KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN RAPAT REGIONAL BIDANG KOPERASI DAN UKM Prama Sanur Beach Bali Hotel 1 – 3 Juni 2016
1
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Pengawasan mempunyai tugas : Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang :
1. Peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, 2. Pemeriksaan kelembagaan koperasi, 3. Pemeriksaan usaha simpan pinjam, 4. Penindakan dan, 5. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
2
ASDEP PENERAPAN SANKSI
3
Amanat Permen No 17 /2015 Tentang Pengawasan Koperasi
Fungsi Pemeriksaan
Pelaksanaan pengawasan Koperasi dilakukan oleh Deputi bidang pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi. (Permen KUKM No 17/2015 Pasal 10 ayat 2)
Deputi Pengawasan
Mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai jatidiri Koperasi perlu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat
Fungsi Koordinasi Pelaksanaan pengawasan Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Permen KUKM No 17/2015 Pasal 10 ayat 1)
KONDISI SAAT INI
Perpres No 62/2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM
Permen Kop dan UKM No 17/2015 Tentang Pengawasan Koperasi
- Perlunya Pejabat Pengawasan Koperasi Terbatasnya SDM bidang pengawasan dan sering terjadinya mutasi pegawai di daerah. Jumlah Koperasi : 212.135 1. Aktif: 150.223 a. RAT : 58.107 dan b. Tidak RAT: 92.116 2. Tidak Aktif : 61.912
Mewujudkan pejabat pengawas yang objektif, seimbang, independen, transparan , dan dapat dipertanggung jawabkan
- Perlunya keterkaitan pusat dan daerah
• Satgas Pengawas Koperasi (bersifat ad hoc) • Satgas Pengawas Koperasi 3.010
RUANG LINGKUP PENGAWASAN KOPERASI PENERAPAN KEPATUHAN
• Kepatuhan Legal • Kepatuhan usaha dan keuaangan • Kepatuhan transaksi
KELEMBAGAAN KOPERASI
• Kelengkapan legalitas koperasi • Kelengkapan organisasi koperasi
USAHA SIMPAN PINJAM
• Penghimpunan dana • Mengontrol keseimbangan dana • Penyaluran dana
PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM
• Penilaian terhadap Aspek: Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas; Jatidiri Koperasi; Pertumbuhaan dan kemaandirian serta kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pole syariah
PENERAPAN SANKSI
• Sanksi administrasi: Pelimpahan perkara, Pemantauan pelaksanaan sanksi • Pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara, Rehabilitasi kelembagaan, Rehabilitasi usaha 6
PERATURAN DEPUTI YANG DITERBITKAN TAHUN 2016 No 1
Peraturan Menteri Permenkop No.15/Per/M.KUKM/IX/2015 ttg USP oleh Koperasi
Dasar Peraturan Deputi 1. 2.
Pasal 28 ayat 3 Pasal 31 ayat 7
Peraturan Deputi 1.
2.
2
Permenkop No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 ttg Pelaksanaan Kegiatan USPPS oleh Koperasi
1. 2.
Pasal 31 ayat 3 Pasal 34 ayat 7
1.
2.
Perdep No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 ttg Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Perdep No. 08/Per/Dep.6/IV/2016 ttg Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Perdep No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 ttg Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syarian dan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Perdep No. 09/Per/Dep.6/IV/2016 ttg Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah dan Unit simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
7
PERATURAN DEPUTI YANG DITERBITKAN TAHUN 2016 No 3
Peraturan Menteri Permenkop No.17/Per/M.KUKM/IX/2015 ttg Pengawasan Koperasi
Dasar Peraturan Deputi 1. 2.
Pasal 11 Pasal 18
Peraturan Deputi 1.
2.
4
1.
2.
Perdep No. 05/Per/Dep.6/III/2016 ttg Pedoman Teknis mengenai Norma, Standar, Prosedur, Tata Cara dan Kode Etik Pengawas Koperasi Perdep Tentang Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (dalam proses) Perdep No. 03/Per/Dep.6/III/2016 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi dalam rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satgas Pengawas Koperasi Tahun 2016 Perdep No. 04/Per/Dep.6/III/2016 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi dalam rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satgas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Tahun 2016.
8
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KUKM UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah SUB URUSAN Pengawasan dan pemeriksaan
Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
DAERAH KABUPATEN/ KOTA
PEMERINTAH PUSAT
DAERAH PROVINSI
a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.
a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/ kota.
b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.
b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/ kota.
Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.
Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Penilaian kesehatan simpan pinjam/ unit pinjam koperasi yang keanggotaannya dalam kabupaten/ kota.
koperasi simpan wilayah Daerah
9
DUKUNGAN PUSAT (DEKON) 1. Satgas Pengawas Koperasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota (bersifat ad hoc sampai nomenklatur pengawasan terbentuk di daerah) 2. Sosialisasi Peraturan-peraturan pengawasan koperasi
DUKUNGAN DAERAH Sesuai UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah dimana kewenangan Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian Kesehatan KSP/USP telah diatur pembagiannya sesuai dengan wilayah keanggotaan, maka diharapkan agar Pemerintah Daerah untuk: 1. Membentuk nomenklatur pengawasan koperasi meliputi : (a) pemeriksaan kelembagaan koperasi, (b) pemeriksaan USP koperasi dan (c) penilaian kesehatan koperasi; 2. Mengalokasikan APBD untuk pengawasan koperasi 3. Memilah data koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan 10
Terima kasih DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Lantai 2 Gedung Annex Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta 12940
11
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2016 No
Provinsi
1
Bali
2
Nusa Tenggara Barat
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
Nama Kegiatan
1)
Sosialisasi Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi
FGD Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2) Workshop Kepatuhan Sosialisasi Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan 3) Koperasi 4) Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan USP 1)
Nusa Tenggara Timur Sulawesi utara Sulawesi tengah Sulawesi Selatan 1) Workshop Kepatuhan 2) Sosialisasi Pedoman Penilaian Kesehatan USP 3) Bimtek dan Sosialisasi Satgas Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulwesi Barat Maluku Papua Maluku Utara Papua Barat
Pelaksanaan
Dilaksanakan oleh
24-27 Mei 2016
Asdep 6.2
19 May 2016
Asdep 6.5
18 - 20 Mei 2016
Asdep 6.1
17-20 Mei 2016
Asdep 6.2
2 - 4 Juni 2016
Asdep 6.4
11 - 13 Mei 2016 27 - 29 April 2016 27 - 30 April 2016
Asdep 6.1 Asdep 6.4 Asdep 6.3
12
RENCANA SEBARAN SATUAN TUGAS PENGAWAS KOPERASI TAHUN 2017 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Prov. Aceh Prov. Sumatera Utara Prov. Sumatera Barat Pro. Riau Prov. Jambi Prov. Kepulauan Riau Prov. Sumatera Selatan Prov. Bangka Belitung Prov. Bengkulu Prov. Lampung Prov. Banten Prov. DKI Jakarta Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Tengah Prov. D.I Yogyakarta Prov. Jawa Timur Prov. NTT Prov. NTB Prov. Bali Prov. Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Utara Prov. Sulawesi Utara Prov. Gorontalo Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Barat Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Sulawesi Selatan Prov. Maluku Prov. Maluku Utara Prov. Papua Barat Prov. Papua
Jumlah Koperasi 7,107 11,696 3,892 5,185 3,753 2,308 5,992 1,103 2,329 5,095 6,142 8,024 25,741 28,227 2,685 31,182 3,707 4,049 4,907 4,616 3,178 2,582 5,407 806 6,273 1,179 2,213 1,036 3,794 8,675 3,252 1,350 1,514 3,136 212,135
Jumlah Satgas Provinsi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 238
Jumlah Kab/Kota 23 33 19 12 11 7 17 7 10 15 8 6 27 35 5 38 22 10 9 14 14 13 10 5 15 6 13 6 14 23 11 10 13 29 510
Jumlah Satgas Per Kab/Kota 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 170
Jumlah Satgas Kab/Kota 115 165 95 60 55 35 85 35 50 75 40 30 135 175 25 190 110 50 45 70 70 65 50 25 75 30 65 30 70 115 55 50 65 145 2,550
Jumlah Satgas 2017 122 172 102 67 62 42 92 42 57 82 47 37 142 182 32 197 117 57 52 77 77 72 57 32 82 37 72 37 77 122 62 57 72 152 2,788 13
KOMPONEN KEGIATAN SATGAS
1. Bimbingan Teknis Satgas 2. Transport Satgas dalam Prov/Kab/Kota 3. Rapat koordinasi Satgas di Prov/Kab/Kota 4. ATK 5. Honorarium
14
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KUKM UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah SUB URUSAN
DAERAH KABUPATEN/ KOTA
PEMERINTAH PUSAT
DAERAH PROVINSI
a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.
a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/ kota.
b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.
b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/ kota.
Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.
Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Penilaian kesehatan simpan pinjam/ unit pinjam koperasi yang keanggotaannya dalam kabupaten/ kota.
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.
Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/ kota.
Pengawasan dan pemeriksaan
koperasi simpan wilayah Daerah
15
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KUKM UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah SUB URUSAN Badan Hukum Koperasi
PEMERINTAH PUSAT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KABUPATEN/ KOTA
a. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi. b. Pengumuman badan hukum koperasi di Berita Negara Republik Indonesia.
Izin Usaha Simpan Pinjam
a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi.
a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/ kota.
b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi.
b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/ kota.
16
Kepatuhan
NORMA DAN ATURAN PENGAWASAN
Pemeriksaan Kelembagaan
Pemeriksaan USP
Penilaian Kesehatan
TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Penerapan Sanksi
TINDAK LANJUT
Program : Penguatan Kelembagaan Koperasi Indikator : 001 Sistem dan kriteria kepatuhan koperasi (1 Laporan) 002 Diseminasi dan advokasi kepatuhan koperasi (50 Koperasi) 003 Kerjasama dengan pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam peningkatan kepatuhan koperasi (6 Provinsi/Kab/Kota)
Indikator : 001 Pemeriksaan Organisasi (50 Koperasi) 002 Pemeriksaan Usaha Koperasi (50 Koperasi) 003 Pemerikasaan laporan keuangan (50 Koperasi)
Indikator : 001 Pemeriksaan USP Konvensional (50 KSP/USP) 002 Pemeriksaan USP Syariah (50 KSPPS/USPPS) 003 Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan simpan pinjam (70 %)
Indikator : 001 Penilaian Kesehatan USP Konvensional (50 KSP/USP) 002 Penilaian Kesehatan USP Syariah (50 KSPPS/USPPS) 003 Tindak lanjut penilaian kesehatan USP (70 %)
Indikator : 001 Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan koperasi bermasalah (50 %) 002 Fasilitasi Pendampingan dan Penanganan Masalah Khusus (50 %) 003 Kerjasama dalam rangka penanganan rekomendasi pasca pemeriksaan (6 Provinsi/Kab/Kota)
