PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Endang Widuri Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 163 Malang e-mail: [email protected] Abstract: Planning Supervision Operation of Governance Regional. The purpose of this study are to describe and analyze: how is the process of preparing the annual auditing work program (PKPT) in the Jepara Inspectorate and how does coordination with other auditor agencies in planning auditing. The research method uses a qualitative descriptive approach. The results of this study shows: (1) Annual auditing work program (PKPT) has been planned through two different stages, namely through Permendagri No. 13 of 2006 in the form of the budget document (DPA) PKPT and through Permendagri no 23 of 2007 in the form of documents PKPT. The planning process has not been considered by audit target priority, available time allocation and limited resources, so the implementation can not refer to the work program. (2) Coordination of planning auditing has beeb done with Provincial Inspectorate only, so it is possible overlapping of auditing happened. . Key words: annual program, auditing, coordination, inspectorate Abstrak: Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis: 1) Bagaimana proses penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) di Inspektorat Kabupaten Jepara dan bagaimana koordinasi yang dilakukannya dengan lembaga pengawasan lain dalam perencanaan pengawasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskritif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Penyusunan program perencanaan pengawasan tahunan melalui dua tahapan yang berbeda yaitu melalui permendagri No 13 tahun 2006 berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PKPT dan melalui Permendagri No 23 tahun 2007 berupa Dokumen PKPT. Penyusunan PKPT ini belum memperhatikan faktor seperti prioritas sasaran pengawasan, sumber daya yang ada dan waktu yang tersedia. (2). Koordinasi dengan lembaga pengawas lain untuk perencanaan pengawasan, hanya dilakukan dengan Inspektorat Provinsi, sehingga dimungkinkan masih adanya tumpang tindih pengawasan.. Kata Kunci: PKPT, pengawasan, koordinasi, inspektorat.

pemerintahan

PENDAHULUAN Dalam

proses

pelaksanaan

urusan

daerah

serangkaian

dilakukan

pemeriksaan

melalui terhadap

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja

UU no 32 tahun 2004, fungsi pengawasan

Perangkat Daerah (SKPD)

menjadi salah satu hal yang penting terutama

Sebagaimana

disebutkan

dalam

untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

SKPD telah dilaksanakan secara efisien dan

tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 1

efektif. Proses pengawasan penyelenggaraan

ayat 11 bahwa “Unsur pengawasan daerah 608

609 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 608-620

adalah

badan

pengawas

yang

Persoalan pengawasan seperti di atas

selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi,

secara umum juga dialami oleh Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Kabupaten Jepara. Banyaknya Satuan Kerja

Kota.” Salah satu tugasnya, Inspektorat

Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara yaitu

melaksanakan

12 Lembaga Teknis Daerah, 14 Dinas

Kabupaten

daerah

dan

fungsi

diantaranya

perencanaan program pengawasan (Pasal 12

Daerah, 1 Sekretariat DPRD,

ayat (3)).

Sekretariat

Daerah,16

8 Bagian

Kecamatan,

21

Meski telah ada lembaga pengawas

Puskesmas, 46 SLTPN, 10 SMAN, 1 SKB, 9

penyelenggaraan pemerintahan dan telah

SMKN serta 194 desa/Kelurahan yang

diupayakan pelaksanaan pengawasan, masih

merupakan obyek pemeriksaan potensial

banyak kasus pelanggaran yang terjadi yang

sementara jumlah tenaga pemeriksa hanya 26

sebagian

orang,

diakibatkan

oleh

lemahnya

membuat

pengawasan internal baik di daerah maupun

merencanakan

pada

pengawasan

kementerian

sebagaimana

yang

Inspektorat

sebuah secara

harus

perencanaan

seksama

dengan

dilaporkan oleh Harian Kompas, 19 Mei

memperhatikan keterbatasan sumber daya

2012.

manusia yang dimilikinya.

Luasnya

area

yang

perlu

diawasi

merupakan masalah yang sangat serius yang perlu dipikirkan oleh lembaga pengawasan,

TINJAUAN PUSTAKA Pengawasan Pengawasan menurut Sujamto (1994, h.

karena membuat lembaga pengawas tidak dapat

mengawasi

secara

optimal

dan

menyeluruh. Sehingga diperlukan pembagian tugas, penyusunan prioritas dan koordinasi dalam perencanaan pengawasan baik antar lembaga pengawas maupun dalam organisasi pengawas itu sendiri. Sebagaimana disinyalir masih saja terjadi kerancuan dan tumpang tindih pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga

pengawas

yang

ada

sebagaimana yang diungkap oleh Yani (1998) dan juga Hamidi dan Lutfi (2011).

