuagan. Terhadap utang pokok yang telah jatuh tempo, PDAM telah melakukan pembayaran secara tepat/tidak tepat waktu, sehingga tunggakan utang pokok yang telah jatuh tempo per akhir tahun 2015 masih sebesar Rp….. dan tunggakan utang non pokok yang telah jatuh tempo per akhir tahun 2015 masih sebesar Rp…..Sedangkan nilai utang yang belum jatuh tempo per akhir tahun 2015 sebesar Rp…… “Bagi PDAM yang telah disetujui penghapusan mutlaknya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 805/KMK.05/2015, contoh narasi sbb:” PDAM Kabupaten/Kota …. telah mendapatkan penghapusan mutlak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 805/KMK.05/2015. Dengan adanya penghapusan mutlak tersebut, posisi 20

keuangan menjadi lebih baik atau belum signifikan memiliki dampak terhadap rasio keuangan. Hal tersebut terlihat dari …. 6.11)Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Selain hal-hal telah diungkapkan di atas, terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebagai berikut: 6.9.1) Pengelolaan Aset PDAM telah/belum memiliki kebijakan pengelolaan aset. Kebijakan pengelolaan aset telah/belum mempertimbangkan risiko kegagalan yang timbul atas kegagalan operasional aset. Selain itu, PDAM telah memiliki suatu sistem Geographic Information System (GIS) atau peta jaringan perpipaan yang memudahkan dalam penerapan pengelolaan aset. Realisasi pengeluaran modal pada tahun 2014 sebesar Rp…… yang berasal dari dana PDAM maupun Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi. Realisasi tersebut masih lebih rendah/lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran pemeliharaan aset yang sebesar Rp…….. “Uraikan kondisi pengelolaan aset di PDAM” 6.9.2)

Reviu Kerja Sama Operasional/B to B/KPS “Apabila PDAM tidak memiliki kerjasama operasi PDAM dengan pihak lain, butir ini dihilangkan” Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten/Kota...... dan sekitarnya, PDAM .... Kabupaten/Kota ...... telah melakukan Kesepakatan Kerjasama Operasi dengan pihak lain. Pada tahun 20xx, PDAM melakukan kerja sama business to business dengan PT ……..berbentuk ….. (BTO/BTO atau lainnya). Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota ….. melakukan Kontrak Pemerintah Swasta (KPS) dengan ……… KPS tersebut dilakukan untuk melayani penduduk diluar wilayah eksisting PDAM. “Agar diuraikan bentuk kerja sama yang masih berlaku sampai dengan saat evaluasi, komentari jika kerjasama tersebut tidak menguntungkan PDAM”

6.9.3)

Kontribusi Fiskal kepada Pemerintah Dalam tahun 2015, PDAM telah memberikan kontribusi terhadap penguatan fiskal pemerintah pusat maupun daerah. Nilai penyetoran pajak kepada pemerintah pusat sebesar Rp….. yang berasal dari pajak penghasil pasal 21, pasal 23 dan PPh badan. Sedangkan nilai penyetoran pajak kepada pemerintah daerah sebesar Rp…. Yang berasal dari pajak air permukaan dan pajak air tanah. Selain itu, PDAM juga menyetorkan bagian laba kepada pemerintah daerah sebesar Rp…..

6.9.4)

Dampak Pemecahan PDAM “Jika tidak ada pemecahan, butir ini dihilangkan” Jika ada pemecahan (pemecahan pada tahun 2015 maupun pemecahan yang terjadi sebelum tahun 2015 yang masih memiliki persoalan) , contoh narasi sbb:” 21

PDAM Kabupaten/Kota …………. merupakan pecahan dari PDAM .... Kabupaten/Kota………….. Pemecahan PDAM tersebut menimbulkan permasalahan antara lain ………………………… atau Pada tahun 20xx , PDAM ..... Kabupaten/Kota …………. mengalami pemecahan menjadi PDAM ………….. dan ………. Pemecahan PDAM tersebut menimbulkan permasalahan antara lain ………………………… Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan dalam pemecahan tersebut, PDAM telah melakukan ………….. “Uraikan apa upaya PDAM dan Pemda untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan berikan sarannya”

6.9.5)

Peristiwa Penting Sampai Saat Evaluasi “Uraikan peristiwa penting sampai dengan saat pelaksanaan evaluasi yang dapat mempengaruhi kinerja PDAM. Jika tidak ada kejadian penting, butir ini dihilangkan”

6.9.6)

Hal-Hal Lainnya

6.12) Tindak Lanjut Terhadap Saran BPKP Tahun Sebelumnya Ungkapkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh PDAM sampai dengan saat evaluasi.

22

Lampiran 1 - Hal. 1 - 2 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal ….. …………. 2016

------ CONTOH FORMAT ----------------------------------

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB/KOTA..................... NERACA KOMPARATIF AUDITED/UNAUDITED *) PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 URAIAN ASET ASET LANCAR KAS DAN BANK Kas Bank INVESTASI JANGKA PENDEK Deposito Surat Berharga PIUTANG USAHA (NET) Piutang Rekening Air Piutang Rekening Non Air Penyisihan Piutang Usaha PIUTANG NON USAHA (NET) Piutang Non Usaha Penyisihan Piutang Non Usaha PERSEDIAAN Persediaan Bahan Operasi Kimia Persediaan Bahan Operasi Lainnya Persediaan Bahan Instalasi Persediaan Lain-Lain Akumulasi Penurunan Nilai PEMBAYARAN DIMUKA INVESTASI JANGKA PANJANG Deposito Berjangka Lebih dari 1 tahun Penyertaan Investasi jangka panjang lainnya PROPERTI INVESTASI Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penurunan Nilai ASET TETAP Tanah dan Penyempurnaan Tanah Instalasi Sumber Air Instalasi Pompa Instalasi Pengolahan Air Instalasi Transmisi dan distribusi Bangunan/Gedung Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan/alat Pengangkutan Inventaris/Perabot Kantor Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan Inst. Sumber Air Akumulasi Penyusutan Instalasi Pompa Akumulasi Penyusutan Inst. Pengolahan Air Akum.Penyusutan Inst. Trans. & Dist. Akumulasi Penyusutan Bangunan/ Gedung Akum.Penyusutan Peralatan & Perlengkapan Akum.Peny. Kendaraan/Alat Pengangkutan Akum.Peny. Inventaris/Perabot Kantor Akumulasi Penurunan Nilai ASET TETAP LEASING Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan ASET LAIN-LAIN Aset Tetap dalam Penyelesaian Uang Jaminan Pembayaran dimuka pembagian laba kepada Pemda Aset Tidak Berwujud

TOTAL ASET

31 Desember 2015

31 Desember 2014 910,00

300,00 100,00 200,00 100,00 100,00 150,00 100,00 100,00 (50,00) 80,00 100,00 (20,00) 275,00 100,00 100,00 50,00 50,00 (25,00) 5,00 10,00 -

5,00 5,00 465,00 500,00 (25,00) (10,00) 90,00

50,00

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 (40,00) (5,00) (5,00) (5,00) (5,00) (5,00) (5,00) (5,00) (5,00) (25,00) 90,00 100,00 (10,00) 250,00 200,00 50,00

1.775,00

-

Lampiran 1 - Hal. 2 - 2 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal ….. …………. 2016 NERACA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB/KOTA..................... NERACA KOMPARATIF AUDITED/UNAUDITED *) Per 31 Desember 2015 dan 2014 URAIAN

31 Desember 2014

31 Desember 2013

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK UTANG USAHA UTANG NON USAHA BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PINJAMAN JANGKA PENDEK Pinjaman/Kredit Bank Jangka Pendek Pinjaman Jangka Pendek Lainnya UTANG PAJAK PINJAMAN JANGKA PENDEK LAINNYA KEWAJIBAN JANGKA PANJANG YG TELAH JATUH TEMPO Pokok Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang Telah Jatuh Tempo Bunga Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang Telah Jatuh Tempo KEWAJIBAN IURAN PENSIUN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA KEWAJIBAN JANGKA PANJANG PINJAMAN DALAM NEGERI Pokok Pinjaman dari Pemerintah Pusat Bunga Pinjaman yang Belum Jatuh Tempo PINJAMAN LUAR NEGERI Bunga Masa Tenggang-Pinjaman Dalam Negeri Bunga Masa Tenggang-Pinjaman Luar Negeri UTANG LEASING KEWAJIBAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN CADANGAN DANA UANG JAMINAN LANGGANAN

130,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 10,00 5,00 15,00 5,00 10,00 50,00 30,00 10,00 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00 10,00 15,00 5,00 5,00 5,00

TOTAL KEWAJIBAN MODAL DAN CADANGAN KEKAYAAN PEMDA YANG DIPISAHKAN Kekayaan Asal Anggaran Belanja Daerah Kekayaan Asal Dana Pembangunan Daerah PENYERTAAN PEMERINTAH PUSAT Penyertaan Yang Telah Ditetapkan Statusnya Penyertaan Yang Belum Ditetapkan Statusnya MODAL MODAL HIBAH SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP CADANGAN CADANGAN UMUM CADANGAN TUJUAN LABA DITAHAN/(AKUMULASI KERUGIAN) LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN

175,00 7,00 5,00 2,00 500,00 500,00 100,00 200,00 10,00 20,00 10,00 10,00 500,00 263,00

TOTAL MODAL DAN CADANGAN

1.600,00

TOTAL MODAL DAN KEWAJIBAN

1.775,00

*) Hilangkan yang tidak sesuai

-

Lampiran 2 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal ….. …………. 2016

------ CONTOH FORMAT ----------------------------------

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB/KOTA .................. LAPORAN LABA RUGI AUDITED/UNAUDITED *) PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN USAHA PENDAPATAN PENJUALAN AIR Harga Air Beban Tetap PENDAPATAN NON AIR Pendapatan Sambungan Baru Pendapatan Denda Pendapatan Pengujian Laboratorium Pendapatan Penyambungan Kembali Pendapatan Penggantian Meter Air Pendapatan Non Air Lainnya PENDAPATAN KEMITRAAN PENDAPATAN AIR LIMBAH JUMLAH PENDAPATAN USAHA PENDAPATAN LAIN-LAIN JUMLAH PENDAPATAN BEBAN BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai Beban Listrik Beban BBM Beban Pemakaian Bahan Kimia Beban Pembelian Air Curah/Air Baku Beban Pemeliharaan Beban Pemakaian Bahan Pembantu Beban Pinjaman Beban Penyusutan/Penyisihan/Amortisasi Kerugian Penurunan Nilai Beban Operasional Lainnya JUMLAH BEBAN OPERASIONAL BEBAN NON OPERASIONAL JUMLAH BEBAN LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN

LABA/RUGI BERSIH *) Hilangkan yang tidak sesuai

31 DESEMBER 2015

31 DESEMBER 2014

5.000,00 3.000,00 2.000,00 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10,00 10,00 5.620,00 200,00 5.820,00

1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 2.820,00 705,00

2.115,00

-

------ CONTOH FORMAT ----------------------------------

Lampiran 3 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal …....………..... 2016

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB/KOTA ..................

LAPORAN ARUS KAS AUDITED/UNAUDITED *) PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Tahun 2015 (Rp)

Tahun 2014 (Rp)

-

-

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Laba Rugi Bersih Penyesuaian untuk : Beban Penyisihan Piutang Beban Penyusutan Aset Tetap Kerugian Penurunan Nilai Laba Ditahan Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja Perubahan Modal kerja : Penurunan (Kenaikan) Deposito Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha Penurunan (Kenaikan) Piutang Non Usaha Penurunan (Kenaikan) Persediaan Penurunan (Kenaikan) Pembayaran Dimuka Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek Kenaikan (Penurunan) Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lainnya Jumlah Perubahan Modal Kerja Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Pembelian/Penjualan Aset Tetap Pembelian/Penjualan Aset Lain-lain Aset Dalam Penyelesaian Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Pinjaman Pemerintah Pusat Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lain-lain Kenaikan (Penurunan) Modal dan Cadangan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas Awal Periode Kas dan Setara Kas Akhir Periode

*) Hilangkan yang tidak sesuai

Lampiran 4 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal …………………..…. 2016

------ CONTOH FORMAT ----------------------------------

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB/KOTA ........................... LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS AUDITED/UNAUDITED *) PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 U r ai a n

Saldo 1 Januari 2014 Koreksi saldo awal laba rugi tahun 2014 Koreksi audit Mutasi tahun berjalan Saldo 31 Desember 2014 Koreksi saldo awal laba rugi tahun 2015 Koreksi audit Mutasi tahun berjalan Saldo 31 Desember 20135 *) Hilangkan yang tidak sesuai

Kekayaan Pemerintah Daerah

Penyertaan Pemerintah Pusat

Rp

Rp

Kekayaan Pemerintah Pusat ybd. Statusnya Rp

Cadangan Tujuan Cadangan Umum Rp

Rp

Saldo Laba Ditahan

Jumlah

Rp

Rp

Lampiran 5.1 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal ………………. 2016

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB/KOTA ............................. PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA TAHUN BUKU 2015 NILAI KINERJA

No

PENJELASAN NILAI KINERJA

1 KLASIFIKASI KINERJA NILAI KINERJA > 75 > 60-75 > 45-60 > 30-45 <= 30

KINERJA BAIK SEKALI BAIK CUKUP KURANG TIDAK BAIK

ASPEK

PERHITUNGAN

KEUANGAN

=

Jumlah nilai yang diperoleh x Bobot Maksimum nilai

=

-

x

45

=

0

=

0,00

=

0,00

=

0,00 …………..*)

60 OPERASIONAL =

Jumlah nilai yang diperoleh x Bobot Maksimum nilai

2 PENILAIAN KINERJA

ASPEK KEUANGAN OPERASIONAL ADMINISTRASI

= JUMLAH MAKSIMUM BOBOT INDIKATOR NILAI 45 10 60 ADMINISTRASI = 40 10 47 15 10 36 100 30 143 =

0 47

x

40

Jumlah nilai yang diperoleh x Bobot Maksimum nilai

NILAI KINERJA KINERJA *) Penilaian kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan yang unaudited atau audited.

0 36

x

15

Lampiran 5.2 / Halaman 1 - 3 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal …………………. 2016 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB/KOTA .................................... PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN BUKU 2015 DAN 2014

NO.

INDIKATOR

I.

