KEMENTERIAN KUKM
1DEPUTI PEMBIAYAAN
Tugas Deputi Bidang Pembiayaan KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN
Membantu Menteri Koperasi dan UKM dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan yang meliputi perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pembiayaan
Peranan Kegiatan Pembiayaan KUKM 1) 2) 3) 4) 5)
Membuka Kesempatan KUKM terhadap Akses Permodalan/Kredit. Membuat Kebijakan dan Membantu Pertumbuhan Lembaga-Lembaga Pembiayaan/Lembaga Penjaminan dll. Membina, Mengawasi dan Menilai Kesehatan KSP/USP/KJKS serta memberikan sanksi . Menjajagi Sumber-Sumber Pendanaan Lain yang dapat di akses KUKM Monitoring Kegiatan yang telah dilaksanakan 2
KEMENTERIAN KUKM
Strategi Pengembangan KUMK Bidang Pembiayaan
DEPUTI PEMBIAYAAN
1. Peningkatan Akses Pembiayaan 2. Perluasan Sumber Pembiayaan 3. Pengembangan Lembaga Pembiayaan 4. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Pembiayaan 5. Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Lembaga Pembiayaan 6. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Lembaga Pembiayaan 7. Konsolidasi Pemanfaatan IT untuk KISSME (Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi, Sinkronisasi, Monitoring & Evaluasi) 8. Peningkatan Kerjasama Pembiayaan Skala Nasional, Regional dan Internasional
3
KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN
Tahun
Koperasi
Anggota
2011
188.181
30.849.913
2012
194.295
33.869.439
2013
203.701
35.258.176
Per Juni 2014
206.288
35.237.990
4
KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN
Kop/Unit
Jumlah
Anggota
Kopdit/KSP
10.838
3.052.641
USP-Kop
95.881
15.409.283
KJKS
1.197
136.710
UJKS-Kop
2.163
333.282
Jumlah
110.079
18.931.916 5
KEMENTERIAN KUKM
Data Perkembangan UMKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
1986 2,765 n/a
94,534
1,416,935
2006
2010
2011
2012
4,577
4,838
4,952
4,968
36,763
42,631
44,280
48,997
472,602
573,601
602,195
629,418
8,101,868 3,207,500 4,559,969 5,856,176
2013 5,066
52,106
654,222
57.189.393
Data Kementerian KUKM dan BPS 2013
Kondisi Aktual 98,77% (± 57,18 juta) Pelaku Usaha adalah Usaha Mikro Definisi Sesuai dengan UU No. 20/2008 tentang UMKM : Berdasarkan Asset per tahun : Usaha Mikro (
Rp. 1 milyar s/d 3 milyar), dan Usaha Besar (>Rp. 3 milyar) Atau Berdasarkan omset per tahun; Usaha Mikro (≤Rp. 300 juta), Usaha Kecil (Rp. 300 juta s/d Rp. 2,5 milyar), Usaha Menengah (lebih dari Rp. 2,5 milyar s/d 50 milyar), dan Usaha Besar (>Rp. 50 milyar) 6
PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS 2015 1.
PROGRAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT
Perkuatan Modal Awal (Start Up Capital) Bagi Wirausaha Pemula Target 3.400 Wirausaha Pemula maksimal @ Rp. 25 Juta • Dialokasikan 25% bagi Wirausaha Pemula yang bergerak di sektor perikanan (Nelayan, masyarakat pesisir) dan sektor ketahanan Pangan
2.
PROGRAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR- SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
Perkuatan Permodalan Bagi Pengembangan Koperasi Wanita Serta Koperasi Pedesaan dan Perkotaan • Target 600 Koperasi @ Rp. 50 Juta • 25% diantaranya diperuntukan bagi Koperasi di sektor perikanan (Nelayan, masyarakat Pesisir) dan sektor ketahanan Pangan • Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM melaksanakan monev terhadap Wirausaha Pemula penerima bansos dan melaporkan hasilnya
7
3. KEMENTERIAN KUKM
INISIASI PEMBENTUKAN BLUD-DB
DEPUTI PEMBIAYAAN
Keterbatasan akses usaha mikro, kecil & koperasi memperoleh permodalan/pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Bank, LKBB) Dasar Hukum Pembentukan: UU No.20/2008 tentang UMKM Pasal 7(1), 21(1), 22 dan 23(1); UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan 69(1); PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 118(3) dan Pasal 146 Permendagri No.61/2007 tentang PPK BLUD Pasal1,2(1) Permendagri No. 37/2014 tentang tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015 V, Poin no.15 8
KEMENTERIAN KUKM
Lanjutan.......
DEPUTI PEMBIAYAAN
PP 58/2005 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk : (a) Menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum dan (b) mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
9
KEMENTERIAN KUKM
Lanjutan.......
