Deputi Bidang PPSDM LKPP

Modul 8 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola

MODUL 8 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA

Pelatihan Tingkat Dasar Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya.

2014

Deputi Bidang PPSDM LKPP

PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1


D Daaffttaarr IIssii

Daftar Isi ..................................................................................................................... 2 Daftar Gambar ............................................................................................................ 3 Daftar Tabel ................................................................................................................ 3 Tujuan Umum ............................................................................................................. 4 Tujuan Khusus ............................................................................................................ 4 A. Ketentuan Umum .................................................................................................... 5 A.1

Jenis Pekerjaan Swakelola .................................................................................... 6

A.2

Penyelenggaraan Pekerjaan Swakelola ................................................................ 7

A.3

Para Pihak Pada Penyelenggaraan Swakelola ..................................................... 9

A.3.1 A.3.2 A.3.3

Pelaksana Swakelola Oleh Penanggung Jawab Anggaran .............................................. 11 Pelaksana Swakelola Oleh Intansi Pemerintah Lain – Pelaksana Swakelola (IPL-PS)..... 11 Pelaksana Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KM-PS) ......... 12

B. Perencanaan Swakelola........................................................................................ 14 C. Pelaksanaan Swakelola ........................................................................................ 21 D. Pengawasan & Evaluasi Swakelola ...................................................................... 26 D.1

Pengawasan ......................................................................................................... 26

D.2

Evaluasi ............................................................................................................... 26

E. Latihan Kelompok ................................................................................................ 28 F. Tes ........................................................................................................................ 29 Lampiran ................................................................................................................... 30


2


D Daaffttaarr G Gaam mb baarr

Gambar 1 Penyelenggara Swakelola ..................................................................................................... 9 Gambar 2 Struktur Organisasi Swakelola Oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ........................ 11 Gambar 3 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Instansi Lain Pelaksana Swakelola Bila Belum Ada ULP Pada IPL-PS ....................................................................................................................................... 12 Gambar 4 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Instansi Lain Pelaksana Swakelola Bila Sudah Ada ULP Pada IPL-PS ....................................................................................................................................... 12 Gambar 5 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola ............... 13 Gambar 6 Tahapan perencanaan swakelola ........................................................................................ 15 Gambar 7 Tahapan aktivitas pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola ...................................... 21

D Daaffttaarr TTaab beell

Tabel 1 Pembentukan Tim Swakelola, Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga, serta Pembentukan Panitia Pengadaan.............................................................................................................................. 17 Tabel 2 Mekanisme Pembayaran Pelaksanaan Swakelola .................................................................... 23


3


TTu ujju uaan nU Um mu um m Tujuan umum : Setelah modul selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami pelaksanakan Pengadaan Barang / Jasa dengan cara swakelola

TTu ujju uaan nK Kh hu ussu uss Tujuan khusus : Setelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu : 1. Memahami ketentuan umum pengadaan barang / jasa dengan swakelola. 2. Memahami tatacara pelaksanaan swakelola. 3. Memahami tatacara pelaporan, pengawasan & pertanggungjawaban dalam proses swakelola. 4. Memahami perbedaan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan swakelola

yang dilaksanakan kementerian

vs

dilaksanakan kelompok

masyarakat dengan latihan kelompok.


4

Modul 8 A.

Ketentuan Umum

A A.. K Keetteen nttu uaan nU Um mu um m Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Selain Swakelola yang diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannnya, pada pelaksanaan penyerapan anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD dikenal juga istilah dana hibah dan bantuan sosial. Pengelolaan dana hibah dan bansos untuk dana APBN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No : 081/PMK.05/2012 sedangkan untuk dana APBD diatur dalam Permendagri No. : 39 tahun 2012 perubahan terhadap Permendagri no. 32 tahun 2011.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bentuknya dapat dapat berupa Uang, Barang dan Jasa. Untuk bantuan sosial berupa uang

dilaksanakan dengan cara swakekola

dan untuk bantuan sosial berupa

barang/jasa mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Jadi pelaksanaan swakelola, hibah dan bantuan sosial mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.


5

Modul 8 A.

Ketentuan Umum

A.1 Jenis Pekerjaan Swakelola Berdasarkan pada ketentuan pasal 26 Perpres 54/2010, jenis-jenis barang/jasa yang pengadaannya dapat dilakukan melalui swakelola sudah tertentu. Dengan demikian pekerjaan yang tidak memenuhi kriteria, tidak boleh diadakan melalui cara swakelola. Jenis-jenis pekerjaan yang dimaksud adalah : 1.

Pekerjaan

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

kemampuan

dan/atau

memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia yang dimiliki K/L/D/I dan pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I yang bersangkutan. Contoh : bimbingan teknis, workshop dan lain-lain. 2.

Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat. Contoh : perbaikan pintu irigasi/pintu pengendalian banjir, dan lain-lain.

3.

Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa. Contoh : pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput dan lain-lain.

4.

Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar.

5.

Contoh : pengangkutan/pengerukan sampah pada instalasi pompa, penimbunan daerah rawa dan lain-lain.

6.

Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan. Contoh :

pelatihan keahlian/keterampilan,

kursus pengadaan

barang/jasa

pemerintah dan lain-lain. 7.

Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Contoh : prototipe rumah tahan gempa, prototipe sumur resapan, dan lain-lain.

8.

Pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu. Contoh : penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

9.

Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan. Contoh : pembuatan soal ujian, pembangunan bangunan rahasia, dan lain-lain.


6

Modul 8 A.

Ketentuan Umum

10. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri. Contoh : pembuatan film animasi, pembuatan permainan interaktif dan lain-lain; 11. Penelitian dan pengembangan dalam negeri. Contoh : penelitian konstruksi tahan gempa dan lain-lain; dan/atau 12. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri. Contoh : pengembangan senjata keperluan militer dan lain-lain.

