KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN

KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 2014

LATAR BELAKANG KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN

1986

2006

2010

2011

2012

2,765

4,577

4,838

4,952

4,968

n/a

36,763

42,631

44,280

48,997

94,534

472,602

573,601

602,195

629,418

1,416,935 8,101,868

53,207,500 54,559,969 55,856,176

Data Kementerian KUKM dan BPS 2013

Kondisi Aktual 98,79% (± 55,85 juta) Pelaku Usaha adalah Usaha Mikro Definisi Sesuai dengan UU No. 20/2008 tentang UMKM : Berdasarkan Asset per tahun : Usaha Mikro (Rp. 1 milyar s/d 3 milyar), dan Usaha Besar (>Rp. 3 milyar) Atau Berdasarkan omset per tahun; Usaha Mikro (≤Rp. 300 juta), Usaha Kecil (Rp. 300 juta s/d Rp. 2,5 milyar), Usaha Menengah (lebih dari Rp. 2,5 milyar s/d 50 milyar), dan Usaha Besar (>Rp. 50 milyar)

KONDISI EKSISTING & POLA PEMBIAYAAN UMKM


KONDISI EKSISTING

POLA PEMBIAYAAN USAHA

BESAR

LAYAK GO PUBLIC

± 4,96 ribu (0,01%)

KLASTER 6

± 4,4 Rb (10%) Jumlah:*) ± 39,85 Rb (90%)

KLASTER 5

LAYAK USAHA DAN BANKABLE

Jumlah:*) ± 361,3 Rb (60%)

KLASTER 4

Jumlah:*) ± 240,9 Rb (40%)

KLASTER 3

LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE KLASTER 2

BELUM LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE

KLASTER 1

Jumlah:*) ± 38,19 Jt (70%)

PENDUDUK MISKIN ± 29,89 juta jiwa (12,36%) (Data BPS 2011) Deputi Bidang Pembiayaan, Diolah dari Berbagai Sumber

Jumlah:*) ± 16,36 Jt (30%)

USAHA MENENGAH ± 48,98 ribu (0,09%)

USAHA KECIL ± 629,42 Ribu (1,11%)

USAHA MIKRO ± 55,85 juta (98,79%) MISKIN FAKIR MISKIN

• Pasar Modal • Perbankan • Sumber Lainnya •

• •

Perbankan Plafon 2009:129,428 milyar • UM 30,91% • UK 32,34% • UMi 36,75% Program KUMK SUP 005 Program LPDB KUKM • Perbankan • Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil • Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) • Program LPDB KUKM • Program Pemberdayaan Usaha Mikro • Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PNPM)

• Program Pemberdayaan Sosial • Program pemberdayaan Fakir Miskin

3

KEMENTERIAN KUKM

JUMLAH UMKM DAN ESTIMASI KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

DEPUTI PEMBIAYAAN

Jumlah Unit Berdasarkan

Jumlah Unit Unit Usaha

Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah

4

5

Klasifikasi 2012

1

2012

Asumsi Plafon Penyaluran Kredit/Pemb

2

3

55,890,000 Klaster1 Klaster2 629,420 Klaster3 Klaster4 48,980 Klaster5 Klaster6

39,123,000 16,767,000 251,768 377,652 44,082 4,898

Kebutuhan Permodalan (Rp Milyar)/Unit Total Tahun 2012

Per Klaster Tahun 2012 Dgn Asumsi 40% Modal Sendiri dan 60% Pinjaman

6

7

6 Juta

335,340,000

50 Juta

31,471,000

1,000 Juta

48,980,000 415,791,000

1 2 3 4 5 6

140,842,800 60,361,200 7,553,040 11,329,560 26,449,200 2,938,800 249,474,600

4

Asimetri Pengembangan UMK KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN

ASIMETRI Sistem Manajemen

Akses Pasar

Permodalan

Teknologi Produksi

Peningkatan Ketrampilan

Financial Inclusion KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN

Financial Inclusion : penyediaan akses, produk dan jasa keuangan dasar dengan murah, aman dan mudah, khususnya kepada kelompok kurang beruntung.