ASPEK KEUANGAN

1.

Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif

1.a. Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif

2

Rasio Laba terhadap Penjualan

2.a. Peningkatan Rasio Laba terhadap Penjualan

RUMUS

TAHUN BUKU 2015 (Tahun Ini) Penilaian

Bobot

Nilai

TAHUN BUKU 2014 (Tahun Ini) Penilaian

Bobot

Nilai

Laba sebelum Pajak …………………………………………………………………………………. x 100 % Aktiva Produktif Rasio Laba thd Aktiva Produktif thn ini - Rasio Laba thd Aktiva Produktif thn lalu

Laba sebelum Pajak ------------------------------------------------------- x 100 % Penjualan Rasio Laba thd Penjualan thn ini - Rasio Laba terhadap Penjualan thn lalu

3.

Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar.

Aktiva Lancar ------------------------------------------------------Utang Lancar

4.

Rasio Utang Jangka Panjang Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas ------------------------------------------------------Ekuitas

5.

Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang

6.

Rasio Biaya Operasi Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi ------------------------------------------------------Pendapatan Operasi

7.

Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo.

Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan ------------------------------------------------------(Angsuran Pokok + Bunga) jatuh Tempo

8.

Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air

Aktiva Produktif ------------------------------------------------------Penjualan Air

9.

Jangka Waktu Penagihan Piutang

Piutang Usaha ------------------------------------------------------Jumlah Penjualan per hari

10.

Efektifitas Penagihan

Rekening Tertagih ------------------------------------------------------- x 100 % Penjualan Air

Total Aktiva ------------------------------------------------------Total Utang

Jumlah Nilai yang di Peroleh NILAI KINERJA ASPEK KEUANGAN

---------------x 45 = 60

-

---------------x 45 = 60

-

Lampiran 5.2 / Halaman 2 - 3 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal …………………. 2016 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB/KOTA .................................... PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN BUKU 2015 DAN 2014

NO.

INDIKATOR

RUMUS

TAHUN BUKU 2015 (Tahun Ini) Penilaian

Bobot

Nilai

TAHUN BUKU 2014 (Tahun Ini) Penilaian

Bobot

Nilai

II. ASPEK OPERASIONAL. 1.a

Cakupan Pelayanan.

Jumlah Penduduk Terlayani ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Penduduk

1.b

Peningkatan Cakupan Pelayanan

Cakupan Pelayanan Tahun ini — Cakupan Pelayanan Tahun Lalu

2.

Kualitas Air Distribusi

Kualitas Air : - Memenuhi syarat air minum

3.

Kontinuitas Air

Kontinuitas Air : - Semua Pelanggan mendapat aliran air 24 jam

4.

Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi.

5.a

Tingkat Kehilangan Air

5.b

Penurunan Tingkat Kehilangan Air

6.

Peneraan Meter

7.

Kecepatan Penyambungan Baru.

8.

Kapasitas Produksi ------------------------------------------------------- x 100 % Kapasitas terpasang Jumlah m3 air yang didistribusikan (kurang) air Terjual ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah m3 air yang di didistribusikan Rasio Tahun ini — Rasio Tahun Lalu

Jumlah Pelanggan yang meter airnya ditera ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh Pelanggan <= 6 Hari Kerja > 6 Hari Kerja

Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani Kemampuan Penanganan ------------------------------------------------------- x 100 % Pengaduan rata-rata perbulan Jumlah seluruh Pengaduan

9.

Kemudahan Pelayanan.

10.

Rasio Karyawan per 1.000 Pelanggan

Tersedianya service point diluar Kantor Pusat. Jumlah Karyawan ------------------------------------------------------- x 1.000 = Jumlah Pelanggan

Jumlah Nilai yang di Peroleh NILAI KINERJA ASPEK OPERASIONAL

-------------x 40 = 47

-

-------------x 40 = 47

-

Lampiran 5.2 / Halaman 3 - 3 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal …………………. 2016

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB/KOTA .................................... PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN BUKU 2015 DAN 2014

NO.

INDIKATOR

III. ASPEK ADMINISTRASI. 1. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)

2.

Rencana Organisasi dan Uraian Tugas

3.

Prosedur Operasi Standar (SOP)

4.

Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing)

5.

Pedoman Penilaian Kerja Karyawan

6.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

7.

Tertib Laporan Internal

8.

Tertib Laporan Eksternal

9.

Opini Auditor Independen

10.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir

RUMUS

TAHUN BUKU 2015 (Tahun Ini) Penilaian

Bobot

Nilai

TAHUN BUKU 2014 (Tahun Ini) Penilaian

Bobot

Nilai

Sepenuhnya dipedomani Dipedomani sebagian Memiliki, belum dipedomani Tidak memiliki

Jumlah Nilai yang di Peroleh NILAI KINERJA ASPEK ADMINISTRASI

---------------x 15 = 36

-

---------------x 15 = 36

-

Lampiran 6 / Halaman 1 - 2 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal …………………. 2016 ------------- CONTOH FORMAT HARUS SEPERTI INI, UNTUK RUMUS TOLONG DITELITI KEMBALI DENGAN APLIKASI PERHITUNGAN---------------------

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB/KOTA …………………………….. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENURUT BPPSPAM TAHUN 2015 NO. I.

INDIKATOR

RUMUS

Bobot

Penilaian

Nilai

Hasil

ASPEK KEUANGAN

1a. ROE

1b. Rasio Operasi

2a Cash Ratio

Laba (Rugi) Bersih setelah Pajak -----------------------------------------------------------Jumlah Ekuitas

x 100 %

Biaya Operasi -----------------------------------------------------------Pendapatan Operasi Kas+Setara Kas -----------------------------------------------------------Utang Lancar

6.101.593.058 ----------------------------7.321.583.814

Efektifitas Penagihan

-----------------------------------------------------------Jumah Rekening Air

3

Solvabilitas

Total Aktiva -----------------------------------------------------------Total Utang

=

(208,55)

0,055

1

0,055

0,83

0,055

3

0,165

7.412,25

0,055

5

0,275

83,88

0,055

3

0,165

1.559.696.920

x 100 %

----------------------------- x 100 % = 21.042.150

x 100 %

----------------------------- x 100 % = 5.494.551.397,00

Jumlah Penerimaan Rek Air 2b

(1.155.767.146,66) ----------------------------- x 100 % = 554.180.900,00

4.608.966.876,00

x 100 %

12.554.107.919,20 ----------------------------- x 100 % = 11.999.927.019,27

104,62

0,030

2

0,060

Jumlah Penduduk Terlayani -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah Penduduk wilayah pelayanan

59.790,00 ----------------------------- x 100 % = 183.581,00

32,57

0,050

2

0,100

Jmh Pelanggan thn ini - pelanggan thn lalu -----------------------------------------------------------x 100 % pelanggan tahun lalu Jumlah Pengaduan Selesai Ditangani -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah Pengaduan

1.643,00 ----------------------------- x 100 % = 7.346,00

22,37

0,050

5

0,250

112,00 ----------------------------- x 100 % = 136,00

82,35

0,025

5

0,125

33,33

0,075

2

0,150

2,33

0,050

1

0,050

II. ASPEK PELAYANAN 1

Cakupan Pelayanan Teknis

2

Pertumbuhan Pelanggan

3

Tingkat Penyelesaian Aduan

4

Kualitas Air Pelanggan

JumlahUji Kualitas Yg Memenuhi syarat -----------------------------------------------------------Jumlah yang Diuji

2,00 ----------------------------- x 100 % = 6,00

5

Konsumsi Air Domestik

Jmh Air Yang Terjual Domestik Setahun/12 -----------------------------------------------------------Jumlah Pelanggan Domestik

245.831,00 ----------------------------8.800,00

Jumlah Nilai yang di Peroleh

1,40

Lampiran 6 / Halaman 2 - 2 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal …………………. 2016 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB/KOTA …………………………….. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENURUT BPPSPAM TAHUN 2015 NO.

INDIKATOR

RUMUS

Bobot

Penilaian

Nilai

Hasil

III ASPEK OPERASI 1

Effisiensi Produksi

Volume Produksi Riil (m3) -----------------------------------------------------------Kapasitas terpasang (m3)

x 100 %

179,38 ----------------------------- x 100 % = 270,00

66,44

0,070

2

0,140

2

Tingkat Kehilangan Air

Distribusi Air - Air Terjual -----------------------------------------------------------Distribusi Air

x 100 %

2.306.455,00 ----------------------------- x 100 % = 4.764.873,00

48,41

0,070

1

0,070

3

Jam Operasi Layanan

Waktu Distribusi Air Ke pelggan 1 thn -----------------------------------------------------------365 hari

9,67

0,080

1

0,080

4

Tekanan Air Samb Pelanggan

Jmh Pelanggan dilayani dgn tekanan> 0,7Bar -----------------------------------------------------------Jumlah Pelanggan

x 100 %

1.247,00 ----------------------------- x 100 % = 8.800,00

14,17

0,065

1

0,065

5

Penggantian Meter Air

Jumlah Meter Yg diganti/dikalibrasi tahun ybs -----------------------------------------------------------Jumlah Pelanggan

x 100 %

462,00 ----------------------------- x 100 % = 8.800,00

5,25

0,065

2

0,130

1 Rasio Jmh Pegawai / 1000 pelanggan

Jumlah Pegawai -----------------------------------------------------------Jumlah Pelanggan

x 1.000 = ----------------------------- x 1.000 =

12,39

0,070

2

0,140

2

Ratio Diklat Pegawai / Peningkatan Kompetensi

Jumlah Pegawai Yg Ikut Diklat -----------------------------------------------------------Jumlah Pegawai

x 100 %

12,00 ----------------------------- x 100 % = 109

11,01

0,040

1

0,040

3

Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai

Biaya Diklat -----------------------------------------------------------Biaya Pegawai

x 100 %

15.326.700,00 ----------------------------- x 100 % = 2.746.409.774,00

0,56

0,040

1

0,040

IV

3.531,00 ----------------------------365,00

ASPEK SDM 109,00 8.800

Jumlah Nilai yang di Peroleh

2,10 PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENURUT BPPSPAM :

*) Penilaian kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan yang unaudited atau audited.

SAKIT

*)

Lampiran 7 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal ………………. 2016

------ CONTOH FORMAT----------------------------------

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN/KOTA ………………………… PENDAPATAN, TARIF DAN PEMAKAIAN RATA-RATA = Rp

I. PENDAPATAN AIR a.Harga Air b.Lainnya (Adm,Sewa Meter) Terdiri atas: a. Pelanggan Domestik Rumah Tangga: Kelompok 1 Kelompok 2 Sub Jumlah Pelanggan Domestik b. Pelanggan Non Domestik Sosial Niaga Industri Pelabuhan Sub Jumlah Pelanggan Non Domestik

- M3 x - M3 x - M3

Rp Rp

#DIV/0! #DIV/0!

= Rp = Rp = Rp

-

M3 x M3 x M3 x - M3 x - M3

Rp Rp Rp Rp

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

= Rp = Rp = Rp = Rp = Rp

-

= Rp

-

/

-

Jumlah - M3 Catatan: Kelompok Pelanggan Disesuaikan dengan SK Tarif yang Berlaku II. TARIF RATA-RATA (Rp/M3) Tarif air rata-rata

III. PEMAKAIAN RATA-RATA a. Pelanggan Domestik Rumah Tangga: Kelompok 1 Kelompok 2 Sub Jumlah Pelanggan Domestik b. Pelanggan Non Domestik Sosial Niaga Industri Pelabuhan Sub Jumlah Pelanggan Non Domestik Jumlah

-

Rp Rp

Rp

-

- M3/ - M3/ - M3/

- Jumlah Pelanggan - Jumlah Pelanggan -

= =

#DIV/0! #DIV/0!

-

-

= = = =

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

= = = = = =

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

M3/ M3/ M3/ M3/ M3/ M3/

Jumlah Pelanggan Jumlah Pelanggan Jumlah Pelanggan Jumlah Pelanggan

Jumlah pemakaian rata-rata per pelanggan tiap tahun Jumlah pemakaian rata-rata per pelanggan tiap bulan Jumlah pemakaian rata-rata pelanggan Rumah Tangga/Domestik tiap tahun Jumlah pemakaian rata-rata pelanggan Rumah Tangga/Domestik tiap bulan Jumlah pemakaian rata-rata tiap orang tiap tahun (jumlah pelanggan RT dibagi 6) Jumlah pemakaian rata-rata tiap orang (untuk pelanggan RT) tiap hari

=

#DIV/0!

(M3/Pelanggan/Tahun) (M3/Pelanggan/Bulan) (M3/Pelanggan RT/Tahun) (M3/Pelanggan RT/Bulan) (M3/Orang/Tahun) (Liter/Orang/Hari)

Lampiran 8 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal ………………….. 2016

------ CONTOH FORMAT ----------------------------------

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN/KOTA …………………… STRUKTUR HARGA POKOK (Full Cost Recovery) BEBAN USAHA/OPERASIONAL Beban Pegawai Beban Listrik Beban BBM Beban Pemakaian Bahan Kimia Beban Pembelian Air Curah Beban Pemeliharaan Beban Pemakaian Bahan Pembantu Beban ATK dan Barang Cetakan Beban Kantor Beban Promosi Beban Pinjaman Beban Pajak dan Retribusi Beban Penyisihan Piutang Beban Penyusutan Kerugian Penurunan Nilai Beban Usaha Lainnya JUMLAH BEBAN USAHA/OPERASIONAL

HARGA POKOK AIR =

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Beban Usaha Jumlah Produksi – (%NRW*Jumlah Produksi) *)

*) Persentase NRW diisikan dengan NRW distribusi rill dengan nilai maksimal 20%

=

Rp

=

Rp

0,00 0,00 #DIV/0!

Lampiran 9 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal …………….….. 2016

------ CONTOH FORMAT -------

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB/KOTA...................... RINCIAN BEBAN BERDASARKAN FUNGSI BEBAN TAHUN 2015 No.

