PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN TAHUN 2014 Paparan Deputi Bidang Pembiayaan Dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2013, Hotel Mercure Ancol, Tgl 10 -12 Desember 2013 Jakarta
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 12013
PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS 2014 1.
Belanja Sosial Bantuan Perkuatan Permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro Melalui Koperasi Target 2014 : 1.000 Koperasi di 34 Provinsi dgn bantuan @ Rp 50 Juta
a.
Penyadiaan modal bagi pelaku usaha mikro melalui koperasi pedesaan dan perkotaan. Dana Pos Belanja Sosial untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperkuat permodalan, dan menumbuhkan usaha koperasi, serta pelaku usaha mikro, anggota koperasi di perkotaan dan perdesaan;
b. Penyediaan permodalan bagi perempuan pelaku usaha mikro melalui
2.
Koperasi Dana Pos Belanja Sosial untuk pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam rangka pengembangan usaha produktif dan menumbuhkan usaha koperasi.
Belanja Sosial Bantuan Permodalan bagi Wirausaha Pemula Target 2014 : 2.500 Wirausaha Pemula di 34 Provinsi dgn bantuan @ Rp 25 Juta
Dana Pos Belanja Sosial untuk penumbuhan/pengembangan wirausaha pemula yang digunakan sebagai modal awal usaha (startup capital), yang rekruitmennya didahului melalui seleksi dan pelatihan manajemen, keterampilan dan pemberian motivasi menjadi enterpreneur.
2
3. Pengendalian KSP/KJKS secara On-Line Target 2014 : Bimtek di 3 Prov kepada 90 Koperasi 1. Melaksanakan amanat PP 9 Tahun 1995 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Permen Nomor : 21/2008 Tentang Pedoman Pengawasan KSP/USP serta Permen Nomor : 39/2007 Tentang Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS Koperasi, bahwa Koperasi wajib menyampaikan laporan secara triwulanan dan tahunan. 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan kontinyuitas penyampaian laporan, sebelumnya dengan sistem manual dengan via pos, dan e-mail, selanjutnya dengan Sistem Aplikasi Monev KSP/KJKS On Line yang dapat dipantau realtime. 3. Sistem Aplikasi Monev KSP/KJKS On Line dikembangkan dan diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk tahun 2013 ditargetkan seluruh KSP/KJKS primer nasional yang selama ini telah dinilai kesehatannya, wajib menyampaikan laporannya dengan menggunakan Sistem Aplikasi Monev On Line, yang selanjutnya akan diikuti oleh KSP/KJKS primer provinsi dan kabupaten/kota. 4. Untuk meningkatkan kualitas efektifitas pengawasan KSP/USP Koperasi, KJKS/UJKS Koperasi dan Kopdit telah dibuat sistem monev KSP online, yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai sehingga dapat diakses secara on-line. Telah disiapkan perangkat keras (hardware) berupa pengadaan tambahan server dan pemasangan leased line (jalur akses), selain itu perangkat lunak (software) yang merupakan bagian utama dari perangkat sistem monitoring bagi KSP/KJKS untuk pelaporan usaha simpan pinjam telah disempurnakan dan sudah dapat diakses pada ksponline.depkop.go.id. melalui internet/web on line. 3
Pengendalian KSP/KJKS (lanjutan) 5. Keluaran output yang akan disajikan pada sistem monitoring KSP on-line berupa neraca rugi laba dan arus kas masing-masing KSP; berikut lampiran aktiva dan passiva. 6. Monitoring dan evaluasi KSP on-line dikelola secara khusus oleh seorang tenaga administrasi beserta tim Pusat yang berfungsi untuk mengelola data dan melakukan validasi sistem serta pengujian proses input data dengan benar. 7. Telah dilaksanakan input data 30 KSP/KJKS pada sistem Monev On Line KSP dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. 8. Sistem Monitoring KSP On Line direncanakan dapat diakses oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota. Untuk itu saat ini sedang dilaksanakan penyempurnaan sistem sehingga terkoneksi dengan aman.
4
4. Pembentukan Lembaga Pengawasan KSP Target 2014 : Terbentuknya Rancang Bangun Lembaga Pengawasan KSP a. Substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Bab XI bagian Ketiga mengmanatakan bahwa pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Lembaga Pengawasan KSP, yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan itu telah dilaksanakan : • Pembahasan Internal di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan untuk menyusun substansi Rancang Bangun Lembaga Pengawasan KSP • Pembahasan Eksternal yang melibatkan unsur Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Deputi Bidang Pengkajian dan Sumberdaya UKMK serta Praktisi dan Gerakan Koperasi. • Workshop dan Desiminasi Workshop, Temu Publik dan Desiminasi telah dilaksanakan secara regional di 7 (tujuh) Provinsi (Aceh, Bali, Sumut, Kepulauan Riau, NTT, Papua Barat dan Sulawesi Utara) yang dihadiri oleh Dinas yang membidang Koperasi Provinsi masing-masing regional. Desiminasi Nasional di Provinsi DKI Jakarta juga telah dilaksanakan dengan peserta Dinas Yang membidangi Koperasi masing-masing Provinsi beserta 1 (satu) perwakilan dinas yang membidangi koperasi Kabupaten/Kota masing-masing Provinsi. 5
Lembaga Pengawasan KSP (lanjutan) • Telah selesai disusun Draft Lembaga Pengawasan KSP yang meliputi : Rancang Bangun/ Institutional Setup termasuk struktur organisasi Substansi tugas, fungsi dan wewenang, tanggungjawab serta objek pengawasan Kompetensi sumber daya manusia dan mekanisme rekruitmen Infrastruktur dan Sarana Penunjang Anggaran yang dibutuhkan • Draft tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Deputi Bidang Kelembagaan untuk dilanjutkan dengan pembahasan dan harmonisasi. • Ijin Prinsip Pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Lembaga Pengawasan KSP dari Kementerian Sekretariat Negara sudah diterbitkan, selanjutnya akan diadakan pembahasan lintas kementerian yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. b. Persiapan Sarana dan Prasarana • Pembangunan Sarana (Gedung) Lembaga Pengawasan KSP sedang dilaksanakan oleh Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM yang akan dilanjutkan dengan pengadaan meubelair untuk penunjang Sarana Lembaga Pengawasan KSP tersebut. • Sarana dan Prasarana pendukung lainnya akan dilengkapi pada tahun anggaran 2014. 6
5. Fasilitasi Pembiayaan Ekspor bagi UKMK Target 2014 : Sosialisasi kepada 275 UKMKdi 8 Kab/Kota/Provinsi/D.I Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi c.q Deputi Bidang Pembiayaan dengan Lembaga Pembiayaan ekspor Indonesia No 06/SKB/Dep.3/III/2010 dan 026/KSB/03/2010 taanggal 4 Maret 2010 tentang Fasilitasi, Pembiayaan Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi Ekspor bagi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi pelaku Ekspor, sampai dengan bulan November ini telah dilakukan sosialisasi di 18 (delapan belas) Kab/Kota/Provinsi/D.I dan telah terealisasi sebesar Rp. 28 Milyar bagi 7 Koperasi dan UKM.
6.
Perpajakan bagi Koperasi dan UKM Target 2014 : Temu Konsultasi 50 Koperasi dan Sosialisasi kepada 210 koperasi di 8 Kab/Kota/Provinsi/D.I Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM c.q Deputi Bidang Pembiayaan dengan Direktorat Jenderal Pajak No 70/SKB/Dep.3/X/2010 dan KEP-364/PJ/2010 taanggal 20 Oktober 2010 tentang Edukasi, Sosialisasi, dan Dukungan Konsultasi Perpajakan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, sampai dengan bulan November ini telah dilakukan sosialisasi di 7 (tujuh) provinsi/kabupaten/kota dan pelaksanaan temu konsultasi implementasi kebijakan perpajakan bagi KUKM dengan peserta sebanyak 50 (lima puluh) yang terdiri dari pengurus calon Koperasi Skala Besar dan pembina KUKM tingkat pusat. Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Pajak Penghasilan bagi KUMKM).
7
Zakat dan Wakaf Untuk Pemberdayaan 7. Pendayagunaan UMKM dan Koperasi Target 2014 : 100 KJKS/UJKS Koperasi di 3 Provinsi Program/Kegiatan perkuatan kelembagaan KJKS dalam kegiatan maal dan perluasan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan usaha mikro bagi kaum miskin dan pendayagunaan wakaf untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia, Yayasan Dompet Dhuafa Republika dan Yayasan Baitulmaal Muamalat.
8.
Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Non Formal Menjadi Berbadan Hukum Koperasi Target 2014 : Terbentuknya 100 LKM menjadi badan hukum Koperasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tanggal 8 Januari 2013, yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi Usaha Mikro dan Kecil. Dalam kaitan itu telah dilakukan : a. Rapat koordinasi dengan OJK dan Kementerian Dalam Negeri untuk 8 melaksanakan pembinaan terhadap LKM dimana OJK akan membentuk 3 tim yaitu : Tim Survey, Tim Sosialisasi, Tim Perumus Kebijakan. 8
Transformasi Lembaga Keuangan Mikro (lanjutan)
b. Mengirim perwakilan kepada OJK dan Badan Fiskal Kementerian Keuangan nama-nama anggota kepanitaan dalam penyusunan RPP dibidang Lembaga Keuangan Mikro. c. Persiapan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU ini berlaku. d. Rapat koodinasi dengan Badan Fiskal Kementerian Keuangan dalam rangka menyusun Peraturan Pelaksanaan Undang Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro e. Telah dikirimkan Surat Deputi Bidang Pembiayaan No. 158/Dep.3/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hokum dan dilanjutkan dengan Surat Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam No. 1256/Dep.3.2/IX/2013 perihal Checklist Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum. f. Bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, telah dilaksanakan Sosialisasi UU No 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Bali dengan Narasumber yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 9
9.
Fasilitasi Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) Target 2014 : Terfasilitasi/terbentuknya 2 Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
Perkembangan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) Tahun 2013 Lembaga Penjaminan Kredit merupakan salah satu infrastruktur sektor finansial yang kehadirannya diperlukan dalam rangka meningkatkan akses kepada layanan perbankan bagi pengusaha golongan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memitigasi resiko kredit, dan meningkatkan fungsi intermediasi perbankan pada umumnya. Kini, isu mengenai kehadiran lembaga penjaminan kredit bukan hanya merupakan isu nasional, tetapi juga merupakan isu yang berkembang di daerah. Perusahaan Penjaminan Kredit di Daerah lebih dikenal sebagai Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD). Isu ini berkembang seiring dengan kritik terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum dapat menjawab dua isu penting yakni : 1. Pro Poor, 2. Pro Job. Kedua isu penting tersebut diyakini dapat teratasi salah satunya melalui peningkatan kapasitas UMKM. Peningkatan kapasitas UMKM antara lain dengan meningkatkan akses para pengusahanya untuk mendapat layanan kredit perbankan.
10
PPKD (lanjutan)
PPKD berfungsi sebagai penghubung antara KUKM dengan Bank serta mempermudah KUKM untuk dapat mengakses Perbankan. Dan perlu diketahui bahwa jumlah KUKM yang telah menikmati fasilitas kredit relatif belum begitu besar, kisaran jumlah KUKM tersebut baru mencapai kurang lebih 30% dari total KUKM. Faktor penyebab belum terlayaninya KUMK oleh pihak Perbankan di indikasikan dengan belum tersedianya agunan, sehingga sifat Jaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan sangatlah berarti mengingat Penjaminan Kredit bersifat Compliementory terhadap agunan. Perlu adanya mind setting bahwa Perusahaan Penjaminan Kredit harus beroerintasi profit oriented dan jangan terlalu dipaksakan untung diawal walaupun di akhirnya akan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan serta anomali bahwa Perusahaan Penjaminan Kredit itu harus mendapatkan untung. Sampai dengan saat ini PPKD yang sudah terbentuk, sudah ada ijin operasional dan sudah beroperasi adalah Provinsi Jawa Timur, Bali, Riau, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Perda Pembentukan PPKD dan Penyertaan Modal Daerah sudah ditandatangani oleh Gubernur dan telah disetujui DPRD adalah Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Perda Pembentukan PPKD sudah ditandatangani oleh Gubernur dan sudah disetujui DPRD tetapi Perda Penyertaan Modal sedang diproses adalah Provinsi D.I Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Banten. 11
PPKD (lanjutan)
Raperda Pembentukan dan Raperda Penyertaan Modal masih dalam pembahasan adalah Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Perda tidak sesuai dengan PMK.99 Tahun 2011 adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan Tengah Eksekutif dan Legislatif sudah berkomitmen untuk membentuk PPKD adalah Provinsi Aceh, Kepulauan Riau dan Lampung Eksekutif dan Legislatif belum fokus untuk membentuk PPKD namun tetap berniat untuk membentuk PPKD adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta dan Bengkulu Eksekutif dan Legislatif belum begitu paham akan perlunya PPKD sebagai instrumen keuangan dan masih diperlukan perubahan mindset dan keuangan daerah yang terbatas adalah Provinsi Jambi, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat
12
10.
Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Antar KSP/KJKS dengan Perbankan Target 2014 : 2 Jaringan di 2 Provinsi Dalam rangka penguatan kapasitas, usaha dan posisi tawar KSP/KJKS dalam memberikan pelayanan usaha diperlukan sinergi yang saling bahu membahu mengoptimalkan kekuatan dalam penghimpunan simpanan dan memberikan pinjaman/pembiayaan melalui jaringan kerjasama usaha antar KSP/KJKS dan dengan perbankan melalui pembentukan APEX KSP/KJKS. Dalam JKUK ini bank berperan sebagai pengayom terutama pada saat KSP/KJKS mengalami kekurangan likuiditas (mismatch). Kerjasama dilakukan dalam 3 komponen pooling of funds, financial assistance dan technical assistance .
Manfaat ber-JKU Memiliki lembaga pengayom yang dapat memberikan dukungan finansial (khususnya dalam kondisi kekurangan likuiditas/mismatch). Sarana tukar informasi kondite anggota KSP/KJKS. Melakukan kerjasama dalam pemanfaatan produk/jasa. Melakukan kerjasama/sinergi pembiayaan antar anggota JKU dengan dana sendiri ataupun dengan sumber-sumber dana pikah ketiga. Memperoleh pelayanan lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, seperti pendampingan dan pelatihan. 13
ORGANISASI OPERASIONALISASI JKUK
KEMENTERIAN KOPERASI & UKM RI
Kebijakan & FasilitasI
SKPD KUMKM PROPINSI/KAB/KOTA
JKU KSP/KJKS
Unit Kerja JKU-KSP/KJKS
Komite JKU –KSP/KJKS
OPERASIONALISASI JKU Pooling of Funds Simpanan Wajib Minimum Committed Facility Line
Financial Assistance Dana Mismatch Dana Bergulir Linkage Program
Technical Assistance Pengembangan Teknologi Informasi (TI) dan Produk
Pelatihan SDM
11.
SOSIALISASI ASURANSI MIKRO BAGI KUMKM Target 2014 : 5 Kegiatan 1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 56.534.592 unit adalah 99,99% pelaku usaha nasional, dimana 98,79% atau 55.856.176 unit merupakan Usaha Mikro Koperasi dan UMKM memiliki peran yang strategis dalam tatanan perekonomian nasional melalui kontribusi sebesar 59,08% terhadap PDB nasional dan berkontribusi sebesar 97,16% terhadap total tenaga kerja nasional. KUMKM masih terbatas dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan formal karena masalah kepercayaan (trust) akibat dari kemungkinan resiko atas gagal usaha/panen, kematian, kehilangan, kebakaran, banjir, dll yang membuat usaha KUMKM bangkrut, akhirnya berdampak “gagal bayar” kepada kreditur. Diperlukan alternatif solusi dengan memanfaatkan asuransi untuk mendukung kegiatan usaha KUMKM terutama dalam mengakses sumber pembiayaan. Pola perlindungan melalui Asuransi Mikro merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk pengembangan sekaligus perlindungan usaha KUMKM, dengan perlindungan usaha akan meningkatkan kepercayaan KUMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan. 15
Sosialisasi Asuransi Mikro (lanjutan) 6.
Kementerian Koperasi dan UKM akan menggandeng perusahaan-perusahaan asuransi untuk dapat mengeluarkan produk khusus asuransi mikro untuk melindungi KUMKM khususnya dalam aspek pembiayaan.
7.
Untuk itu perlu dilakukan Edukasi dan Sosialisasi Asuransi Mikro perlu diperkenalkan kepada seluruh pelaku usaha KUMKM melalui sosialisasi/edukasi agar tumbuh pemahaman dan kesadaran berasuransi.
8.
Edukasi/sosialisasi paling kurang mencakup tiga hal, yaitu manfaat asuransi mikro dalam perlindungan usaha KUMKM, cara memperoleh produk asuransi mikro , dan cara pembayaran premi dan klaim. Dengan memahami hal-hal dimaksud, diharapkan KUKMK dapat memanfaatkan produk asuransi mikro secara tepat sehingga dapat melindungi dan mengembangkan usahanya
16
Penilaian Kesehatan dan Pengawasan KSP/ KJKS Pengendalian KSP/KJKS secara On-Line
Mandatori
Monitoring dan Evaluasi Nilai Realisasi Bersih (NRB) atas Pengelolaan Dana Bergulir
Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Penyediaan Dana bagi Pelaku Usaha Mikro dengan Sumber Dana dari Pos Belanja Sosial bagi Koperasi Perdesaan dan Perkotaan dan Modal Awal bagi Wirausaha Pemula
Pengembangan dan Pemberdayaan
Kebijakan Perpajakan bagi Koperasi dan UKM
Transformasi LKM Non Formal menjadi Berbadan Hukum Koperasi
Penjajakan Program Pengembangan Sumber Permodalan Baru a.n : Optimalisasi Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Fasilitasi Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)
Koordinasi Inventarisasi Daftar UMK Peserta Program Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Evaluasi UMK Peserta Program Pasca SHAT Perumusan Pola Pengembangan Pembiayaan
17
LAMPIRAN
18
FLOW CHART MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHAP PENGUSULAN
Menteri cq. Deputi Bidang Pembiayaan
TAHAP PENETAPAN
Deputi Bidang Pembiayaan/PPK
TAHAP PENCAIRAN Permohonan Pencairan Dana Program
PPK Deputi Bidang Pembiayaan KOPERASI PESERTA PROGRAM
SKPD Provinsi/DI
SKPD Kab/Kota
SPP (Surat Perintah Pembayaran)
Biro Keuangan Kemenkop dan UKM SPM (Surat Perintah Membayar)
KPPN JAKARTA II KOPERASI
SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana)
REKENING BANK KOPERASI
USAHA PRODUKTIF KOPERASI DAN ANGGOTANYA
19
Penjelasan Mekanisme Pelaksanaan Program Perkotaan,Perdesaan dan Perempuaan Pelaku Usaha I. Persyaratan Koperasi Calon Peserta Program : a. telah berbadan hukum, yang dibuktikan dengan photo copy akta pendirian dan keputusan tentang pengesahan Badan Hukum koperasi yang dilegalisir oleh SKPD Kabupeten/Kota dan/atau SKPD Provinsi/DI dan/atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM; b. memiliki perangkat organisasi terdiri dari pengawas dan pengurus dengan periode yang masih berlaku sampai akhir tahun 2013 dan dilegalisir oleh SKPD Kabupaten/Kota dan/atau SKPD Provinsi/DI dan/atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM; c. memiliki daftar anggota yang dinyatakan oleh pengurus; d. memiliki tempat kedudukan dan alamat koperasi yang jelas serta sarana kerja yang memadai dan dilegalisir oleh SKPD Kabupaten/Kota dan/atau SKPD Provinsi/DI dan atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM; e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. memiliki nomor rekening yang masih aktif di bank atas nama Koperasi; g. program usaha yang diajukan merupakan bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi dan didukung dengan notulen rapat pengurus; h. profil Koperasi Peserta Program yang berisi data kelembagaan, usaha dan keuangan; i. diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan dana; j. bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi, dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi, pencairan dan penggunaan dana.
Penjelasan Mekanisme Pelaksanaan Program (Lanjutan………………) II.
Usulan dan Seleksi Koperasi: a. Koperasi Calon Peserta Program mengajukan permohonan usulan secara tertulis sebagai berikut: 1)
Calon Peserta Program dapat mengajukan surat permohonan menjadi Peserta Program kepada Menteri Cq. Deputi, dan/atau SKPD Provinsi/DI, atau SKPD Kabupaten/Kota. 2) pengajuan surat permohonan Program yang ditujukan kepada Menteri Cq. Deputi harus ditembuskan kepada SKPD Provinsi/DI, SKPD Kabupaten/Kota. 3) pengajuan surat permohonan Program yang ditujukan kepada SKPD Provinsi/DI harus ditembuskan kepada Menteri Cq. Deputi dan SKPD Kabupaten/Kota. 4) pengajuan surat permohonan Program yang ditujukan kepada SKPD Kabupaten/Kota harus ditembuskan kepada Menteri Cq. Deputi dan SKPD Provinsi/DI. b. Pengajuan surat permohonan Koperasi Calon Peserta Program kepada Menteri Cq. Deputi, dilampiri dengan Surat Keterangan dari SKPD Provinsi/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota, selanjutnya Deputi melakukan seleksi terhadap permononan Koperasi Calon Peserta Program. c. Pengajuan surat permohonan Koperasi Calon Peserta Program kepada SKPD Provinsi/DI, dilampiri dengan kelengkapan persyaratan, selanjutnya SKPD Provinsi/DI melakukan seleksi dan mengajukan nama-nama Koperasi Calon Peserta Program kepada Menteri Cq. Deputi berdasarkan hasil seleksi dengan melampirkan Surat Keterangan Hasil Seleksi dan ditembuskan kepada SKPD Kabupaten/Kota. d. Pengajuan surat permohonan Koperasi Calon Peserta Program kepada SKPD Kabupaten/Kota, dilampiri dengan kelengkapan persyaratan, selanjutnya SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan mengajukan nama-nama Koperasi Calon Peserta Program kepada Menteri Cq. Deputi berdasarkan hasil seleksi dengan melampirkan Surat Keterangan Hasil Seleksi dan ditembuskan kepada SKPD Provinsi/DI. Selanjutnya SKPD Provinsi/DI memberikan surat dukungan Kepada Menteri Cq. Deputi atas usulan SKPD Kabupaten/Kota.
Penjelasan Mekanisme Pelaksanaan Program (Lanjutan………………) III. Penetapan Koperasi Peserta Program dan Penerima Bantuan Dana: a. Dalam pemenuhan kelengkapan administrasi dilakukan oleh Asisten Deputi penanggungjawab kegiatan pada Deputi Bidang Pembiayaan; b. Deputi atas nama Menteri menetapkan Koperasi Calon Peserta Program menjadi Koperasi Peserta Program sesuai surat keterangan dan/atau hasil seleksi; c. Keputusan Deputi memuat sekurang– kurangnya nama Koperasi, nomor badan hukum, alamat Koperasi Peserta Program, serta besarnya nilai bantuan. d. Koperasi Peserta Program ditetapkan oleh Deputi sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. e. PPK menetapkan Koperasi Penerima Bantuan Dana atas dasar Surat Keputusan Deputi tentang Penetapan Koperasi Peserta Program.
IV. Pencairan, Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Dana a.
Koperasi Peserta Program wajib melengkapi persyaratan pencairan bantuan dana, yaitu : 1) surat permohonan pencairan bantuan dana dari Pengurus Koperasi Peserta Program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan UKM cq. PPK; 2) berita acara penarikan bantuan dana yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Peserta Program dan diketahui oleh SKPD Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota; 3) kwitansi penerimaan bantuan dana yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi dan diketahui oleh SKPD Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota; 4) fotocopy NPWP Koperasi Peserta Program; 5) fotocopy Nomor Rekening Koperasi Peserta Program di bank dilampiri surat pernyataan bank; 6) surat pernyataan bertanggungjawab dari Pengurus Koperasi Peserta Program atas penyaluran atau penggunaan bantuan; 7) surat pernyataan bertanggungjawab atas kebenaran data/informasi Koperasi Peserta Program hasil seleksi dari SKPD Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota;
Mekanisme Pelaksanaan Program (Lanjutan………………) Pencairan, Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Dana (Lanjutan) b. SKPD Provinsi/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota memfasilitasi permohonan pencairan bantuan dana dari Koperasi Peserta Program kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); c. Ketentuan lebih lanjut tentang realisasi Program atau pencairan bantuan dana dilakukan melalui mekanisme administrasi keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. PPK melakukan pengecekan kelengkapan dokumen administrasi permohonan pencairan bantuan dana dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada KPA. e. Bendahara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing Koperasi Peserta Program sesuai SPP yang diajukan oleh PPK. f. Atas permintaan PPK, KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. g. Atas dasar SPM-LS, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) bantuan dana dari rekening Kas Negara ke rekening masingmasing Koperasi Peserta Program. h. Dana yang sudah masuk ke rekening atas nama koperasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengurus Koperasi Penerima Bantuan Dana. i. Koperasi Peserta Program menerima, menyalurkan atau menggunakan bantuan dana untuk kegiatan usaha produktif koperasi, usaha mikro dan kecil termasuk perempuan pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi dalam mendukung pengembangan usahanya. j. Penyaluran dan/atau penggunaan Bantuan Dana dari Koperasi Peserta Program diatur lebih lanjut oleh Koperasi Peserta Program.
FLOW CHART MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM BANTUAN DANA WIRAUSAHA PEMULA TAHAP PENGUSULAN
Usulan Wirausaha Pemula Peserta Program oleh Deputi SDM
TAHAP PENETAPAN
TAHAP PENCAIRAN
Permohonan Pencairan Dana Program
Deputi Bidang Pembiayaan/PPK
PPK Deputi Bidang Pembiayaan Seleksi dan Pelatihan
WIRAUSAHA PEMULA PESERTA PROGRAM
SPP (Surat Perintah Pembayaran)
Biro Keuangan Kemenkop dan UKM Menteri cq. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
SPM (Surat Perintah Membayar)
KPPN JAKARTA II SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana)
REKENING BANK WIRAUSAHA PEMULA
CALON WIRAUSAHA PEMULA
USAHA PRODUKTIF WIRAUSAHA PEMULA
24
Penjelasan Mekanisme Pelaksanaan Program (Lanjutan………………) I. Persyaratan Wirausaha Pemula Peserta Program Penerima Bantuan Dana : a. individu yang memiliki potensi untuk menjadi pelaku usaha dan/atau mengembangkan usaha produkif serta mempunyai rencana usaha. b. diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan dana yang sejenis. c. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas. d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif. e. memiliki identitas yang jelas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Kartu Mahasiswa dan lainnya. f. memiliki alamat tempat usaha yang jelas bagi yang sudah memiliki usaha; g. memiliki Sertifikat atau Surat Keterangan Pelatihan Kewirausahaan dari Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia atau dari instansi/lembaga yang bekerja sama dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. h. memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama pribadi yang bersangkutan.
II. Pengajuan Wirausaha Pemula Calon Peserta Program : a. Wirausaha Pemula Calon Peserta Program mengajukan permohonan kepada Menteri Cq. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan ditembuskan kepada SKPD Provinsi/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota. b. Pengajuan sebagai Wirausaha Pemula Calon Peserta Program wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.
Penjelasan Mekanisme Pelaksanaan Program (Lanjutan………………) III. Seleksi Wirausaha Pemula Calon Peserta Program : a. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan seleksi terhadap permohonan Wirausaha Pemula Calon Peserta Program serta melaksanakan pelatihan kepada Wirausaha Pemula Calon Peserta Program. b. Dalam melaksanakan seleksi dan pelatihan, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat bekerjasama dengan lembaga/instansi lainnya. c.
Wirausaha Pemula yang telah diseleksi dan dilatih, diusulkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan bantuan dana sesuai rencana usaha yang dibuat oleh calon wirausaha pemula dan disampaikan kepada Deputi Bidang Pembiayaan.
d. Usulan Wirausaha Pemula oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sekurang-kurangnya memuat nama, alamat lengkap dan jumlah modal yang dibutuhkan oleh Wirausaha Pemula
IV. Penetapan Peserta Program Dan Penerima Bantuan Dana : a. Atas dasar usulan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Pembiayaan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Wirausaha Pemula Peserta Program dan menyampaikan kepada Peserta Program melalui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tembusan SKPD Provins/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota. b. Atas Penetapan Wirausaha Pemula Peserta Program oleh Deputi Bidang Pembiayaan, PPK Deputi Bidang Pembiayaan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Wirausaha Pemula Penerima Bantuan Dana.
Alokasi Anggaran Bagi Koperasi Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2011 s/d 2014 TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI DAERAH PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI DAERAH PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG DIPERUNTUKAN BAGI : A. PELAKU USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI PERKOTAAN DAN PEDESAAN; B. PEREMPUAN PELAKU USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI WANITA (PERKASSA)
PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG DIPERUNTUKAN BAGI : A. PELAKU USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI PERKOTAAN DAN PEDESAAN; B. PEREMPUAN PELAKU USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI WANITA (PERKASSA)
Realisasi 1370 Koperasi dengan Total Anggaran RP. 68,5 M
Realisasi 1250 Koperasi dengan Total Anggaran RP. 62,5 M
Realisasi 1320 Koperasi dengan Total Anggaran RP. 66 M
Target 1000 Koperasi dengan Total Anggaran RP. 50 M
27
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 PAPUA BARAT
PAPUA
MALUKU UTARA
MALUKU
SULAWESI BARAT
GORONTALO
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI UTARA
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
BALI
BANTEN
JAWA TIMUR
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TENGAH
JAWA BARAT
DKI JAKARTA
KEP. RIAU
KEP. BANGKA BELITUNG
4 LAMPUNG
3 BENGKULU
RIAU
2 JAMBI
SUMATERA BARAT
1 SUMATERA SELATAN
ACEH
SUMATERA UTARA
GRAFIK SEBARAN KOPERASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERKASSA, PERKOTAAN & PEDESAAN TAHUN 2013
100
90
80
70
60
50
40
30 PERKASSA
20 PERKOTAAN & PEDESAAN
10
-
28
Alokasi Anggaran Bagi Wira Usaha Pemula Tahun 2011 s/d 2014
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
Program Bantuan Permodalan Bagi Koperasi Untuk Menumbuhkan Wirausahawan Pemula (WP) TA. 2011
Program Bantuan Permodalan Bagi Koperasi Untuk Menumbuhkan Wirausahawan Pemula (WP) TA. 2012
Program Bantuan Permodalan Bagi Koperasi Untuk Menumbuhkan Wirausahawan Pemula (WP) TA. 2013
Program Bantuan Permodalan Bagi Wirausaha Pemula TA. 2014
Realisasi 3874 WP dengan Total Anggaran RP. 54 M
Target 2500 WP dengan Total Anggaran RP. 62,5 M
Realisasi 280 WP Realisasi 277 dengan Total WP dengan Anggaran RP. 7M Total Anggaran RP. 6,4 M
TAHUN 2014
29
PAPUA BARAT
PAPUA
MALUKU UTARA
MALUKU
SULAWESI BARAT
GORONTALO
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI UTARA
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
BALI
BANTEN
JAWA TIMUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JAWA TENGAH
JAWA BARAT
DKI JAKARTA
KEPULAUAN RIAU
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAMPUNG
BENGKULU
SUMATERA SELATAN
JAMBI
RIAU
SUMATERA BARAT
SUMATERA UTARA
ACEH
GRAFIK SEBARAN WIRAUSAHA PEMULA PENERIMA BANTUAN DANA PER PROVINSI/KAB/KOTA TAHUN 2013 WIRAUSAHA PEMULA
1.200
1.000
800
600
400
WIRAUSAHA PEMULA
200
-
30
Prosedur Penetapan Peserta Program
SDM
Deputi SDM menyampaikan hasil seleksi dan verifikasi CALON Peserta Program kepada Deputi Pembiayaan untuk ditetapkan sebagai Peserta Program
PENETAPAN
Seleksi dan verifikasi terhadap CALON Peserta Program dilakukan oleh Deputi Bidang
PENYAMPAIAN HASIL
Wirausaha Pemula atau calon wirausaha pemula mengajukan permohonan untuk seleksi dan pelatihan kepada Deputi SDM
SELEKSI DAN VERIFIKASI
PENGAJUAN CALON
> Prosedur Untuk CALON Wirausaha Pemula Penetapan PESERTA PROGRAM dituangkan kedalam Surat Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan
Pengajuan Calon Peserta : Deputi Bidang SDM Kementerian Koperasi dan UKM Jl MT Haryono Kav 52-53 Jakarta Selatan Telepon: (021) 7972098/79182024
31
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-5 Kuningan Jakarta 12940, Indonesia Telepon: (62-21) 52992766, 52992874, Faks: 5204378 Homepage: www.depkop.go.id
32
