Oleh: Kasminto, Ak., MBA
Direktur Pengawasan Wilayah I, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP Bali, 13 Nopember 2013 1
1.
2. 3.
4. 5.
GAMBARAN UMUM KORUPSI PBJ (IPK, STATEMENT MENDAGRI TTG KEPALA DAERAH YG TERJERAT TPK, DAN KASUS-KASUS TPK TERBARU) KETENTUAN YANG MENDASARI PENGAWASAN PBJ (PP 60 & PERPRES 70/2012) HASIL AUDIT PBJ MELALUI POST AUDIT (MASA LALU SD SAAT INI) PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN PROBITY AUDIT PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PADA K/L/D 2
85% Kasus Korupsi Yang Melibatkan minimal 176 Gubernur/Bupati/ Walikota adalah Kasus Pengadaan Barang/Jasa (Statemen Mendagri pada rapat kerja dengan DPD RI Tahun 2011)
Penelitian KPK : >70% Kasus Korupsi Berasal dari PBJ
90 % Kasus Penyimpangan PBJ terkait Tahap Perencanaan
3
Corruption Perception Index 2012 pada 38 Negara (>60) Rank Country 1 New Zealand
Score 90
1 1 4 5 6 7 7 9
Finland Denmark Sweden Singapore Switzerland Norway Australia Netherlands
90 90 88 87 86 85 85 84
9 11
Canada Iceland
84 82
12 13 14 15 16
Luxembourg Germany Hong Kong Barbados Belgium
80 79 77 76 75
17 17 19
United Kingdom Japan United States
74 74 73
Rank 20 20 22 22 22 25 25 27 27 29 30 30 32 33 33 33
36 37 37
Country Uruguay Chile Saint Lucia France Bahamas Ireland Austria United Arab Emirates Qatar Cyprus Spain Botswana Estonia Puerto Rico Portugal Bhutan Saint Vincent and the Grenadines Taiwan Slovenia
Score 72 72 71 71 71 69 69 68 68 66 65 65 64 63 63 63
62 61 61 4
Posisi Indonesia dari 176 Negara didasarkan pada Corruption Perception Index 2012 Rank Country 105 Kosovo
Score 34
Rank
Country
Score
75
Tunisia
41
75 75
Montenegro Liberia
41 41
105 105
Gambia Bolivia
34 34
75 79
Bulgaria Sri Lanka
41 40
105 105
Armenia Algeria
34 34
80 80
Trinidad and Tobago Serbia
39 39
113 113
Timor-Leste Niger
33 33
80 83
China Peru
39 38
113 113
Guatemala Ethiopia
33 33
83 83
Panama Jamaica
38 38
113 118
Albania Madagascar
33 32
83 83
El Salvador Burkina Faso
38 38
118 118
Indonesia Egypt
32 32
88 88
Zambia Thailand
37 37
118 118
Ecuador Dominican Republic
32 32
88 88
Swaziland Suriname
37 37
123 123
Vietnam Sierra Leone
31 31
88 88
Morocco Malawi
37 37
174 174
Korea (North) Afghanistan
8 8 5
Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
China Corruption Perception Index 28 35 34 31 35 35 34 34 32 33 35 36 36 35 36 39
6
Menerapkan SPIP Pengawasan Intern yang Efektif Pengawasan PBJ Sejak Perencanaan Mendirikan Lembaga seperti KPK
7
Pada 38 Negara yang Dianggap Bersih Korupsi (IPK > 60,00) melakukan: PROBITY AUDIT (Australia dan Negara2 Persemakmuran)
PRE-AWARD AUDIT & CONTRACT AUDIT
(Amerika Serikat dan Negara2 yang Dipengaruhinya) Audit dilakukan oleh Internal Auditor (APIP)
8
Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes Institue of Internal Auditors – Definition of Internal Auditing 9
Internal Auditors Today – Optimizing Function Internal Audit Function
Accountability Improvement
Assurance Improving Quality of Public Services Internal Control
Governance Process
Risk Manage -ment Minimizing Corruption (Preemptive, Preventive, Repressive)
Consultancy Improving Quality of Government Management Process 10
PP Nomor: 60 Tahun 2008 Pasal 11 Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:
a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 11
Perpres 70/2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54/2010 Pasal 1 angka 11 dan Pasal 116 TUGAS DAN FUNGSI APIP DALAM PROSES PBJ – APIP adalah Aparat yang Melakukan Pengawasan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lain Terhadap Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi (K/L/D/I) (pasal 1 angka 11); – K/ L/D/I Wajib Melakukan Pengawasan Terhadap PPK, ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masingmasing, dan menugaskan Aparat Pengawasan Intern ybs untuk Melakukan Audit Sesuai Dengan Ketentuan (pasal 116). – APIP menerima tembusan sanggahan dan pengaduan dari Peserta Lelang (pasal 81 ayat 2). 12
Post Audit (melalui Audit Kinerja atau Audit Operasional PBJ); Inspektorat Prov/Kab/Kota (Audit Komprehensif meliputi aspek SDM, Sarana Prasarana, dan Keuangan) dengan pendekatan Post Audit.
Disisi Lain, Temuan Audit BPK dari tahun 2003 sd 2012 masih didominasi permasalahan Pengadaan B/J. 13
14
Ada 23 Pemda melakukan pemutusan kontrak meliputi 171 paket pekerjaan Senilai Rp1,113 T 15
1.
Pengadaan Barang dan Jasa Kurang Terencana dengan Baik
2.
Keterlambatan Diterimanya DIPA (K/L) dan Pengesahan APBD-P
3.
Keterlambatan Penetapan Organisasi Pengadaan, dan Ketakutan Berlebihan Unsur-unsur Organisasi Pengadaan (KPA/PPK dan ULP)
4.
5.
Penyedia yang Mengikuti Pelelangan tidak mencapai jumlah minimum disebabkan Terbatasnya Waktu yang Tersisa untuk Penyelesaian pekerjaan Hingga Akhir Tahun Anggaran
6.
Banyak Pelelangan Gagal karena Jawaban Sanggah Banding oleh Pejabat yang ditunjuk berlarut-larut hingga memerlukan waktu cukup lama 16
17
MELAKUKAN PENGAWASAN SEJAK PERENCANAAN SAMPAI DENGAN PEMANFAATAN MELALUI PROBITY AUDIT
18
Probity Audit Probity Audit is an assurance engagement, in which: a probity auditor provides an independent scrutiny of a procurement process expresses an objective opinion as to whether the prescribed probity requirements have been adhered to. The conclusion expressed should be based on evidence gathered against prescribed criteria.
19
Probity Audit PBJ Probity Audit PBJ merupakan Audit Tujuan Tertentu (vide penjelasan Pasal 4 (4) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)
Audit dengan Tujuan Tertentu untuk Menilai Ketaatan terhadap Ketentuan PBJ
Audit dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan Benar, Jujur dan Berintegritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ
Probity Audit Dilaksanakan selama Proses Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung (Real Time) Audit dilakukan saat proses PBJ sedang berlangsung dan/atau segera setelah proses PBJ selesai
20
tupimpinan27april2012@hw
Audit secara Real Time pada Seluruh Tahapan PBJ Probity Audit/Advice Peman -faatan B/J Penatausahaa n
Penyer ahan B/J
Perencanaan PBJ
PENGADAAN BARANG/JASA
Pelaks anaan Kontrak
Efisien dan Efektif
(Best Value for Money) Transparan, Terbuka, Adil/Tidak Diskriminatif, Bersaing
Persiapa n Pemiliha n
Pemilihan Penyedia B/J
Akuntabel
(Accountability)
Pengadaan Barang/Jasa yang Kredibel dan Terhindar dari Korupsi
Bebas Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
Integrity, Uprightness, Honesty
Peran APIP (Auditing and Advising) 21
Menyakinkan Proses PBJ Telah Sesuai Ketentuan Memastikan Proses PBJ Mampu Melindungi Pihak-Pihak Berkepentingan Memastikan Penawaran yang Masuk Dinilai Berdasarkan Kriteria yang Sama Memelihara Tingkat Kepercayaan Publik dan Peserta Tender Meyakinkan Keputusan yang Dibuat Terhindar dari Tuntutan Hukum Menciptakan Akuntabilitas dalam Proses PBJ 22
MANFAAT PROBITY AUDIT Tujuan dan Pandangan Independen terhadap
Honesty/ Uprightness /Integrity dalam Proses PBJ
Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan Menghindari Terjadinya Praktik Korupsi
Meningkatkan Integritas Sektor Publik Perubahan Pengorganisasi dan Perilaku
melalui
Meyakinkan Publik dan Pelaku Usaha Sektor Publik
bahwa Proses dan Hasil PBJ Dapat Dipercaya
Meminimalkan
Kemungkinan Terjadinya Pengadilan yang Timbul karena Proses PBJ
Proses
23
Jenis PBJ yang Dilakukan Probity Audit Pelayanan Dasar Masyarakat Melibatkan Kepentingan Masyarakat
Memiliki Sejarah/Latar Belakang Kontroversial/ Berhubungan dengan Permasalahan Hukum
Terkait Isu Politis
Probity Audit
Melekat Risiko Tinggi/Bersifat Kompleks/Bernilai Relatif Besar 24
Apa Yang Telah dan Sedang Dilakukan ? 1. Penyusunan Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Bagi APIP sebagai Tools dalam melakukan audit PBJ sejak Perencanaan s.d Pemanfaatan (Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012) 2. Penugasan Probity Audit PBJ pada Rencana Pembangunan Jalan & Jembatan di Kabupaten Bengkalis/Riau (Multi Years) senilai ±Rp4 triliun 3. Pada Kemendagri:
4.
1) Probity Audit Tahap Perencanaan dan Persiapan Pembangunan Gedung parkir dan Gedung Kantor Kemendagri senilai Rp178 miliar. 2) Probity Audit Tahap Perencanaan dan Persiapan Pembangunan Gedung IPDN NTB dan Papua senilai Rp292 miliar. 3) Probity Audit Tahap Pemilihan pada Pembangunan Gedung Bangda dan Litbang dengan senilai Rp35 miliar Kerjasama KPK dalam kegiatan : Supervisi dan
Monitoring Proses PBJ pada Pemda (Provinsi dan Kota)
25
TERIMA KASIH