DEPUTI PEMBIAYAAN
Provinsi yang sudah membentuk BLUD-DB : 1. Provinsi Lampung 2. Provinsi Maluku 3. Provinsi Maluku Utara 4. Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten/Kota yang sudah membentuk BLUD-DB : 1. Kota Payakumbu (Sumbar); 2. Kota Batam (Kepri); 3. Kota Cilegon (Banten); 4. Kabupaten Sragen (Jateng); 5. Kabupaten Purworejo (Jateng); 6. Kabupaten Tangerang (Banten)
10
4. KEMENTERIAN KUKM
Penguatan Kapasitas Lembaga dan Pendanaan KJKS/KBMT dalam Pengelolaan ZISWAF
DEPUTI PEMBIAYAAN
Dasar Kepmenkop dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Jasa Keuangan Syariah.
Tujuan 1. Memperkuat legalitas KJKS/UJKS dalam pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ziswaf) 2. Mengoptimalkan pendayagunaan ziswaf sebagai sumber pendanaan bagi pemberdayaan usaha mikro dan kecil; 3. Memperkuat kapasitas manajamen dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan Pendayagunaan Zakat Melalui kerjasama dengan 7 (tujuh) Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) untuk memperkuat legalitas pengelolaan zakat oleh koperasi sebagai Mitra Pengelola Zakat Pendayagunaan Wakaf
Melalui kerjasama dengan Badan wakaf Indonesia, memperkuat legalitas pengelolaan wakaf uang oleh koperasi sebagai Nazir Wakaf Uang. Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Bekerjasama dengan Deputi SDM KUKM, melaksanakan Diklat Peningkatan Kapasitas Pengelolaan ZISWAF, Dewan Pengawas Syariah, Manajemen dan Kepatuhan Syariah
11
Lanjutan.......
KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN
1. Pendayagunaan ZIS melalui Pembentukan Mitra Pengelola Zakat dari Laznas LAZ Nasional
Jumlah MPZ Aktif
1. Dompet Dhuafa
128 MPZ
2. Baitul Maal Muamalat
86 MPZ
Keterangan LAZNAS yg telah MoU Lainnya: 1)Rumah Zakat; 2) PKPU; 3) Baitulmaal Hidayahtullah; 4) LAZ Muhamadiyah; 5) LAZ BSM
2. Fasilitas KJKS/KBMT sebagai Nazir Wakaf Uang Fasilitasi/ Tahap
2013
2014 Keterangan
1
2
3
4
5
6
Pemohon
12
29
18
13
15
23
KJKS/KBMT yg berminat difasilitasi
Pengajuan
10
20
16
11
13
15
Berkas yang lengkap sesuaipersyartan
Penetapan
8
15
15
10
13
51 KJKS/KBMT Nazir Wakaf Uang
12
Lanjutan.......
KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN
3. Bimtek Zakat dan Wakaf
2012 Realisasi
120 KJKS/KBMT
2013 120 KJKS/KBMT
2014 120 KJKS/KBMT
4. Diklat Perkuatan Kapasitas SDM Pengelola
a. Diklat Peningkatan Kapasitas Pengelola ZIS (MPZ)
105 Orang
b. Diklat Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah
142 Orang
c. Diklat Peningkatan Kapasitas Nazir Wakaf Uang
70 Orang
d. Diklat Peningkatan Kapasitas Manajemen Kompetensi dan Kepatuhan Syariah
280 Orang
13
5.
Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)
KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN
Sampai dengan Bulan November 2014 telah berdiri dan beroperasi sebanyak 12 PT. Jamkrida di Provinsi: Jawa Timur, Bali, Riau, NTB, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten dan Kalimantan Timur. 22 Provinsi sisanya yang belum berdiri dan sedang dalam proses:
Provinsi Jawa Tengah, Papua dan NTT diharapkan dapat memperoleh izin OJK dan segera beroperasi pada akhir tahun 2014 atau awal 2015. Provinsi D.I. Yogyakarta dan Sumatera Utara diminta segera membentuk Perda/Pergub Penyertaan Modal. Provinsi Aceh diminta menyusun Perda Pembentukannya, walaupun saat ini modal disetor sudah tersedia. Provinsi Sulawesi Selatan, Bengkulu dan Sulawesi Tengah segera menyesuaikan Perda yang sudah dibentuk dengan PMK 99 Tahun 2011. Provinsi Kalimantan Barat dan DKI Jakarta diharapkan segera memenuhi jumlah minimal modal disetor yang dibutuhkan. Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan Lampung diharapkan dapat mengintensifkan kerja tim yang sudah dibentuk untuk mempercepat pendirian PPKD. Provinsi Jambi, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku dan Kalimantan Utara diminta memahami pentingnya memiliki PPKD.
14
6.
Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)
KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN
Program SHAT merupakan Lintas Sektor yang dipayungi oleh Kesepakatan Bersama yang pertama kalinya pada tahun 2007 antara Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kemudian disepakati program tersebut dilanjutkan dengan diikuti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perumahan Rakyat. Realisasi SHAT Tahun 2008 – 2014
Tanah yang telah tersertipikasi: 161.963 bidang atau 86,38% dari total target 187.500 bidang
Sertipikat yang sudah dimanfaatkan untuk akses permodalan: 67.083 sertipikat atau 35,78%.
