M odu l 3 Alur Ke r j a , Pr ose dur D a n Pe r sya r a t a n Pe r izina n
D i k l a t Te k n i s Pe la ya n a n Publik , Ak unt a bilit a s da n Pe nge lola a n M ut u ( Public Se r vice D e live r y, Accou nt a bilit y, a nd Qua lit y M a n a ge m e n t )
Eselon IV
SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Selaku Instansi Pembina Diklat PNS, Lembaga Administrasi Negara senantiasa melakukan penyempurnaan berbagai produk kebijakan Diklat yang telah dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS. Wujud pembinaan yang dilakukan di bidang diklat aparatur ini adalah penyusunan pedoman diklat, bimbingan dalam pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dalam penyelenggaraan diklat, standarisasi, akreditasi Diklat dan Widyaiswara, pengembangan sistem informasi Diklat, pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat, pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian, bimbingan di tempat kerja, kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat. Sejalan dengan hal tersebut, melalui kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri yang didukung program peningkatan kapasitas berkelanjutan (SCBDP), telah disusun berbagai kebijakan guna lebih memberdayakan daerah seperti peningkatan kapasitas institusi, pengelolaan dan peningkatan SDM melalui penyelenggaraan Diklat teknis, pengembangan sistem keuangan, perencanaan berkelanjutan dan sebagainya. Dalam hal kegiatan penyusunan kurikulum diklat teknis dan modul diklatnya melalui program SCBDP telah disusun sebanyak 24 (dua puluh empat) modul jenis diklat yang didasarkan kepada prinsip competency based training. Penyusunan kurikulum dan modul diklat ini telah melewati proses yang cukup panjang melalui dari penelaahan data dan informasi awal yang diambil dari berbagai sumber seperti Capacity Building Action Plan (CBAP) daerah yang menjadi percontohan kegiatan SCBDP, berbagai publikasi dari berbagai media, bahan training yang telah dikembangkan baik oleh lembaga donor, perguruan tinggi, NGO maupun saran dan masukan dari berbagai pakar dan tenaga ahli dari berbagai bidang dan disiplin ilmu, khususnya yang tergabung dalam anggota Technical Review Panel (TRP). Disamping itu untuk lebih memantapkan kurikulum dan modul diklat ini telah pula dilakukan lokakarya dan uji coba/pilot testing yang dihadiri oleh para pejabat daerah maupun para calon fasilitator/trainer. Dengan proses penyusunan kurukulum yang cukup panjang ini kami percaya bahwa kurikulum, modul diklatnya berikut Panduan Fasilitator serta Pedoman Umum Diklat Teknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelatihan di daerah masing-masing.
i
Harapan kami melalui prosedur pembelajaran dengan menggunakan modul diklat ini dan dibimbing oleh tenaga fasilitator yang berpengalaman dan bersertifikat dari lembaga Diklat yang terakreditasi para peserta yang merupakan para pejabat di daerah akan merasakan manfaat langsung dari diklat yang diikutinya serta pada gilirannya nanti mereka dapat menunaikan tugas dengan lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien dalam mengelola berbagai sumber daya di daerahnya masing-masing. Penyempurnaan selalu diperlukan mengingat dinamika yang sedemikian cepat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan dilakukannya evaluasi dan saran membangun dari berbagai pihak tentunya akan lebih menyempurnakan modul dalam program peningkatan kapasitas daerah secara berkelanjutan. Semoga dengan adanya modul atau bahan pelatihan ini tujuan kebijakan nasional utamanya tentang pemberian layanan yang lebih baik kepada masyarakat dapat terwujud secara nyata.
ii
KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH Setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula lebih berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi seluas-luasnya. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara, salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kapasitas atau kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang relevan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas Pemerintah Daerah yang memadai. Dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pada tahun 2002 Pemerintah telah menetapkan Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dalam Mendukung Desentralisasi melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi sistem, kelembagaan, dan individu, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip multi dimensi dan berorientasi jangka panjang, menengah, dan pendek, serta mencakup multistakeholder, bersifat demand driven yaitu berorientasi pada kebutuhan masing-masing daerah, dan mengacu pada kebijakan nasional. Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, Departemen Dalam Negeri, dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagai Lembaga Pelaksana (Executing Agency) telah menginisiasi program peningkatan kapasitas melalui Proyek Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building Project for Decentralization/ SCBD Project) bagi 37 daerah di 10 Provinsi dengan pembiayaan bersama dari Pemerintah Belanda, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan dari Pemerintah RI sendiri melalui Departemen Dalam Negeri dan kontribusi masing-masing daerah. Proyek SCBD ini secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam aspek sistem, kelembagaan dan individu SDM aparatur Pemerintah Daerah melalui penyusunan dan implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (Capacity Building Action Plan/CBAP).
iii
Salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Dalam memenuhi kurikulum serta materi diklat tersebut telah dikembangkan sejumlah modulmodul diklat oleh Tim Konsultan yang secara khusus direkrut untuk keperluan tersebut yang dalam pelaksanaannya disupervisi dan ditempatkan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Pembina Diklat PNS. Dalam rangka memperoleh kurikulum dan materi diklat yang akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan daerah, dalam tahapan proses pengembangannya telah memperoleh masukan dari para pejabat daerah dan telah diujicoba (pilot test), juga melibatkan pejabat daerah, agar diperoleh kesesuaian/ relevansi dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh para pejabat daerah itu sendiri. Pejabat daerah merupakan narasumber yang penting dan strategis karena merupakan pemanfaat atau pengguna kurikulum dan materi diklat tersebut dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kurikulum dan meteri diklat yang dihasilkan melalui Proyek SCBD ini, selain untuk digunakan di lingkungan Proyek SCBD sendiri, dapat juga digunakan di daerah lainnya karena dalam pengembangannya telah memperhatikan aspekaspek yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu juga dalam setiap tahapan proses pengembangannya telah melibatkan pejabat daerah sebagai narasumber. Dengan telah tersedianya kurikulum dan materi diklat, maka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya untuk peningkatan kapasitas individu SDM aparatur daerah, telah siap untuk dilaksanakan. Diharapkan bahwa dengan terlatihnya para pejabat daerah maka kompetensi mereka diharapkan semakin meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat pula, yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai dengan lebih baik lagi.
iv
DAFTAR ISI
Sambutan Depuy IV - LAN ........................................................................................ i Kata Pengantar Dirjen Otonomi Daerah - Depdagri .............................................iii Daftar Isi ..................................................................................................................... v BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN...................................................................................... 1 A.
Diskripsi Singkat ................................................................................ 1
B.
Hasil Belajar....................................................................................... 1
C.
Indikator Hasil Belajar ....................................................................... 2
D.
Pokok Bahasan ................................................................................... 2
ALUR KERJA PERIZINAN ................................................................... 3 A.
Simbol-Simbol ................................................................................... 3
B.
Diagram Alur ..................................................................................... 4
C.
Analisis Alur Kerja ............................................................................ 5
D.
Latihan................................................................................................ 9
F.
Rangkuman......................................................................................... 9
PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN ............................ 11 A.
Inventarisasi Jenis Pelayanan ........................................................... 11
B.
Rekomendasi Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan ................................ 23
C.
Latihan.............................................................................................. 34
E.
Rangkuman....................................................................................... 35
Daftar Pustaka
v
BAB I PENDAHULUAN A. Diskripsi Singkat 1.
Relasi Bahan Ajar dengan Kompetensi Sesuai dengan TUPOKSI, Pejabat eselon IV adalah pelaksana teknis operasional terdepan penyedia pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Disamping itu, sebagai aparat manajerial memiliki tugas dan fungsi menyiapkan bahan dan rancangan kebijakan pimpinan dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan publik. Perubahan paradigma kebijakan pelayanan publik yang berorientasi pada kualitas pelayanan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima, tidak berbelit-belit proses dan prosedurnya (sederhana), menuntut kompetensi pejabat eselon IV di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Bahan ajar Penyederhanaan, Alur Kerja dan Prosedur Persyaratan Perizinan diarahkan, terutama untuk meningkatkan pemahaman pejabat eselon IV, bagaimana melakukan analisis alur kerja, analisis inventarisasi jenis pelayanan publik. Disamping itu, bahan ajar ini juga untuk meningkatkan kemampuan melakukan analisis perumusan dan penyusunan rekomnendasi jenis perizinan yang disederhanakan, sebagai bahan perumusan dan penyusunan kebijakan pimpinan.
2.
Bahan Ajar Menjelaskan pengunaan simbol-simbol dalam proses menyusun diagram alur dan menganalisis alur kerja. Selain itu, juga menjelaskan prosedur dan persyaratan perizinan, cara melakukan analisis inventarisasi jenis pelayanan perizinan dengan metode HGSL, cara merumuskan dan menyusun Rekomendasi jenis pelayanan perizinan yang disederhanakan.