A.2 Penyelenggaraan Pekerjaan Swakelola Fungsi-fungsi yang ada dalam penyelenggaraan pekerjaan swakelola meliputi :  Fungsi perencana  Fungsi pelaksana  Fungsi pengawas. Para pihak yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut adalah :  K/L/D/I penanggung jawab anggaran  Pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran adalah pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi intansi tersebut.  Instansi Pemerintah Lain, yaitu K/L/D/I yang bukan penanggung jawab anggaran tetapi mempunyai tugas pokok, kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan K/L/D/I penanggung jawab anggaran. Untuk swakelola dengan instansi lain bisa dibedakan jadi 3 yaitu 1.

Instansi pemerintah non pengguna PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) / BLU (Badan Layanan Umum). Contohnya LKPP, KPK dan lain lain

2.

Intansi Pemerintah Pengguna PBNP/BLU. Contoh instansi penguna PNBP : LIPI, Univeristas Negeri dan lain-lain. Contoh instansi pengguna BLU : Rumah sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), RS Persahabatan dan lain-lain

 Kelompok Masyarakat, yaitu kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pekerjaan yang dibutuhkan K/L/D/I penanggung jawab anggaran .


7

Modul 8 A.

Ketentuan Umum

Alternatif-alternatif pola penyelenggaraan swakelola berdasarkan pelaksana swakelola terdiri dari 3 (tiga) pola pelaksanaan, yaitu : 1.

Dilaksanakan, direncanakan dan diawasi

oleh K/L/D/I penanggung jawab

anggaran. Tenaga yang dibutuhkan diambil dari pegawai K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli dari luar K/L/D/I. Contohnya : Pusdiklat Aparatur Kementrian Perhubungan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan jasa, dilaksanakan oleh panitia kegiatan Bimtek dari pegawai kementrian perhubungan dan untuk narasumber sebagian dari staf widyaiswara kementrian perhubungan dan sebagian lagi dari dari instansi lain.

2.

Dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Lain dengan ketentuan K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran bertindak sebagai perencana dan pengawas. Contoh : Kerjasama swakelola antara Kementrian Perdagangan dengan Universitas Gajah Mada untuk kajian akademis untuk penyusunan Undang-Undang Perdagangan. Kementrian Perdagangan sebagai penanggungjawa anggaran, dan Universitas Gajah Mada sebagai pelaksana kegiatan.

3.

Dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dengan ketentuan : a. Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ; dan b. Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat ; c. Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak). Contoh : Kegiatan Peningkatan Gizi Balita yang dilaksanakan oleh Kader Posyandu dengan sumber dana dari Pemda setempat.

Pola penyelenggaraan swakelola ini digambar secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.


8

Modul 8 A.

Ketentuan Umum

Gambar 1 Penyelenggara Swakelola

Untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui, yaitu : 1. Tahap Perencanaan. 2. Tahap Pelaksanaan. 3. Tahap Pengawasan. Masing-masing tahapan akan diuraikan pada bab-bab berikut ini.

A.3 Para Pihak Pada Penyelenggaraan Swakelola Pihak-pihak dalam penyelenggaraan swakelola adalah : 1. PA/KPA penanggung jawab anggaran, selanjut disebut PA/KPA. Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :  Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I  Menetapkan rencana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui swakelola  Mengajukan penawaran kerjasama kepada Instansi Pemerintah Lain untuk melaksanakan pekerjaan swakelola Penetapan kelompok masyarakat termasuk menetapkan sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola.  Bila ULP

belum dibentuk,

mengangkat

panitia/pejabat

pengadaan

barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola 2. PPK pada K/L/D/I penanggung jawab anggaran, selanjutnya disebut PPK.


9

Modul 8 A.

Ketentuan Umum

Mempunyai tugas sebagai berikut :  Melaksanakan kebijakan PA/KPA berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola  Membentuk dan mengangkat tim swakelola  Mengangkat

tim perencana dan tim pengawas dari unsur Instansi

Pemerintah Lain  Mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah Lain  Mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan penanggung jawab kelompok masyarakat. 3. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola, selanjutnya disebut IPL-PS. Mempunyai tugas sebagai berikut :  Bertanggungjawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah disepakati  Mengangkat tim pelaksana  Mengusulkan pegawainya untuk duduk pada tim swakelola sebagai tim perencana dan tim pengawas. 4. Kelompok Masyarakat, selanjutnya disebut KM.  Bertanggungjawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah disepakati  Mengangkat tim swakelola untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan kontrak antara PPK dan Penanggungjawab Swakelola.  Membentuk dan mengangkat Pokja ULP/Pejabat Pengadaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola yang diserahkan pada Kelompok Masyarakat yang bersangkutan. 5. Tim Swakelola terdiri dari : a.

Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.

b.

Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan ; dan

c.

Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.


10

Modul 8 A.

A.3.1

Ketentuan Umum

Pelaksana Swakelola Oleh Penanggung Jawab Anggaran

Hubungan para pihak bila digambarkan dalam bentuk struktur organisasi swakelola untuk pelaksana swakelola yang dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

PA/KPA-PJA = Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Aggaran Penanggung-jawab Anggaran Gambar 2 Struktur Organisasi Swakelola Oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran

A.3.2

Pelaksana Swakelola Oleh Intansi Pemerintah Lain – Pelaksana Swakelola (IPL-PS)

Hubungan para pihak bila digambarkan dalam bentuk struktur organisasi swakelola untuk pelaksana swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini dan gambar 4. Pada Gambar 3 bila pada IPL-PS belum terbentuk ULP, sedangkan pada gambar 4 bila ILP-PS sudah mempunyai ULP.


11

Modul 8 A.

Ketentuan Umum

Gambar 3 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Instansi Lain Pelaksana Swakelola Bila Belum Ada ULP Pada IPL-PS

Gambar 4 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Instansi Lain Pelaksana Swakelola Bila Sudah Ada ULP Pada IPL-PS

A.3.3

Pelaksana Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KM-PS)

Hubungan para pihak bila digambarkan dalam bentuk struktur organisasi swakelola untuk pelaksana swakelola yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini.


12

Modul 8 A.

Ketentuan Umum

Gambar 5 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola


13

Modul 8 B.

Perencanaan Swakelola

B B.. P Peerreen nccaan naaaan nS Sw waakkeelloollaa Tahapan perencanaan swakelola merupakan tahap persiapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan swakelola. Untuk setiap pola penyelenggaraan swakelola yang dilaksanakan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, Instansi Pemerintah Lain maupun oleh Kelompok Masyarakataktivitas, urutan tahapannya agak berbeda. Akan tetapi keluaran yang dihasilkan pada tahap perencanaan adalah sama.

KELUARAN TAHAP PERENCANAAN -

Terbentuknya Tim Swakelola.

-

Tersusunnya KAK.

-

Tersusunnya Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan.

-

Tersusunnya Rincian Biaya Pekerjaan yang sesuai dengan standar biaya umum/standar biaya masukan yang dikeluarkan Kementrian Keuangan untuk dana APBN, sedangkan untuk dana APBD menggunakan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota setempat.

-

Tersusunnya Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis.

-

Tersusunnya Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja.

-

Pada Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain : o Tersusunnya kesepakatan antara K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Instansi Pemerintah Lain dalam bentuk Naskah Kerjasama atau Nota Kesepahaman o Kontrak antara PPK dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah Lain

-

Pada Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat : o Penetapan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola oleh PA/KPA termasuk menetapkan sasaran, tujuan dan besaran anggaran o Kontrak antara PPK dengan Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana swakelola.

Tahapan perencanaan swakelola dapat dilihat secara diagram pada Gambar 5 berikut ini.


14

Modul 8 B.


Gambar 6 Tahapan perencanaan swakelola

Tahapan-tahapan perencanaan swakelola yang digambarkan pada gambar 2 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Pelaksana Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran (Jalur 1) 1. K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola. 2. Pembentukan tim swakelola. Dijelaskan pada tabel 2 berikut ini.


15

Modul 8 B.


3. Penyusunan KAK. KAK memuat : a. Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan keagiatan yang akan dilaksanakan; b. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; c. Keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian; d. Rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; e. Produk yang dihasilkan; dan f.

Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).

4. Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan. Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun secara rinci, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan. 5. Pembuatan Rincian Biaya Pekerjaan. Biaya pekerjaan dituangkan dalam RAB dan tidak boleh melebihi pagu, meliputi : a.

gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;

b.

Pengadaan bahan;

c.

Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan

d.

Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

6. Pembuatan Gambar Rencana Kerja dan Teknis. Gambar

rencana

kerja

dan

spesifikasi

teknis

disusun

mengikuti

pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan. 7. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja. Dijelaskan pada tabel 2 berikut ini. 8. Pembentukan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Dijelaskan pada tabel 2 berikut ini.


16

Modul 8 B.


Tabel 1 Pembentukan Tim Swakelola, Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga, serta Pembentukan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Aktivitas Pembentuk an Tim

Dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Anggaran

Dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Lain

Dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat

Semua unsur tim swakelola terdiri dari pegawai

1) Tim Perencana dan Tim Pengawas yang berasal dari instansi

1) Kelompok Masyarakat ditetapkan oleh PA/KPA.

K/L/D/I penanggung jawab anggaran

Penanggungjawab Anggaran dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana

2) Tim Swakelola diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok

Swakelola, diangkat oleh PPK.

Masyarakat sesuai dengan struktur organisasi Swakelola.

Swakelola

2) Tim Pelaksana diangkat oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja

1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan

1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku

kontrak/sewa tersendiri. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam

cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan

Dokumen Pengadaan.

kontrak/sewa tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip

2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang

dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan

terlibat dalam kegiatan Swakelola.

Presiden 54/2010.

3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir

2) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan

efektifnya anggaran.

dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun

4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

anggaran/batas akhir efektifnya anggaran.

5) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen

3) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis

Pengadaan.

dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam

6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan.

Dokumen Pengadaan. 4) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan.

Pembentuk

Bila ULP belum dibentuk, panitia/Pejabat Pengadaan

Bila ULP pada Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola belum

1)

an Pokja

diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan Pengadaan

dibentuk, Panitia/Pejabat Pengadaan dari unsur instansi Penanggungjawab

Penanggungjawab Kelompok Masyarakat untuk melakukan

Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam

Anggaran dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh

pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

PA/KPA untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam

Swakelola.

ULP /Pejabat

Swakelola.

pelaksanaan


17

Pokja

ULP/Pejabat

Pengadaan

diangkat

oleh

Modul 8 B.

Pengadaan

pelaksanaan Swakelola.



2) Pokja ULP / Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan PNS.

18

Modul 8 B.


9. Pengumuman Rencana Swakelola. Tidak dilakukan pada Pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat. K/L/D/I mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses masyarakat umum.

B. Pelaksana Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain (Jalur 2) Seperti terlihat pada gambar, pada dasarnya mempunyai langkah yang sama dengan pelaksana swakelola oleh K/L/D/I penanggung jawab anggaran. Perbedaannya adalah : 1. Penawaran Tertulis. Setelah diidentifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa dan ditetapkan kebijakan bahwa pelaksana swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain, maka PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan Swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya. 2. Studi Terhadap KAK. Instansi pemerintah lain tersebut mempelajari KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya. 3. Persetujuan Instansi Lain. Apabila PA/KPA dan pihak instansi pemerintah lain tersebut sepakat, dapat dibuat naskah kerjasama atau Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Contoh MOU swakelola dengan instansi lain terlampir. 4. Pengadaan Kontrak. PPK mengadakan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, berdasarkan Nota Kesepahaman. Isi Kontrak paling paling kurang adalah : a. Para pihak; b. Pokok pekerjaan yang diswakelolakan; c. Nilai pekerjaan yang diswakelolakan; d. Jangka waktu pelaksanaan; dan e. Hak dan kewajiban para pihak. Contoh Perjanjian Kerjasama Swakelola dengan instansi lain terlampir.


19

Modul 8 B.


Selanjutnya mempunyai langkah yang sama untuk membuat perencanaan lebih lanjut seperti yang digambarkan pada gambar 2 di atas.

C. Pelaksana Swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Jalur 3) Perencanaan swakelola dengan penyelenggara kelompok masyarakat memiliki perbedaan tahapan sebagai berikut : 1. K/L/D/I menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari Kelompok Masyarakat. 2. Penetapan Kelompok Masyarakat sebagai Tim Pelaksana Swakelola : a. Pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis. b. PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat. c. Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi

dan

konstruksi

sederhana

antara

lain

:

pengecatan,

pembuatan/pengerasan jalan lingkungan. d. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Kontrak Pelaksanaan. PPK

membuat

Kontrak

pelaksanaan

pengadaan

Swakelola

dengan

penanggungjawab Kelompok Masyarakat. Isi kontrak sama dengan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Lainnya. Contoh Perjanjian Kerjasama Swakelola dengan kelompok masyarakat terlampir.


20

Modul 8 C.

Pelaksanaan Swakelola

C C.. P Peellaakkssaan naaaan nS Sw waakkeelloollaa Pengadaan Barang/jasa dengan cara swakelola terdiri dari sejumlah tahap seperti yang digambarkan pada gambar 6. Tahapan tersebut hampir sama untuk seluruh pelaksana swakelola. Perbedaan hanya terdapat pada cara pembayaran antara Swakelola yang dilaksanakan oleh K/L/D/I penanggung jawab anggaran dan instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dengan cara pembayaran swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakan pelaksana swakelola.

Gambar 7 Tahapan aktivitas pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola

Tahapan pelaksanaan tersebut meliputi : 1. Pelaksanaan rencana kerja. Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu : a. Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja.


21

Modul 8 C.


b. Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. c. Mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh ULP/Pejabat Pengadaan; Untuk pelaksana oleh Kelompok Masyarakat, pengajuannya kepada Penanggung jawab kelompok masyarakat. d. Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk

melaksanakan

kegiatan/pekerjaan

sesuai

dengan

jadwal

pelaksanaan. e. Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan ; dan f. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan). 2. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan : a. Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai. b. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan

sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan. 3. Pembayaran : a. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong. b. Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran. c. Pembayaran

bahan

dan/atau

peralatan/suku

cadang

dilakukan

berdasarkan kontrak pengadaan barang. Ketiga poin di atas berlaku untuk kegiatan swakelola untuk seluruh pola penyelenggaraan

swakelola.

Hal-hal

yang

berbeda

terkait

dengan

pembayaran ini disajikan pada tabel 2 berikut ini.


22

Modul 8 C.


Tabel 2 Mekanisme Pembayaran Pelaksanaan Swakelola Pelaksana oleh

Pelaksana oleh

Pelaksana oleh

Penanggung jawab Anggaran

Instansi Pemerintah Lain

Kelompok Masyarakat

Uang Persediaan (UP) / Uang

Instansi pemerintah lain dapat

Penyaluran dana kepada Kelom-

Muka Kerja diajukan untuk

mengajukan Uang Persediaan

pok Masyarakat dilakukan secara

kegiatan yang bukan beban tetap

(UP) / Uang Muka kerja untuk

bertahap, dengan ketentuan sbb :

dan dipertanggungjawabkan

kegiatan beban sementara dan

a) diberikan 40% dari keseluruh-

secara berkala, paling lambat 30

dipertanggungjawabkan secara

an dana apabila Kelompok

(tiga puluh) hari setelah diterima.

berkala, paling lambat 30

Masyarakat telah siap melak-

(tiga puluh) hari setelah diterima.

sanakan Swakelola; b) diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% c) diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60%

Untuk pelaksanaan swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain ada beberapa hal yang harus diperhatikan : 1.

Untuk kerjasama swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain non PNBP/BLU dapat mengikuti cara pembayaran diatas.

2.

Untuk kerjasama swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain, Pembayaran dilakukan dari PPK penanggungjawab anggaran kepada Bendahara Penerima PNBP/BLU,

pembayaran tersebut diterima sebagai penerimaan PNBP/BLU

sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) tentang tarif PNBP/BLU. Untuk PNBP harus disetor dahulu ke kas negara, nanti anggaran tersebut dapat diserap untuk kebutuhan pelaksanaan swakelola. Sedangkan untuk BLU, tidak perlu disetor ke kas negara dan bisa langsung digunakan untuk kegiatan swakelola. Tata cara pembayaran mengikuti ketentuan yang diatur dalam kontrak swakelola dengan instansi pemerintah lain. 4.

Pelaporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi :


23

Modul 8 C.

a.


Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala.

b.

Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan.

c.

Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.

d.

Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan.

e.

Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian.

f.

Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.

g.

Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan.

5. Pelaporan realisasi pekerjaan Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan kepada PPK setelah pekerjaan mencapai 100%. Laporan ini berisi antara lain : a. Struktur organisasi pekerjaan Swakelola termasuk tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing unit organisasi. b. Persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. c. Pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi ; dan d. Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. 6. Penyerahan hasil pekerjaan :


24

Modul 8 C.


a. Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK. b. PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. c. Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


25

Modul 8 D.

Pengawasan & Evaluasi Swakelola

D D.. P Peen ng gaaw waassaan n& & EEvvaallu uaassii S Sw waakkeelloollaa Pelaksanaan swakelola akan mendapatkan pengawasan dan evaluasi. Aktivitas pengawasan dan evaluasi swakelola sama untuk setiap Penyelenggara swakelola.

D.1 Pengawasan Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi : 1. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. 2. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi : a. Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan. b. Pengawasan

terhadap

penggunaan

peralatan/suku

cadang

untuk

menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan ; dan c. Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 3. Pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan ; dan 4. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.

D.2 Evaluasi Aktivitas evaluasi pelaksanaan swakelola terdiri dari : 1. Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi : a. Pengadaan dan penggunaan material/bahan; b. Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;


26

Modul 8 D.

Pengawasan & Evaluasi Swakelola

d. Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e. Pelaksanaan fisik; dan f. Hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 2. Dari hasil evaluasi tersebut, Penanggungjawab memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya.


27

Modul 8 E.

Latihan Kelompok

EE.. LLaattiih haan nK Keelloom mp pookk


28

Modul 8 Lampiran

FF.. TTeess


29

Modul 8 Lampiran

LLaam mp piirraan n Contoh MOU swakelola dengan Intansi Pemerintah Lain.

Nota Kesepahaman antara Kantor Penanaman Modal Kabupaten Anambas, Kepri dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Fakultas Ekonomi, Universitas Riau No : 49/BKMB/VI/2013 Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juni tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Tarempa, Anambas Kepri, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Ir. Suyadi, MM

Alamat

: Jl. Pendidikan 4 Tarempa Anambas.

Jabatan

: Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Anambas

Berdasarkan surat keputusan Bupati Anambas No. 13 tahun 2012 tanggal 5 Januari 2013 (selanjutnya disebut Pihak Pertama) bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Anambas, Kepri dan Nama

: Dr. Abdul Hamid, SE, MM.

Alamat

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Jabatan

: Kampus Bina Widya Fakultan Ekonomi UNRI.

Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Riau No. 481/UNRI/KP/2013 (selanjutnya disebut Pihak Kedua) bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama menyatakan sepaham dan setuju untuk membuat nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut ; Tujuan kerjasama Pasal 1 Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Kantor Penanaman Modal Kab Anambas, Kepri dan Lembaga Penelitian dan


30

Modul 8 Lampiran

Pengabdian Masyarakat, Fakultan Ekonomi Universitas Riau sebagai lembaga pemerintah.

Ruang lingkup kerjasama Pasal 2 Nota kesepahaman kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) diatas mencakup kegiatan swakelola untuk meningkatkan kemampuan teknis melalui Perencanaan Pembangunan Kabupaten Anambas, Kepri.

Pelaksanaan kegiatan Pasal 3 Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh pihak pertama dan kedua atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut. Pembiayaan Pasal 4 Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan nota kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang akan ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak. Jangka waktu Pasal 5 Nota

kesepahaman

ini

berlaku

untuk

jangka

waktu

terhitung

sejak

ditandatangani sampai dengan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Penutup Pasal 6 1. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah


31

Modul 8 Lampiran

ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masingmasing. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak 3. Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. Pihak Kedua Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Mayarakat Fak Ekonomi UNRI

Pihak Pertama Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Anambas, KEPRI

(Dr. Abdul Hamid, SE, MM) NIP.................

(Ir. Suyadi, MM) NIP..........................


32

Modul 8 Lampiran

Contoh Perjanjian swakelola dengan Intansi Pemerintah Lain.

Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Antara Kantor Penanaman Modal Kabupaten Anambas, Kepri dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Fakultas Ekonomi, Universitas Riau tentang Penyusunan Database Potensi Investasi dan Pengemasan Informasi serta Jasa Desain Proyek-Proyek Infrastruktur yang Siap Ditawarkan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) No. : 37/BKMB/VI/2013

Pada hari ini Senin, tanggal satu bulan Juni Tahun Dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan dibawah ini : 1.

Agus Supriyadi, SE

:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kantor Penanaman

Modal

Kabupaten

Anambas,

berkedudukan dan beralamat di Tarempa Anambas. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya

serta

sah

mewakili

Pemerintah

Kabupaten Anambas Kepri. yang selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2.

Dr. Abdul Hamid, SE, MM

:

Ketua

Lembaga

Penelitian

dan

Pengabdian

Masyarakat (LPPM), Fakultas Ekonomi UNRI, berkedudukan dan beralamat di Pekanbaru, Riau. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Universitas Riau yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.


33

Modul 8 Lampiran

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak. Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1.

Bahwa Pihak Pertama adalah Pemerintah Kabupaten Anambas c.q Kantor Penanaman Modal Kabupaten Anambas Kepulauan Riau.

2.

Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Penelitian Fakultas Ekonmi Universitas Riau yang memiliki TUPOKSI melakukan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3.

Bahwa Para Pihak masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Swakelola , dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut : Pasal 1 Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

5.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya, serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa. Pasal 2 Pengertian


34

Modul 8 Lampiran

1.

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

2.

Surat Penawaran Kerjasama adalah Surat yang dibuat oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk menawarkan pekerjaan yang dilakukan.

3.

Kerangka Acuan Kerja adalah draf awal pekerjaan yang berisi tentang petunjuk dan langkah pekerjaan sebagai dasar dilaksanakannya pekerjaan tersebut.

4.

Proposal Teknis adalah Jabaran teknis kegiatan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dalam melaksanakan pekerjaan.

5.

RAB adalah Rincian Anggaran Yang dibuat oleh Pihak Kedua dalam menetapkan seluruh biaya dalam kegiatan sesuai Pagu dari Pihak Pertama. Pasal 3 Obyek Kerjasama

Kegiatan ini meliputi ruang dan wilayah yang ada di Kabupaten Kepuluan Anambas beserta segala potensi unggulan baik yang sudah ada maupun yang dalam tahap perencanaan yang siap ditawarkan kepada investor.

Pasal 4 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran Kerjasama ini adalah untuk dapat memperoleh data, informasi, dan keterangan yang relevan, obyektif, akurat, dan komprehensif dari Pihak Kedua tentang Penyusunan Database Potensi Investasi dan Pengemasan Informasi serta Jasa Desain Proyek-Proyek Infrastruktur yang Siap Ditawarkan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) yang akan dikelola nantinya oleh Pihak Pertama.

Pasal 5 Ruang Lingkup Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 4, dilaksanakan kegiatan penyusunan database potensi investasi dan pengemasan informasi serta jasa desain proyek-proyek infrastruktur yang siap ditawarkan kepada investor mencakup: a.

Perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal


35

Modul 8 Lampiran

b.

Promosi dan Kerjasama Invesati

c.

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

d.

Dan data-data lainnya

Pasal 6 Hak dan Kewajiban (1) Pihak Pertama : a. Berhak: 1. menerima dokumen Penyusunan Database Potensi Investasi dan Pengemasan Informasi serta Jasa Desain Proyek-Proyek Infrastruktur yang Siap Ditawarkan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) baik berupa hard copy maupun soft copy

dari Pihak

Kedua;. 2.

mendapatkan hasil berupa hard copy dan soft copy yang siap dijadikan mengenai database potensi investasi dan pengemasan informasi serta Kajian Pengembangan infrastruktur yang siap ditawarkan kepada investor kepada Pihak Pertama yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua.

b.

Berkewajiban: 1.

Mennyediakan anggaran dari dana APBD untuk kegiatan pekerjaan ini.

2.

Menyediakan fasilitas penyelenggaraan kegiatan tersebut sesuai dengan proses pelaksanaan pekerjaan.

(2) PIHAK KEDUA : a.

berhak: 1.

Mendapat imbalan berupa pembayaran sejumlah dana atas jasa dari pelayanan yang diberikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan Obyek Kerjasama yang telah disepakati Para Pihak.

b.

berkewajiban: 1.

Untuk menyajikan data dimaksud kepada pemangku jabatan dan SKPD untuk di diskusikan secara Focus Group Discussion (FGD) berupa dokumen Penyusunan Database Potensi Investasi dan Pengemasan


36

Modul 8 Lampiran

Informasi serta Jasa Desain Proyek-Proyek Infrastruktur yang Siap Ditawarkan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS). 2. Melaksanakan Penyusunan Database Potensi Investasi dan Pengemasan Informasi serta Jasa Desain Proyek-Proyek Infrastruktur yang Siap Ditawarkan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) dari Pihak Pertama; 3.

Melaksanakan Perjanjian

Kerjasama

ini

secara sinergi,

terpadu,

terkoordinasi, dan berkesinambungan yang melibatkan Tim Ahli Dari Univestias Riau, Petugas Surveyor dan Petugas Administrator dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru; dan 4.

Menyampaikan hasil dan laporan kegiatan Penyusunan Database Potensi Investasi dan Pengemasan Informasi serta Jasa Desain Proyek-Proyek Infrastruktur yang Siap Ditawarkan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) kepada Pihak Pertama. Pasal 7 Pembiayaan dan Tata Cara Pembayaran

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pihak Pertama, melalui DPA Tahun Anggaran 2014, Nomor Program : 1.16.1.16.01.15 dan Kegiatan :

1.16.1.16.01.15. Penyusunan Database Potensi Investasi dan

Pengemasan Informasi serta Jasa Desain Proyek-Proyek Infrastruktur yang Siap Ditawarkan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS). (2) Tata Cara Pembayaran diatur sebagai berikut : a.

Biaya pekerjaan yang disepakati sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).

b.

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank BRI No: 2290-07-87654390-0

atas nama Bendahara Penerima PNBP Fakultas Ekonomi

Universitas Riau. c. Biaya pekerjaan yang dibayarkan kepada Pihak Kedua dan akan dibayarkan dengan menggunakan 3 Tahap pembayaran sebagai berikut : 1. Tahap pertama sebesar 20 % dari Rp. 200.000.000 = Rp.40.000.000 (empat puluh

juta rupiah).

Pembayaran dilakukan setelah Pihak


Kedua 37

Modul 8 Lampiran

menyerahkan Laporan Pendahuluan yang berisi antara lain tentang penjelasan rinci yang meliputi :  Metodologi kerja yang digunakan;  Fundamental definition;  Jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan  Kebutuhan tenaga ahli. Sebanyak 5 (lima) buku termasuk 1 (satu) buku asli 2. Tahap kedua sebesar 60 % dari Rp. 200.000.000 = Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan setelah Pihak kedua menyerahkan Laporan Kemajuan yang berisi hasil penyusunan database potensi investasi dan pengemasan struktur yang siap ditawarkan dengan skema kerjasama pemerintah dengan swasta. Sebanyak 5 (lima) buku termasuk 1 (satu) buku asli. 3. Tahap ketiga sebesar 20 % dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) = Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan setelah Pihak kedua menyerahkan laporan akhir yang berisi tentang database potensi investasi dan pengemasan informasi untuk jasa desain proyekproyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan skema kerjasama pemerintah dengan swasta. Diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar

Pasal 8 Jangka Waktu dan Berakhirnya (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani yaitu 1 Juni 2013 sampai dengan 30 Nopember 2013. (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan Hak dan Kewajiban Para Pihak telah dilaksanakan dan terpenuhi serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak. (3) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir apabila : a.

masa berlaku sebagaimana ayat (1) telah berakhir;

b.

disepakati oleh Para Pihak atau adanya Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini; dan


38

Modul 8 Lampiran

c.

salah satu Pihak mengajukan pemberhentian kerjasama jika terjadi pelanggaran atas Perjanjian Kerjasama ini dengan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Pihak yang melakukan pelanggaran.

Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan (1)

(2)

Apabila terjadi perselisihan yang mempengaruhi aktivitas dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan prinsip itikad baik, kesetaraan, keadilan dan keterbukaan. Jika melalui cara penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, maka Para Pihak sepakat untuk memutuskan dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini. Pasal 10 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

(1)

(2)

(3)

(4)

Hal-hal yang termasuk sebagai keadaan memaksa (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama ini, adalah peristiwa atau kewajiban di luar kekuasaan manusia seperti bencana alam, peperangan, huru-hara, tetapi tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter, mogok kerja, dan yang secara langsung menghalangi Para Pihak maupun salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan memaksa (force majeure) akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu oleh Para Pihak. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure), maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti dan atau keterangan dari instansi yang berwenang dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini berakibat tidak dimungkinkannya pengajuan peristiwa tersebut sebagaimana keadaan memaksa (force majeure). Pasal 11 Korespodensi

(1)

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerjasama ini, baik yang


39

Modul 8 Lampiran

dilakukan melalui faximile, poster catatan atau perusahaan ekspedisi (kurireksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah : - Pihak Pertama u.p. Kantor Penanaman Modal Kabupaten Anambas Kepri Telepon : (0772) 32155 Fax : (0772) 32155

- Pihak Kedua u.p. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fak Ekonomi UNRI Telepon : (0761) 63425 Fax : (0761) 63425 (2) Apabila salah satu Pihak atau Para Pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pihak atau Para Pihak yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12 Ketentuan Peralihan Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. Pasal 13 Penutup Demikian surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dimana Para Pihak wajib untuk melaksanakan setiap Hak dan Kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Pihak Kedua Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pihak Pertama Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Anambas, Kepri


40

Modul 8 Lampiran

Fak Ekonomi UNRI

(Dr. Abdul Hamid, SE, MM) NIP.................

(Agus Supriyadi,SE,) NIP..........................

Contoh RAB

No

Uraian

Satuan

Vol

Harga

Jumlah (Rp)

Satuan I

3 4

Honor Personil Tenaga Ahli Ketua Tim/ Ahli Ekonomi ( 1 orang x 4 bln) Ahli ekonomi Pembangaunan (2 orang x 3 bulan) Ahli Perencanaan wilayah ( 1 orang x 3 bulan) Ahli Informatika (1 0rang x 2 bulan)

1 2

Tenaga pendukung Administrasi ( 1 orang x 3 penelitian) Surveyor ( 3 orang X 30 hari)

1 2

II

c

d

Biaya Operasional Penyusunan Database Alat tulis kantor dan komputer suplies Biaya sewa kendaraan biaya sewa kendaraan roda dua (3 buah)/Bulan biaya sewa kendaraan laut /speed kapasitas 5 seat Sewa kendaraan laut ke Palmatak Sewa kendaraan laut ke Siantan Selatan Sewa kendaraan laut ke Siantan Timur Sewa kendaraan laut ke Siantan Tengah Sewa kendaraan laut ke Siantan Jemaja Sewa kendaraan laut ke Siantan Jemaja Timur biaya sewa kantor/penginapan Biaya makan minum Makan minum (9 orang / hari) selama 30 hari Biaya Transportasi Tiket PP (Pekanbaru-Anambas) Tim Ahli Tiket PP (Pekanbaru-Anambas) Surveyor Biaya Pembahahasan Hasil Penelitian Makan minum Snack

Biaya Cetak/Penggandaan Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir

orang/bln orang/bln

4 6

6.000.000 5.500.000

24.000.000 33.000.000

orang/bln orang/bln

3 2

5.500.000 5.500.000

16.500.000 11.000.000

0rg/penelitian 0rg/hari

3 90

1500000 100.000

4.500.000 9.000.000

1

pkt

3.150.000

3.150.000

bulan

3

600.000

1.800.000

pp pp pp pp pp

1 1 1 1 1

650.000 500.000 700.000 500.000 3.500.000 3.000.000

650.000 1.500.000 700.000 500.000 3.500.000 3.000.000

hari

30

250.000

7.500.000

270

40.000

10.800.000

orang orang

7 7

3.800.000 3.800.000

26.600.000 26.600.000

Kotak Kotak

45 45

80.000 20.000

3.600.000 900.000

buku buku buku

10 10 30

200.000 200.000 200.000

2.000.000 2.000.000 6.000.000

hari


41

Modul 8 Lampiran

Biaya Penggandaan CD/DVD Biaya Editing dari transfer gambar ke VCD TOTAL

keping

30 30

20.000 20.000

600.000 600.000

keping 200.000.000

Contoh Perjanjian Kerjasama Swakelola dengan Kelompok Masyarakat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Puskemas Kecamatan Senen, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan Posyandu Bougenville Kelurahan Paseban tentang Pelaksanaan Pemberian Makanana Tambahan Penyuluhan Tahun 2014 Nomor : 411/PPK/I/2014 Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Puskesmas Kecamatan Senen Provinsi DKI Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. AA

:

Pejabat Pembuat Komitmen, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kramat VII no. 31, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Puskesmas Kecamatan Senen Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. BB

:

Ketua Posyandu Bougenville, berkedudukan dan beralamat di RW 06 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Posyandu Bougenville, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan : 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Yang disempurnakan dengan


42

Modul 8 Lampiran

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 54 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu (Posyandu)

3.

Peraturan daerah No. 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah

4.

Peraturan Gubernur No. 150 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja dinas kesehatan

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, dan secara bersama-sama bersepakat dan perjanjian kerjasama pelaksanaan pemberian makanan tambahan penyuluhan yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1 Maksud dan Tujuan Kerjasam ini dimaksudkan untuk memperlancar penyaluran pemberian makanan tambahan penyuluhan dari Puskesmas Kecamatan Senen, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ke Posyandu Bougenville Kelurahan Paseban, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini agar penyaluran pemberian makanan tambahan penyuluhan dari Puskesmas Kecamatan Senen, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ke Posyandu Bougenville Kelurahan Paseban, Kota Administrasi Jakarta Pusat dilakukan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Pasal 2 Ruang Lingkup Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi : 1.

Penyaluran makanan tambahan penyuluhan dari Puskesmas Kecamatan Senen, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ke Posyandu Bougenville Kelurahan Paseban, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

2.

Pelaksanaan dan penggunaan Dokumen Anggaran (DPA) Puskesmas Senen Tahun Anggaran 2014. Pasal 3 Hak dan Kewajiban

Pihak Pertama mempunyai hak dan kewajiban :


43

Modul 8 Lampiran

1. Memberikan pemberian makanan tambahan penyuluhan kepada Pihak Kedua 2. Mengawasi penggunaan pemberian makanan tambahan penyuluhan 3. Menerima laporan penggunaan pemberian makanan tambahan penyuluhan yang diberikan Pihak Kedua 4. Mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan anggaran pemberian makanan tambahan penyuluhan.

Pihak Kedua: mempunyai hak dan kewajiban : 1. Menerima makanan untuk pemberian makanan tambahan penyuluhan sesuai dengan menu yang sudah direncanakan 2. Melaksanakan pemberian makanan tambahan penyuluhan di Posyandu 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemberian makanan tambahan penyuluhan yang diberikan Pihak Pertama. Pasal 5 Penyaluran Dana 1. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan penyuluhan di Posyandu, Pihak Pertama memberikan makanan sesuai menu Pihak Kedua setiap bulan. 2. Pemberian makanan tersebut digunakan untuk pemberian makanan tambahan per balita yang datang ke Posyandu 3. Makanan yang diberikan sesuai dengan alokasi anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran Puskesmas Kecamatan Senen Tahun Anggaran 2014 4. Untuk menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur sebagai berkut : a. Untuk pemberian makanan setiap bulan sesuai daftar jumlah balita yang diajukan Pihak Kedua b. Untuk pemberian makan tahap berikutnya dapat diajukan oleh Pihak Kedua

dengan

menyerahkan

laporan

pelaksanaan

kegiatan

tahap

sebelumnya berupa realisasi pelaksanaan dan daftar hadir balita di Posyandu. Pasal 8 Tanggung Jawab


44

Modul 8 Lampiran

1. Pihak Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian makanan tambahan yang disalurkan oleh Pihak Pertama 2. Dokumen asli Pertanggungjawaban pemberian makanan tambahan disiampan oleh Pihak Pertama Pasal 7 Keadaan Memaksa (Force Majeure) 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dibebaskan dari hak dan kewajiban dari perjanjian kerjasama ini apabila terjadi force majeure. 2. Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut : a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadiankejadian diluar kemampuan manusia b. Huru hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan Para Pihak unt uk mengatasinya. c. Perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerjasama ini. 3. Dalam hal Pihak Kedua mengalami force majeure, maka Pihak Kedua harus memberitahukan kejadian tersebut kepada Pihak Pertama secara tertulis paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya force majeure, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya force majeure. 4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 kejadian force majeure tidak diberitahukan kepada Pihak Pertama, maka force majeure dianggap tidak pernah terjadi. Pasal 8 Sanksi Apabila Pihak Kedua tidak menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban akan dikenakan penundaan pemberian makanan tambahan penyuluhan. Pasal 9


45

Modul 8 Lampiran

Penutup 1.

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur

dan

ditetapkan

Para

Pihak

yang

merupakan

bagian

penyempurnaan/pengembangan kerjasama sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini serta mengikat Para Pihak. 2.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

3.

Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai Januari 2014

Pihak Kedua Ketua Posyandu Bougenville Kelurahan Paseban, Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pihak Pertama PPK Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat

(BB)

(AA) NIP..................


46

Modul 8 Lampiran

Lampiran RAB Swakelola Pemberian Makanana Tambahan Penyuluhan Tahun 2014 No 1

Uraian

Bahan Makanan untuk 500 balita selama 1 tahun (1000 orang balita x 12 bulan = 12.000 orang balita) 2 Biaya Operasional pemberian makanan tambahan Total

Vol

Satuan

12.000 balita

12

Harga satuan 5.000

bln 200.000


Jumlah (Rp) 60.000.000

2.400.000 62.400.000

47

Modul 8 Lampiran

Contoh Format Laporan Swakelola LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SWAKELOLA

PEKERJAAN...........................


48

Modul 8 Lampiran

NAMA SATKER/SKPD............ NAMA INSTANSI.................... TAHUN..........................

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL I.

PENDAHULUAN

II. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan 2. Sasaran III. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Uraian persiapan pelaksanaan kegiatan (antara lain Tim kerja, lokasi kegiatan, Bahan dan peralatan yang digunakan, kebutuhan anggaran dll) 2. Uraian pelaksanaan kegiatan (antara lain waktu pelaksanaan, jumlah peserta, narasumber dll) IV. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 1. Uraian hasil yang diperoleh 2. Pembahasan V. REKOMENDASI Rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya VI. REFERENSI VII. LAMPIRAN Daftar hadir, dokumentasi kegiatan dll.


49

Modul 8 Lampiran

Contoh Berita acara serah terima hasil pekerjaan swakelola BERITA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN Nama Paket Pekerjaan : ..................................... Nomor : ................................. Pada hari ini : .........; tanggal : .................; bulan : .............; tahun : ..................; yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Dari Pihak Pemilik Pekerjaan - PIHAK KESATU Nama : Jabatan : PPK Alamat : .................................... II. Dari Pihak Pelaksana - PIHAK KEDUA Nama : ............................. Jabatan : ............................. Alamat : ............................. Nomor DIPA/DPA : .........................., Tanggal ............................. Dengan ini PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Nomor : .........................., tanggal .................... kepada PIHAK KESATU dan telah diperiksa Panitia Penerima Barang/Jasa (PPHP) : No Nama Jabatan Tanda Tangan 1 Ketua 2 Sekretaris 3 Anggota Berdasarkan Hasil pemeriksaan hasil pekerjaan (checklist), maka pelaksanaan pekerjaan/penyerahan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA telah mencapai tahap prestasi ...................% dengan baik, sehingga PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sebesar Rp. .....................,- (terbilang :................................). KETERANGAN / URAIAN PEMBAYARAN : 1. Harga Kontrak sebesar

: Rp. ................


50

Modul 8 Lampiran

2. Angsuran yang telah berjalan sebesar 3. Pembayaran dengan Berita Acara ini sebesar 4. Sisa angsuran Pembayaran sebesar

: Rp. ---------------: Rp. ................. : Rp. ----------------

Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PERTAMA

PIHAK

............. Direktur Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : ...................... Tanggal : ......................

........................ NIP.................

No.

Uraian Pekerjaan (sesuai kontrak)

Vol

Satuan

Keterangan

1 2 3 4 5

Jakarta,............2014

Pelaksanan Swakelola........

PPK,

xxxxxxx NIP..............

xxxxxxxxxxxx NIP. ...................


51

Modul 8 Lampiran

Contoh Berita acara pemeriksaaan hasil pekerjaan swakelola BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nama Pekerjaan : ........................ Nomor : .............................. Pada hari ini : ........... tanggal : ............, bulan : ............., tahun : .........., bertempat di ......................., telah diadakan pemeriksaan barang/jasa sbb :

Dengan rincian sbb : No. 1

Uraian Pekerjaan (sesuai kontrak)

Vol

Satuan

Laporan pendahuluan berisi :............

Hasil pemeriksaan (sesuai/tidak sesuai kontrak)

2 Laporan kemajuan berisi : 3 Laporan akhir berisi ........ Dilampiri dengan foto/gambar/film serta data pendukung (back up data) (PPHP dan tim teknis dapat meminta penyedia konsultan untuk presentasi hasil pekerjaan)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan pengujian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap (..............) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami, Pelaksana Pekerjaan ................

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Penguna akhir/tim teknis

1........................ 2........................ (............................)

3..........................


(............................)

52

Modul 8 Lampiran


53

Deputi Bidang PPSDM LKPP

Recommend Documents