Kerjasama Lintas Sektor

Sistem Informasi

Program/ Kegiatan

Regulasi/ Kebijakan Yg Kondusif

Perluasan Sumber Pembiayaan

Peningklatan Akses Pembiayaan

Financial Inclusion

Kerjasama Lintas Sektoral KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN

Pemerintah (K/L Terkait)

DPR

UMK

Lembaga dan Otoritas Keuangan

Usaha Mikro Kecil

Pelaku Usaha Menegah Besar

Asosiasi Pelaku Usaha

Penataan Kelembagaan KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN

Pemberdayaan usaha mikro tidak mungkin didekati secara individual  Pendekatan Kelompok  Legalitas Kelompok: KOPERASI!

Penataan Kelembagaan KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN

Sistem Kelompok Pembinaan & Pendampingan Usaha

Penataan Kelembagaan Usaha Mikro

Organisasi Formal (BH Koperasi) Pendekatan Sentra/Klaster Bisnis

KEMENTERIAN KUKM

KEBIJAKAN STRATEGIS

DEPUTI PEMBIAYAAN

UU No. 20/2008 tentang UMKM KEBIJAKAN STRATEGIS

UU No. 1/2013 tentang LKM UU No. 21/2011 tentang OJK UU No. 170/2012 tentang Perkoperasian

PEMBIAYAAN YANG INKLUSIF UNTUK MEMBANGUN USAHA MIKRO DAN KECIL

KEMENTERIAN KUKM

PERMASALAHAN UMKM

DEPUTI PEMBIAYAAN



Kualitas SDM yang rendah, dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sangat terbatas dan kurang berpengalaman



Pengelolaan manajemen lemah



Produktivitas usaha rendah



Akses terhadap sumberdaya produktif lemah yaitu : informasi, teknologi, pasar dan pembiayaan (modal).

Faktor pembiayaan yang disebut terakhir, menjadi masalah klasik bagi UMKM yang tidak hanya membutuhkan penyelesaian segara, tetapi telah tertinggal jauh dibanding negara-negara lain.

KEMENTERIAN KUKM

CIRI-CIRI USAHA UMK

DEPUTI PEMBIAYAAN

7

KEMENTERIAN KUKM

KARAKTER UNIK UMK

DEPUTI PEMBIAYAAN

8

KEMENTERIAN KUKM

KENDALA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DEPUTI PEMBIAYAAN

9

KEMENTERIAN KUKM

KENDALA SISI PERBANKAN (VERSI BANK SYARIAH MANDIRI)

DEPUTI PEMBIAYAAN

10

KEMENTERIAN KUKM

AMANAT UU NO. 20/2008 tentang UMKM

DEPUTI PEMBIAYAAN

Pasal 7 ayat 1

a) memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

KEMENTERIAN KUKM

AMANAT UU NO. 20/2008 tentang UMKM

DEPUTI PEMBIAYAAN

Pasal 21 ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil

menyediakan

Pasal 22 Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya : a) Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b) Pengembangan lembaga modal ventura; 12

KEMENTERIAN KUKM

LANJUTAN …

DEPUTI PEMBIAYAAN

c) Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; d) Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan saha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan e) Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 13

KEMENTERIAN KUKM

LANJUTAN ….

DEPUTI PEMBIAYAAN

Pasal 23 ayat 1 Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah : a) Menumbuhkan, mengembangkan dan memperluasjaringan lembaga keuangan bukan bank. 14

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN

A. PELUANG PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI PEMERINTAH PUSAT

1. Belanja modal melalui program pemerintah lintas KL 2. Pos Pembiayaan  BLU-LPDB  BLU Pembiayaan infrastruktur

15


B. PELUANG PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI PEMERINTAH DAERAH

1. Belanja modal melalui program pemerintah daerah 2. Pos Pembiayaan  Modal penyertaan (BUMD) a. Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) b. Lembaga Modal Ventura Daerah  Penyertaan ke pihak ke tiga/kepada koperasi  BLUD dana bergulir

15


C. SUMBER PEMBIAYAAN BUMN Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 ayat (1) huruf e: Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pasal 88 ayat (1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pembiayaan BUMN diambil / disediakan dari bagian laba BUMN antara 1%-5% setiap tahun dari laba setelah pajak (Permenkeu).