B. Hasil Belajar Pada akhir pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami proses perizinan dengan menggambarkannya dalam alur mekanisme pelayanan perizinan, analisis alur kerja, memahami dan menerapkan cara menginventarisir jenis perizinan, serta melakukan analisis penyusunan penyederhanaan prosedur dan persyaratan permohonan perizinan.
1
2
C. Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu: 1. Memahami dan menerapkan penggunaan simbol-simbol diagram alur dalam proses pembuatan diagram alur permohonan dan pemberian pelayanan perizinan; 2. Memahami dan menerapkan proses analisis alur kerja; 3. Memahami dan menerapkan cara menginventarisir jenis dan persyaratan pelayanan; 4. Merumuskan dan menyusun rekomendasi jenis dan persyaratan pelayanan perizinan. D. Pokok Bahasan Pokok Bahasan diklat ini dapat diringkas sebagai berikut: 1.
Alur Kerja Perizinan a. Simbol-Simbol b. Diagram Alur c. Analisis Alur Kerja
2.
Prosedur dan Persyaratan Perizinan a. Prosedur b. Inventarisasi Jenis Pelayanan c. Rekomendasi Jenis Pelayanan
BAB II ALUR KERJA PERIZINAN Setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta dapat: 1. Memahami dan menerapkan penggunaan symbol-simbol diagram alur dalam proses pembuatan diagram alur permohonan dan pemberian pelayanan perizinan; 2. Memahami dan menerapkan proses analisis alur kerja perizinan.
A. Simbol-Simbol Biasanya langkah-langkah dari suatu kegiatan akan lebih mudah dimengerti kalau digambarkan dalam suatu bagan atau diagram. Diagram yang biasa digunakan untuk menggambarkan lankah-langkah kegiatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu proses adalah Diagram Alur (flowchart) atau “Bagan Arus Proses”. Diagram ini juga dapat menggunakan beberapa simbol yang mewakili salah satu macam langkah, seperti keputusan, penyimpanan, masukan atau keluaran, contoh simbol-simbol dapat dilihat pada gambar: Gambar Simbol-simbol No.
Simbol
Nama Indonesia
Inggris
Penggunaan
1. Mulai atau Selesai
Begin or End
Digunakan pada setiap memulai atau mengakhiri proses
Arah
Direction
Menunjukkan arah aliran kerja selanjutnya
Proses Kerja
Process
Melambangkan suatu proses kerja
Decision
Menentukan proses penentuan pilihan dengan kemungkinan keluaran ya atau tidak
Input/ Output
Melambangkan masukan terhadap proses kerja atau hasil/ keluaran dari suatu proses kerja
2.
3.
4. Keputusan 5. Masukan atau keluaran
3
4
No.
Simbol
Nama Indonesia
Inggris
Penggunaan
6. Operasi Manual
Manual Operation
Melambangkan pekerjaan operasional yang dikerjakan secara manual
Konektor
Connector
Melambangkan kelanjutan prose/ asal suatu proses
Dokumen/ Arsip cetak yang banyak
Multidocument
Melambangkan Dokmen atau arsip cetakan yang banyak (lebih dari satu)
7.
8.
B. Diagram Alur Untuk membuat diagram alur suatu proses, mulailah dengan mengidentifikasi langkah-langkah utama yang harus dilakukan untuk melakukan suatu proses. Tulis langkah-langkah uama ini dan berikan nomor urut. Setelah semua langkah teridentifikasi, pastikan bahwa setiap langkah erjalan sesuai urutan yang berlaku dalam proses tersebut. Bila urutan langkah sudah dianggap sesuai, perhatikan dengan seksama apakah ada suatu proses yang memerlukan langkah pengambilan keputusan terlebih dahulu sebelum dilakukan. Bila ada, gunakan simbol keputusan” untuk menggambarkan langkah ini. Bila seluruh langkah sudah tersusun dengan urutannya, dan langkah-langkah pengambilan keputusan sudah sesuai pula dengan situasi yang ada, maka diagram alur dapat mulai digambar. Awali gambar diagram ini dengan simbul “mulai” kemudian dilanjutkan dengan menggambar proses 1, proses 2 dan seterusnya. Setelah seluruh langkah digambarkan, maka akhiri diagram dengan menggambarkan simbol “selesai” Contoh langkah-langkah dalam proses pembuatan IMB 1. Pemohon IMB mengisi Formulir Permohonan IMB 2. Pemohon mengajukan seluruh persyaratan yang diperlukan 3. Aparat memeriksa kelengkapan persyaratan 4. Aparat melakukan pemeriksaan lapangan 5. Aparat memberikan rekomendasi kepada penilai/pengawas 6. Bila izin disetujui, buat surat IMB dan berikan ke Pemohon 7. Bila izin ditolak, buat surat penolakan dan berikan ke Pemohon Selanjutnya dapat dibuat Diagram Alur, sebagai berkut terdapat pada halaman berikut:
5
Contoh; Diagram Alur
Lengkap
Isi Formulir Permohonan
Ajukan Persyaratan
Lengkapkah Persyaratan?
Pemeriksaan Lapangan
Pengajuan Rekomendasi
Surat Persetujuan
Ya
Setuju?
Kirim ke Pemohon
Surat Penolakan
Tidak
Selesai
C. Analisis Alur Kerja 1. Untuk melakukan analisis alur kerja perlu diketahui pekerjaan apa yang dilakukan oleh suatu unit kerja atau seseorang dan siapa yang mengerjakannya. Kemudian pekerjaan tersebut dihubungkan dengan pekerjaan/proses yang harus dilakukan berikutnya. Informasi tambahan yang juga perlu diketahui adalah, berapa lama waktu yang diperlukan oleh unit
6
kerja/seseorang tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya simbol-simbol yang digunakan dalam diagram alur digunakan pula untuk menggambarkan hubungan antara pelaku mekanisme kerja dengan proses yang dilakukan. Diagram ini perlu digambar untuk mendokumentasikan langkah-langkah yang dilakukan dan lama pelaksanaan proses. Selain itu diagram ini dapat pula memvisualisasikan apakah proses yang dilakukan terlalu berbelit-belit dan saling tumpang tindih satu dengan lainnya atau berjalan dengan efisien. Untuk memberikan informasi yang lebih jelas, digambarkan satu contoh Gambar Hubungan Antara Pelaku Pemroses Pelayanan pada halaman berikut:
7
Gambar Hubungan Antara Pelaku Pemroses Pelayanan No. 1
1
2
URAIAN KEGIATAN 2
Mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
PEMOHON
INSTANSI PEMROSES
INSTANSI PEMBERI PERTIMBANGAN
BUPATI/ KEPALA DINAS
LAMA PROSES
KE T.
3
4
5
6
7
8
Mulai Isi Form
Memperlajari Surat Permohonan utuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
1 (satu) hari Periksa Persyaratan
Lengkap ? 3
4
5
Mengirimkan Surat Permohonan pada insatansi terkait untuk mendapatkan pertimbangan/ rekomendasi Memberikan pertimbangan/ rekomendasi terhadap permohonan izin yang diajukan Menyusun konsep izin dan meneruskan kepada yang berhak menandatangani berdasarkan ketentuan yang berlaku
2 (dua) hari Kirim Dokumen Permohonan
2 (dua) hari Tidak
Izinkan ?
Siapkan S.Penolakan 6
Menandatangani konsep izin
7
Menerima Surat Keputusan Izin yang telah diutuskan dan menyampaikan kepada pemohon setelah membayar retribusi JUMLAH WAKTU PELAYANAN
6 (enam) hari
Kaji & Beri Rekomendasi
Ya
Siapkan Izin T.Tangan S.Izin
2 (dua) hari 1 (satu) hari
Selesai
Catat & Kirim ke Pemohon
1(satu) hari
6 (enam) hari
6 (enam) hari
2 (dua) hari
14 hari
8
2. Pendekatan Studi HGSL (Hapus, Gabung, Limpahkan) Pada Alur Kerja Suatu Perizinan
Sederhanakan
dan
Dari diagram alir yang telah diperoleh dan dari Matriks HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan) yang sebelumnya telah dipelajari, maka proses yang dapat dilakukan berkutnya adalah melakukan penyesuaian proses kerja berdasarkan hasil analisis HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan) tersebut. Berikut disampaikan contoh analisis HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan) terhadap salah satu jenis perizinan (sebagai contoh diambil data perizinan Tanda Daftar Industri/TDI dari Kota Blambangan) No. 1.
2. 3.
Tolok Ukur Dasar Hukum
Nilai 2
Duplikasi Persyaratan Kemiripan dengan Perizinan Lainnya Dampak terhadap perkembangan dunia usaha dan lapangan kerja Dampak terhadap Ketertiban Lingkungan
-2 2
Dampak terhadap tertib Administrasi Dampak terhadap data tarik investasi
1
8.
Dampak terhadap Pariwisata
1
9.
Kontribusi terhadap PAD
1
4.
5.