53) adalah : segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan,

apakah

sesuai

dengan

yang

semestinya atau tidak. Padanan pengawasan adalah

pengendalian yang pengertiannya

lebih forceful atau

yaitu sebagai: segala usaha

kegiatan

untuk

menjamin

dan

mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya. Pengawasan pemerintah

atas

daerah

penyelenggaraan

menurut

Peraturan

Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007

Endang Widuri, Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 610

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

akuntabilitas; (3) dapat menimbulkan suasana

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah

saling percaya dalam dan diluar lingkungan

proses

operasi organisasi. (4) dapat meningkatkan

kegiatan

yang

ditujukan

untuk

menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan

akuntabilitas

secara efisien dan efektif sesuai dengan

meningkatkan kelancaran operasi organisasi

rencana dan ketentuan peraturan perundang-

dan (6) lebih jauhnya dapat mendorong

undangan.

terwujudnya good governance (Gunawan,

Dalam konteks pelaksanaan otonomi

organisasi;

(5)

dapat

dkk., 2007,h. 17)

daerah, fungsi pengawasan akan digunakan untuk

menjadikan

birokrasi

sebagai

penyelenggara layanan publik yang efisien, efektif, berorientasi pada pencapaian visi dan misi yang ditetapkan. Dengan dilakukannya suatu pengawasan akan diperoleh masukan bagi

pengambil

keputusan

untuk

(1)

menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan dan ketidakadilan. (2) mencegah terulangnya

kembali

kesalahan,

penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan tersebut; dan (3) mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pencapaian visi dan misi organisasi. Suatu pengawasan akan bermakna dan bilamana dapat memainkan perannya dengan baik. Indikatornya (1) pihak yang diawasi merasa terbantu, sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara efektif dan efisien; (2) dapat keterbukaan,

menciptakan suasana

kejujuran,

partisipasi

dan

Perencanaan Pengawasan Perencanaan

berasal

dari

kata

rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Perencanaan diperlukan suatu organisasi sebagai bagian untuk memilih alternatif tindakan-tindakan dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diharapkan melalui tindakantindakan untuk masa depan. Perencanaan pengawasan tahunan suatu lembaga audit merupakan program kegiatan jangka pendek (tahunan) sebagai

bagian

integral dari program kerja jangka menengah dan jangka panjang pengawasan. Menurut Syamsudin (2007, h. 20-25) menyatakan penyusunan

rencana

kerja

pengawasan

tahunan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: prioritas sasaran pengawasan, sumber daya yang tersedia, jadwal waktu yang ada. Pencapaian sasaran pengawasan yang telah ditetapkan memiliki potensi tidak dapat tercapai, disebabkan oleh berbagai hambatan yang dikenal dengan istilah risiko, sehingga


perencanaan

pengawasan

dewasa

ini

-

menggunakan pendekatan risiko yang disebut dengan perencanaan audit berbasis risiko. Perencanaan pengawasan berbasis risiko dilaksanakan

dengan

tahapan

sistematis

Memilik pengaruh yang cukup berarti (signifikan) terhadap daerah dan

-

pertimbangan biaya dan manfaat audit Pemilihan

mitra

mempertimbangkan

audit

sumber

harus

daya

yang

sebagai berikut:

dimiliki agar hasil pengawasan dapat dicapai

-

pengidentifikasian audit universe

secara efisien. Penilaian dilakukan dengan

-

pemilihan auditable unit

menentukan

-

Penyusunan Program Kerja Pengawasan

berdasarkan pendekatan risiko, yaitu masing-

Tahunan

masing audit universe dinilai dari risiko (apa

1. Pengidentifikasian audit universe

yang

Audit universe (mitra audit yang berpotensi

untuk

diaudit)

didefinisikan

sebagai sejumlah entitas atau bidang yang berpotensi

untuk

diaudit

dalam

suatu

kriteria

mungkin

yang

akan

disepakati

menimbulkan

permasalahan) yang terkandung dalam mitra audit. 3. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

organisasi. Audit universe dapat berupa unit

Berdasarkan penilaian risiko tersebut,

kerja, bagian, bidang, program, kegiatan,

maka dapat ditentukan rencana pengawasan

proyek dan sebagainya.

berikut jadwal pelaksanaan audit tahunan

2. Pemilihan auditable units

termasuk sumber daya manusia auditornya.