URAIAN

JUMLAH

I BEBAN USAHA/OPERASIONAL Beban Instalasi Sumber/Pompa - Beban Pegawai Sumber/Pompa - Beban Bahan Bakar - Beban Listrik - Beban Pemeliharaan - Rupa-Rupa Beban Instalasi Sumber/Pompa - Beban Air Baku - Beban Penyusutan Sumber/Pompa Jumlah Beban Instalasi Sumber/Pompa

-

Beban Instalasi Pengolahan - Beban Pegawai - Beban Bahan Pembantu - Beban Pembelian Bahan Kimia - Beban Pembelian Air Curah - Beban Listrik - Beban Bahan Bakar - Beban Pemeliharaan Inst. Pengolah. Air - Rupa-Rupa Beban Instalasi Pengolahan Air - Beban Penyusutan Inst. Pengolahan Air Jumlah Beban Instalasi Pengolahan

-

Beban Instalasi Trans./Distr. - Beban Pegawai Transmisi/Distribusi - Beban Bahan - Beban Listrik - Beban Bahan Bakar - Beban Pemeliharaan Inst. Trans/Distr. - Rupa-rupa Beban Operasi - Beban Penyusutan Inst. Trans/Distr. Jumlah Beban Instalasi Transmisi/Distribusi

-

Beban Administrasi dan Umum - Beban Pegawai - Beban Kantor - Beban Hubungan Langganan - Beban Penelitian dan Pengembangan - Beban Keuangan / Beban Htg Jk. Pjg. - Beban Pemeliharaan - Beban Penyisihan Piutang Usaha - Beban Amortisasi - Rupa-rupa Beban Umum - Peny. Inst. Non Pabrik Jumlah Beban Administrasi dan Umum

-

TOTAL BEBAN OPERASIONAL/USAHA

-

Lampiran 10 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal ……………………… 2016 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN/KOTA ………………. DATA PRODUKSI AIR MINUM Kapasitas produksi terpasang (kapasitas disain) Kapasitas produksi terpasang yang tidak dapat dimanfaatkan *1) Kapasitas produksi riil Kapasitas produksi menganggur (idle) *2) Jumlah volume produksi 2015 (riil) Kehilangan produksi (NRW Produksi) *3) Jumlah volume Distribusi Air yang terjual tahun 2015

-

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Air Tanpa Rekening/ Kebocoran (NRW Distribusi)

-

m3

*4)

-/-/-/-/-

% Kebocoran Air dari Produksi ke Distribusi ( Volume Produksi – Volume Distribusi/Volume Produksi)

0,00 %

% Kebocoran Air dari Distribusi ke Keran Pelanggan ( Volume Distribusi – Volume Terjual/Volume Distribusi)

0,00 %

* 1) Penyebab kapasitas terpasang tetapi tidak dapat digunakan: 1.1 Instalasi pengolahan air rusak berat 1.2 Tidak ada sumber air 1.3 Debit sumber air menurun 1.4 Keterbatasan pompa 1.5 Keterbatasan listrik 1.6 Lainnya, sebutkan ………………….. * 2) Penyebab kapasitas produksi menganggur: 2.1 Pelanggan tidak ada 2.2 Jaringan pipa belum ada 2.3 Jaringan pipa yang ada rusak berat 2.4 Keterbatasan pompa 2.5 Keterbatasan listrik 2.6 Air tanah sebagian penduduk cukup baik 2.7 Lainnya, sebutkan …………………..

*3) Penyebab Kehilangan Air Produksi: 3.1 Pembersihan sedimentasi 3.2 Pencucian Filter 3.3 Air Masih Keruh 3.4 Lainnya, sebutkan ………………….. * 4) Penyebab Kebocoran Air Distribusi: 4.1 Water meter pelanggan rusak 4.2 Instalasi distribusi rusak berat 4.3 Pencurian air 4.4 Administrasi/kesalahan catat meter 4.5 Water meter induk tidak berfungsi 4.6 Pemakaian sendiri 4.7 Lainnya, sebutkan ………………….. *) Diisi dengan yang sesuai, yang tidak sesuai dihilangkan

Lampiran 11 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal ……………………… 2016 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN/KOTA ………….. ASPEK TEKNIS DAN MANAJERIAL Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kesiapan Mencapai 76% Akses Air Minum Manajemen aset Kebijakan Manajemen aset Capaian 3K: Kualitas Kuantitas Kontinuitas Pengawasan Kualitas Air Minum Kontribusi Fiskal PDAM Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah 1.Pajak Air Permukaan 2.Pajak Air Tanah 3.Bagi Hasil Laba Ketersediaan Air Baku Jenis Air Baku Pola Pengolahan Air Baku Pola Distribusi Air Minum Ketersediaan meter induk:

*) Diisi dengan hal yang sesuai, yang tidak sesuai dihilangkan

: : : :

Ada/Tidak Ada Siap/Tidak Baik/Tidak Baik *) Ada/Tidak *)

: : : :

Air Minum/Air Bersih *) Memenuhi/Tidak Memenuhi *) Memenuhi/Tidak Memenuhi *) Memadai/Belum Memadai *)

*) *)

: Rp : : : : : : : : : :

Rp Rp Rp Tersedia/Tidak Tersedia *) Sungai/Rawa/Danau/Mata Air/Air Tanah (Bor)/Air Hujan *) Produksi/Tidak Produksi/Air Curah/Campuran *) Grafitasi/Pompa/Campuran *) Intake: Ada Berfungsi /Ada Tidak Berfungsi/Tidak Ada/Sebagian Berfungsi *) Produksi: Ada Berfungsi/Ada Tidak Berfungsi/Tidak Ada/Sebagian Berfungsi *) Distribusi: Ada Berfungsi/Ada Tidak Berfungsi/Tidak Ada/Sebagian Berfungsi *)

------ SEBAGAI CONTOH SAJA----------------------------------

Lampiran 12 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal …………………….. 2016 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN/KOTA ……………… PENYERTAAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA No 1 2 3 4 5

URAIAN Instalasi Pengolahan Air A Instalasi Pengolahan Air B Jaringan Transmisi Distribusi Instalasi Pengolahan Air C …………………………

Lokasi Kota A Kab. B Kota C Kota A

*) Diisikan Baik & Dimanfaatkan atau Baik Namun Tidak Dimanfaatkan atau Rusak Namun Masih Dimanfaatkan atau Rusak & Tidak Dimanfaatkan atau Rusak Berat

Tahun Perolehan 1999 2000 2006 1999

Nilai (Rp) 60.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.000.000.000,00 10.000.000.000,00

Sumber Dana APBN APBD Tk I APBD Tk II APBN

Unit Eselon I Pemberi Aset Ditjen Sumber Daya Air Dinas PU Provinsi Dinas PU Kab/Kota Ditjen Cipta Karya

Kondisi *) *) *) *)

Lampiran 13 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal …………………….. 2016 PENYERTAAN MODAL DAN SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH SERTA HIBAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2015

No A. 1 2 3 4 5 6

B.

C.

URAIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH Instalasi Pengolahan Air A (Perda No.23) Instalasi Pengolahan Air B (Perda No.55) Jaringan Transmisi Distribusi (Perda No.11) Instalasi Pengolahan Air C (Perda No. 44) ………………………… ………………………… Nilai s.d 31 Desember 2015

Lokasi

Nilai (Rp)

Sumber Dana

Unit Eselon I Pemberi Aset

Kondisi

Ditjen Sumber Daya Air Dinas PU Provinsi Dinas PU Kab/Kota Ditjen Cipta Karya

*) *) *) *)

1999 2000 2006 2014

60.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.000.000.000,00 10.000.000.000,00

APBD APBD APBD APBD

SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH **) 1 Belanja solar genset PDAM

2014

1.000.000.000,00

APBD

HIBAH **) 1 Mobil tangki 2 Jaringan

1990 2013

45.000.000,00 2.000.000.000,00

APBD PT X

*) Diisikan Baik & Dimanfaatkan atau Baik Namun Tidak Dimanfaatkan atau Rusak Namun Masih Dimanfaatkan atau Rusak & Tidak Dimanfaatkan atau Rusak Berat **) Khusus Hibah dan Subsidi tahun 2015 saja

Kota A Kab. B Kota C Kota A

Tahun Perolehan

*) *)

Lampiran 14 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal …………………….. 2016 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN/KOTA ………………….. RINGKASAN PENYELESAIAN UTANG Tanggal Evaluasi oleh Auditor Tanggal cut off date Per cut off date Jumlah utang Pokok Jumlah utang non Pokok Jumlah utang Per 31/12/2015 Jumlah utang Pokok Jumlah utang non Pokok Jumlah utang

Tanggal Persetujuan Menteri Keuangan

Restrukturisasi

: 31 Desember 2015 : : : : Rp.

-

: : : Rp.

-

oleh : ………………………………. Belum disetujui/Belum mengajukan *)

Catatan: Apabila sudah ada persetujuan tidak perlu mengisi isian dibawah ini. Sebab belum disetujui Restrukturisasi

: …………………………………..

Sebab tidak mengajukan Restrukturisasi

: …………………………………..

*) Diisi dengan hal yang sesuai, yang tidak sesuai dihilangkan

Lampiran 15 Laporan No: LHAK-…….../PW..../4/2016 Tanggal ……………………… 2016 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN/KOTA ………… KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO)/B to B atau KPS

Lampiran individual ini bisa diperbanyak sesuai dengan banyaknya KSO/B to B atau KPS yang dimiliki Nomor dan Tanggal KSO Berlaku Nama dan Alamat Perusahaan Investor

: : :

Asal Negara Nilai Investasi: -        Nilai investasi keseluruhan -        Nilai investasi s/d 2014 (realisasi) -        Nilai investasi s/d 2013 (realisasi) -        Nilai investasi s/d 2012 (realisasi)

:

Hak Investor

: Kewajiban Investor

Yang Belum Terpenuhi

: Yang Belum Terpenuhi

Hak PDAM :

: Kewajiban PDAM :

: : : :

Yang Belum Terpenuhi

Rp……………………… Rp……………………… Rp……………………… Rp………………………

Yang Belum Terpenuhi

Klausul yang menguntungkan PDAM

: Klausul yang merugikan PDAM:

Dampak terhadap PEMDA

:

Positif:

:

Negatif:

:

Positif :

:

Negatif :

:

Positif :

:

Negatif :

Dampak terhadap PDAM

Dampak terhadap Masyarakat

Kesimpulan Auditor:

:

Saran Auditor:

:

LAMPIRAN 16/1 - 6

PETUNJUK PERHITUNGAN NILAI KERJA PDAM BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 1999 No

Uraian

Penilaian

Penjelasan

1

2

3

4

I ASPEK KEUANGAN 1 Rasio Laba Terhadap Aktiva Produktif Laba Sebelum Pajak x 100% Aktiva Produktif

Bonus : Rasio Laba Thd Aktiva Produktif Tahun ini Rasio Laba Thd Aktiva Produktif Tahun lalu

2 Rasio Laba Terhadap Penjualan Laba Sebelum Pajak x 100% Penjualan

=5 =4 =3 =2 =1

Laba Sebelum Pajak

> 12 % > 9% - 12% > 6% - 9% > 3% - 6% > 0% - 3%

=5 =4 =3 =2 =1

Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif Tahun ini dibanding Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif Tahun Lalu

> 20% > 14% - 20% > 6% - 14% > 0% - 6% <= 0%

=5 =4 =3 =2 =1

Laba Sebelum Pajak

Aktiva Produktif

Pendapatan Operasi Pendapatan Penjualan Air

Pendapatan Non Air Bonus : Rasio Laba Thd Penjualan Tahun ini Rasio Laba Thd Penjualan Tahun lalu

3 Rasio Aktiva Lancar Thd Utang Lancar Aktiva Lancar Utang Lancar

= Pendapatan Operasi (Pendapatan Penjualan Air+Pendapatan Non Air)+Pendapatan Non Operasi-Biaya Operasi (Biaya Langsung+Biaya Administrasi dan Umum)-Biaya Non Operasi = Pendapatan Penjualan Air+Pendapatan Non Air terdiri dari Harga Air, Jasa Administrasi, Sewa Meter, Pendapatan Penjualan Air Lainnya terdiri dari Sambungan Baru, Denda Administrasi dan lain-lain

> 12 % > 9% - 12% > 6% - 9% > 3% - 6% > 0% - 3%

=5 =4 =3 =2 =1

Peningkatan Rasio Laba terhadap Penjualan Air Tahun ini dibanding Rasio Laba terhadap Penjualan Air Tahun Lalu

> 1,75-2,00 > 1,50-1,75 atau > 2,00-2,30 > 1,25-1,50 atau > 2,30-2,70 > 1,00-1,25 atau > 2,70-3,00 <= 1,00 atau > 3,00

=5 =4 =3 =2 =1

Aktiva Lancar Aktiva lancar terdiri dari

= Aktiva yang tingkat likuiditasnya paling lama 1 (satu) tahun Kas dan Bank, Investasi Jangka Pendek, Piutang Usaha, Piutang LainLain, Persediaan, Pembayaran Dimuka, Aktiva Lancar Lainnya

Utang Lancar

= Kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun Utang Usaha, Utang Lainnya, Biaya yang belum dibayar, Pendapatan diterima dimuka, Pinjaman Jangka Pendek, Utang Pajak, Bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo, Titipan Retribusi, Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Utang lancar terdiri dari

4 Rasio Hutang Jangka Panjang Hutang Jangka Panjang Ekuitas

= Pendapatan Operasi (Pendapatan Penjualan Air+Pendapatan Non Air)+Pendapatan Non Operasi-Biaya Operasi (Biaya Langsung+Biaya Administrasi dan Umum)-Biaya Non Operasi = Aktiva Lancar+Investasi Jangka Panjang+Aktiva Tetap (Nilai Buku), tidak termasuk Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian

> 10% > 7% - 10% > 3% - 7% > 0% - 3% <= 0%

<= 0,5 > 0,5 - 0,7 > 0,7 - 0,8 > 0,8 - 1,0 > 1,0

=5 =4 =3 =2 =1

Utang Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Ekuitas

= Kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terdiri dari Pinjaman Pemerintah Pusat, Pinjaman Luar Negeri, Kredit Bank Jangka Panjang = Modal dan Cadangan terdiri dari Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, Kekayaan Pemda yang dipisahkan, Penyertaan Pemerintah Pusat, Modal Hibah, Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap, Cadangan Tujuan, Cadangan Umum, Laba yang belum dibagikan (Akumulasi Kerugian), Laba (Rugi) Tahun Berjalan

- 6belum Modal dan Cadangan terdiri dari Penyertaan LAMPIRAN Pemerintah16/2 yang No