6. 7.
2
2
2
11 Rekomendasi
Keterangan Didukung dengan Peraturan: Surat Keputusan No. 148/M/SK/7/1995 Surat Keputusan No. 149/M/SK/7/1995 Surat Keputusan No. 150/M/SK/7/1995 Surat Keputusan No. 250/M/SK/J/1995 Mengenai Amdal UKL, UPL Banyak terjadi duplikasi persyaratan Dari maksud dan tujuan tidak ada kemiripan dengan perizinan lainnya. Perkembangan Dunia Usaha akan semakin mudah, dan konsekuensinya akan menambah lapangan kerja yang tersedia. Lokasi dan Jenis Industri yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan peruntukn lokasi dan meminimalkan dampak untuk lingkungan sekitarnya. Diperlukan data-data administrasi perusahaan, untuk menjamin kepastian hukum, usaha, dll. Adanya kepastian untuk mendirikan perusahaan, akan menumbuhkan investor untuk melakukan investasi. Akan menumbuhkan usaha-usaha industri dibidang pariwisata Akan menambah income (PAD) dari hasil usaha dibidang industri tersebut Penyederhanaan, yaitu pada persyaratan dan percepatan proses (waktu)
Keterangan:
Tanda Daftar Industri (TDI) direkomendasikan “penyederhanaan” yaitu pada penyederhanaan persyaratan, serta percepatan proses penyelesaian.
9
D. Latihan 1.
Latihan Soal Dari hasil inventarisasi jenis pelayanan perizinan yang telah dianalisis dengan menggunakan matrik HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan), direkomendasikan bahwa Tanda Daftar Industri (TDI) perlu disederhanakan, yaitu penyederhanaan persyaratan dan percepatan proses penyelesaian perizinan. Jelaskan secara singkat alasan rekomendasi penyederhanaan peizinan TDI tersebut.
2.
Diskusi Topik: Diserahkan kepada peserta berkaitan dengan jenis perizinan yang dianggap perlu penyederhanaan di daerah. Diskusi seyogyanya tidak formalitas, dan ditujukan untuk mengembangkan konsep pemikiran apa yang seharusnya dilakukan daerah dan aparatnya untuk meningkatkan pelayanan dan mewujudkan good governance.
F.
Rangkuman Untuk membuat diagram alur suatu proses, mulailah dengan mengidentifikasi langkah-langkah utama yang harus dilakukan untuk melakukan suatu proses. Tulis langkah-langkah uama ini dan berikan nomor urut. Setelah semua langkah teridentifikasi, pastikan bahwa setiap langkah erjalan sesuai urutan yang berlaku dalam proses tersebut. Bila urutan langkah sudah dianggap sesuai, perhatikan dengan seksama apakah ada suatu proses yang memerlukan langkah pengambilan keputusan terlebih dahulu sebelum dilakukan. Bila ada, gunakan simbol “keputusan” untuk menggambarkan langkah ini. Untuk melakukan analisis alur kerja perlu diketahui pekerjaan apa yang dilakukan oleh suatu unit kerja atau seseorang dan siapa yang mengerjakannya. Kemudian pekerjaan tersebut dihubungkan dengan pekerjaan/proses yang harus dilakukan berikutnya. Informasi tambahan yang juga perlu diketahui adalah, berapa lama waktu yang diperlukan oleh unit kerja/seseorang tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya simbol-simbol yang digunakan dalam diagram alur digunakan pula untuk menggambarkan hubungan antara pelaku mekanisme kerja dengan proses yang dilakukan. Diagram ini perlu digambar untuk mendokumentasikan langkahlangkah yang dilakukan dan lama pelaksanaan proses. Selain itu diagram ini dapat pula memvisualisasikan apakah proses yang dilakukan terlalu berbelit-belit dan saling tumpang tindih satu dengan lainnya atau berjalan dengan efisien. Dari diagram alir yang telah diperoleh dan dari Matriks HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan) yang sebelumnya telah dipelajari, maka proses
10
yang dapat dilakukan berkutnya adalah melakukan penyesuaian proses kerja berdasarkan hasil analisis HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan) tersebut.
BAB III PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1. Memahami dan menerapkan cara menginventarisir jenis dan persyaratan pelayanan; 2. Merumuskan dan menyusun rekomendasi jenis dan persyaratan pelayanan perizinan.
A. Inventarisasi Jenis Pelayanan Rekomendasi mekansime pelayanan perizinan ini merupakan hasil dari analisis pelayanan perizinan dengan menggunakan metode HGSL (Hapus, Gabung, Sederhana dan Limpah) yang merupakan terjemahan langsng dari studi ACSD (Abolish, Combine, Simplify and Decentralize) yaitu studi yang menggunakan proses-proses penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan kewenangan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari suatu proses kerja. Hasil studi ini digabungkan dengan analisis alur kerja untuk melihat sejauhmana proses-proses yang persyataran perizinan tersebut dilaksanakan. Sebagai bahan analisis, menggunakan contoh jenis-jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota “Blambangan”. Rekomendasi yang diberikan meliputi persyaratan perizinan dan proses pelayanan perizinan. Yang perlu menjadi perhatian bagi para peserta, rekomendasi yang dibuat untuk menyederhanakan jenis-jenis pelayanan perizinan yang ada disesuaikan di masing-masing daerah? Masing-masing daerah memiliki jenis-jenis pelayanan perizinan tersendiri dengan dasar hukum, mekanisme, persyaratan dan biaya yang berbeda-beda, sehingga rekomendasi yang disusun ini tetap perlu disesuaikan untuk diterapkan di daerah-daerah tersebut. Rekomendasi beberapa jenis-jenis pelayanan yang disajikan disini bermaksud memberikan acuan bagi peserta untuk melakukan proses-proses HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan). Satu hal yang penting untuk diketahui oleh peserta, bahwa rekomendasi beberapa jenis pelayanan perizinan ini baik dari sisi persyaratan, mekanisme dan waktu pemrosesan bisa dilaksanakan, dengan syarat Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LPTSP) yang dibentuk adalah Dinas. Dinas Pelayanan Terpadu tersebut mempunyai kewenangan dalam melakukan proses-proses perizinan sampai pemberian izin;
11
12
Sebagai langkah awal untuk melakukan analisis pelayanan perizinan, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi data pelayanan perizinan yang diberlakukan di daerah tersebut. Terdapat pada halaman berikut adalah Contoh, inventarisasi data pelayanan perizinan dan non perizinan, yang meliputi persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan perizinan tersebut serta dilengkapi dengan maksud dan tujuan dari diberlakukannya perizinan tersebut.