Pemilihan

mitra

audit

(auditable

Rencana

induk

(RIP)

units) perlu dilakukan mengingat adanya

dijabarkan

keterbatasan sumber daya audit dibandingkan

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ke

dengan kebutuhan. Oleh karena itu, tidak

dalam Usulan Rencana Kerja Pengawasan

setiap unit yang berpotensi untuk diaudit

Tahunan yang kemudian dikoordinasikan

(audit universe) direncanakan untuk diaudit.

dengan APIP lain untuk menghindari adanya

Kriteria yang digunakan untuk menilai

tumpang tindih antar APIP

apakah entitas, bidang, bagian, program,

Program Kerja

kegiatan atau proyek tergolong berpotensi

oleh

pengawasan masing-masing

Menurut Siagian (2001

Aparat

h. 46) suatu

menjadi auditable units adalah:

rencana, bagaimanapun lengkapnya, masih

-

Peran dan kontribusi pencapaian visi,

perlu dijabarkan secara sistematik. Hasil

misi dan tujuan daerah

penjabaran itu adalah suatu program kerja yang rinci. Rinci antara lain berarti:


a. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan apa, bilamana, dimana, bagaimana, siapa dan mengapa harus demikian jelasnya sehingga dapat digunakan sebagai pedoman yang pasti dalam pelaksanaan semua jenis kegiatan operasional. b. Terjadi kuantifikasi dari hasil-hasil yang diharapakan tercapai disamping kejelasan tentang mutu hasil pekerjaan sepanjang hasil tersebut dapat dikuantifikasikan. Hal ini sangat penting karena memang dalam menjalankan roda administrasi tidak semua hasil pekerjaan dapat dikuantifikasikan c. Terdapat kriteria pengukuran hasil dan prestasi kerja yang obyektif dan rasional d. Disusun sedemikian rupa sehingga tidak lagi diinterprestasikan berbeda-beda oleh para tenaga pelaksana dan persepsi yang sangat mungkin bersifat subyektif tidak lagi mewarnainya e. Terdapatnya pola pengaturan interaksi antara seorang pelaksana dengan yang lain dan antara satu satuan kerja dengan satuan kerja yang lain yang pada gilirannya mempermudah usaha mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang mantap Rumusan tentang program menurut Tjokroamidjojo (1987, h. 195) a programme is taken to mean a form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. If often consists of an interrelated groups of projects and usually limited

to

one

or

more

organizations and activities.

on

going

Perumusan

program kerja juga menentukan prioritas kegiatan, sumber pembiayaan, lokasi-lokasi proyek-proyek

yang

hendak

direalisasi,

prosedur kerja, koordinasi, sistem pelaporan, tenaga kerja, hasil yang diharapkan, target

waktu,

prasarana

yang

diperlukan,

pengunaan, distribusi dan atau pemasaran hasil, dan sebagainya (Siagian, 1988, h. 117) METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini berbasis pada pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis interaktif Miles dan Hubberman. Sumber data primer dari wawancara informan yaitu Inspektur Kabupaten Jepara, Kasubag Renval serta tim pemeriksa

pada

Pembantu,

Inspektur

BAPPEDA

Wilayah

dan

Dinas

Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Data sekunder berasal dari Perda, Perbub, Keputusan Inspektur, Surat Perintah Tugas, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Renja dan Renstra Inspektorat. PEMBAHASAN Proses

Penyusunan

Pengawasan

Program

Tahunan

Kerja

Inspektorat

Kabupaten Jepara Undang-Undang no 8 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mensyaratkan perlunya perencanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian tujuan negara. Dengan sistem perencanaan

ini

maka

diharapkan

perencanaan pembangunan nasional berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Demikian juga pembangunan di daerah, dengan mengacu


SPPN

ini,

pembangunan

juga

Jadi program yang disusun tidak

mempunyai landasan dalam merencanakan

berdasar aspirasi dari masyarakat, yang

pembangunannya.

terjaring

Dari

daerah

UU

ini

secara

dalam

Musrenbangdes

dan

operasional diatur dengan Peraturan Menteri

Musrenbangcam, tetapi merupakan program

Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 Tentang

yang telah terstandar/baku dari pusat dan

Tata cara penyusunan, pengendalian, dan

merupakan kegiatan yang sudah dilakukan.

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Meski

hanya

menggunakan

daerah, dan lebih lanjut mengacu juga pada

pendekatan topdown, bukan berarti aspirasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

masyarakat dalam bidang pengawasan tidak

tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

bisa terwadahi selama satu tahun ke depan.

Daerah. Inspektorat sebagai salah satu SKPD

Aspirasi

daerah juga melakukan proses perencanaan

pengawasan sudah diwadahi melalui salah

yang sama mengacu dengan peraturan-

satu kegiatan pengawasan yaitu pemeriksaan

peraturan tersebut.

kasus/khusus.

masyarakat

untuk

bidang

Perencanaan pembangunan di daerah dimulai

dari

Musrenbangcam,

Musrenbangdes, sampai

dengan

Adapun

proses

perencanaan

pengawasan adalah sebagai berikut:

Musrenbang da/ kab. Inspektorat Kabupaten

1) Pelaksanaan Musrenbangda

Jepara sebagai salah satu lembaga teknis

2) Penyusunan

daerah,

tidak

mengikuti

proses

Musrenbangdes sampai Musrenbangcam ini. Perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jepara adalah perencanaan yang

Kerja

3) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 4) Menyerahkan RKA ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

sebagaimana

yang

ditelaah

bersifat

down

(Renja

SKPD)

yang

pendekatan

top

Rencana

politik

menggunakan

tahunan

kesesuaiannya

dan

untuk bersama

diungkapkan oleh staf bagian Perencanaan

dengan RKA SKPD lain dijadikan acuan

dan Evaluasi

sebagai

Kalo nama program gak bisa diubah, soale udah standare dari Permendagri. Biasane yang bisa yang kegiatan, tapi ya itu, tiwas di buat trus gak bisa dijalankan. Kan malah repot. Ya akhirnya niru kegiatan yang sudah ada dan memang ada di renstra (wawancara tanggal 5 Juli 2012)

bagian

penyusunan

Raperda

APBD 5) Setelah APBD disahkan, maka Bagian Keuangan Inspektorat menyusun DPA sesuai dengan penjabaran APBD. DPA ini merupakan dokumen resmi untuk


melaksanakan kegiatan selama satu tahun

perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri

termasuk kegiatan pengawasan tahunan

Dalam Negeri nomor 51 tahun 2011 tentang

(pemeriksaan reguler).

Pedoman

Dari langkah-langkah diatas, maka jelas

Pemerintah Daerah tahun 2011. Sehingga

perencanaan kegiatan termasuk perencanaan

selain menyusun RKA untuk kemudian

pengawasan merupakan serangkaian proses

disahkan menjadi DPA termasuk diantaranya

dalam mencapai tujuan dengan berbagai

DPA tentang Program Pengawasan Tahunan,

macam keputusan. Hal ini sesuai dengan

Inspektorat juga menyusun Dokumen PKPT

dengan pendapat Conyers and Hills (1990: h.

yang mengacu pada Permendagri no 27/2009

3)

tersebut.

yang menyatakan Planning as a

continuous process which involves decicions,

Pengawasan

Penyelenggaraan

Dalam PKPT ini meliputi :

or choices, about alternatives ways of using available

resources,

with

the

aim

of

achieving particular goal at some time in the future. Dalam perencanaan kegiatan ini, ada mata rantai panjang yang menjadi bagian perencanaan

itu

sendiri.

pemanfaatan

renstra

Mulai

sampai

dari

kemudian

menjadi rencana definitif dalam bentuk DPA. Terdapat pula serangkaian keputusan yang harus diambil, seperti penyusunan Ketentuan Umum Anggaran, penentuan plafon sampai pada pengesahan Perda tentang APBD. Demikian pula terdapat alternatif penggunaan sumber daya yang tersedia, yaitu ketentuan plafon

anggaran

yang

tersedia

dan

dialokasikan untuk dapat dimanfaatkan.

a. Ruang lingkup: b. Sasaran pemeriksaan c. SKPD yang diperiksa d. Jadual pelaksanaan pemeriksaan e. Jumlah tenaga f. Anggaran pemeriksaan g. Laporan

Hasil

Pemeriksaan

yang

diterbitkan Tetapi

dari

hasil

wawancara

dan

pengamatan, maka dapat diketahui bahwa dalam

proses

penyusunan

PKPT

ini,

personel, jadwal pelaksanaan, pelaporan dan biaya/ anggaran tidak direncanakan secara detil baik oleh Inspektur Pembantu maupun Bagian Rencana dan Evaluasi. Penentuan SKPD berdasar PKPT tahun lalu, dengan

Tetapi pada proses penyusunan Program

asumsi

telah

melewati

satu

tahun

Kerja Pengawasan Tahunan tidak hanya

pemeriksaan.

mengacu pada Permendagri no 54/2010 tetapi

pemeriksaan ini untuk semua SKPD sama

juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

yaitu lima hari pemeriksaan sesuai dengan

Nomor 23 tahun 2007 yang telah mengalami

Jadwal

pelaksanaan


anggaran, dan pelaksanaannya diserahkan

2012

kepada masing-masing Irban.

856.600.000 144 obyek Meski

a. Jumlah tenaga pemeriksa dalam PKPT:

dengan

dari

hasil

wawancara

beberapa

staf

pemeriksa,

terdiri dari 5 orang yaitu : Inspektur

penurunan

Pembantu

selaku

masalah bagi pelaksanaan pengawasan

pengendali teknis), 2 orang kasi (salah

sekarang, tetapi akan menjadi masalah

satunya sebagai ketua TIM) dan 2 orang

besar di masa yang akan datang jika

staf. Tetapi penentuan nama masing-

anggaran terus mengalami penurunan,

masing personel belum dicantumkan

sementara

Wilayah

(biasanya

b. Anggaran: dalam kolom anggaran tidak dicantumkan biaya, karena perencanaan anggaran belum dapat dipastikan (masih dalam

proses

penyusunan

APBD).

anggaran

belum

menjadi

target tetap karena proses

penyusunan target obyek pemeriksaan tidak menunggu pengesahan anggaran. c. Jadwal pemeriksaan ditetapkan selama 5 hari untuk setiap obyek yang akan

Sebagai gambaran bahwa SK tentang

diperiksa.

PKPT untuk tahun 2012 ditetapkan pada

pemeriksaan

tanggal 22 Nopember 2011 sedangkan

anggaran waktu yang bisa dibayar. Tanpa

DPA disahkan pada tanggal 3 Januari

melihat besar kecil, kompleksitas obyek

2012.

yang

Hal

ini

menunjukkan

bahwa

Dasar

penetapan

hanya

diperiksa.

waktu

berdasar

Padahal

pada

berdasar

penyusunan PKPT tidak menunggu DPA

penelitian yang dilakukan oleh Andin

disahkan. Dan selama 3 tahun terakhir,

Prasita dan Priyo Hari Adi ( 2007)

anggaran kegiatan pemeriksaan regular

anggaran waktu dan kompleksitas audit

mengalami

ini akan berpengaruh pada kualitas audit.

penurunan

yang

cukup

signifikan, tetapi target obyek yang harus

Dan

diperiksa tetap sebanyak 144 obyek

pemeriksaan tidak sesuai dengan jadwal

sesuai

yang ditetapkan dalam Dokumen PKPT.

target

Renstra,

seperti

yang

tercantum dalam tabel berikut ini: Tabel 4.1 Anggaran pemeriksaan reguler Inspektorat Kabupaten Jepara Tahun Anggaran Target (Rp) pemeriksaan 2010 970.480.000 144 obyek 2011

920.000.000 144 obyek

ini

d. Laporan

mengakibatkan

Hasil

pelaksanaan

Pemeriksaan

yang

direncanakan akan diterbitkan adalah satu bulan setelah pelaksanaan pemeriksaan dilakukan. Sebagai contoh SKPD X dijadwalkan akan diperiksa pada minggu ke III bulan Januari, maka perencanaan penerbitan LHP adalah minggu ke III


bulan

Februari.

pertimbangan penerbitan

Seharusnya

lain

LHP

yang ini,

ada

mendasari

seperti

lama

pemeriksaan, besar kecilnya SKPD, ada tidaknya kegiatan lain yang mungkin menjadi

hambatan

maupun

ketersediaan

penerbitan

LHP

sumber

daya

sendiri

mempengaruhi

kualitas

audit,

keterlambatan,

sebagaimana data yang tertera dibawah. Tabel 4.2 Data penerbitan LHP yang mengalami keterlambatan Data Tahun Tahun 2010 2011 Jumlah LHP Jumlah terlambat

terutama SDM. Karena hal-hal tersebut akan

mengalami

144

144

LHP 21

20

tinggi tekanan anggaran waktu dan risiko

Persentase 14,6% 13,9% Keterangan: LHP dianggap terlambat apabila penerbitannya melebihi akhir Januari tahun berikutnya Sumber : Inspektorat Kab Jepara tahun 2012

audit maka penghentian prosedur audit

(Analisis Peneliti)

sebagaimana hasil penelitian Stefani Lily Indarto, (2011) menunjukkan semakin

secara premature semakin tinggi. Dari

keterangan

yang

Kondisi di atas disebabkan oleh berhasil

banyak

faktor,

terutama

karena

dalam

tidak

memperhatikan

didapatkan, jumlah obyek yang direncanakan

perencanaan

dirasakan

keterbatasan sumber daya dan alokasi waktu

terlalu

banyak,

akibatnya

pemeriksaan yang dilakukan tidak bisa secara

pemeriksaan,

menyeluruh dan dalam pelaporan selain

(2007)

mengalami

kualitas

kerja pengawasan tahunan dipengaruhi oleh

laporan tidak sebagaimana yang diharapkan,

berbagai faktor seperti: prioritas sasaran

seperti keterangan Inspektur :

pengawasan, sumber daya yang tersedia,

keterlambatan

juga

Kalau saya lihat mutu laporan hasil pengawasan masih kurang, perlu ditingkatkan. Iya, kita bisa menemukan temuan yang rekomendasinya harus mengembalikan berapa. Tapi pada akhirnya kan tujuan pengawasan itu apa? Bahwa yang diinginkan adalah meningkatkan peran dan kualitas pengawasan, dan pengawasan itu harus memberi masukan pada bupati, tentang kondisi yang terjadi di SKPD. Selain

masih

perlu

ditingkatkan

kualitasnya, Laporan Hasil Pengawasan itu

padahal menurut Syamsudin

menyatakan penyusunan rencana

jadwal waktu yang ada. Akibatnya dokumen perencanaan pengawasan tidak bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan. 4.2.

Koordinasi

dengan

Lembaga

Pengawas Lainnya Riyadi dan Bratakusuma (2004, h. 310)

mengungkapkan

koordinasi

dalam

pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya

untuk

menyelaraskan

menyerasikan

dan

aktivitas-aktivitas


pembangunan

yang

dilaksanakan

oleh

sendiri-sendiri

berbagai komponen, baik pemerintah, swasta

desentralisasi.

Tetapi

maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya,

kemungkinan

adanya

koordinasi

dalam

terhadap pelaksanaan pengawasan ini. Oleh

keseluruhan proses pembangunan sejak dari

karena itu, untuk mengantisipasi adanya

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

tumpang tindih tersebut, maka dilakukan

pengawasan sampai dengan evaluasinya, dan

koordinasi perencanaan pengawasan tahunan.

hendaknya

diterapkan

hal tersebut telah dilakukan oleh Inspektorat

berdasarkan

Tetapi

dari

asas

tidak

menutup

tumpang

hasil

tindih

wawancara,

Kabupaten Jepara

koordinasi yang dilakukan oleh Inspektorat

1. Koordinasi Perencanaan

untuk

Koordinasi aparat kegiatan

intern

yang

dilakukan

upaya

hanya

dengan

pengawasan Inspektorat

tahunan Provinsi.

merupakan

Sedangkan untuk lembaga lain baik lembaga

menyelaraskan

pengawas internal maupun eksternal belum

pengawasan

dalam

oleh

perencanaan

kegiatan pengawasan mulai dari pusat sampai

dilakukan

daerah. Koordinasi dimulai dari perencanaan

pengawasan tahunan.

kegiatan pengawasan itu sendiri mulai dari

2. Koordinasi pelaksanaan pengawasan

pengawasan

di

tingkat

pusat

yang

koordinasi

Koordinasi

dalam

perencanaan

pelaksanaan

dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal dan

pengawasan merupakan koordinasi yang juga

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jepara

Negeri. Sedangkan untuk pengawasan kota

dalam bentuk Joint Audit / Audit bersama

kabupaten dikoordinasikan oleh Inspektorat

dengan

Provinsi dan ditetapkan melalui Keputusan

Kegiatan ini memang tidak masuk dalam

Gubernur sesuai dengan Peraturan Menteri

rencana kegiatan yang dianggarkan tetapi

Dalam Negeri No 27 tahun 2010. Koordinasi

masuk

tersebut

dan

pencapaian tujuan pengawasan. Dari hasil

Bratakusumah, diperlukan karena adanya

dokumentasi dan wawancara, joint audit yang

lembaga-lembaga

ada

dilaksanakan oleh Inspektorat tidak dapat

institusi, badan, lembaga yang menjalankan

direncanakan sebelumnya dan untuk kegiatan

peran dan fungsinya masing-masing dalam

di luar PKPT.

mengacu

pada

yang

Riyadi

mempunyai

lembaga

rencana

pemeriksaan

strategis

hal ini lembaga pengawas yang ada adalah lembaga

pengawas

intern

dan

ekstern.

Masing-masing memang mempunyai tugas

3. Koordinasi Pelaporan.

dalam

lainnya.

upaya


Koordinasi pelaporan yang dilakukan

menyatakan bahwa praktik pengawasan yang

oleh Inspektorat Kabupaten Jepara, dalam

dijalankan oleh sesama lembaga pengawas

dua

internal hasilnya sering tumpang tindih.

bentuk,

yaitu

pemeriksaan

pelaporan

dan

pelaporan

hasil hasil

pemutakhiran data tindak lanjut. Setelah melaksanakan pemeriksaan, maka personel diharuskan

membuat

laporan

KESIMPULAN 1. Proses

penyusunan

program

kerja

pengawasan tahunan (PKPT)

hasil

Perencanaan

Program

Kerja

pemeriksaan (LHP) yang ditujukan kepada

Pengawasan Tahunan yang disusun oleh

Bupati sebagaiman tercantum dalam Pasal 16

Inspektorat merupakan hasil perencanaan

Permendagri nomor 23 tahun 2007 tentang

pengawasan

Pedoman

berbeda, yaitu tahapan perencanaan menurut

Pengawasan

Pemerintahan

Daerah

Penyelenggaraan dan

yang

melalui dua tahapan

Permendagri

Permendagri nomor 13 tahun 2006 dengan

nomor 2 tahun 2008 tentang Pedoman

disahkannya DPA (Dokumen Pelaksanaan

Pemeriksaan Reguler yang mempersyaratkan

Anggaran Pemeriksaan Reguler) dan menurut

adanya

Permendagri nomor 23 tahun 2007 dengan

penyusunan

laporan

hasil

pemeriksaan, pelaksanaan tindak lanjut oleh

disahkannya

SKPD yang bersangkutan dan pelaporan

Konsekuensinya adalah penentuan target

pemantauan pemutakhiran data tindaklanjut.

pengawasan yang ingin dicapai dalam PKPT

Laporan hasil pemeriksaan ditujukan kepada

tidak

Bupati dengan tembusan kepada Gubernur

ditetapkan dalam DPA.

Jawa

Tengah

Sedangkan

dan

Perwakilan.

pemutakhiran

oleh

anggaran

PKPT.

yang

Dalam proses penyusunan program

data

kerja pengawasan (PKPT) masih belum

tindaklanjut ditujukan juga kepada Bupati,

mempertimbangkan secara matang tentang

Inspektorat Provinsi dan BPK perwakilan.

anggaran waktu yang rasional, prioritas

Karena

untuk

BPK

dipengaruhi

Dokumen

dalam

perencanaan

sasaran pengawasan,

kompleksitas audit

pengawasan, koordinasi hanya dilakukan

maupun sumber daya yang dimiliki. Tetapi

dengan Inspektorat Provinsi, maka masih

hanya

dimungkinkan terjadinya tumpang tindih,

tahun sebelumnya. Sehingga pada akhirnya

atau pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

PKPT ini tidak sepenuhnya dijadikan acuan

oleh dua lembaga yang berbeda pada instansi

dalam pelaksanaan pengawasan, pelaporan

pada waktu

mengalami keterlambatan dan kualitas LHP

yang sama.

Seperti yang

ditengarai oleh Hamidi dan Lutfi (2011) yang

berdasarkan

pertimbangan

belum sebagaimana yang diharapkan.

PKPT


2. Koordinasi dengan Lembaga Pengawas Lain.

sehingga seyogyanya disusun setelah DPA disahkan.

Koordinasi dengan lembaga pengawas

c.

Koordinasi perencanaan pengawasan

lain dilakukan mulai dari perencanaan,

oleh

Inspektorat

Kabupaten

Jepara

pelaksanaan, sampai pelaporan hasil sebagai

diharapkan

upaya untuk menghindari tumpang tindih

Inspektorat Provinsi, tetapi juga dengan

pelaksanaan pengawasan dan sebagai bentuk

lembaga pengawas lain terutama untuk

reporting vertical (pelaporan ke atas). Tetapi

menghindari

koordinasi perencanaan pengawasan tahunan

pengawasan.

tidak hanya dilakukan dengan

terjadinya

tumpang

tindih

hanya dilakukan dengan Inspektorat Provinsi, sehingga masih memungkinkan terjadinya tumpang tindih pengawasan dengan lembaga pengawas lain, meski materi pengawasan berbeda. koordinasi

Tetapi ini,

karena

tidak

dimungkinkan

adanya terjadinya

pengawasan pada instansi yang sama oleh lembaga pengawas yang berbeda dalam

DAFTAR PUSTAKA Conyers, Diana, dan Peter Hills, 1990, An Introduction to Development Planning in The Third World, Chichester. John Wiley & Sons. New York. Gunawan, Sabar. dkk. 2007. Kajian Kinerja Lembaga Pengawas Daerah. Penerbit Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I-LAN.. Bandung.

waktu yang hampir bersamaan. 5.2 Saran: a.

Perencanaan

dalam

penyusunan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) seharusnya mendalam

dilakukan dengan

dengan

menyusun

lebih prioritas

Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2011. Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah. UB Press. Malang. Indarto, Stefani Lily. 2011. Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penghentian Prematuratas Prosedur Audit. Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi Vol 7 No 2 Edisi November 2011: 197-210

sasaran, jadwal waktu yang disediakan dan adanya kegiatan lain yang terdapat dalam dokumen

perencanaan

makro.

Perlunya

koordinasi intern antara perencana dengan tim

pemeriksa

yang

lebih

mengetahui

penyusunan

Dokumen

lapangan. b.

Dalam

Program Kerja Pengawasan Tahunan perlu mempertimbangkan ketersediaan anggaran,

Kementrian Dalam Negeri. t.t. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kementrian Dalam Negeri. t.t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. t.t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara


Pengawasan atas Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan

Kementrian Dalam Negeri. Tt. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Prasita Andin dan Priyo Hari Adi. 2007. Pengaruh Kompleksitas Audit dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit dengan Moderasi Pemahaman Terhadap Sistem Informasi. http://priyohari.files.wordpress.com/2009/ 06/pengaruhkompleksitasauditdantekanan a1.pdf Riyadi, dan Deddy Supriady B, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Siagian, Sondang P. 1998. Administrasi Pembangunan. CV Haji Masagung. Jakarta Sujamto. 1994. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia.. Sinar Grafika. Jakarta. Syamsudin, dkk. 2007. Manajemen Pengawasan. Edisi keempat. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Bogor Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. Manajemen Pembangunan. CV. Haji Masagung. Jakarta. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES Jakarta Yani, Irsan. 1998. “Sistem Pengawasan Fungsional, Sinergi Antar Lembaga Pengawasan”. Dalam Harsono (ed). Perspektif Pengawasan dalam Manajemen Pembangunan Nasional Memasuki Abad XXI. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents