Disampaikan oleh :
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi dan UMKM Denpasar, 23 Maret 2017 1
KONDISI SAAT INI
Jumlah Koperasi
212.135 Unit
Aktif dan Tidak Aktif
RAT dan Tidak RAT
Aktif
Tidak Aktif
150.223 Unit
61.912 Unit
(70,81 %)
(29,19 %)
RAT
Tidak RAT
58.107 Unit
92.116 Unit
(38,68 %)
(61,32 %)
Sumber : Data Kementerian KUKM, 31 Des 2015
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
Bagian Perencanaan
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
Bagian Umum
•Sub Bag. Program •Sub Bag. Pelaporan •Sub Bag. Keuangan •Sub Bag. Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
ASDEP KEPATUHAN
ASDEP PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN
ASDEP PEMERIKSAAN USAHA SIMPAN PINJAM
ASDEP PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM
ASDEP PENERAPAN SANKSI
Bidang Kepatuhan Legal
Bidang Pemeriksaan Organisasi
Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvesional
Bidang Konvesional
Bidang Penerapan Sanksi
•Sub Bid Penerapan Peraturan dan Hukum •Sub Eva Penerapan Peraturan dan Hukum Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan •Sub Bid Kepatuhan Usaha •Sub Bid Kepatuhan Keu
Bidang Kepatuhan Transaksi •Sub Bid Pencegahan Transaksi Mencurigakan •Sub Bid Pemeriksaan dan Pelaporan
•Sub Bid Pemeriksaan Manaj Organisasi •Sub Bid Pemeriksaan Org Usaha Bidang Pemeriksaan Kinerja •Sub Bid Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan •Sub Bid Pemeriksaan Kinerja Keuangan Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan •Sub Bid Pemeriksaan Ex •Sub Bid Pemeriksaan Int
•Sub Bid Pemeriksaan Penghimpunan Dana •Sub Bid Pemeriksaan Penyaluran Dana Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Syariah •Sub Bid Pemeriksaan Penghimpunan Dana •Sub Bid Pemeriksaan Pembiayaan Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan Simpan Pinjam •Sub Bid Audit Financial •Sub Bid Audit Khusus
Kelompok Jabatan Fungsional
•Sub Bid Penilaian Kesehatan KSP •Sub Bid Penilaian Kesehatan USP Koperasi Bidang Syariah •Sub Bid Penilaian Kes KSP Pola Syariah •Sub Bid Penilaian Kes USP Pola Syariah Bidang Tindak Lanjut Penilaian Kesehatan •Sub Bid Pelaksanaan Rekomendasi •Sub Bid Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi
•Sub Bid Penerapan Sanksi Administrasi •Sub Bid Pelimpahan Perkara
Bidang Pemantauan •Sub Bid Pemantauan Pelaksanaan Sanksi •Sub Bid Pemantauan Keputusan Hasil Pelimpahan Bidang Rehabilitasi •Sub Bid Rehabilitasi Kelembagaan •Sub Bid Rehabilitasi Usaha
KEGIATAN 2017-2018 DEPUTI PENGAWASAN KOPERASI 1.
Penataan dan Pementaan Data Koperasi
2.
Penyempurnaan Peraturan Menteri dan Peraturan Deputi mengenai pengawasan koperasi
3.
Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Koperasi
4.
Membuka web layanan pengaduan Koperasi
5.
Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengawasan serta penerapan sangsi kepada koperasi
6.
Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan
7.
Melakukan Bimtek, Sosialisasi, dan Pendampingan
8.
Melakukan Kerjasama Dengan : • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Pembentukan Satgas Waspada Investasi • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tentang Pelaksana Pengawas Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Mengah (Tim Satgas Kemitraan yang terdiri dari Satgas Pengawasan Koperasi di daerah Prov, Kab, kota) • Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka Penerapan Prinsip Mengenai Penggguna Jasa Bagi koperasi Simpan Pinjam bersama Pembentukan Tim Financial Action Task Force • Kerjasama dengan Bank Dunia dalam rangka pembuatan modul pelatihan pengawasan
Peraturan Bidang Pengawasan yang telah diterbitkan No
Peraturan
Tentang
1
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 17/Per./M.KUMK/IX/2015
Pengawasan Koperasi
2
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor : 05/Per/Dep.6/III/2016
Pedoman Teknis Mengenai Norma, Standar, Prosedur, Tata Cara, dan Kode etik Pengawas Koperasi;
3
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor :06/Per/Dep.6/IV/2016
Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
4
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016
Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;
5
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor: 08/Per/Dep.6/IV/2016
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
Peraturan Bidang Pengawasan yang telah diterbitkan (Lanjutan) No
Peraturan
Tentang
6
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Nomor: 09/Per/Dep.6/IV/2016 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
7
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan Nomor: 11/Per/Dep.6/IX/2016 Koperasi
8
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penerapan Sanksi Nomor : 12/Per/Dep.6/XII/2016
9
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Nomor : 13/Per/Dep.6/XII/2016 Pengawasan
10 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Nomor: 01/Per/Dep.6/II/2017 Anggaran Dekonsentrasi Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun Anggaran 2017
LAYANAN PENGADUAN KOPERASI ALAMAT PORTAL WEB
KETERANGAN
awasikoperasi.depkop.go.id
Sistim pengaduan masyarakat berbasis online yang khusus mengawasi koperasi di seluruh Indonesia oleh Deputi Bidang Pengawasan
Pemeriksaanusp.com
Sistem pemeriksaan usaha simpan pinjam
Penkeskoperasi.com
Sistem Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
www.depkop.go.id
Tersedia layanan publik yang terkait dengan pengaduan atau informasi mengenai kebijakan tersebut termasuk melalui call center 1500587
lapor.go.id
Portal aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan. Kementerian Koperasi dan UKM terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan melalui portal tersebut sesuai dengan tupoksinya
CAPAIAN TARGET 2016 •
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi;
•
Petunjuk Teknis Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
•
Uji coba pemeriksaan kelembagaan (mencakup organisasi, kinerja dan laporan keuangan) telah dilakukan terhadap 70 koperasi primer Provinsi/Kabupaten/Kota di 16 Provinsi dan menghasilkan 326 item rekomendasi;
•
Uji coba pemeriksaan USP terhadap 300 koperasi primer Provinsi/Kabupaten/Kota di 4 Provinsi, yang meliputi uji coba pemeriksaan struktur permodalan, prosedur dan pengelolaan resiko;
•
Uji coba penilaian kesehatan USP telah dilakukan terhadap 76 unit koperasi dari 201 unit koperasi yang berhasil diidentifikasi, atau 16,10% dari total jumlah koperasi primer nasional (1.236 unit);
•
Diluar 76 unit yang sudah bisa dinilai, terdapat 105 unit yang tidak bisa dinilai kesehatannya dengan beragam permasalahan, yang salah satunya adalah tidak melaksanakan RAT maupun koperasi pindah alamat domisili tanpa pemberitahuan;
8
SATGAS PENGAWASAN KOPERASI Jumlah Satuan Tugas Tahun 2017 ----> 1712 Satgas @ 5 Satgas x 34 Prov = 170 Satgas Provinsi @ 3 Satgas x 514 Kab/Kota = 1.542 Satgas Kab/Kota Target Koperasi yang diperiksa minimal : @ 5 Koperasi Provinsi @ 5 Koperasi Kabupaten/Kota
• Satgas Pengawas Koperasi bersifat Ad Hoc dalam rangka meningkatkan sinergitas antara pusat dan daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan koperasi • Merupakan stimulan dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan koperasi di daerah dimana pengawasan koperasi merupakan tugas dan fungsi baru bagi pemerintah • Konsekuensi UU 23/2014 maka kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengawasan koperasi terbatas sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi, di sisi lain sesuai dengan PP 18/2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah telah terbentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) daerah termasuk di dalamnya terdapat sub urusan yang melaksanakan fungsi pengawasan koperasi • Oleh karena itu Daerah diharapkan dapat menyiapkan anggaran dan dukungan SDM dalam pelaksanaan fungsi pengawasan koperasi.
RENCANA PEMBENTUKAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI
Mempunyai tugas pembinaan thd JF Pengawas Koperasi (Pusat dan Daerah)
INSTANSI PEMBINA: PENGAWAS KOPERASI
KEGIATAN TAHUN 2017 PEMBUTAN NASKAH AKADEMIK USULAN JABATAN FUNGSIAONAL
Usulan JF Pengawas Koperasi
3/23/2017
Ekspose Naskah Akademik
Penyempurnaan Naskah Akademik
Pembahasan Butir Kegiatan/ Uraian kegiatan
Uji Beban Kerja
SEBARAN JUMLAH SATUAN TUGAS PENGAWASAN KOPERASI TA 2017
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Provinsi Prov. Aceh Prov. Sumatera Utara Prov. Sumatera Barat Prov. Riau Prov. Jambi Prov. Sumatera Selatan Prov. Bengkulu Prov. Lampung Prov. Bangka Belitung Prov. Kepulauan Riau Prov. DKI Jakarta Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Tengah Prov. D.I Yogyakarta Prov. Jawa Timur
Jumlah Kab / Kota Kab Kota Total 18 5 23 25 8 33 12 7 19 10 2 12 9 2 11 13 4 17 9 1 10 13 2 15 6 1 7 5 2 7 1 5 6 18 9 27 29 6 35 4 1 5 29 9 38
Jumlah Satgas Prov Kab/Kota Total 5 69 74 5 99 104 5 57 62 5 36 41 5 33 38 5 51 56 5 30 35 5 45 50 5 21 26 5 21 26 5 18 23 5 81 86 5 105 110 5 15 20 5 114 119
SEBARAN JUMLAH SATUAN TUGAS PENGAWASAN KOPERASI TA 2017 NO
Provinsi
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Prov. Banten Prov. Bali Prov. NTB Prov. NTT Prov. Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Utara Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Gorontalo Prov. Sulawesi Barat
Jumlah Kab / Kota Kab Kota Total 4 4 8 8 1 9 8 2 10 21 1 22 12 2 14 13 1 14 11 2 13 7 3 10 4 1 5 11 4 15 12 1 13 21 3 24 15 2 17 5 1 6 6 0 6
Jumlah Satgas Prov Kab/Kota Total 5 24 29 5 27 32 5 30 35 5 66 71 5 42 47 5 42 47 5 39 44 5 30 35 5 15 20 5 45 50 5 39 44 5 72 77 5 51 56 5 18 23 5 18 23
SEBARAN JUMLAH SATUAN TUGAS PENGAWASAN KOPERASI TA 2017
NO 31 32 33 34
Provinsi Prov. Maluku Prov. Papua Prov. Maluku Utara Prov. Papua Barat TOTAL
Jumlah Kab / Kota Kab Kota Total 9 2 11 28 1 29 8 2 10 12 1 13 416 98 514
Jumlah Satgas Prov Kab/Kota Total 5 33 38 5 87 92 5 30 35 5 39 44 170 1542 1712
USULAN RKP DEPUTI PENGAWASAN TA 2018 No.
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 1 Penerapan kepatuhan koperasi 001Penerapan Sistem dan kriteria kepatuhan koperasi
150 koperasi
2 Penilaian kualitas dan kesehatan 001Penilaian Kesehatan USP kelembagaan dan usaha koperasi Konvensional dan Syariah
150 KSP/USP/KSP PS/ USPPS
3 Pemeriksaan kelembagaan koperasi
001Pemeriksaan Organisasi, Usaha dan Laporan Keuangan
150 koperasi
4 Pemeriksaan usaha simpan pinjam
001Pemeriksaan USP Konvensional dan Syariah
150 KSP/USP/KSP PS/ USPPS
5 Penanganan rekomendasi pasca 001Pemantauan dan Penanganan 150 koperasi pemeriksaan koperasi dan usaha tindak lanjut rekomendasi Laporan simpan pinjam Hasil Pemeriksaan Koperasi 6 Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengawas Koperasi
001Dukungan Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengawas Koperasi
34 Laporan
USULAN RKP DEPUTI PENGAWASAN TA 2018 No.
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM 1 Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev urusan pengawasan koperasi
001Dukungan Perencanaan dan 2 laporan Evaluasi Program 002Dukungan Pengelolaan Keuangan 2 laporan dan Kepegawaian 003Partisipasi dalam APEC dan 1 laporan KOTRA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Lantai 2 Gedung Annex Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta 12940
