DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Nawacita : “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama Bangsa-bangsa Asia lainnya”. 0

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

DAFTAR ISI Daftar isi .......................................................................................................................... 1 Kata Pengantar ............................................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................................... 4 B. Isu Aktual Terkait Pembiayaan Bagi Koperasi dan UKM ................................................ 6 C. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................ 6 D. Data ............................................................................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS A. Gambaran Umum Rencana Strategis Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2015 – 2019.. 17 B. Visi dan Misi ................................................................................................................... 18 C. Kebijakan dan Strategis .................................................................................................. 19 D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ....................................................................................... 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan ........................................................... 28 B. Akuntabilitas Kinerja Eselon II di Lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan...................... 48

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................................................... 145 B. Saran ............................................................................................................................. 147

Lampiran ........................................................................................................................ 148

1


Kata Pengantar Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 tepat pada waktunya. LAKIP Deputi Bidang Pembiayaan bagi kami merupakan basis evaluasi dan inovasi Pimpinan dalam menentukan kebijakan kedepan. Dengan adanya laporan ini seluruh elemen yang terkait (Pegawai Deputi Bidang Pembiayaan dan Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)) diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka mewujudkan amanat Nawacita Nomor 6 : “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama Bangsa-bangsa Asia lainnya”. Secara umum, evaluasi kami terhadap akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembiayaan telah sesuai dengan target yang diamanatkan. Beberapa inovasi lainnya juga telah kami jalankan demi mempermudah pelaku Koperasi dan UMKM dalam mengakses pembiayaan. Beberapa langkah inovatif tersebut antara lain adalah dengan mengeluarkan kebijakan Koperasi sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), Akuntabilitas kinerja dan anggaran yang dapat diakses secara online oleh masyarakat, serta kemudahan akses pembiayaan melalui Bantuan Wirausaha Pemula yang dapat diakses

secara

online

pada

website

Deputi

Bidang

Pembiayaan

(http://pembiayaan.depkop.go.id). Namun kami sangat menyadari bahwa segala upaya yang telah dilakukan tersebut masih jauh dari pada cukup, tantangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan akan skema inovatif pembiayaan serta kemudahan akses pembiayaan, saat ini menjadi kebutuhan dasar dan kebijakan yang mendorong pelaku Koperasi dan UMKM tersebut masih dinantikan oleh masyarakat. Dengan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja ini diharapkan Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan kedepan akan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya pelaku Koperasi dan UMKM. Deputi Bidang Pembiayaan 2


BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG

Dalam rangka untuk mempertajam dan meningkatkan akuntabilitas Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sekaligus sebagai upaya mendorong dan mengakselerasi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta meningkatkan daya saing, maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 - 2019. Arah kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) pada tahun 20152019 telah ditetapkan 5 (lima) rencana strategis antara lain sebagai berikut : 1.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (technopreneurs); dan (ii) peningkatan akses ke pelatihan dan layanan pendampingan usaha;

2.

Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii) integrasi sistem informasi

3


debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank; dan (iii) advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi. 3.

Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i) perluasan penerapan teknologi tepat guna; (ii) diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal; (iii) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat); dan (iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor;

4.

Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages); dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri; dan

5.

Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah; (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu peng perizinan;

(iii)

penyusunan

rancangan

undang-undang

tentang

Perkoperasian; (iv) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat; dan (v) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monev terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah. Dalam arah strategi tersebut, Deputi Bidang Pembiayaan fokus ke dalam arah kebijakan nomor 2 (dua), yakni : Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui :

4


1.

Pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank;

2.

Integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank; dan

3.

Advokasi pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi. Sebagai upaya mewujudkan Renstra tersebut Deputi Bidang Pembiayaan

menyusun Rencana Kerja dengan 3 (tiga) program strategis dan 6 (enam) program teknis antara lain : 1.

2.

Program Peningkatan Daya Saing a.

Perluasan skema dan layanan pembiayaan dan jasa;

b.

Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;

c.

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Pembiayaan;

d.

Penguatan Koperasi dan UMKM di Bidang Keuangan Syariah.

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

3.

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Peningkatan Kerjasama Pembiayaan KUMKM Program sebagaimana dimaksud di atas telah dilaksanakan pada tahun

anggaran 2016 dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program tersebut, serta sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik kami menyusun Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN). Penyusunan ini telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 5


Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. ISU AKTUAL TERKAIT PEMBIAYAAN BAGI KOPERASI DAN UKM Isu-isu aktual terkait pembiayaan bagi koperasi dan UKM antara lain : 1.

Masih banyak UMK yang membutuhkan modal awal untuk usaha.

2.

Masih banyak UMKM yang belum bisa mengakses kredit dari perbankan (berdasarkan data statistik Bank Indonesia tahun 2016 baru mencapai 19 % UMKM yang mendapatkan kredit dari perbankan dan non perbankan).

3.

Besarnya suku bunga pinjaman perbankan.

4.

Agunan merupakan salah satu persyaratan kredit perbankan, sementara masih banyak UMK yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2016 dimaksudkan untuk : 1.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

2.

Sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Deputi Bidang Pembiayaan selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. 6


3.

Sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

D. Data Organisasi 1.

Struktur Organisasi

Deputi Bidang Pembiayaan

Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan

Asdep Simpan Pinjam

Asdep Permodalan

Asdep Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal

Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan

Asdep Pembiayaan Syariah

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Pembiayaan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Deputi dan 5 (lima) Asisten Deputi, yaitu : Asisten Deputi Simpan Pinjam; Asisten Deputi Permodalan; Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal; Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan, dan Asisten Deputi Pembiayaan Syariah. 2.

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa Deputi Bidang Pembiayaan merupakan salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

7


Tugas : “Membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang Pembiayaan”. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi : 1)

Menetapkan rencana dan program pengembangan kebijakan di bidang pembiayaan.

2)

Menetapkan kebijakan di bidang pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan

kebijakan

yang

berlaku

berdasarkan

kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri Negara. 3)

Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kebijakan dibidang pembiayaan dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM maupun lembaga/ instansi terkait lainnya.

4)

Melaksanakan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pembiayaan.

5)

Mengatur penerapan perjanjian di bidang pembiayaan.

6)

Memberi dukungan dan kemudahan dalam pengembangan pembiayaan bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah.

7)

Memberi dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar koperasi dan usaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha/asosiasi lainnya.

8


8)

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan keuangan/ pembiayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

9)

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perkoperasian dan usaha kecil dan menengah di bidang pembiayaan yang meliputi bidang simpan pinjam, permodalan, asuransi, penjaminan dan pasar modal, pembiayaan non bank dan perpajakan serta pembiayaan syariah.

10) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pembiayaan. 11) Memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanakaan tugas bawahan di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan. 12) Memimpin dan mengadakan rapat, seminar, lokakarya dan pertemuan dinas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas. 13) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan. 14) Dalam melaksanakan tugas Deputi Bidang Pembiayaan melaporkan dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah. Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing unit Eselon II di Lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan diuraikan sebagai berikut : a.

Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan Tugas : “Membantu Deputi Bidang Pembiayaan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Deputi Bidang Pembiayaan, yang meliputi koordinasi, perumusan kebijakan

9


dan penyelenggaraan pengelolaan serta pelayanan administratif kepada seluruh unsur dilingkungan Deputi Bidang Pembiayaan”. Fungsi : 1)

Mengoordinasikan,

mengintegrasikan

dan

mensinkronisasikan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan. 2)

Mengoordinasikan penyusunan rencana dan program pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah, administrasi keuangan, pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan.

3)

Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian rumah tangga serta kehumasan kepada seluruh unsur di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan.

4)

Mengoordinasikan

perencanaan,

pengelolaan

keuangan

dan

pelayanan umum di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan. 5)

Mengoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN di ligkungan Deputi Bidang Pembiayaan.

6)

Mengoordinasikkan pelaksanaan laporan keuangan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

7)

Mengadakan pembinaan, petunjuk dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran rutin serta pembangunan.

8)

Mengoordinasikan penyempurnaan

perumusan organisasi

dan

konsepsi

pengembangan,

tatalaksana

Deputi

Bidang

10


Pembiayaan dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna unit Deputi Bidang Pembiayaan. 9)

Mengoordinasikan penyusunan perumusan kebijaksanaan pembinaan dan pelayanan umum.

10) Mengoordinasikan dan membina aparatur di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pemberian pelayanan. 11) Membina hubungan kerjasama dengan lembaga/instansi baik di dalam maupun di luar Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah yang ada hubungannya dengan tugas-tugas pembinaan. 12) Memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan di lingkungannya. 13) Memimpin dan mengadakan rapat dinas, seminar, lokakarya dan pertemuan dinas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas. 14) Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pimpinan. 15) Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan kepada Deputi Bidang Pembiayaan. 16) Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Sekretaris

Deputi

Bidang

Pembiayaan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pembiayaan. b.

Asisten Deputi Simpan Pinjam Tugas : “Melaksanakan penyiapan

perumusan,

koordinasi dan

sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam”. Fungsi : 11


1)

Perumusan rencana dan program pengembangan serta perumusan kebijakan di bidang peningkatan akses pembiayaan simpan pinjam;

2)

Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang akses pembiayaan simpan pinjam dengan unit kerja, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;

3)

Melaksanakan pemantauan analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan usaha simpan pinjam meliputi Bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP serta Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam;

4)

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan.

5)

Dalam

melaksanakan

melaporkan

dan

tugas

bertanggung

Asisten jawab

Deputi

Simpan

Pinjam

kepada

Deputi

Bidang

Pembiayaan. c.

Asisten Deputi Permodalan Tugas : "Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan akses pembiayaan permodalan”. Fungsi : 1)

Perumusan rencana dan program pengembangan serta perumusan kebijakan di bidang peningkatan akses pembiayaan permodalan;

12


2)

Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang akses pembiayaan Permodalan dengan unit kerja, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;

3)

Melaksanaan

pemantauan

analisis dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang pembiayaan usaha permodalan meliputi Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri, Bidang Pengembangan Dana Cadangan dan Hibah serta Bidang Kredit Program; 4)


5)

Dalam

melaksanakan

tugas

Asisten

Deputi

Permodalan

bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Pembiayaan. d.

Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan, dan Pasar Modal Tugas : “Melaksanakan

penyiapan

perumusan,

koordinasi

kebijakan,

penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang asuransi, penjaminan dan pasar modal”. Fungsi : 1)

Penyusunan dan perumusan rencana dan program kebijakan di bidang pembiayaan asuransi, penjaminan dan pasar modal;

2)

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi peraturan dan atau ketentuan di bidang pembiayaan asuransi, penjaminan dan pasar modal;

13


3)

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dengan unit kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas;

4)

Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan di bidang pembiayaan asuransi, penjaminan dan pasar modal; dan

5)

Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan.

6)

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Asuransi, penjaminan dan Pasar Modal bertanggung jawab kepada deputi Bidang Pembiayaan.

e.

Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Tugas : “Melaksanakan penyiapan

perumusan,

koordinasi dan

sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan”. Fungsi : 1)

Perumusan rencana dan program pengembangan serta perumusan kebijakan di Bidang Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM;

2)

Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan perumusan kebijakan di Bidang Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM dengan unit kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, sesuai dengan pelaksanaan tugas;

3)

Melakukan sosialisasi, memantau, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembiayaan Non Bank dan 14


Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM yang meliputi bidang lembaga pembiayaan, dana bergulir dan perpajakan; 4)

Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan;

5)

Dalam melaksanakan tugas Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan

Perpajakan

bertanggungjawab

kepada

Deputi

Bidang

Pembiayaan.

f.

Asisten Deputi Pembiayaan Syariah Tugas : “Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka perumusan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan akses pembiayaan usaha pembiayaan syariah”. Bagi KSPPS/USPPS koperasi yang meliputi Bidang Literasi Keuangan Syariah dan penumbuhan, pemberdayaan dan pengembangan pembiayaan syariah, pengembangan dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ziswaf), kerjasama antar lembaga keuangan syariah dan advokasi akses pembiayaan KSPPS/USPPS koperasi. Fungsi : 1)

Merumuskan rencana dan program pengembangan serta perumusan kebijakan di bidang peningkatan akses usaha pembiayaan syariah.

2)

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang akses usaha pembiayaan syariah dengan unit kerja, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

15


3)

Memantau, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan syariah meliputi Bidang Literasi dan Penumbuhan KSPPS

dan

USPPS

Pengembangan

KSPPS

Koperasi, dan

Bidang

USPPS

Pemberdayaan

Koperasi

serta

dan

Bidang

Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah. 4)


5)

Dalam melaksanakan tugas Asisten Deputi Pembiayaan Syariah melaporkan

dan

bertanggung

jawab

kepada

Deputi

Bidang

Pembiayaan.

16


BAB II PERENCANAAN STRATEGIS A.

Gambaran Umum Rencana Strategis Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2015 2019

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel,

Deputi

Bidang

Pembiayaan

berpedoman

pada

dokumen

perencanaan yang terdiri dari : 1)

Fase perencanaan melalui dokumen Renstra yang kemudian diturunkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK),

2)

Fase pengukuran kinerja melalui penggunaan instrument Indikator Kinerja Utama (IKU)

3)

Fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN)

4)

Fase evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan. Dalam Rencara Strategis Tahun2015 – 2019, Deputi Bidang Pembiayaan

akan memfokuskan sasaran, indikator, dan target capaian peningkatan daya saing pada aspek pembiayaan yaitu peningkatan akses pembiayaan formal oleh UMKM. Selain hal itu, Deputi Bidang Pembiayaan juga menjadikan sasaran meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dalam 3 (tiga) pilar indikator, yaitu : (1) Peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan, (2) Pertumbuhan jumlah anggota Koperasi, dan (3) Pertumbuhan volume usaha koperasi. Pokok-pokok strategi Deputi Bidang Pembiayaan untuk mencapai sasaran, indikator dan target tersebu ialah peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses 17


pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah dari jaringan kerjasama antar usaha simpan pinjam oleh koperasi. B. Visi dan Misi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan mayoritas pelaku usaha nasional yang jumlahnya mencapai 57,9 juta (Kemenkop UKM, 2015), dan telah turut memberi andil dalam memberikan kontribusinya terhadap PDB Nasional. Namun demikian UMKM hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala di antaranya dibidang permodalan/pembiayaan usaha. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang pembiayaan sebagai salah satu unit kerja memiliki visi dan misi dalam rangka pemberdayaan KUMKM sebagai berikut : 1.

Visi “Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Sehat, Kuat, Tangguh dan Mandiri untuk Berkontribusi Dalam Perekonomian Nasional”

2.

Misi a.

Meningkatkan akses Pembiayaan Formal bagi Koperasi dan UMKM.

b.

Meningkatkan akses dan sumber pembiayaan yang lebih luas, mudah dan terjangkau bagi koperasi dan UMKM.

c.

Menyiapkan bahan kebijakan yang kondusif bagi perkembangan Koperasi dan UMKM.

d.

Memantapkan koordinasi dengan para lintas pelaku dalam rangka meningkatkan sinergi pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

18


e.

Memantapkan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan.

f.

Menyebarluaskan berbagai informasi pembiayaan seluas-luasnya kepada para pelaku koperasi dan UMKM.

C. Kebijakan dan Strategi 1.

Kebijakan Berdasarkan visi dan misi Deputi Bidang Pembiayaan, maka ditetapkan Program strategis sebagai berikut : a. Peningkatan Daya Saing; b. Penguatan Kelembagaan Koperasi; c. Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro. Program kerja Deputi Bidang Pembiayaan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu a. Perluasan skema dan layanan pembiayaan dan jasa; b. Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; c. Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Pembiayaan; d. Penguatan Koperasi dan UMKM di Bidang Keuangan Syariah; e. Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; f. Peningkatan Kerjasama Pembiayaan KUMKM.

2.

Strategi Strategi Deputi Bidang Pembiayaan dalam mewujudkan kebijakannya, mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut : a.

Menyiapkan dan mengembangkan berbagai bahan kebijakan dan strategi

pembiayaan

Koperasi

dan

UMKM

yang

mendukung 19


perwujudan Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang sehat, kuat dan terpecaya; b.

Memantapkan

koordinasi

kebijakan,

program

dan

kegiatan

pembiayaan bagi pemberdayaan KUKM baik secara lintas sektoral maupun wilayah dengan pemerintah daerah; c.

Mengembangkan kerjasama dengan Bank dan Lembaga Keuangan Non-bank dalam rangka perluasan sumber-sumber pembiayaan;

d.

Bersama gerakan koperasi dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas;

e.

Untuk meningkatkan kepercayaan anggota, gerakan koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya, perlu adanya penjaminan simpanan;

f.

Konsolidasi ke dalam masing-masing KSP/USP-Koperasi dalam bidang kelembagaan dan usaha sesuai norma yang berlaku;

g.

Mengembangkan kerja sama dengan stakeholder terkait dalam pemberdayaan KUMKM.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah : a.

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemerima amanah dengan pemberi amanah;

b.

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 20


c.

Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Deputi Bidang Pembiayaan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut : 1.

Penetapan Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan : No

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan kedeputian bidang pembiayaan

Indikator Kinerja

Target

Nilai evaluasi kinerja kedeputian bidang pembiayaan

1 Laporan

Laporan keuangan kedeputian bidang pembiayaan sesuai standar

1 Laporan

2

Meningkatnya kualitas akses dan jangkauan usaha simpan pinjam Koperasi

Jumlah Koperasi yang dapat memahami manajemen usaha dan peraturan terkait dengan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

500 KSP/USP Koperasi

3

Meningkatnya akses permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Jumlah Wirausaha pemula yang memenuhi syarat mendapatkan fasilitas permodalan

400 Orang

4

Meningkatnya kerjasama Pembiayaan

Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan pendampingan mengakses kredit dan mengelola kreditnya dengan baik

27.520 Usaha Mikro

5

Meningkatnya skema,kapasitas dan jangkauan pembiayaan serta layanan keuangan

lnisiasi pembentukan Lembaga Pembiayaan bagi Petani dan UMKM

1 Laporan

21


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

lainnya bagi Koperasi dan UMKM 6

Meningkatnya pengembangan usaha Koperasi dan UMKM yang bergerak di bidang keuangan syariah

Jumlah Lembaga Pembiayaan KSPPS/USPPS (KSPPS/USPPS) yang menerapkan manajemen Pendayagunaan Zakat dan Wakaf dengan baik

250 KSPPS / USPPS Koperasi

No

Program Strategis

Anggaran

1

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Rp. 37.431.412. 000,-

2

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Rp. 15.934.279.000,-

3

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis

Rp. 26.022.846.000,-

Usaha Mikro Total Anggaran 2.

Rp. 79.388.537.000,-

Penetapan Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja

Target

Nilai akuntabilitas kinerja

1 Laporan

Laporan akuntabilitas kinerja

1 Laporan

Dokumen Perencanaan Strategis yang up date

1 Laporan

Dokumen Perencanaan Kinerja

1 Laporan

Dokumen Perjanjian Kinerja

1 Laporan

22


No

2

No 1

3.

Sasaran Strategis

Meningkatnya akuntabilitas keuangan

Indikator Kinerja

Target

Dokumen penganggaran sesuai standar

1 Laporan

Dokumen lndikator Kinerja Utama (lKU) yang up date

1 Laporan

Dokumen Penganggaran sesuai standar

1 Laporan

Anggaran

Program Kerja Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev Pembiayaan

Rp. 10.882.854. 000,-

Penetapan Kinerja Asisten Deputi Simpan Pinjam No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas akses dan jangkauan usaha simpan pinjam Koperasi

Indikator Kinerja

Target



Jumlah Koperasi yang dapat bermitra dengan Koperasi Sekunder


Jumlah naskah akademis Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPS-K)

1 Laporan

Jumlah LKM yang dapat

200 LKM

memahami kemanfaatan ber-Koperasi

23


No 1

4.

Program penguatan usaha simpan pinjam koperasi

Rp. 15.934.279.000,-

Penetapan Kinerja Asisten Deputi Permodalan No 1

No 1

5.

Anggaran

Program Kerja

Sasaran Strategis Meningkatnya akses permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Indikator Kinerja

Target

Jumlah Wirausaha pemula yang memenuhi syarat dan mendapat fasilitas permodalan 400 Orang

400 Orang

Jumlah Koperasi pemula yang mendapat bimbingan dan dapat mengakses fasilitas permodalan

100 Koperasi

Jumlah KUMKM yang mendapatkan fasilitasi advokasi/ promosi/intermediasi

300 KUMKM

Anggaran

Program Kerja Fasilitasi permodalan koperasi dan usaha mikro dan kecil

Rp. 12.445.709.000,-

Penetapan Kinerja Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal No

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya kerjasama pembiayaan

Indikator Kinerja Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan pendampingan

Target 27.520 Usaha Mikro 24


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

mengakses kredit dan mengelola kreditnya dengan baik Jumlah laporan koordinasi dan sosialisasi dalam satu tahun

1 Laporan

Jumlah laporan monitoring penyaluran kredit program tiap bulan dalam satu tahun

1 Laporan

Jumlah Dokumen evaluasi penyaluran kredit program dalam satu tahun

1 Laporan

Jumlah Kerjasama Pembiayaan

1 Laporan

Jumlah usaha mikro kecil 2.000 UMK pasca SHAT yang didampingi untuk mengakses sumber pembiayaan ke lembaga keuangan

6.

No

Program Kerja

Anggaran

1

Peningkatan Kerjasama pembiayaan KUMKM

Rp. 26.022.846.000,-

Penetapan Kinerja Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya skema,

Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Penjamin Kredit

Target 4 PPKD

25


No

Sasaran Strategis kapasitas dan jangkauan pembiayaan serta layanan keuangan lainnya bagi Koperasi dan UMKM

Indikator Kinerja

Target

Daerah yang terbentuk melalui fasilitasi Jumlah Badan Layanan Umum

6 BLUD

Daerah yang terbentuk melalui Fasilitasi Jumlah laporan skema

1 Laporan

pemb an non bank Jumlah dokumen akademis

1 Laporan

pembentukan Lembaga Pembiayaan bagi Petani dan UMKM Jumlah KUKM yang mendapatkan

5757 KUMKM

fasilitasi mengakses lembaga keuangan non bank

No 1

7.