Uraian

Penilaian

1

2

3

ditetapkan Penjelasan statusnya, Kekayaan Pemda yang dipisahkan, Penyertaan Pemerintah Pusat, Modal Hibah, Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap, 4 Cadangan Tujuan, Cadangan Umum, Laba yang belum dibagikan (Akumulasi Kerugian), Laba (Rugi) Tahun Berjalan

5 Rasio Total Aktiva Thd Total Utang Total Aktiva Total Utang

6 Rasio Biaya Operasi Thd Pendapatan Operasi Biaya Operasi Pendapatan Operasi

Lancar+Investasi Jangka Panjang+Aktiva = Aktiva Buku)+Aktiva Lain-lain = Utang lancar+Utang Jangka Panjang+Utang Lain-Lain

Tetap

(Nilai

> 2,0 > 1,7 - 2,0 > 1,3 - 1,7 > 1,0 - 1,3 < = 1,0

=5 =4 =3 =2 =1

Total Aktiva

< = 0,5 > 0,5 - 0,65 > 0,65 - 0,85 > 0,85 - 1,0 > 1,0

=5 =4 =3 =2 =1

Biaya Operasi = Biaya langsung + Biaya Administrasi dan Umum Biaya Sumber Air, Biaya Pengolahan Air, Biaya Transmisi dan Distribusi Biaya Langsung, terdiri dari

Total Utang

Biaya Administrasi dan Umum terdiri dari Biaya Pegawai, Biaya Kantor, Biaya Hubungan Langganan, Biaya Penelitian dan Pengembangan, Biaya Keuangan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Penyisihan/Penghapusan Piutang, Rupa-rupa Biaya Umum, Biaya Penyusutan dan Amortisasi Instalasi Non Pabrik Air Pendapatan Operasi = Pendapatan Penjualan Air + Pendapatan Non Air terdiri dari Harga Air, Jasa Administrasi, Sewa Meter, Pendapatan Pendapatan Penjualan Air Penjualan Air Lainnya

7 Rasio Laba Operasi Sebelum Penyusutan Thd Angsuran Pokok & Bunga Jatuh Tempo Laba (Rugi) Operasi Sebelum Penyusutan (Angsuran Pokok & Bunga) Jatuh Tempo

8 Rasio Aktiva Produktif Thd Penjualan Air Aktiva Produktif Penjualan Air

9 Jangka Waktu Penagihan Piutang Piutang Usaha Jumlah Penjualan Per Hari

Pendapatan Non Air

terdiri dari Sambungan Baru, Sewa Instalasi, Denda dll

Pendapatan Operasi (Pendapatan Penjualan Air dan Non Air)- Biaya Operasi sebelum Biaya Penyusutan (Biaya Langsung + Biaya Administrasi dan Umum sebelum Biaya Penyusutan)

> 2,0 > 1,7 - 2,0 > 1,3 - 1,7 > 1,0 - 1,3 < =1,0

=5 =4 =3 =2 =1

Laba Operasi sebelum Penyusutan=

< =2 >2-4 >4-6 >6-8 >8

=5 =4 =3 =2 =1

Aktiva Produktif

<= 60 > 60 - 90 > 90 - 150 > 150 - 180 > 180

=5 =4 =3 =2 =1

Piutang Usaha = Piutang Air+Piutang Non Air+Piutang ragu-ragu-Penyisihan Piutang Usaha Jumlah Penjualan per hari = Pendapatan Operasi/360

Angsuran Pokok, adalah Angsuran Pokok Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo termasuk tunggakan Bunga jatuh tempo, adalah kewajiban pembayaran bunga utang jangka panjang termasuk tunggakan Catatan: apabila tidak memiliki utang yang berbeban bunga dan mengalami laba maka dinilai 5. Namun apabila tidak memiliki utang yang berbeban bunga dan mengalami rugi maka dinilai 1

Pendapatan Penjualan Air

= Aktiva Lancar+Investasi Jangka Panjang+Aktiva Tetap (Nilai Buku), tidak termasuk Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian terdiri dari Harga Air, Jasa Administrasi, Sewa Meter, Pendapatan Penjualan Air Lainnya

Pendapatan Operasi= Pendapatan Penjualan Air + Pendapatan Non Air terdiri dari Harga Air, Jasa Administrasi, Sewa Meter, Pendapatan Pendapatan Penjualan Air Penjualan Air Lainnya terdiri dari Sambungan Baru, Denda Administrasi dll Pendapatan Non Air

LAMPIRAN 16/3 - 6 No

Uraian

1 2 10 Efektifitas Penagihan Rekening Tertagih x 100% Penjualan Air

Penilaian

Penjelasan

3

4

> 90% > 85% - 90% > 80% - 85% > 75% - 80% <= 75%

=5 =4 =3 =2 =1

KABUPATEN > 60% > 45% - 60% > 30% - 45% > 15% - 30% <= 15%

=5 =4 =3 =2 =1

Rekening Tertagih Pendapatan Penjualan Air

= Jumlah Penerimaan dari Rekening Penjualan Air yang diterbitkan selama 1 (satu) tahun buku terdiri dari Harga Air, Jasa Administrasi, Sewa Meter, Pendapatan Penjualan Air Lainnya

II ASPEK OPERASIONAL 1 Cakupan Pelayanan Jumlah Penduduk Terlayani x 100% Jumlah Penduduk

KOTA > 80% > 60% - 80% > 40% - 60% > 20% - 40% <= 20%

= = = = =

5 4 3 2 1

Jumlah Penduduk terlayani

Asumsi jumlah orang untuk setiap sambungan: - Sambungan Rumah = 6 orang - Kran Umum/Hidran Umum = 100 orang Catatan: PDAM dapat menggunakan asumsi lain yang sesuai dan akurat Jumlah Penduduk

Bonus : Cakupan Pelayanan Tahun ini Cakupan Pelayanan Tahun lalu

KOTA Rasio >12% > 9%-12% > 6%-9% > 3%-6% > 0%-3%

2 Kualitas Air Distribusi Memenuhi Syarat Air Minum (MSAM) Memenuhi Syarat Air Bersih (MSAB) Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

5 4 3 2 1

= = = = =

MSAM MSAB TMS

=3 =2 =1

Semua Belum Semua

=2 =1

> 90% > 80% - 90% > 70% - 80% <=70%

=4 =3 =2 =1

<= 20% > 20% - 30% > 30% - 40% > 40%

=4 =3 =2 =1

adalah jumlah penduduk dalam Kabupaten/Kota pemilik PDAM

wilayah

administratif

daerah

Peningkatan Cakupan Pelayanan Tahun ini dibandingkan cakupan pelayanan tahun lalu 5 4 3 2 1 Pemenuhan syarat yang ditetapkan instansi berwenang mengenai kualitas air yang dikonsumsi masyarakat

3 Kontinuitas Air Pelanggan Mendapat Aliran Air 24 Jam

Pelanggan mendapat aliran air secara penuh atau tidak

4 Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi Kapasitas Produksi x 100% Kapasitas Terpasang

5 Tingkat Kehilangan Air (Jumlah Air Didistribusikan - Terjual) x 100% Jumlah Air Didistribusikan

Nilai Bonus : Penurunan Tingkat Kehilangan Air

= = = = =

KABUPATEN Rasio > 8% > 6%-8% > 4%-6% > 2%-4% > 0%-2%

adalah jumlah orang yang sudah mendapat pelayanan air bersih di wilayah administratif daerah Kabupaten/Kota pemilik PDAM

Kapasitas Produksi = kapasitas yang dioperasikan dalam menghasilkan produksi air Kapasitas Terpasang = adalah kapasitas desain (Design Capacity)

Jumlah m3 air yang didistribusikan

Tahun Lalu > 60%

Tahun ini <=20%

10

Jumlah m3 air yang terjual

= Jumlah m3 air yang tercatat di meter induk yang dipasang pada pipa keluaran (outlet) bak penampungan air hasil produksi yang akan didistribusikan Jumlah m3 air terjual yang tercatat di meter air pelanggan melalui rekening yang ditagihkan

LAMPIRAN 16/4 - 6 No

Uraian

Penilaian

Penjelasan

1

2

3

4

>60% >50%-60%

>20%-21% atau <=20%

9

>60% >50%-60% >40%-50%

21%-22% atau 20%-21% atau <=20%

8

>60% >50%-60% >40%-50% >30%-40%

>22%-23% atau >21%-22% atau >20%-21% atau <=20%

7

>60% >50%-60% >40%-50% >30%-40% >27%-30%

>23%-24% atau >22%-23% atau >21%-22% atau >20%-21% atau <=20%

6

>60% >50%-60% >40%-50% >30%-40% >27%-30% >24%-27%

>24%-25% atau >23%-24% atau >22%-23% atau >21%-22% atau >20%-21% atau <=20%

5

>60% >50%-60% >40%-50% >30%-40% >27%-30% >24%-27% >23%-24%

>25%-27% atau >24%-25% atau >23%-24% atau >22%-23% atau >21%-22% atau >20%-21% atau <=20%

4

>60% >50%-60% >40%-50% >30%-40% >27%-30% >24%-27% >23%-24% >22%-23%

>27%-30% atau >25%-27% atau >24%-25% atau >23%-24% atau >22%-23% atau >21%-22% atau >20%-21% atau <=20%

3

>60% >50%-60% >40%-50% >30%-40% >27%-30% >24%-27% >23%-24% >22%-23% >21%-22%

>30%-40% atau >27%-30% atau >25%-27% atau >24%-25% atau >23%-24% atau >22%-23% atau >21%-22% atau >20%-21% atau <=20%

2

>60%

>40%-50% atau

LAMPIRAN 16/5 - 6 No

Uraian

1

2

Penilaian 3 >30%-40% atau >27%-30% atau >25%-27% atau >24%-25% atau >23%-24% atau >22%-23% atau >21%-22% atau >20-21% atau <=20%

>50%-60% >40%-50% >30%-40% >27%-30% >24%-27% >23%-24% >22%-23% >21%-22% <=21% 6 Peneraan Meter Air Jumlah Pelanggan Yang Ditera x 100% Jumlah Seluruh Pelanggan

Penjelasan 4

1

> 20% - 25% > 10% - 20% > 0% - 10% atau >25%

=3 =2 =1

Dalam setahun, seberapa banyak PDAM melakukan peneraan meter air pelanggannya tidak termasuk meter air yang baru

7 Kecepatan Penyambungan Baru Jangka Waktu Penyambungan

<= 6 hari > 6 hari

=2 =1

Kecepatan memberikan pelayanan kepada pelanggan dalam proses pemasangan SR baru, dimulai dari ditandatanganinya kontrak SR Baru (pembayaran biaya sambungan) antara PDAM dengan Pemohon

8 Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata - Rata per Bulan Jumlah Pengaduan Yang Ditangani x 100% Jumlah Seluruh Pengaduan

>= 80% < 80%

=2 =1

Kemampuan PDAM menyelesaikan pengaduan-pengaduan pelanggan

Tersedia Tidak Tersedia

=2 =1

Tersedianya sarana penunjang dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan, baik untuk melakukan pembayaran maupun pengaduan

KABUPATEN <= 8 > 8 - 11 > 11 - 15 > 15 - 18 > 18

=5 =4 =3 =2 =1

1 Rencana Jangka Panjang - Sepenuhnya Dipedomani ( A ) - Dipedomani Sebagian ( B ) - Memiliki, Belum Dipedomani ( C ) - Tidak Memiliki ( D )

A B C D

=4 =3 =2 =1

Untuk melihat sampai sejauh mana perencanaan jangka panjang PDAM (CP) dipedomani Perencanaan Jangka Panjang (Corporate Plan) adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang

2 Rencana Organisasi & Uraian Tugas - Sepenuhnya Dipedomani ( A ) - Dipedomani Sebagian ( B ) - Memiliki, Belum Dipedomani ( C ) - Tidak Memiliki ( D )

A B C D

=4 =3 =2 =1

Pelaksanaan Rencana Organisasi dan Uraian Tugas, sejauhmana dipedomani Rencana Organisasi dan Uraian Tugas adalah struktur organisasi dan tata cara kerja organisasi yang dimiliki oleh PDAM dan disahkan oleh Kepala Daerah

3 Prosedur Operasi Standar - Sepenuhnya Dipedomani ( A )

A

=4

Pelaksanaan Prosedur Operasi Standar sejauhmana dipedomani

9 Kemudahan Pelayanan Service Point di Luar Kantor Pusat

10 Rasio Karyawan per 1000 Pelanggan Jumlah Karyawan x 1000 Jumlah Pelanggan

KOTA <= 6 >6-7 >7-9 > 9 - 10 > 10

= = = = =

5 4 3 2 1

Jumlah Karyawan Jumlah Pelanggan

= Jumlah Karyawan yang aktif pada akhir tahun buku (karyawan, honorer dll yang aktif pada akhir tahun buku = Jumlah pelanggan sambungan yang aktif pada akhir tahun buku

III ASPEK ADMINISTRASI

LAMPIRAN 16/6 - 6 No 1

Uraian

Penilaian

Penjelasan

2 - Dipedomani Sebagian ( B ) - Memiliki, Belum Dipedomani ( C ) - Tidak Memiliki ( D )

B C D

=3 =2 =1

4 Gambar Nyata Laksana - Sepenuhnya Dipedomani ( A ) - Dipedomani Sebagian ( B ) - Memiliki, Belum Dipedomani ( C ) - Tidak Memiliki ( D )

A B C D

=4 =3 =2 =1

Untuk melihat sampai sejauhmana Gambar Nyata Laksana disediakan dan dipedomani sebagai alat manajemen

5 Pedoman Penilaian Kerja Karyawan - Sepenuhnya Dipedomani ( A ) - Dipedomani Sebagian ( B ) - Memiliki, Belum Dipedomani ( C ) - Tidak Memiliki ( D )

A B C D

=4 =3 =2 =1

Pelaksanaan Pedoman Penilaian Kerja Karyawan dalam rangka penentuan karir dan gaji, sejauhmana dipedomani

6 Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) - Sepenuhnya Dipedomani ( A ) - Dipedomani Sebagian ( B ) - Memiliki, Belum Dipedomani ( C ) - Tidak Memiliki ( D )

A B C D

=4 =3 =2 =1

Pelaksanaan RKAP sejauhmana dipedomani RKAP adalah penjabaran dari RJPP secara tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran

Tepat Waktu Tidak

=2 =1

Dilaksanakannya pelaporan di bidang keuangan, operasi dan administrasi secara berkala dari pelaksana kepada pengambil keputusan

Tepat Waktu Tidak

=2 =1

Penyampaian laporan-laporan untuk pihak ekstern secara periodik tepat waktu, laporan tersebut antara lain Laporan Keuangan Tahunan kepada Badan Pengawas dan Laporan untuk keperluan pajak

9 Opini Auditor Independen - Wajar Tanpa Pengecualian - Wajar Dengan Pengecualian - Tidak Memberikan Pendapat - Pendapat Tidak Wajar

Unqualified Qualified Disclaimer Adverse

=4 =3 =2 =1

Opini Pemeriksa Independen mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen

10 Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun Terakhir - Tidak Ada Temuan ( A ) - Ditindaklanjuti, Seluruhnya Selesai ( B ) - Ditindaklanjuti, Sebagian Selesai ( C ) - Tidak Ditindaklanjuti ( D )

A B C D

=4 =3 =2 =1

Hasil pencapaian upaya tindak lanjut temuan/rekomendasi oleh Instansi Pemeriksa

7 Tertib Laporan Internal Realisasi Tanggal Laporan

8 Tertib Laporan Eksternal Realisasi Tanggal Laporan

3

4 Prosedur Operasi Standar adalah panduan (manual) yang mencakup prosedur penanganan operasi perusahaan

Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing) untuk seluruh sistem distribusi adalah ukuran pelaksanaan manajemen produksi dan distribusi secara baik

Pedoman Penilaian Kerja Karyawan adalah alat/media untuk menilai prestasi kerja karyawan perusahaan

LAMPIRAN 17/1 - 3

PETUNJUK PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN BERDASARKAN INDIKATOR BPPSPAM No I

Uraian

Bobot

ASPEK KEUANGAN 1 RENTABILITAS a. Return on Equity Laba bersih setelah pajak x 100% Ekuitas

II 1

LIKUIDITAS a. Rasio Kas Kas+Setara Kas x 100% Utang Lancar

2

3

>=10% 7% - <10% 3% - <7% 0% - 3% <0%

5 Laba Setelah Pajak 4 3 2 Ekuitas 1 Dengan catatan: 1.Apabila PDAM mengalami kerugian dan memiliki ekuitas negatif maka mendapat nilai 1. 2.Apabila PDAM mengalami kerugian atau memiliki ekuitas negatif mengikuti kriteria yang ada.

= Pendapatan Usaha (Pendapatan Penjualan Air+Pendapatan Non Air+Pendapatan Usaha Lainnya)+Pendapatan Non Usaha-Biaya Usaha Biaya Non Usaha-PPh Badan = Modal+Cadangan

<0.50 0.50 - < 0.65 0.65 - < 0.85 0.85 - <= 1.00 > 1.00

5 Biaya Operasi 4 3 Pendapatan Operasi 2 1

= Biaya Usaha terdiri dari Biaya Sumber Air, Biaya Pengolahan Air, Biaya Transmisi dan Distribusi, dan Biaya Umum Administrasi = Pendapatan Usaha terdiri dari Pendapatan Penjualan Air, Non Air dan Pendapatan Usaha Lainnya

>= 100% 80% - <100% 60% - <80% 40% - <60% < 40%

5 Kas 4 Setara Kas 3 2 Utang Lancar 1

= terdiri dari kas dan rekening bank PDAM = Deposito, promes, surat berharga dan cek mundur yang termasuk dalam Aset Lancar = Kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

>= 90% 85% - < 90% 80% - < 85% 75% - < 80% < 75%

5 Jumlah Penerimaan Rekening Air adalah jumlah penerimaan tunai (kas/bank) hanya dari rekening penjualan air (DRD Air) yang diterbitkan selama satu tahun buku 4 3 Jumlah Rekening Air adalah jumlah seluruh tagihan rekening penjualan air sesuai DRD Air selama satu tahun buku (harga air+jasa administrasi+sewa meter) 2 1

>= 200% 170% - < 200% 135% - < 170% 100% - < 135% < 100%

5 Aktiva 4 3 Utang 2 1

>= 80% 60% - < 80% 40% - < 60% 20% - < 40% < 20%

5 Jumlah Penduduk Terlayani adalah jumlah orang yang sudah mendapat pelayanan air bersih di wilayah pelayanan teknis PDAM (bukan penduduk wilayah administrasi) 4 3 2 Asumsi jumlah orang untuk setiap sambungan: 1 - Sambungan Rumah = 6 orang - Kran Umum/Hidran Umum = 100 orang

>= 10% 8% - < 10% 6% - < 8% 4% - < 6% < 4%

5 Jumlah pelanggan adalah jumlah pelanggan yang berstatus aktif 4 PDAM dengan cakupan pelayanan teknis yang lebih besar dari 80% langsung diberikan nilai 5 3 2 1

>= 80% 60% - < 80% 40% - < 60% 20% - < 40%

5 Jika tidak ada data pengaduan yang diadministrasikan maka diberikan nilai 1 4 3 2

0,055

0,055

0,03

SOLVABILITAS Aktiva x 100% Utang

ASPEK PELAYANAN CAKUPAN PELAYANAN TEKNIS Jumlah Penduduk Terlayani Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan

Penjelasan

0,055

b. Efektivitas Penagihan Jumlah Penerimaan Rekening Air x 100% Jumlah Rekening Air

3

Nilai

0,055

b. Rasio Operasional Biaya Operasi Pendapatan Operasi

2

Penilaian Kriteria

= Aset Lancar+Investasi Jangka Panjang+Aset Tetap (Nilai Buku)+Properti Investasi (Nilai Buku)+Aset Lain-lain = Kewajiban Lancar+Kewajiban Jangka Panjang+Kewajiban Lain-Lain

0,05 x 100%

PERTUMBUHAN PELANGGAN Jmlh Pelanggan Tahun Ini-Jmlh Pelanggan Tahun Lalu x 100% Pelanggan Tahun Lalu

PENYELESAIAN PENGADUAN Jmlh Pengaduan Selesai Ditangani x 100% Jmlh Pengaduan

0,05

0,025

LAMPIRAN 17/2 - 3

No

4

5

III 1

2

3

4

5

IV 1

Uraian

KUALITAS AIR PELANGGAN Jumlah Uji Kualitas Yang Memenuhi Syarat x 100% Jumlah Yang Diuji

KONSUMSI AIR DOMESTIK (Jumlah air yang terjual pada pelanggan domestik setahun / 12 ) Jumlah pelanggan domestik

ASPEK OPERASIONAL RASIO PRODUKSI Volume Produksi Riil x 100% Jumlah Kapasitas Terpasang

Bobot

Penjelasan

Nilai 1

0,075 >= 80% 60% - < 80% 40% - < 60% 20% - < 40% < 20%

5 Selengkapnya Lihat Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 dan No. 736/Menkes/Per/VI/2010 4 Jika tidak ada data mengenai jumlah uji maka diberikan nilai 1 3 2 1

>= 30 m3/bln 25 - < 30 m3/bln 20 - < 25 m3/bln 15 - < 20 m3/bln < 15 m3/bln

5 Pelanggan domestik adalah hanya pelanggan rumah tangga yang berstatus aktif 4 Catatan: Hasil konsumsi air domestik adalah m3 per bulan 3 2 1

>= 90% 80% - < 90% 70% - < 80% 60% - < 70% < 60%

5 Satuan volume produksi riil dan kapasitas terpasang adalah m3 4 3 2 1

<= 25% > 25% - 30% > 30% - 35% > 35% - 40% > 40%

5 4 3 2 1

21 - 24 jam 18 - < 21 jam 16 - < 18 jam 12 - < 16 jam < 12 jam

5 4 3 2 1

>= 80% 60% - < 80% 40% - < 60% 20% - < 40% < 20%

5 Jika tidak ada data mengenai tekanan air maka diberikan nilai 1 4 Jumlah pelanggan adalah jumlah pelanggan yang berstatus aktif 3 2 1

>= 20% 15% - < 20% 10% - < 15% 5% - < 10% < 5%

5 Jika tidak ada data mengenai penggantian meter air/kalibrasi meter air maka diberikan nilai 1 4 Jumlah pelanggan adalah jumlah pelanggan yang berstatus aktif 3 2 1

0,05

0,07

KEHILANGAN AIR Jmlh Air Didistribusikan-Jmlh Air Terjual x 100% Jmlh Air Didistribusikan

0,07

JAM OPERASI LAYANAN Jmlh Waktu Pelayanan ke Pelanggan dalam Setahun 365 Hari

0,08

TEKANAN AIR PADA SAMBUNGAN PELANGGAN Jmlh Pelanggan yang Dilayani dengan Tekanan > 0.7 Bar x 100% Jumlah Pelanggan

0,065

PENGGANTIAN/KALIBRASI METER AIR PELANGGAN Jmlh Meter Air yang Diganti/Dikalibraasi dalam Setahun x 100% Jumlah Pelanggan

0,065

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA RASIO PEGAWAI TERHADAP PELANGGAN Jmlh Pegawai (Jmlh Pelanggan/1.000)

Penilaian Kriteria < 20%

0,07

Jumlah pegawai adalah jumlah pegawai tetap dan honorer (tidak termasuk outsourcing) Jumlah pelanggan adalah jumlah pelanggan yang berstatus aktif

KOTA <= 6 orang > 6 - 8 orang > 8 - 10 orang > 10 - 12 orang > 12 orang

5 4 3 2 1

KABUPATEN <= 8 orang

5

LAMPIRAN 17/3 - 3

No

2

3

Uraian

Bobot

RASIO DIKLAT PEGAWAI Jmlh Pegawai yang Ikut Diklat x 100% Jmlh Pegawai

0,04

RASIO BIAYA DIKLAT Realisasi Biaya Diklat x 100% Realisasi Biaya Pegawai

0,04

1,00 KRITERIA: SEHAT KURANG SEHAT SAKIT

> 2,8 2,2 s.d 2,8 < 2,2

Penilaian Kriteria > 8 - 10 orang > 10 - 12 orang > 12 - 14 orang > 14 orang

Nilai 4 3 2 1

Penjelasan

>= 80% 60% - < 80% 40% - < 60% 20% - < 40% < 20%

5 Jumlah pegawai adalah jumlah pegawai tetap dan honorer (tidak termasuk outsourcing) 4 3 2 1

>= 10% 7.5% - < 10% 5% - < 7.5% 2.5% - < 5% < 2.5%

5 4 3 2 1

Lampiran 18/1 - 3

DAFTAR 175 PDAM YANG BERUTANG (PMK 120/2008-PMK 114/2012)

NOMOR URUT NO

Nama PDAM

9

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

1

25

2

26

3

27

4

28

5

29

6

30

7

31

8

32

9

33

1

34

2

35

3

36

4

37

1

38

1

39

2

40

3

41

4

42

5

43

1

44

2

45

3

46

1

47

2

48

3

49

4

50

5

51

1

52

2

53

3

54

1

I. PROPINSI NAD  PDAM KABUPATEN ACEH SELATAN (Tirta Naga) PDAM KABUPATEN ACEH TAMIANG (Tirta Tamiang) PDAM KABUPATEN ACEH TENGAH (Tirta Tawar) PDAM KABUPATEN ACEH TENGGARA PDAM KABUPATEN ACEH TIMUR (Tirta Peusada) PDAM KABUPATEN LANGSA (Tirta Keumueneng Kota Langsa) PDAM KABUPATEN ACEH BARAT (MEULABOH) PDAM KOTA BANDA ACEH (Tirta Daroy) II. PROPINSI SUMATERA UTARA PDAM KABUPATEN ASAHAN PDAM KABUPATEN DAIRI PDAM KABUPATEN DELI SERDANG PDAM KABUPATEN KARO PDAM KABUPATEN LABUHAN BATU (Tirta Bina) PDAM KABUPATEN LANGKAT (Tirta Wampu) PDAM KABUPATEN SIMALUNGUN (Tirta Lihau) PDAM KABUPATEN TANJUNG BALAI (Tirta Kualo) PDAM KABUPATEN TAPANULI SELATAN PDAM KABUPATEN TAPANULI UTARA PDAM KOTA BINJAI (Tirtasari) PDAM KOTA PEMATANG SIANTAR (Tirtauli) PDAM KOTA SIBOLGA (Tirta Nauli) PDAM KOTA TEBING TINGGI (Tirta Bulian) PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMUT III. PROPINSI SUMATERA BARAT PDAM KABUPATEN AGAM PDAM KABUPATEN PADANG PANJANG PDAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN PDAM KABUPATEN PASAMAN PDAM KABUPATEN TANAH DATAR PDAM KOTA BUKIT TINGGI PDAM KOTA PADANG PANJANG PDAM KOTA SAWAHLUNTO PDAM KOTA SOLOK IV. PROPINSI RIAU PDAM KABUPATEN BENGKALIS PDAM KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Tirta Indra) PDAM KABUPATEN KAMPAR (Tirta Kampar) PDAM KOTA PEKAN BARU (Tirta Siak) V. PROPINSI KEPULAUAN RIAU PDAM KOTA TANJUNG PINANG VI. PROPINSI JAMBI PDAM KABUPATEN BATANGHARI (Tirta Batanghari) PDAM KABUPATEN BUNGO TEBO (Pancuran Telago) PDAM KABUPATEN KERINCI (Tirta Sakti) PDAM KABUPATEN MERANGIN (Tirta Merangin) PDAM KOTA JAMBI (Tirta Mayang) VII. PROPINSI BENGKULU PDAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN (Tirta Manna) PDAM KABUPATEN REJANG LEBONG (Tirta Dharma) PDAM KOTA BENGKULU VIII. PROPINSI SUMATERA SELATAN PDAM KABUPATEN LAHAT (Tirta Lematang) PDAM KABUPATEN MUSI RAWAS PDAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) PDAM KOTA LUBUK LINGGAU (Musirawas) PDAM KOTA PALEMBANG IX. PROPINSI BANGKA BELITUNG PDAM KABUPATEN BANGKA (Tirta Bangka) PDAM KABUPATEN BELITUNG (Tirta Dharma) PDAM KOTA PANGKAL PINANG X. PROPINSI LAMPUNG PDAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Tirta Jasa)