Target tahun 2014 sebanyak 20.000 bidang dengan realisasi sertipikat yang telah diterbitkan per akhir November 2014 sebanyak 15.090 bidang atau 77,52%. Sedangkan, target tahun 2015 dialokasikan sebanyak 25.000 bidang. Dinas Koperasi dan UMKM masing-masing Provinsi diminta:
Pra sertipikasi (T-1): menginventarisasi data by name by address calon peserta program SHAT.
Pasca sertipikasi (T+1): menjembatani kerjasama peningkatan akses pembiayaan antara UMK dengan perbankan.
15
7. KEMENTERIAN KUKM
Pemberdayaan dan Aktivasi Satuan Tugas (Satgas) Pengawas KSP
DEPUTI PEMBIAYAAN
Perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaan tugas 2.571 orang anggota Satgas Pengawas di 317 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi/DI. Kab/Kota yang belum membentuk Satgas Pengawas agar segera membentuk Satgas, sehingga tugas pengawasan dapat lebih fokus. Tugas pengawasan terhadap KSP merupakan pendelegasian kewenangan dari Menteri Kopearsi dan UKM kepada Pemerintah Deerah/SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM Tugas Satgas Pengawas adalah Melaksanakan Pengawasan terhadap KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKSKoperasi dan Koperasi Kredit yang meliputi: Pengawasan mengenai kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam. Pengawasan usaha KSP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit. Penilaian kesehatan KSP/USP, KJKS/UJKS, dan Kopdit. Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu. 16
8. KEMENTERIAN KUKM
Pemberdayaan dan Aktivasi Satuan Tugas (Satgas) Pengawas KSP
DEPUTI PEMBIAYAAN
Pengawasan terhadap aspek kehati-hatian KSP/USP, KJKS/UJKS, dan Kopdit. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan secara obyektif. Melakukan advokasi dalam rangka penyelesaian kasus-kasus berkaitan dengan usaha simpan pinjam koperasi di wilayahnya.
Menertibkan kewajiban pelaporan oleh KSP/USP Koperasi, KJKS/UJKS Koperasi dan Kopdit serta melakukan tindak lanjut analisa dan teguran atau surat-surat pembinaan atas hasil analisa laporan-laporan. Melakukan advokasi dalam rangka perbaikan terhadap aspek-aspek yang lemah dalam pengawasan agar dalam waktu 1 (satu) tahun sudah terjadi perbaikan dan peningkatan. Rekapitulasi Perkembangan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana terlampir.
17
9.
Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro
KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN
Dalam rangka pemberdayaan sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pada tanggal 11 Juli 2014 telah ditanda tangani Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Koordinasi Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Tugas Kementerian Koperasi dan UKM melakukan: Sosialisasi UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga yang mempunyai program terkait dengan pengembangan KUMKM. Inventarissi LKM yang belum berbadan hukum. Pembinaan dan pengawasan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pengawasan LKM dilakukan oleh OJK dan didelegasikan pada Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat diberikan kepada SKPD yang menangani Koperasi. Pembagian tugas dan fungsi yang tegas antara pelaksanaan tugas pendelegasian dari menteri Koperasi dan UKM dan dari OJK. Diagram Koperasi Simpan Pinjam sebagai Model Pengembangan LKM terlampir. 18
10.
Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Kebijakan Perpajakan Bagi KUKM
KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN
Temu Konsultasi Implementasi Kebijakan Perpajakan Bagi KUKM di 7 Provinsi dengan total jumlah peserta sebesar 225 orang terdiri dari gerakan koperasi, pelaku dan asosiasi UKM serta pembina Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dimaksudkan selain untuk memberikan informasi juga untuk menampung aspirasi, masukan dan usulan baik dari peserta maupun akademisi dan praktisi pajak. Usulan tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan PP 46/2013 sebagai berikut : 1. Menaikkan batasan omzet yang dikenakan PP 46/2013 dari semula Rp 4,8 milyar menjadi Rp 6 milyar per tahun. 2. Pengenaan pajak perlu dalam beberapa tingkatan/layer yang disesuaikan dengan kemampuan UKM untuk membayar pajak 3. Apabila UKM mengalami kerugian diusulkan agar pembayaran pajaknya dapat diangsur dan dibebaskan dari pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.
19
11.
Pembentukan Klinik Konsultasi Pajak (KPP) di Daerah
KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN
Merupakan sarana terpadu dan terkoordinasi dengan KPP setempat, perbankan serta Dinas Koperasi dan UKM. KKP dimaksudkan untuk mempermudah Koperasi dan UKM dalam mengakses permodalan sekaligus menjadikan Koperasi dan UKM taat pajak. Selain itu, kami juga mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak menyediakan petugas Account Representative (AR) di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memahami tentang Koperasi dan UKM, sehingga apabila Koperasi dan UKM mengalami masalah dapat secara langsung memperoleh solusi.
20