Anggaran

Program Kerja Perluasan skema dan layanan pembiayaan dan jasa keuangan non bank bagi koperasi dan UMKM

Rp. 5.994.281.000,-

Penetapan Kinerja Asisten Deputi Pembiayaan Syariah No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya pengembangan usaha Koperasi dan UMKM

Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Pembiayaan KSPPS.USPPS

Target 250 KSPPS/USPPS

26


No

No 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

yang bergerak di bidang keuangan syariah

(KSPPS/USPPS) yang menerapkan manajemen Pendayagunaan Zakat dan Wakaf dengan baik

Target

Jumlah Lembaga Pembiayaan KSPPSUSPPS (KSPPS/USPPS) yang menerapkan layanan jasa keuangan sesuai dengan literasi keuangan syariah

100 KSPPS/UKJS

Jumlah skema kerjasama pembiayaan pola syariah yang diterapkan

1 Laporan

Program Kerja Penguatan Koperasi dan UMKM di bidang keuangan syariah

Anggaran Rp. 8.108.568.000,-

27


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam awal tahun anggaran 2016, Deputi Bidang Pembiayaan telah menetapkan Penetapan Kinerja (PK) dan sasaran strategis dengan indikator kinerja sebagai berikut : No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan kedeputian bidang pembiayaan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi


1 Laporan

1 Laporan


1 Laporan

1 Laporan


2

Meningkatnya kualitas akses dan jangkauan usaha simpan pinjam Koperasi



3

Meningkatnya akses permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Jumlah Wirausaha pemula yang memenuhi syarat mendapatkan

400 Orang 0 Orang

28


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

fasilitas permodalan

b.

4

Meningkatnya kerjasama Pembiayaan

Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan pendampingan mengakses kredit dan mengelola kreditnya dengan baik

27.520 Usaha Mikro

15.875 Usaha Mikro

5

Meningkatnya skema,kapasitas dan jangkauan pembiayaan serta layanan keuangan lainnya bagi Koperasi dan UMKM

lnisiasi pembentukan Lembaga Pembiayaan bagi Petani dan UMKM

1 Laporan

1 Laporan

6

Meningkatnyapengembangan usaha Koperasi dan UMKM yang bergerak di bidang keuangan syariah

Jumlah Lembaga Pembiayaan KSPPS/USPPS (KSPPS/USPPS) yang menerapkan manajemen Pendayagunaan Zakat dan Wakaf dengan baik



Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut: 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kedeputian Bidang Pembiayaan

29


Selama periode Tahun 2016 Deputi Bidang Pembiayaan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut : 1.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja : 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Pembiyaan terdapat di dalam Rencana Strategi Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2016 sebagaimana terlampir.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pencapaian laporan akuntabilitas kinerja Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan tahun 2016 meliputi : -

Layanan Koordinasi Perencanaan Layanan perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Cukup

informasikan kepada kami terkait usulan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kedepan, kita akan melakukan koordinasi kepada instansi lintas stakeholder (Dinas, Kemenkeu, Bappenas, DPR dll), baik dalam bentuk fasilitasi rapat-rapat, negosiasi dll. -

Layanan Operasional Layanan

yang

terkait

dengan

kebutuhan

penunjang

kerja,

ketersediaan peralatan, fungsi alat-alat. Layanan ketersediaan dana untuk mendukung realisasi anggaran, kedepan fungsi Bendahara adalah menyediakan uang (TUP/UP) yang terjadwal diawal bulan (UP)

30


dan diakhir bulan (TUP), serta fasilitas kendaraan operasional bagi pegawai yang mendapatkan penugasan rapat/koordinasi diluar kantor secara Gratis. -

Layanan Pengembangan Aparatur Layanan pengembangan aparatur untuk mendukung administrasi kepegawaian. Kedepan untuk

kenaikan pangkat, kenaikan gaji

berkala, kenaikan jabatan dll tidak perlu lagi diurus oleh masingmasing pegawai. Seluruh data akan otomatis dengan catatan seluruh pegawai melengkapinya di awal pada sistem informasi pegawai. -

Layanan Monev Online Layanan untuk ekspose, evaluasi, monitoring kinerja dan realisasi anggaran secara online dan akuntabel, seluruh layanan tersebut akan diintegrasikan

dengan

sistem

keuangan.Kedepan

kita

akan

melakukan upgrade system informasi untuk otomatisasi laporan keuangan mulai dari verifikator hingga SP2D. Realisasi pencapaian laporan akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini : Sasaran Strategis

Output Kegiatan


Nilai Capaian Target

Realisasi

%

Koordinasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

3 Laporan

3 Laporan

98.67

Monev, data dan pengembangan aparatur

3 Laporan

2 Laporan

97,74

31


Sasaran Strategis

Sistem informasi pembiayaan 

Nilai Capaian

Output Kegiatan

Target

Realisasi

%

1 Laporan

1 Laporan

100

Dokumen Perencanaan Strategis yang Up Date Aplikasi Perkantoran Deputi Bidang Pembiayaan merupakan aplikasi operasional perkantoran berbasis internet & android yang efektif, efisien dan

akuntabel

guna

mendukung

kegiatan

harian

Deputi

Bidang

Pembiayaan. Pembuatan Aplikasi Perkantoran Deputi Bidang Pembiayaan memiliki tujuan untuk : a) Sistemisasi aktifitas surat-menyurat secara terintegrasi dengan sistem kenotadinasan (Surat masuk, surat keluar, izin, cuti dll). b) Sistemisasi informasi data jabatan dan fungsi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan formasi jabatan yang ada. c) Sistemisasi sistem perjalanan dinas yang sudah terintegrasi hingga ke pelaporan. Untuk mencapai sasaran perencanaan strategis yang up date, Deputi Bidang

Pembiayaan

telah

memiliki

website

yaitu

www.pembiayaan.depkop.go.id. Seluruh kegiatan di Deputi Bidang Pembiayaan dapat di akses secara online dengan infromasi yang disajikan secara up date. Adapun fitur yang terdapat dalam website tersebut antara lain : -

Sistem Informasi Kepegawaian

-

Sistem Informasi Pendataan Surat (E-Arsip)

-

Sistem Informasi Pendataan Perjalanan Dinas

-

Sistem Infromasi Pembiayaan (E-Proposal)

-

Sistem Infromasi Laporan Kinerja (Sakip) 32




User Manual Aplikasi

Dokumen Perencanaan Kinerja Dokumen Perencanaan Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan terdapat di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 sebagaimana terlampir.



Dokumen Penganggaran sesuai Standar Dokumen Penganggaran Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan terdapat di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Tahun 2016 sebagaimana terlampir.



Dokumen Perjanjian Kinerja Dokumen perjanjian kinerja tahun 2016 antara Sekretaris Deputi Bidang Pembiayan dengan Deputi Bidang Pembiayaan sebagai mana terlampir.

2.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dengan indikator kinerja : 

Dokumen lndikator Kinerja Utama (lKU) yang up date Dalam rangka mencapai sasaran terwujudnya dokumen IKU yang up date, Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan mengalami beberapa hambatan yang disebabkan adanya penghematan anggaran sebanyak 2 (dua) kali dengan 1 (satu) kali pemotongan dan 1 (satu) kali self blocking oleh karena itu dokumen IKU tidak bisa dilakukan secara up date karena anggaran secara fisik melekat pada satuan anggaran.



Dokumen Penganggaran sesuai standar Dokumen penganggaran yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan sudah sesuai dengan format standar yang ditetapkan karena telah mengacu pada sistem di Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal 33


Anggaran yang dapat di unduh di http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id dengan username 401741. 2. Meningkatnya Kualitas Akses dan Jangkauan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Saat ini terdapat 97.834 unit KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi, dengan anggota sebanyak 17.944.641 orang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Jumlah Simpanan yang diterima sebesar Rp 14,1 Triliun dan pinjaman yang diberikan sebesar Rp 49,8 Triliun. Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilaksanakan koperasi tersebut harus diawasi dan dinilai kinerjanya oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, kegiatan Pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dilaksanakan oleh Menteri. Dengan struktur baru maka pembinaan akan dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan sedangkan pengawasan dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan. Selama ini upaya pembinaan simpan pinjam koperasi telah dilaksanakan walaupun belum optimal dan komprehensif. Untuk itu KSP/USP Koperasi masih memerlukan pembinaan dari sisi Kelembagaan dan keuangan KSP/USP Koperasi agar sesuai prinsip dan jatidiri koperasi serta tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Pembinaan dari sisi Kelembagaan dan keuangan KSP/USP dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis kepada Pengurus, Pengawas dan Anggota tentang Penataan Manajemen Usaha Dan Keuangan KSP/USP Koperasi; dan Penataan Manajemen Kelembagaan KSP/USP Koperasi yang sesuai dengan jatidiri dan prinsip koperasi sebagai berikut : 34


a.

Bimteksos Penataan Manajemen Usaha Dan Keuangan KSP/USP Koperasi di laksanakan di 5 Provinsi dengan peserta 50 KSP/USP Koperasi di setiap provinsi, yaitu :

b.

1)

Bali

2)

Jawa Timur

3)

Nusa Tenggara Barat

4)

Kepulauan Riau

5)

Sumatera Barat

Bimteksos Penataan Manajemen Kelembagaan KSP/USP Koperasi di laksanakan di 5 Provinsi dengan peserta 50 KSP/USP Koperasi di setiap provinsi, yaitu : 1)

Jawa Timur

2)

Jawa Barat

3)

Kalimantan Barat

4)

Sumatera Utara

5)

Maluku

3. Meningkatnya Akses Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi" dengan Indikator kinerja" Pengembangan Wirausaha baru yang berpotensi tumbuh" dengan jumlah target sebanyak 400 Wirausaha Pemula (WP) yang mendapatkan modal untuk pengembangan usahanya nilai Rp. 8 Milyar,- atau Rp 20 juta per WP. Dukungan permodalan untuk penumbuhan 400 WP tidak dapat dilaksanakan karena 35


adanya kebijakan penghematan oleh pemerintah, sehingga realisasinya 0%. Dengan demikian, Anggaran sebesar Rp 10.298.470.000,- setelah dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp 8.000.492.097.000,-. Maka pagu setelah revisi ke (6) menjadi Rp 2.215.978.000,- adapun realisasi per Desember 2016 sebesar Rp 2.214.461.612 (99,93%) . Meskipun bantuan untuk dukungan permodalan di hemat, namun mengingat strategisnya kegiatan ini dalam menumbuhkan Wirausaha baru, maka kegiatankegiatan lain yang dilaksanakan adalah bimbingan teknis dan mempromosikan produk-produk para Wirausaha Pemula yang sebelumnya. Program ini semakin ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan seperti upaya memantapkan motivasi usaha, temu bisnis, bimbingan teknis dan pendampingan untuk pengembangan usahanya serta ekspose produk WP. Sedangkan untuk kegiatan pendampingan kepada wirausaha pemula yang mendapatkan bantuan dana, telah dilakukan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang di 5 Provinsi yaitu : Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Maluku masing-masing peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang per propinsi, dengan materi tentang : Cermat Menghitung Bisnis Cost , Kiat Mengelola Liquiditas, Sistem Akuntansi Berbasis IT, Cara Mudah Menghitung Pajak UMKM dan Membangun Inovasi Bisnis.\ Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis ini, Wirausaha Pemula memperoleh wawasan tentang Pengembangan usaha sekaligus sebagai forum komunikasi dan pengembangan jaringan bisnis usahanya. Bimbingan teknis lanjutan ini sangat diperlukan oleh UKM khususnya yang telah menerima bantuan perkuatan maupun yang belum menerima terutama untuk meningkatkan poduktifitas, ketertiban dalam laporan keuangan, pemasaran secara online. Dengan demikian Wirausaha Pemula 36


yang telah mendapat bantuan bisa dilakukan pemeringkatan berdasarkan skala usaha. Kegiatan Temu Konsultasi ini merupakan sarana untuk : a.

Memberikan pembekalan kepada para wirausaha pemula yang baru memulai usahanya, khususnya mengenai pembukuan/pencatatan usaha;

b.

Memonitor pelaksanaan kegiatan (usaha) yang dijalankan Wirausaha Pemula;

c.

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi wirausaha pemula dalam berwirausaha;

d.

Meningkatkan motivasi kepada para wirausaha baru/pemula dalam menjalankan kegiatan usahanya;

e.

Menyediakan forum untuk saling bertukar pengalaman dan informasi, diantara para peserta maupun antar peserta dengan

Sebagai tindak lanjut dari Program Pelatihan, Pendampingan, serta Dukungan modal awal bagi Wirausaha Pemula, dilakukan kegiatan fasilitasi promosi bagi produk/jasa Wirausaha Pemula melalui keikutsertaan dalam event pameran, pada pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Expo di 6 provinsi (Semarang, Magelang, Surabaya, Malang, Medang, dan Pontianak) yang di ikuti sebanyak 37 Wirausaha Pemula dengan nilai omzet sebesar Rp. 108.960.000,-.

4. Meningkatnya Kerjasama Pembiayaan

37


Usaha mikro memiliki peran yang penting dalam menyediakan sumber kehidupan ekonomi dari bagian terbesar masyarakat. Dalam pengembangannya Usaha Mikro masih menghadapi beberapa kendala antara lain, pemasaran, manajemen usaha dan sulitnya dalam mengakses permodalan baik terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank. Persoalan utama yang dihadapi adalah tidak dapat menyediakan agunan pada saat mengajukan kredit. Selain itu juga pihak perbankan mempunyai kriteria penilaian kelayakan dalam memberikan pengajuan pembiayaan kepada Usaha Mikro. Upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro telah dilakukan melalui program dan berbagai kegiatan, baik yang terkait dengan dukungan finansial maupun non finansial. Kegiatan-kegiatan tersebut secara garis besar dapat memberikan dukungan pemberdayaan Usaha Mikro secara komprehensif terutama dalam hal penjaminan, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi kepada Usaha Mikro dalam memperluas akses permodalan, meningkatkan volume usaha, kualitas SDM dan kelembagaan. Program KUR tahun 2007 s/d. 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh 33 Bank Pelaksana dengan skema Imbal Jasa Penjaminan, total penyalurannya sebesar Rp. 178,8 Trilyun kepada 12.475.927 debitur dengan NPL secara nasional 3,3%, dan menyerapa tenaga kerja sebanyak 20,3 juta tenaga pekerja. Melihat perkembangan program KUR tersebut, maka pada pemerintahan yang baru, diawal Tahun 2015 telah dilakukan evaluasi untuk perbaikan skema dan regulasinya.

Pada tanggal 14 Agustus 2015 program KUR kembali diluncurkan

dengan perbaikan regulasinya antara lain : a.

Keppres 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keppres No 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selama 38


ini Komite Kebijakan diputuskan hanya melalui Keputusan Menko bidang Perekonomian. b.

Permenko No 6 Tahun 2015, yang diubah dengan niomor 8 dan 13 tahun 2015 dan terakhir Permenko Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, Selama ini Pedoman Pelaksanaan KUR hanya melalui Keputusan Deputi Komite Kebijakan.

c.

Kepmenko Bidang Perekonomian No 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR dan Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur dan Perusahaan Penjamin KUR, selama ini penetapan Bank dan perusahan penjamin ditetapkan melalui Komite Kebijakan KUR. Pada Tanggal 14 Agustus 2015 Program KUR kembali diluncurkan dengan

menggunakan Skema Subsidi Bunga dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 30 trilyun dengan Bunga sebesar 12% yang disalurkan oleh 7 (tujuh) Bank penyalur yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BPD NTT, BPD Kalbar dan Bank Sinarmas serta Maybank. Pada Tahun 2016 Program KUR mengalami perubahan dari sisi suku bunga dan target serta jumlah Bank Penyalur. Suku Bunga KUR Tahu 2016 diturunkan menjadi 9% dengan target penyaluran sebesar Rp. 100 trilyun dan sampai saat ini bank penyalur yang sudah direkomendasikan oleh OJK sebanyak 38 Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank termasuk Koperasi. Dari 38 penyalur tersebut yang sudah mempunyaionline system dengan SIKP sebanyak 32 Penyalur dan sudah melakukan PKP dengan Kementeria Koperasi dan UKMselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

39


Dalam penyelenggaraannya, program KUR masih menghadapi beberapa permasalahan yang masih dihadapi yaitu usaha mikro masih memiliki keterbatasan dalam penyiapan administrasi perkreditan dalam mengajukan KUR sehingga membutuhkan pendampingan.

UMi terdampingi (unit)

Target

Capaian

%

27.520

15.875

57,68

Plafond Pengajuan (Rp)

Rp.430.539.370.000,-

Realisasi Pengajuan (Rp)

Rp.150.575.225.000,-.

Jumlah Pendamping (Org)

327

Pencapaian jumlah usaha mikro yang didampingi mengakses program KUR mengalami pengurangan dikarenakan terjadi pemotongan anggaran pendampingan pada tahun anggaran 2016 dari sebesar Rp. 8.167.200.000 menjadi Rp. 4.237.200.000 atau berkurang sebesar 48,11% dan hal ini berkorelasi dengan pengurangan jumlah tenaga pendamping dari target sebanyak 500 Orang menjadi 327 Orang dan target waktu pelaksanaan pendampingan dari 6 Bulan menjadi 4 Bulan.

40


5. Meningkatnya Skema, Kapasitas dan Jangkauan Pembiayaan Serta Layanan Keuangan Lainnya Bagi Koperasi dan UMKM

Amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil”. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah membuka dan memberi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM). Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016 dalam uraian Pembiayaan Daerah sub Pengeluaran Pembiayaan menyebutkan bahwa “Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”. Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Peluang

mendayagunakan

instrumen

dana

bergulir

di

Daerah

untuk

memfasilitasi permodalan bagi usaha mikro dan kecil tertuang dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 145 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota) dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk : a) menyediakan barang dan/jasa untuk layanan umum; dan b) mengelola dana khusus (dana bergulir) dalam rangka meningkatkan ekonomi/pelayanan kepada masyarakat. 41


Adapun ketentuan pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 61 Tahun 2007. Oleh karena itulah dalam rangka membuka dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan koperasi, Kedeputian Bidang Pembiayaan Cq. Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan menginisiasi pembentukan BLUD Dana Bergulir di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memfasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan persyaratan mudah, cepat dan murah serta terjangkau bagi UMKM. Pengembangan lembaga pembiayaan di daerah dilakukan dengan tujuan: a.

Membuka akses pembiayaan Koperasi dan UMKM di daerah;

b.

Memperluas jangkauan pembiayaan UMKM dan koperasi ;

c.

Mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM di daerah;

d.

Mendekatkan pelayanan pembiayaan kepada UMKM dan koperasi di daerah;

e.

Meningkatkan kerjasama pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan BLUD-DB.

Program Kegiatan yang dilakukan : a.

Melakukan Bimbingan teknis dan sosialisasi tentang kosep pengorganisasian dan pengelolaan BLUD dana bergulir untuk aparatur PPKD dan SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten/Kota;

b.

Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembentukan BLUD Dana Bergulir dan mendorong terjadinya komunikasi yang intensif dengan legislatif daerah untuk penyediaan modal awal;

c.

Memberikan bimbingan dan konsolidasi bagi BLUD Dana Bergulir yang telah terbentuk tetapi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

42


Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersosialisasinya Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-DB) di 4 (empat) provinsi pada Tahun 2015, yaitu Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Lampung, kemudian pada Tahun 2016 dilaksanakan di 6 (enam) Provinsi yaitu Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu. Peserta terdiri dari seluruh lintas pelaku (stakeholders) terkait, yakni Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM kabupaten/kota, Bappeda kabupaten/kota, Bagian ekonomi kabupaten/kota, Dinas PPKAD kabupaten/kota dan SKPD. Selain itu untuk mencapai sasaran strategis Deputi Bidang Pembiayan juga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Biro Hukum dan Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait Percepatan Pembentukan BLUD DB di Daerah. Dimana hasil rumusan konsultasi tersebut antara lain adalah : a.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Dana Bergulir adalah Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dimasukkan dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

b.

Transaksi pembiayaan dan investasi jangka panjang hanya ada di Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD), oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir berada pada Menteri Keuangan sebagai BUN atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai BUD.

c.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

43


dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Terminologi yang digunakan adalah Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD DB). d.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga, Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Satker yg menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Satker BLU). Karenanya, Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Satker BLU LPDB-KUMKM untuk mengelola dana bergulir, dimana Menteri Keuangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN, yaitu Direktur Keuangan LPDB-KUMKM. Pola Satker BLU LPDB-KUMKM selain bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan UKM, juga bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

e.