55

2

PDAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

56

3

57

4

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

58

PDAM KABUPATEN LAMPUNG UTARA PDAM KABUPATEN TANGGAMUS (Way Agung) 5 PDAM KOTA BANDAR LAMPUNG (Way Rilau) XI. PROPINSI DKI JAKARTA

Keterangan

Penghapusan Mutlak KMK No.805/KMK.05/2015

Kab. Aceh Timur (termasuk Langsa dan Aceh Tamiang)

No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013)

Tanpa Proses Restrukturisasi

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011) Tanpa Proses Restrukturisasi

No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011) Tanpa Proses Restrukturisasi No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Tanpa Proses Restrukturisasi Sedang proses penghapusan bersyarat DPR

Kab. Lampung Tengah (pecah menjadi lampung tengah lampung timur dan Kota Metro)

No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013)

Lampiran 18/2 - 3 NOMOR URUT NO 59

1

60

1

61

2

62

1

63

2

64

3

65

4

66

5

67

6

68

7

69

8

70

9

71

10

72

11

73

12

74

13

75

14

76

15

77

1

78

2

79

3

80

4

81

5

82

6

83

7

84

8

85

9

86

10

87

11

88

12

89

1

90

1

91

2

92

3

93

4

94

5

95

6

96

7

97

8

98

9

99

10

100

11

101

12

102

13

103

14

104

15

105

16

106

17

107

18

108

19

109

20

110

21

111

22

112

23

113

24

114

1

115

2

116

3

117

4

118

5

119

6

120

7

121

8

122

1

123

2

Nama PDAM PDAM DKI JAKARTA (PAM JAYA) XII. PROPINSI BANTEN PDAM KABUPATEN LEBAK PDAM KABUPATEN TANGERANG (Tirta Kerta Raharja) XIII. PROPINSI JAWA BARAT PDAM KABUPATEN BEKASI (Tirta Bhagasasi) PDAM KABUPATEN CIAMIS (Tirta Galuh) PDAM KABUPATEN CIREBON PDAM KABUPATEN GARUT (Tirta Intan) PDAM KABUPATEN INDRAMAYU PDAM KABUPATEN KARAWANG PDAM KABUPATEN KUNINGAN (Tirta Kamuning) PDAM KABUPATEN MAJALENGKA PDAM KABUPATEN PURWAKARTA PDAM KABUPATEN SUBANG (Tirta Rangga) PDAM KABUPATEN SUKABUMI PDAM KABUPATEN SUMEDANG (Tirta Medal) PDAM KABUPATEN TASIKMALAYA PDAM KOTA BANDUNG (Tirtawening) PDAM KOTA SUKABUMI (Tirta Bumi) XIV. PROPINSI JAWA TENGAH PDAM KABUPATEN BLORA (Tirta Amerta) PDAM KABUPATEN CILACAP PDAM KABUPATEN GROBOGAN PDAM KABUPATEN PURBALINGGA PDAM KABUPATEN REMBANG PDAM KABUPATEN SEMARANG PDAM KABUPATEN SRAGEN PDAM KABUPATEN WONOSOBO (Tirta Aji) PDAM KOTA PEKALONGAN PDAM KOTA SEMARANG (Tirta Moedal) PDAM KOTA SURAKARTA PDAM PATI XV. PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PDAM KABUPATEN SLEMAN XVI. PROPINSI JAWA TIMUR PDAM KABUPATEN BANGKALAN PDAM KABUPATEN BLITAR PDAM KABUPATEN BOJONEGORO PDAM KABUPATEN GRESIK PDAM KABUPATEN JEMBER PDAM KABUPATEN JOMBANG PDAM KABUPATEN KEDIRI PDAM KABUPATEN LAMONGAN PDAM KABUPATEN LUMAJANG PDAM KABUPATEN MADIUN PDAM KABUPATEN MAGETAN PDAM KABUPATEN MALANG PDAM KABUPATEN MOJOKERTO PDAM KABUPATEN NGANJUK PDAM KABUPATEN NGAWI PDAM KABUPATEN PAMEKASAN PDAM KABUPATEN PASURUAN PDAM KABUPATEN PONOROGO PDAM KABUPATEN PROBOLINGGO PDAM KABUPATEN SUMENEP PDAM KABUPATEN TUBAN PDAM KABUPATEN TULUNGAGUNG PDAM KOTA BLITAR PDAM KOTA PASURUAN XVII. PROPINSI BALI PDAM KABUPATEN BADUNG PDAM KABUPATEN BANGLI PDAM KABUPATEN GIANYAR PDAM KABUPATEN JEMBRANA PDAM KABUPATEN KARANG ASEM PDAM KABUPATEN KLUNGKUNG PDAM KABUPATEN TABANAN PDAM KOTA DENPASAR XVIII. PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT PDAM KABUPATEN BIMA PDAM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Keterangan

Penghapusan Mutlak KMK No.805/KMK.05/2015

Telah direstrukturisasi tanpa penghapusan

Sedang proses penghapusan bersyarat DPR No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) Penghapusan bersyarat Menkeu (22-10-2010) Persetujuan Menteri S-89/MK.05/2012 tgl 6 Februari 2012 Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011) No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011) Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011) Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Tanpa Proses Restrukturisasi Sedang proses penghapusan bersyarat DPR

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Penghapusan bersyarat Menkeu (22-10-2010)

Ya

No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

No. B-53/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Sedang proses penghapusan bersyarat DPR No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013)

No. B-53/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011) Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

No. B-53/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013)

Penghapusan bersyarat Menkeu (22-10-2010)

Ya

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Penghapusan bersyarat Menkeu (22-10-2010)

Ya

Persetujuan Menteri S-89/MK.05/2012 tgl 6 Februari 2012 Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Tanpa Proses Restrukturisasi Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011) Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011) No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) No. B-53/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Persetujuan Menteri S-89/MK.05/2012 tgl 6 Februari 2012 Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013)

Lampiran 18/3 - 3 NOMOR URUT NO 124

3

125

1

126

2

127

3

128

1

129

2

130

1

131

1

132

2

133

3

134

1

135

2

136

3

137

4

138

5

139

6

140

7

141

8

142

9

143

10

144

11

145

12

146

13

147

14

148

15

149

16

150

17

151

18

152

1

153

2

154

3

155

1

156

2

157

3

158

4

159

1

160

2

161

3

162

4

163

5

164

1

165

2

166

3

167

4

168

5

169

1

170

1

171

1

172

1

173

2

174

1

175

2

Nama PDAM PDAM KABUPATEN SUMBAWA XIX. PROPINSI KALIMANTAN BARAT PDAM KABUPATEN PONTIANAK PDAM KABUPATEN SAMBAS (Tirta Muale Ulakan) PDAM KOTA PONTIANAK XX. PROPINSI KALIMANTAN SELATAN PDAM KABUPATEN BANJAR (Intan Banjar) PDAM KOTA BANJARMASIN (Bandarmasih) XXI. PROPINSI KALIMANTAN TENGAH PDAM KOTA PALANGKARAYA XXII. PROPINSI KALIMANTAN TIMUR PDAM KABUPATEN BULUNGAN PDAM KABUPATEN KUTAI (Tirta Mahakam) PDAM KOTA SAMARINDA XXIII. PROPINSI SULAWESI SELATAN PDAM KABUPATEN BARRU PDAM KABUPATEN BONE PDAM KABUPATEN BULUKUMBA PDAM KABUPATEN ENREKANG (Tirta Massenrempulu ) PDAM KABUPATEN GOWA (Tirta Jeneberang ) PDAM KABUPATEN JENEPONTO PDAM KABUPATEN MAROS PDAM KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN (Pangkep) PDAM KABUPATEN PINRANG PDAM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PDAM KABUPATEN SINJAI PDAM KABUPATEN SOPPENG PDAM KABUPATEN TAKALAR PDAM KABUPATEN TANA TORAJA PDAM KABUPATEN WAJO PDAM KOTA MAKASSAR PDAM KOTA PALOPO PDAM KOTA PARE PARE XXIV. PROPINSI SULAWESI BARAT PDAM KABUPATEN POLMAS (Polawali Mandar) PDAM KABUPATEN MAMUJU PDAM KABUPATEN MAJENE XXV. PROPINSI SULAWESI TENGAH PDAM KABUPATEN BANGGAI PDAM KABUPATEN DONGGALA PDAM KABUPATEN POSO PDAM KABUPATEN TOLITOLI (Ogo Malane) XXVI. PROPINSI SULAWESI TENGGARA PDAM KABUPATEN BUTON PDAM KABUPATEN KENDARI PDAM KABUPATEN KOLAKA PDAM KABUPATEN MUNA PDAM KOTA KENDARI (Tirta Anoa) XXVII. PROPINSI SULAWESI UTARA PDAM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PDAM KABUPATEN MINAHASA PDAM KABUPATEN SANGIHE PDAM KOTA BITUNG (Duasudara) PDAM KOTA MANADO XXVIII. PROPINSI GORONTALO PDAM KOTA GORONTALO XXIX. PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR PDAM KABUPATEN KUPANG XXX. PROPINSI MALUKU UTARA PDAM KOTA TERNATE XXXI. PROPINSI PAPUA PDAM KABUPATEN JAYAPURA PDAM KABUPATEN SORONG XXXII. PROPINSI PAPUA BARAT PDAM KABUPATEN BIAK PDAM KABUPATEN MANOKWARI (Tirta Dharma)

Keterangan

Penghapusan Mutlak KMK No.805/KMK.05/2015

Tanpa Proses Restrukturisasi No. B-54/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) Penghapusan bersyarat Menkeu (22-10-2010) No. B-53/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) No. B-53/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) Persetujuan Menteri S-89/MK.05/2012 tgl 6 Februari 2012 No. B-53/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013)

Persetujuan Menteri S-89/MK.05/2012 tgl 6 Februari 2012

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Sedang proses penghapusan bersyarat DPR Penghapusan bersyarat Menkeu (22-10-2010)

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Persetujuan Menteri S-89/MK.05/2012 tgl 6 Februari 2012

Persetujuan Menteri S-89/MK.05/2012 tgl 6 Februari 2012

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

Penghapusan bersyarat Menkeu (23 -03-2011)

Ya

No. B-53/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013) No. B-53/M.Sesneg/Sesmen/01/2013 (16-01-2013)

CONTOH FORMAT LAPORAN KOMPILASI EVALUASI KINERJA PER PROVINSI 1. Contoh Cover Laporan Kompilasi

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ……..

LAPORAN KOMPILASI EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SE PROVINSI ………… TAHUN 20xx

Nomor: LAP/PWxx/4/2016 Tanggal ………… 2016

1

2. Contoh Daftar Isi DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan Saran BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI Dasar Evaluasi Tujuan, Sasaran Dan Ruang Lingkup Evaluasi Populasi PDAM Hasil Evaluasi TABEL Tabel 1. Tingkat Kesehatan PDAM Tahun 2013-2015 Tabel 2. Tingkat Kesehatan PDAM Tahun 2014-2015 Tabel 3. Cakupan Pelayanan Tahun 2013-2015 Tabel 4. Cakupan Pelayanan Tahun 2015-2014 Tabel 5. Air Tanpa Rekening Tahun 2013-2015 Tabel 6. Harga Jual dan Biaya Dasar Air Tabel 7. Opini Laporan Keuangan LAMPIRAN Lampiran 1 : Tingkat Kesehatan Lampiran 2 : Cakupan Pelayanan Lampiran 3 : Persentase NRW Distribusi Dan Penyebabnya Lampiran 4 : Kapasitas Produksi Lampiran 5 : Penyebab Kapasitas Menganggur Dan Kapasitas Terpasang Tidak Dapat Digunakan Lampiran 6 : Perbandingan Tarif Dan Biaya Dasar Air Lampiran 7 : Penyertaan Pemerintah Belum Ditetapkan Statusnya Lampiran 8 : Kerja Sama Operasional Lampiran 9 : Opini Laporan Keuangan

2

3. Contoh Badan Laporan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI …….. Alamat dan Nomor Telepon

Nomor : LAP/PWxx/4/2016 Lampiran : ……… Hal : Laporan Kompilasi Evaluasi Kinerja PDAM se Provinsi ...... Tahun Buku 2015

2016

Sehubungan dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.11-Mn/75 tanggal 29 Januari 2016 perihal Evaluasi Kinerja PDAM, dengan ini kami sampaikan Kompilasi Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) se Provinsi ………… Tahun Buku 2015 dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I

: SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB II

: URAIAN HASIL EVALUASI

3

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. SIMPULAN Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun buku 2015 terhadap ….. PDAM se Provinsi ….. dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Kesehatan PDAM Jumlah PDAM yang sehat sebanyak …. PDAM atau ….%, PDAM yang kurang sehat sebanyak …. PDAM atau …..% dan PDAM yang sakit sebanyak …. PDAM atau ….%. Ditinjau dari empat aspek penilaian tingkat kesehatan, terdapat PDAM yang memperoleh nilai minimal yaitu ….. PDAM untuk aspek keuangan, …. PDAM untuk aspek pelayanan, …. PDAM untuk aspek operasional dan …. PDAM untuk aspek sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat PDAM yang tingkat kesehatannya meningkat dari sakit menjadi sehat sebanyak …. PDAM, kurang sehat menjadi sehat sebanyak … PDAM sedangkan yang meningkat dari sakit menjadi kurang sehat sebanyak …. PDAM, namun terdapat PDAM yang tingkat kesehatannya menurun dari sehat menjadi kurang sehat sebanyak …. PDAM dan yang menurun dari kurang sehat menjadi sakit sebanyak …. PDAM. 2) Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan administratif PDAM se Provinsi ….. sebesar …. % atau mampu melayani ….. penduduk dari jumlah penduduk wilayah administrasi. Sedangkan cakupan pelayanan teknis PDAM mencapai …..%. Tingkat cakupan pelayanan masih jauh dibawah target Millenium Development Goals (MDG’s) tahun 2015 yaitu proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman sebesar 68,87%. PDAM yang mampu meningkatkan cakupan pelayanan sebanyak ….. PDAM, sedangkan yang mengalami penurunan cakupan pelayanan sebanyak ….. PDAM. Sebagian besar atau …..% PDAM baru bisa menjangkau dibawah 60% penduduk wilayah pelayanan, hanya …..% PDAM yang bisa menjangkau diatas 60% penduduk wilayah pelayanan. Penyebab rendahnya cakupan pelayanan antara lain …..

4

3) Air Tanpa Rekening Persentase air tanpa rekening sebesar …..% dari air yang didistribusikan atau masih diatas standar yang telah ditentukan sebesar 20%. Tingginya tingkat air tanpa rekening terutama disebabkan meter pelanggan rusak (…. PDAM), pemakaian sendiri (….. PDAM), faktor administrasi (….. PDAM), kerusakan infrastruktur (…. PDAM), sambungan illegal (…. PDAM) dan tidak ada water meter induk (…. PDAM). Persentase air tanpa rekening sebagian besar atau lebih dari 50% PDAM berada diatas standar yang telah ditentukan, hanya sebanyak …. PDAM yang mampu memenuhi standar yang telah ditentukan. Sedangkan PDAM yang menunjukkan perbaikan dalam pengendalian air tanpa rekening sebanyak ….. PDAM. Persentase air tanpa rekening mengalami penurunan/kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar …..% dan tahun 2013 sebesar …..%.

4) Harga Jual dan Biaya Dasar Air Biaya dasar air rata-rata tahun 2015 sebesar Rp….. per m3 dan dijual dengan harga rata-rata sebesar Rp….. per m3 sehingga sudah/belum mampu menutup keseluruhan biaya usaha atau belum memenuhi prinsip pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum. PDAM yang harus menjual air dibawah biaya dasarnya sebanyak ….. PDAM, sedangkan PDAM yang mampu menjual air diatas biaya dasar sebanyak ….. PDAM. Struktur harga pokok air didominasi oleh beban lain-lain (…..%), beban pegawai (…..%) dan beban penyusutan (…..%). Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

5) Kapasitas Menganggur Kapasitas produksi terpasang instalasi pengolahan sebesar ….. m3. Dari jumlah tersebut sebesar ….. m3 (…..%) tidak dapat dimanfaatkan, sehingga kapasitas riil yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar

….. m3 (…..%).

Kapasitas

terpasang yang tidak dapat dimanfaatkan tersebut terutama disebabkan instalasi rusak (…. PDAM), tidak ada sumber air (…. PDAM), debit air menurun (…. 5

PDAM), keterbatasan pompa (…. PDAM), dan keterbatasan daya listrik, tidak ada pelanggan, belum ada jaringan pipa (…. PDAM). Dari kapasitas riil sebanyak ….. m3 tersebut, volume air yang dihasilkan sebesar ….. m3, sehingga terdapat kapasitas yang masih menganggur sebesar ….. m3 (…%). Kapasitas menganggur ini terutama disebabkan tidak ada jaringan distribusi (…. PDAM),

jaringan distribusi rusak (…. PDAM), belum ada

pelanggan (… PDAM), keterbatasan sumber air (… PDAM), keterbatasan pompa (…. PDAM), tidak ada listrik/pemadaman (…. PDAM), kondisi air tanah masih baik (…. PDAM). 6) Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Air (3K) PDAM yang mampu memenuhi tiga aspek 3K sebanyak .... PDAM yaitu memenuhi aspek kualitas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, aspek kuantitas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dan aspek kontinuitas air selama 24 jam kepada pelanggan. Jumlah PDAM yang tidak mampu memenuhi seluruh aspek 3K kepada pelanggan sebanyak ..... PDAM. Sedangkan PDAM yang hanya mampu memenuhi satu aspek (aspek kuantitas) sebanyak .... PDAM. Selama tahun 2015 baru .... PDAM yang telah melakukan pengawasan internal atas kualitas air yang diproduksinya.

7) Kerja Sama Operasional Sampai dengan akhir tahun 2015, …. PDAM mengadakan kerja sama operasional (KSO) dengan pihak swasta dalam meningkatkan pelayanan air bersih, namun kerja sama operasional tersebut masih terdapat permasalahan antara lain …...

8) Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya Jumlah penyertaan pemerintah yang belum ditentukan statusnya (PPYBDS) tahun 2015 sebesar Rp…. trilyun yang terdiri dari Penyertaan Pemerintah Pusat sebesar Rp…. trilyun dan Penyertaan Pemerintah Daerah sebesar Rp…. trilyun. Dari nilai PPYBDS tersebut, yang kondisinya baik namun tidak dimanfaatkan hanya sebesar Rp…. milyar. Aset yang berasal dari PPYBDS ini pada umumnya 6

belum dilakukan penyusutan oleh PDAM yang bersangkutan, sehingga apabila diperhitungkan penyusutan akan menambah harga pokok air.

9) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Hibah dan Subsidi Selama tahun 2015, Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penyertaan modal, subsidi dan hibah kepada PDAM masing-masing sebesar Rp…., Rp…. dan Rp….. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan berupa dana tunai untuk ….. Subsidi yang diberikan berupa dana tunai untuk ….. Sedangkan hibah yang diberikan berupa ….. Dari jumlah penyertaan modal tersebut diatas, sebesar Rp…. belum dimanfaatkan oleh PDAM.

10)Monitoring Rencana Bisnis Restrukturisasi Utang Dari ….. PDAM yang dievaluasi kinerjanya, …. PDAM memiliki utang kepada Pemerintah Pusat yang permohonan restrukturisasinya telah disetujui oleh Presiden/Menteri Keuangan dan …. PDAM telah mendapatkan persetujuan penghapusan mutlak dari Menteri Keuangan. Posisi kewajiban pokok yang telah jatuh tempo sebesar Rp….. dan kewajiban non pokok yang telah jatuh tempo sebesar Rp…..

11)Opini Laporan Keuangan Dari …. PDAM yang dilakukan evaluasi kinerja, sebanyak ….. PDAM telah diaudit laporan keuangannya oleh Kantor Akuntan Publik. PDAM yang mendapatkan pernyataan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan kepada …. PDAM atau ….%, pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak …. PDAM atau ….% dan pendapat Tidak Wajar (TW) sebanyak …. PDAM atau ….%. Sisanya sebanyak …. PDAM, laporan keuangannya belum diaudit.

2. SARAN Dalam rangka peningkatan kinerja PDAM sekaligus pencapaian target Millenium Development Goals (MDG’s) Tahun 2015, kepada Gubernur Provinsi ….. kami menyarankan hal-hal sebagai berikut: 1) ……………. 2) ……………. 3) ……………. 7

4) ……………

Kepala Perwakilan,

………………… NIP. ………………………

8

BAB II URAIAN HASIL EVALUASI

1. Dasar Evaluasi 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2) Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 3) Peraturan Presiden Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 4) Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.11Mn/75 tanggal 29 Januari 2016 Perihal Evaluasi Kinerja PDAM.

2. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Evaluasi Tujuan evaluasi kinerja PDAM Tahun 2015 adalah menilai capaian kinerja PDAM dan mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi PDAM serta memberikan saran langkah-langkah penyelesaiannya agar Target Millenium Development Goals (MDG’s) di bidang air bersih tahun 2015 dapat tercapai. Sasaran evaluasi kinerja tahun 2015 sebagai berikut: 1) Melakukan penilaian kinerja/ tingkat keberhasilan pengelolaan PDAM. 2) Melakukan identifikasi penyebab kerugian PDAM. 3) Melakukan penilaian kewajaran perhitungan biaya dasar air. 4) Melakukan identifikasi faktor penyebab air tanpa rekening. 5) Mereviu kerja sama operasional PDAM dengan pihak swasta. 6) Memantau restrukturisasi utang. 7) Melakukan penilaian aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Ruang lingkup evaluasi adalah evaluasi PDAM tahun 2015, jumlah PDAM yang dilakukan evaluasi kinerja tahun 2015 sebanyak ….. PDAM.

3. Populasi PDAM Jumlah PDAM se Provinsi ….. pada akhir tahun 2015 sebanyak …. PDAM. Uraikan apabila ada pemekaran wilayah yang mengakibatkan pemecahan PDAM.

9

4. Hasil Evaluasi 1) Kesehatan PDAM Penilaian kinerja yang digunakan untuk menilai kesehatan PDAM adalah indikator kinerja yang dipergunakan oleh BPPSPAM, Kementerian Pekerjaan Umum. Penilaian kinerja dilakukan atas empat aspek yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia. Tingkat kesehatan dikategorikan ke dalam PDAM sehat, PDAM kurang sehat dan PDAM sakit. Tingkat kesehatan PDAM tahun 2015 sedikit meningkat/menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana lebih dari ….% PDAM berada dalam kondisi sehat. PDAM sehat pada tahun 2015 sebanyak ….. PDAM (….%), sedangkan yang kurang sehat sebanyak …. PDAM (…..%) dan PDAM sakit sebanyak …. PDAM (….%) (lihat Lampiran 1). PDAM yang tingkat kesehatannya meningkat dari sakit menjadi sehat sebanyak …. PDAM, kurang sehat menjadi sehat sebanyak …. PDAM dan yang meningkat dari sakit menjadi kurang sehat sebanyak ….. PDAM. Sedangkan PDAM yang tingkat kesehatannya menurun dari sehat menjadi kurang sehat sebanyak …. PDAM dan yang menurun dari kurang sehat menjadi sakit sebanyak ….. PDAM. Dari empat aspek penilaian kesehatan, …. PDAM mendapatkan nilai minimal untuk aspek keuangan, …. PDAM mendapatkan nilai minimal untuk aspek pelayanan, …. PDAM mendapatkan nilai minimal untuk aspek operasional dan …. PDAM mendapatkan nilai minimal untuk aspek sumber daya manusia. Tingkat kesehatan PDAM selama tiga tahun terakhir tergambar dalam Tabel 1. Tabel 1 Tingkat Kesehatan PDAM Tahun 2013-2015 Kategori

2015 Jumlah

2014 %

Jumlah

2013 %

Jumlah

%

PDAM Sehat PDAM Sehat

Kurang

PDAM Sakit Jumlah

100,00

100,00

100,00

10

Pada tahun 2014 dan 2013, jumlah PDAM yang kurang sehat masing-masing sebanyak ….% dan ….%. Sedangkan jumlah PDAM yang sakit pada tahun 2014 dan 2013 sebanyak …% dan ….%. Jumlah PDAM yang telah dievaluasi pada tahun 2014 dan dievaluasi kembali pada tahun 2015 sebanyak ….. PDAM. Perbandingan tingkat kesehatan PDAM yang dievaluasi tahun 2014 dan dievaluasi kembali tahun 2015 tergambar dalam Tabel 2. Tabel 2 Tingkat Kesehatan PDAM Tahun 2015-2014 Kategori

2015 Jumlah

2014 %

Jumlah

%

PDAM Sehat PDAM Kurang Sehat PDAM Sakit Jumlah

100,00

100,00

Dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi kesehatan PDAM tahun 2015 meningkat/menurun dibandingkan dengan kondisi kesehatan PDAM tahun 2014. Jumlah PDAM yang sehat tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 meningkat sebesar ….%, sedangkan yang tidak sehat menurun sebesar …..%.

2) Cakupan Pelayanan Jumlah penduduk administratif yang bisa dilayani PDAM tahun 2015 sebanyak ….. orang atau …..% dari jumlah penduduk wilayah administratif. Sedangkan jumlah penduduk wilayah teknis yang bisa dilayani PDAM tahun 2015 sebanyak ….. orang atau baru mencapai …% dari jumlah penduduk wilayah pelayanan sebanyak …. orang (lihat Lampiran 2). Cakupan pelayanan PDAM tahun 2015 tidak meningkat/meningkat secara signifikan yaitu hanya sebesar …..% dibandingkan dengan tahun 2014 dan meningkat/menurun sebesar …..% dibandingkan dengan tahun 2013. Sebagian besar atau ……% PDAM baru bisa menjangkau 0%-60% penduduk wilayah pelayanan (lihat Tabel 3).

11

Tabel 3 Cakupan Pelayanan Tahun 2013-2015 Cakupan Pelayanan ≤30% 30%80% Jumlah

2015 ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM

2014 ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM

2013 ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM

Dibandingkan dengan cakupan pelayanan tahun 2014, pada tahun 2015 PDAM yang cakupan pelayanannya meningkat sebanyak …. PDAM dan yang menurun sebanyak …. PDAM. Jumlah PDAM yang telah dievaluasi pada tahun 2014 dan dievaluasi kembali pada tahun 2015 sebanyak …. PDAM. Perbandingan cakupan pelayanan PDAM yang dievaluasi tahun 2014 dan dievaluasi kembali tahun 2015 tergambar dalam Tabel 4. Tabel 4 Cakupan Pelayanan Tahun 2014-2015 Cakupan 2015 2014 Pelayanan ….. PDAM ….. PDAM ≤30% ….. PDAM ….. PDAM 30%80% ….. PDAM ….. PDAM Jumlah Cakupan pelayanan tahun 2015 sebesar ….% masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDG’s) tahun 2015 sebesar 68,87% dari jumlah penduduk. Penyebab rendahnya cakupan pelayanan tahun 2014 antara lain …….

3) Air Tanpa Rekening Volume air yang diproduksi tahun 2015 sebesar

…. m3, volume yang

didistribusikan sebesar …. m3 sehingga terdapat kehilangan produksi sebesar …. m3 atau ….%. Persentase kehilangan produksi yang terjadi tahun 2014 dan 2013 sebesar ….% dan ….%. Kehilangan produksi tahun 2015 terutama disebabkan pembersihan sedimentasi (… PDAM), pencucian filter instalasi pengolahan air (…. PDAM), air produksi yang masih keruh (…. PDAM) dan pemakaian sendiri (…. PDAM). Dari air yang didistribusikan tahun 2015, volume air yang terjual sebesar

….

m3 sehingga terdapat air tanpa rekening sebesar ….m3 atau ….% (lihat 12

Lampiran 3). Sedangkan persentase air tanpa rekening pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar …% dan ….%. Persentase air tanpa rekening tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 menurun/naik sebesar …% dan dibandingkan dengan tahun 2013 menurun/meningkat sebesar …%. Persentase air tanpa rekening sebagian besar PDAM masih diatas standar yang telah ditetapkan yaitu 20%. Pada tahun 2015, jumlah PDAM yang mengalami tingkat air tanpa rekening sampai dengan 20% sebesar …. PDAM, diatas 20% sampai dengan 45% sebesar ….. PDAM dan diatas 45% sebesar …. PDAM (lihat Tabel 5). Tabel 5 Air Tanpa Rekening Tahun 2013-2015 Persentase ATR 2015 2014 2013 ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ≤20% ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM 20%45% ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM Jumlah Dibandingkan dengan air tanpa rekening tahun 2014, pada tahun 2015 PDAM yang air tanpa rekeningnya meningkat sebanyak ….. PDAM dan yang menurun sebanyak …. PDAM. Sebagaimana telah dilaporkan dalam laporan audit kinerja PDAM tahun 2014 tentang penyebab air tanpa rekening, penyebab air tanpa rekening tahun 2015 terutama juga disebabkan meter pelanggan rusak (… PDAM), pemakaian sendiri (… PDAM), faktor administrasi (… PDAM), kerusakan infrastruktur (… PDAM), sambungan illegal (… PDAM), dan tidak ada water meter induk (… PDAM).

4) Harga Jual dan Biaya Dasar Air Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa tarif rata-rata air minimal sama dengan biaya dasar sehingga dapat memenuhi prinsip pemulihan biaya (full cost recovery) dan penetapan tarif air minum dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut hingga tahun 2015 belum/sudah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dalam tahun 2015 terdapat …. PDAM yang harus menjual air dibawah biaya dasarnya. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2013, jumlah PDAM yang menjual air dibawah biaya dasar masing-masing sebesar … PDAM dan … 13

PDAM (lihat Tabel 7). Biaya dasar air rata-rata tahun 2015 sebesar Rp…. per m3 dijual dengan harga rata-rata sebesar Rp…. per m3 atau belum menutup keseluruhan beban usaha (lihat Lampiran 6). Pada tahun 2014, harga jual ratarata juga telah/belum mampu menutup beban usaha sebesar ….% dan sedangkan pada tahun 2013, harga jual rata-rata telah mampu menutup beban usaha sebesar …..%. Jumlah PDAM yang dapat memenuhi beban usahanya secara penuh pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 menurun/naik sebesar ….% dan dibandingkan tahun 2013, menurun/naik sebesar ….%. Tabel 6 Harga Jual dan Biaya Dasar Air Harga Jual/Biaya 2015 2014 2013 Dasar ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM >100% ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM 75%
Struktur harga pokok air tahun 2015 terdiri dari beban penyusutan, beban pegawai, beban listrik/BBM, beban pemeliharaan, dan beban bunga sebagai berikut: Beban Pegawai Beban Penyusutan Beban Listrik Beban BBM Beban Pemeliharaan Beban Bunga Beban Pemakaian Bahan Kimia Beban Air Baku/Curah Beban Penyisihan Beban Lainnya Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 100

Dari daftar diatas terlihat bahwa beban lain-lain, beban pegawai dan beban penyusutan merupakan beban yang paling dominan yaitu masing-masing ….%, …% dan ….% dibandingkan dengan beban yang lain, hal ini menunjukan bahwa 14

pengelolaan PDAM perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi.

5) Kapasitas Menganggur Kapasitas produksi yang telah dibangun tidak semuanya dapat dimanfaatkan, demikian juga terhadap kapasitas produksi riil juga belum dapat dipergunakan sepenuhnya, yaitu sebagai berikut (Lampiran 4): Kapasitas produksi terpasang Kapasitas riil Kap.prod.terpasang tidak dapat dimanfaatkan

..……. m3 …….. m3 .……. m3

Kapasitas produksi terpasang tidak dapat dimanfaatkan sebanyak ………. m3 (….%), disebabkan sebagai berikut: (1) Instalasi rusak/ usang (2) Tidak ada sumber air (3) Debit air menurun (4) Keterbatasan pompa (5) Keterbatasan daya listrik, tidak ada pelanggan, belum ada jaringan

….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM

Kapasitas riil Volume produksi Kapasitas menganggur

….. m3 ….. m3 ….. m3

Kapasitas menganggur atau kapasitas produksi riil yang belum digunakan untuk produksi sebanyak …. m3 (…%), disebabkan sebagai berikut: (1) Tidak ada jaringan distribusi

… PDAM

(2) Tidak ada pelanggan (3) Keterbatasan pompa (4) Lain-lain (5) Tidak ada listrik/ pemadaman (6) Kondisi air tanah penduduk (7) Jaringan distribusi rusak (8) Keterbatasan sumber air

… PDAM … PDAM … PDAM … PDAM … PDAM … PDAM … PDAM

6) Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Air Dalam mewujudkan pelayanan maksimal kepada pelanggan, PDAM harus dapat memenuhi kepastian akan kualitas, kuantitas dan kontinuitas (3K) air distribusi. 15

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, antara lain mengatur: -

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

-

Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.

-

Setiap penyelenggara

air minum

wajib

menjamin

air minum

yang

diproduksinya aman bagi kesehatan. -

PDAM melakukan pengawasan internal atas kualitas air minum.

Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m3/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pasal 1:8. Kontinuitas air yang didistribusikan kepada pelanggan harus selama 24 jam per hari seperti yang ditetapkan dalam PP Nomor: 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pasal 10:3. Pada tahun 2015, .... PDAM telah mampu memenuhi aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas air kepada pelanggan. Jumlah PDAM yang hanya mampu memenuhi dua aspek yaitu aspek kualitas dan kuantitas sebanyak ..... PDAM. Jumlah PDAM yang hanya mampu memenuhi dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kontinuitas sebesar ....PDAM. Sedangkan jumlah PDAM yang hanya mampu memenuhi satu aspek yaitu aspek kuantitas sebanyak .... PDAM. Jumlah PDAM yang tidak mampu memenuhi aspek 3K kepada pelanggan sebanyak .... PDAM. Pada tahun 2015 baru .... PDAM yang telah melakukan pengawasan internal atas kualitas air yang diproduksinya.

7) Kerja Sama Operasional Sampai dengan akhir tahun 2015, …. PDAM yang mengadakan kerja sama operasional (KSO) dengan pihak swasta dalam meningkatkan pelayanan air bersih. Kerja sama operasional tersebut masih terdapat permasalahan antara lain …. (Lampiran 8). 16

8) Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya Jumlah penyertaan pemerintah yang belum ditentukan statusnya (PPYBDS) pada akhir tahun 2015 berjumlah Rp….. yang terdiri dari Penyertaan Pemerintah Pusat sebesar Rp….dan Penyertaan Pemerintah Daerah sebesar Rp….. Dari nilai PPYBDS tersebut, yang kondisinya baik namun belum dimanfaatkan hanya sebesar Rp….. Penyertaan pemerintah yang belum ditentukan statusnya pada umumnya belum dilakukan penyusutan oleh PDAM yang bersangkutan, sehingga apabila dilakukan penyusutan akan menambah harga pokok air (Lampiran 7).

9) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Hibah dan Subsidi Selama tahun 2015, Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penyertaan modal, subsidi dan hibah kepada PDAM masing-masing sebesar Rp….., Rp…..dan Rp…... Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kota berupa dana tunai untuk …. diberikan oleh …. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan total nilai Rp…...

Dari

jumlah

penyertaan

modal

tersebut,

sebesar

Rp…belum

dimanfaatkan oleh PDAM. Subsidi berupa dana tunai untuk ….. diberikan oleh … Pemerintah Kabupaten/Kota dengan total nilai Rp…. Subsidi berupa dana tunai untuk menutupi selisih harga jual dan biaya dasar diberikan oleh …. Pemerintah Kabupaten dengan total nilai Rp….. Sedangkan hibah berupa persediaan bahan instalasi diberikan oleh … Pemerintah Kabupaten dengan total nilai Rp….., hibah berupa ….. diberikan oleh ….. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan total nilai Rp….., dan hibah berupa dana tunai diberikan oleh…. Pemerintah Kabupaten dengan total nilai Rp…..

10)Monitoring Rencana Bisnis Restrukturisasi Utang Dari …. PDAM yang dievaluasi kinerjanya,…. PDAM diantaranya memiliki utang kepada Pemerintah Pusat yang permohonan restrukturisasinya telah disetujui oleh Presiden/Menteri Keuangan. Total kewajiban pokok yang sudah jatuh tempo per akhir tahun 2015 sebesar Rp…. Dan kewajiban non pokok yang sudah jatuh tempo per akhir tahun 2015 sebesar Rp….

11)Opini Laporan Keuangan Dari …. PDAM yang dievaluasi kinerjanya, …. PDAM diantaranya telah diaudit laporan keuangannya dengan pernyataan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian 17

(WTP) atas laporan keuangan PDAM tahun 2015 diberikan kepada …. PDAM atau …%, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) … PDAM atau …% dan Pendapat Tidak Wajar … PDAM atau …% (Lampiran 9). Perbandingan pernyataan pendapat atas laporan keuangan PDAM selama tiga tahun terakhir disajikan dalam Tabel 9.

Opini WTP WDP TMP TW

Tabel 7 Opini Laporan Keuangan 2015 2014 ………….. …. ………….. …. ………….. …. ………….. ….

2013 ………….. ………….. ………….. …………..

18

Lampiran 1

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NAMA PDAM

TAHUN 2015

2014

PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM …..

PDAM SEHAT PDAM KURANG SEHAT PDAM SAKIT JUMLAH

….. ….. ….. …..

PDAM PDAM PDAM PDAM

Lampiran 2

CAKUPAN PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2015

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama PDAM PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. Rata-rata

Jumlah Penduduk

TAHUN 2015 Jumlah Penduduk Terlayani

%

Jumlah Penduduk

TAHUN 2014 Jumlah Penduduk Terlayani

%

Lampiran 3

PERSENTASE DAN PENYEBAB NRW DISTRIBUSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NAMA PDAM

% NRW 2015 2014

1

PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM …..

1 1 1

Persentase NRW

3

Penyebab NRW Distribusi 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Kode Penyebab: 1 Pemakaian sendiri 2 Water meter pelanggan rusak 3 Instalasi distribusi rusak 4 Pemasangan liar/pengambilan air oleh pelanggan sebelum meter air dipasang/pencurian 5 Administrasi/petugas tidak mencatat sesuai realisasi 6 Water meter induk tidak berfungsi/tidak ada water meter induk

2

6

2

6 1 1 2

Lampiran 4

KAPASITAS PRODUKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2015 CONTOH Kapasitas Produksi No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama PDAM

PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. Jumlah

Kapasitas Produksi Terpasang 9.776.160 4.199.040 8.199.360 3.153.600 6.937.920 19.079.280 11.037.600 7.947.072 22.705.920 5.441.596.121

Kapasitas Produksi Terpasang Tidak Dimanfaatkan Jumlah % 3.468.960 35 622.080 15 6.452.334 79 473.040 15 1.971.386 28 4.257.360 22 1.419.120 13 3.153.608 40 856.862.407 16

Kapasitas Produksi Riil 6.307.200 3.576.960 1.747.026 2.680.560 4.966.534 14.821.920 9.618.480 4.793.464 22.705.920 4.584.733.714

Kapasitas Produksi Menganggur Jumlah 2.733.120 1.471.224 53.495 1.128.726 6.683.910 1.258.509 2.348.726 (40.014) 618.213.564

% 28 35 1 36 35 11 30 (0) 11

Volume Produksi Riil Jumlah 3.574.080 2.105.736 1.693.531 1.551.834 4.966.534 8.138.010 8.359.971 2.444.738 22.745.934 3.966.520.149

% 37 50 21 49 72 43 76 31 100 73

Volume Distribusi

Volume Air Terjual

3.358.584 2.105.736 1.161.564 1.524.240 4.574.993 7.285.348 8.162.223 2.011.730 21.793.515

2.218.314 748.461 730.034 902.188 2.825.427 3.025.668 5.905.178 1.485.490 11.599.916

3.815.770.556

2.568.949.873

Lampiran 5/1 - 1

PENYEBAB KAPASITAS TERPASANG TIDAK DIMANFAATKAN DAN KAPASITAS MENGANGGUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2015 CONTOH No

Nama PDAM

Penyebab Kapasitas Terpasang Tidak Dimanfaatkan 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM …..

1

Jumlah Kejadian Persentase

3 1

Keterangan Penyebab: 1 Instalasi rusak/usang 2 Tidak ada sumber air 3 Debit sumber air menurun 4 Keterbatasan pompa 5 Lain-lain 6 Tidak ada pelanggan 7 Jaringan distribusi belum ada 8 Jaringan distribusi rusak berat 9 Keterbatasan sumber air 10 Keterbatasan pompa 11 Keterbatasan listrik/pemadaman 12 Kondisi air tanah sebagian penduduk cukup baik 13 Lain-lain

3

4

5

Penyebab Kapasitas Produksi Menganggur 6

1 1 1 1 1

7

8

9

10

1

1

1

-

1 0

1 0

5 1

12

1

1 1

11

1 1

1

3 1

1 0

13 1 1 1 1

1 1 1

-

-

1 0

2 1

1 0

4 1

Lampiran 6

PERBANDINGAN TARIF DAN BIAYA DASAR AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2015

Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama PDAM

Harga Jual 3.063 2.832 3.410 2.176 3.261 4.971 3.052 1.810 3.082

PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. Rata-rata

Tahun 2014

Biaya Dasar Harga Jual Biaya Dasar 2.978 1.269 2.097 2.450 3.783 3.139 4.689 2.535

3.285

2.941

3.081

2.079

2.943

3.273

3.118

2.366

Lampiran 7

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH BELUM DITETAPKAN STATUSNYA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2015

No

Nama PDAM

Penyertaan Modal Yang Belum Ditetapkan Statusnya PMP

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. Jumlah

PMD

Lampiran 8

KERJA SAMA OPERASIONAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PDAM PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM ….. PDAM …..

Mitra

Permasalahan

Lampiran 9 OPINI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2015 No I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama PDAM Provinsi NAD PDAM Tirta Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang PDAM Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah PDAM Tirta Naga Kabupaten Aceh Selatan PDAM Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya PDAM Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen PDAM Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar PDAM Tirta Aneuk Laot Kota Sabang PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh PDAM Tirta Mon Krueng Baro Kabupaten Pidie PDAM Tirta Tawar Kabupaten Aceh Tengah PDAM Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa PDAM Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil PDAM Tirta Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

WTP WDP PTW Unaudited

Opini WDP Unaudited Unaudited Unaudited WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WDP WDP WTP

PDAM PDAM PDAM PDAM