13 TABEL – 1 Tabel Inventarisasi Jenis Pelayanan Perizinan yang Berhubungan Dengan Bangunan Dan Lokasi Persyaratan yang dibutuhkan No
Layanan Perizinan
1 IMB - Perkantoran - Perdagangan dan Jasa - Industri - Layanan kesehatan (RS, PusKesMas, dll) - Pendidikan (Sekolahan) - Olah Raga dan Kesenian - Kebudayaan (Museum, Gedung Pameran, dll) - Peurmahan 2 Izin Lokasi 3 Persetujuan prinsip membangun 4 Izin Pengkaplingan Tanah 5 Izin Pemondokan 6 Permohonan Izin Lokasi 7 Izin Reklame
Formulir IMB Pengajuan
Surat-surat Tanah Persetujuan Copy Gambar Gambar Izin Permohonan Copy Prinsip (Bukti Lunas NPWP Bangunan (sket) Lokasi Lokasi KTP Membangun kepemilikan PBB (Konstruksi) Lokasi Asli tanah)
v v v v
v v v V
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v
v
v
v
v
v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v v v v
v v
v
v v
v v v
Keterangan
REI untuk perumahan
v
v
Pernyatan Kesanggupan Persetujuan tidak Gambar (sket) Akta Terdaftar Uraian Surat Pernyataan untuk untuk instansi Rencana Pendirian dalam Rencana keberatan dari Kuasa Penyanding pembebasan yang lebih Pengembangan Perusahaan asosiasi Proyek pemilik lokasi (asli) tanah tinggi (tempat)
v v v
Rencana Izin Baru
14
TABEL – 2 Tabel Inventarisasi Jenis Pelayanan Peizinan Dalam Bidang Transportasi
Persyaratan yang dibutuhkan
No
1
2 3 4
Layanan Perizinan
Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum Izin Trayek Angkutan Umum Izin Insidentil Angkutan Kendaraan umum Izin Dispensasi Angkutan Barang Masuk Kota
Formulir Pengajuan
Izin Akte Copy SITU Usaha Pendirian KTP & HO Angkutan Perusahan
v v
v v
v
v
v v
Surat Surat pernyataan Pernyataan kesanggupan STNK (Surat Daftar STUK (Surat Kartu Tanda memiliki menyediakan jumlah Tanda Uji Pengawasan kesanggupan fasilitas Nomor armada Kendaraan) Izin Trayek Kendaraan) kendaraan penyimpanan bermotor kendaraan v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Ket
15 TABEL – 3 No
Layanan Perizinan
1 SITU & HO 2 TDI (Tanda Daftar Industri) 3 TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Izin Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan 4 Umum - Taman Rekreasi - Gelanggang Renang - Padang Golf - Kolam Mancing - Gelanggang Permainan dan Ketangkasan (Kecuali Video Game) - Gelanggang Bowling - Gelanggang Billiard - Panti Pijat - Panti Mandi Uap - Karaoke - Panggung Terbuka - Panggung Tertutup - Salon Kecantikan - Fitness Center - Bioskop - Pusat Seni dan Pameran - Dunia Fantasi - Taman Pentas Perunjukan Satwa 5 Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum - Taman Rekreasi - Gelanggang Renang - Padang Golf - Kolam Mancing - Gelanggang Permainan dan Ketangkasan (Kecuali Video Game) - Gelanggang Bowling - Gelanggang Billiard - Panti Pijat - Panti Mandi Uap - Karaoke - Panggung Terbuka - Panggung Tertutup - Salon Kecantikan - Fitness Center - Bioskop - Pusat Seni dan Pameran - Dunia Fantasi - Taman Pentas dan Pertunjukan Satwa 6 Izin Usaha Jasa Boga 7 Izin Pemotongan Ternak
Formulir IMB Pengajuan
v v v
v v
Tabel Inventarisasi Jenis Pelayanan Perizinan di bidang Usaha
SITU & UPL & UKL SIUP TDP HO
Izin Prinsip
Persyaratan yang dibutuhkan Studi Surat-surat Rekomendasi Pernyataan Surat Ket Copy Lunas Gambar Gambar (sket) Neraca Status Kelayakan Tanda Bukti Copy Akta pendiran Pernyataan dari kepala tidak keberatan WNI bagi PBB dan NPWP Bangunan Lokasi tempat Perusah tempat (Rencana Kepemilikan KTP perusahaan penyanding rumah potong dari penduduk Ket Asing atau PBI (konstruksi) usaha aan usaha Tapak) Tanah hewan sekitar
v v
v v
v v
v v v
v
v
v v v
v v v
v
v v
v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v v v v v v v v V v v v
v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v
v
v
v
v
v
v
v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v
v
v
v
v v
Daftar Keterangan sarana prasarana
v
v
v
16 TABEL – 4 No
1
Tabel Inventarisasi Jenis Pelayanan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Layanan
KTP
2
KK
3
Akte-akte Catatan Sipil - Akta Kelahiran
- Akta Perkawinan
Persyaratan yang dibutuhkan Formulir Pendaftaran
Surat Pas Foto 3x4 3 Pengantar dari Kartu Keluarga Lembar RT/RW
Formulir Pendaftaran
Surat Kartu Keluarga Pengantar dari Lama RT/RW
Akta Perkawinan/ Perceraian
Akta Akta Kelahiran pengangkatan anak
Formulir Pendaftaran
Surat Ket. Dokter/ Bidan yg menolong kelahiran
Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/ Lurah
Copy Akta Perkawinan Orang Tua
Copy Akta Copy KTP Kelahiran Orang Tua dan (Surat Kenal 2 saksi Lahir)
Formulir Pendaftaran
Surat Kawin dari Gereja, Wihara dan Kawin Adat
Copy Akta Kelahiran mempelai
Keputusan Pengadilan Negeri
Kutipan Akta perkawinan Asli dari Catatan Sipil
- Akta Perceraian
Formulir Pendaftaran
- Akta Kematian
Laporan Formulir Surat Kematian Kematian dari Pendaftaran dari RS/ Dokter Kepala Desa/ Lurah
- Akta Pengakuan/ Pengesahan Anak
Formulir Pendaftaran
Akte Kelahiran Anak
Keterangan Copy Akta belum pernah perceraian / kawin dari kematian bagi kepala desa/ yg pernah lurah kawin
Pernyataan tidak ada paksaan
Surat keterangan ganti nama
WNI keturunan: Copy KTP, KK Foto copy ganti Izin Komandan Pas foto 4x6 5 untuk nama dan Akta 2 orang saksi bagi aggota mempelai dan lembar kelahiran anak ABRI saksi (bila sudah punya anak)
WNI keturunan: Foto Copy WNA, Foto ganti nama dan copy passport Kutipan akta Foto copy KTP akta kelahiran yg disahkan kelahiran dan KK anak (bila kedutaan dan sudah punya STMD dari kepolisian anak sebelum perkawinan) Foto Copy Kutipan Akta Foto Copy WNA: Foto perkawinan 2 saksi (usia Kutipan Akta copy passport (bagi yg masih diatas 21 kelahiran, KTP yg disahkan dan/ sudah tahun) dan KK kedutaan terikat perkawinan)
Kartu Tanda Surat Pengenal pengesahan Orang Tua anak di catatan (KTP, SKBRI, sipil STMD, paspor)
Akta perkawinan orang tua
Tanda bukti ganti nama (bila sudah ganti nama)
Surat Ket Pajak keterangan pend. Bangsa Asing Penduduk bagi bagi WNA WNA
17 No
Layanan
Persyaratan yang dibutuhkan
- Akta Pengangkatan Anak
Formulir Pendaftaran
Akte Kelahiran Anak
- Salinan Akta Catatan Sipil
Formulir Pendaftaran
Sesuai dengan Akta Catatan Sipil yg diajukan
- Perubahan Nama
Formulir Pendaftaran
Akta Catatan Sipil yg akan diubah
- Penertiban Surat Keterangan Catatan Sipil - Legalitas Foto Copy Kutipan Catatan Sipil
Formulir Pendaftaran Formulir Pendaftaran
Sesuai dengan Keperluan Sesuai dengan Keperluan
Keputusan Pengadilan Negeri Setempat
Akta Perkawinan yang mengangkat
KTP dan KK yang mengangkat
Keputusan Pengadilan Setempat
Foto Copy Ganti Nama
Identitas Diri (KTP, KK, Passport/ bagi WNA)
18
Contoh: 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a. Dasar Hukum o Perda No. 6 Tahun 2001 tentang IMB o Perda No. 10 Tahun 1999 tentang Peraturan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kota Blambangan o Keputusan Walikota Blambangan No. 41 Tahun 1995 tentang Garis Sepadan Bangunan di Kota Blambangan. b. Maksud dan Tujuan: o Pengendalian pembangunan di wilayah Kota Blambangan, serta demi terpeliharanya keamanan serta kenyamanan dalam mendirikan bangunan. o Pemanfaatan tata ruang kota sehingga memudahkan dalam penataan kota. o Sebagai pedoman bagi pemerintah dunia usaha, maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. 2. Izin Prinsip Membangun a. Dasar Hukum: Keputusan Walikota Blambangan no. 292 Tahun 2000 b. Maksud dan Tujuan o Penataan untuk bangunan umum, perniagaan, perumahan yang sesuai dengan RT/RW (Aspek Lingkungan) o Keabsahan kepemilikan tanah (Aspek Legalitas/Hukum) o Penyesuaian bangunan yang akan dibangun denga memperhatikan kondisi sosial masyarakat, adat istiadat masyarakat, konsep arsitektur tradisional dan fisik lingkungan (aspek sosial budaya) o Pengkajian terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan akibat usaha tersebut: dampak lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, limbah dan lain-lain (Aspek Keamanan dan Ketertiban) 3. Izin Pengkaplingan Tanah a. Dasar Hukum Keputusan Walikota Blambangan No. 396 Thn. 2000 b. Maksud dan Tujuan Dalam rangka penataan pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan RT/RW c. Sasaran Perorangan/Badan Usaha yang mengkapling tanah lebih besar dari 6 kapling
18
19
4. Izin Lokasi a. Dasar Hukum Keputusan Walikota Blambangan No. 394 Thn. 2000 b. Maksud dan Tujuan Pemanfaatan ruang secara efisien dan efektif di wilayah Kota Blambangan, untuk pengendalian penguasaan tanah. c. Sasaran Perseorangan/Badan Hukum dalam rangka memperoleh tanah untuk usaha pertanian lebih dari 5000 m2 sampai dengan 50000 m2 dan usaha non pertanian lebih dari 2500 m2 sampai dengan 30000 m2 5. Izin SITU & HO a. Dasar Hukum o Saatsbald 1926 – 236 dan perubahannya Staatsbald 1940-14 dan staatsblad 1940-450 tentang Hinder Ordenantie (HO) o Perda No. 9 Tahun 2001, tentang Izin Tempat Usaha dan Izin UndangUndang Gangguan (HO) b. Maksud dan Tujuan o Untuk ketertiban dalam menjalankan usaha sehingga perlu pengendalian guna terpenuhinya Kota Blambangan yang bersih, aman, lestari dan indah (Izin Usaha) o Dampak terhadap lingkungan (Izin undang-undang gangguan (HO)) c. Sasaran Setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya adalah untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani. 6. Izin Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 7. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum a. Dasar Hukum Perda No. 10 Tahun 2001 b. Maksud dan Tujuan Sebagai sarana penunjang dalam usaha pengembangan kepariwisataan, pembinaan, perencanaan, pengaturan dan pengawasan bidang pariwisata. c. Sasaran Perseorangan/Badan Hukum yang mengadakan/melakukan kegiatan usaha kota Blambangan. 8. Izin Usaha Jasa Boga a. Dasar Hukum Perda No. 23 Tahun 1995
20
b. Maksud dan Tujuan o Menunjang pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan daerah o Untuk pembinaan dan pengendalian dan menyangkut perencanaan, pengaturan dan pegawasan terhadap usaha jasa boga. c. Sasaran Usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak ditempat pengolahan. 9. Usaha Pemondokan a. Dasar Hukum Perda no. 3 Tahun 2001 b. Maksud dan Tujuan o Untuk menajga tertib administrasi kependudukan, keamanan dan ketertiban masyarakat, o Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap lingkungannya. o Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) c. Sasaran Perseorangan atau pemondokan.
badan
hukum
yang
menyelenggarakan
usaha
10. Izin Reklame a. Dasar Hukum o Perda No. 3 Tahun 1998 o Keputusan Walikota No. 59 Tahun 2000 b. Maksud dan Tujuan o Untuk meningkatkan tertib administrasi pelayanan perizinan khususnya izin reklame o Untuk keindahan, kelestarian lingkungan dan ketertiban umum o Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak reklame. c. Sasaran Perseorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 11. Izin Usaha Pemotongan Hewan a. Dasar Hukum Perda No. 3 Tahun 1999 b. Maksud dan Tujuan o Pengaturan usaha pemotongan hewan dan penyediaan daging dalam rangka penyediaan daging yang aman, sehat untuk dan halal bagi masyarakat.
21
o Banyaknya peredaran daging di Kota Blambangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan keamanan, kesehatan, kebersihan dan kehalalannya yang dikenal dengan daging liar. c. Sasaran o Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha pemotongan hewan di rumah potong hewan o Perorangan atau badan hukum yang menjual/menyediakan daging di pasar umum/swalayan/toko daging. 12. Izin Usaha Angkutan Umum a. Dasar Hukum Perda No. 16 Tahun 1995 b. Maksud dan Tujuan o Dengan dalam kaitan semakit mantapnya pertumbuhan perekonomian dan pertumbuhan pembangunan kota dewasa ini, merangsang timbulnya usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan. o Untuk menjaga ketertiban kegatan penyelenggaraan angkutan umum o Sebagai langkah pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat khususnya kegiatan usaha angkutan dengan kendaraan umum. 13. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum a. Dasar Hukum o Perda No. 14 Tahun 1995 o SK Walikota No. 389 Tahun 1998 b. Maksud dan Tujuan Dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, kelancaran arus lalu lintas dijalan serta keselamatan penumpang sekaligus untuk mencegah adanya persaingan yang tidak sehat diantara sesama pengusaha/pengemudi Angkutan Umum di wilayah Kota Blambangan. c. Sasaran Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha angkutan trayek di kota Blambangan. 14. Izin Dispensasi Angkutan Barang Masuk Kota a. Dasar Hukum Perda No. 5 Tahun 1994 b. Maksud dan Tujuan o Menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan kelancaran arus lalu lintas serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. o Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku c. Sasaran Perorangan atau badan hukum yang melakukan angkutan barang masuk dalam kota.
22
15. Izin Insidentil Angkutan Penumpang a. Dasar Hukum o UU No. 14 Tahun 1992 o PP No. 41 Tahun 1993 o Kep.Men. Perhubungan No. KM 68 1993 b. Maksud dan Tujuan Melarang mengangkut penumpang selain yang ditentukan dalam izin dengan kapasitas daya angkut sesuai buku uji (STUK) c. Sasaran Perusahaan yang melakukan kegiatan angkutan keluar dari trayek yang dimilikinya. 16. Pelayanan KTP/KK a. Dasar Hukum Perda No. 6 Tahun 1996 b. Maksud dan Tujuan Untuk tertibnya masalah kependudukan, sehingga dapat memberikan daya guna dan hasil guna bagi penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan serta tugas pelayanan kepada masyarakat. c. Sasaran Seluruh penduduk, baik warga negara RI maupun WNA yang bertempat tinggal di wilayah Kota Blambangan, yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 17. Pelayanan Akta Catatan Sipil a. Dasar Hukum o UU No. 5 Tahun 1974 o UU No. 1 Tahun 1992 o Keppres No. 12 Tahun 1983 o Kepmendagri No. 54 Tahun 1983 o Kepmendagri No. 117 Tahun 1992 o Keputusan Gubernur Provinsi Mojomanis No. 671 Tahun 1995 b. Maksud dan Tujuan Untuk tertibnya masalah kependudukan kewarganegaraan, sehingga dapat memberikan kedudukan hukum terhadap peristiwa yang membawa akibat hukum keperdataan dari diri seseorang. Dimulai sejak kelahiran sampai kematian. c. Sasaran Seluruh penduduk, baik warga negara RI maupun WNA yang bertempat tinggal di wilayah Kota Blambangan, yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23
B. Rekomendasi Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan Beberapa contoh, hasil dari penilaian dari masing-masing layanan perizinan dengan menggunakan matrik HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan) dapat dilihat ada tabel berikut ini.
Tabel 1. Matrik HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan) Layanan Perizinan LAYANAN PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN DI KOTA BLAMBANGAN Kriteria dan Pelayanan Prosedur No
Jenis Pelayanan Perizinan
Sesuai dengan Peraturan
Dampak (Pengaruh) dari Layanan Perizinan
Duplikasi Kemiripan Persyaratan dengan
Dampak terhadap perkembangan
Dampak terhadap
Dampak terhadap
Dampak terhadap daya
Dampak terhadap
Total Kontribusi Penilaian terhadap PAD
Rekomendasi HGSL
A
Izin Bidang Usaha
1
TDI
2
-2
2
2
2
1
2
1
1
11
Penyederhanaan
2
SITU dan HO
2
-1
2
2
2
0
1
1
1
10
Penyederhanaan
3
Izin Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
2
1
-2
-1
1
0
-1
0
-2
-2
Penyederhanaan
4
Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
2
-1
-1
2
2
0
2
2
2
10
Penggabungan dan Penyederhanaan
5
Izin Usaha Jasa Boga
2
-1
-1
2
2
0
2
2
2
10
Penggabungan dan Penyederhanaan
6
IzinPemotongan Ternak
-1
1
-1
1
2
0
1
0
1
4
Penggabungan dan Penyederhanaa
7
Izin Pemondokan
2
1
-1
1
2
1
1
0
1
8
Penggabungan dan Penyederhanaan
B
Izin Bidang Lokasi (tempat)
1
Izin Lokasi
1
1
-2
2
2
0
1
1
1
7
Penggabungan dan Penyederhanaan
2
Permohonan Izin Lokasi
1
1
-2
0
2
0
1
1
0
4
Penggabungan
3
Izin Pengkaplingan Tanah
1
1
2
0
2
1
0
0
1
8
Penyederhanaan
24 Kriteria dan Pelayanan Prosedur No
Jenis Pelayanan Perizinan
Sesuai dengan Peraturan
Dampak (Pengaruh) dari Layanan Perizinan
Duplikasi Kemiripan Persyaratan dengan
Dampak terhadap perkembangan
Dampak terhadap
Dampak terhadap
Dampak terhadap daya
Dampak terhadap
Total Kontribusi Penilaian terhadap PAD
Rekomendasi HGSL
4
Persetujuan Prinsip Membangun
1
1
-1
0
1
0
1
1
1
5
Penyederhanaan
5
Layanan Sertifikat Tanah
2
1
1
2
1
2
2
1
1
13
Pelimpahan
6
IMB
1
1
2
1
1
0
2
2
2
12
Penyederhanaan
7
Izin Reklame
12
Penyederhanaan
C
Izin Bidang Jasa Transpotasi
1
Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum
2
1
-1
1
2
0
2
2
1
10
Penggabungan dan Penyederhanaan
2
Izin Trayek Angkutan Umum
2
1
1
1
2
0
1
2
1
11
Penyederhanaan
3
Izin Insidentil Angkutan Kendaraan Umum
2
1
1
0
0
0
0
1
1
6
Pelimpahan
4
Iji Dispensasi Angkutan Barang Masuk Kota
2
1
1
1
1
0
1
0
1
8
Pelimpahan
D
Layanan Catatan Sipil
1
KTP/ KK
2
1
2
1
0
1
0
0
1
8
Pelimpahan
2
Akta-akta Catatan Sipil
2
1
2
0
0
1
0
0
1
7
Penyederhanaan
25
Tabel 2. Tanda Daftar Industri (TDI) No. 1.
Tolok Ukur Dasar Hukum
Nilai 2
2. 3.
Duplikasi Persyaratan Kemiripan dengan Perizinan Lain
-2 2
4.
Dampak terhadap perkembangan dunia usaha dan lapangan kerja
2
5.
Dampak terhadap ketertiban lingkungan
2
6.
Dampak terhadap tertib administrasi Dampak terhadap daya tarik investasi
1
8.
Dampak terhadap pariwisata
1
9.
Kontribusi terhadap PAD
1
7.
Rekomendasi
2
11
Keterangan Didukung dengan peraturan : Surat Keputusan No.148/M/SK/7/1995 Surat Keputusan No.149/M/SK/7/1995 Surat Keputusan No.150/M/SK/7/1995 Surat Keputusan No.250/M/SK/J/1995, Mengenai Amdal UKL, UPL Banyak terjadi duplikasi persyaratan Dari maksud dan tujuan tidak ada kemiripan dengan perizinan lainnya Perkembangan dunia usaha akan semakin mudah, dan konsekuensinya akan menambah lapangan kerja yang tersedia Lokasi dan Jenis Industri yang akan dikembangkan hsrus disesuaikan dengan peruntukan lokasi dan meminimalkan dampak untuk lingkungan sekitarnya Diperlukan data-data administrasi perusahaan, untuk menjamin kepastian hukum, usaha, dll Adanya kepastrian untuk mendirikan perusahaan, akan menumbuhkan investor untuk melakukan investasi Akan menumbuhkan usaha-usaha industri di bidang pariwisata Akan menambah Income (PAD) dari hasil usaha dibidang industri tersebut Penyederhaaan, yaitu penyederhanaan persyaratan, mekanisme izin percepatan proses (waktu)
Keterangan: Tanda Daftar Industri (TDI), direkomendasikan ”Penyederhanaan”, yaitu penyederhanaan persyaratan, dan kecepatan proses penyelesaian. Dasar Rekomendasi penyederhanaan sebagai berikut: 1. Persyaratan Dari segi persyaratan, pada mekanisme lama TDI membutuhkan persyaratan yang cukup berbelit dan timpang tindih yaitu sampai 3 tingkat (level), yaitu terdapat 8 syarat pada tingkat 1 (level), yaitu terdapat 8 syarat pada tingkat 1 (level 1), 14 persyaratan di tingkat 2 (level 2), dan 6 persyarata di tingkat 3 (level 3), sehingga secara tidak langsung terjadi ”duplikasi persyaratan”. Contoh: Copy KTP sebanyak 4 kali, copy Akte Perusahaan sebanyak 2 kali, copy sertifikat tanah 4 kali, persyaratan penyanding 4 kali, copy lunas PBB 3 kali.
25
26
Dapat dilihat dalam tabel 2.a. berikut Tabel 2a. Jenis Izin dan Persyaratan Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) Jenis Izin TDI
Persyaratan 1 2 3 4 5
6 7
8
Copy KTP NPWP Akte Pendirian Perusahaan Surat-surat Tanah IMB 1 Copy KTP +-? 2 Sertifikat Tanah 3 Copy Lunas PBB 4 Gambar Tampak Bangunan 5 Gambar/ Sket Lokasi 6 Pernyataan Penyanding UKL & UPL SITU & HO 1 Copy KTP +-? 2 Surat-surat Tanah 3 Copy Lunas PBB 4 Gambar Lokasi Tempat Usaha 5 Akte Pendirian Perusahaan 6 Neraca Perusahaan 7 Penyataan Penyanding 8 IMB 1 Copy KTP +-? 2 Sertifikat Tanah 3 Copy Lunas PBB 4 Gambar Tampak Bangunan 5 Gambar/ Sket Lokasi 6 Pernyataan Penyanding Surat Pernyataan Penyanding
Keterangan Persyaratan : - Utama - Sub - Sub-sub Duplikasi : - Copy KTP - Akte Perusahaan - Sertifikat Tanah - Pernyataan Penyanding - Copy Lunas PBB - Gambar Bangunan - Gambar Lokasi
8 14 6 4 2 4 4 3 2 3
Alasan mengapa dalam proses TDI dimintakan syarat-syarat tersebut dalam tabel adalah untuk arsip di unit kerja yang mengeluarkan izin TDI Dalam mekanisme baru, dimana proses pelayanan terpusat (terpadu) satu pintu pada Dinas PTSP, berkas-berkas tersebut akan ”terarsipkan” disatu tempat baik secara manual maupun komputerisasi.Pemohon TDI hanya akan membawa syarat-syarat ”yang sebelumnya” (AMB, SITU & HO, UPL/UKL) tidak ada. Untuk itu dalam mekanisme baru direkomendasikan persyaratan untuk mendapatkan TDI adalah; 1) Fotocopy KTP. 2) NPWP, 3) UKL & UPL, danSITU & HO. Sedangkan persyaratan lainnya (seperti tabel 2a) tidak lagi dilampirkan, karena sudah terarsipkan pada saat mengurus SITU/HO dan IMB. Penjelasan o Proses pengurusan IMB di Dinas PTSP dilakukan dengan persyaratan lengkap. o IMB yang telah diperoleh dipergunakan untuk melengkapi pengurusan SITU dan HO di Dinas PTSP, maka pemohon cukup membawa
27
(melengkapi persyaratan) SITU/HO yang belum ada dalam persyaratan IMB, seperti neraca perusahaan, akte pendirian perusahaan. Sedangkan persyaratan penyanding tetap disyartkan (meskipun di IMB sudah ada), karena diantara IMB dan SITU/HO secara substansi berbeda maksud dan tujuannya. o SITU & HO yang diperoleh dipergunakan untuk proses mendapatkan TDI, dengan melengkapi persyaratan yang sebelumnya tidak ada di SITU/HO seperti NPWP, Neraca Perusahaan, UKL/UPL. 2. Waktu Penyelesaian Dalam proses penyelesaian TDI dibutuhkan waktu 14 hari (normal dalam arti lengkap persyaratannya) ditinjau dari segi waktu penyelesaian, dengan melihat mekanisme dan persyaratan yang ada, maka penyelesaiannya termasuk membutuhkan waktu yang lama. Karena dengan telah diberikannya izin SITU & HO serta IMB, seharusnya petugas cukup memeriksa persyaratan yang diperlukan, seperti NPWP, UKLdan UPL. Untuk itu, direkomendasikan proses penyelesaian TDI dipercepat dari 14 hari menjadi 4 hari, dengan pertimbangan 1 hari untuk melihat/memeriksa kelengkapan persyaratan (pendaftaran) dan 3 hari untuk proses persetujuan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Bagan Perbandingan Mekanisme berikut ini Bagan Perbandingan Mekanisme Lama dan Baru Pemberian Tanda Daftar Industri Mekanisme Lama Pemohon TDI
Rekomendasi Mekanisme Baru
Dinas Perindustrian Perdagangan
Pemohon TDI
PPTSP
1 hari
Persyaratan
1 hari
Persyaratan
Lengkap tidak
Lengkap tidak ya
Pemohon
Catatan : Waktu yang dibutuhkan 14 hari
13 hari
ya Pemohon
Izin TDI Catatan : Waktu yang dibutuhkan 5 hari
Izin TDI
4 hari
28
Contoh proses Pengurusan SITU dan HO Tabel 3. SITU dan HO No. 1.
Tolok Ukur Dasar Hukum
2.
Duplikasi Persyaratan
3.
Kemiripan dengan Perizinan Lainnya Dampak thd. Perkembangan dunia usaha dan lapangan kerja Dampak terhadap ketertiban lingkungan Dampak terhadap tertib administrasi Dampak terhadap daya tarik invstasi
4.
5.
6. 7.
8.
Dampak terhadap pariwisata
9.
Konstribusi terhadap PAD
Rekomendasi
Nilai Keterangan 2 Didukung dengan Peraturan: Staatbld 1926-236 dan perubahannya Staatblad 1940-14 dan Staatblad 1940-450 Tentang Hinder Ordenantie dan Perda No. 9 tahun 2001, tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) -1 Terjadi duplikasi persyaratan dengan IMB, yaitu pada syarat Surat-surat Kepemilikan Tanah, dan dengan Izin Prinsip Usaha, pada syarat Suratsurat Kepemilikan Tanah, Copy Lunas PBB, Gambar Lokasi dan Pernyataan Penyanding. 2 Dari maksud dan tujuan tidak ada kemripan dengan perizinan lainnya. 2 Akan memacu pertumbuhan dunia usaha dengan adanya jaminan tempat untuk berusaha yang berwawaskan lingkungan, dan konsekuensinya akan menambah lapangan kerja yang tersedia. 2 Lingkungan dari lokasi tempat usaha akan terjaga, dari dampak-dampak negatif usaha tersebut. 0 Secara administrasi tidak ada korelasinya, atau pengaruh yang ekuivalen. 1 Adanya kepastian investor untuk melakukan investasi pada usaha yang berwawaskan lingkungan. 1 Lingkungan akan terjaga dari dampak-dampak buruk, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kunjungan wisatawan (pariwisata akan berkembang). 1 Akan menambah income (PAD) dari hasil usaha dibidang industri (usaha) yang telah mendapat izin (SITU/HO) dan juga kontribusi dari biaya pengurusan SITU/HO 10 Penyederhanaan, yaitu penyederhanaan mekanisme dan waktu penyelesaian.
Keterangan: SITU dan HO direkomendasikan ”Penyederhanaan”, yaitu penyederhanaan mekanisme, dan percepatan proses penyelesaian perizinan.
29
Contoh Tabel 3b. Persyaratan SITU dan HO Jenis Izin SITU dan HO (Untuk usaha yang sifatnya umum)
Persyaratan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Copy KTP Surat-surat Tanah Copy Lunas PBB Gambar Lokasi Tempat Usaha Akte Pendirian Perusahaan Neraca Perusahaan Pernyataan Penyanding IMB
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SITU & HO (Khusus yang memerlukan izin Prinsip Gubernur, seperti: Restaurant, Hotel, Hiburan dan sejenisnya)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Copy KTP Surat-surat Tanah Copy Lunas PBB Gambar Lokasi Tempat Usaha Akte Pendirian Perusahaan Neraca Perusahaan Pernyataan Penyanding PBB
Izin Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
Copy KTP Surat-surat Tanah Copy Lunas PBB Gambar Tampak Bangunan Gambar Sket Lokasi Pernyataan Penyanding
Duplikasi: - Copy KTP - Sertifikat Tanah - Copy Lunas PBB - Gbr. Lokasi - P. Penyanding
Persyaratan: - Utama : - Sub:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
9.
Keterangan Persyaratan: - Utama : - Sub:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Copy KTP Surat-surat Tanah Copy Lunas PBB Gambar Tampak Bangunan Gambar Sket Lokasi Pernyataan Penyanding
Copy KTP Bukti Kepemilikan Tanah Copy Lunas PBB Gambar Sket Lokasi Tempat Usaha Pernyataan Penyanding Akte Pendirian Badan Usaha Studi Kelayakan
Duplikasi: - Copy KTP - Sertifikat Tanah - Copy Lunas PBB - Gbr. Lokasi P - Penyanding A - Perusahaan
8 6
2 2 2 2 2 2
9 13
3 3 3 3 3 3 2
30
3. Persyaratan SITU dan HO Dari persyaratan yang ada saat ini (gambar diatas), untuk memperoleh SITU dan HO diperlukan Copy KTP, Surat-surat Tanah, Gambar lokasi, Akta Pendirian perusahaan, copy lunas PBB, Neraca Perusahaan, Persyaratan Penyanding (untuk SITU & HO yang umum), izin prinsip usaha (seperti izin usaha rekreasi dan hiburan umum). Dengan melihat Bagan diatas, maka kita melihat dari segi persyaratan, terjadi ”duplikasi persyaratan” (secara tidak langsung, seperti; Copy KTP sebanyak 4 kali, copy Akte Perusahaan sebanyak 2 kali, copy sertifikat tanah 4 kali, persyaratan penyanding 4 kali, copy lunas PBB 3 kali). Dalam mekanisme yang baru persyaratan izin usaha, direkomendasikan dihilangkan sehingga akan mengurangi duplikasi persyaratan dan diganti dengan lampiran hasil ”AMDAL” Kaitan dengan berdirinya usaha tersebut. Yang lebih bersifat untuk segala jenis usaha. AMDAL harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan/atau yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kota Blambangan, (Perguruan Tinggi, Bappedalda). Untuk persyaratan lainnya direkomendasikan untuk tidak dilampirkan, karena sudah terarsipkan pada saat mengurus perizinan yang terkait. Dapat dilihat dalam tabel 2.a. halaman berikut ini: 4. Waktu Penyelesaian Dalam mekanisme lama dibutuhkan waktu 32 hari (normal dalam arti lengkap persyaratannya) ditinjau dari segi waktu penyelesaian. Hal ini disebabkan lama waktu yang dipergunakan untuk pemeriksaan lapangan dan melihat dampak-dampak dari usaha tersebut terhadap lingkungan penduduk/ masyarakat, alam sekitarnya dan lain sebagainya. Dalam mekanisme yang baru, dengan telah dilampirkannya persyaratan AMDAL mengenai usaha tersebtu, maka tidak perlu lagi melakukan peninjauan lapangan atau pemeriksanaan lapangan berkait dengan dampakdmapaknya, karena dengan adanya AMDAL, berarti sudah dilakukan proses lapangan. Kalaupun dilakukan peninjaua lapangan, terbatas untuk mengetahui kepastian lokasi usaha dan melihat lingkungan sekitarnya (observasi). Dengan ditiadakannya kegiatan penelitian lapangan untuk AMDAL, maka waktu yang diperlukan untuk proses SITU dan HO menjadi lebih singkat, yaitu 4 hari. Pertimbangannya 1 hari untuk melihat/ memeriksa kelengkapan persyaratan, 3 hari psroses persetujuan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Bagan Perbandingan Mekanisme berikut ini
31 Bagan Perbandingan Mekanisme Lama dan Mekanisme Baru dalam Pemberian Izin SITU dan HO
Rekomendasi Rekomendasi Mekanisme Lama Dinas Lingkungan Hidup
Kantor PPTSP
Pemohon SITU - HO
1 hari
Pemohon SITU - HO
Persyaratan
1 hari
Persyaratan
Lengkap
tidak tidak
ya
ya
Tidak sesuai
Memenuhi Syarat
3 hari
ditolak
25 hari
Pemeriksaan Lokasi
Lengkap
Sesuai
ya
Catatan: Waktu yang dibutuhkan 32 hari
Pemohon
ya
6 hari
Proses Persetujuan Izin SITU dan HO
Pemohon Izin SITU dan HO
Catatan: Waktu yang dibutuhkan 4 hari
Izin SITU & HO
32 Tabel 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.
Tolok Ukur
Nilai
Keterangan Dasar Hukum Unuk Melaksanakan Perizinan 1. Dasar Hukum 2 Ini Adalah Perda No. 6 Tahun 2001 Tentang Izin Bangun Bangunan 2. Duplikasi Persyaratan 1 Tidak Ada Duplikasi Persyaratan Dari Maksud Dan Tujuan Tidak Ada Kemiripan Dengan Perizinan 3. 1 Kemiripan Dengan Layanan Perizinan Yang Lainnya Lain Akan Memacu Perkembangan Dunia Usaha Dampak Terhadap Dengan adanya Kepastian Untuk 4. Perkembangan Dunia Usaha 1 Mendirikan/Mengubah Bangunan Sesuai Dan Lapangan Kerja Dengan Bidang Usahanya Dampak Terhadap Ketertiban Sesuai Dengan Tujuannya, Yaitu Sesuai 5. 2 Lingkungan Dengan Pruntukan (RTRW) Dampak Terhadap Tertib Diperlukan Untuk Keperluan Administrasi 6. 1 Administrasi Registrasi Bangunan Kepastian Untuk Mendapatkan Izin Bangunan Dampak Terhadap Daya Dalam Rangka Pengembangan Usaha 7. 1 Tarik Investasi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Pada SK Perizinan Tersebut Akan Mengangguri Dunia Pariwisata, Apabila Bangunan-Bangunan Dalam 8. Dampak Terhadap Pariwisata 1 Perkembangannya Tidak Dikendalikan Oleh Pemerintah Banyak Memberi Pemasukan Bagi Daerah 9. Kontribusi Terhadap PAD 2 (PAD), Yaitu Dari Penerimaan Retribusi IMB Penyederhanaan, Yaitu Penyederhanaan Rekomendasi 12 Mekanisme Dan Percepatan Proses Penyelesaian Keterangan : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Direkomendasi Untuk ”Penyederhanaan” Yaitu Penyederhanaan Mekanisme Dan Percepat Proses Penyelesaiannya
5. Persyaratan Pengurusan IMB Dari persyaratan yang ada saat ini (gambar diatas), untuk IMB bagi bangunan-bangunan tertentu, seperti fasilitas umum, perkantoran, Rumah Sakit, pertokoan dan lain-lainyang membutuhkan persetujuan prinsip membangun lebih dahulu, akan terjadi (secara tidak langsung, seperti; Copy KTP sebanyak 2 kali, copy Sertifikat Tanah 2 kali, copy gambar bangunan 2 kali, gambar lokasi 2 kali, copy persyaratan penyanding 4 kali). Dalam mekanisme yang baru, persyaratan izin usaha, untuk IMB bagi bangunan-bangunan tersebut, apabila sudah mendapt persetujuan prinsip membangun cukup nelengkapi persyaratan persyaratan yang diuji sebelumnya (persetujuan prinsip membangun) belum ada, seperti persyaratan copy lunas PBD dan akta pendirian perusahaan. Sedangkan persyaratan lainnya sudah tersedia (cetakan dan komputerisasi hasil proses perizinan sebelumnya) di Dinas PTSP.
Tabel 4a. Jenis Izin dan Persyaratan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Jenis Izin
Persyaratan
Keterangan
IMB
1 Copy KTP
Persyaratan :
(untuk Bangunan Rumah Tinggal/Pribadi)
2 Sertifikat tanah
-
3 Copy lunas PBB
Duplikasi :
4 Gambar tampak bangunan
-
32
utama Tidak ada
6 0
33
Jenis Izin
Persyaratan
Keterangan
5 Gambar/ sket lokasi 6 Pernyataan penyanding IMB
1 Copy KTP
Persyaratan :
(untuk Bangunan Fasilitas Umum, perkantoran, RS, Industri, Toko, Pendidikan, dll)
2 Setifikat tanah
-
Utama
8
3 Copy lunas PBB
-
Sub
6
4 Gambar tampak bangunan
Duplikasi :
5 Gambar/ sket lokasi
-
Copy KTP
2
6 Pernyataan penyandang
-
Sertifikat tanah
2
7 Akte pendirian perusahaan
-
Gbr. Bangunan
2
8 Persetujuan prinsip membangun
-
Sket Lokasi
2
-
Pernyataan Penyanding
2
+-?
1
Copy KTP
2
Sertifikat Tanah
3
Gambar Tampak Bangunan
4
Gambar/ Sket Lokasi
5
Gambar Rencana Pengembangan
6
Pernyataan Penyanding
6. Waktu Penyelesaian Pada mekanisme lama dibutuhkan waktu 7 hari untuk menyelasiakan IMB (maksimal dengan persyaratan lengkap). Untuk mekanisme baru direkomendasikan menjadi 4 hari, yaitu 1 hari untuk memeriksa kelengkapan berkas dan 3 hari untuk proses persetujuan (lihat bagan perbandingan mekanisme). Dalam mekanisme baru ini, periksaan di lapangan dihilangka, karena persyaratan yang telah lengkap dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan, maka permohonan tersebut bisa langsung dinilai layak atau tidak layak. Catatan penting ”Meskipun pemeriksaan lapangan dihilangkan tidak berarti kita mengabaikan atau menganggap tidak perlu dilakukan, menyangkut faktor kehati-hatian mengenai lokasi peruntukannya harus benar-benar diteliti (RUTR, RTRW, jalur hijau dan sebagainya), sebagaimana yang ditetapkan dalam izin sebelumnya (persetujuan prinsip membangun harus benar-benar jelas lokasinya).”
34
Bagan Perbandingan Mekanisme Lama dan Baru Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mekanisme Lama
Rekomendasi Mekanisme Baru Dinas Tata
Pemohon Persyaratan
PPTSP
Pemohon 1 hari
1 hari tidak
Lengkap
Persyaratan
ya Pemeriksaan Lapangan Berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Biaya IMB
Lengkap tidak
3 hari
ya ya Lengkap
Persetujuan
tidak
tidak Proses Penerbitan IMB 1. Agenda 2. Pembuatan IMB 3. Pembayaran
Pemohon
Penerbitan IMB
3 hari y a
3 hari
Pemohon
Penerbitan IMB
Waktu: yang dibutuhkan normal persyaratan lengkap 4 hari
Waktu: yang dibutuhkan normal persyaratan lengkap 7 hari
C. Latihan/Diskusi 1.
Diskusi Kelompok 1 Topik Diskusi “Inventarisasi Jenis Pelayanan Perizinan” Bahasan jenis perizinan diserahkan pada masing-masing kelompok diskusi, contoh seperti IMB, TDI, SITU dan HO, Catatan Sipil dan Kependudukan. Acuan bahasan: Proses inventarisasi dan kaitannya dengan perizinan lain, cara menganalisis dengan HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan) dan rekomendasi beserta alasannya.
2.
Diskusi Kelompok 2 Dari hasil inventarisasi jenis pelayanan perizinan yang telah dianalisis dengan menggunakan matrik HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan dan
35
Limpahkan), direkomendasikan bahwa Tanda Daftar Industri (TDI) perlu disederhanakan, yaitu penyederhanaan persyaratan dan percepatan proses penyelesaian perizinan. Diskusikan: ”Merumuskan dan menyusun rekomendasi penyederhanaan Pelayanan Perizinan”. (Jenis perizinan diserahkan kepada peserta Diklat) E. RANGKUMAN Rekomendasi mekansime pelayanan perizinan ini merupakan hasil dari analisis pelayanan perizinan dengan menggunakan metode HGSL (Hapus, Gabung, Sederhana dan Limpah) yang merupakan terjemahan langsng dari studi ACSD (Abolish, Combine, Simplify and Decentralize) yaitu studi yang menggunakan proses-proses penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan kewenangan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari suatu proses kerja. Hasil studi ini digabungkan dengan analisis alur kerja untuk melihat sejauhmana proses-proses yang persyataran perizinan tersebut dilaksanakan. Sebagai bahan analisis, menggunakan contoh jenis-jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota “Blambangan”. Rekomendasi yang diberikan meliputi persyaratan perizinan dan proses pelayanan perizinan. Yang menjadi pertanyaan bagi para peserta, apakah rekomendasi yang dibuat untuk menyederhanakan jenis-jenis pelayanan perizinan yang ada di masingmasing daerah? Masing-masing daerah memiliki jenis-jenis pelayanan perizinan tersendiri dengan dasar hukum, mekanisme, persyaratan dan biaya yang berbedabeda, sehingga rekomendasi yang disusun ini tetap perlu disesuaikan untuk diterapkan di daerah-daerah tersebut. Rekomendasi beberapa jenis-jenis pelayanan yang disajikan disini bermaksud memberikan acuan bagi peserta untuk melakukan proses-proses HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan). Satu hal yang penting untuk diketahui oleh peserta, bahwa rekomendasi beberapa jenis pelayanan perizinan ini baik dari sisi persyaratan, mekanisme dan waktu pemrosesan bisa dilaksanakan, dengan syarat Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LPTSP) yang dibentuk adalah Dinas, dimana Dinas Pelayanan Terpadu tersebut mempunyai kewenangan dalam melakukan proses-proses perizinan sampai pemberian izin; Sebagai langkah awal untuk melakukan analisis pelayanan perizinan, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi data pelayanan perizinan yang diberlakukan di daerah tersebut.
36
Beberapa contoh-contoh bagaimana prosedur dan persyaratan perizinan berdasarkan pendekatan HGSL, mekanisme pemberian perizinan dan inventasirasi jenis perizinan untuk merumuskan penyederhanan perizinan.
DAFTAR PUSTAKA
a.
Undang-Undang
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
2.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3.
Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194)
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019)
5.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
b. Daftar Buku 1. Bacal, Robert, Performance Management, McGraw – Hill, 1999. 2. BKKSI, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap, Panduan Praktis, 2000. 3. Connellan, Thomas. K and Ron Zemke, Sustaining Knock Your Socks Off Service, Amacom (American Management Association), 1993. 4. Depdagri, Modul Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Atap, 2004. 5. Gasperz, Vincent, Total Quality Management (TQM), untuk Praktisi Bisnis dan Industri, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. 6. Heller Robert, Effective Leadership, Dian Rakyat, 2002. 7. Heller Robert, Motivating People, Dian Rakyat, 2000.
37
38
8. Heller Robert, Managing People, Dian Rakyat, 2006. 9. Jurnal Ilmiah, Admnistrasi Publik, Birokrasi Era Reformasi, Vol. V No 1, September 2004 – Februari 2005. 10. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Penataan Kelembagaan Pemerintahan, Edisi 7, Tahun 2002, Penerbit, Masyarakat Ilmu Pemerintahan. 11. Jurnal Desentralisasi, Lembaga Adminisrasi Negara Republik Indonesia, Volume 5 No. 3, Tahun 2004 12. McKevitt, David, Managing Core Public Services, Blockwell Publisher, 1998. 13. Milakovich Michaele, Improving Service Quality, St. Lucie Press, Florida, 1995. 14. Leach, Steve; Stewart, John and Kieron Walsh, The Changing Organization and Management of Local Government, McMillan Press Ltd, 1994. 15. Lembaga Adminisrasi Negara Republik Indonesia, Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Jakarta, LAN, 2006. 16. Lembaga Adminisrasi Negara Republik Indonesia, Penyusunan Standar Operating Procedure, Jakarta, LAN, 2005 17. Osborne David, Ted Gabler, Mewirausahakan Government), Pustaka Binawan Pressindo, 1996.
Birokrasi
(Reinventing
18. Sentana Aso, DR, Exelent Service & Customer Satisfication, Elex Media Komputindo, Jakarta 2006
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