Pola pengelolaan dana bergulir oleh Satker BLU LPDB-KUMKM inilah yang diduplikasi oleh daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, yaitu Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM membentuk BLUD yang mengelola dana bergulir (BLUD DB) dengan BUD atau PPKD menunjuk salah satu pejabat BLUD DB sebagai Kuasa Pengguna Angaran (KPA) BUD, sehingga BLUD DB selain bertanggung jawab kepada Kepala SKPD (dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM) juga bertanggung jawab kepada PPKD/SKPKD sebagai BUD. Disamping menginisiasi pembentukan BLUD Dana Bergulir perlu juga dilakukan inisiasi pembentukan Perusahaan Kredit Daerah (PPKD). Penjaminan kredit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perusahaan kredit yang berfungsi sebagai penambah keyakinan kreditur

44


terhadap potensi resiko kredit. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya penjaminan kredit adalah meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan kreditur kepada debitur khususnya KUMKM diukur dengan besaran Gearing Ratio (GR). Ungkitan (leverage) kredit yang berdampak pada gairah bisnis dan pertumbuhan ekonomi itu dapat bertumbuh dan berkembang apabila ada penjaminan kredit yang dikelola perusahaan penjaminan. Perusahaan penjaminan kredit di daerah, berupa PPKD menjadi suatu keharusan pembentukannya. Karena itu perlu upaya terencana percepatan pertumbuhannya. Hingga saat ini sudah berdiri 18 (delapan belas) PT. Jamkrida di seluruh Indonesia atau 53% dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Kehadiran PT. Jamkrida diperlukan dalam rangka membantu penyediaan anggunan untuk akses permodalan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah ke lembaga bank atau lembaga keuangan non bank. Adapun kendala pendirian perusahaan penjaminan kredit daerah adalah kesesuaian antara lingkungan hidup wilayah dan kegiatan usaha tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar dengan ketentuan yang berlaku, ketidaksesuaian antara jumlah modal disetor dalam bentuk deposito berjangka dengan jumlah modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, ketidakmampuan pengurus untk membuktikan setoran modal berasal dari pemegang saham, kurangnya SDM yang berpengalaman di bidang penjaminan, dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, misalnya gedung kantor, sistem IT, dan sebagainya. 6. Meningkatnya Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM yang Bergerak di Bidang Keuangan Syariah

45


Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (KSPPS/USPPS Koperasi) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang “unik” dan “spesifik” di Indonesia. KSPPS/USPPS Koperasi tumbuh dan berkembang dari gerakan swadaya masyarakat di bidang ekonomi yang sejak awal kelahirannya fokus melayani kebutuhan keuangan mikro (micro finance) bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Keunikan KSPPS, yang selama ini telah tumbuh dan berkembang di tengahtengah masyarakat adalah selain menjalankan fungsi bisnis (tamwil) juga menjalankan fungsi sosial (maal)yaitu menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq/shodaqoh dan wakaf (ziswaf) untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat khususnya dari kalangan fakir miskin (mustahik). Dalam menjalankan fungsi sosial (maal), Kementerian Koperasi dan UKM berperan

sebagai

fasilitator

dalam

menjembatani

KSPPS/USPPS

Koperasi

memperoleh legalitas operasional dan perkuatan kapasitas pengelolaan dana ziswaf sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama RI, Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Amil Zakat Nasional dan Badan Amil Zakat Nasional. Melalui kerjasama tersebut, sebanyak 214 KSPPS/USPPS Koperasi memperoleh legalitas operasional dari LAZ Dompet Dhuafa dan Baitulmaal Muamalat dan penguatan kapasitas kompetensi pengelola ziswaf oleh LAZ dan Baznas serta sebanyak 133 KSPPS/USPPS Koperasi memperoleh legalitas operasional penguatan kapasitas

kompetensi pengelola

sebagai Nazir Wakaf Uang dari Badan Wakaf Indonesia. Dalam Bisnis Plan Penghimpunan dana ZIS dari 214 MPZ KSPPS/USPPS Koperasi yang telah menjadi MPZ LAZ DD dan BMM adalah sebesar ± Rp 6 46


Milyar/Tahun, sedangkan penghimpunan wakaf dari 133 Nazir Wakaf adalah sebesar ± Rp 4 Milyar. Dana ZIS yang terhimpun diharapkan tidak hanya dimanfaatkan bagi kegiatan

santunan

(charity)

tetapi

dapat

dimanfaatkan

lebih

besar

bagi

program/kegiatan pemberdayaan social – ekonomi anggota dan masyarakat, sedangkan dana yang terhimpun dari wakaf uang ini dapat dimanfaatkan oleh koperasi yang bersangkutan untuk memperkuat permodalan untuk pembiayaan bagi anggotanya. Melalui dana wakaf KSPPS/USPPS Koperasi dapat memperluas jangkauan layanan kepada pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi dengan porsi nisbah bagi hasil atau ringan yang ringan karena koperasi hanya berkewajiban menjaga nilai harta wakaf dan hasil pendayagunaan pun disalurkan kepada maukufalih (penerima manfaat) melalui program/kegiatan Unit Maal dalam pemberdayaan masyarakat. c.

Akuntabilitas Keuangan Alokasi anggaran Deputi Bidang Pembiayaan Tahun Anggraan 2016 sebesar

79.388.537.000,- (tujuh puluh Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) adapun terjadi pemotongan/penghematan anggaran sebesar Rp. 19.500.164.000 (sembilan belas milyar lima ratus juta serratus enam

puluh

empat

ribu

rupiah)

sehingga

alokasi

anggraan

setelah

pemotongan/penghematan yaitu sebesar Rp. 59.888.373.000 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran Pada Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2016 sebesar Rp. 52.460.832.554 (lima puluh dua milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar 87,6 %. Rincian penyerapan anggaran terdapat dalam table di bawah ini : 47


No

1

2

3

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan

Pagu

Realisasi

%

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

26.350.138.000

25.556.816.405

96.99

Perluasan Skema dan Layanan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank Bagi Koperasi dan UMKM

5.227.387.000

5.165.124.583

98.81

Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil

4.021.919.000

3.982.613.959

99.02

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Pembiayaan

9.719.254.000

9.583.559.387

98.6

Penguatan Koperasi dan UMKM di Bidang Keuangan Syariah

7.381.578.000

6.825.518.476

92.47

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

12.587.710.000

11.265.069.977

89.49

Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

12.587.710.000

11.265.069.977

89.49

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

20.950.525.000

15.638.946.172

74.65

Peningkatan Kerjasama Pembiayaan KUMKM

20.950.525.000

15.638.946.172

74.65

59.888.373.000

52.460.832.554

87.6

Total

B. AKUNTABILITAS KINERJA ESELON II DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 1.

Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan a.

Pengukuran Capaian Kinerja

48


Berdasarkan implementasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, rata-rata capaian sasaran strategis Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan adalah 100 % dengan rincian pada table sebagai berikut : Sasaran Strategis

No

1

b.

Nilai Capaian

Indikator Kinerja


Target

Realisasi

%


1 Laporan

1 Laporan

100


1 Laporan

1 Laporan

100

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Selama

periode

Tahun

2016

Deputi

Bidang

Pembiayaan

telah

melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut : 1.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja : 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Pembiyaan terdapat di dalam Rencana Strategi Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2016 sebagaimana terlampir.



Laporan Akuntabilitas Kinerja

49


Pencapaian laporan akuntabilitas kinerja Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan tahun 2016 meliputi : -

Layanan Koordinasi Perencanaan Layanan perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Cukup informasikan

kepada

kami

terkait

usulan

perencanaan,

penganggaran dan pelaporan kedepan, kita akan melakukan koordinasi kepada instansi lintas stakeholder (Dinas, Kemenkeu, Bappenas, DPR dll), baik dalam bentuk fasilitasi rapat-rapat, negosiasi dll. -

Layanan Operasional Layanan yang terkait dengan kebutuhan penunjang kerja, ketersediaan peralatan, fungsi alat-alat. Layanan ketersediaan dana untuk mendukung realisasi anggaran, kedepan fungsi Bendahara adalah menyediakan uang (TUP/UP) yang terjadwal diawal bulan (UP) dan diakhir bulan (TUP), serta fasilitas kendaraan operasional bagi pegawai yang mendapatkan penugasan rapat/koordinasi diluar kantor secara Gratis. -

Layanan Pengembangan Aparatur Layanan pengembangan aparatur untuk mendukung administrasi kepegawaian. Kedepan untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan jabatan dll tidak perlu lagi diurus oleh masingmasing pegawai. Seluruh data akan otomatis dengan catatan seluruh pegawai melengkapinya di awal pada sistem informasi pegawai.

50


-

Layanan Monev Online Layanan untuk ekspose, evaluasi, monitoring kinerja dan realisasi anggaran secara online dan akuntabel, seluruh layanan tersebut akan diintegrasikan dengan sistem keuangan.Kedepan kita akan melakukan upgrade system informasi untuk otomatisasi laporan keuangan mulai dari verifikator hingga SP2D.

Realisasi pencapaian laporan akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini : Nilai Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan kedeputian bidang pembiayaan



Output Kegiatan Target

Realisasi

%


3 Laporan

3 Laporan

98.67


3 Laporan

2 Laporan

97,74

Sistem informasi pembiayaan

1 Laporan

1 Laporan

100

Dokumen Perencanaan Strategis yang Up Date Aplikasi Perkantoran Deputi Bidang Pembiayaan merupakan aplikasi operasional perkantoran berbasis internet & android yang efektif, efisien dan akuntabel guna mendukung kegiatan harian Deputi Bidang Pembiayaan.

Pembuatan

Aplikasi Perkantoran

Deputi Bidang

Pembiayaan memiliki tujuan untuk : a) Sistemisasi aktifitas surat-

51


menyurat secara terintegrasi dengan sistem kenotadinasan (Surat masuk, surat keluar, izin, cuti dll). b) Sistemisasi informasi data jabatan dan fungsi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan formasi jabatan yang ada. c) Sistemisasi sistem perjalanan dinas yang sudah terintegrasi hingga ke pelaporan. Untuk mencapai sasaran perencanaan strategis yang up date, Deputi Bidang Pembiayaan telah memiliki website yaitu www.pembiayaan.depkop.go.id. Seluruh kegiatan di Deputi Bidang Pembiayaan dapat di akses secara online dengan infromasi yang disajikan secara up date. Adapun fitur yang terdapat dalam website tersebut antara lain :



-

Sistem Informasi Kepegawaian

-

Sistem Informasi Pendataan Surat (E-Arsip)

-

Sistem Informasi Pendataan Perjalanan Dinas

-

Sistem Infromasi Pembiayaan (E-Proposal)

-

Sistem Infromasi Laporan Kinerja (Sakip)

-

User Manual Aplikasi

Dokumen Perencanaan Kinerja Dokumen Perencanaan Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan terdapat di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 sebagaimana terlampir.



Dokumen Penganggaran sesuai Standar Dokumen Penganggaran Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan terdapat di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Tahun 2016 sebagaimana terlampir.



Dokumen Perjanjian Kinerja 52


Dokumen perjanjian kinerja tahun 2016 antara Sekretaris Deputi Bidang Pembiayan dengan Deputi Bidang Pembiayaan sebagai mana terlampir. 2.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dengan indikator kinerja : 

Dokumen lndikator Kinerja Utama (lKU) yang up date Dalam rangka mencapai sasaran terwujudnya dokumen IKU yang up date, Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan mengalami beberapa hambatan

yang

disebabkan

adanya

penghematan

anggaran

sebanyak 2 (dua) kali dengan 1 (satu) kali pemotongan dan 1 (satu) kali self blocking oleh karena itu dokumen IKU tidak bisa dilakukan secara up date karena anggaran secara fisik melekat pada satuan anggaran.



Dokumen Penganggaran sesuai standar Dokumen penganggaran yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan sudah sesuai dengan format standar yang ditetapkan karena telah mengacu pada sistem di Kementerian Keuangan Cq. Direktorat

Jenderal

Anggaran

yang

dapat

di

unduh

dihttp://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.iddengan username 401741.

c.

Akuntabilitas Keuangan Alokasi anggaran pada Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan tahun 2016

sebesar Rp. 10.882.854. 000,- (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta

delapan

ratus

lima

puluh

empat

ribu

rupiah),

adapun

terjadi

pemotongan/penghematan anggaran sebesar Rp. 1.163.600.000,- (satu miliar 53


seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga alokasi anggaran setelah pemotongan yaitu Rp. 9.719.254.000,- (Sembilan miliar tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah). Sasaran Strategis

No 1


Program / Kegiatan

Nilai Capaian Alokasi

Realisasi

%


7.120.131.000

7.025.602.468

98,67


1.819.252.000

1.778.089.919

97,74

779.871.000

779.867.000

100

9.719.254.000

9.583.559.387

98,6

Sistem informasi pembiayaan Total

Realisasi anggaran pada Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2016 mencapai Rp. 9.583.559.387,- (Sembilan miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 98.6 %. Grafik penyerapan anggaran per bulan tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut :

54


Realisasi Anggaran Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan 1E+10 9E+09 8E+09 7E+09 6E+09 5E+09 4E+09 3E+09 2E+09 1E+09 0

2.

Asisten Deputi Simpan Pinjam Program strategis yang dilaksanakan di Asisten Deputi Simpan Pinjam Tahun

2016, yaitu Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dengan Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akses dan Jangkauan Usaha Simpan Pinjam Koperasi antara lain : 1)

KSP/USP Koperasi yang diperkuat kelembagaan dan Usahanya

2)

Fasilitasi Jaringan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

3)

Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan

4)

Lembaga Keuangan Mikro yang Mendapat Penguatan

a.

Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan implementasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada

tahun 2016, rata-rata capaian sasaran strategis pelaksanaan program/kegiatan pada 55


Asisten Deputi Simpan Pinjam adalah 100 % dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

No

1

Sasaran Strategis

Nilai Capaian Indikator Kinerja Target

Realisasi

%

Meningkat nya

KSP/USP

500

500

Kualitas Akses

Koperasi yang

KSP/USP

KSP/USP

dan Jangkauan

diperkuat

Koperasi

Koperasi

Usaha Simpan

kelembagaan dan

Pinjam Koperasi

Usahanya Fasilitasi Jaringan

100

100

Usaha Simpan

KSP/USP/

KSP/USP/K

Pinjam Koperasi

KSPPS/USP

SPPS/

PS

USPPS

1 Laporan

1 Laporan

100

200 LKM

200 LKM

100

Fasilitasi

100

100

Pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan Lembaga Keuangan Mikro yang Mendapat Penguatan

56


b.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dalam pelaksanaan capaian sasaran program/kegiatan pada Asisten Deputi

Simpan Pinjam, Evaluasi dan Analisis setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut : 1.

KSP/USP Koperasi yang diperkuat kelembagaan dan Usahanya Saat ini terdapat 97.834

unit KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS

Koperasi, dengan anggota sebanyak 17.944.641 orang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Jumlah Simpanan yang diterima sebesar Rp 14,1 Triliun dan pinjaman yang diberikan sebesar Rp 49,8 Triliun. Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilaksanakan koperasi tersebut harus diawasi dan dinilai kinerjanya oleh pemerintah.

57


Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, kegiatan Pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dilaksanakan oleh Menteri. Dengan struktur baru maka pembinaan akan dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan sedangkan pengawasan dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan. Selama ini upaya pembinaan simpan pinjam koperasi telah dilaksanakan walaupun belum optimal dan komprehensif. Untuk itu KSP/USP Koperasi masih memerlukan pembinaan dari sisi Kelembagaan dan keuangan KSP/USP

Koperasi agar sesuai prinsip dan jatidiri koperasi serta tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pembinaan dari sisi Kelembagaan dan keuangan KSP/USP dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis kepada Pengurus, Pengawas dan Anggota tentang Penataan Manajemen Usaha Dan Keuangan KSP/USP Koperasi;

58


dan Penataan Manajemen Kelembagaan KSP/USP Koperasi yang sesuai dengan jatidiri dan prinsip koperasi sebagai berikut : Bimteksos Penataan Manajemen Usaha Dan Keuangan KSP/USP Koperasi di laksanakan di 5 Provinsi dengan peserta 50 KSP/USP Koperasi di setiap provinsi, yaitu : 1)

Bali

2)

Jawa Timur

3)

Nusa Tenggara Barat

4)

Kepulauan Riau

5)

Sumatera Barat

Bimteksos Penataan Manajemen Kelembagaan KSP/USP Koperasi di laksanakan di 5 Provinsi dengan peserta 50 KSP/USP Koperasi di setiap provinsi, yaitu :

2.

1)

Jawa Timur

2)

Jawa Barat

3)

Kalimantan Barat

4)

Sumatera Utara

5)

Maluku

Fasilitasi Jaringan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Keberadaan

jaringan

koperasi

sangat

penting

dan

strategis

untuk

mengoptimalkan potensi-potensi tersebut. Jaringan koperasi mencangkup antar stakeholder memberdayakan potensi dan tujuan yang sama, dapat bekerja dan

59


beroperasi secara efektif, serta manfaatnya dapat dirasakan, maka harus memiliki tujuan penting yang ingin diraih, yaitu: a.

Penguatan kelembagaan jaringan KSP/USP Koperasi yang dimulai dari jaringan nasional hingga jaringan daerah, yang berkaitan dengan SDM, Fasilitasi, dan sistem yang solid.

b.

Fasilitasi pengembangan program kerja yang langsung berkaitan dengan kepentingan gerakan koperasi.

Pendampingan peningkatan kualitas kinerja KSP/USP Koperasi merupakan kegiatan dari Fasilitasi Jaringan Usaha Simpan Pinjam dengan pembentukan Jaringan Kerjasama KSP/USP Koperasi pada 50 unit KSP/USP Koperasi dan 300 orang Tenaga Pendampingan Peningkatan Kualitas Kinerja KSP/USP Koperasi. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan Kelas Bimbingan Teknis Penguatan usaha simpan pinjam koperasi dengan kegiatan Pendampingan Peningkatan Kualitas Kinerja KSP/USP Koperasi: 60


No.

Provinsi Nusa Tenggara

1

Barat

Tenaga Koordinator

Tenaga Pendamping (orang)

(orang)

Target

Realisasi

1

30

30

2

Bali

1

30

30

3

Sulawesi Selatan

1

30

30

4

Kalimantan Barat

1

30

30

5

Banten

1

30

29

6

Sumatera Utara

1

30

30

7

Sumatera Barat

1

30

27

8

Jawa Timur

1

30

30

9

Jawa Barat

1

30

30

10

Jawa Tengah

1

30

30

Sebaran KSP/USP Koperasi kegiatan Pendampingan Peningkatan Kualitas Kinerja KSP/USP Koperasi:

3.

Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan

61


Sesuai dengan fungsinya KSP/USP bertugas untuk menghimpun dana dari anggota, calon anggota, atau koperasi lainnya, dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Fungsi ini memiliki arti bahwa secara tidak langsung KSP/USP mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. KSP/USP sebagai organisasi koperasi mempunyai ciri-ciri khusus di mana anggota berfungsi sebagai pemilik dan pengguna jasa. Sebagai pemilik anggota harus berpartisipasi dalam penyetoran modal, pengambilan keputusan dan pengawasan, sedangkan sebagai pengguna jasa, anggota dapat berfungsi sebagai nasabah yang menyimpan (tabungan dan simpanan berjangka) dan nasabah yang meminjam. Dengan demikian KSP/USP juga berperan sebagai lembaga intermediasi antara anggota yang surplus dana dengan anggota yang membutuhkan dana.

3.

Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan

62


Untuk itu KSP/USP harus selalu siap memenuhi permohonan kebutuhan dana anggotanya, namun kenyataan menunjukkan bahwa pada umumnya KSP/USP memiliki keterbatasan untuk memenuhi permohonan pinjaman yang diajukan anggotanya, karena pada umumnya laju simpanan anggota jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laju permohonan pinjaman yang diajukan anggota. Hal ini terjadi karena anggota memiliki banyak pilihan untuk menyimpan kelebihan uangnya pada lembaga Perbankan, karena simpanan pada lembaga perbankan hingga jumlah tertentu dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Fenomena tersebut juga terjadi pada KSP/USP yang memiliki sistem penjaminan simpanan anggota, yang memiliki laju simpanan yang seimbang dengan laju permohonan pinjaman, hal ini menunjukkan indikasi bahwa untuk meningkatkan simpanan anggota pada KSP/USP diperlukan sistem penjaminan simpanan anggota. untuk itu dilakukan serangkaian Focus Group Discussion di daerah berkaitan dengan formulasi pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan bagi Koperasi yang kemudian dituangkan dalam perumusan Naskah Akademis Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Kegiatan Focus Group Discussion telah dilaksanakan di 2 Provinsi yaitu : No

Provinsi

Jumlah Peserta 30 Orang terdiri dari Aparatur pusat

1

Yogyakarta (11-13 April 2016)

dan Daerah/Gerakan Koperasi dan Praktisi 30 Orang terdiri dari Aparatur Pusat

2

Kalimantan Barat (18-20 Mei 2016) dan Daerah/Gerakan Koperasi dan Praktisi 63


4.

Lembaga Keuangan Mikro yang Mendapat Penguatan Literasi dan Penumbuhan LKM menjadi KSP dan USP Koperasi merupakan

serangkaian proses/aktivitas/kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur

pembina tentang proses transformasi LKM menjadi KSP atau USP dan masyarakat/kelompok masyarakat/LKM yang telah menjadi anggota maupun yang belum menjadi anggota KSP dan USP sehingga mampu untuk mengetahui posisinya sebagai anggota koperasi yaitu sebagai pengguna produk dan sekaligus pemilik.