15


D. SUMBER PEMBIAYAAN SWASTA NASIONAL DAN ASING Corporate Social Responsibility (CSR) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab V Pasal 74:  Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.  Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. CSR diambil / disediakan sebesar 2% dari laba perusahaan setelah pajak. 15


E. SUMBER PEMBIAYAAN PERBANKAN NASIONAL 1. Kredit Komersial  Modal kerja  Modal investasi 2. SUP 005 (Kredit UMK)  Modal kerja  Modal investasi 3. Kredit program  KUR  Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)  Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)  Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) 4. Kredit Semi Korporasi  BLU/LPDB 15


SUMBER PEMBIAYAAN PERBANKAN NASIONAL (lanjutan..)

Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mewajibkan seluruh bank umum menyalurkan kredit ke UMKM sekurang-kurangnya 20% dari total portofolio kreditnya pada akhir tahun 2018.

15


F. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI)

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI telah dikembangkan pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk produkproduk UKM meliputi: a. Kredit Modal Kerja Ekspor; adalah fasilitas yang diberikan kepada UKM untuk membiayai kebutuhan modal kerja UKM khususnya kebutuhan modal kerja pra- pengapalan barang ke tujuan ekspor. b. Kredit Investasi Ekspor; adalah fasilitas yang diberikan kepada UKM untuk membiayai investasi barang-barang modal termasuk pengadaan mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas UKM.


LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI) (lanjutan...)

c. Fasilitas Pembelian Tagihan Ekspor; adalah fasilitas yang diberikan kepada UKM dalam bentuk plafond transaksi penjualan tagihan ekspor berjangka yang dimiliki oleh UKM. d. Fasilitas Penjaminan Kredit Modal Kerja Ekspor Pra-Pengapalan (Pre Export Finance Guarantee), adalah fasilitas yang diberikan kepada UKM dalam bentuk pemberian jaminan atas resiko wanprestasi/default UKM kepada Kreditur UKM (yaitu perbankan) e. Asuransi Ekspor adalah fasilitas yang diberikan kepada UKM dalam bentuk asuransi atas resiko kerugian yang dihadapi oleh UKM pada saat terjadi wan prestasi/default oleh buyer UKM di luar negeri.


MODEL PEMBIAYAAN LPEI Pembiayaan UKM ekspor secara garis besar dilakukan melalui 3 model pembiayaan dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan, yakni : a. Model Pembiayaan Refinancing (Pembiayaan Tidak Langsung) Pembiayaan kepada UKM ekspor yang dilakukan melalui bank atau Lembaga Pembiayaan Mitra LPEI (Bank Pelaksana), dimana evaluasi atas kelayakan serta risiko pembiayaan ditanggung oleh pihak financing bank (bank pemberi pembiayaan), sedangkan peran LPEI adalah dengan cara pemberian pembiayaan kembali (refinancing) atas dana yang diberikan kepada UKM eksportir dengan jumlah, jangka waktu dan syarat-syarat dan kondisi kredit sama dengan yang diberikan oleh bank pelaksana.


MODEL PEMBIAYAAN LPEI (lanjutan...) b.

Model Outsourcing LPEI bekerja sama dengan instansi pembina usaha kecil yang kredibel, untuk tujuan memperoleh kepanjangan tangan dalam hal membangun customer base, penyaringan awal potensi-potensi usaha kecil yang layak dibiayai, analisa kelayakan kredit tahap I, dokumentasi berkas-berkas pembiayaan, mekanisme pencairan pembiayaan, monitoring dan perkembangan usahaa mitra binaan, serta colection pembanyaran pokok dan bunga dari mitra binaan. Kerjasama penyaluran pembiayaan ini antara lain dengan perusahaan modal ventura seperti PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Sarana Jateng Ventura (SYV) di Semarang, PT Sarana Yogya Ventura (SYV) di Yogyakarta, PT Sarana Jatim Ventura (SJV) di Surabaya, PT Sarana Bali Ventura (SBV) di Bali dan PT Sarana NTB Ventura (SNTBV) di NTB.


MODEL PEMBIAYAAN LPEI (lanjutan.......) c.

Model Business Linkages Yaitu pemberian fasilitas kepada UKM yang skemanya melibatkan perusahaan/korporat pelaku ekspor yang telah memiliki sama dengan LPEI dan kerja sama dengan UKM yang akan dibiayai. Di dalam model Business Linkage ini terdapat 2 model yang akan dikembangkan yaitu : 1) Skema Inti Plasma a) Fasilitas diberikan kepada UKM yang merupakan anggota kelompok plasma dari inti yang telah dibiayai oleh LPEI b) Jenis-jenis fasilitas yang dapat diberikan dalam skema ini adalah (1) Kredit Modal Kerja Ekspor (2) Kredit Investasi Ekspor


MODEL PEMBIAYAAN LPEI (lanjutan....)

2) Skema Supply Chain a) Fasilitas diberikan kepada UKM yang merupakan pemasok atau pembeli dari perusahaan/korporat yang melakukan aktivitas ekspor. b) Jenis-jenis fasilitas yang dapat diberikan dalam skema ini adalah (1) Kredit Modal Kerja Ekspor (2) Kredit Investasi Ekspor (3) Fasilitas Pembelian Tagihan Ekspor (4) Fasilitas Penjaminan Kredit Modal Kerja Ekspor Pra Pengapalan (Pre Export Finance Guarantee)


G. SUMBER PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK 1. Modal ventura 2. Leasing

H. SUMBER PEMBIAYAAN MASYARAKAT (ZISWAF) 1. Potensi Zakat 2. Potensi Wakaf

217 triliun 3,7 triliun

(BAZNAS 2012) (BWI 2011) 15

BENTUK PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan/kredit 2. 3. 4. 5. 6.

Anjak Piutang Fiducia Gadai Sewa beli/leasing Modal Ventura 34

KEMENTERIAN KUKM

BENTUK PEMBIAYAAN…

DEPUTI PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan/kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan bagi (UMKM) untuk meminjam uang untuk suatu keperluan dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. 2. Anjak piutang adalah penjualan piutang dagang dari suatu perusahaan (Clien) kepada factor (UMKM) dengan harga yang telah didiskon, dimana piutang dagang tersebut berasal dari transaksi bisnis miliknya si perusahaan. 3. Jaminan Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. 35

KEMENTERIAN KUKM

LANJUTAN …

DEPUTI PEMBIAYAAN

4. Gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang yang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang. 5. Sewa beli/Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang – barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu 6. Modal Ventura adalah suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaanya adalah penyertaan modal 36

KEMENTERIAN KUKM

REKOMENDASI

DEPUTI PEMBIAYAAN

1. Dibutuhkan SKIM pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi industri mikro dan kecil; 2. Perlu syarat dan mekanisme pembiayaan yang sederhana untuk industri mikro dan kecil; 3. Suku bunga yang terjangkau oleh industri mikro dan kecil; 4. Perlu pengembangan pembiayaan dengan intervensi penjaminan dari pemerintah 5. Program pembiayaan dengan pola subsidi pemerintah; 6. Keringanan pajak (tax holiday) bagi industri yang baru berdiri hingga 5 tahun. 7. Perlu dimasukkan dalam RUU pembiayaan industri kecil struktur skema pembiayaan UMK secara nasional; 36

KEMENTERIAN KUKM

KEBIJAKAN STRATEGIS

DEPUTI PEMBIAYAAN

1. Amanat UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) a) Pasal 7 ayat 1 : 1) memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2) b) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Pasal 21 ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil

c) Pasal 21 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil

Lanjutan…

KEMENTERIAN KUKM

KEBIJAKAN STRATEGIS

DEPUTI PEMBIAYAAN

d) Pasal 22 Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya : a) Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b) Pengembangan lembaga modal ventura; c) Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; d) Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan saha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan e) Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Pasal 23 ayat 1 Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah : a) Menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank.

Lanjutan…

KEMENTERIAN KUKM

KEBIJAKAN STRATEGIS

DEPUTI PEMBIAYAAN

2. Amanat UU No. 1/2013 Tentang Lembaga Keauanga Mikro (LKM) a) Pasal 3 LKM bertujuan untuk : 1) meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; 2) membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan 3) membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. b) Pasal 5 Bentuk Badan Hukum LKM : 1) Koperasi 2) Perseroan Terbatas c) Pasal 11 1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Lanjutan…

KEMENTERIAN KUKM

KEBIJAKAN STRATEGIS

DEPUTI PEMBIAYAAN

3. Amanat UU No. 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a) Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. b) Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : 1) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 2) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 3) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.


KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN

Recommend Documents