Bimbingan teknis literasi dan penumbuhan LKM menjadi KSP dan USP memberikan wawasan terkait pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kepada kelompok masyarakat baik yang sudah ada seperti Bumdes, PNPM dan sebagainya, ataupun kepada kelompok masyarakat yang berminat dari awal untuk membentuk KSP serta bagi Aparatur Daerah yang membidangi pembentukan KSP dan USP Koperasi 64


sehingga nantinya diharapkan akan tumbuh KSP yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. Kegiatan Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP ini telah dilaksanakan di 5 Provinsi yaitu :

No

Provinsi

Jumlah Peserta 45 Orang aparatur yang menangani LKM

1

Bali (12-14 Mei 2016) di Prov/Kab/Kota 45 Orang aparatur yang menangani LKM

2

Sumatera Barat (25-27 mei 2016) di Prov/Kab/Kota Nusa

Tenggara

Barat

(10-12 45 Orang aparatur yang menangani LKM

3 Agustus 2016)

di Prov/Kab/Kota 45 Kelompok Masyarakat/LKM Belum

4

Jawa Barat (2-4 Maret 2016) Berbadan Hukum 45 Kelompok Masyarakat/LKM Belum

5

Sumatera Utara (20-22 April 2016) Berbadan Hukum

Kegiatan ini menjadi penting mengingat saat ini di masyarakat telah banyak tumbuh lembaga keuangan mikro (LKM) yang belum berbadan hukum baik perseorangan ataupun secara kelompok. Terbentuknya pun berdasarkan kebutuhan yang datang dari masyarakat sendiri atau juga karena adanya program fasilitasi dari

65


pemerintah pusat (kementerian/lembaga) atau dari pemerintah daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD atau Dinas). Beberapa program fasilitasi yang menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro dari pemerintah pusat misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dari Kementerian Dalam Negeri; Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kementerian Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dari Kementerian Pertanian; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dari Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan masih banyak lagi yang lain. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dan penyalurkan dana tersebut ada yang dikelola untuk digulirkan atau dipinjamkan kepada masyarakat perlu segera ditata dan secara legal keberadaannya dengan mempunyai badan hukum dan ijin usaha. Pengetahuan masyarakat/anggota koperasi dan LKM diatas sebagai cikal bakal KSP/USP tentang produk dan kegiatan usaha simpan pinjam seperti Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam-Koperasi (KSP-USP-Kop) sangat minim, padahal kemajuan dan keberlangsungan hidup

usaha simpan pinjam koperasi sebagai

lembaga yang juga memiliki fungsi intermediary ditentukan oleh partisipasi anggotanya baik sebagai pemilik maupun sebagai pengguna produk. Disamping itu pula dari sisi aparatur pembina di daerah sering dihadapkan pada kesulitan pada saat ada kelompok masyarakat dan atau LKM yang belum berbadan

66


hukum berkonsultasi untuk menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Untuk itu perlu persamaan persepsi dalam upaya transfer informasi tentang LKM yang belum berbadan hukum yang ingin menjadi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpana Pinjam Koperasi. KSP/USP memiliki peran cukup besar dalam fortofolio penyaluran kredit kepada UMKM. Data bank Indonesia menunjukan bahwa jumlah penyaluran kredit Usaha Simpan Pinjam (KSP dan USP Koperasi)sebesar 66 T dan itu lebih besar dari penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR. Maka menjadi relevan kegiatan literasi dan penumbuhan ini guna terus mendorong penumbuhan jumlah KSP/USP Koperasi baru yang berimplikasi pada peningkatan dana kelolaan dan jumlah penyaluran pembiayaan oleh KSP/USP Koperasi kepada UMKM khususnya usaha mikro.

c.

Akuntabilitas Keuangan Alokasi anggaran pada Asisten Deputi Simpan Pinjam Tahun 2016 sebesar

Rp14.191.539.000,- (empat belas miliar serratus Sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), adapun terjadi pemotongan/penghematan anggaran sampai revisi-6 sehingga alokasi anggaran menjadi yaitu Rp10.889.002.000,(sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta dua ribu rupiah).

Sasaran Strategis

Nilai Capaian

Program / Kegiatan

Meningkatnya

KSP / USP-

kualitas akses dan

Koperasi yang

jangkauan usaha

diperkuat

simpan pinjam

kelembagaan dan

koperasi

usahanya

Target 3.386.963.000

Realisasi 3.250.403.854

% 95,97

67


Sasaran Strategis

Nilai Capaian

Program / Kegiatan Fasilitasi jaringan

Target

Realisasi

%

5.450.279.000

5.360.248.600

98,35

2.051.760.000

1.929.614.975

94,05

10.889.002.000

10.540.267.429

96,80%

usaha simpan pinjam koperasi Fasilitasi pembentukan lembaga penjaminan simpanan Lembaga keuangan mikro yang mendapat penguatan TOTAL

Realisasi anggaran pada Asisten Deputi Simpan Tahun 2016 mencapai Rp10.540.267.429,- (sepuluh miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sebesar 96,80 %.

3. Asisten Deputi Permodalan a. Pengukuran Capaian Kinerja Tingkat capaian kinerja Asisten Deputi Permodalan yang setiap awal tahun tahun 2016 telah menetapkan Kinerja dan sasaran strategis yang dijabarkan dalam beberapa indikator kegiatan. Adapun realisasi capaian kinerja sampai dengan Desember 2016 adalah sebagai berikut :

68


NO

SASARAN

NO

INDIKATOR

PROGRAM /

TARGET

REALISASI

%

KINERJA

KEGIATAN 1.

Meningkatnya

1.

Pengembangan

daya saing UMKM

wirausaha

dan Koperasi

yang

400 WP

0

baru

berpontesi

tumbuh 2.

Koperasi yang

pemula

100 Kop

100 Kop

100

300

300 KUKM

100

mendapat

bimbingan

dan

perkuatan permodalan 3.

KUMKM

yang

mendapat advokasi, promosi

KUKM

dan

Intermediasi Pembiayaan

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Secara umum capaian kinerja Asisten Deputi Permodalan Tahun 2016 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut : 1.

Sasaran Strategis 1, Indikator Kinerja 1

NO

SASARAN

NO.

INDIKATOR

PROGRAM /

TARGET REALISASI

%

KINERJA

KEGIATAN 1.

Meningkatnya daya UMKM Koperasi

saing dan

1.

Pengembangan wirausaha yang

400 WP

0

baru

berpontesi

tumbuh

69


Pencapaian sasaran strategis " Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi" dengan Indikator kinerja " Pengembangan Wirausaha baru yang berpotensi tumbuh" dengan jumlah target sebanyak 400 WP dengan yang mendapatkan modal untuk pengembangan usahanya nilai Rp. 8 Milyar,- (Rp 20 juta per WP), namun realisasinya 0%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan penghematan anggaran. Meskipun dana bantuan untuk pengembangan WP di hemat, namun tetap dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha WP, yaitu Bimbingan Teknis dan Sosialisasi dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang di 5 Provinsi yaitu : Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Maluku masing-masing peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang per propinsi, dengan materi tentang : Cermat Menghitung Bisnis Cost , Kiat Mengelola Liquiditas, Sistem Akuntansi Berbasis IT, Cara Mudah Menghitung Pajak UMKM dan Membangun Inovasi Bisnis. Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis ini, Wirausaha Pemula memperoleh wawasan tentang Pengembangan usaha sekaligus sebagai forum komunikasi dan pengembangan jaringan bisnis usahanya. Bimbingan teknis lanjutan ini sangat diperlukan oleh UKM khususnya yang telah menerima bantuan perkuatan maupun yang belum menerima terutama untuk meningkatkan poduktifitas, ketertiban dalam laporan keuangan, pemasaran secara online. Dengan demikian Wirausaha Pemula yang telah mendapat bantuan bisa dilakukan pemeringkatan berdasarkan skala usaha. Kegiatan Temu Konsultasi ini merupakan sarana untuk : a) Memberikan pembekalan kepada para wirausaha pemula yang baru memulai usahanya, khususnya mengenai pembukuan/pencatatan usaha;

70


b) Memonitor pelaksanaan kegiatan (usaha) yang dijalankan Wirausaha Pemula; c) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi wirausaha pemula dalam

berwirausaha; d) Meningkatkan

motivasi

kepada

para

wirausaha

baru/pemula

dalam

menjalankan kegiatan usahanya; e) Menyediakan forum untuk saling bertukar pengalaman dan informasi, diantara

para peserta maupun antar peserta dengan Sebagai tindak lanjut dari Program Pelatihan, Pendampingan, serta Dukungan modal awal bagi Wirausaha Pemula, dilakukan kegiatan fasilitasi promosi bagi produk/jasa Wirausaha Pemula melalui keikutsertaan dalam event pameran, pada pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Expo di 6 provinsi (Semarang, Magelang, Surabaya, Malang, Medang, dan Pontianak) yang di ikuti sebanyak 37 Wirausaha Pemula dengan nilai omzet sebesar Rp. 108.960.000,-. b. Sasaran Strategis 1, Indikator Kinerja 2 NO

SASARAN

NO

PROGRAM /

INDIKATOR

TARGET REALISASI

%

KINERJA

KEGIATAN 1. Meningkatnya daya UMKM Koperasi

saing dan

2.

Koperasi yang

pemula 100 Kop

100 Kop

mendapat

bimbingan

dan

perkuatan permodalan

Selain kegiatan-kegiatan diatas juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap WP yang telah menerima bantuan pada tahun 2015. Dari 8.362 WP yang menerima 71


bantuan, diantaranya 1.874 WP telah melaporkan dan dikunjungi dengan perkembangan sebagai berikut: a. Menambah tenaga kerja sebanyak 1.317 orang (39,2%) dari tenaga kerja sebelumnya sebanyak 2.307 orang. b. Meningkatkan asset sebesar Rp 14,1 Milyar (38,5%) dari total asset sebelumnya sebesar Rp 22,5 Milyar. c. Meningkatkan omset usha sebesar Rp 6,1 Milyar (29,15%) dari total omset sebelumnya sebesar Rp 14,9 Milyar.

Oleh Karena itu, diharapkan pada tahun 2017 kegiatan bantuan bagi WP perlu dilanjutkan. Pencapaian sasaran strategis " Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi" dengan Indikator kinerja " Koperasi Pemula yang mendapat bimbingan dan perkuatan permodalan " dengan target sebanyak 100 Koperasi Pemula, realisasi 100% melalui pelaksanakaan

bimbingan

teknis

bagi

Koperasi pemula. Plafon anggaran semula sebesar Rp Bimteksos Koperasi Pemula di Provinsi Sulawesi Selatan

1.012.400.000,-, namun dengan adanya penghematan

anggaran

sebesar

Rp

206.718.000,-.sehingga pagu setelah revisi (6) menjadi Rp 805.682.000,-, Realisasi per Desember 2016 sebesar Rp 794.665.550,- atau 98.63% dari pagu anggaran revisi ke 6. Program Koperasi Pemula yang mendapat

Bimteksos Koperasi Pemula di Provinsi Jawa Timur

bimbingan dan penguatan permodalan selama 72


tahun 2016 dengan target sebanyak 100 Koperasi yang dilakukan melalui Bimbingan Teknis dan sosialisasi bagi Koperasi Pemula dalam rangka meningkatan kapasitas Koperasi Pemula dalam mengakses pembiayaan. Diharapkan melalui bimbingan teknis Koperasi Pemula mampu memberikan manfaat dan dapat mengoptimalkan dukungan permodalan yang diperoleh dalam pengembangan bisnis dan peningkatan pelayanan koperasi terhadap anggota sehingga mampu memberikan daya ungkit yang besar dalam mendukung usaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan anggota koperasi dan mendukung upaya perluasan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Koperasi Pemula ini dilaksanakan di Provinsi yaitu; Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dengan peserta masing-masing sebanyak 50 Orang pengurus Koperasi Pemula. Adapun materi yang disampaikan oleh para narasumber adalah 1) Tata kelola Keuangan Koperasi, 2) Sistem akuntansi berbasis komputerisasi 3) Pengelolaan Koperasi system tanggung renteng dan 4) Sistem Pengawasan Koperasi Bimteksos ini sangat dirasakan manfaatnya oleh Koperasi Pemula karena ; a) menambah wawasan dan keterampilan dalam mengelola, mengembangkan bisnis maupun dalam memberikan layanan anggota yang lebih professional, b) Materi dan metode Bimteksos yang interaktif mampu memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik bagi peserta serta semakin memperkaya dan mengasah kemampuan peserta kegiatan dalam pengelolaan koperasi danpengembangan bisnis serta layanan anggota. c.

Sasaran Strategis 1, Indikator Kinerja 3

73


NO

SASARAN PROGRAM /

NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

300

300 KUKM

100

KINERJA

KEGIATAN 1. Meningkatnya daya UMKM

saing dan

Koperasi

3. KUMKM

yang

mendapat advokasi, promosi

KUKM

dan

Intermediasi Pembiayaan

Plafon Anggaran awal KUMKM yang mendapatkan advokasi, promosi dan intermediasi sebesar Rp 1.134.839.000,-, namun dengan adanya penghematan anggaran sebesar Rp 366.898.000,- sehingga pagu setelah revisi (6) menjadi Rp 974.659.000,- Realisasi per Desember 2016 sebesar Rp 945801.097 atau 97,03% dari pagu anggaran untuk revisi ke (6). Pencapaian sasaran strategis " Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi" dengan Indikator kinerja " KUMKM yang mendapat advokasi,promosi dan Intermediasi Pembiayaan " dengan jumlah target sebanyak 300 KUMKM. dengan realisasi 100% yang dilakukan melalui kegiatan Koordinasi, inventarisasi, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, intemediasi dan promosi pembiayaan yaitu :

d.

Linkage Program Bank Umum Dengan Koperasi Linkage program merupakan kerja sama untuk dapat saling mendukung,

memperkuat

serta

menguntungkan,

yang

dilaksanakan

Bank Umum

kepada Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan usaha Mikro dan Kecil. Linkage program yang dicanangkan beberapa tahun yang lalu merupakan kerjasama antara bank umum dan BPR maupun 74


Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit

dan

efisiensi pelaksanaan skim kredit bank umum terutama untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Dalam rangka memfasilitasi peningkatan akses permodalan Koperasi kepada sumber sumber pembiayaan, pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan “Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Koperasi Peserta Linkage Program” di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui gambaran yang komprehensif (Keragaan) dari Linkage Program, mengoptimalkan peran linkage program dalam pendampingan koperasi serta memberikan informasi tentang program – program perbankan yang dapat diakses oleh koperasi dalam rangka mengembangkan usahanya. Peserta Temu Konsultasi sejumlah 50 (lima puluh) orang dari gerakan koperasi dan UMKM. Adapun narasumber pada kegiatan tersebut antara lain Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi,

Bank BNI Semarang, Universitas Diponegoro,

Kospinjasa Pekalongan dengan materi : 1.

Teknik Komunikasi dan Negosiasi Bisnis

2.

Model Pembiayaan Linkage Program

3.

Management resiko dalam Pengelolaan koperasi

4.

Membangun Jaringan Kerjasama Usaha antar Koperasi Mengingat strategisnya Linkage Program sebagai upaya meningkatkan akses

KUMKM kepada sumber sumber pembiayaan maka, kedepannya diperlukan langkah langkah sebagai berikut :

75


Kementerian Koperasi dan UKM maupun dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota/Provinsi memfasilitasi pengembangan pembiayaan Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi melalui tahapan yang komprehensip dan sistematis sebagai berikut : 

Sosialisasi pembiayaan Linkage Program



Identifikasi kebutuhan kemitraan (need assesment)



Identifikasi dan pemetaan potensi dan kompetensi



Pelatihan dan bimbingan teknis



Pendampingan, asistensi dan konsultasi lapangan 

Fasilitasi

pengembangan

temu

mitra kemitraan

pembiayaan Bimteksos Koperasi peserta linkage program di Provinsi Jawa Tengah



Pendampingan usaha pasca

pencairan pembiayaan 

Evaluasi fasilitasi pembiayaan Linkage Program 1. Mempertajam dan mendukung akselerasi skema pembiayaan Linkage Program perlu kiranya ditindaklanjuti Mou yang benar-benar membumi antara Perbankan dan Kementerian

Koperasi dan UKM sebagai payung

operasional dalam pembiayaan Linkage Program antara Perbankan dan Koperasi di daerah. 2. Sinergitas institusional para pemangku kepentingan semakin dioptimalkan dengan bersandar pada kolaborasi peran masing masing institusi. Bank memberikan kemudahan akses kredit / pembiayaan, Koperasi semakin memberikan kualitas Pelayanan yang profesional kepada anggota

76


anggotanya, inkubator bisnis maupun Konsultan Koperasi dan UMKM memberikan dukungan asistensi, konsultasi dan pendampingan lapangan. Demikian pula halnya dengan Kementerian Koperasi dan UKM maupun Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota/Provinsi memberikan pembinaan dan berbagai program fasilitasi yang mendukung pengembangan pembiayan Linkage Program.

e.

Peningkatan Kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Berbagai kendala yang dihadapi UMKM dalam memperluas akses permodalan

kepada lembaga pembiayan, khususnya terkait dengan kendala minimnya informasi, maka UMKM memerlukan adanya unsur mediasi dan pendampingan KKMB yang dipandang memiliki kapasitas untuk mengatasi berbagai kendala interaksi yang dihadapi UMKM kepada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Dalam rangka mengaktualisasikan peran KKMB kepada UMKM maka diperlukan kegiatan untuk mengetahui optimalisasi peran konsultan keuangan mitra bank dalam rangka pendampingan KUMKM. Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) sebagai Pendamping KUKM dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis kepada KKMB, dengan tujuan untuk : 1. Mengeksplorasi peran KKMB yang telah berjalan berbasis pengalaman KKMB yang telah melaksanakan fungsi mediasi dan pendampingan terhadap UMKM dalam mengakses kredit bank. 2. Menemukan dan mengidentifikasi permasalahan dilapangan, kendala-kendala dan ketidakefektifan peran KKMB serta alternatif solusinya.

77


3. Mendapatkan masukan-masukan untuk peningkatan standarisasi pengetahuan dan kompetensi KKMB maupun optimalisasi peran KKMB untuk masa yang akan datang sehingga terjadi upaya perbaikan berkelanjutan. Peningkatan Kapasitas kepada 50 Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dilaksanakan di Provinsi Aceh dengan peserta KKMB dari berbagai daerah. Narasumber berasal Perwakilan Bank Indonesia, perwakilan Bank Mandiri, Perwakilan Bank BNI, Ketua Assosiasi KKMB dan Manager Pusat Layanan Usaha Terpadu dengan materi sebagai berikut : 1. Peluang Pembiayaan UMKM dan Koperasi 2. Peran Bank Indonesia dalam mengembangkan KKMB 3. Membangun Jaringan Kerjasama KKMB 4. Peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Propinsi Aceh dalam mengembangan pendamingan KUMKM Dari hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas KKMB tersebut, diidentifikasi permasalahan dalam pengembangan KKMB, antara lain: 1. KKMB belum sepenuhnya mampu membangun Modal Sosial (Social Capital) dalam bentuk kepercayaan, dan jaringan bisnis yang memadai sehingga

belum

menjadi

pilihan

menarik

bagi

perbankan

untuk

mengembangkan sayap pembiayaan kepada UMKM. 2. KKMB belum sepenuhnya menempatkan dirinya sebagai pendamping profesional sehingga fee sebagai kompensasi atas jasa pendampingan masih dianggap tabu.

78


3. Berkelanjutannya KKMB belum sepenuhnya mendapat jaminan/ kepastian karena sebagian besar KKMB masih bergantung kepada proyek pemerintah, sehingga begitu proyek selesai maka berakhirlah eksistensinya. 4. Pengetahuan dan kompetensi bisnis KKMB dalam melaksanakan peran mediasi dan pendampingan belum sepenuhnya memadai, hal ini bisa berimplikasi pada tingkat kepercayaan yang rendah ketika berhadapan dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. 5. Masih banyak KKMB yang belum bersertifikasi karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti mengikuti pelatihan dasar KKMB dan kriteria spesifik lainnya. 6. Dari sisi pemerintah, dukungan terhadap optimalisasi KKMB masih terbatas seperti dukungan sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi KKMB. 7. Dari sisi perbankan masih dijumpai pandangan atau persepsi yang negatif terhadap kehadiran KKMB bahkan dianggap sebagai item penambah biaya modal (cost of capital) dalam mengucurkan kredit. Dari berbagai masalah yang muncul tersebut dan beberapa bentuk fasilitasi yang diharapkan tersebut maka dirumuskan solusi alternatif yang efektif yang direncanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yang diharapkan semakin dapat meningkatkan peran KKMB dalam memediasi dan mendampingi UMKM mengakses pembiayaan perbankan, khususnya dalam hal peningkatan pengetahuan dan kompetensi maupun jaringan bisnis yang semakin luas, antara lain :

79


 Dukungan sosialisasi yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang dibingkai dalam kerangka inisiasi kemitraan antara KKMB, perbankan dan pelaku UMKM sehingga terbangun kesamaan pandangan dan kesepahaman dalam memaknai peran KKMB. Hal ini untuk meningkatkan tingkat kepercayaan perbankan dan pelaku UMKM terhadap keberadaan dan peran yang dilakukan oleh KKMB.  Dukungan konkrit untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi melalui bimbingan teknis serta pelatihan-pelatihan secara intensif dan berkelanjutan yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKMdan menjangkau seluruh KKMB yang ada sehingga semakin memiliki persyaratan teknis dan manajerial dalam melaksanakan peran mediasi dan pendampingan UMKM.  Dukungan program sertifikasi KKMB secara rutin (reguler) dan berkelanjutan sehingga KKMB yang ada memiliki peluang dan kesempatan untuk mendeklarasikan diri sebagai pendamping UMKM yang handal, khususnya dalam mempersiapkan UMKM agar naik kelas dari usaha yang feasible menjadi bankable dalam mengakses pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.  Mengingat KKMB ada yang individu dan institusi maka kelembagaan KKMB perlu diperkuat sehingga menjadi lembaga pendamping yang mandiri, tidak bergantung pada program/proyek pemerintah namun sudah mampu memposisikan fee balas jasa pendampingan sebagai sumber untuk operasionalisasi kegiatan KKMB.  Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi secara konkrit upaya-upaya optimalisasi peran KKMB dalam memediasi dan mendampingi UMKM

80


sehingga semakin mampu menangkap peluang pasar pembiayaan UMKM melalui mempersiapkan UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan. f.

Promosi dan intermediasi pembiayaan Kegiatan Pelaksanaan promosi dan intermediasi pembiayaan yang dilakukan

berupa pameran yang bertujuan untuk memvisualisasikan pelayanan pemerintah dan promosi pembiayaan dan

produkproduk

Foto Kegiatan Pameran PPUD Expo Surabaya

koperasi ukm

dan

Foto Kegiatan Pameran Harkopnas Jambi

yang

telah menerima bantuan dari kementerian koperasi khususnya dari Deputi Bidang Pembiayaan Dengan tujuan untuk memperkenalkan, produk unggulan yang dimiliki terutama di sektor industri, perdagangan, pertanian, pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan antara lain : 1.

Penyelenggaraan Harkopnas Expo 2016 Di Jambi Dilaksanakan di Provinsi Jambi, tanggal pelaksanaan 21 s/d 24 Juli 2016 dengan jumlah pengunjung mencapai 18.000 orang, dengan omzet sebesar Rp. 7.520.000,-, produk yang dipasarkan adalah kue kering dan kerajinan

81


2.

Penyelenggaran Pameran Pekan Produk Unggulan Daerah 2016 Dilaksanakan di Kota Surabaya, tanggal 22 s/d 25 September 2016

Foto Kegiatan Pameran PPUD Expo Surabaya Foto Kegiatan Pameran Pekan Batik Nusantara

3.

Penyelenggaran

Pekan

Batik

Nusantara

2016

Dilaksanakan

di

Kota

Pekalongan, tanggal pelaksanaan 4 s/d 9 Oktober 2016 dengan jumlah seluruh pengunjung pameran mencapai 143 ribu orang dengan omzet sebesar Rp. 49.685.000,- dan produk yang dipamerkan adalah kerajinan batik.

Foto Kegiatan Pameran Pekan Batik Nusantara

c.

Akuntabilitas Keuangan Plafon Anggaran awal sebesar Rp 10.298.470.000,-, namun dengan adanya

penghematan anggaran sebesar Rp 8.492.097.000,-.sehingga pagu setelah revisi (6) menjadi Rp 2.215.978.000,-. Realisasi per Desember 2016 sebesar Rp 2.214.461.612 (99,93%) dari pagu anggaran setelah reisi ke (6).

82


4.

Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal

a.

Pengukuran Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 1.

Usaha Mikro yang mendapatkan pendampingan mengakses kredit dan mengelola kredit KUR

Usaha mikro memiliki peran yang penting dalam menyediakan sumber kehidupan ekonomi dari bagian terbesar masyarakat. Dalam pengembangannya Usaha Mikro masih menghadapi beberapa kendala antara lain, pemasaran, manajemen usaha dan sulitnya dalam mengakses permodalan baik terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank. Persoalan utama yang dihadapi adalah tidak dapat menyediakan agunan pada saat mengajukan kredit. Selain itu juga

pihak perbankan mempunyai kriteria

penilaian kelayakan dalam

memberikan pengajuan pembiayaan kepada Usaha Mikro. Upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro telah dilakukan melalui program dan berbagai kegiatan, baik yang terkait dengan dukungan finansial maupun non finansial. Kegiatan-kegiatan tersebut secara garis besar dapat memberikan dukungan pemberdayaan Usaha Mikro secara komprehensif terutama dalam hal penjaminan, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi kepada Usaha Mikro dalam memperluas akses permodalan, meningkatkan volume usaha, kualitas SDM dan kelembagaan. Program KUR tahun 2007 s/d. 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh 33 Bank Pelaksana dengan skema Imbal Jasa Penjaminan, total penyalurannya sebesar Rp. 178,8 Trilyun kepada 12.475.927 debitur dengan NPL secara nasional 3,3%, dan menyerapa tenaga kerja sebanyak 20,3 juta tenaga pekerja.

83


Melihat perkembangan program KUR tersebut, maka pada pemerintahan yang baru, diawal Tahun 2015 telah dilakukan evaluasi untuk perbaikan skema dan regulasinya.

Pada tanggal 14 Agustus 2015 program KUR kembali

diluncurkan dengan perbaikan regulasinya antara lain : 1.

Keppres 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keppres No 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selama ini Komite Kebijakan diputuskan hanya melalui Keputusan Menko bidang Perekonomian.

2.

Permenko No 6 Tahun 2015, yang diubah dengan niomor 8 dan 13 tahun 2015 dan terakhir Permenko Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, Selama ini Pedoman Pelaksanaan KUR hanya melalui Keputusan Deputi Komite Kebijakan.

3.

Kepmenko Bidang Perekonomian No 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR dan Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur dan Perusahaan Penjamin KUR, selama ini penetapan Bank dan perusahan penjamin ditetapkan melalui Komite Kebijakan KUR. Pada Tanggal 14 Agustus 2015 Program KUR kembali diluncurkan dengan

menggunakan Skema Subsidi Bunga dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 30 trilyun dengan Bunga sebesar 12% yang disalurkan oleh 7 (tujuh) Bank penyalur yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BPD NTT, BPD Kalbar dan Bank Sinarmas serta Maybank. Pada Tahun 2016 Program KUR mengalami perubahan dari sisi suku bunga dan target serta jumlah Bank Penyalur. Suku Bunga KUR Tahu 2016 diturunkan

84


menjadi 9% dengan target penyaluran sebesar Rp. 100 trilyun dan sampai saat ini bank penyalur yang sudah direkomendasikan oleh OJK sebanyak 38 Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank termasuk Koperasi. Dari 38 penyalur tersebut yang sudah mempunyaionline system dengan SIKP sebanyak 32 Penyalur dan sudah melakukan PKP dengan Kementeria Koperasi dan UKMselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam penyelenggaraannya, program KUR masih menghadapi beberapa permasalahan yang masih dihadapi yaitu usaha mikro masih memiliki keterbatasan dalam penyiapan administrasi perkreditan dalam mengajukan KUR sehingga membutuhkan pendampingan. Pada tahun 2016 Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal memiliki program pendampingan UMKM untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat. Pendampingan mengakses kredit usaha rakyat dilaksanakan oleh 327 tenaga pendamping kepada 15.875 Usaha Mikro dengan nilai plafond pengajuan sebesar

Rp.430.539.370.000,-

dengan

realisasi

pencairan

sebesar

Target

Capaian

%

27.520

15.875

57,68

Rp.150.575.225.000,-.

UMi terdampingi (unit) Plafond Pengajuan (Rp)

Rp.430.539.370.000,-

Realisasi Pengajuan (Rp)

Rp.150.575.225.000,-.

Jumlah

Pendamping

327

(Org)

Pencapaian jumlah usaha mikro yang didampingi mengakses program KUR mengalami

pengurangan

dikarenakan

terjadi

pemotongan

anggaran 85


pendampingan pada tahun anggaran 2016 dari sebesar Rp. 8.167.200.000 menjadi Rp. 4.237.200.000 atau berkurang sebesar 48,11% dan hal ini berkorelasi dengan pengurangan jumlah tenaga pendamping dari target sebanyak 500 Orang menjadi 327 Orang dan target waktu pelaksanaan pendampingan dari 6 Bulan menjadi 4 Bulan. 1.

Koordinasi dan Sosialisasi Program KUR

Guna peran serta dalam mensuksekan program Kredit Usaha Rakyat, maka kegiatan koordinasi dan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat memiliki peran yang sangat penting. kegiatan koordinasi dan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat melibatkan semua stake holder program diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dinas yang Membidangi Koperasi dan UKM, Bank Penyalur dan Lembaga Penjamin. Kegiatan Koordinasi di 12 Provinsi dengan peserta sebanyak 240 Orang dan sosialisasi di 29 Provinsi dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 1450 Orang. No 1

Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan

No

Koord & Sos

16

Provinsi Nusa

Kegiatan

Tenggara Sosialisasi

Timur 2

Kalimantan

Koord & Sos

17

Barat 3

Kalimantan

Nusa

Tenggara Sosialisasi

Barat Koord & Sos

18

Aceh

Sosialisasi

Selatan 4

DI Yogyakarta

Koord & Sos

19

Sumatera Barat

Sosialisasi

5

Jawa Timur

Koord & Sos

20

Sumatera Selatan

Sosialisasi 86


No

Provinsi

Kegiatan

No

Provinsi

Kegiatan

6

Jawa Barat

Koord & Sos

21

Sumatera Utara

Sosialisasi

7

Gorontalo

Koord & Sos

22

Lampung

Sosialisasi

8

Papua

Koord & Sos

23

Sulawesi Tenggara

Sosialisasi

9

Sulawesi

Koord & Sos

24

Kalimantan Tengah

Sosialisasi

Selatan 10

Bali

Koord & Sos

25

Bengkulu

Sosialisasi

11

Maluku

Koord & Sos

26

Sulawesi Tengah

Sosialisasi

12

Jambi

Koord & Sos

27

Sulawesi Barat

Sosialisasi

13

Sulawesi Utara

Sosialisasi

28

Riau

Sosialisasi

14

Banten

Sosialisasi

29

Kalimantan Timur

Sosialisasi

15

Kepulauan Riau

Sosialisasi

Koordinasi dan Sosialisasi program KUR secara lengkap dituangkan pada Laporan hasil koordinasi dan sosialisasi Program KUR dengan target dan capaian sebagai berikut :

Koordinasi

dan

sosialisasi

kredit

Target

Capaian

%

1 Laporan

1 Laporan

100%

program

2.

Monitoring Penyaluran Kredit Program KUR

Perkembangan realisasi penyaluran KUR Pada Tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 94,40 trilyun kepada 4.362.599 debitur atau telah mencapai 94,4% dari target sebesar Rp. 100 trilyun. Dilihat dari aspek 87


realisasi penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKMK, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah berjalan cukup baik dibandingkan dengan realisasi kredit sejenis lainnya. Rincian realisasi Penyaluran KUR Per 31 Desember 2016, sebagai berikut :

Realisasi KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi Per tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

88


Monitoring penyaluran kredit program KUR secara lengkap dituangkan pada Laporan penyaluran Kredit Program KUR dengan target dan capaian sebagai berikut :

Monitoring Penyaluran Kredit Program

3.

Target

Capaian

%

1 Laporan

1 Laporan

100%

Dokumen Evaluasi Penyaluran Kredit Program KUR

Capaian realisasi penyaluran KUR sejak tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi

yaitu 94,40%.

dari

75,86%

Pencapaian

realisasi KUR Tahun 2015 cukup menggembirakan mengingat Tahun 2015

KUR

baru

diluncurkan

pertengahan bulan Agustus 2015. Rata rata realisasi penyaluran KUR perbulan Tahun 2016 sebesar Rp.7,8 Triliun dengan rata rata penyaluran per debitur sebesar Rp. 21,6 Juta, dengan penyaluran terbesar dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 69,4 triliun kepada 3,9 Juta debitur atau sebanyak 73,57% dari total realisasi penyaluran nasional. Hal ini cukup wajar mengingat Bank Rakyat Indonesia memiliki jaringan terbesar yang menjangkau hingga pelosok daerah melalui BRI Unitnya. Untuk penyaluran menurut sektor tercatat sektor perdagangan masih dominan yaitu 66% dari total realisasi penyaluran. Untuk itu harus terus didorong untuk 89


alokasi penyaluran pada sektor pertanian melalui kebijakan yang diputuskan oleh komite kebijakan KUR. Selain itu khususnya di wilayah timur penyaluran KUR banyak terkendala oleh faktor demografi yang mana sejumlah daerah di wilayah timur terdiri atas kepulauan sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam upaya Debitur untuk mengakses KUR ke Lembaga Keuangan terdekat. Untuk memperluas jangkauan penyaluran KUR maka perlu terus didorong penambahan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menyalurkan KUR termasuk mendorong Koperasi sebagai penyalur KUR. Dokumen evaluasi penyaluran kredit program tahun anggaran 2016 secara lengkap dituangkan pada Laporan evaluai penyaluran Kredit Program KUR dengan target dan capaian sebagai berikut :

Dokumen evaluasi penyaluran Kredit

Target

Capaian

%

1 Laporan

1 Laporan

100%

Program tahun anggaran 2016

4.

Kerjasama Pembiayaan Dengan Pihak Lain

Pemerintah mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih mempercepat perwujudan perekonomian nasional, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata dengan menumbuhkan peraturan

perundang

undangan/kebijakan

yang

dan menetapkan

mampu

merangsang

terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan

ekonomi

berdasarkan

prinsip

saling

menguntungkan. 90


Kemitraan/kerjasama pembiayaan Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil harus disertai dengan

pembinaan dan pengembangan oleh

Pemerintah yang terkait dengan kebijakan pembiayaan kepada Koperasi dan UKM dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sehingga pemberdayaan KUMKM secara tidak langsung akan memberdayakan pula Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Disamping kemitraan tersebut Pemerintah perlu terus melakukan kegiatankegiatan sosialisasi/edukasi yang terkait dengan pola pembiayaan, termasuk pembiayaan Pasar Modal dan Modal Penyertaan,

karena sampai saat ini

Koperasi dan UKM secara umum masih menghadapi kendala yang cukup fundamental terutama dalam mengakses sumber daya produktif terhadap sumber pembiayaan, apalagi sumber pembiayaan berupa kredit dari bank yang kurang

yang

disebabkan

karena

kurangnya

kemampuan

pemenuhan

persyaratan agunan, juga masih sulitnya akses koperasi kepada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya. Keterbatasan akses terhadap sumber Pembiayaan tersebut menyebabkan koperasi bergantung pada sumber-sumber pembiayaan non bank seperti dana bantuan sosial dan dana bergulir. Dengan kondisi seperti ini kedepan perlu didorong melalui kerjasama pembiayaan dengan lembaga alternatif lain seperti Pasar Modal dan Modal Penyertaan untuk menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi Koperasi dan UKM. Dalam konteks pasar modal, semangat serta komitmen industri pasar modal untuk berpartisipasi dalam upaya pengembangan KUKM di Indonesia secara tegas tersurat dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana disebutkan bahwa peran pasar modal

91


dalam pembangunan nasional adalah sebagai salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi masyarakat. Sedangkan dalam konteks modal penyertaan dalam ketentuan UU No.25/1992 pasal 42 menyatakan selain modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari Modal Penyertaan

yang

sumbernya

dapat

berasal

dari

Pemerintah,

anggota

masyarakat, badan usaha dan badan-badan lainnya (PP. 33/1998 pasal 3). Sumber pembiayaan dari modal penyertaan merupakan alternatif yang potensial dan tidak membawa resiko biaya yang tinggi bagi koperasi karena Modal penyertaan ada sharing resiko apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai Modal Penyertaan dan bagi hasil apabila memperoleh keuntungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut adalah memberikan alternatif

pendaaan

kepada

Koperasi

dan

UKM

melalui

penawaran

saham/kepemilikan usaha serta meningkatkan kapitalisasi Koperasi. Pelaksanaan kegiatan pasar modal di tahun 2016 Asdep Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal bersinergi dengan Bursa Efek Indonesia dan Perusahaan Sekuritas telah menindak lanjuti dengan melaksanakan kegiatan koordinasi dan sosialisasi peningkatan kerjasama pembiayaan pasar modal bagi KUKM di 4 Provinsi. Adapun kendala yang dihadapi pada umunya gerakan koperasi belum memahami sepenuhnya tentang pasar modal dan apabila mengacu pada persyaratan belum yakin KUKM dapat masuk pasar modal dengan cepat. Sedangkan

kegiatan

modal

penyertaan

tahun

2016

telah

menindaklanjutinya dengan kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Advokasi terhadap koperasi yang melaksanakan praktek modal penyertaan dengan

92


melibatkan

unsur

instansi

terkait

yakni

:

Pemerintah

Pusat,

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Koperasi yang bersangkutan. Untuk meningkatkan akses Koperasi terhadap sumber pembiayaan Modal Penyertaan, pada tahun 2016 telah dilaksanakan Sosialisasi di 4 (Empat) Provinsi yaitu Provinsi Bali, D.I Yogyakarta,

Jawa

Tengah

dan

Jawa

Timur

dengan

sasaran

200

Pengurus/Pengelola Koperasi serta melakukan rapat koordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan Negara dan Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia di Jakarta dalam rangka membahas upaya Modal Penyertaan kepada Koperasi yang bersumber dari Pemerintah/Negara. Hasil sosialisasi diketahui bahwa instrument Modal Penyertaan pada koperasi masih kurang mendapat respon baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Gerakan Koperasi karena Koperasi sebagai lembaga pengelola keuangan harus mendapat kepercayaan dan Pemodal yang mempunyai motivasi bahwa modal penyertaannya memperoleh return yang tinggi.

Kerjasama Pembiayaan Dengan Pihak

Target

Capaian

%

1 Laporan

1 Laporan

100%

Lain

5.

Usaha Mikro Yang Mendapat Pendampingan Sertifikasi Tanah

Hak kepemilikan tanah merupakan hak kepemilikan yang paling hakiki bagi masyarakat khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam upaya meningkatkan status hukum Hak atas Kepemilikan Tanahnya dalam bentuk Sertipikat. Dengan demikian Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) para UMK

93


tersebut dapat diberdayakan sebagai jaminan (collateral) dalam mengakses sumber pembiayaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah mewujudkan percepatan Sertipikasi Hak Atas Tanah UMK melalui koordinasi dengan stakeholder baik di Pusat maupun di Daerah. Kegiatan Pendampingan bagi Usaha Mikro tahun 2016 memiliki pagu anggaran yang berasal dari Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro sebesar Rp. 5.244.659.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan alokasi untuk operasional kegiatan sebesar Rp. 813.020.000,- (Delapan ratus tiga belas juta dua puluh ribu rupiah) dan alokasi untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 4.431.639.000,- (Empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi anggaran kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah dirinci sebagai berikut : NO

KEGIATAN

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

%

Rp 1.911.639.000

Rp 1.712.714.300

89,59

Rp 2.520.000.000

Rp 2.472.450.000

98,11

2000 UMK

2000 UMK

-

Rp 23.000.000.000

Bimbingan teknis di daerah 1

dalam rangka rekruitmen dan pembekalan tenaga pendamping Honor Koordinator dan

2

Tenaga Pendamping di daerah  Jumlah UMK pasca SHAT yang didampingi mengakses

3

100

ke lembaga keuangan  Realisasi yang cair

94


TOTAL

b.

4.431.639.000

4.185.164.300

94,44

Akuntabilitas Keuangan Pencapaian realisasi anggaran pada Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar modal sebagai berikut : Sasaran pada

Anggaran

Self Bloking

Realisasi

%

Perjanjian

setelah

Kinerja

dikurangi self bloking

Meningkatnya kerjasama

Rp.

Rp.

Rp.

95.13%

20.950.525.000

4.585.130.000

15.567.636.472

pembiayaan

Dari pagu revisi sebesar Rp. 20.950.525.000,- (pagu awal Rp 26.022.846.000) terdapat self bloking sebesar Rp. 4.585.130.000,- sehingga realisasi sebesar Rp. 15.567.636.472,-

atau sebesar 74,30%, namun apabila diprosentasi setelah

dikurangi pagu self bloking maka realisasi sebesar 95.13%.

5.

Asisten Deputi Perpajakan dan Pembiayaan Non Bank a. Pengukuran Capaian Kinerja Dalam awal tahun anggaran 2016, Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Non

Bank dan Perpajakan telah menetapkan Penetapan Kinerja (PK)

dan

sasaran

strategis dengan 4 (Empat) indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

95


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Penyediaan Akses Pembiayaan 1. Terlaksananya Bimteksos tentang Modal Koperasi dan Usaha Mikro dan

Ventura, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang,

Kecil dan Menengah

Gadai dan Fidusia Bagi KUMKM 2. Terlaksananya Bimteksos Orientasi Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Non-Bank 3. Terfasilitasinya Pengembangan Lembaga Badan Layanan Umum (BLUD-DB) di daerah 4. Advokasi Perpajakan bagi KUMKM

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2016 dari Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Non-Bank dan Perpajakan sebagai berikut : “Meningkatnya skema, kapasitas dan jangkauan pembiayaan serta layanan keuangan lainnya bagi Koperasi dan UMKM” Sasaran ini menggambarkan bahwa usaha mikro, kecil dalam mengakses sumber-sumber

pembiayaan

masih

menjadi

salah

satu

kendala

untuk

mengembangkan usahanya, dan terkadang harus terbentur oleh rentenir yang sifatnya tidak hanya menyulitkan usaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga bisa mematikan usaha yang telah dijalani, disamping itu juga umumnya dikarenakan persoalan penjaminan kredit serta ketidakmampuan dalam menyusun kelayakan 96


usaha. Sedangkan bagi koperasi, baik yang bergerak di bidang serba usaha, produksi maupun simpan pinjam masih mengalami hambatan dalam mengembangkan usahanya karena modal harus diakumulasi dari anggota sendiri atau masih memanfaatkan modal sendiri. Oleh sebab itu, Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan menterjemahkan sasaran tersebut kedalam beberapa indikator kinerja, dan capaian kinerja dari sasaran ini sebagai berikut :

No

Indikator kinerja

Target

Realisasi

%

240 KUMKM

240 KUMKM

100%

140 KUMKM

140 KUMKM

100%

4 PPKD

100%

6 BLUD-DB

6 BLUD-DB

100%

550 KUMKM

550 KUMKM

100%

Terlaksananya Bimteksos tentang Modal Ventura, Sewa Guna Usaha, 1. Anjak Piutang, Gadai dan Fidusia bagi KUMKM Terlaksananya Orientasi Ekspor dari 2 Lembaga Pembiayaan Non-Bank Terfasilitasinya Pengembangan 4 PPKD 3

Lembaga Badan Layanan Umum (BLUD-DB) di daerah

4

Advokasi Perpajakan bagi KUMKM

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya Bimteksos tentang Modal Ventura, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Gadai dan Fidusia bagi KUMKM

97


Sampai pada tahun 2016 dari target 240 KUMKM telah direalisasikan sejumlah 240 KUMKM sehingga Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakann

dalam

pencapaian kinerja adalah 100%. Pengembangan pembiayaan KUMKM melalui Lembaga Pembiayaan Non Bank bertujuan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan KUMKM sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Kegiatan Pembiayaan diantaranya adalah : Modal Ventura, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Gadai dan Fiducia merupakan pembiayaan yang tepat bagi skala usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karena disamping memberikan skema-skema pembiayaan yang luwes ditambah pula dengan dukungan pelatihan manajemen maupun administrasi, dalam rangka membina pengusaha Mikro,Kecil dan Menengah untuk menjadi lebih baik, dengan prinsip saling memperkuat, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Dalam kegiatan diseminasi pengembangan KUMKM melalui pembiayaan pola modal ventura, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Gadai dan Fiducia, bertujuan untuk memperkuat

kapasitas

pembiayaan

KUMKM

sebagai

salah

satu

alternatif

pembiayaan. Sasaran dari kegiatan ini adalah 1) Meningkatkan akses pembiayaan KUMKM melalui Lembaga Pembiayaan Non Bank; 2) Mempromosikan Lembaga Keuangan Non Bank sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi KUMKM. Pelaksanaan dari kegiatan ini yaitu sosialisasi di 6 (enam) Kab/Kota/Provinsi, adapun rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut : No

Kegiatan

Kabupaten/ Kota/ Provinsi Kalimantan Tengah

Jumlah KUKM 40 KUMKM

40 KUMKM

Kalimantan Selatan

40 KUMKM

40 KUMKM

NTB

40 KUMKM

40 KUMKM

Realisasi

1 Sosialisasi

98


No

a.

Kegiatan

Kabupaten/ Kota/ Provinsi Purwokerto / Jawa Tengah

Jumlah KUKM 40 KUMKM

40 KUMKM

Sulawesi Tenggara

40 KUMKM

40 KUMKM

Kalimantan Utara

40 KUMKM

40 KUMKM

Realisasi

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan 1) Koperasi dan UMKM masih mengalami kesulitan sebelum memillih jenis pembiayaan, karena belum memiliki pengalaman untuk perbandingan tingkat bunga dengan kredit dari bank, waktu untuk pengembalian pinjaman pemilihan biaya yang murah . 2) Diperlukan waktu untuk bimbingan teknis dan sosialisasi secara terus menerus dalam upaya memperdalam pengetahuan KUMKM dalam penggunaan pembiayaan melalui lembaga Non Bank yang membutuhkan waktu dan anggaran yang besar. 3) Aparat yang membidangi Koperasi dan UMKM belum semuanya mengetahui tentang lembaga keuangan Non Bank sehingga masih dibutuhkan tenaga pengajar pusat.

b.

Tindak Lanjut Kegiatan 1) Diharapkan setelah mengikuti bimbingan teknis ini, pengetahuan dan wawasan tentang KUMKM dalam memanfaatkan pembiayaan Non Bank secara sehat dan aman dapat bertambah. 2) Sebagai salah satu Lembaga Pembiayaan Non Bank sesuai dengan POJK Nomor 35 Tahun 2015 Wajib memiliki kegiatan usaha Modal Ventura pada

99


pasangan usaha atau debitur yang termasuk kategori UMKM dan koperasi paling sedikit 5% dari total kegiatan usaha. 3) Selain Modal Ventura dan Anjak Piutang, maka Gadai dapat dijadikan alternative pembiayaan bagi koperasi dam UMKM dalam Pembiayaan Kredit Non Bank. 4) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengarahkan koperasi dan UMKM yang memiliki skala usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan agar mengacu kepada Lembaga Non Bank yang telah ada agar mempermudah akses pinjaman. 5) Gadai dapat dijadikan alternative pembiayaan bagi koperasi dan UMKM dalam pembiayaan Kredit Non Bank.

2. Terlaksananya Bimteksos Orientasi Ekspor dari Lembaga Pembiayaan NonBank

Sampai pada tahun 2016 dari target 140 KUKM telah direalisasikan sejumlah 140 KUKM sehingga Asdep Asuransi dan Jasa Keuangan dalam pencapaian kinerja adalah 100%. Kegiatan ini adalah penjabaran dari MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Le mbaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Nomor

06/SKB/Dep.3/III/2010 026/KSB/03/2010

Tanggal 4 Maret 2010 tentang 026/KSB/03/2010 Fasilitasi, Pembiayaan Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi Ekspor bagi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi pelaku Ekspor. Kegiatan yang sudah dilakukan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan LPEI serta mengikutsertakan Pemerintah Provinsi/DI dan

100


Kabupaten/Kota adalah memfasilitasi daerah yang mempunyai potensi UKM dan Koperasi yang berorientasi ekspor meliputi : a) Melakukan sosialisasi kepada UKMK yang berorientasi ekspor dalam aspek fasilitasi pembiayaan, penjaminan, asuransi ekspor dan jasa konsultasi b) Memberikan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas UKMK yang berorientasi ekspor untuk memperoleh akses pembiayaan, penjaminan dan asuransi ekspor. c)

Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap UKMK yang berorientasi ekspor yang telah mendapat fasilitasi pembiayaan, penjaminan dan asuransi.

Kegiatan ini sudah dilaksanakan di 4 (Empat) Provinsi/DI antara lain : No

Provinsi/DI

Jumlah KUKM

1

Jawa Barat

35 KUKM

2

Kepulauan Riau/ Batam

35 KUKM

3

D.I Yogyakarta

35 KUKM

4

Jawa Timur/Tulung Agung

35 KUKM

Selain hasil di atas dapat dilaporkan bahwa sejak tahun 2010 Realisasi pembiayaan kepada 13 (tigabelas) UKM dan Koperasi dengan nilai sebesar Rp. 62.005.000.000,- (enam puluh dua milyar lima juta rupiah ) yaitu: NO 1.

UKM/KOPERASI KSU Lepo Gayo

PROV/KAB / KOTA Aceh

KOMODITAS Kopi

JUMLAH REALISASI (Rp) 3.000.000.000

101


NO 2.

UKM/KOPERASI PT. Soegee Gayo Coffee

PROV/KAB / KOTA Aceh

Kopi

JUMLAH REALISASI (Rp) 13.000.000.000

KOMODITAS

d/h UD. Weh Jernih 3.

Koptan Telaga Sakinah

Aceh

Kopi

3.000.000.000

4.

KSU Bies Utama

Aceh

Kopi

2.500.000.000

5.

PD. Syukestex

Pekalongan

Garment & Textil

4.930.000.000

6.

Koperasi Agroniaga

Makassar

Rumput Laut

1.500.000.000

7

Koperasi Tunas Harapan

Makassar

Rumput Laut

100.000.000

8

PT. Nirwana Segara

Sidoarjo

PengalenganRajungan

5.000.000.000

9

PT. PutriJaya

Makassar

RumputLaut

2.600.000.000

10

CV. PersadaSemesta

Makassar

RumputLaut

2.200.000.000

11

UD. AbonKepalaSapi

DIY

Makanan

12

Fitrimodiste

DIY

HandyCraft

13.

UsahaMenengahAnekaSini

DIY

Briket

75.000.000 100.000.000 24.000.000.000

ndo Total

d) Dengan diterbitkannya

62.005.000.000

PMK No. 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan

Khusus kepada LPEI atau disebut National Interest Account (NIA), bertujuan untuk mendukung sektor ekspor nasional yang saat ini sedang terpuruk karena lemahnya permintaan global. LPEI merupakan lembaga pembiayaan Pemerintah yang bertugas untuk mendukung ekspor nasional dan memberikan perlakuan atau kebijakan khusus dalam persyaratan maupun penetapan bunga pinjaman ringan bagi pelaku usaha

yang berorientasi ekspor. Terkait hal

tersebut:

102


I.

Deputi Bidang Pembiayaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka Penyusunan Format Pembiayaan bagi KUKM Orientasi Ekspor, bekerjasama dengan LPEI, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan telah menyampaikan 9 berkas proposal pembiayaan KUKM kepada LPEI senilai Rp 39,3 miliar secara simbolis antara lain : a. PT. Euroindo Jaya, Kav. Marinir Jl. Raya Kalimalang Kv. Marinir B.I AC/7 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. b. Koperasi Produsen Kopi Marga Mulya, Jl. Raya pengalengan KM. 36,5 Kab, Bandung Jawa Barat c. Koperasi Produksi Akar Wangi "USAR", Jl. Otista Pertokoan GSC Blok, C.6 Garut Jawa Barat d. CV. Sinar Jaya Antik, Jl. Nusantara No, 43 Blora Jawa Tengah e. CV. Surya Java Furnindo, Jl. Sapta Prasetya Utara XII/90 Semarang f.

PT. Rimatex Putra Nusantara, Pemalang

g. PT. Andalas Mekar Sentosa, Jl. Imam Bonjol Gg. Kulit 34 Langkapura Tanjungkarang Barat Bandar Lampung h. PT. Putri Ayu Bali Indonesia, Jl. Mulawarman 2A, Ubud Gianyar, Bali i.

CV. Sanggarriung Insan Tujuh, Jl. Lintas Timur SB.17 Dsn. Sundajaya Kp. Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak, Lampung

II.

Program kerjasama dengan LPEI akan terus dikembangkan pada masa datang serta diharapkan dapat memberikan bantuan pembinaan terkait pemasaran produk seperti pameran, promosi dan sejenisnya. Melalui kegiatan yang berkelanjutan dan ditambah identifikasi program ekspor

103


KUMKM, dengan harapan meningkatkan dan kapabilitas yang lebih baik dalam aktivitas ekspor serta kontribusi UKM terhadap ekspor nasional, sehingga produk Koperasi dan UKM yang dihasilkan dapat menembus pasar manca negara, memberikan nilai tambah dan daya saing. III.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/08/2015 tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau yang disebut National Interset Account (NIA) yang mengamanatkan untuk mendukung sektor ekspor nasional yang saat ini sedang terpuruk. Kriteria usulan program ekspor sebagaimana terlampir Pasal 3 PMK Nomor : 134/08/2015 yang menyatakan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dapat mengajukan program ekspor untuk diusulkan menjadi penugasan khusus kepada Menteri Keuangan.

IV.

Selanjutnya pasal 3 ayat 2 PMK nomor : 134/08/2015 menyatakan bahwa usulan produk ekspor paling kurang memuat kriteria : 

Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia.



Mendukung pertumbuhan industri dalam negeri



Memiliki portensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.

V.

Untuk menindaklanjuti hal dimaksud, maka pada tanggal 18 Januari 2016 telah dilaksanakan pembahasan persiapan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

dan

Resiko dengan 9

(sembilan) K/L

(Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian

104


Koperasi dan UKM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian

Pertahanan,

Kementerian

Kelautan,

dan

Perikanan,

Kementerian Pertanian dan LPEI). VI.

Kemudian

dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan

RI

nomor

:

191/KMK.08/2016 tanggal 22 Maret 2016, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai anggota Komite Penugasan Khusus Ekspor tahun 2016 dan Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakanditunjuk sebagai Kelompok Advisori Perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM. VII.

Selanjutnya telah diampaikan Surat kepada Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia Nomor : 20/Dep.2/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal Identifikasi Produk Unggulan Koperasi dan UKM Ekspor. Surat tanggapan telah dierima dari 8 (delapan) Provinsi/DI yaitu : D.I Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, D.I Yogyakarta dan Sulawesi Utara.

VIII.

Berdasarkan data potensial yang telah diterima dari 8 (delapan) Provinsi/DI tersebut perlu dilakukan pemilahan (kurasi) produk unggulan. Maka Deputi Pembiayaan mengadakan rapat koordinasi internal dengan mengundang Staf Khusus Menteri, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Lembaga Layanan Pemasaran KUKM (LLP-KUKM). Adapun hasil pemilahan (kurasi) produk unggulan tersebut adalah : 

Minyak Nilam dan Sereh Wangi



Teh Hijau



Kopi



Rumput Laut

105


VIII.



Sagu



Vanili



Kerajinan

Produk tersebut akan diusulkan sebagai kategori perluasan Produk Ekspor untuk NIA kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko selaku Ketua Komite Penugasan Khusus Ekspor tahun 2016. Sementara produk pontensial ekspor lainnya yang belum masuk dalam program penugasan khusus ekspor akan diarahkan untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan ekspor yang telah disediakan oleh LPEI

IX.

Usulan tersebut juga telah dikonfirmasikan dari berbagai kajian/ tulisan ilmiah Kementerian/ Lembaga lain diantaranya : 

Analisis Rumput Laut dari Bank Indonesia.



Analisis Usaha Pengelolaan Tepung Sagu dari Bank Indonesia.



Analisis Vanili dari Bank Indonesia.



Analisis The Hijau dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.



Analisis Usaha Nilam dan Sereh Wangi dari Bank Indonesia.



Analisis Kerajinan dari Kementerian Perdagangan

3. Terfasilitasinya Pengembangan Lembaga Badan Layanan Umum (BLUDDB) di daerah a) Bidang Dana Bergulir Amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah dan

106


Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil”. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah membuka dan memberi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM). Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016 dalam uraian Pembiayaan Daerah sub Pengeluaran Pembiayaan menyebutkan bahwa “Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”. Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Peluang mendayagunakan instrumen dana bergulir di Daerah untuk memfasilitasi permodalan bagi usaha mikro dan kecil tertuang dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 145 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota) dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk : a) menyediakan barang dan/jasa untuk layanan umum; dan b) mengelola dana khusus (dana bergulir) dalam rangka meningkatkan ekonomi/pelayanan kepada masyarakat. Adapun ketentuan pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 61 Tahun 2007. Oleh karena itulah dalam rangka membuka dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan koperasi, Kedeputian Bidang Pembiayaan Cq. Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan menginisiasi pembentukan BLUD

107


Dana Bergulir di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memfasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan persyaratan mudah, cepat dan murah serta terjangkau bagi UMKM. Pengembangan lembaga pembiayaan di daerah dilakukan dengan tujuan: f.

Membuka akses pembiayaan Koperasi dan UMKM di daerah;

g. Memperluas jangkauan pembiayaan UMKM dan koperasi ; h. Mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM di daerah; i.

Mendekatkan pelayanan pembiayaan kepada UMKM dan koperasi di daerah;

j.

Meningkatkan kerjasama pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan BLUDDB.

Program Kegiatan yang dilakukan : d. Melakukan Bimbingan teknis dan sosialisasi tentang kosep pengorganisasian dan pengelolaan BLUD dana bergulir untuk aparatur PPKD dan SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten/Kota; e. Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembentukan BLUD Dana Bergulir dan mendorong terjadinya komunikasi yang intensif dengan legislatif daerah untuk penyediaan modal awal; f.

Memberikan bimbingan dan konsolidasi bagi BLUD Dana Bergulir yang telah terbentuk tetapi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersosialisasinya Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-DB) di 4 (empat) provinsi pada Tahun 2015, yaitu Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Lampung, kemudian pada Tahun 2016 dilaksanakan di 6 (enam) Provinsi yaitu Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan

108


Bengkulu. Peserta terdiri dari seluruh lintas pelaku (stakeholders) terkait, yakni Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM kabupaten/kota, Bappeda kabupaten/kota,

Bagian

ekonomi

kabupaten/kota,

Dinas

PPKAD

kabupaten/kota dan SKPD. Berikut adalah rekapitulasi pelaksanaan Bimteksos Pembentukan BLUD-DB selama 2 tahun terakhir : Rekapitulasi Pelaksanaan Bimteksos Pembentukan BLUD – DB Tahun 2015 No 1

Provinsi

Tanggal Pelaksanaan

Jumlah Peserta

13 Oktober 2015

35

27 Oktober 2015

35

Kalimantan Barat Nusa Tenggara

2 Barat 3

Sumatera Utara

30 Oktober 2015

35

4

Lampung

4 Desember 2015

35

Jumlah

140

Rekapitulasi Pelaksanaan Bimteksos Pembentukan BLUD – DB Tahun 2016 Jumlah No.

Provinsi

Tanggal Pelaksanaan

Peserta

22 - 23 Februari 2016

35

6 - 7 April 2016

35

12 - 13 April 2016

35

3 - 4 Mei 2016

35

1

Aceh

2

Kalimantan Selatan

3

Jawa Barat

4

DI Yogyakarta

5

Nusa Tenggara Barat

12 - 13 Mei 2016

35

6

Bengkulu

28 - 29 Juli 2016

35

109


Jumlah

210

Selain kegiatan tersebut di atas Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan juga intens melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Biro Hukum dan Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait Percepatan Pembentukan BLUD DB di Daerah. Dimana hasil rumusan konsultasi tersebut antara lain adalah : f.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Dana Bergulir adalah Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dimasukkan dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

g. Transaksi pembiayaan dan investasi jangka panjang hanya ada di Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD), oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir berada pada Menteri Keuangan sebagai BUN atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai BUD. h. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Terminologi yang digunakan adalah Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD DB).

110


i.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga, Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Satker yg menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Satker BLU). Karenanya, Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Satker BLU LPDB-KUMKM untuk mengelola dana bergulir, dimana Menteri Keuangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN, yaitu Direktur Keuangan LPDB-KUMKM. Pola Satker BLU LPDB-KUMKM selain bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan UKM, juga bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

j.

Pola pengelolaan dana bergulir oleh Satker BLU LPDB-KUMKM inilah yang diduplikasi oleh daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, yaitu Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM membentuk BLUD yang mengelola dana bergulir (BLUD DB) dengan BUD atau PPKD menunjuk salah satu pejabat BLUD DB sebagai Kuasa Pengguna Angaran (KPA) BUD, sehingga BLUD DB selain bertanggung jawab kepada Kepala SKPD (dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM) juga bertanggung jawab kepada PPKD/SKPKD sebagai BUD.

b) Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) Penjaminan kredit merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem dukungan kredit yang berfungsi sebagai penambah keyakinan kreditur terhadap potensi risiko kredit. Dampak yang ditimbulkan adanya penjaminan kredit adalah peningkatan jumlah kredit yang disalurkan kreditur tehadap debitur khususnya KUMKM, yang diukur dari besaran gearing ratio (GR).

111


Ungkitan (leverage) kredit yang berdampak pada gairah bisnis dan pertumbuhan ekonomi itu dapat bertumbuh dan berkembang apabila ada penjaminan kredit yang dikelola perusahaan penjaminan. Perusahaan penjaminan di daerah, berupa Jamkrida menjadi suatu keharusan pembentukannya. Karena itu perlu upaya terencana percepatan pembentukannnya. PT. JAMKRIDA YANG SUDAH BERDIRI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016

112


SUDAH TERBENTUK DAN SUDAH BEROPERASI

PROVINSI JATIM (2009)

PROVINSI BABEL (2014)

PROVINSI BALI (2010)

PROVINSI BANTEN (2014)

PROVINSI RIAU (2012)

PROVINSI NTT (2014)

PROVINSI NTB (2012)

PROVINSI KALTIM (2014)

PROVINSI JABAR (2013)

PROVINSI PAPUA (2014)

PROVINSI SUMBAR (2013)

PROVINSI JATENG (2015)

PROVINSI KALSEL (2014)

PROVINSI DKI JAKARTA (2015)

PROVINSI SUMSEL (2014)

PROVINSI KALBAR (2016)

PROVINSI KALTENG (2014)

PROVINSI SULSEL (2016)

Sementara itu untuk provinsi yang lainnya terbagi menjadi beberapa cluster, antara lain yaitu : 1. CLUSTER I a) Provinsi Aceh PERDA atau Qanun bagi PPKD Aceh belum ada, namun Perda/Qanun Penyertaan Modal sudah ada yaitu Qanun No. 16 tahun 2013 dengan penyertaan modal dasar Rp. 100 M (modal disetor Rp. 25 M). Perda/Qanun

113


pembentukan PPKD akan dibahas dengan DPRA masa bakti periode 2014 – 2019. Pembahasan Perda terbentuk karena adanya Pilkada. b) Provinsi Sulawesi Tengah Telah terbit Perda No. 3 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2009, tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Prov. Sulteng. Modal disetor sebesar Rp. 25 Miliar, terdiri dari alokasi APBD Tahun 2016 Provinsi Sulteng sebesar Rp. 12.750.000.000,- sementara sisanya Rp. 12.250.000.000,- diharapkan diperoleh dari kontribusi APBD pemerintah Kab/Kota. Untuk hal tersebut Gubernur telah menyurati Bupati/Walikota se Sulawesi Tengah 2. CLUSTER II Provinsi Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Lampung. Perda Pembentukan PT Jamkrida Sumut, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Lampung sudah ada. Untuk Perda Penyertaan Modal maupun anggarannya sedang dalam proses. 3. CLUSTER III Provinsi Papua Barat Raperda Pembentukan dan Raperda Penyertaan Modal PT Jamkrida Papua Barat sedang dalam proses. Pemerintah daerah Papua Barat telah mengikuti workshop di Bandung, Surabaya, dan Bali namun tidak adanya Tim Perintis dan lemahnya Sumber Daya Manusia menyebabkan proses pembentukan PT. Jamkrida menjadi terkendala. 4. CLUSTER IV Provinsi Sulawesi Tenggara telah diadakan sosialisasi/ koordinasi oleh Tim Koordinasi Nasional Pembentukan PPKD ke Provinsi Sulawesi Tenggara dalam

114


mempersiapkan pembentukan dan pengelolaan PPKD. Pemda Provinsi Sultra telah membentuk tim yang terdiri dari berbagai pihak terkait (Dinas Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan Perguruan Tinggi. Telah ada naskah akademik untuk pembentukan PPKD. 5. CLUSTER V Provinsi Kalimantan Utara, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Maluku telah diadakan sosialisasi/ koordinasi oleh Tim Koordinasi Nasional Pembentukan PPKD ke Provinsi Kalimantan Utara dalam mempersiapkan pembentukan dan pengelolaan PPKD. Pemda Provinsi Kaltara telah membentuk tim yang terdiri dari berbagai pihak terkait (Dinas Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan Perguruan Tinggi). Naskah akademik pembentukan PPKD dalam proses. 6. CLUSTER VI Provinsi Gorontalo dan Maluku Utara kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pemda belum sepenuhnya memiliki kompentensi untuk mempersiapkan pembentukan dan pengelolaan PPKD. APBD Pemda jumlah dan alokasinya tidak memadai sehingga sosialisasi tentang manfaat pembentukan PPKD kurang optimal. Belum optimalnya koordinasi antar Tim Koordinasi Nasional (Timkornas) pembentukan PPKD untuk melakukan sosialisasi/koordinasi pada provinsi tersebut. Kemauan yang kuat atau komitmen dari Pimpinan Daerah (Eksekutif dan Legislatif ) belum tampak pada provinsi yang bersangkutan dikarenakan mindset pola pikir pada pemberdayaan KUMKM belum konsepsional dan belum berorientasi pada jangka panjang. Persyaratan jumlah modal disetor untuk membentuk PPKD sesuai dengan PMK 99 tahun 2012 adalah sebesar Rp. 25

115


Milyar, namun karena kemampuan keuangan Daerah yang berbeda beda maka beberapa Pemda terkendala memenuhi persyaratan jumlah modal disetor. 4. Advokasi Perpajakan bagi KUMKM

Secara eksplisit dinyatakan dalam PP 46 tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan dimaksud adalah KUMKM yang berimplikasi terhadap

tarif kompetitif dan kesederhanaan dalam

pemenuhan kewajiban pelaporan pajak tahunan. Khusus, dalam rangka optimalisasi dan edukasi atas kebijakan dan teknis perhitungan perpajakan bagi Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final. Sebagian besar pelaku UMK masih belum mengerti akuntansi atau pembuatan laporan keuangan yang standard. Program/Kegiatan yang dilakukan: 1. Sehubungan permintaan dan desakan berbagai kalangan seperti Dekopin, gerakan koperasi, asosiasi UMKM dan Pemda untuk melakukan peninjauan kembali PP Nomor 46 Tahun 2013 khusus terkait pajak final 1 persen dari omzet hingga Rp4,8 milyar per tahun, kami melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal

Pajak,

Badan

Kebijakan

Fiskal

Kementerian

Keuangan,

dan

Kementerian Hukum dan HAM untuk merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013. 2. Kegiatan Bimteksos Advokasi Perpajakan bagi KUMKM pada Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan bekerja sama dengan DJP, praktisi dan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM untuk tahun 2015-2016 telah dilaksanakan di 12 (dua belas) Provinsi/Kabupaten/Kota antara lain: No 1

Kegiatan

Provinsi/Kab/Kota

Target

Realisasi

Kalimantan Barat

550 KUMKM

50 KUMKM

116


No

Kegiatan

Provinsi/Kab/Kota

Target

Realisasi

Jawa Timur/Kab. 50 KUMKM Kuningan Kota Batam

50 KUMKM

Aceh

50 KUMKM

Kalimantan Selatan

50 KUMKM

Banten

50 KUMKM

Kab. Kuningan

50 KUMKM

Jawa Barat

50 KUMKM

NTB

50 KUMKM

Kalimantan Utara

50 KUMKM

Kab. Banyumas

50 KUMKM

Bimteksos Advokasi Perpajakan bagi KUMKM

Tujuan dari pelaksanaan bimteksos tersebut antara lain: a. Mengedukasi pelaku untuk tertib administrasi pajak sebagai kewajiban warga negara sehingga peraturan ini diharapkan mendorong mematuhi peraturan perpajakan. b. Mendorong KUMKM untuk transparan dan jujur melaporkan usahanya kepada petugas pajak. c. Memberikan kesempatan pelaku dan pengelola mengetahui literasi terkait perpajakan KUMKM. Pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan. Kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan bimteksos di daerah antara lain:

117


a. Para pelaku koperasi mengeluhkan pengenaan pajak yang dirasakan memberondong, karena jenisnya cukup banyak sangat variatif. Akibatnya beban pajak yang ditanggung setiap koperasi dirasakan sangat besar. Dampaknya banyak koperasi menjadi kelimpungan. b. Implementasi penerapan PPh Final 1 persen terhadap UMKM yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar setahun adalah tepat, jika hanya dilihat

dari sisi

kemudahan dalam

penghitungan pajak bagi kelompok perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan saran yang diperoleh antara lain: a. Pemerintah harus segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam aturan itu, wajib pajak yang menjalankan usaha dengan omzet sampai Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh final satu persen. b. Pelonggaran pajak UMKM dalam paket kebijakan ekonomi. RANGKUMAN INFORMASI PAJAK UMKM DAN KOPERASI -

SENIN, 28 NOPEMBER 2016 -

118


NO.

DATA / KETERANGAN

SUMBER

1

2

3

1.

 Presiden Jokowi akan menurunkan pajak bagi  Ungkap

Menkop

pelaku UMKM dari satu persen menjadi 0,25

dan

UKM

usai

persen. Sebagai respon atas permintaan pelaku

mendampingi

UMKM.

pelaku

UMKM

 Pajak satu persen yang dibebankan negara dinilai

bertemu Presiden

cukup memberatkan bagi pelaku UMKM di tanah

Jokowi di Istana

air.

Merdeka,

 Presiden sudah menyanggupi dan langsung telepon Dirjen Pajak, minggu depan hari Senin mudah-mudahan

peraturan

itu

bisa

25

Jumat

Nopember

2016.

diubah,

sehingga pajak final itu tidak 1 persen lagi untuk UMKM.  Sementara, pengampunan

hal

tarif

pajak,

tax

Menkop

amnesty atau dan

UKM,

diusulkan untuk disamakan menjadi 0,5 persen. Dan Presiden sudah merespons dan langsung disampaikan ke dirjen pajak. 2.

 Pihaknya akan melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan instruksi Presiden terkait penurunan tarif pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen dan 0,25 persen.  Rencana tersebut masuk dalam revisi PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas

 Menkeu

Sri

Mulyani Indrawati mengatakan acara gathering Bogor,

di media

Sentul, Jawa

119


NO.

DATA / KETERANGAN

SUMBER

1

2

3

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau

Barat, Sabtu 26

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran

Nopember 2016.

Bruto Tertentu.  Arahan Presiden adalah kita terus mempermudah prosedur, terutama UMKM dalam berinteraksi dengan Ditjen Pajak, agar ;

-

tidak khawatir,

-

tidak susah,

-

tidak berbelit-belit, dan

-

tidak sulit.

 Banyak faktor yang menjadi hambatan

alasan

orang tidak familiar dengan pajak;

a. Tradisi membayar pajak di Indonesia hanya dilakukan oleh mereka yang termasuk dalam fixed income earner, atau pekerja penerima pendapatan tetap. Kewajiban membayar pajak berlaku bagi semua warga negara yang masuk dalam

kriteria

wajib

pajak

berdasarkan

peraturan perundang-undangan, tidak hanya bagi fixed income earner.

120


NO.

DATA / KETERANGAN

SUMBER

1

2

3

b. Rasio jumlah aparat pajak terhadap WP dalam pengumpulan PPh orang pribadi (OP) makin kecil. Saat ini jumlah aparat Ditjen Pajak sekitar 40.000 orang, atau hanya bertambah 5.000 orang dibandingkan dengan 10 tahun silam. Sedangkan jumlah WP pada periode yang sama sudah naik lima kali lipat dari 6 juta orang menjadi 32 juta orang.

c. Masalah edukasi dan sosialisasi menjadi penting. Selama ini mereka tidak tahu kalau mereka harus membayar pajak. Dikiranya kalau negara sudah merdeka, maka tidak perlu membayar pajak.

3.



Beberapa pihak kerap membanding-bandingkan 

Kepala

Badan

tarif PPh di Indonesia dengan di negara lain. Kebijakan Fiskal, Perbandingan itu dinilainya tidak tepat karena tidak Kementerian memasukkan perbandingan kebutuhan belanja Keuangan, infrastruktur di Indonesia dengan negara lain. 

Suahasil Nazara Kalau lihat peta Indonesia, berarti harus sebesar mengakui, itu bangun infrastruktur, telekomunikasi, jalan raya. kesempatan sama Tentu beda kebutuhannya. Kalau infrastruktur ini

121


NO.

DATA / KETERANGAN

SUMBER

1

2

3



tidak didorong pemerintah, maka tidak pernah

di media gathering

terbangun.

Sentul,

Pemerintah telah melakukan realokasi belanja

Jawa Barat, Sabtu

subsidi

26

sangat

infrastruktur.

besar Tahun

untuk 2014,

pembangunan pemerintah

Bogor,

Nopember

2016.

menggelontorkan subsidi energi sebanyak Rp 350 triliun. Kemudian, pada tahun 2015 subsidi tersebut

diturunkan

dan

dipindahkan

untuk Sumber diolah dari

pembangunan infrastruktur. 

kompas.com.

Tahun 2017, subsidi energi tinggal Rp 77 triliun. (bangjek) 2016

Sedangkan belanja infrastruktur makin besar lagi menjadi Rp 387 triliun. 

Belanja infrastruktur akan makin tinggi pada 2018. Kalau dua tahun lalu kita dapat duitnya dari mengubah subsidi energi. Tahun-tahun ke depan, tidak bisa lagi. Jadi, untuk membangun duitnya dari dari pajak. Makanya harus bikin reformasi pajak dengan benar. Karena pajaklah yang akan membiayai pembangunan kita ke depan.

c.

Akuntabilitas Keuangan Alokasi Anggaran Asdep Pembiayan Non Bank dan Perpajakan Tahun 2016

sebesar Rp. 5.994.281.000, adapun terdapat penghematan/pemotongan anggaran sebesar

Rp.

766.894.000

sehingga

alokasi

anggaran

setelah 122


penghematan/pemotongan yaitu sebesar 5.227.387.000. Realisasi anggaran pada Asdep Pembiayan Non Bank dan Perpajakan Tahun 2016 adalah Rp. 5.165.124.583 atau 98,81 %.

6. Asisten Deputi Pembiayaan Syariah a. Lembaga Pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi yang menerapkan manajemen pendayagunaan Zakat dan Wakaf dengan baik 1) Pemberdayaan dan Pengembangan Pembiayaan KSPPS dan USPPS Salah satu arah kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah dengan meningkatkan daya saing koperasi sehingga mampu menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar. Untuk itu kinerja koperasi perlu ditingkatkan secara berkesinambungan dengan menerapkan tata kelola yang baik (Good Cooperatives Governance) dan manajemen resiko. Tata kelola yang baik harus dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (KSPPS/USPPS Koperasi) untuk melindungi para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilainilai etika yang berlaku umum pada lembaga yang melakukan pengelolaan dana masyarakat khususnya anggota koperasi. Sementara itu manajemen resiko wajib dilaksanakan untuk menghindarkan koperasi dari kerugian sekaligus menjaga kelangsungan hidup koperasi, melindungi anggota sebagai pemilik, pengguna dan pihak lain terkait.

123


Berkenaan dengan hal tersebut Deputi Bidang Pembiayaan c.q. Asisten Deputi Pembiayaan Syariah telah melaksanakan penyusunan pedoman sebagai berikut: a) Pedoman Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Cooperatives Governance) pada KSPPS/USPPS Koperasi; Menimbang bahwa pelayanan KSPPS/USPPS Koperasi saat ini terus meluas, tumbuh dan berkembang dengan volume usaha yang semakin meningkat, maka semakin meningkat pula risiko yang melekat pada KSPPS sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola yang baik atau Good Cooperatives Governance (GCG) oleh KSPPS/USPPS Koperasi.

Oleh

karena

itu,

dalam

rangka

meningkatkan

kinerja

KSPPS/USPPS Koperasi sekaligus untuk melindungi para pemangku kepentingan (stakeholders), serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan dana masyarakat, khususnya anggota koperasi, maka KSPPS/USPPS perlu segera menerapkan tata kelola koperasi yang baik. Tata Kelola yang Baik bagi KSPPS/USPPS sekurang-kurangnya harus diimplementasikan dalam bentuk sebagai berikut: i.

Tugas dan tanggung jawab Pengurus;

ii.

Tugas dan tanggung jawab Pengawas;

iii.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;

iv.

Tugas dan tanggung jawab Pengelola;

v.

Benturan kepentingan; 124


vi.

Fungsi audit intern;

vii.

Manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

viii.

Batas maksimum pemberian pembiayaan;

ix.

Rencana kerja dan anggaran tahunan KSPPS/USPPS;

x.

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

b) Pedoman Penerapan Manajemen Resiko pada KSPPS/USPPS Koperasi. Bahwa kegiatan utama KSPPS/USPPS Koperasi adalah mengelola dana, yaitu menerima dana dalam bentuk simpanan dari anggota dan atau pembiayaan yang diterima dari pihak lain, serta menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan atau calon anggotanya, dimana dalam kegiatan tersebut melekat beberapa risiko yang tak bisa dipisahkan. Mengingat saat ini telah banyak KSPPS/USPPS Koperasi yang tumbuh dan berkembang, baik dari sisi asset maupun jumlah anggota yang dilalyani, maka perlu diterapkannya manajemen risiko untuk menghindarkan KSPPS/USPPS Koperasi dari kerugian, sekaligus guna menjaga kelangsungan hidup (sustainabilitas) KSPPS/USPPS itu sendiri. Selain itu, manajemen risiko juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anggota sebagai pemilik, sekaligus penyimpandana pada KSPPS/USPPS Koperasi, dan bagi pihak lain yang menyediakan dana kepada KSPPS/USPPS untuk dikelola oleh Pengurus. Dengan penerapan manajemen risiko diharapkan akan memperkuat dan meningkatkan reputasi KSPPS/USPPS

yang pada akhirnya

akan

menciptakan sustainabilitas KSPPS/USPPS yang berdaya saing tinggi.

125


Pedoman ini merupakan acuan dan panduan bagi para Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya masing-masing. 2) Fasilitasi Pengembangan dan Pendayagunaan ZISWAF Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (KSPPS/USPPS Koperasi) adalah lembaga keuangan

mikro

syariah

yang

“unik”

dan

“spesifik”

di

Indonesia.

KSPPS/USPPS Koperasi tumbuh dan berkembang dari gerakan swadaya masyarakat di bidang ekonomi yang sejak awal kelahirannya fokus melayani kebutuhan keuangan mikro (micro finance) bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Keunikan KSPPS, yang selama ini telah tumbuh dan berkembang di tengahtengah masyarakat adalah selain menjalankan fungsi bisnis (tamwil) juga menjalankan fungsi sosial (maal)yaitu menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq/shodaqoh dan wakaf (ziswaf) untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat khususnya dari kalangan fakir miskin (mustahik). Dalam menjalankan fungsi sosial (maal), Kementerian Koperasi dan UKM berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani KSPPS/USPPS Koperasi memperoleh legalitas operasional dan perkuatan kapasitas pengelolaan dana ziswaf sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama RI, Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Amil Zakat Nasional dan Badan Amil Zakat Nasional. Melalui kerjasama tersebut, sebanyak 214 KSPPS/USPPS Koperasi memperoleh legalitas operasional dari LAZ Dompet Dhuafa dan Baitulmaal Muamalat dan penguatan 126


kapasitas kompetensi pengelola ziswaf oleh LAZ dan Baznas serta sebanyak 133 KSPPS/USPPS Koperasi memperoleh legalitas operasional penguatan kapasitas kompetensi pengelola sebagai Nazir Wakaf Uang dari Badan Wakaf Indonesia. Dalam Bisnis Plan Penghimpunan dana ZIS dari 214 MPZ KSPPS/USPPS Koperasi yang telah menjadi MPZ LAZ DD dan BMM adalah sebesar ± Rp 6 Milyar/Tahun, sedangkan penghimpunan wakaf dari 103 Nazir Wakaf adalah sebesar ± Rp 4 Milyar. Dana ZIS yang terhimpun diharapkan tidak hanya dimanfaatkan bagi kegiatan santunan (charity) tetapi dapat dimanfaatkan lebih besar bagi program/kegiatan pemberdayaan social – ekonomi anggota dan masyarakat, sedangkan dana yang terhimpun dari wakaf uang ini dapat dimanfaatkan

oleh

koperasi

yang

bersangkutan

untuk

memperkuat

permodalan untuk pembiayaan bagi anggotanya. Melalui dana wakaf KSPPS/USPPS Koperasi dapat memperluas jangkauan layanan kepada pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi dengan porsi nisbah bagi hasil atau ringan yang ringan karena koperasi hanya berkewajiban menjaga nilai harta wakaf dan hasil pendayagunaan pun disalurkan kepada maukufalih (penerima manfaat) melalui program/kegiatan Unit Maal dalam pemberdayaan masyarakat. c.

Lembaga Pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi yang menerapkan layanan jasa keuangan sesuai dengan literasi keuangan syariah 1) Literasi Keuangan Syariah Upaya pemerintah dalam mendukung pengenalan, edukasi, literasi dan pemahaman terhadap keuangan syariah, Asisten Deputi Pembiayaan Syariah 127


melalui bidang literasi dan penumbuhan KSPPS atau USPPS Koperasi, melakukan kegiatan antara lain : a) Koordinasi dengan lintas pelaku terkait; Selain melalukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM, juga dengan lintas pelaku terkait (stakeholder) antara lain : Perhimpunan BMT Indonesia, Microfin Indonesia, DSN MUI, Asbindo, BTM Muhammadiyah dll.

b) Penyusunan

berbagai

Gambar Koordinasi dengan MUI

produk literasi keuangan syariah;  Outlook Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 2016; Sebagai pra penyusunan pada Kamis, 28 Januari 2015 dilaksanakan workshop “Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi”. 128


Workshop menghadirkan narasumber dari Perguruan Tinggi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) dan Gerakan Koperasi (Inkopsyah BMT dan PBMT Indonesia) serta menghadirkan lintas pelaku dan pemangku kepentingan terkait, baik dari regulator dan industri keuangan syariah yaitu BI, OJK dan Perbankan Syariah, Instansi Pemerintah, penggerak dan penggiat ekonomi syariah, asosiasi dan perhimpunan koperasi syariah, organisasi/lembaga kemasyarakatan serta organisasi profesi untuk terlibat memberikan masukan. Outlook tersebut menjadi acuan kebijakan dan rencana aksi penumbuhan dan pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di tahun 2016 dengan memperhatikan sasaran kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi

pada

RPJMN

2015-2019

untuk

meningkatkan

kinerja

kelembagaan dan usaha koperasi.  Posisioning KSPPS atau USPPS Koperasi dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui Seminar “Posisi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS atau USPPS Koperasi) di Tengah Kebijakan Keuangan Inklusif melalui Program Laku Pandai dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)”

Gambar Seminar, Posisi KSPPS

129


c) Sosialisasi, edukasi dan advokasi keuangan syariah di pusat dan daerah; d) Peningkatan pemahaman tentang koperasi syariah oleh masyarakat, gerakan koperasi dan aparatur pembina.DAN PEMANTAPAN PROGRAM PENDANAAN BAGI KO 2) Fasilitasi Penumbuhan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS dan USPPS Koperasi) Peran pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk memfasilitasi penumbuhkembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah melalui koperasi dapat di wujudkan dalam berbagai kegiatan antara lain : a. Koordinasi dan deregulasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM; i. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi atau kabupaten kota antara lain : Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. ii. Melakukan deregulasi terhadap beberapa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM antara lain :  Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

Nomor

11/Per/M.KUKM/IX/2015

Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 145/KEP/M/1998 tentang Petunjuk Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi, agar Koperasi dapat membangun modal penyertaan sebagai instrumen

130


modal surat berharga yang dapat diperjualbelikan sehingga dapat mengembangkan pemupukan modal Koperasi yang berasal dari luar;  Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/KEP/M/III/1998 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Kecil;  Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;  Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit jasa Keuangan Syariah;  Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan yang akan mengakomodir substansi materi sebagaimana tertuang dalam Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah;

131


 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan yang akan mengakomodir substansi materi sebagaimana tertuang dalam Permen Koperasi dan UKM Nomor 35.3/PER/K.UKKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. b. Inventarisasi data KSPPS atau USPPS Koperasi; Dalam pelaksanaan pendataan dan inventarisasi data KSPPS dan USPPS Koperasi adalah sbb :

Row Labels Aceh Bali Banten Bengkulu D.I. Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Grand Total

c.

Values Count of KOP 57 1 26 20 47 58 4 3 255 249 210 18 14 8 16 4 8 16 137 2 1 18 6 7 3 29 12 64 27 23 5 99 52 179 1678

Sum of ASSET 35.913.706.252 1.188.022.643 192.137.512.485 4.546.110.261 113.269.565.380 1.099.786.489 52.150.000 209.772.249.461 2.224.375.083.400 201.673.988.719 9.365.814.454 13.859.170.892 4.843.297.390 109.620.488.000 10.237.261.662 920.778.000 164.490.931 843.631.728.874 228.451.000 3.906.320.393 73.573.592 85.430.000 125.272.000 77.552.912.796 306.037.000 8.032.616.360 5.166.799.475 15.000.000 436.054.000 29.745.649.414 300.775.000 16.629.606.941 4.119.275.703.264

Sum of VOLUME USAHA 34.859.051.231 973.467.010 302.036.810.953 1.211.093.000 58.677.596.817 166.454.835 12.350.000 104.471.407.080 1.299.569.926.215 206.824.979.596 4.744.701.917 6.296.607.318 3.068.337.501 73.017.434.000 7.340.332.212 8.169.885.000 624.454.106 389.787.450.167 25.600.000 4.341.702.327 62.664.000 298.855.000 54.855.386.834 386.791.000 2.254.218.952 4.162.393.000 10.500.000 571.126.000 27.061.543.599 168.035.000 31.335.747.190 2.627.386.901.860

Sum of SHU 1.697.781.210 20.545.542 9.964.238.984 144.748.559 1.751.315.369 365.000 3.629.962.866 18.749.600.200 8.232.901.221 260.076.814 341.745.400 246.205.825 411.974.000 788.868.980 726.647.259 12.758.051.233 3.909.000 372.228.121 4.500.000 1.523.217.831 4.036.000 3.743.273.493 239.948.150 45.000.000 1.201.972.637 19.759.000 2.009.641.534 68.892.514.228

Menumbuhkan KSPPS melalui aspirasi masyarakat; 1) Bimbingan teknis fasilitasi dan pembentukan KSPPS dan USPPS Koperasi: 132


Gambar Bimbingan Pembentukan Pengawas Syariah di Provinsi NTB

2) Bimbingan teknis penumbuhkembangan KSPPS dan USPPS Koperasi: d. Pemenuhan aspirasi Dinas yang membidang Koperasi dan UKM Provinsi atau DI dan Kabupaten atau Kota dalam pembentukan dan perubahan anggaran dasar (PAD) dari KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS dan USPPS Koperasi; 1) Bimbingan teknis Regulasi dan Produk Pembiayaan Syariah oleh KSPPS dan USPPS bagi Apartur 2) Bimbingan teknis Kebijakan dan Regulasi KSPPS dan USPPS Koperasi e. Penyusunan

Rancangan

Standar

Kompetensi

Kerja

Nasional

Indonesia (SKKNI) KSPPS dan USPPS Koperasi dan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) KSPPS dan USPPS Koperasi;

GambarPelaksanaan Pra Konvensi SKKNI KSPPS di Jakarta

f.

Pendampingan fasilitasi pembentukan KSPPS dan USPPS Koperasi. 133


d. Kerjasama pembiayaan pola syariah yang diterapkan oleh KSPPS/USPPS Koperasi 1) Bimbingan teknis Jaringan Kerjasama Usaha antar Koperasi Model APEX Pelaksanaan bimbingan teknis Jaringan Kerjasama Usaha antar Koperasi Model APEX, telah dilakukan di 8 (delapan) provinsi (Banten, Sulsel, NTB, Jateng, DIY, Jabar, Jatim, Lampung), dengan jumlah peserta dimasingmasing provinsi 40 orang pengurus KSPPS. Program/kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas internal koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan membangun sinergi dengan lembaga lain serta meningkatkan efektifitas pengawasan. Jaringan kerjasama usaha antar KSPPS/USPPS-Koperasi ini juga dalam rangka melindungi masyarakat anggota koperasi yang menempatkan dananya pada koperasi, meningkatkan KSPPS/USPPS-Koperasi dalam pengelolaan risiko. Adapun manfaat JKUK bagi koperasi adalah : a.

Pengelolaan risiko yang lebih baik, terutama dalam pengelolaan risiko likuiditas;

b.

Ketika sedang menghadapi permasalahan, koperasi yang bersangkutan mendapatkan dukungan dari KSPPS/USPPS koperasi lainnya yang menjadi anggota APEX maupun dari koperasi sekundernya sebagai APEX.

c.

Memperoleh dukungan teknis, seperi pelatihan

untuk peningkatan

kompetensi SDM KSPPS/USPPS koperasi, pemanfaatan infrastruktur bersama untuk peningkatan efisiensi KSPPS/USPPS koperasi, serta

134


pengembangan produk dan pemasaran bersama untuk meningkatkan daya saing KSPPS/USPPS koperasi dalam berkompetisi; d.

Memperoleh indikator tingkat kesehatan yang lebih obyektif melalui hasil quick rating.

Operasionalisasi konsep JKUK dititik beratkan pada peran : 1) penggumpulan dana (pooling of funds); 2) pemberian bantuan keuangan (financial assistance); 3) dukungan teknis (technical assistance). Dalam tahun 2016 telah terbentuk dan beroperasi koperasi sekunder baik sebagai APEX maupun dalam proses soliditas dan konsolidasi menjadi APEX yaitu : 1) Jawa Tengah : a) Puskopsyah BMT Sejahtera Solo Raya; b) Puskopsyah BMT Jawa Tengah; c) Puskopsyah Pekalongan. 2) D.I. Yogkyakarta : Puskopsyah BMT Mitra Nugraha. 3) Jawa Timur: a) Puskopsyah BMT Al-Akbar Jatim; b) Pusat KSPPS Jawa Timur. 4) Jawa Barat: a) Gapoksyah BMT Jabar; b) Puskopsyah Jawa Barat. 5) Banten; Himkopsyah Banten. 6) Lampung; a) Puskopsyah BMT Lampung; b) Puskopsyah BTM Lampung. 7) Riau: Puskopsyah Riau. 8) Sumatera Barat : Puskopsyah BMT At Taawun Padang. 9) Kalimantan Barat: Puskopsyah Mitra Kalbar. 10) Sulawesi Selatan: Puskopsyah BMT Inti Sulsel.

135


Dari hasil pelaksanaan bimbingan teknis ini kami menyimpulkan, pertama, dengan adanya jaringan kerjasama usaha antar koperasi, memberikan manfaat antara lain : (1) Memiliki lembaga pelayan yang dapat memberikan dukungan finansial (khususnya dalam kondisi kekurangan likuiditas/mismatch) maupun bantuan teknis kepada anggota JKU- KSPPS/USPPS-Koperasi; (2) Menjadikan JKU-KSP/KSPPS sebagai tukar informasi kondisi anggota JKU; (3) Melakukan kerjasama dalam pemanfaatan produk/jasa; (4) Melakukan kerjasama/sinergi pinjaman/pembiayaan antar anggota JKU- KSPPS/USPPSKoperasi dengan dana sendiri ataupun dengan sumber-sumber lain; (5) Memperoleh layanan-layanan lainnya dari JKU-KSPPS/USPPS-Koperasi dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, seperti pendampingan dan pelatihan.

Gambar Aktivitas Bimbingan Teknis di Daerah

Kedua, untuk mengoptimalisasi dan mengakselerasi pembentukan JKUK model APEX, Kementerian Koperasi dan UKM c.q Asisten Deputi Pembiayaan

136


Syariah pada Tahun 2016, dalam program “Pembentukan Jaringan Kerjasama dan/ atau Pembentukan Puskopsyah/ Inkopsyah” telah merekrut 20 (dua puluh) tenaga pendamping yang memiliki kompetensi dalam pengembangan koperasi sekunder. Tenaga pendamping yang tersebar di 10 (sepuluh) provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan) tersebut diharapkan mampu melakukan pendampingan,

mulai

tahap

inisiasi,

pembentukan,

sampai

dengan

operasionalisasi JKUK model APEX di koperasi sekunder masing-masing. Ketiga, harapan dari koperasi terhadap pemerintah dan Dinas Koperasi dan UMKM yaitu, adanya fasilitas pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas modalnya melalui linkage program atau programprogram lain seperti CSR yang dapat meningkatkan permodalannya serta adanya pengawasan dan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM terhadap tumbuh kembangnya koperasi yang akan dan telah berjejaring, sehingga koperasi menjadi lebih kuat dan tangguh. Kedepan kami berharap, penyelenggaraan bimteksos ini dapat dilaksanakan oleh setiap Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi untuk melanjutkannya di setiap Kabupaten dan Kota yang ada di Seluruh Provinsi, sehingga terbentuk JKUK di tiap-tiap kab/kota. Perlu dilakukan pertemuan lanjutan antara KSPPS/USPPS-Koperasi dan Koperasi Sekunder yang telah bersepakat berjejaring, untuk membahas secara detail fungsi-fungsi Apex yang akan dijalankan. Sehingga tetap ada keberlanjutan dari hasil kegiatan ini. 137


Sebagai salah satu upaya peran pemerintah dalam mendorong dan menumbuh

kembangkan

KSPPS/USPPS-Koperasi

dan

memperkuat

manajemen, pengembangan usaha, permodalan, dan memperluas layanan maka

pelaksanaan

program/kegiatan

“Fasilitasi

Pengembangan

KSPPS/USPPS-Koperasi Yang Berjejaring” akan tetap dilanjutkan, dan telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. 2) Pendampingan dalam rangka Pembentukan Jaringan Kerjasama dan/ atau Pembentukan Puskopsyah/ Inkopsyah Pelaksanaan

pendampingan

dalam

rangka

Pembentukan

Jaringan

Kerjasama dan/ atau Pembentukan Puskopsyah/ Inkopsyah, terdiri dari 20 orang tenaga pendamping di 10 provinsi, dan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, yaitu: a. Jawa Barat, 3 (tiga) orang tenaga pendamping; b. Jawa Tengah, 4 (empat) orang tenaga pendamping; c. DI. Yogyakarta, 2 (dua) orang tenaga pendamping; d. Jawa Timur, 4 (empat) orang tenaga pendamping; e. Banten, 1 (satu) orang tenaga pendamping; f. Lampung, 2(dua) orang tenaga pendamping; g. Sumatera Barat, 1 (satu) orang tenaga pendamping; h. Riau, 1 (satu) orang tenaga pendamping; i.

Kalimantan Barat, 1 (satu) orang pendamping;

j.

Sulawesi Selatan, 1 (satu) orang pendamping.

Tujuan dari pelaksanaan pendampingan secara garis besar adalah: 138


1) meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; 2) meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; 3) meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; 4) meningkatkan akses pembiayaan KSPPS/USPPS-Koperasi. Tenaga pendamping melakukan tugasnya untuk: 1) Melakukan identifikasi KSPPS/USPPS-Koperasi yang memiliki potensi untuk membentuk jaringan kerjasama usaha; 2) memberikanbimbingan,

bantuanteknis

dan

konsultasi

kepada

KSPPS/USPPS-Koperasi dalam pembentukan jaringan kerjasama usaha; 3) Memberikan

bimbingan,

bantuan

teknis

dan

konsultasi

bagi

KSPPS/USPPS-Koperasi dalam pembentukan dan pengembangan koperasi sekunder; 4) Memberikan bimbingan, bantuan teknis dan konsultasi bagi KSPPS/ USPPS- Koperasi dalam rangka pembentukan jaringan kerjasama usaha antar KSPPS/USPPS-Koperasi dengan sekunder dan / atau lembaga pembiayaan lainnya; 5) Mendampingi sekurang-kurangnya 1 (satu) jaringan; 6) pendamping

yang

diberitugas

sebagai

koordinator

melakukan

koordinasi, supervisi dan pelaporan tenaga pendamping; dan

139


7) Melakukan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pendampingan setiap bulan.

Gambar Pelaksanaan Monev Pendampingan

Berdasarkan laporan dari para tenaga pendamping, Pembentukan Jaringan Kerjasama Usaha antar Koperasi Model APEX diharapakan dapat terbentuk di 20 Jaringan (Sumbar, Riau, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Sulsel).

140


TENAGA PENDAMPING DALAM RANGKA PEMBENTUKAN JARINGAN DAN/ATAU PUSKOPSYAH TENAGAKERJASAMA PENDAMPING DALAMPEMBENTUKAN RANGKA PEMBENTUKAN JARINGAN KERJASAMA DAN/ATAU PEMBENTUKAN PUSKOPSYAH NO.

PROVINSI/DI

PETUGAS PENDAMPING

NAMA PUSKOPSYAH

NO. PROVINSI/DI 1 Jawa Barat

PETUGAS PENDAMPING 1 M. Mustofa, SE

NAMA PUSKOPSYAH GAKOPSYAH BMT JABAR

1 Mustofa, SE 2 M. Supriyono

GAKOPSYAH INKOSINA BMT JABAR

2 3 Supriyono Andri Safari

INKOSINA GAKOPSYAH BMT JABAR

3 Andri Safari

GAKOPSYAH BMT JABAR

2 Jawa Tengah

1 Ir. Eko Dewo Yuwono

PUSKOPSYAH BMT SEJAHTERA JAWA TENGAH

2 Jawa Tengah

1 Eko Dewo Yuwono 2 Ir. Iskandar Zulkarnaen

PUSKOPSYAH BMTFORUM SEJAHTERA JAWASYARIAH TENGAH PUSAT KOPERASI EKONOMI

2 Zulkarnaen 3 Iskandar Gatot AlMunib

PUSAT KOPERASI FORUMJEPARA EKONOMI SYARIAH PUSKOPSYAH HASANAH

3 AlMunib 4 Gatot Ir. H. Muh. Saleh

PUSKOPSYAH HASANAH PUSKOPSYAH BMT JAWAJEPARA TENGAH

1 Jawa Barat

4 Ir. H. Muh. Saleh

PUSKOPSYAH BMT JAWA TENGAH

3 Yogyakarta

1 M. Ridwan, SE, M.Ag

PUSKOPSYAH BMT MITRA NUGRAHA

3 Yogyakarta

1 Ridwan, SE, M.Ag 2 M. Nasrodin

PUSKOPSYAH BMT MITRA MITRA NUGRAHA NUGRAHA PUSKOPSYAH BMT

2 Nasrodin

PUSKOPSYAH BMT MITRA NUGRAHA

4 Jawa Timur

1 H. Nyadin, M.AP

PUSKOPSYAH BMT AL AKBAR JATIM

4 Jawa Timur

1 M.AP 2 H. AliNyadin, Hamdan, S.SI, MEI

PUSKOPSYAH BMT AL AKBAR JATIM PUSAT KJKS JATIM

2 Hamdan, S.SI, MEI KJKS JATIM 3 Ali Hasan Sultoni, S.HI, M.Sy PUSAT PUSKOPSYAH BMT AL AKBAR JATIM 3 Sultoni, BMT AL AKBAR JATIM 4 Hasan Saefuddin, S.SI,S.HI, MEIM.Sy PUSKOPSYAH PUSKOPSYAH AL KAMIL MALANG 4 Saefuddin, S.SI, MEI

PUSKOPSYAH AL KAMIL MALANG

5 Banten

1 Saimin

HIMKOPSYAH BANTEN

5 Banten

1 Saimin

HIMKOPSYAH BANTEN

6 Lampung

1 Drs. H. Sabdo,M.Sos

PUSKOPSYAH BMT LAMPUNG

2 Yuke Derli

PUSKOPSYAH BTM LAMPUNG

7 Sumatera Barat

1 Nadirman

PUSKOPSYAH BMT AT TAAWUN PADANG

8 Riau

1 M. Wali Fahimi, S.Ag

PUSKOPSYAH RIAU

9 Kalimantan Barat

1 H. Jumarwan, SE

PUSKOPSYAH MITRA KALBAR

10 Sulawesi Selatan

1 Drs. Anwar

PUSKOPSYAH BMT INTI SULSEL

Total

20

3) Advokasi Akses Pembiayaan bagi KSPPS dan USPPS Koperasi Dalam rangka pelaksanaan advokasi bagi peningkatan akses pembiayaan kepada KSPPS dan USPPS, beberapa kegiatan telah kami laksanakan, diantaranya:

141


1. Melaksanakan rapat-rapat yang menghadiri para Direksi dan Dewan Pengawas LPDB-KUKM, serta menyusun laporan kepada Sekretaris Mendorong optimlisasi peran LPDB-KUMKM dalam pembiayaan kepada KSPPS, melalui peningkatan tugas dan fungsi LPDB-KUMKM melalui usulan Revisi Peraturan Menteri KUKM 06/Per/M.KUKM/V/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDB-KUMKM, diantaranya adalah (1). penunjukan Deputi Bidang Pembiayaan sebagai Deputi Pembina Teknis LPDB-KUMKM; (2). pembentukan unit syariah yang membidangi pembiayaan bagi KSPPS dengan prinsip syariah; (3). adanya skim pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka Jaringan Kerjasama Usaha antar Koperasi Model APEX. Dari pelaksanaan advokasi ini telah dihasilkan surat Menteri nomor 45/M.KUKM/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016, tentang Pengembangan Struktur Organisasi LPDB-KUMKM, yang ditujukan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Secara umum surat dimaksud berisi mengenai permohonan persetujuan pembentukkan Direktorat yang membidangi pembiayaan syariah; 2. Selain itu, dalam mendorong skim/ produk asuransi yang mampu melindungi risiko simpanan anggota dan dana kelolaan KSPPS/USPPS Koperasi, Asdep Pembiayaan Syariah pada 9 Agustus 2016, telah mengadakan Workshop “Advokasi Perlindungan Simpanan Anggota dan Dana Kelolaan KSPPS/USPPS Koperasi melalui Produk Asuransi”. Workshop ini dihadiri oleh praktisi asuransi, perwakilan asosiasi asuransi,

142


perusahaan asuransi, Jamkrindo, Askrindo, LPS, Gerakan Koperasi, Induk dan Pusat Koperasi Syariah/ BMT.

Gambar Pelaksanaan Workhop Advokasi

Dengan adanya pelaksanaan ini, diharapkan kepada para pemangku kepentingan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan bentuk/ skema perlindungan bagi koperasi, utamanya perlindungan simpanan anggota dan dana kelolaan koperasi. 3. Untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan inklusi keuangan, maka Kementerian Koperasi dan UKM telah menyusun peraturan menteri tentang koperasi sebagai pelaksana kredit usaha rakyat (KUR), peraturan ini selaras dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian yang berkaitan

dengan

KUR.

Deputi

Bidang

Pembiayaan

c.q

Asdep

Pembiayaan Syariah menjadi anggota tim penyusun permen dimaksud. Dari pelaksanaan dimaksud, telah dihasilkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.14/M.KUKM/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016, tentang Pedoman Koperasi Penyalur KUR. Pedoman ini diharapkan memberikan kesempatan kepada koperasi yang bergerak pada sektor Simpan Pinjam

143


dan

Pembiayaan,

untuk

mendukung

program

pemerintah

dalam

memberikan kredit murah kepada masyarakat (anggota koperasi). 4. Asdep Pembiayaan Syariah dalam beberapa pertemuan di Bappenas, ikut serta dalam menyusun peraturan presiden tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang baru saja di tandatangani pada Nopember 2016 oleh Presiden RI, KNKS dibentuk sebagai wadah untuk memudahkan koodrinasi dari seluruh regulator termasuk industri keuangan dalam rangka mengembangkan keuangan syariah di Indonesia. Sejalan dengan keikutsertaan Asdep Pembiayaan Syariah dalam penyusunan peraturan presiden dimaksud, maka pada tanggal 3 Nopember 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 91 Tahun 2016 tentang KNKS.

Akuntabilitas Keuangan Alokasi Anggaran Asdep Pembiayan Syariah Tahun 2016 sebesar Rp. 8.108.568.000, adapun terdapat penghematan/pemotongan anggaran sebesar Rp. 726.99.000 sehingga alokasi anggaran setelah penghematan/pemotongan yaitu sebesar 7.381.578.000. Realisasi anggaran pada Asdep Pembiayan Non Bank dan Perpajakan Tahun 2016 adalah Rp. 6.825.518.476 atau 92,47 %.

144


BAB IV PENUTUP 1. KESIMPULAN

1.

Deputi Bidang Pembiayaan merupakan salah satu unit Eselon I di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

dalam

menyiapkan

perumusan

kebijakan

dan

koordinasi

pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang Pembiayaan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pembiayan Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Deputi Bidang Pembiayaan pada tahun 2016, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya capaian terhadap IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu priode Renstra yang berkesinambungan.

3.

Secara umum beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Deputi Bidang Pembiayaan sepanjang tahun 2016 sesuai dengan Penetapan Kinerja antara lain: 145




Dari pagu DIPA awal sebesar Rp.69 Milyar namun terjadi penghematan sebesar Rp.10 Milyar sehingga pagu anggaran setelah revisi ke (6) menjadi Rp.59 Milyar, dengan selfblocking sebesar Rp.6 Milyar. Besarnya realisasi per 31 Desember 2016 jika dilihat dari pagu efektif adalah sebesar Rp.52 Milyar atau 97% dari pagu anggaran efektif setelah revisi ke (6), atau sebesar 87,6% dari total pagu akhir.






Meningkatnya kualitas akses dan jangkauan usaha simpan pinjam Koperasi sebanyak 500 KSP/USP Koperasi



Meningkatnya kerjasama Pembiayaan sebanyak 15.875 Usaha Mikro



Meningkatnya skema, kapasitas dan jangkauan pembiayaan serta layanan keuangan lainnya bagi Koperasi dan UMKM



Meningkatnya pengembangan usaha Koperasi dan UMKM yang bergerak di bidang keuangan syariah sebanyak 250 KSPPS / USPPS Koperasi.

4.

Adapun terdapat satu sasaran strategis Deputi Bidang Pembiayan yang tidak tercapai yaitu meningkatnya akses permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dengan Indikator Kinerja Utama yaitu jumlah wirausaha pemula yang memenuhi syarat mendapatkan fasilitas permodalan. Tidak tercapainya sasaran strategis tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemotongan/penghematan anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000 untuk 400 WP.

146


2. SARAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Deputi Bidang Pembiayaan pada tahun mendatang, beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain adalah : 

Dengan telah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah hendaknya Program khusus yang ada di Deputi Bidang Pembiayaan didalam Rencana Strategis (Renstra) lebih dipertajam sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai.



Peningkatan Monitoring dan evaluasi kinerja sacara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengaal pencapaian kinerja.



Peningkatan pengelolaan database Deputi Bidang Pembiayaan melalui dukugna teknologi informasi.



Peningkatan koordinasi dnegan berbagai instansi baik di pusat maupun daerah perlu ditingkatkan secara intensif.



Dengan adanya efisiensi anggaran, diharapkan output kegiatan yang dijadikan target dapat disesuaikan.



Program-program strategis perlu di konkritkan pada tahun-tahun mendatang dengan dukungan anggaran yang proporsional, misalnya start up capital untuk pengembangan wirausaha pemula, pendampingan, dll.

147


LAMPIRAN

148


149

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents