IV. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembagian Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib dan 6 (enam) Urusan Pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2012. Rincian Urusan Wajib dan Pilihan adalah sebagai berikut: Tabel IV-1 Urusan Pemerintahan Daerah No A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Urusan Pendidikan Urusan Kesehatan Urusan Pekerjaan Umum Urusan Perumahan Urusan Penataan Ruang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Perhubungan Urusan Lingkungan Hidup Urusan Pertanahan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Sosial Urusan Ketenagakerjaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Urusan Penanaman Modal Urusan Kebudayaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan Ketahanan Pangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Statistik Urusan Kearsipan Urusan Komunikasi dan Informatika

IV-1

No 26 B 1 2 3 4 5 6

Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Perpustakaan Urusan Pilihan Urusan Pertanian Urusan Pariwisata Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Perdagangan Urusan Perindustrian Urusan Ketransmigrasian

Sumber: Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007

A.

Urusan Wajib

1.

Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp233.617.961.655,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp200.628.537.308,00 (85,88%). Program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Pendidikan; dan 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

a.

Program dan Kegiatan

1)

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.275.743.850,00 (98,13%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a) b) c) d) e)

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Disdik Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah - Disdik Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Bermain - Disdik Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik - Disdik Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini - Disdik

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d) e)

Tersedianya alat praktik dan alat peraga siswa pada 25 lembaga. Terlaksananya pemeliharaan 50 ruang kelas (RK) PAUD. Tersedianya sarana prasarana bermain pada 50 lembaga. Tersedianya 800 tenaga pendidik PAUD yang terlatih. Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD pada 50 lembaga.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Meningkatnya kualitas dan kualitas alat praktik dan alat peraga PAUD.

IV-2

b) c) d) e)

2)

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PAUD. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana bermain PAUD. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan PAUD. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan PAUD.

Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun mendapat alokasi anggaran sebesar Rp99.744.612.916,00 dengan realisasi sebesar Rp85.816.320.692,00 (86,04%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v)

Penambahan Ruang Kelas Sekolah - Disdik Pengadaan Mebeluer Sekolah - Disdik Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir - Disdik Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah - Disdik Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary - Disdik Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik - Disdik Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTS/SMPLB - Disdik Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP - Disdik Penyelenggaraan Paket A Setara SD - Disdik Penyelenggaraan Paket B Setara SMP - Disdik Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa - Disdik Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar - Disdik Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTS - Disdik Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI - Disdik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) - Disdik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK) - Disdik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK/Luncuran) - Disdik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK/Luncuran) - Disdik Rehabilitasi SD (Bantuan Keuangan Provinsi 2012) - Disdik Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD/SMP (Bantuan Keuangan Provinsi 2012) - Disdik Penyelenggaraan SMP Terbuka (Bantuan Keuangan Provinsi 2012) - Disdik Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs Negeri (Bantuan Keuangan Provinsi 2012) Disdik

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersedianya 106 ruang kelas baru (RKB) yang dibangun. b) Tersedianya sarana prasarana mebeluer yang memadai sebanyak 216 RK/paket. c) Terlaksananya rehabilitasi taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir pada 60 sekolah. d) Terlaksananya rehabilitasi pada 28 ruang perpustakaan sekolah. e) Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi pada 100 sekolah. f) Terselenggaranya pelatihan kompetensi tenaga pendidik sebanyak 1.320 orang. g) Tersedianya 45 RKB.

IV-3

h) Terlaksananya BOS pada 1.108 sekolah dan 20.000 siswa yang mendapat dana BOS/BAWAKU Sekolah. i) Terselenggaranya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat pada 30 PKBM/UPT PK PNFI. j) Terselenggaranya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat pada 30 PKBM/UPT PK PNFI. k) Terdapat 4.000 siswa yang mengikuti perlombaan di tingkat kota. l) Terselenggaranya akreditasi sekolah dasar sebanyak 140 SD Negeri/Swasta. m) Terselenggaranya akreditasi SMP/MTs sebanyak 30 sekolah. n) Terdapat 43.000 siswa SD/MI yang mengikuti UN. o) Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 306 RK, 75 alat peraga, dan 8 ruang perpustakaan, SMP sebanyak 106 RK,dan 32 alat laboratorium. p) Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 306 RK, 75 alat peraga, dan 8 ruang perpustakaan, SMP sebanyak 106 RK, dan 32 alat laboratorium. q) Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 306 RK, 75 alat peraga, dan 8 ruang perpustakaan, SMP sebanyak 106 RK, dan 32 alat laboratorium. r) Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya, antara lain: SD sebanyak 50 RK, SMP sebanyak 20 RK, buku, dan komputer. s) Terlaksananya rehabilitasi 10 RK. t) Tidak ada realisasi. u) Terselenggaranya SMP Terbuka sebanyak 6 SMPT. v) Tidak ada realisasi. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Tersedianya ruang kelas baru yang representatif. b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas mebeluer sekolah. c) Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh sarana penunjang yang memadai. d) Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh perpustakaan sekolah yang memadai. e) Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh sarana air bersih dan sanitari yang memadai. f) Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik. g) Tersedianya RKB yang representatif. h) Terselenggaranya sekolah gratis dan terbantunya biaya sekolah siswa melalui dana BOS/BAWAKU Sekolah. i) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. j) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. k) Terselenggaranya kegiatan lomba siswa tingkat kota. l) Meningkatnya status akreditasi SD Negeri/Swasta. m) Meningkatnya status akreditasi SMP/MTs. n) Terselenggaranya UN Tahun Pelajaran 2011/2012. o) Tersedianya ruang kelas dan sarana prasarana penunjang lainnya yang representatif. p) Tersedianya ruang kelas dan sarana prasarana penunjang lainnya yang representatif.

IV-4

q) r) s) t) u) v)

3)

Tersedianya ruang kelas dan sarana prasarana penunjang lainnya yang representatif. Tersedianya ruang kelas dan sarana prasarana penunjang lainnya yang representatif. Tersedianya ruang kelas yang representatif. Tidak ada realisasi. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SMP Terbuka. Tidak ada realisasi.

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp43.706.184.768,00 dengan realisasi sebesar Rp26.751.260.066,00 (61,21%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q)

Penambahan Ruang Kelas Sekolah - Disdik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Disdik Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Mobilitas Sekolah - Disdik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Disdik Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah - Disdik Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir - Disdik Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah - Disdik Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary - Disdik Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik - Disdik Penyelenggaraan Paket C Setara SMU - Disdik Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi - Disdik Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri - Disdik Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah - Disdik Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMU/SMK - Disdik Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (DPPIP 2010) - Disdik Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMA Negeri (Bantuan Keuangan Provinsi 2012) Disdik Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAK Negeri (Bantuan Keuangan Provinsi 2012) Disdik

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d) e) f) g) h)

Tersedianya 41 RKB. Tidak ada realisasi. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah sebanyak 11 unit. Terlaksananya rehabilitasi 124 RK. Terlaksananya rehabilitasi 30 ruang laboratorium dan ruang praktikum. Terlaksananya rehabilitasi sarana penunjang pembelajaran pada 21 sekolah. Terlaksananya rehabilitasi 30 ruang perpustakaan sekolah. Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi pada 50 sekolah.

IV-5

i) j) k) l) m) n) o) p) q)

Terlaksananya pelatihan kompetensi bagi 600 tenaga pendidik. Terselenggaranya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat pada 52 PKBM/UPT PK PNFI. Terselenggaranya peningkatan kemampuan guru dalam mengajar dengan menggunakan metode TIK sebanyak 220 orang/sekolah. Terlaksananya paket peningkatan pengelolaan pendidikan dengan DU/DI. Terlaksananya peningkatan status akreditasi 75 SMA/SMK. Terlaksananya peningkatan motivasi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya sebanyak 1.000 siswa. Terlaksananya rehabilitasi 28 RK (31 unit mebeleur) Tersedianya 3 RKB sekolah yang dibangun. Tersedianya 6 RKB sekolah yang dibangun.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q)

4)

Tersedianya RKB yang representatif. Tidak ada realisasi. Meningkatnya layanan pendidikan. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh ruang kelas yang representatif. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh laboratorium dan ruang praktikum yang representatif. Meningkatnya kualitas sarana penunjang pembelajaran. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh perpustakaan yang representatif. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh sarana air bersih dan sanitasi yang representatif. Meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. Terlaksananya proses pembelajaran dengan menggunakan metode TIK. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan. Meningkatnya status akreditasi SMA/SMK. Meningkatnya kesiapan siswa SMA/SMK berprestasi untuk mengikuti lomba pada tingkat provinsi. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang ditunjang oleh ruang kelas yang representatif. Tersedianya RKB yang representatif. Tersedianya RKB yang representatif.

Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non Formal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.984.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.549.863.320,00 (89,08%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a) Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal - Disdik b) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal - Disdik

IV-6

c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan - Disdik Pengembangan Pendidikan Keaksaraan - Disdik Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup - Disdik Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal - Disdik Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal - Disdik Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal - Disdik Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal - Disdik Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal - Disdik Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal - Disdik Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal - Disdik

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terlatihnya 200 orang tenaga pendidik non formal. b) Terlaksananya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sebanyak 38 pokja. c) Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kependidikan kursus dan kelembagaan bagi 50 lembaga. d) Terlatihnya WB keaksaraan fungsional sebanyak 25 kejar. e) Terbinanya 120 masyarakat usia produktif. f) Terselenggaranya sarana prasarana pendidikan non formal pada 100 lembaga. g) Tersedianya database Bidang PNFI pada 151 lembaga. h) Tersosialisasikan kebijakan pendidikan non formal sebanyak 150 orang. i) Tersedianya layanan pembelajaran PNFI pada 11 UPT PK PNFI. j) Terakreditasinya 100 lembaga pendidikan non formal. k) Terlaksananya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat bagi 30 kecamatan/organisasi profesi. l) Terlaksananya 4 paket publikasi pendidikan non formal. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e)

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik non formal. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. Tersedianya kursus dan kelembagaan yang berkualitas. Terbinanya pengetahuan dan keterampilan masyarakat WB keaksaraan fungsional. Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup bagi masyarakat usia produktif yang tidak mempunyai penghasilan. f) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan non formal. g) Terjaringnya data satuan program dan lembaga pendidikan non formal. h) Meningkatnya kualitas pendidikan non formal. i) Tersosialisasikannya kurikulum dan bahan ajar berbasis karakter. j) Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan non formal. k) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan non formal. l) Terselenggaranya publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal dan informal. 5)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

IV-7

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.283.190.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.212.259.150,00 (96,89%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik - Disdik b) Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi - Disdik c) Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tambahan guru yang yang telah memiliki sertifikat profesional sebanyak 3.000 orang. b) Tenaga kependidikan/tenaga pendidik/guru yang mendapat bantuan untuk pendidikan lanjutan sebanyak 750 orang. c) Database dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, SMA, dan SMK sebanyak 1 paket. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Terselenggaranya sertifikasi guru. b) Meningkatnya kualifikasi tenaga pendidik/guru. c) Meningkatnya kinerja sistem pendataan dan pemetaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, SMA, dan SMK.

6)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.584.585.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.825.235.850,00 (70,62%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e)

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan - Disdik Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan - Disdik Penyelenggaraan Kantin Jujur - Disdik Peningkatan Pelayanan Pendidikan Sekolah (Banprov 2011) - Disdik Penyusunan Perda Penggunaan, Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda Disdik f) Pendampingan Program HEBAT - Disdik g) Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan - Disdik h) Penyusunan Regulasi Kebijakan Pendukung Bandung Agamis - Bagian Kesra Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terlaksananya paket penilaian kinerja bidang pendidikan pada SD, SMP, dan SMA/SMK. b) Tersedianya paket perangkat pendukung pengembangan sistem dan jaringan bidang pendidikan. c) Terlaksananya kantin sekolah yang berbasis nilai-nilai kejujuran sebesar 25,44%. d) Tersedianya sarana prasarana sekolah sebesar 99%. e) Tersusunnya Perda Penggunaan Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda.

IV-8

f) Terselenggaranya paket program HEBAT. g) Tidak ada realisasi. h) Tersusunnya bahan perumusan kebijakan Raperda Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e) f) g) h)

7)

Meningkatnya kinerja bidang pendidikan pada SD, SMP, dan SMA/SMK. Meningkatnya pengembangan Sistem Informasi Pendidikan (Simdik). Terciptanya kantin jujur di sekolah. Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai. Meningkatnya kuaitas penggunaan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara sunda. Meningkatnya pemahaman tentang pencegahan HIV dan narkoba. Tidak ada realisasi. Tersedianya Raperda Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Bandung.

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis mendapat alokasi anggaran sebesar Rp80.014.438.971,00 dengan realisasi sebesar Rp79.197.854.380,00 (98,98%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) - Disdik Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM) - Disdik Pengembangan Sarana dan Prasarana - Disdik Pengembangan Manajemen Sekolah - Disdik Pengembangan Sistem Penilaian - Disdik Pengembangan Lingkungan Sekolah - Disdik Pengembangan Budaya Sekolah - Disdik Pengembangan Kegiatan Kesiswaan - Disdik Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Disdik Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa - Disdik


Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan seminar bagi tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa pada 1.108 sekolah. Terlaksananya pengembangan PBM pada 1.108 sekolah. Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasana sekolah pada 1.108 sekolah. Terlaksananya pengembangan manajemen sekolah pada 1.108 sekolah. Terlaksananya pengembangan ulangan, ujian, evaluasi, dan penilaian siswa/sekolah pada 1.108 sekolah. Terlaksananya pengembangan lingkungan sekolah pada 1.108 sekolah. Terlaksananya pengembangan nilai, norma, dan budaya yang diterapkan di sekolah pada 1.108 sekolah. Terlaksananya pengembangan kegiatan kesiswaan pada 1.108 sekolah.

IV-9

i) j)

Terlaksananya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada 1.108 sekolah. Terlaksananya kegiatan rumah tangga dan langganan daya/jasa sekolah pada 1.108 sekolah.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Meningkatnya kualitas pengelolaan sekolah. Meningkatnya penyelenggaraan ulangan, ujian, evaluasi, dan penilaian siswa/sekolah. Meningkatnya kualitas lingkungan sekolah. Meningkatnya pengembangan budaya sekolah. Meningkatnya kualitas kegiatan kesiswaan. Meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatnya kualitas pelayanan sekolah.

IV-10

1. Pengembangan Metode Belajar

dan Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gbr.8) 2. Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa (Gbr.9)

3. 4. 5.

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah (Gbr.10) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Gbr.11) Terselenggaranya peningkatan potensi diri, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat pada 30 PKBM/UPT PK PNFI (Gbr.12)

IV-11

IV-12

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung), dari target sebesar 131,05% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota.

2) Indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI (khusus Kota Bandung), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. 3)

Indikator Angka Partisipasi Murni SD/MI (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung), dari target sebesar 123,13% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota.

4) Indikator Angka Partisipasi Murni SD/MI (khusus Kota Bandung), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. 5)

Indikator Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung), dari target sebesar 116,16% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota.

6) Indikator Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (khusus Kota Bandung), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. 7)

Indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota.

8) Indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (Khusus Kota Bandung), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. 9) Indikator Angka Putus Sekolah SD/MI, dari target sebesar 0,001% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota. 10) Indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs, dari target sebesar 0,02% dapat terealisasi sesuai target. Angka Putus Sekolah SMP/MTs pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,02% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 0,04%. Capaian target Angka Putus Sekolah SMP/MTs tahun 2012 didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota. 11) Indikator Rehabilitasi Total SD/MI, pada tahun 2012 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi. Rehabilitasi total SD/MI sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2009.

IV-13

12) Indikator Rehabilitasi Total SMP/MTs, pada tahun 2012 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi. Rehabilitasi total SMP/MTs sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2009. 13) Indikator Rehabilitasi Berat SD/MI, dari target sebanyak 60 SD/MI dapat terealisasi sebanyak 100 SD/MI. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi berat SD/MI dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN, bantuan provinsi, dan realisasi sebagian kegiatan tahun anggaran 2011. 14) Indikator Rehabilitasi Berat SMP/MTs, dari target sebanyak 40 SMP/MTs dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh adanya penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi berat SD/MI dari DAK APBN, bantuan provinsi, dan realisasi sebagian kegiatan tahun anggaran 2011. 15) Indikator Rehabilitasi Sedang SD/MI, dari target sebanyak 60 SD/MI dapat terealisasi sebanyak 256 SD/MI. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi sedang SD/MI dari DAK APBN, bantuan provinsi, dan realisasi sebagian kegiatan tahun anggaran 2011. 16) Indikator Rehabilitasi Sedang SMP/MTs, dari target sebanyak 40 SMP/MTs dapat terealisasi sebanyak 126 SMP/MTs. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi sedang SMP/MTs dari DAK APBN, bantuan provinsi, dan realisasi sebagian kegiatan tahun anggaran 2011. 17) Indikator Rehabilitasi Ringan SD/MI, pada tahun 2012 tidak ditargetkan, namun dapat terealisasi sebanyak 18 SD/MI. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya akumulasi dengan realisasi sebagian kegiatan tahun anggaran 2011. 18) Indikator Rehabilitasi Ringan SMP/MTs, pada tahun 2012 tidak ditargetkan, namun dapat terealisasi sebanyak 14 SMP/MTs. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya akumulasi dengan realisasi sebagian kegiatan tahun anggaran 2011. 19) Indikator Pembangunan RKB SD/MI, dari target sebanyak 50 RKB dapat terealisasi sebanyak 106 RKB. Capaian yang melebihi target tersebut didukung adanya penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan RKB SD/MI dari DAK APBN, bantuan provinsi, dan realisasi sebagian kegiatan tahun anggaran 2011.

IV-14

Grafik IV.1 Target dan Realisasi Pembangunan RKB SD/MI Tahun 2012

20) Indikator Pembangunan RKB SMP/MTs, dari target sebanyak 20 RKB dapat terealisasi sebanyak 45 RKB. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan RKB SMP/MTs dari DAK APBN, bantuan provinsi, dan realisasi sebagian kegiatan tahun anggaran 2011. Grafik IV.2 Target dan Realisasi Pembangunan RKB SMP/MTs Tahun 2012

21) Indikator Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMP Negeri), dari target sebanyak 1 unit sekolah baru (SMPN 53 Mandalajati) dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya. Pembangunan fisik sekolah tersebut dimulai pada tahun anggaran 2011 sedangkan penerimaan siswa baru dimulai tahun pelajaran 2012/2013 di SMPN 49. 22) Indikator Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan SD/MI, dari target sebesar 65% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh realisasi peningkatan sarana dan prasarana sebanyak 216 paket mebeleur, penataan halaman/taman pada 30 sekolah, 28 ruang perpustakaan, penataan sanitasi air pada 50 sekolah, dan alat peraga untuk 51 sekolah. 23) Indikator Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan SMP/MTs, dari target sebesar 80% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh realisasi peningkatan sarana dan prasarana sebanyak 1 paket

IV-15

mebeleur, penataan halaman/taman pada 30 sekolah, penataan sanitasi air pada 50 sekolah, dan alat peraga untuk 32 sekolah. 24) Indikator Sekolah Gratis SD/MI, dari target sebesar 95% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh penyediaan alokasi anggaran dari BOS APBN, BOS Provinsi, dan Program Sekolah Gratis APBD Kota. 25) Indikator Sekolah Gratis SMP/MTs, dari target sebesar 95% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh penyediaan alokasi anggaran dari BOS APBN, BOS Provinsi, dan Program Sekolah Gratis APBD Kota. 26) Indikator Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Bawaku Sekolah yang berkesinambungan. 27) Indikator Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK (khusus Kota Bandung), dari target sebesar 98,92% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh adanya Program Bawaku Sekolah, serta Bantuan Siswa Miskin dari APBN dan APBD Provinsi. 28) Indikator Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK (Khusus Kota Bandung), dari target sebesar 88,19% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh adanya Program Bawaku Sekolah, serta Bantuan Siswa Miskin dari APBN dan APBD Provinsi. 29) Indikator Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK, dari target sebesar 0,10% dapat terealisasi sesuai target. Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,10% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 0,20%. Capaian target Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK tahun 2012 didukung oleh adanya Program Bawaku Sekolah, serta Bantuan Siswa Miskin dari APBN dan APBD Provinsi. 30) Indikator Pendidikan Kewiraswastaan yang Berbasis Industri Kreatif (Proses Pendidikan dan Pelatihan di SMK Mengacu pada Pendidikan Kewirausahaan yang Berbasis Industri Kreatif), dari target sebesar 55% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh semakin tingginya minat warga masyarakat yang melanjutkan sekolah ke sekolah menengah kejuruan. 31) Indikator Jumlah SMK yang Bekerjasama dengan Dunia Industri, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh kerja sama yang baik antara SMK dan dunia industri guna menghasilkan lulusan SMK yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. 32) Indikator Rehabilitasi Total SMA/SMK/MA, pada tahun 2012 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi. Rehabilitasi total SMA/SMK/MA sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2009. 33) Indikator Rehabilitasi Berat SMA/SMK/MA, dari target sebanyak 10 SMA/SMK/MA dapat terealisasi sebanyak 24 SMA/SMK/MA. Capaian yang melebihi target tersebut

IV-16

didukung oleh meningkatnya penanganan rehabilitasi berat akibat adanya pergeseran tingkat kerusakan dari rusak sedang menjadi rusak berat. 34) Indikator Rehabilitasi Sedang SMA/SMK/MA, dari target sebanyak 5 SMA/SMK/MA dapat terealisasi sebanyak 50 SMA/SMK/MA. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh meningkatnya penanganan rehabilitasi sedang akibat adanya pergeseran tingkat kerusakan dari rusak ringan menjadi rusak sedang. 35) Indikator Rehabilitasi Ringan SMA/SMK/MA, pada tahun 2012 tidak ditargetkan, namun dapat terealisasi sebanyak 50 SMA/SMK/MA. Capaian tersebut didukung oleh adanya penanganan rehabilitasi ringan, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya belum terdeteksi rusak. 36) Indikator Pembangunan RKB SMA/SMK/MA, dari target sebanyak 15 RKB dapat terealisasi sebanyak 50 RKB. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan RKB SMA/SMK/MA dari Bantuan Provinsi. 37) Indikator Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMA/SMK), pada tahun 2012 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi. Pembangunan unit sekolah baru SMA/SMK akan diaksanakan pada tahun berikutnya. 38) Indikator Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan SMA/MA/SMK, dari target sebesar 85% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh realisasi peningkatan sarana dan prasarana sebanyak 58 ruang perpustakaan, penataan halaman/taman pada 21 sekolah, dan penataan sanitasi air pada 50 sekolah. 39) Indikator Angka Partisipasi Kasar PAUD, dari target sebesar 55% dapat terealisasi sesuai target. Capain target tersebut didukung oleh semakin banyaknya PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat. 40) Indikator Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Non Formal (Kelompok Belajar Paket A, B, dan C), dari target sebesar 55% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut antara lain ditunjang oleh realisasi pengadaan alat peraga untuk 25 lembaga, rehabilitasi 50 ruang kelas, sarana prasarana pada 50 lembaga PAUD, dan sarana prasarana pada 100 lembaga PNFI. 41) Indikator Manajemen Pelayanan Pendidikan, dari target sebesar 96% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut antara lain ditunjang oleh sinergitas program/kegiatan pendidikan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota, dan partisipasi masyarakat. 42) Indikator Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional/Ujian Akhir Sekolah (UAN/UAS), dari target sebesar 94% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh sinergitas program/kegiatan pendidikan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota, dan partisipasi masyarakat.

IV-17

43) Indikator Tingkat Kelulusan SD/MI, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh sinergitas program/kegiatan pendidikan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota, dan partisipasi masyarakat. 44) Indikator Tingkat Kelulusan SMP/MTs, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh sinergitas program/kegiatan pendidikan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota, dan partisipasi masyarakat. 45) Indikator Tingkat Kelulusan SMA/MA/SMK, dari target sebesar 99,70% dapat terealisasi sesuai target. Tingkat kelulusan SMA/MA/SMK pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,10% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 99,60%. Capaian target tersebut didukung oleh sinergitas program/kegiatan pendidikan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota, dan partisipasi masyarakat. 46) Indikator Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB), dari target sebesar 96% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penerimaan siswa baru melalui sistem PPDB online. 47) Indikator Merger dan Regrouping SD Negeri, dari target sebanyak 400 SD Negeri dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh telah dilaksanakannya penempatan Kepala Sekolah. Meskipun demikian, nomenklatur SD Negeri hasil merger masih dalam proses perumusan. 48) Indikator Tersusunnya Regulasi Kebijakan Pendukung Bandung Agamis, dari target 1 regulasi dapat terealisasi sesuai target. 49) Indikator Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dari target sebesar 80% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh penyediaan bantuan beasiswa untuk guru yang melanjutkan kualifikasi pendidikannya. 50) Indikator Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pendidik, dari target sebesar 80% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh jumlah kuota program sertifikasi dari pemerintah pusat yang cukup memadai untuk Kota Bandung.

c.

Permasalahan dan Solusi

1)

Permasalahan a)

Program Bawaku Sekolah dan Penyelenggaraan Sekolah Gratis pada satuan pendidikan SMA/MA/SMK masih perlu ditingkatkan. b) Fasilitas dan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyebaran SMP/SMA/SMK Negeri belum merata di semua kecamatan. c) Regulasi yang ada kurang menunjang dalam peningkatan taraf kesejahteraan guru non PNS. d) Kinerja tenaga pendidik/guru penerima tunjangan profesi masih perlu ditingkatkan. e) Masih ada tenaga pendidik/guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal.

IV-18

f)

Persepsi masyarakat mengenai sekolah yang difavoritkan kurang mendukung terhadap pemerataan mutu sekolah. g) Partisipasi masyarakat, khususnya dunia usaha/dunia industri belum optimal dalam pembangunan pendidikan. h) Mahalnya biaya pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi merupakan salah satu kendala bagi masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. i) Masih terbatasnya lapangan kerja yang relevan bagi lulusan SMK. j) Implementasi pendidikan karakter belum optimal. k) Program pembangunan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kota belum bersinergi secara optimal. 2)

Solusi a) b)

c) d) e) f) g) h) i) j) k)

2.

Mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan Sekolah Gratis dan Bawaku Sekolah pada satuan pendidikan SMA/MA/SMK. Mengupayakan pengadaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, antara lain pembangunan unit sekolah baru SMP/SMA/SMK Negeri di kecamatan yang belum memiliki SMP/SMA/SMK Negeri. Mengupayakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk melaksanakan program peningkatan kesejahteraan guru non PNS. Optimalisasi kinerja tenaga pendidik/guru, khususnya guru penerima tunjangan profesi. Memberikan bantuan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan. Mengupayakan pemerataan mutu sekolah di seluruh wilayah Kota Bandung. Mendorong masyarakat, khususnya dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. Melaksanakan program Bawaku Mahasiswa. Meningkatkan kerjasama SMK dengan dunia usaha/dunia industri. Mengupayakan pelaksanaan pendidikan karakter pada seluruh satuan pendidikan. Optimalisasi sinergitas program pembangunan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kota.

Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp119.930.664.020,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp97.137.292.005,00 (80,99%). Program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Kesehatan; 2) Rumah Sakit Umum Daerah; 3) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak; dan 4) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

a.


1)

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

IV-19

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp8.483.356.455,00 dengan realisasi sebesar Rp7.299.680.620,00 (86,05%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - Dinkes. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tersedianya paket (100%) obatobatan yankesdas. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatkan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; pengadaan dan pengembangan alat kesehatan; pelayanan mutu farmasi dan penggunaan obat serta alkes; pengawasan dan pengendalian keamanan obat, pangan, bahan berbahaya serta NAPZA; serta terpenuhinya ketersediaan obat esensial dan generik serta alkes sesuai dengan kebutuhan.

2)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.428.987.600,00 dengan realisasi sebesar Rp8.549.192.791,00 (90,67%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a) b) c) d) e) f)

Peningkatan Kesehatan Masyarakat - Dinkes Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan - Dinkes Penunjang Operasi Katarak bagi Masyarakat Miskin (Banprov 2011) - Dinkes Penanggulangan Gizi Buruk (Banprov 2011) - Dinkes Fasilitasi Operasi Katarak bagi Masyarakat Miskin (Banprov 2012) - Dinkes Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan - RSKGM

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat sebesar 100%. b) Cakupan ibu hamil K4 sebesar 99,13%; cakupan komplikasi kebidananan yang ditangani sebesar 100%; cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 103,7%; cakupan pelayanan nifas sebesar 80%; cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 100%; cakupan kunjungan bayi sebesar 92,04%; cakupan pelayanan anak balita sebesar 72,51%; cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100%; cakupan pemberian PMT-pemulihan 6-59 bulan balita gizi buruk keluarga miskin sebesar 100%; serta cakupan peserta KB Aktif sebesar 82,55%. c) Terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat miskin sebanyak 37 orang (100%). d) Balita gizi buruk keluarga miskin yang mendapatkan PMT Pemulihan sebanyak 180 orang (100%). e) Terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat miskin sebanyak 37 orang (100%). f) Cakupan layanan kesehatan gigi dan mulut sebanyak 47.815 pasien (117%). Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin; pelayanan kesehatan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, remaja, dan lansia; pelayanan kesehatan khusus (mata, jiwa, gigi, kesehatan kerja, olahraga, napza, dan mata); mutu pelayanan kesehatan

IV-20

puskesmas dan jaringannya; akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan; serta perbaikan dan penanggulangan gizi masyarakat (bayi, balita, bumil, ibu nifas, dan ibu meneteki). b) Meningkatnya cakupan kesembuhan layanan kesehatan gigi dan mulut pasien umum.

3)

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp224.321.750,00 dengan realisasi sebesar Rp206.548.160,00 (92,08%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya - Dinkes. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat sebesar 68,20%. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pemberdayaan konsumen/masyarakat bidang obat dan makanan serta pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya serta NAPZA.

4)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.440.081.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.724.096.648,00 (79,19%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat - Dinkes b) Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan - Dinkes c) Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan - RSKGM Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Cakupan desa siaga aktif sebesar 133,62%; PHBS Rumah Tangga sebesar 65,7%; dan UKBM posyandu aktif sebesar 100%. b) Rumah sakit terakreditasi. c) Pelayanan bakti sosial kesehatan gigi dan mulut dan UKGS (34 kegiatan). Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga, institusi pendidikan, institusi kesehatan, TTU, dan tempat kerja; meningkatkan UKBM (Posyandu, Posbindu, TOGA, JPKM, UKK, dan lain sebagainya); serta meningkatkan kelurahan siaga. b) Termotivasinya masyarakat untuk memanfaatkan sarana kesehatan gigi dan mulut.

5)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

IV-21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.147.830.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.887.082.200,00 (87,86%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat - Dinkes b) Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok - Dinkes c) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat - RSUD Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terlaksananya inspeksi kualitas sarana air bersih sebesar 78,74% dan inspeksi TempatTempat Umum (TTU) sebesar 87,82%. b) Terlaksananya pertemuan dengan Dinas Pendidikan dalam rangka pembentukan satgas KTR di sekolah sebanyak 15 orang; terlaksananya pelatihan satgas KTR di sekolah sebanyak 80 orang; deklarasi KTR di sekolah pada 10 sekolah; terlaksananya evaluasi program KTR di sekolah pada 10 sekolah; terlaksananya Peserta Pelatihan Konseling Berhenti Merokok ke Yogyakarta sebanyak 30 paket; terlaksananya Supervisi Klinik Konseling Berhenti Merokok di 6 UPT; tersedianya spirometer sebanyak 6 unit; terlaksananya paket studi banding Perda KTR dengan ketercapaian target 100%. c) terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah inspeksi kesehatan lingkungan SAB, TTU, TPM dan Industri; iInspeksi kesehatan lingkungan sarana pembuangan sampah dan sarana pembuangan air limbah serta jamban keluarga; pembinaan kelurahan, kecamatan dan kota sehat; inspeksi dampak pembangunan terhadap kesehatan; serta meningkatnya pelayanan bagi pasien penderita akibat dampak asap rokok.

6)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.092.429.300,00 dengan realisasi sebesar Rp2.312.035.575,00 (74,76%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d)

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk - Dinkes Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Dinkes Peningkatan Imunisasi - Dinkes Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah - Dinkes

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Penderita DBD yang ditangani sebesar 100%. b) Penemuan penderita pneumonia balita sebesar 100%; penemuan pasien baru TB BTA positif sebesar 100%; serta penemuan penderita diare sebesar 100%. c) Cakupan Desa/Kelurahan UCI sebesar 105,6%. d) Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun sebesar 100% dan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sebesar 100%.

IV-22

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dan lain-lain); pengendalian penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi,dan lain-lain); pencegahan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

7)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.570.821.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.302.004.060,00 (82,89%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d)

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan - Dinkes Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan - Dinkes Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan - Dinkes Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan - RSKGM

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

UPT yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) sebesar 110,34%. b) UPT yang melaksanakan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sebesar 100%. c) UPT yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sebesar 111%. d) Tersusunnya persiapan kelengkapan akreditasi RS dan 2 dokumen BLUD. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan; penyusunan perencanaaan pembangunan kesehatan; penyusunan pedoman standar pelayanan kesehatan; penyusunan dan pengembangan sistem informasi kesehatan; evaluasi kinerja pembangunan kesehatan; serta UPT yang melaksanakan P2KT sebesar 100%. b) Tertatanya sistem pelayanan kesehatan.

8)

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Sarana

dan

Prasarana

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.536.441.660,00 dengan realisasi sebesar Rp2.291.326.575,00 (90,34%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pembangunan Puskesmas - Dinkes b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas - Dinkes c) Rehabilitasi Puskesmas - Dinkes Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terselenggaranya lokasi pembangunan Puskesmas.

IV-23

b) Terselenggaranya paket pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas. c) Terselenggaranya 3 paket rehabilitasi Puskesmas. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Terbangunnya Puskesmas. b) Terpeliharanya sarana prasarana Puskesmas. c) Terehabilitasinya Puskesmas.

9)

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.707.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.684.196.379,00 (52,25%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a. b. c.

Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan - Dinkes Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat - RSKGM Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit - RSKGM

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a.

b. c.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100%; cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (Strata Pertama/ Yankesdas) sebesar 100%; serta cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (rumah sakit) di kabupaten/kota sebesar 100%. Terjalin kemitraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan PT. Askes bagi peserta Askes PNS sebanyak 16.274 pasien. Terbebasnya rumah sakit dari limbah infecctius.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a.

b. c.

10)

Kemitraan asuransi kesehatan; kemitraan peningkatan jejaring kerja dengan berbagai institusi dan masyarakat (IDI, IBI, PPNI, IAKMI, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya); serta cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Meningkatnya peserta Askes PNS yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM. Terkelolanya limbah RSKGM.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia mendapat alokasi anggaran sebesar Rp221.283.750,00 dengan realisasi sebesar Rp210.782.525,00 (95,25%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan - Dinkes. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia sebesar 29,7%.

IV-24

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia; pengembangan, pembinaan, dan pelatihan pelayanan kesehatan lansia; serta akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia.

11)

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp298.457.000,00 dengan realisasi sebesar Rp279.223.475,00 (93,56%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restauran - Dinkes. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah inspeksi sanitasi restoran/rumah makan dan jasa boga sebesar 86,88%. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil industri, produksi rumah tangga dan makanan restaurant; serta Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat.

12)

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp12.339.634.335,00 dengan realisasi sebesar Rp11.821.905.746,00 (95,80%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a. b. c. d. e. f.

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - RSUD Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit - RSKIA Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - RSKIA Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - RSKGM Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit - RSKGM Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit - RSKGM


Tersedianya alat-alat kedokteran, antara lain:1 unit blood analyzer, imunologi anayzer, 1 unit hematologi analyzer 5 dif, 1 unit x-ray digital fluoroscopy, 1 unit computed radiography, 2 unit bed side monitor, 1 unit automated blood coagulation analyzer, 1 unit sectio cessaria set, 1 unit tonsilectomie set, 1 unit hemohoidectomie set, 2 unit hernia appendictomie set, serta 2 unitinfus pump. b) Terlaksananya pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. c) Tersedianya 6 paket peralatan kesehatan dan kedokteran. d) Tersedianya 30 jenis alat-alat kesehatan. e) Tersedianya paket obat/bahan kedokteran gigi. f) Tersedianya paket barang cetakan rumah sakit. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah:

IV-25

a) Meningkatnya pelayanan rumah sakit dengan sarana yang memadai. b) Meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rumah sakit khusus ibu dan anak kelas B. c) Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. d) Sebagai masukan kegiatan pelayana kesehatan gigi dan mulut di RSKGM.

13)

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp60.226.060,00 dengan realisasi sebesar Rp59.409.560,00 (98,64%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit - RSKGM b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - RSKGM Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terpeliharanya gedung rumah sakit khusus gigi dan mulut. b) Terpeliharanya 20 dental unit di instalasi RSKGM. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit dan sebagai masukan pada kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM.

14)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp58.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp47.570.649.888,00 (82,02%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d)

Pelayanan - RSUD Pendukung Pelayanan - RSUD Pelayanan - RSKIA Pendukung Pelayanan - RSKIA


Terselenggaranya pelayanan kesehatan, meliputi: (1) Belanja pegawai: belanja pegawai BLUD dan belanja jasa pelayanan; (2) Belanja operasional: obat dan mamin pasien; (3) Belanja modal: pemeliharaan alat-alat kesehatan dan gedung. b) Terselenggaranya pendukung pelayanan, meliputi: (1) Belanja pegawai: belanja pegawai BLUD dan belanja jasa pelayanan; (2) Belanja operasional: mamin pegawai; (3) Belanja modal: pemeliharaan gedung, peralatan kantor, dan mesin. c) Terlayaninya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

IV-26

d) Terlaksananya pelayanan administrasi dan manajemen RSKIA Kota Bandung. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a. b. c. d.

15)

Meningkatnya kelancaran pelayanan. Menunjang operasional rumah sakit. Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.379.393.610,00 dengan realisasi sebesar Rp2.939.157.803,00 (86,97%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu RSKIA. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlayaninya pelayanan persalinan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Lingkup pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin meliputi: a) Pelayanan kesehatan ibu, meliputi: pemeriksaan kehamilan, persalinan dan nifas; b) Pelayanan kesehatan bayi, meliputi: pemeriksaan kesehatan, MTBS, MTBM; c) Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk. Capaian target Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin tahun 2012 didukung oleh: a) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat miskin; b) Pemahaman masyarakat mengenai pelayanan masyarakat miskin lebih meningkat dengan adanya sosialisasi dan promosi; c) Dukungan dari stakeholder secara berjenjang dalam pelayanan masyarakat miskin; d) Sistem rujukan berjenjang sudah dilaksanakan. Secara khusus pada RSUD Kota Bandung, jumlah pasien masyarakat miskin yang dilayani pada tahun 2012 mencapai 25.011 pasien.

2) Indikator Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh: a) Pelaksanaan Program PMT Pemulihan bagi balita gizi buruk masyarakat miskin selama 90 hari;

IV-27

b) Kerjasama CSR dalam menangani gizi buruk melalui bantuan makanan, sarana, dan prasarana kegiatan posyandu; c) Pelaksanaan pelacakan kasus dan validasi secara rutin oleh petugas dan kader; d) Pelaksanaan pemberdayaan kader dalam pengelolaan PMT Pemulihan; e) Pelaksanaan sistem rujukan berjenjang; f) Dukungan kerjasama lintas sektor dalam menangani kasus gizi buruk. 3)

Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga, dari target sebesar 49,12% dapat terealisasi sebesar 65,70%. PHBS Rumah Tangga pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,06% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 65,64%. Faktor pendorong capaian PHBS Rumah Tangga yang melebihi target tahun 2012 adalah adanya dukungan dan peran serta aktif dari lintas sektor, Perguruan Tinggi, organisasi Profesi, Organisasi kewanitaan, dan LSM dalam mensosialisasikan dan melaksanakan PHBS ditatanan rumah tangga. Grafik IV.3 Target dan Realisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga Tahun 2012

4) Indikator Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Posyandu Aktif, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Faktor pendukung capaian target tersebut adalah adanya dukungan dan peran serta aktif dari lintas program, lintas sektor seperti LSM (Forum Rembug Peduli Bandung Sehat), TP PKK, sektor swasta, Perguruan Tinggi dalam mensosialisasikan manfaat posyandu kepada masyarakat. 5)

Indikator Cakupan Kelurahan Universal Child Imunization (UCI), Cakupan Kelurahan UCI adalah cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11 bulan minimal 80% yang merata di seluruh kelurahan dengan 4 penilaian antigen, yaitu BCG, DPT HB3, Polio 4, dan Campak. Cakupan Kelurahan Universal Child Imunization (UCI), dari target sebanyak 151 kelurahan dapat terealisasi sesuai target. Faktor pendorong tercapainya target disebabkan Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan imunisasi sudah bagus yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai serta peran serta swasta (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta) sudah baik.

6) Indikator Inspeksi Tempat-Tempat Umum (TTU),

IV-28

Inspeksi TTU dilaksanakan pada tempat-tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum, antara lain: hotel, restoran, rumah makan, bioskop, bandara, kolam renang, sarana pariwisata, dan masjid . Dari target sebesar 87,80% dapat terealisasi sebesar 87,82%. Inspeksi TTU pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,02% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 87,80%. Faktor pendorong capaian Inspeksi TTU yang melebihi target tahun 2012 adalah: a) Dukungan nyata dari asosiasi terkait berjalan dengan baik; b) Dukungan nyata dari Forum Rembug Kota Sehat berjalan baik; c) Pembinaan terhadap TTU yang ada sesuai dengan rencana kegiatan. 7)

Indikator Terpenuhinya Ketersediaan Obat, Bahan, dan Alat Kesehatan Sesuai dengan Kebutuhan, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Faktor pendorong capaian ketersediaan obat, bahan, dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan adalah adanya sistem perencanaan yang telah berjalan baik dan telah melibatkan seluruh stakeholder.

8) Indikator Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang Memiliki Sertifikat, dari target sebesar 70,00% dapat terealisasi sebesar 68,20%. Capaian tersebut didasarkan pada jumlah PIRT yang memiliki sertifikat sebanyak 2.293 PIRT dari jumlah PIRT yang ada sebanyak 3.364 PIRT. PIRT yang memiliki sertifikat pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,10% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 67,10%. PIRT merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan secara manual hingga semi otomatis yang memperoleh sertifikat PIRT melalui penyuluhan keamanan pangan, dimana sertifikat produk berlaku selama lima tahun. Faktor penghambat pencapaian sertifikasi PIRT yang belum memenuhi target tahun 2012 adalah: a) Data pelaku PIRT belum terhimpun semua pada Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman (Aspamin); b) Proses sertifikasi tergantung pada kesiapan pelaku PIRT untuk memenuhi syarat sesuai standar yang ditetapkan. 9) Indikator Rumah Sakit yang Terakreditasi, Rumah sakit yang terakreditasi adalah rumah sakit yang telah lulus akreditasi oleh komisi akreditasi rumah sakit dan sertifikatnya masih berlaku. Dari target sebanyak 15 rumah sakit dapat terealisasi sebanyak 19 rumah sakit. Rumah Sakit yang terakreditasi pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 3 rumah sakit jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebanyak 16 rumah sakit. Faktor pendorong capaian Rumah Sakit yang Terakreditasi adalah: a) Adanya penguatan regulasi bahwa seluruh RS harus terakreditasi; b) Adanya upaya pembinaan dan pendampingan tentang akreditasi RS dari Dinkes; c) Kerjasama dan respon baik dari Rumah Sakit. Secara khusus, pencapaian akreditasi pada rumah sakit milik Pemerintah Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut: a) RSUD Pelayanan kesehatan di RSUD yang telah mendapatkan akreditasi, meliputi: (1) Pelayanan administrasi dan manajemen; (2) Pelayanan medik;

IV-29

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pelayanan gawat darurat; Pelayanan keperawatan; Pelayanan rekam medis; Pelayanan farmasi; Program K3; Pelayanan radiologi; Pelayanan laboratorium; Pelayanan kamar operasi; Pengendalian infeksi; Pelayanan perinatal resiko tinggi.

b) RSKIA Proses pelaksanaan kegiatan akreditasi di RSKIA saat ini sedang berjalan. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pelatihan SDM tentang Sistem Akreditasi JCI. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan rumah sakit di Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pelatihan dan pengumpulan data yang diperlukan. c)

RSKGM Pelayanan kesehatan di RSKGM belum mendapatkan akreditasi. Akreditasi RSKGM ditargetkan pada tahun 2014. Kendala yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana yang ada di RSKGM belum memenuhi standar akreditasi rumah sakit. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah mengajukan usulan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana. Proses akreditasi Rumah Sakit dengan Sistem JCI baru pada tahap sosialisasi, dimana pada tahun 2012 telah mengundang Tim Khusus dari RSHS terkait sosialisasi akreditasi Rumah Sakit dengan Sistem JCI. Grafik IV.4 Target dan Realisasi Rumah Sakit yang Terakreditasi Tahun 2012

10) Indikator Puskesmas Pelatihan Penanganan Gawat Darurat (PPGD), dari target sebanyak 10 puskesmas dapat terealisasi sesuai target. Puskesmas PPGD adalah puskesmas dengan tenaga dokter terlatih GELS (General Emergency Life Support) dan perawat terlatih PPGD Basic 2. Capaian target PPGD tahun 2012 didukung oleh tersedianya anggaran, program, dan institusi pelatih PPGD di hampir seluruh puskesmas. Faktor pendorong dari Puskesmas Pelatihan Penanganan Gawat Darurat

IV-30

(PPGD) adalah adanya pembinaan yang berkesinambungan ditunjang dengan SDM terlatih.

IV-31

Penyelidikan Epidemiologi dan Apus Tenggorokan Kasus Difteri

Pelatihan Teknis Konseling Menyusui

Sosialisasi Kawasan Bebas Asap Rokok

Pelatihan Penggunaan Standar Pertumbuhan WHO 2005/2006

IV-32

IV-33

11) Indikator Fasilitas Kesehatan Melaksanakan SPM, dari target sebanyak 48 puskesmas dan 3 rumah sakit dapat terealisasi sebanyak 73 puskesmas dan 3 rumah sakit. Ketentuan mengenai SPM Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan SPM Kesehatan tahun 2012 antara lain ditunjang oleh: a) Pembinaan terhadap puskesmas dalam menerapkan standar pelayanan dasar; b) Penentuan target disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Secara khusus, pencapaian pelaksanaan SPM pada rumah sakit milik Pemerintah Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut: a) RSUD Pelayanan kesehatan di RSUDtelah memenuhi SPM, meliputi: (1) Gawat Darurat; (2) Intensif Care Unit; (3) Laundry; (4) Penyehatan Lingkungan; (5) Laboratorium dan Patologi Klinik; (6) Bedah Central; (7) Farmasi; (8) Gizi; (9) Pemulasaraan Jenazah; (10) IPSRS; (11) Radiologi; (12) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI); (13) Persalinan dan Perinatologi; (14) Administrasi Manajemen dan Ambulance; (15) Rekam Medis; (16) Ambulance; (17) Transfusi Darah; (18) Keluarga Miskin; (19) Rehabilitasi Medik; (20) Rawat Inap; (21) Rawat Jalan. b) RSKIA Pelayanan kesehatan di RSKIA telah memenuhi SPM. c)

RSKGM Pelayanan kesehatan di RSKGM belum semua SPM terpenuhi (80%), khususnya dalam hal ketersediaan SDM dan sarana prasarana. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah mengajukan usulan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana, serta mengajukan usulan untuk pemenuhan SDM.

IV-34

c.


1)

Permasalahan a) b) c) d) e)

f) g) h)

i) j)

k)

l)

m) n) o) p)

2)

Adanya perubahan standar baku pada proses perhitungan cakupan pelayanan anak balita. Belum optimalnya pemanfaatan posbindu oleh pralansia dan lansia. Belum optimalnya integrasi dengan instansi terkait dalam memberdayakan masyarakat untuk memilih alat kontrasepsi yang tepat dan aman. Kurangnya tenaga sanitasi dan Inspeksi sanitasi sarana air bersih tidak dapat dilaksanakan oleh petugas yang belum terlatih dan tidak bisa didelegasikan ke kader. Kurang representatifnya sarana dan prasarana di RSUD, meliputi: (1) Ruang rawat jalan tidak sebanding dengan jumlah kunjungan pasien; (2) Luas lahan hanya 10.028 m² dan luas gedung hanya 9.418 m²; (3) Kapasitas ruang rawat inap hanya dapat menampung 151 tempat tidur; (4) Gedung untuk manajemen. Tidak tersedianya anggaran untuk pendukung pencapaian beberapa indikator kinerja RSUD. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga medis, paramedis, dan administrasi sebagai salah satu pendukung dalam pencapaian 21 SPM RSUD. Dengan adanya pelayanan Jampersal, maka terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien yang signifikan di RSKIA. Tetapi hal ini tidak sebanding dengan fasilitas tempat tidur yang berjumlah 65 tempat tidur, sehingga pencapaian BOR pada tahun 2011 sangat tinggi, yaitu mencapai 93%. Dengan lahan RSKIA yang terbatas, tidak memungkinkan untuk mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan tempat parkir. RSKIA belum memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit ibu dan anak kelas B dikarenakan masih ada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terpenuhi, seperti pelayanan bedah, pelayanan gigi, pelayanan mata, pelayanan penyakit dalam, dan pelayanan bank darah. Belum tersedianya data rumah sakit yang terkomputerisasi di RSKIA, sehingga terdapat resiko kehilangan data rumah sakit yang akurat dan sangat sulit untuk menyajikan data yang up to date. Lingkungan RSKIA belum memenuhi standar rumah sakit. Akses menuju rumah sakit menjadi terhambat karena lokasi RSKIA berdekatan dengan lingkungan pasar dan PKL yang berdagang di sekitar rumah sakit. RSKGM Kota Bandung belum memiliki gedung yang memadai yang dapat menampung semua persyaratan penyelenggaraan RSKGM. Terdapat beberapa jenis pelayanan RSKGM yang tidak dapat dilayani oleh tenaga medis spesialistik. Terdapat beberapa tenaga penunjang pelayanan yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan pelayanan di RSKGM. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan di RSKGM.

Solusi a)

Cakupan pelayanan anak balita:

IV-35

(1)

b)

c)

d)

e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p)

3.

Peningkatan pemahaman petugas terhadap standar baku pelayanan anak balita melalui pelatihan-pelatihan; (2) Peningkatan pemahaman ibu balita terhadap pentingnya pemeriksaan anak balita sesuai standar yang ditetapkan. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia: (1) meningkatkan sosialisasi posbindu diberbagai kesempatan; (2) meningkatkan peran lintas sektor dalam pembinaan lansia. Cakupan peserta KB aktif: (1) Optimalisasi integrasi dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait (BPPKB); (2) Peningkatan pelayanan dan penanganan komplikasi (Dinas Kesehatan). Optimalisasi petugas sanitasi dalam melaksanakan inspeksi sanitasi Sarana Air Bersih (SAB) melalui kegiatan pelatihan kader kesling dalam melakukan inspeksi sarana fisik SAB bukan dalam pengambilan sampel SAB-nya. Permasalahan kurang representatifnya sarana dan prasarana di RSUD dapat terselesaikan dengan relokasi. Dalam perencanaan anggaran berikutnya setiap kegiatan harus mendukung dalam pencapaian indikator SPM RSUD. Pemenuhan kebutuhan tenaga medis, paramedis, dan administrasi di RSUD dapat dilaksanakan melalui rekrutmen pegawai. Pengembangan dan penambahan tempat tidur di RSKIA. Pengadaan lahan untuk pengembangan RSKIA. Pengembangan pelayanan kesehatan di RSKIA. Pengadaan SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) di RSKIA. Koordinasi antara RSKIA dengan pihak terkait dalam rangka penataan lingkungan di sekitar RSKIA, antara lain dengan PD. Pasar. Mengusulkan anggaran untuk pembangunan gedung RSKGM. Mengusulkan rekrutmen tenaga medis spesialistik yang belum ada di RSKGM kepada BKD. Mengusulkan rekrutmen tenaga penunjang pelayanan yang belum ada di RSKGM kepada BKD. Mengusulkan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana RSKGM yang belum tersedia secara bertahap disesuaikan dengan daya tampung gedung yang ada.

Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp492.153.582.181,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp339.057.106.127,00 (68,89%). Program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup; 2) Dinas Bina Marga dan Pengairan; dan 3) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

IV-36

a.


1)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp86.431.993.503,00 dengan realisasi sebesar Rp75.903.293.577,00 (87,82%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e)

Perencanaan Pembangunan Jalan - DBMP Pembangunan Jalan - DBMP Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - DBMP Pengembangan Infrastruktur Gedebage - DBMP Pembangunan Jalan (Banprov) - DBMP

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan 165 dokumen. b) Terlaksananya: (1) Peningkatan kondisi jalan sepanjang 69.248,12 m; (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 225,00 m; dan (3) Peningkatan kondisi trotoar sepanjang 168,50 m. c) Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 169 dokumen. d) Terlaksananya: (1) Pembangunan jalan sepanjang 2.661,00 m; (2) Pembangunan saluran sepanjang 4.051,00 m; dan (3) Pembangunan trotoar sepanjang 3.849,70 m. e) Terlaksananya pembangunan jalan sepanjang 3.081,00 m. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e)

2)

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan. Meningkatnya daya dukung jalan dan fungsi saluran dan trotoar. Tersedianya informasi bulanan kemajuan paket pekerjaan. Membangun jalan. Meningkatkan kondisi jalan.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong mendapat alokasi anggaran sebesar Rp33.085.434.330,00 dengan realisasi sebesar Rp29.187.174.953,00 (88,22%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e)

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong - DBMP Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong - DBMP Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan - DBMP Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong - DBMP Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Banprov) DBMP

IV-37

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan 110 dokumen. b) Terlaksananya: (1) Peningkatan kondisi jalan sepanjang 2.183,50 m; (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 14,083,80 m; dan (3) Peningkatan kondisi trotoar sepanjang 13.667,48 m. c) Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 64 dokumen. d) Terlaksananya: (1) Pemeliharaan kondisi saluran sepanjang 88.324,00 m; dan (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 396,50 m. e) Tersusunnya gambar dan RAB Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong sebanyak 2 dokumen. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d)

3)

Tersedianya acuan kerja pelaksanaan, gambar, dan RAB. Meningkatnya daya dukung jalan dan fungsi saluran dan trotoar. Tersedianya informasi bulanan kemajuan paket pekerjaan. Terpeliharanya saluran dan trotoar.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp15.848.904.100,00 dengan realisasi sebesar Rp14.519.167.198,00 (91,61%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - DBMP b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - DBMP c) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan - DBMP Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan 90 dokumen. b) Terlaksananya: (1) Pemeliharaan kondisi jalan sepanjang 146.672,60 m; (2) Pemeliharaan kondisi saluran sepanjang 4,056,00 m; dan (3) Pemeliharaan kondisi trotoar sepanjang 39.661,00 m. c) Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 85 dokumen. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Menyediakan acuan kerja pelaksanaan. b) Meningkatnya daya dukung jalan dan fungsi saluran dan trotoar. c) Menyediakan laporan kemajuan bulan.

4)

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.232.363.259,00 (92,35%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat - DBMP.

IV-38

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya: (1) Rehabilitasi kondisi jalan sepanjang 5.309,50 m; (2) Peningkatan kondisi saluran sepanjang 599,50 m; dan (3) Peningkatan kondisi trotoar sepanjang 273,00 m. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya daya dukung jalan dan fungsi saluran dan trotoar.

5)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.575.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.054.138.715,00 (85,43%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d)

Pengadaan Alat-Alat Berat - DBMP Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan - DBMP Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop - DBMP Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat - DBMP

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d)

Terlaksananya pengadaan 2 unit alat-alat berat. Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan sebanyak 1 unit. Terlaksananya pemeliharaan kondisi bagian gedung sebanyak 4 unit. Terlaksananya pemeliharaan 12 unit alat-alat berat.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d)

6)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana kebinamargaan. Meningkatnya kuantitas alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan. Mewujudkan kenyamanan dan keamanan kerja. Memelihara kondisi alat-alat berat.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp12.282.914.514,00 dengan realisasi sebesar Rp11.577.240.345,00 (94,25%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e)

Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai - DBMP Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai - DBMP Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi - DBMP Pemberdayaan Petani Pemakai Air - DBMP Monitoring, Evaluasi,dan Pelaporan - DBMP


Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan 60 dokumen.

IV-39

b) c) d) e)

Terlaksananya normalisasi saluran/sungai sepanjang 2.432,00 m, Terlaksananya pemeliharaan kondisi jaringan sungai sepanjang 1.483,50 m. Terlaksananya operasional pompa air irigasi sebanyak 7 unit. Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 80 dokumen.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e)

7)

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan. Mewujudkan pengembalian fungsi sungai dan keamanan bantaran. Memelihara kondisi jaringan sungai. Mengoperasikan pompa air irigasi. Menyediakan laporan kemajuan bulan.

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.038.663.360,00 dengan realisasi sebesar Rp3.230.916.052,00 (64,12%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau - DBMP b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya - DBMP c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - DBMP d) Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan SDA - DBMP Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terlaksananya Rehabilitasi Kawasan Kritis sebanyak 2 titik. b) Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembersihan sungai sepanjang 3.102,00 m. c) Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 35 dokumen. d) Tersedianya bahan acuan kerja pelaksanaan sebanyak 35 dokumen. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d)

8)

Meningkatnya fungsi tanggul sungai dalam rangka antisipasi bencana banjir. Meningkatnya kebersihan saluran sungai dalam rangka antisipasi bencana banjir. Tersedianya informasi bulanan kemajuan paket pekerjaan. Tersedianya bahan acuan kerja.

Program Pengendalian Banjir

Program Pengendalian Banjir mendapat alokasi anggaran sebesar Rp17.756.711.380,00 dengan realisasi sebesar Rp11.986.736.771,00 (67,51%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai - DBMP b) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali - DBMP

IV-40

c) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan - DBMP d) Tanggap Darurat Jaringan Irigasi dan Sungai - DBMP e) Perencanaan Pengendalian Banjir - DBMP Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d) e)

Terpeliharanya tanggul sungai sepanjang 5.077,5 m. Terpeliharanya kebersihan sungai sepanjang 7.754,5 m. Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 40 dokumen. Terlaksananya rehabilitasi sungai sepanjang 1.681 m. Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan sebanyak 40 dokumen.


9)

Mewujudkan pengembalian fungsi sungai dan keamanan bantaran. Mewujudkan pengembalian fungsi sungai dan keamanan bantaran. Menyediakan laporan kemajuan bulanan. Meningkatnya fungsi sungai dan keamanan bantaran. Menyediakan acuan kerja pelaksanaan.

Program Penerangan Jalan Umum

Program Penerangan Jalan Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp12.697.639.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.737.572.643,00 (76,69%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a) b) c) d)

Perencanaan Penerangan Jalan Umum - DBMP Pembangunan Penerangan Jalan Umum - DBMP Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum - DBMP Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan - DBMP


Tersusunnya acuan kerja pelaksanaan sebanyak 175 dokumen. Terlaksananya pembangunan PJU sebanyak 664 titik. Terlaksananya pemeliharaan PJU sebanyak 3.972 titik. Tersusunnya laporan kemajuan bulanan sebanyak 90 dokumen.


10)

Menyediakan acuan kerja pelaksanaan. Mewujudkan lingkungan jalan yang terang di malam hari. Mewujudkan lingkungan jalan yang terang di malam hari. Menyediakan laporan kemajuan bulanan.

Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan

IV-41

Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp301.586.321.994,00 dengan realisasi sebesar Rp176.522.708.614,00 (58,53%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Pengawasan Bangunan - Distarcip Penertiban Bangunan - Distarcip Pendataan dan Penggambaran Bangunan Pemkot - Distarcip Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan - Distarcip Pendataan Bangunan - Distarcip Penyusunan Detail Engineering Design - Distarcip Pembangunan Stadion Utama Sepakbola - Distarcip Pembangunan Stadion Utama Sepakbola Gedebage (Banprov) - Distarcip Penyusunan DED Kawasan Pusat Seni dan Budaya Ujungberung Kota Bandung (Banprov) - Distarcip Penyusunan DED Drainase Kota Bandung Berbasis Daerah Aliran Sungai (Banprov) Distarcip

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d) e) f)

Terlaksananya kegiatan pengawasan bangunan. Terlaksananya administrasi penertiban bangunan di Kota Bandung. Tersedianya data dan gambar bangunan/aset Pemkot. Terlaksananya sosialiasi Perda Nomor 5 Tahun 2010. Tersusunnya data bangunan di Kota Bandung. Tersusunnya DED Pelayanan Distribusi Air Minum Wilayah Gedebage dan Sekitarnya serta DED Revitalisasi Bandung lautan Api. g) Terbangunnya Stadion Utama Sepakbola Gedebage yang representatif dan memenuhi standar internasional. h) Terbangunnya Stadion Utama Sepakbola Gedebage yang representatif dan memenuhi standar internasional. i) Tersusunnya DED Kawasan Pusat Seni Budaya Ujung Berung Kota Bandung. j) Tersusunnya DED Drainase Kota Bandung Berbasis Daerah Aliran Sungai. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e) f)

Terawasinya pembangunan di Kota Bandung. Terwujudnya ketertiban bangunan dan bangun bangunan di Kota Bandung. Tersedianya data dan gambar bangunan milik/aset Pemkot. Tersosialisasikannya peraturan tentang bangunan gedung. Terdatanya bangunan di Kota Bandung. Tersedianya DED Pelayanan Distribusi Air Minum Wilayah Gedebage dan Sekitarnya serta DED Revitalisasi Bandung Lautan Api. g) Meningkatnya prestasi olahraga di Jawa Barat pada umumnya dan Kota Bandung pada khususnya untuk cabang sepakbola dan atletik. h) Meningkatnya prestasi olahraga di Jawa Barat pada umumnya dan Kota Bandung pada khususnya untuk cabang sepakbola dan atletik. i) Tersedianya DED Kawasan Pusat Seni Budaya Ujung Berung Kota Bandung. j) Tersedianya DED Drainase Kota Bandung Berbasis Daerah Aliran Sungai.

IV-42

11)

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku mendapat alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp105.794.000,00 (30,23%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air - BPLH. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.

IV-43

1.

2.

3.

IV-44

Terlaksananya peningkatan daya dukung jalan sepanjang 6.182 m (Gbr. 18, Gbr.19) Terwujudnya peningkatan fungsi saluran sepanjang 3.891,6 m (Gbr.20) Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat (Gbr.21)

IV-45

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Penataan Penyelenggaraan Reklame Melalui Perijinan (6.000 reklame terdata), dari target sebesar 66% dapat terealisasi sebesar 104,37%. Jumlah ijin penyelenggaraan reklame yang terbit/disetujui pada tahun 2012 adalah sebanyak 6.262 ijin, atau mengalami peningkatan sebanyak 281 ijin jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebanyak 5.981 ijin. Capaian Penataan Penyelenggaraan Reklame Melalui Perijinan yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh adanya tim gabungan untuk penertiban reklame.

2)

Indikator Terwujudnya Pembangunan SUS Gedebage, dari target sebesar 80,00% dapat terealisasi sebesar 86,74%. Faktor pendorong pencapaian pembangunan SUS Gedebage yang melebihi target tahun 2012 adalah ketersediaan dana yang mencukupi dengan adanya dukungan Bantuan Provinsi. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu cuaca akhir tahun memasuki musim hujan dimana sedang dilaksanakan pemasangan penutup atap di ketinggian 40 meter. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah melaksanakan percepatan penyelesaian pekerjaan pada tahun 2013 di antaranya melalui penambahan shift kerja dan optimasi sekuensi pekerjaan dengan melakukan prioritas pekerjaan di jalur kritis. Grafik IV.5 Target dan Realisasi Terwujudnya Pembangunan SUS Gedebage Tahun 2012

3)

Indikator Panjang Jalan yang Ditingkatkan, dari target sepanjang 130.000 m dapat terealisasi sepanjang 74.512,62 m. Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari realisasi pekerjaan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 69.248,12 m, pekerjaan peningkatan kondisi jalan yang terdapat pada Paket Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong sepanjang 2.183,50 m, dan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Banprov sepanjang 3.081 m. Faktor penghambat capaian peningkatan kondisi jalan yang belum memenuhi target pada tahun 2012 adalah anggaran yang tersedia pada tahun 2012 hanya mencukupi untuk realisasi pembangunan sepanjang 74.512,62 m. 2

4) Indikator Jalan yang Dipelihara, dari target sebesar 225.000 m dapat terealisasi 2 sebesar 146.672,60 m . Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari realisasi Paket

IV-46

2

Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan melalui kontraktual sebesar 15.646,40 m dan 2 melalui swakelola sebesar 131.026,22 m . 5)

Indikator Panjang Jalan yang Dibangun (dari APBD/APBN), dari target sepanjang 800 m dapat terealisasi sepanjang 2.661 m, terdiri atas capaian sepanjang 2.136 m dari Paket Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Gedebage (Pembangunan Jalan Sejajar Tol) dan pembangunan jalan akses SUS Gedebage sepanjang 525 m. Capaian pembangunan jalan yang melebihi target pada tahun 2012 didukung oleh ketersediaan waktu dan dana yang memadai. Grafik IV.6 Target dan Realisasi Panjang Jalan yang Dibangun (dari APBD/APBN) Tahun 2012

6) Indikator Luas Jalan yang Diserahkan dari Pengembang Perumahan kepada 2 Pemerintah Kota Bandung (hasil verifikasi fasos fasum), dari target seluas 60.000 m (Perumahan Batununggal), pada tahun 2012 belum terdapat realisasi. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya payung hukum untuk pelaksanaan verifikasi dan penyerahan aset fasos fasum. Dasar hukum yang diperlukan sebagai acuan dalam proses verifikasi dan serah terima fasos fasum adalah Perda PSU, Perwal PSU, dan SK Tim Verifikasi. Dasar hukum Perda PSU telah disahkan pada akhir tahun 2012, sedangkan untuk tahun 2013 sedang dibuat dasar hukum pendukung berupa Perwal PSU dan SK Verifikasi terkait penyerahan aset fasos fasum. 7)

Indikator Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Dibangun, dari target sebanyak 300 titik PJU dapat terealisasi sebanyak 664 titik PJU melalui kegiatan pembangunan PJU. Capaian pembangunan PJU yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh ketersediaan waktu dan dana yang memadai.

8) Indikator Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Dipelihara, dari target sebanyak 3.000 titik PJU dapat terealisasi sebanyak 3.972 titik PJU. Capaian pemeliharaan PJU yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh ketersediaan waktu dan dana yang memadai. 9) Indikator Panjang Tanggul Saluran/Sungai yang Terpelihara, dari target sepanjang 6.750 m dapat terealisasi sepanjang 7.509,50 m. Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari Paket Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai kontraktual sepanjang 4.494,50 m dan swakelola sepanjang 583 m, sertapekerjaan pasangan TPT yang terdapat pada Paket Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai

IV-47

sepanjang 2.432 m. Capaian pemeliharaan tanggul saluran/sungai yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh ketersediaan waktu dan dana yang memadai. 10) Indikator Panjang Saluran/Sungai yang Dibersihkan untuk Keamanan Lingkungan Sungai, dari target sepanjang 6.000 m dapat terealisasi sepanjang 7.754,50 m, yang dicapai melalui Kegiatan Peningkatan, Pembersihan, dan Pengerukan Sungai/Kali. Capaian saluran/sungai yang dibersihkan yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh ketersediaan waktu dan dana yang memadai. 11) Indikator Panjang Saluran/Sungai yang Direhabilitasi, dari target sepanjang 3.500 m dapat terealisasi sepanjang 4.921,50 m. Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari Paket Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi sepanjang 1.483,5 m, pekerjaan rehabilitasi sungai yang terdapat pada Paket Kegiatan Tanggap Darurat Jaringan Irigasi dan Sungai sepanjang 1.681 m dan pekerjaan rehabilitasi sungai yang terdapat pada Paket Kegiatan Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau sepanjang 1.757 m. Capaian rehabilitasi saluran/sungai yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh ketersediaan waktu dan dana yang memadai. 12) Indikator Jumlah Lokasi Banjir yang Ditangani Secara Permanen dan Tidak Permanen di Kota Bandung, dari target sebanyak 9 lokasi banjirdapat terealisasisesuai target. Penanganan dilaksanakan pada 9 lokasi banjir sehingga lama genangan dan tinggi genangan berkurang namun belum tuntas mengurangi lokasi banjir, terdiri atas: a) Pas.TPT Cisalatri Kec. Gedebage b) Sudetan drainase Jl. Soekarno-Hatta ke S. Cinambo c) Pas.TPT Sal. Drainase Perum Dirgantara d) Pas. TPT Sal. Antapani e) Pengerukan Sal. Citarip f) Pas.TPT S. Jangjawa g) Pengerukan Sal. Ciateul h) Pengerukan Sal. Cisalatri i) Normalisasi Sal. Cianting 13) Indikator Panjang Saluran Drainase yang Ditingkatkan, dari target sepanjang 13.000 m dapat terealisasi sepanjang 14.705,30 m. Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari pekerjaan peningkatan saluran drainase yang terdapat pada Paket Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 225 m, pekerjaan peningkatan saluran drainase yang terdapat pada Paket Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong sepanjang 14.083,8 m dan pekerjaan peningkatan saluran drainase yang terdapat pada Paket Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong sepanjang 396,5 m. Capaian peningkatan saluran drainase yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh ketersediaan waktu dan dana yang memadai. 14) Indikator Panjang Saluran Drainase yang Dipelihara, dari target sepanjang 3.000 m dapat terealisasi sepanjang 92.380 m. Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari pekerjaan pemeliharaan kondisi saluran yang terdapat pada Paket Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong sepanjang 88.324 m dan pekerjaan pemeliharaan kondisi saluran yang terdapat pada paket kegiatan rehabilitasi jalan sepanjang 4.056 m.

IV-48

15) Indikator Panjang Trotoar yang Ditingkatkan, dari target sepanjang 15.000 m dapat terealisasi sepanjang 53.769,98 m. Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari pekerjaan trotoar yang terdapat pada Paket Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 168,5 m, pekerjaan trotoar yang terdapat pada Paket Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong sepanjang 13.667,48 m, pekerjaan trotoar yang terdapat pada Paket Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan sepanjang 39.661 m, dan pekerjaan trotoar yang terdapat pada Paket Kegiatan Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat sepanjang 273 m. Capaian yang melebihi target pada tahun 2012 didukung oleh ketersediaan waktu dan dana yang memadai. 16) Indikator Panjang Saluran Irigasi/Sungai yang Dibersihkan untuk Kelancaran Pengairan Air Sungai, dari target sepanjang 2.500 m dapat terealisasi sepanjang 3.102 m, yang dicapai dari Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air. Capaian saluran irigasi/sungai yang dibersihkan yang melebihi target pada tahun 2012 didukung oleh ketersediaan waktu dan dana yang memadai. 17) Indikator Cakupan Pelayanan Air Minum, dari target sebesar 70,00% dapat terealisasi sebesar 72,43%. Cakupan pelayanan air minum pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,43% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 72,00%. Kota Bandung merupakan kota jasa dan menjadi tempat tujuan wisata sehingga banyak yang beralih dari kel. rumah tangga menjadi kel. niaga. Pada tahun 2012, terdapat mutasi kelompok pelanggan rumah tangga (6 orang SL) ke niaga (30 orang SL) dari ≥ 20.000 SL menjadi ≥ 26.000 SL sehingga terdapat penambahan pelanggan sekitar 6.000 SL. Grafik IV.7 Target dan Realisasi Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2012

18) Indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Air Bersih PDAM, dari target sebesar 75,00% dapat terealisasi sebesar 56,76%. Kepuasan pelanggan menyangkut pada 3 aspek, yaitu kuantitas, kontinuitas, dan kualitas air. Kendala yang dihadapi yaitu tidak dilaksanakannya penyesuaian tarif di tahun 2010 sehingga dana investasi terbatas, serta keterbatasan sumber air baku. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah penyesuaian tarif pada tahun 2013 dan penambahan debit air minum untuk menambah kontinuitas, kuantitas, dan tekanan.

IV-49

19) Indikator Cakupan Pelayanan Air Limbah, dari target sebesar 63,00% dapat terealisasi sebesar 61,90%. Cakupan pelayanan air limbah pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,10% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 60,80%. Faktor penghambat pencapaian cakupan pelayanan air limbah yang belum memenuhi target tahun 2012 adalah keterbatasan dana investasi. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengupayakan pendanaan investasi melalui APBD dan hibah. 20) Indikator Panjang Jalan yang Direhabilitasi, dari target sepanjang 2.500 m dapat terealisasi sepanjang 5.309,5 m, yang dicapai dari Kegiatan Rehabilitasi Jalan dalam kondisi tanggap darurat. Capaian rehabilitasi jalan yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh ketersediaan waktu dan dana yang memadai.

c.


1)

Permasalahan a) Dukungan anggaran untuk program kebinamargaan dan pengairan belum memadai. b) Belum adanya payung hukum untuk verifikasi dan penyerahan aset fasos fasum. Dasar hukum yang diperlukan sebagai acuan dalam proses verifikasi dan serah terima fasos fasum, yaitu Perda PSU, Perwal PSU, dan SK Tim Verifikasi. c) Rencana pembangunan sudetan untuk mengatasi genangan banjir tidak dapat terealisasi karena terhambat pembebasan lahan.

2)

Solusi a)

Pada tahun 2013, dialokasikan penambahan anggaran untuk program kebinamargaan dan pengairan. b) Dasar hukum Perda PSU telah disahkan pada akhir tahun 2012, sedangkan untuk tahun 2013 sedang dibuat dasar hukum pendukung, berupa Perwal PSU dan SK Verifikasi terkait penyerahan aset fasos fasum. c) Pembebasan lahan untuk pembangunan sudetan.

4.

Urusan Perumahan

Urusan Perumahan pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp20.129.184.200,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp17.195.405.596,00 (85,43%). Program dan kegiatan pada Urusan Perumahan tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Kebakaran; 2) Dinas Pemakaman dan Pertamanan; dan 3) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

IV-50

a.


1)

Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.905.617.550,00 dengan realisasi sebesar Rp3.604.144.625,00 (73,47%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a) Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan - Distarcip b) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) - Distarcip c) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Distarcip d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat - Distarcip e) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan - Distarcip f) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat - Distarcip Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Tersedianya strategi pengembangan pelayanan air minum Kota Bandung dalam rangka akselerasi MDGs 2015. b) Terlaksananya legitimasi Perda Fasos dan Fasum dan tersedianya Raperwal Fasos dan Fasum. c) Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan dan peningkatan jalan setapak. d) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana rumah susun yang representatif di Kota Bandung. e) Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan pemukiman kepada masyarakat sebagai bahan penilaian adiupaya puritama serta tersedianya database fasos fasum perumahan yang dibuat oleh pengembang. f) Terpeliharanya rusunawa dan PSU. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e)

f)

2)

Adanya pengembangan pelayanan air minum Kota Bandung. Tersusunnya legitimasi Perda dan Raperwal Fasos Fasum. Meningkatnya kondisi lingkungan sehat perumahan. Tersedianya rumah susun yang representatif di Kota Bandung. Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemukiman kepada masyarakat serta adanya database fasos fasum perumahan yang dibuat oleh pengembang. Mewujudkan kondisi rusunawa dan PSU yang baik.

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.237.678.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.382.706.051,00 (83,68%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan:

IV-51

a)

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Distarcip b) Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan - Distarcip c) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) - Distarcip d) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK) - Distarcip Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d)

Terbangunnya air bersih dan septictank komunal. Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Kualitas Lingkungan Perumahan Sehat. Terbangunnya air bersih dan septictank komunal. Terbangunnya air bersih dan septictank komunal.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah tersedianya air bersih dan septictank komunal serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan yang sehat.

3)

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.098.738.650,00 dengan realisasi sebesar Rp6.849.301.930,00 (96,49%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran Diskar Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran Diskar Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran - Diskar Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran - Diskar Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran - Diskar Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran - Diskar Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran - Diskar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran - Diskar Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran - Diskar Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran - Diskar Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran - Diskar Monitoring, Evaluasi,dan Pelaporan - Diskar

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersusunnya dokumen peraturan tentang pencegahan bahaya kebakaran. b) Tersusunnya dokumen peningkatan kesadaran pengelola/pemilik gedung tentang pentingnya sistem pencegahan kebakaran. c) Terlaksananya peningkatan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran pada 100 gedung. d) Terselenggaranya peningkatan kemampuan pasukan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 10 orang.

IV-52

e)

Terselenggaranya peningkatan kesadaran masyarakat dalam bentuk tenaga sukarela sebanyak 2.265 orang. f) Terlaksananya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 14.433 orang. g) Tersedianya 1 unit sarana prasarana pemadam kebakaran (100%). h) Terpeliharanya 29 unit kendaraan dinas/operasional pemadam kebakaran. i) Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sebesar 100%. j) Terlaksananya peningkatan pelayanan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran selama 12 bulan. k) Terlaksananya peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebesar 75%. l) Tersusunnya 5 dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

4)

Tersedianya peraturan mengenai norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran. Meningkatnya proteksi bangunan gedung. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran. Meningkatnya keterampilan petugas pemadam. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bentuk tenaga sukarela. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran. Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana. Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana. Meningkatnya rehabilitasi sarana dan prasarana. Meningkatnya pelayanan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran. Meningkatnya pelayanan bahaya kebakaran. Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program Pengelolaan Areal Pemakaman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.887.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.359.252.990,00 (81,72%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan Areal Pemakaman - Diskamtam b) Pemberian Perijinan Pemakaman - Diskamtam c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman - Diskamtam d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman - Diskamtam Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d)

Tersedianya 4 paket pedoman retribusi pelayanan pemakaman. Tersedianya informasi tentang perijinan pemakaman bagi 13 TPU. Terlaksananya penataan areal pemakaman bagi 8 TPU. Terlaksananya pemeliharaan areal pemakaman bagi 9 TPU.

IV-53

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah terpenuhinya pelayanan pemakaman di TPU serta terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Fasilitasi Kebutuhan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dari target penyiapan lahan dan 1 pembangunan twin blok, realisasinya pada tahun 2012 adalah penyiapan lahan dan pembangunan 2 twin blok rusunawa di Rancacili. Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah Pemerintah Kota Bandung telah memiliki lahan siap bangun di lokasi Rancacili untuk pembangunan rusunawa dan pada tahun 2012 telah dimulai pembangunan 2 twin blok rusunawa di Rancacili.

2)

Indikator Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pemakaman Yang Berwawasan Lingkungan, dari target sebanyak 800 makam dapat terealisasi sebanyak 924 makam. Jumlah makam yang dirumputisasi sebanyak 924 makam di 7 TPU, yaitu TPU Rancacili sebanyak 135 makam, TPU Nagrog sebanyak 135 makam, TPU Astana Anyar sebanyak 135 makam, TPU Maleer sebanyak 135 makam, TPU Legok Ciseureuh sebanyak 149 makam, TPU Ciburuy sebanyak 135 makam, dan TPU Babakan Ciparay sebanyak 100 makam

Grafik IV.8 Target dan Realisasi Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pemakaman yang Berwawasan Lingkungan Tahun 2012

3)

Indikator Rumah Layak Huni (memenuhi sistem proteksi kebakaran sesuai norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan kebakaran pada bangunan baru), dari target sebanyak 100 bangunan dapat terealisasi sebanyak 100 bangunan. Capaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan bangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran.

4) Indikator Terbangunnya Pos Wilayah, dari target sebanyak 2 poswil, pada tahun 2012 belum terdapat realisasi. Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah plafon anggaran yang dimiliki kurang memadai. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengusulkan penambahan anggaran dan

IV-54

mencari sumber pendanaan yang dikhususkan untuk pencapaian target (penyusunan detail engineering design, serta pengadaan tanah dan bangunan). 5)

Indikator Berkurangnya Kejadian Kebakaran Secara Bertahap, dari target kurang dari 100 kejadian bencana kebakaran, pada tahun 2012 terjadi sebanyak 137 kejadian bencana kebakaran. Kejadian kebakaran merupakan salah satu bencana, sehingga sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan bangunan yang seiring waktu semakin meningkat turut meningkatkan resiko kemungkinan kejadian kebakaran. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemadaman kebakaran sesuai Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

6) Indikator Berkurangnya Kerugian Akibat Bahaya Kebakaran, dari target kurang dari Rp8,03 milyar, pada tahun 2012 kerugian akibat kebakaran mencapai ± Rp7,98 milyar. Terjadinya kasus kebakaran dengan kerugian relatif besar didominasi oleh kebakaran industri, kantor, ruko, pasar, gudang, dan gardu listrik. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah optimalisasi upaya pencegahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemadaman kebakaran sesuai Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

c.


1)

Permasalahan a) Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. b) Belum adanya serah terima pengelolaan bangunan Rusunawa di tiga lokasi, hanya 1 lokasi yang sudah diserahterimakan. c) Tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran masih kurang. d) Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang. e) Masih rendahnya kerjasama antara instansi terkait sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam pembuatan IMB. f) Keterbatasan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya (kurangnya pos wilayah). g) Masih adanya gangguan informasi komunikasi kejadian kebakaran melalui telepon. h) Belum ada Peraturan Walikota Rencana Induk kebakaran dan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran. i) Kemacetan lalu lintas menghambat upaya percepatan respond time. j) Kurangnya sarana air untuk penanggulangan bencana kebakaran dengan banyaknya hidran yang tidak berfungsi dan sungai-sungai yang airnya sedikit. k) Keterampilan dan kesejahteraan petugas pemadam kebakaran masih kurang. l) Pola rekruitmen, mutasi, rotasi, dan promosi masih belum memperhatikan kompetensi dan keahlian dari petugas pemadam kebakaran.

2)

Solusi

IV-55

a) Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan HAM. b) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. c) Melakukan penyuluhan teknis kepada masyarakat Kota Bandung (instansi pemerintah, instansi swasta, satwankar, pelajar, pemilik bangunan umum dan security bangunan, hotel, mall, rumah sakit, pabrik, dan lain sebagainya). d) Membentuk tim pencegahan dan penanggulangan kebakaran sekaligus bencana lainnya melalui kerjasama dengan pihak ketiga (instansi terkait, Kementerian PU, perguruan tinggi) dan LSM, organisasi (Wanadri, Skyger, Orari, Rafi Rescue 512) dalam pemberdayaan masyarakat. e) Melakukan sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran kepada para pemilik bangunan di Kota Bandung serta secara terus menerus melakukan pemeriksaan dan pengawasan sistem proteksi kebakaran pada bangunan. f) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana secara kontinu (termasuk pengadaan pos wilayah). g) Pengadaan Sistem Informasi Komunikasi Kebakaran (SIKK). h) Pembuatan Peraturan Walikota Rencana Induk Kebakaran (RIK) dengan data dan denah hydrant, kolam, sungai, daerah rawan kebakaran, bangunan umum, peta jalan berikut alternatif bebas kemacetan. i) Perlunya diupayakan penyediaan lahan untuk membangun pos pemadam kebakaran di lima wilayah dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk penempatan mobil unit dan pos kebakaran, serta pengadaan lahan pos pemadam kebakaran. j) Guna mengatasi masalah ketersediaan air, yaitu dengan mengfungsikan hidran air yang tersebar di Kota Bandung (± 145 titik) dan pembuatan tandon air. k) Meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya bekerjasama dengan Ciracas, Batujajar, dan perguruan tinggi, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan petugas pemadam dengan asuransi dan peningkatan gizi, serta membentuk pasukan reaksi cepat. l) Menetapkan kriteria khusus bagi calon petugas pemadam kebakaran (misalnya: usia, tinggi badan, kompetensi, skill, keahlian, dan lain-lain).

5.

Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.376.719.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.279.288.475,00 (58,01%). Program dan kegiatan pada Urusan Penataan Ruang tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan 3) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


IV-56

1)

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.680.889.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.636.184.425,00 (54,43%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a) b) c) d)

Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang - Distarcip Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL - Distarcip Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan - Distarcip Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Distarcip e) Survey dan Pemetaan - Distarcip f) Penyusunan Feasibility Study - Distarcip g) Penyusunan Studi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam Rangka Optimalisasi Penataan Ruang Kota Bandung (Banprov) - Distarcip h) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang - Bappeda i) Penyusunan Feasibility Study - DPKAD Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

b) c) d) e) f)

g) h) i)

Tersusunnya: (1) Dokumen Teknis dan Naskah Akademis Petunjuk Pemanfaatan Ruang; (2) Panduan Revitalisasi dan Penataan Kawasan; (3) Rencana Peremajaan Kawasan Kumuh SWK Gedebage; (4) Studi Optimalisasi Fasilitas Umum Kota Bandung; (5) Studi Optimalisasi Fasilitas Sosial Kota Bandung; dan (6) Kajian Kebutuhan Sistem Jaringan Air Pemadam Kebakaran. Tersedianya Perda RDTRK dan Perda Peraturan Zonasi. Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Cicadas Tersedianya papan informasi rencana kota. Pembuatan peta garis batas administrasi kecamatan serta penelitian/pendataan hasil pengukuran survey dan pemetaan. Tersedianya: (1) FS Penerapan IPAL Komunal Kawasan Wilayah Bandung Utara; (2) FS Sistem Pembuangan Air Limbah Ujung Berung; dan (3) FS Revitalisasi Bangunan Bandung Lautan Api (BLA). Tersusunnya Studi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam Rangka Optimalisasi Penataan Ruang Kota Bandung. Terselenggaranya sosialisasi publik RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031. Tersusunnya dokumen perencanaan untuk pengadaan tanah.


Tersedianya: (1) Petunjuk Teknis untuk Pemanfaatan Ruang; (2) Panduan Revitalisasi Kawasan; (3) Rencana Peremajaan Kawasan Kumuh SWK Gedebage; (4) Studi Optimalisasi Fasilitas Umum Kota Bandung; (5) Studi Optimalisasi Fasilitas Sosial Kota Bandung; dan (6) Kajian Kebutuhan Sistem Jaringan Air Pemadam Kebakaran. b) Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui kebijakan berupa peraturan daerah. c) Optimalnya potensi Kawasan Cicadas melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. d) Tersedianya papan informasi rencana kota.

IV-57

e)

Peta garis batas administrasi kecamatan serta penelitian/pendataan hasil pengukuran survey dan pemetaan. f) Tersedianya: (1) FS Penerapan IPAL Kawasan Wilayah Bandung Utara; (2) FS Sistem Pembuangan Air limbah Ujung Berung; dan (3) FS Revitalisasi Bangunan Bandung lautan Api (BLA). g) Tersedianya studi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka optimalisasi penataan ruang Kota Bandung. h) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kota Bandung terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031. i) Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah.

2)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp695.830.000,00 dengan realisasi sebesar Rp643.104.050,00 (92,42%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Distarcip b) Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Distarcip c) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan - Distarcip Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersusunnya standar dan pedoman teknis bangunan gedung. b) Terselenggaranya pelatihan aparat teknis. c) Tersusunnya model pengarsipan dan pendokumentasian kegiatan penataan ruang, bangunan, dan perumahan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Tertibnya pemanfaatan bangunan gedung. b) Terciptanya bangunan yang laik fungsi. c) Mewujudkan fasilitas/sarana pengarsipan dan pendokumentasian yang representatif.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan Sesuai Undang-Undang Penataan Ruang, dari target tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pada tahun 2012 belum terdapat realisasi. Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya rekomendasi dari Gubernur dan persetujuan substansi dari Kementerian PU yang merupakan syarat kelengkapan dokumen Perda RDTR Kawasan untuk diproses dalam Prolegda. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi secara lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Jabar dan Kementerian PU. Dokumen materi teknis beserta Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTRK dan Peraturan Zonasi akan dibahas dengan DPRD pada caturwulan I tahun 2013 dan akan melalui proses Rekomendasi Gubernur.

IV-58

2)

Indikator Pemanfaatan Ruang yang Tertib, dari target sebesar 95,00% dapat terealisasi sesuai target. Dokumen perencanaan tata ruang telah tersedia berupa Perda RTRW dan Dokumen Materi Teknis RDTRK dan Peraturan Zonasi, hanya tinggal menunggu proses pengesahan menjadi Peraturan Daerah. Dokumen materi teknis beserta Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTRK dan Peraturan Zonasi tersebut akan dibahas dengan DPRD pada caturwulan I tahun 2013 dan akan melalui proses Rekomendasi Gubernur.

3)

Indikator Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Tertib, dari target sebesar 95,00% dapat terealisasi sebesar 56,72%. Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya instrumen peraturan yang operasional, pemahaman masyarakat tentang tata ruang masih rendah, dan SDM aparatur belum mencukupi. Jumlah panggilan kepada masyarakat terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang selama tahun 2012 adalah 402 panggilan, dari jumlah tersebut sebanyak 174 berkas dilimpahkan untuk disegel atau ditangani lebih lanjut. Dengan demikian, jumlah panggilan yang dapat diselesaikan adalah 228 berkas atau 56,72%.

c.


1)

Permasalahan

Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RDTRK yang merupakan instrumen operasional untuk perizinan dikarenakan belum diperolehnya Rekomendasi Gubernur dan Persetujuan Substansi dari Kementerian PU.

2)

Solusi

Koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Bagian Hukum dan HAM.

6.

Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.183.840.387,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp12.448.579.233,00 (94,42%). Program dan kegiatan pada Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 3) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah; dan 6) Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

IV-59

a.


1)

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pengembangan Data/Informasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp664.281.000,00 dengan realisasi sebesar Rp640.928.950,00 (96,48%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a)

Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan - DPKAD b) Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan - DPKAD c) Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan - BPPT Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersedianya dokumen data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan. b) Tersedianya website DPKAD. c) Tersusunnya dokumen laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah terwujudnya akuntabilitas APBD dan kinerja BPPT.

2)

Program Kerjasama Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp395.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp354.679.830,00 (89,79%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a) Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah - Bappeda b) Sinegritas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota Se Jawa Barat (Banprov) Bappeda Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terlaksananya evaluasi kerjasama pembangunan antar daerah. b) Tersusunnya dokumen data perencanaan pembangunan Kota Bandung yang mendukung data Jawa Barat. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Terwujudnya sinergitas pembangunan daerah. b) meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat.

3)

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

IV-60

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh mendapat alokasi anggaran sebesar Rp446.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp417.829.000,00 (93,66%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Bappeda. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis PPK Alun-Alun. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah terwujudnya penataan dan revitalisasi PPK Alun-Alun.

4)

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp242.790.000,00 dengan realisasi sebesar Rp238.082.900,00 (98,06%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder Bappeda. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tersusunnya dokumen Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah tersedianya rencana pengembangan jaringan jalan arteri sekunder di Kawasan Gedebage.

5)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp703.214.837,00 dengan realisasi sebesar Rp639.569.200,00 (90,95%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana - Bappeda b) Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bappeda c) Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Bagi Hasil Cukai Tembakau - Bappeda Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Keikutsertaan personil Bappeda dalam Diklat dan Bimtek. b) Keikutsertaan Bappeda dalam pameran pembangunan Kota Bandung. c) Intensitas sosialisasi dan koordinasi Bidang Cukai Tembakau. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur perencana di Bappeda Kota Bandung. b) Tersosialisasinya kebujakan perencanaan pembangunan Kota Bandung. c) Meningkatnya pemahaman pelaksanaan kegiatan DBHCT Kota Bandung.

IV-61

6)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.404.694.050,00 dengan realisasi sebesar Rp2.366.447.000,00 (98,41%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d)

Penyusunan Rancangan RKPD - Bappeda Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Bappeda Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Bappeda Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah - Bappeda e) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD - Bappeda f) Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota Bandung (Banprov) - Bappeda g) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD - DPKAD h) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD - BPPT i) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Bagian Orpad j) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD - Bagian Orpad Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d)

Tersusunnya dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tersusunnya dokumen usulan program dan kegiatan masyarakat melalui SKPD Teknis. Tersusunnya dokumen Buku LKPJ Tahun 2011. Terlaksananya monitoring evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012 pada 80 SKPD. e) Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Bappeda 2013. f) Tersusunnya dokumen Kajian Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota Bandung. g) Tersusunnya dokumen Renja DPKAD tahun 2013 dan Revisi Renstra. h) Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja BPPT. i) Tersusunnya dokumen laporan LAKIP Kota Bandung. j) Tersusunnya dokumen Renja Setda Kota Bandung Tahun 2013. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah. b) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah. c) Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011. d) Meningkatnya jumlah kegiatan-kegiatan pada SKPD yang terukur sasaran program/kegiatannya. e) Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda. f) Meningkatnya keselarasan prioritas pembangunan Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat. g) Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan APBD. h) Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT. i) Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD Kota Bandung.

IV-62

j)

7)

Terwujudnya dokumen perencanaan strategis dan perencanaan kinerja Setda Kota Bandung.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.511.396.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.214.085.680,00 (88,16%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h)

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah - Bappeda Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi - Bappeda Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung - Bappeda Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung - Bappeda Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan - Bappeda Penyusunan Masterplan Pengembangan Koperasi - Bappeda Identifikasi Potensi UKM Kota Bandung - Bappeda Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan - Bagian Kesra


Tersusunnya dokumen Buku Indikator Ekonomi Daerah. Tersusunnya dokumen kebijakan dan program kegiatan lingkup ekonomi. Tersusunnya dokumen Buku Perencanaan Ketahanan Pangan. Tersusunnya dokumen Buku Perencanaan Pemanfaatan Aset. Tersusunnya dokumen Perencanaan Penataan Sistem Distribusi Perdagangan. Tersusunnya dokumen Perencanaan optimalisasi peningkatan kinerja koperasi di Kota Bandung. g) Tersusunnya dokumen identifikasi potensi UKM Kota Bandung. h) Terlaksananya survey mengenai efektivitas dari kegiatan 7 Program Prioritas. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan bidang ekonomi serta tersedianya data dan rekomendasi hasil survey mengenai efektivitas program penanganan kemiskinan di Kota Bandung.

8)

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program Perencanaan Sosial dan Budaya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.272.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.835.727.495,00 (89,78%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pendukung Operasional P2KP - Distarcip b) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan - Bappeda c) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) - Bappeda

IV-63

d) e) f) g)

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan - Bappeda Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (Reformasi Birokrasi) - Bappeda Evaluasi Kualitas Anak dari Ibu yang Positif HIV - Bappeda Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian - Bappeda h) Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat - Bappeda i) Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung - Bappeda Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Terlaksananya pelatihan masyarakat komunitas perumahan, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM MP, serta tersusunnya laporan pendukung PNPM MP. Tersusunnya dokumen laporan hasil fasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan sebagai bahan penyusunan RKPD. Tersusunnya dokumen evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bandung. Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan Lokal daerah Kota Bandung. Tersusunnya dokumen Road Map Reformasi Birokrasi. Tersusunnya dokumen tentang kualitas anak dari ODHA. Tersusunnya dokumen model pemberdayaan kaum difabel dalam rangka meningkatkan kemandirian. Tersusunnya dokumen laporan hasil fasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD lingkup Bidang Perencanaan Sosbud dan Kesra sebagai bahan penyusunan RKPD. Tersusunnya dokumen Profil Data Dasar Kemiskinan Masyarakat Kota Bandung.


b) c) d) e) f) g) h) i)

9)

Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan pemukiman yang sehat menunjang kelancaran kegiatan sosial, peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, serta tersedianya Laporan Pendukung PNPM MP. Terarahnya rencana kerja SKPD. Sebagai bahan kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan selanjutnya. Sebagai bahan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kebudayaan lokal daerah Kota Bandung. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan tertib administrasi. Sebagai bahan kebijakan dalam kebijakan dalam merumuskan program penanggulangan HIV AIDS. Sebagai bahan kebijakan dalam penanganan pemberdayaan kaum difabel. Terarahnya rencana kerja SKPD. Sebagai bahan kebijakan dalam perumusan perencanaan penanggulangan kemiskinan.

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

IV-64

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.370.047.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.306.886.078,00 (95,39%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Evaluasi Kebijakan PNPM terhadap Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung - Bappeda b) Kajian Perumusan Model Remunerasi PNSD di Kota Bandung - Bappeda c) Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan - Bappeda d) Kajian Penelitian Upaya Penanggulangan Potensi Ekonomi Pariwisata, Perdagangan, Sosial Budaya Masyarakat di Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung Bappeda e) Kajian Pola Pembiayaan Alternatif Pembangunan Infrastruktur Moda Transportasi di Kota Bandung - Bappeda f) Kajian Strategi Penyediaan dan Sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Kota Bandung - Bappeda g) Evaluasi Kebijakan - Bappeda Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Tersusunnya dokumen Kajian Evaluasi Kebijakan PNPM terhadap Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung. b) Tersusunnya dokumen Model Kebijakan Remunerasi PNSD di Kota Bandung. c) Tersusunnya dokumen Proceeding Hasil Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung. d) Tersusunnya dokumen Kajian Penelitian Upaya Penanggulangan Potensi Ekonomi, Pariwisata, Perdagangan, Sosial Budaya Masyarakat di Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung e) Tersusunnya dokumen Kajian Pola Pembiayaan Alternatif Pembangunan Infrastruktur Moda Transportasi di Kota Bandung f) Tersusunnya dokumen Strategi Penyediaan dan Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Bandung g) Tersusunnya dokumen Evaluasi Kebijakan Formulasi Penggunaan Belanja Hibah Bawaku di Kota Bandung Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan melalui PNPM di Kota Bandung. b) Tersedianya bahan kebijakan remunerasi PNSD Kota Bandung. c) Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan dan perencanaan teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. d) Rekomendasi kebijakan penanggulangan potensi ekonomi, pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung. e) Rekomendasi pola pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung. f) Rekomendasi peningkatan penyediaan dan sebaran ruang terbuka hijau di Wilayah Kota Bandung. g) Rekomendasi kebijakan formulasi penggunaan belanja hibah bawaku di Kota Bandung.

IV-65

10)

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp444.167.500,00 dengan realisasi sebesar Rp434.343.100,00 (97,79%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang - Bappeda b) Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur Bappeda Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Tersusunnya dokumen laporan hasil fasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD lingkup bidang perencanaan fisik dan tata ruang sebagai bahan penyusunan RKPD. b) Tersusunnya dokumen kerjasama pemerintah dengan swasta dalam bidang infrastruktur. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Terkoordinasinya program/kegiatan bidang perencanaan bidang fisik dan tata ruang. b) Terjalinnya kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam bidang infrastruktur.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Tingkat Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW Kota Bandung), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Dokumen perencanaan, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW digunakan sebagai bahan acuan dalam perumusan kebijakan oleh SKPD terkait.

2)

Indikator Tingkat Akomodasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dari target sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 100%. Program pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 dilaksanakan dengan kesesuaian 100% pada RKPD Tahun 2012 untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3)

Indikator Tingkat Akomodasi Usulan Musrenbang Kota dan Reses DPRD dalam RKPD, dari target ≥ 30% dapat terealisasi sebesar 34,42% dari total Belanja Langsung APBD Tahun 2012 dan telah mengakomodir usulan Musrenbang.

c.


1)

Permasalahan a) Belum terintegrasinya data untuk perencanaan pembangunan. b) Belum optimalnya keterwakilan dan keterlibatan warga dalam Musrenbang. c) Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana.

IV-66

d) Belum optimalnya tindak lanjut hasil kajian penelitian.

2)

Solusi a) b) c) d)

7.

Integrasi data dari berbagai sumber. Meningkatkan keterlibatan dan keterwakilan stakeholders dalam Musrenbang. Mengikutsertakan aparatur dalam diklat fungsional perencana. Meningkatkan koordinasi antar SKPD guna mengidentifikasi kebutuhan kajian sektoral yang urgent dan prioritas.

Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp27.641.509.581,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp24.109.103.224,00 (87,22%). Program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.184.518.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.013.864.850,00 (92,19%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Dishub b) Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan - Dishub c) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan - Dishub Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersedianya dokumen kajian penelitian studi rerouting angkutan kota. b) Terlaksananya 2 event sosialilisasi kebijakan bidang perhubungan. c) Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Terdapatnya pedoman rerouting angkutan kota. b) Tersebarnya informasi bidang perhubungan. c) Transparansi kegiatan dan informasi evaluasi kegiatan.

IV-67

2)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.594.375.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.393.325.700,00 (87,39%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor - Dishub b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor - Dishub c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan - Dishub Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terpeliharanya 1 set sarana alat pengujian. b) Terpeliharanya 1 unit (2 kali) prasarana balai pengujian kendaraan bermotor. c) Terpeliharanya 6 terminal dan sub terminal. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor. b) Meningkatnya kualitas pelayanan balai pengujian kendaraan bermotor. c) Meningkatnya kondisi fisik terminal dan sub terminal.

3)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.389.193.612,00 dengan realisasi sebesar Rp3.446.759.516,00 (78,53%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e)

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya - Dishub Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal - Dishub Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal - Dishub Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan - Dishub Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Line - Dishub


Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya sebanyak 7 titik. b) Tersedianya jasa keamanan di lingkungan terminal selama 12 bulan. c) Tersedianya jasa kebersihan dan fasilitas penunjang kebersihan selama 12 bulan. d) Terselenggaranya 3 event (3 kali) koordinasi pelayanan angkutan umum tertib lancar. e) Beroperasinya 2 koridor Angkutan Massal Bus Lane. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Terwujudnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya. b) Terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal. c) Terciptanya kebersihan di lingkungan terminal.

IV-68

d) Terjaganya kondisi angkutan lebaran, natal, dan tahun baru yang aman, tertib, dan lancar serta terjalinnya koordinasi bersama instansi terkait untuk pembahasan masalah di bidang perhubungan. e) Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal.

4)

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.868.007.929,00 dengan realisasi sebesar Rp2.568.354.380,00 (66,40%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal - Dishub. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terbangunnya 15 halte bus. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah tersedianya sarana drop off dan drop on penumpang yang layak.

5)

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.761.919.750,00 dengan realisasi sebesar Rp6.184.037.495,00 (91,45%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h)

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas - Dishub Pengadaan Marka Jalan - Dishub Pengadaan Papan Petunjuk Parkir - Dishub Pengadaan Marka Parkir - Dishub Pengadaan Paku Jalan dan Kanstain - Dishub Rehabilitasi Pemeliharaan ATCS - Dishub Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAK) - Dishub Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (Pendamping DAK) - Dishub

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d) e) f) g)

Tersedianya 335 rambu-rambu lalu lintas. 2 Terlaksananya pengadaan marka jalan sepanjang 6800 m . Tersedianya 39 papan petunjuk parkir. 2 Tersedianya marka parkir sepanjang 1.031 m . Tersedianya 463 paku jalan. Terpeliharanya kinerja ATCS di 135 titik. 2 Tersedianya fasilitas kelengkapan keselamatan jalan, yaitu 230 rambu dan 4.009 m marka jalan. 2 h) Tersedianya fasilitas kelengkapan keselamatan jalan, yaitu 60 rambu dan 250 m marka jalan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan.

IV-69

b) c) d) e) f) g) h)

6)

Terpeliharanya fasilitas kelengkapan jalan. Tersedianya fasilitas kelengkapan parkir. Memudahkan pengaturan parkir. Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas. Berfungsinya alat pelayanan ATCS. Meningkatnya keselamatan jalan. Meningkatnya keselamatan jalan.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor mendapat alokasi anggaran sebesar Rp8.843.495.290,00 dengan realisasi sebesar Rp8.502.761.283,00 (96,15%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor - Dishub b) Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor - Dishub c) Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor - Dishub Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersedianya gedung kantor dinas. b) Tersedianya 1 set kelengkapan hasil pengujian. c) Terselenggaranya 6 kali uji petik emisi gas buang kendaraan bermotor. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya pelayanan masyarakat. b) Terawasinya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. c) Tersedianya dokumen emisi gas buang kendaraan bermotor.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Terwujudnya Angkutan Umum Massal di 2 Koridor (Cibiru-Cibeureum, Cicaheum-Cibeureum via jalur tengah), dari target sebanyak 1 koridor dapat terealisasi sesuai target, yaitu dengan operasionalisasi Koridor Cicaheum-Cibeureum. Dengan Koridor Cibiru-Cibeureum yang telah beroperasi pada tahun-tahun sebelumnya, maka total koridor yang telah beroperasi sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 2 koridor. Capaian target operasional angkutan umum massal tahun 2012 didukung olehadanya bus bantuan dari Kementerian Perhubungan sebanyak 10 unit bus besar.

2)

Indikator Terwujudnya Kecepatan Rata-Rata TempuhKendaraan Dalam Kota, dari target 23 km/jam dapat terealisasi sesuai target. Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan dalam kota pada tahun 2012 mengalami peningkatan 2 km/jam jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 21 km/jam. Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan dalam kota diperoleh dari survey pada beberapa jalur pada saat peak hour. Capaian target kecepatan rata-rata tempuh kendaraan dalam kota tahun

IV-70

2012 didukung oleh adanya penambahan fasilitas perlengkapan jalan dan penertiban parkir liar di beberapa ruas rawan kemacetan. 3)

Indikator Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas, dari target sebanyak 500 rambu dapat terealisasi sebanyak 625 rambu. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya bantuan anggaran (DAK) dari Pemerintah Pusat. Grafik IV.9 Target dan Realisasi Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Tahun 2012

2

4) Indikator Pemeliharaan Marka Jalan, dari target seluas 6.000 m dapat terealisasi 2 seluas 11.059 m . Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya bantuan anggaran (DAK) dari Pemerintah Pusat. Grafik IV.10 Target dan Realisasi Pemeliharaan Marka JalanTahun 2012

5)

2

Indikator Pemeliharaan Marka Parkir, dari target seluas 2.000 m dapat terealisasi sesuai target. Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya beberapa marka parkir yang kondisinya masih baik sehingga tidak memerlukan pengecatan ulang.

6) Indikator Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) ATCS, pada tahun 2012 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi.

IV-71

7)

Indikator Pemeliharaan APILL ATCS, dari target sebanyak 136 titik ATCS dapat terealisasi sesuai target. Namun demikian, dalam hal pemeliharaan APILL ATCS masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran yang tersedia.

8) Indikator Tersedianya Halte Angkutan Umum, dari target sebanyak 15 halte dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut antara lain didukung oleh adanya koordinasi yang baik antar stakeholder. 9) Indikator Tersedianya Fasilitas Parkir Khusus (Gedung/Taman Parkir) Kota Bandung, dari target sebanyak 1 lokasi parkir, pada tahun 2012 belum terdapat realisasi. Kendala yang dihadapi yaitu cukup sulitnya mendapatkan lokasi yang strategis untuk pengadaan gedung taman parkir. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan berbagai instansi/stakeholder untuk mendapatkan lokasi taman parkir yang memadai. 10) Indikator Tingkat Kepemilikan/Kelulusan KIR Angkutan Umum, dari target sebesar 94,5% dapat terealisasi sebesar 95%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya pemberlakuan pembatasan usia pakai kendaraan angkutan umum.

c.


1)

Permasalahan a)

Keterbatasan alat uji kendaraan bermotor yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji. b) Belum memiliki gedung parkir yang berakibat pemakaian sebagian badan jalan untuk parkir kendaraan sehingga berimbas pada kemacetan. c) Kesulitan mencari lahan parkir strategis untuk pengadaan taman parkir. d) Usia pemakaian peralatan ATCS yang sudah tua sehingga sering mengalami gangguan yang mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan traffic light. e) Pelayanan angkutan massal TMB terhambat oleh pengadaan bus. f) Banyaknya kabel listrik dan telepon yang membentang di atas lahan pembangunan halte karena halte TMB lebih tinggi dibanding halte lain pada umumnya.

2)

Solusi a)

Mengajukan bantuan alat uji ke Provinsi Jawa Barat untuk dapat menggunakan alat uji yang berlokasi di Cinunuk yang sudah tidak digunakan untuk dipindahkan ke Gedebage, selain itu juga mengajukan bantuan ke Kementerian Perhubungan. b) Melakukan kajian dan mengusulkan pembangunan gedung parkir. c) Berkoordinasi dengan stakeholder/instansi terkait guna mendapatkan lahan yang memadai untuk dijadikan taman parkir. d) Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan bantuan penggantian peralatan ATCS baru. e) Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna segera mendapatkan bantuan bus untuk dioperasikan di koridor Cicaheum-Cibeureum (koridor 2).

IV-72

f)

8.

Berkoordinasi dengan instansi terkait guna penataan kabel listrik dan telepon yang membentang di atas lahan pembangunan halte TMB.

Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp22.355.689.664,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp17.762.964.338,00 (79,46%). Program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup; 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.011.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.540.686.509,00 (88,27%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f)

Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah - BPLH Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan - BPLH Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan - BPLH Bimbingan Teknis Persampahan - BPLH Kerjasama Pengelolaan Sampah - BPLH Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - BPLH


Tersusunnya dokumen Raperda Pengurangan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan. b) Tersedianya 3 paket alat-alat pengelolaan persampahan. c) Tersusunnya buku laporan pelaksanaan pelelangan. d) Terselenggaranya pelatihan bimbingan teknis persampahan pada 250 peserta. e) Tersusunnya buku laporan kerjasama pengelolaan sampah. f) Tersusunnya buku laporan dan terselenggaranya kegiatan pengelolaan persampahan di 500 Rukun Warga (RW). Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Tersusunnya Raperda Pengurangan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan. b) Bertambahnya jumlah prasarana dan sarana alat kebersihan dan pengelolaan persampahan.

IV-73

c)

Terlaksananya pelelangan tempat pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. d) Masyarakat dapat melaksanakan teknis pengelolaan sampah skala rumah tangga. e) Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan ecotown. f) Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah dan mengurangi volume sampah di sumber timbulan.

2)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.722.210.805,00 dengan realisasi sebesar Rp3.501.510.233,00 (74,15%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p)

Perencanaan Sistem Air Bersih - Bappeda Perencanaan Sistem Air Limbah di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung - Bappeda Pegembangan Pemukiman di 7 (Tujuh) Kawasan Prioritas - Bappeda Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura - BPLH Pemantauan Kualitas Lingkungan - BPLH Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup - BPLH Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - BPLH Pengkajian Dampak Lingkungan - BPLH Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) - BPLH Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih - BPLH Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan - BPLH Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup BPLH Koordinasi Penyusunan AMDAL - BPLH Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup - BPLH Gerakan Penghijauan - BPLH Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung - BPLH

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersusunnya dokumen laporan perencanaan sistem air bersih di Kota Bandung. b) Tersusunnya dokumen perencanaan sistem air limbah dan sanitasi di sempadan sungai utama di Kota Bandung. c) Tersusunnya dokumen Buku Rencana Pemukiman di 5 (lima) Kawasan Prioritas. d) Tersusunnya buku laporan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura. e) Tersusunnya buku laporan tentang pemantauan kualitas lingkungan. f) Terselenggaranya kegiatan usaha yang dimonitor ketaatannya pada 60 pelaku usaha. g) Terdatanya 40 pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3. h) Tersusunnya buku laporan studi persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap rencana diberlakukannya perda tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. i) Terselenggaranya audit lingkungan kepada 10 sumber pencemar di Kota Bandung. j) Terpantaunya kualitas air di 16 sungai prokasih dan 40 sumber pencemar yang menghasilkan limbah cair.

IV-74

k) l) m) n) o)

Terlaksananya pengembangan produksi ramah lingkungan. Tersusunnya 7 peraturan walikota. Tersusunnya buku laporan AMDAL. Tertanganinya 10 kasus pengaduan lingkungan hidup. Tersebarnya 2.000 bibit tanaman di Kota Bandung dan tersusunnya buku Rencana Aksi Kota Hijau. p) Tidak ada realisasi. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Terintegrasinya sistem perencanaan air bersih di Kota Bandung. b) Terintegrasinya perencanaan sistem air limbah dan sanitasi di sempadan sungai utama Kota Bandung. c) Mengembangnya permukiman di 5 (lima) kawasan prioritas. d) Terciptanya lingkungan kota yang bersih dan teduh. e) Terpantaunya kualitas udara ambien kota melalui 5 stasiun pemantau dan 1 regional centreserta tersedianya data trend. f) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. g) Terpantaunya pengelolaan limbah B3 sesuai dengan aturan yang berlaku. h) Adanya kesiapan masyarakat untuk menerima pemberlakuan Perda tentang Pengurangan Penggunaan Kantung Plastik. i) Sumber pencemar ikut serta dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. j) Meningkatnya kualitas air sungai dan air limbah. k) Mewujudkan produksi ramah lingkungan. l) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. m) Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang peraturan lingkungan hidup. n) Menanggulangi pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kota Bandung. o) Meningkatnya penghijauan di Kota Bandung. p) Tidak ada realisasi.

3)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.763.084.800,00 dengan realisasi sebesar Rp1.529.695.703,00 (86,76%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f)

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air - BPLH Pengendalian Dampak Perubahan Iklim - BPLH Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air - BPLH Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA - BPLH Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem - BPLH Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA - BPLH

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

IV-75

a)

Tersusunnya buku laporan Raperwal data tentang kondisi perubahan muka air tanah dalam di Kota Bandung dan upaya konservasi air tanah berupa sumur resapan dan bibit tanaman, terbangunnya 2 sumur resapan, dan terlaksananya penanaman 600 pohon. b) Terselenggaranya informasi dan edukasi dampak perubanan iklim dan rencana aksi pengendalian dampak perubahan iklim di 30 kecamatan. c) Terbangunnya 15 sumur resapan dan terlaksananya kampanye hemat air terhadap 100 orang. d) Tersedianya data pengguna air tanah dan data NPA. e) Tersedianya data keanekaragaman hayati di Kota Bandung selama 12 bulan. f) Terbangunnya 3 sumur resapan serta tersedianya 900 bibit tanaman dan 325 alat biopori. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e) f)

4)

Mengetahui perubahan tinggi muka air tanah dalam di Kota Bandung. Pemulihan sumberdaya alam terhadap degradasi lingkungan. Menambah imbuhan air tanah dan terlaksananya konsevasi air. Monitoring dan pendataan pengguna air tanah di Kota Bandung. Mengetahui potensi keanekaragaman hayati di Kota Bandung. Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air melalui pembuatan sumur resapan, lubang biopori, dan bibit tanaman.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.392.822.500,00 dengan realisasi sebesar Rp79.202.100,00 (5,69%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup – BPLH b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam – BPLH Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Tersedianya dokumen masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup. b) Tidak ada realisasi. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah terkendalinya upaya pengelolaan, pengawasan, pengamanan, dan pemantauan sumber daya alam.

5)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

IV-76

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp845.055.559,00 dengan realisasi sebesar Rp742.929.589,00 (87,91%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan - BPLH b) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan - BPLH c) Peningkatan Kapasitas Sekolah Berbudaya Lingkungan - BPLH Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Kota Bandung dan sosialisasi melalui buku laporan dan sistem informasi (3 sekolah). b) Tersusunnya buku laporan SLHD Kota Bandung. c) Terselenggaranya model sekolah berbudaya lingkungan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Terwujudnya pengembangan akses informasi dan komunikasi dengan masyarakat. b) Tersedianya database lingkungan dan terbangunnya sistem informasi yang mudah diakses. c) Bertambahnya jumlah sekolah berbudaya lingkungan.

6)

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program peningkatan pengendalian polusi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp181.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp163.769.148,00 (90,34%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor - BPLH. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya pengujian kualitas emisi gas buang terhadap 2.000 kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Bandung. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas emisi gas buang kendaraan.

7)

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp541.836.000,00 dengan realisasi sebesar Rp516.488.456,00 (95,32%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Inventarisasi, Identifikasi Data Pengelolaan Energi - BPLH b) Kebijakan Pengelolaan Energi - BPLH Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Tersusunnya Naskah Akademis dan Draft Raperda Data Pengguna Energi Batubara dan Gas LPG (agen dan pengecer) Kota Bandung. b) Tersusunnya kajian perda pengelolaan energi.

IV-77

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Database pengguna energi batubara dan gas LPG (agen dan pengecer) Kota Bandung b) Terlaksananya pengelolaan energi.

8)

Program Pengelolaan Bidang Air Tanah

Program Pengelolaan Bidang Air Tanah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp258.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp237.983.000,00 (92,24%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penatagunaan dengan Zonasi Air Tanah –BPLH. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tersusunnya buku laporan kegiatan penatagunaan dengan zonasi air tanah. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah menyajikan informasi tentang kondisi ketersediaan air tanah di berbagai wilayah Kota Bandung dalam peta.

9)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp8.640.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.450.699.600,00 (86,23%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Sosiallisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pengelolaan RTH Diskamtam Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH - Diskamtam Penataan RTH - Diskamtam Pemeliharaan RTH - Diskamtam Pengembangan Taman Rekreasi - Diskamtam Pengawasan dan Pengendalian RTH - Diskamtam Penataan Dekorasi Kota - Diskamtam Pemeliharaan Ornamen Dekorasi Kota - Diskamtam Penghijauan RTH dan Hutan Kota - Diskamtam Penataan dan Pembangunan Taman - Diskamtam

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Terlaksananya sosialisasi pengelolaan RTH sebanyak 6 kali. Tersusunnya pedoman pengelolaan RTH sebanyak 2 kali. Terlaksananya penataan 3 lokasi RTH di Kota Bandung. Terlaksananya pemeliharaan 36 lokasi RTH di Kota Bandung. Terlaksananya penataan Taman Tegallega. Terlaksananya pemeliharaan RTH di Kota Bandung sebanyak 5 kali. Terlaksananya penataan dekorasi kota sebanyak 7 kali. Terlaksananya pemeliharaan ornamen dekorasi kota di 30 kecamatan. Terlaksananya penghijauan RTH dan hutan kota di 30 kecamatan. Terlaksananya penataan dan pembangunan taman di 13 lokasi.

IV-78

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas dan meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Pengendalian pada Sumber Pencemar (dari 250 sumber pencemar), dari target sebanyak 7 perusahaan dapat terealisasi sesuai target. Pada tahun 2012 dilakukan penambahan pengendalian sumber pencemar pada 7 perusahaan, yaitu PT. Dirgantara Indonesia, PT. Lucas Djaya, PT. Nobel Karpet, PT. Kanvas Cemerlang, Himajaya Raya, Hotel Holiday Inn, dan Lab. Prodia. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengendalian didapatkan 15,2% dari 250 sumber pencemar telah memenuhi baku mutu lingkungan. Realisasi ini meningkat 2,8% dari tahun 2011 yang sebesar 12,4%.

2)

Indikator Jumlah Kendaraan di Kota Bandung yang Telah Diuji Emisi, dari target sebanyak 62.899 kendaraan dapat terealisasi sebanyak 104.373 kendaraan. Capaian tersebut didasarkan pada realisasi jumlah kendaraan yang telah diuji emisi oleh BPLH sebanyak 2.581 kendaraan dan oleh Dishub sebanyak 101.792 kendaraan. Uji emisi oleh BPLH dilakukan pada 7 titik lokasi pengujian (area parkir Trans Studio Mall, area parkir kampus Poltek Bandung, Hotel Horison, halaman Astra Bizz Center, Polrestabes Bandung, area parkir kampus Itenas, dan pelataran parkir Plasa Balaikota Bandung). Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan sebanyak 2.397 kendaraan atau 92,87% telah memenuhi baku mutu emisi dan sebanyak 184 kendaraan atau 7,13% tidak memenuhi baku mutu emisi. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian emisi gas buang bahan bakar bensin dan solar oleh Dishub, didapatkan sebanyak 99.044 kendaraan atau 97,30% telah memenuhi baku mutu emisi dan sebanyak 2.748 kendaraan atau 2,70% tidak memenuhi baku mutu emisi.

3)

Indikator Tersusunnya Masterplan Penyediaan Air Baku untuk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandung, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Tersedianya masterplan penyediaan air baku ini akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penyediaan air baku dan akan lebih mendorong peningkatan ketersediaan kuantitas air minum di Kota Bandung.

4) Indikator Terbangunnya Sumur Resapan, dari target sebanyak 2.000 sumur resapan dapat terealisasi sebanyak 5.593 sumur resapan dan 33.464 lubang biopori. Capaian tersebut didasarkan pada hasil rekapitulasi pembuatan sumur resapan dan lubang biopori di seluruh kelurahan dan kecamatan se-Kota Bandung pada tahun 2012. 5)

Indikator Terlaksananya Konservasi dan Pelestarian Sumberdaya Air, dari target sebanyak 2 sumur resapan dalam dapat terealisasi sebanyak 5 sumur resapan dalam, terdiri atas 2 unit di Kecamatan Antapani, 1 unit di Kecamatan Cibeunying Kidul, dan 2 unit di Kecamatan Astanaanyar.

6) Indikator Penertiban Pengambilan Air Tanah Ilegal, dari target sebanyak 2.500 titik air tanah dapat terealisasi sebanyak 878 titik air tanah. Pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah dilakukan oleh BPLH bekerjasama dengan pihak Kapolrestabes Bandung, BPPT, Dispenda, Satpol PP, serta Bagian Hukum dan HAM terhadap 878 titik pengambilan air tanah. Pada tahun 2012, dilakukan uji petik terhadap 15 titik

IV-79

pengambilan air tanah dari 15 perusahaan. Berdasarkan hasil uji petik lapangan ditemukan 3 perusahaan yang tidak memiliki ijin pengambilan air tanah, yaitu: PT. INTI, PT. IBRM, dan Hotel Newton. Selain itu, dilakukan pula pencatatan meteran air untuk menjadi dasar penetapan Nilai Pajak Air (NPA). 7)

Indikator Jumlah Sampah yang Dapat Dikelola dengan 3R, dari target sebesar 16% dapat terealisasi sesuai target. Jumlah sampah yang dapat dikelola dengan 3R pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 4% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 12%. Capaian tahun 2012 sebesar 16% terdiri atas pengurangan sampah melalui kegiatan 3R baik di sumber maupun di TPS yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun sektor informal dan yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan di 10 lokasi TPS 3R sebesar 9%, serta pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang dan pengomposan di sumber (permukiman, tempat komersial, sekolah, pasar, perkantoran, dan lain sebagainya) yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun sektor informal sebesar 7%. Capaian target pengelolaan sampah dengan 3R tahun 2012 antara didukung oleh: a) Sosialisasi yang secara terus menerus dilakukan; b) Penyebaran komposter kepada masyarakat sebanyak 200 unit serta tong sampah dua warna untuk sampah organik dan anorganik sebanyak 400 unit; c) Pemasangan tong sampah dua warna pada trotoar disetiap jalan utama sebanyak 300 unit; d) Bertambahnya lokasi TPS 3R dari sebelumnya sebanyak 5 TPS menjadi 10 TPS, serta dari sebelumnya sebanyak 26 RW menjadi 32 RW yang melakukan Bank Sampah; e) Fasilitasi sektor informal dalam pengumpulan sampah anorganik di TPS. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu: a) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan 3R; b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pemilahan sampah dan pelaksanaan kegiatan 3R sehingga perlu sosialisasi yang terus menerus baik lingkup kota maupun per wilayah dengan melibatkan stakeholder terkait. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah: a) Meningkatkan jumlah lokasi TPS 3R; b) Pengadaan sarana untuk mendukung kegiatan 3R dipenuhi secara bertahap; c) Pelaksanaan sosialisasi diberbagai media melalui kerjasama dengan media elektronik maupun media cetak, penyebaran leaflet/brosur, dan spanduk; d) Pemasangan tong sampah di jalan utama secara bertahap; e) Pemberian komposter dan tempat sampah terpilah kepada masyarakat secara simultan; f) Kerjasama dengan lembaga masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah.

8) Indikator Pengelolaan Sampah Melalui Pengangkutan ke TPA, dari target sebesar 64% dapat terealisasi sebesar 69%. Pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 8% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 61%. Rata-rata pengangkutan sampah ke TPA pada tahun 2012 adalah sebesar 1.029 ton/hari. Meskipun dengan adanya Stasiun Peralihan Antara (SPA) dengan teknologi mesin pemadat sampah di TPS Tegallega pengangkutan sampah ke TPA dapat

IV-80

dioptimalkan dan diefektifkan, namun pengangkutan sampah ke TPA mengalami peningkatan karena adanya peningkatan volume sampah akibat meningkatnya penduduk komuter serta pengunjung saat weekend dan hari libur. Selain itu, peningkatan pengangkutan sampah ke TPA juga dipengaruhi adanya peningkatan pelayanan PD. Kebersihan dimana jumlah RW yang sudah melakukan MoU dengan PD. Kebersihan meningkat menjadi sebesar 84% dari sebelumnya yang sebesar 80%. Kendala yang dihadapi adalah peningkatan volume sampah seiring dengan jumlah penduduk dan aktivitas kota belum diimbangi sarana 3R yang memadai. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah menambah 5 lokasi TPS 3R dan memfasilitasi sektor informal yang melakukan pengurangan sampah di TPS. 9) Indikator Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, pada tahun 2012 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi. Kendala yang dihadapi adalah belum terbangunnya tempat pengolahan sampah berbasis teknologi yang ramah lingkungan. 10) Indikator Sarana dan Prasarana 3R dan Sarana Persampahan RW yang Terintegrasi mulai dari Sumber sampai dengan TPA, dari target sebanyak 450 RW dapat terealisasi sebanyak 617 RW. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya fasilitasi kepada masyarakat melalui Program Bandung Green and Clean bekerjasama dengan kelompok masyarakat dan swasta, pengembangan program sekolah yang berbudaya lingkungan, terbangunnya tempat pengolahan sampah organik yang menghasilkan biogas di 3 lokasi RW, penyebaran komposter dan tong sampah dua warna kepada masyarakat (RW) dan sekolah, serta pemasangan tong sampah dua warna untuk pejalan kaki di trotoar dibeberapa jalan utama. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah di lingkungan permukiman. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah fasilitasi melalui program pengelolaan sampah yang tidak memerlukan lahan seperti pengomposan menggunakan drum atau keranjang. Grafik IV.11 Target dan Realisasi Sarana dan Prasarana 3R dan Sarana Persampahan RW yang Terintegrasi Tahun 2012

11) Indikator Revitalisasi TPA yang Tidak Berfungsi Lagi Menjadi Ruang Publik, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target, yaitu dengan revitalisasi eks TPA Pasir Impun dan eks TPA Cicabe. Capaian target Revitalisasi TPA yang Tidak Berfungsi

IV-81

Lagi Menjadi Ruang Publik tahun 2012 didukung oleh perencanaan dan penataan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan. 12) Indikator Peningkatan Prasarana Penampungan Sampah Sementara (TPS), dari target sebanyak 3 TPS dapat terealisasi sesuai target, yaitu dengan terbangunnya TPS Gedebage, TPS Cibaduyut dan TPS Legit. Pencapaian target Peningkatan Prasarana TPS tahun 2012 antara lain ditunjang oleh adanya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolan Sampah dan Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan lahan untuk prasarana TPS. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan kerjasama dengan pengelola kawasan sesuai amanat Pasal 12 Perda No. 9 Tahun 2011 yang mewajibkan setiap pengelola kawasan menyediakan lokasi TPS dan fasilitas pemilahan sampah. 13) Indikator Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Pembibitan Tanaman untuk RTH, dari target 4 lokasi pembibitan dapat terealisasi sesuai target, yaitu terdiri dari 3 lokasi yang dikelola oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan (Kebun Bibit Cibeunying, Pasirluyu 1, dan Pasirluyu 2) dan 1 lokasi yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Kebun Bibit Pasirluyu). Pada tahun 2012 dilakukan pembangunan sarana dan prasarana di Kebun Bibit Pasirluyu I dan Pasirluyu II berupa rumah jaga. 14) Indikator RTH di Kota Bandung, dari target kumulatif sebanyak 55 lokasi tertata dan 160 lokasi terpelihara (target per tahun sebanyak 10 lokasi tertata dan 20 lokasi terpelihara), realisasi kumulatifnya adalah sebanyak 90 lokasi tertata dan 279 lokasi terpelihara (realisasi tahun 2012 sebanyak 13 lokasi tertata dan 36 lokasi terpelihara). 15) Indikator Jumlah Penanaman Pohon, dari target sebanyak 200.000 pohon dapat terealisasi sebanyak 236.840 pohon. Capaian tersebut didasarkan pada: a) Realisasi penanaman pohon yang berasal dari BPLH, Diskamtam, dan Dispertapa sebanyak 99.775 pohon, terdiri atas: 53.708 pohon pelindung dan 46.067 pohon produktif. b) Realisasi penanaman pohon yang berasal dari P2KB, CSR, swadaya, dan APBD Kecamatan sebanyak 137.065 pohon, terdiri atas: 75.386 pohon pelindung dan 61.679 pohon produktif. Apabila dirinci berdasarkan jenis pohonnya, dapat diuraikan sebagai berikut: a) Pohon pelindung sebanyak 129.094 pohon. b) Pohon produktif sebanyak 107.746 pohon.

c.


1)

Permasalahan a)

Penurunan Kualitas Udara Permasalahan kualitas udara merupakan dampak dari peningkatan volume kendaraan bermotor yang setiap tahun terus meningkat. Sektor transportasi merupakan kontributor utama emisi CO, NOx, dan Hidrokarbon. Sementara sektor industri merupakan kontributor utama emisi SOx dan permukiman merupakan kontributor

IV-82

utama emisi debu (Sudomo, 2001). Mengingat saat ini sumber pencemar udara terbesar adalah dari kendaraan bermotor dan laju pertumbuhan kendaraan di Kota Bandung tergolong tinggi berkisar antara 12 - 21% pertahun, maka apabila hal ini dibiarkan berlanjut diperkirakan dalam kurun waktu 10 - 20 tahun mendatang hampir semua wilayah Kota Bandung kualitas udaranya akan melampaui baku mutu yang pada gilirannya akan menurunkan kesehatan warga Kota Bandung. Di samping persoalan pertumbuhan kendaraan bermotor, sektor industri pun memberikan kontribusi sekitar 15% terhadap potensi penurunan kualitas udara di Kota Bandung. b) Penurunan Muka Air Tanah Permasalahan penyediaan air bersih di Kota Bandung saat ini tidak saja hanya mencakup kualitas tapi juga kuantitas, sedangkan kemampuan PDAM dalam memenuhi kebutuhan air bersih masih terbatas. Keterbatasan tersebut yang menyebabkan terjadi pengambilan air tanah melalui sumur bor terus meningkat. Pada tahun 1970 jumlah pengambilan air tanah melalui sumur bor mencapai 10,5 juta 3 3 m /tahun, sedangkan tahun 1996 terjadi peningkatan mencapai 76,8 juta m /tahun (sekitar 92% diantaranya dipergunakan untuk usaha industri dan usaha komersil lainnya) dengan total jumlah sumur bor mencapai 2.628 buah. Jumlah sumur bor sebenarnya diperkirakan lebih banyak karena banyak diantaranya yang tidak didaftarkan. c)

Pencemaran Sumber Air Permukaan (Sungai) Sungai yang melintas di Kota Bandung seperti sungai di kota-kota lainnya umumnya memiliki tekanan yang besar, berkaitan dengan jumlah penduduk yang terus berkembang serta fungsi sungai yang beraneka ragam, mulai dari sumber air baku, tempat pembuangan aktifitas domestik maupun industri, tempat rekreasi, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan secara kontinu setiap tahun, dapat digambarkan kondisi sungai - sungai di Kota Bandung sebagai berikut: (1) Terjadi hambatan self purification akibat pencemaran secara kontinu di sepanjang bantaran sungai. Pada dasarnya badan air mempunyai kemampuan untuk melakukan pemurnian diri sendiri (self purification) terhadap zat-zat pencemar yang masuk ke dalam air dalam setiap badan air atau sering disebut juga daya assimilasi (assimilative capacity). (2) Daya asimilasi (assimilative capacity) yaitu kemampuan badan air untuk menerima beban limbah cair tanpa terjadi pencemaran telah mengalami penurunan, bahkan di beberapa sungai yang melewati wilayah padat bisa dikatakan tidak ada. Kemampuan ini tergantung dari debit (kapasitas) dan kandungan pencemar didalamnya. Semakin besar debit aliran dan semakin rendah kandungan polutannya maka akan semakin besar daya asimilasi badan air tersebut. (3) Terjadi pendangkalan sungai akibat erosi dan sampah padat yang terbawa aliran air hujan/drainase atau yang sengaja dibuang masyarakat ke sungai. (4) Kelas mutu sungai tidak dapat digunakan sebagai bahan baku air minum dan sudah berada pada status tercemar ringan sampai dengan tercemar berat dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Citarum dan Anak-Anak Sungainya di Jawa Barat.

IV-83

d) Pencemaran oleh Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Sejalan dengan aktifitas masyarakat Kota Bandung, selain sampah limbah padat domestik dan limbah cair, juga dihasilkan limbah yang dapat dikategorikan sebagai limbah B3. Limbah tersebut dihasilkan dari hasil usaha atau kegiatan pembakaran batu bara (fly ash dan bottom ash), oli bekas, aki bekas, rumah sakit (infeksius), dan sludge hasil pengolahan limbah cair. Limbah B3 memerlukan penanganan khusus dan umumnya mahal. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah lumpur IPAL atau abu batubara berupa pemanfaatan menjadi komoditas yang bernilai ekonomis secara terpadu merupakan salah satu solusi yang sedang dirintis. e)

Banjir di Musim Hujan Tingginya lahan terbangun, meningkatnya proporsi lahan taman yang diperkeras, serta adanya pelanggaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan pendirian bangunan di sempadan sungai akan berdampak terhadap semakin sempitnya daerah resapan. Salah satu dampak yang sangat dirasakan dari perubahan peruntukan penggunaan lahan adalah banjir. Tingginya air larian menyebabkan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau mengalami kekeringan. Sebaliknya tingginya air larian tersebut menimbulkan banjir di musim hujan. Luas area yang terkena banjir di Kota Bandung di setiap tempat bervariasi antara 0,5 Ha sampai 25 Ha. Total luas lahan terkena banjir tahun 2006 mencapai 296 Ha dengan frekuensi/lama genangan antara 6 18 hari pertahun.

f)

Pengelolaan Sampah 3 (1) Volume sampah Kota Bandung 7.500 m per hari tidak sebanding dengan kapasitas alat angkut PD. Kebersihan sehingga sampah tidak terangkut seluruhnya. (2) Masa pakai TPA Sarimukti akan habis tahun 2014 dan sulitnya mencari lokasi TPA pengganti di luar Kota Bandung. (3) Implementasi kegiatan-kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum optimal. (4) Dampak terhadap lingkungan dan kesehatan bagi warga kota. (5) Dampak terhadap kegiatan ekonomi dan pariwisata.

2)

Solusi a)

Upaya untuk mengatasi penurunan kualitas udara,meliputi: terus melakukan penghijauan melalui penanaman pohon pelindung dan pohon produktif; uji emisi gas buang kendaraan bermotor di titik-titik padat lalu lintas setiap tahunnya; substitusi bahan bakar kendaraan dengan mencari bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan (biofuel dan bioetanol); pemakaian bensin bebas timbal; persyaratan lolos uji emisi pada saat perpanjangan STNK; dan implementasi rencana strategis jangka panjang untuk pengendalian kualitas udara Kota Bandung (Urban Air Quality Improvement/UAQi). b) Upaya dalam mengatasi penurunan muka air tanah, meliputi: pembuatan 3 embungembung di kawasan Bandung Utara; pembuatan sumur resapan; tidak memberikan izin pengambilan air bawah tanah baru untuk kegiatan komersial pada daerah kritis maupun rawan; penertiban sumur bor yang tidak berizin; dan pengurangan 10 % dari jumlah debit air yang diizinkan pada saat daftar ulang.

IV-84

c)

Upaya dalam mengatasi peningkatan pencemaran sumber air permukaan, meliputi: pemantauan kualitas air buangan dari IPAL pada kegiatan industri, hotel, rumah sakit, dan restoran; pemantauan kualitas 16 sungai di Kota Bandung, pengendalian dan peningkatan kualitas pengolahan limbah industri melalui program Proper, Prokasih, dan Superkasih; kewajiban pembuatan IPAL bagi kegiatan usaha; dan fasilitasi penyelesaian kasus pencemaran air oleh kegiatan usaha berdasarkan pengaduan masyarakat. d) Upaya dalam mengatasi pencemaran oleh limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), meliputi: inventarisasi, identifikasi, dan pemantauan sumber-sumber kegiatan pengguna dan penghasil limbah B3; pengawasan dan pembinaan mengenai pengelolaan bahan dan limbah B3 kepada pelaku usaha; dan pengujian sampel tanah di sekitar lokasi industri pengguna dan penghasil limbah B3. e) Upaya dalam mengatasi terjadinya banjir di musim hujan,meliputi: pembersihan sungai dari sampah dan sedimen; pengendalian tata ruang; penanaman Cover Croop; dan sosialisasi penerapan terasering di daerah yang rawan longsor. f) Upaya dalam melakukan pengelolaan sampah, meliputi: (1) Lebih memfokuskan pada pengelolaan 3R yang diharapkan mampu mereduksi timbunan sampah sampai 20%; (2) Pengelolaan sampah harus lebih optimal agar hasil yang diharapkan dapat mereduksi sampah hingga 85%, sehingga hanya 15% sampah yang akan ditimbun di TPA; (3) Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan sehingga pengelolaan sampah di Kota Bandung dapat teratasi dan keluarannya tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Adapun gerakan-gerakan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup, antara lain: a) Penerapan 5 Gerakan Lingkungan: a. Gerakan Penghijauan Kota, Hemat, serta Menabung Air; b. Gerakan Cikapundung Bersih; c. Gerakan Udara Bersih; d. Gerakan Sejuta Bunga untuk Bandung; e. Gerakan Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan, dan Pengawasan Lingkungan Hidup (GP4LH). b) Penerapan Muatan Lokal Lingkungan Hidup. c) Green Belt (penanaman pohon disepanjang perbatasan wilayah administratif Kota Bandung bekerjasama dengan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat). d) Bandung Green and Clean (BGC), program kemitraan antara Pemerintah Kota Bandung melalui BPLH Kota Bandung dengan berbagai stakeholder (Yayasan PT. Unilever Tbk, PT. Pikiran Rakyat, Radio RASE FM, Tim Penggerak PKK Kota Bandung, dan LSM Lembaga Penerapan Teknologi Tepat/LPTT) e) Car Free Day, secara resmi Kegiatan "Car Free Day" di Kota Bandung diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2010 oleh Pemkot Bandung dan Polwiltabes Bandung. Tujuan car free day adalah memberi kesempatan lingkungan udara yang terpolusi asap kendaran untuk melakukan self purifikasi terhadap beban pencemaran yang diterima. Pemerintah

IV-85

Kota Bandung memberlakukan Car Free Day (Hari Bebas Mobil) di Jln. Ir. H. Djuanda, Jln. Merdeka, dan Jln. Buah Batu pada setiap hari Minggu. f) Apresiasi Udara Bersih (AUB), merupakan gerakan moral dari para pengelola kawasan yang memiliki area parkir kendaraan baik Instansi Pemerintah maupun swasta yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Program Udara Bersih Kota Bandung dengan cara memberikan apresiasi kepada setiap kendaraan yang emisi gas buangnya telah memenuhi ambang batas agar tercipta kawasan Bersih Emisi. g) Kewajiban CPNS menyumbang sumur resapan dan bibit pohon. h) Kewajiban menyumbang bibit pohon bagi pasangan menikah.

IV-86

1. Penataan dan Pemeliharaan RTH (Gbr.22) 2. Penghijauan RTH dan Hutan Kota (Gbr. 23) 3. Terlaksananya normalisasi saluran sungai sepanjang 2.432 m (Gbr.24)

IV-87

IV-88

9.

Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp248.497.941.386,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp214.714.485.757,00 (86,40%). Program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan 2) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

a.


1)

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan,dan Pemanfaatan Tanah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp247.885.441.386,00 dengan realisasi sebesar Rp214.580.968.167,00 (86,56%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n)

Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Kawasan Punclut - Distarcip Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan,dan Pemanfaatan Tanah – DPKAD Sertifikasi Tanah - DPKAD Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan - DPKAD Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial - DPKAD Pengadaan Tanah untuk SOR - DPKAD Pengadaan Tanah untuk Pertanian - DPKAD Pematangan Tanah Milik Daerah - DPKAD Pengadaan Tanah Untuk Sarana Kesehatan - DPKAD Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pekerjaan Umum - DPKAD Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup - DPKAD Pengadaan Tanah Untuk Sarana Perumahan - DPKAD Pengadaan Tanah Untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum - DPKAD Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Pembangunan RSUD Kota Bandung - DPKAD

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersusunnya dokumen obyek dan subyek tanah Kawasan Punclut. b) Tersusunnya dokumen bahan masukan penetapan kebijakan kerjasama pengelolaan aset Pemerintah Kota Bandung. c) Pengajuan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung. 2 d) Tersedianya tanah untuk sarana pendidikan sebesar 18.353 m . e) Tidak ada realisasi. f) Tidak ada realisasi. 2 g) Tersedianya tanah untuk lahan pertanian sebesar 78.331 m . h) Tersedianya paket tanah milik daerah siap pakai/siap bangun. i) Tidak ada realisasi.

IV-89

j) k) l) m) n)

2

Tersedianya tanah untuk jalan dan saluran sebesar 3.437 m . 2 Tersedianya tanah untuk ruang terbuka hijau sebesar 428.158 m . Tidak ada realisasi. 2 Tersedianya tanah untuk sarana perkantoran sebesar 2.522 m . Tersedianya tanah untuk sarana kesehatan.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n)

2)

Sebagai bahan proses sertifikasi tanah ke BPN. Tersedianya kebijakan kerjasama pengelolaan aset Pemerintah Kota Bandung. Terwujudnya kepastian hukum aset tanah milik daerah. Tersedianya lahan untuk pembangunan sarana pendidikan. Tidak ada realisasi Tidak ada realisasi Tersedianya lahan untuk pertanian. Optimalisasi pemanfaatan aset tanah. Tidak ada realisasi Tersedianya lahan untuk pembangunan sarana jalan dan saluran. Tersedianya lahan untuk ruang terbuka hijau. Tidak ada realisasi Tersedianya lahan untuk pembangunan sarana perkantoran. Tersedianya lahan untuk perluasan RSUD Ujungberung.

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp612.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp133.517.590,00 (21,80%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan –DPKAD. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah terselesaikannya sengketa tanah milik daerah.

b.

Capaian Kinerja

Indikator Jumlah Bidang Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang Diusulkan ke BPN untuk Disertifikatkan, dari target sebanyak 125 bidang tanah dapat terealisasi sebanyak 2 129 bidang tanah dengan luas keseluruhan 265.118 m , terdiri atas: 1) SMKN Bandung Kulon (Kel. Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon): 19 bidang; 2) PLTSA (Kel. Cimincrang, Kec. Gedebage): 18 bidang; 3) SD Awigombong (Kel. Cicadas, Kec. Cibeunying Kidul): 1 bidang; 4) SD Cicabe (Kel. Pasir Impun, Kec. Mandalajati): 1 bidang; 5) Ruang Terbuka Hijau (Kel. Palasari, Kec. Cibiru): 16 bidang; 6) Ruang Terbuka Hijau (Kel. Cisurupan, Kec. Cibiru): 20 bidang; dan

IV-90

7)

Ruang Terbuka Hijau (Kel. Pasanggrahan, Kec. Ujung Berung): 54 bidang.

c.


1)

Permasalahan

Ketidaklengkapan dokumen lahan dalam rangka sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung.

2)

Solusi

Melengkapi dokumen dan melaksanakan MoU dengan Kantor Pertanahan dalam rangka sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung.

10.

Urusan Kependudukan dan Catatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.283.907.107,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp5.934.366.730,00 (94,44%). Program dan kegiatan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.283.907.107,00 dengan realisasi sebesar Rp5.934.366.730,00 (94,44%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) - Disdukcapil b) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan - Disdukcapil c) Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan - Disdukcapil d) Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan - Disdukcapil e) Pengembangan Data Base Kependudukan - Disdukcapil f) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan - Disdukcapil g) Monitoring, Evaluasi,dan Pelaporan - Disdukcapil

IV-91


Terlaksananya sistem informasi administrasi kependudukan dan e-KTP pada 30 kecamatan. b) Terlaksananya revisi perda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. c) Terlaksananya pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan selama 1 tahun. d) Terlaksananya operasional pelayanan pencatatan sipil melalui dispensasi, mobil keliling, dan pameran selama 1 tahun. e) Terlaksananya penyusunan database penduduk tidak tetap. f) Terlaksananya sosialisasi tentang kebijakan kependudukan sebanyak 54 kali. g) Terlaksananya 1 kali monitoring, 4 kali Operasi Yustisi, dan 5 kali Operasi Simpatik. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e) f)

Tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan. Terkoordinasikannya seluruh kebijakan kependudukan. Tersedianya laporan informasi kependudukan. Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Tersusunnya database penduduk tidak tetap. Meningkatnya kesadaran dan wawasan masyarakat tentang arti penting serta manfaat memiliki akte catatan sipil, kartu identitas kependudukan, dan e-KTP. g) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat tentang administrasi kependudukan.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Tingkat Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target didukung oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

2)

Indikator Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran, dari target sebesar 949,46 per 1.000 penduduk dapat terealisasi sebesar 883 per 1.000 penduduk. Kendala yang dihadapi adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang arti penting serta manfaat akta kelahiran. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sampai ke tingkat RT dan RW.

3)

Indikator Database Kependudukan Skala Kota Bandung, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 95%. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran penduduk sehingga masih terdapat data ganda sebanyak 105 ribu orang. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan validasi melalui RT/RW.

c.


1)

Permasalahan

IV-92

a)

Belum meratanya tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil dan identitas diri kependudukan. b) Tingginya arus urbanisasi dan mobilitas penduduk pendatang. c) Masih terbatasnya SDM yang berbasis pendidikan teknik/manajemen informatika (antara lain programmer dan analis) dalam rangka pengembangan sistem komputerisasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2)

Solusi a)

Meningkatkan volume sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan akta-akta pencatatan sipil dan identitas diri kependudukan. b) Meningkatkan Operasi Yustisi dan Operasi Simpatik. c) Mengajukan tambahan SDM yang berbasis pendidikan teknik/manajemen informatika (programmer dan analis).

11.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp759.325.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp681.957.500,00 (89,81%). Program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2012 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 (100%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik – BPPKB. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan dalam peningkatan kualitas perempuan sebanyak 140 peserta. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah terumusnya kebijakan kualitas hidup perempuan.

IV-93

2)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp564.325.000,00 dengan realisasi sebesar Rp494.457.500,00 (87,62%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) - BPPKB b) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - BPPKB c) Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak - BPPKB d) Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak - BPPKB e) Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender - BPPKB Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d) e)

Terfasilitasinya korban tindak kekerasan dalam penyelesaian kasus sebanyak 60 kasus. Tersusunnya dokumen naskah kajian Raperda. Terlaksananya pembinaan pengembangan kelurahan layak anak di 10 kelurahan. Tersusunnya dokumen Profil Gender dan Anak. Terselenggaranya pembinaan kelembagaan PUG dan Anak sebanyak 26 GFP.


Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan. b) Terpenuhinya pengarusutamaan hak anak. c) Terfasilitasinya pemenuhan hak anak. d) Tersedianya data informasi gender dan anak. e) Meningkatnya peran serta kelembagaan yang berbasis gender.

3)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp85.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp84.250.000,00 (99,12%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah - BPPKB b) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan - BPPKB Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terbinanya Ibu Rumah Tangga Miskin/KK Binaan di Lokasi P2WKSS pada 100 KK. b) Terselenggaranya 60 penanganan kasus dan pelatihan keterampilan untuk perempuan dan anak KDRT. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya tarap hidup keluarga binaan. b) Terlindunginya perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

IV-94

4)

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp85.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp78.250.000,00 (92,06%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pembinaan Organisasi Perempuan - BPPKB b) Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan - BPPKB Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terbinanya 8 organisasi perempuan yang mendukung program pemerintah. b) Terlaksananya event Pameran Hasil Karya Perempuan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. b) Tersebarluasnya informasi karya perempuan di bidang pembangunan.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Perempuan sebagai Tenaga Kerja, dari target sebesar 66,00% dapat terealisasi sebesar 86,03%. Capaian partisipasi angkatan kerja perempuan yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya sosialisasi dan advokasi dan pelaksanaan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan diberbagai kegiatan.

2)

Indikator Perempuan dalam Angkatan Kerja, dari target sebesar 38,00% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan pembangunan SDM yang berkualitas.

3)

Indikator Pekerja Perempuan Non Pertanian (Rasio), dari target sebesar 38,00% dapat terealisasi sebesar 86,03%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD.

4) Indikator Angka Harapan Hidup Laki-Laki, dari target sebesar 73,86 tahun dapat terealisasi sebesar 73,89 tahun. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya sosialisasi dan advokasi diberbagai kegiatan hidup sehat. 5)

Indikator Angka Harapan Hidup Perempuan, dari target sebesar 73,86 tahun dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh adanya sosialisasi dan advokasi diberbagai kegiatan hidup sehat.

6) Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, dari target sebesar 11,67 tahun dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh optimalisasi peran jalur pendidikan non formal serta mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikan formal.

IV-95

7)

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan, dari target sebesar 11,67 tahun dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh optimalisasi peran jalur pendidikan non formal serta mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikan formal.

8) Indikator Angka Melek Huruf Laki-Laki, dari target sebesar 99,82% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh optimalisasi peran jalur pendidikan non formal serta mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikan formal. 9) Indikator Angka Melek Huruf Perempuan, dari target sebesar 99,82% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh optimalisasi peran jalur pendidikan non formal serta mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikan formal. 10) Indikator Tingkat Ketersediaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, trafficking, dan lain-lain), pada tahun 2012 tidak ditargetkan (dalam RPJMD ditargetkan sudah terselesaikan pada tahun 2011), namun realisasinya baru pada tahun 2012 kebijakan yang dimaksud dapat ditetapkan (Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak). 11) Indikator Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Usaha bagi Perempuan, dari target sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 100%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya pelatihan melalui program P2WKSS, PEKKA, dan UPPKS. 12) Indikator Cakupan Kelurahan Layak Anak, dari target sebanyak 60 kelurahan dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh sosialisasi dan advokasi pemenuhan hak-hak anak, pemanfaatan P2TP2, pengembangan kelurahan layak anak, serta pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD. 13) Indikator Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak, dari target sebanyak 26 Gender Focal Point (GFP) dan 181 Satgas PUG dapat terealisasi sebanyak 30 GFP dan 181 Satgas PUG. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan. 14) Indikator Terbentuknya Forum Peduli Anak (FPA), pada tahun 2012 tidak ditargetkan namun dapat terealisasi sebanyak 181 FPA melalui SK Camat dan SK Lurah. Capaian target tersebut didukung oleh pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan.

c.


1)

Permasalahan a) Keterbatasan SDM aparatur. b) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta trafficking anak dan remaja.

IV-96

2)

Solusi a)

Melakukan kemitraan dengan SKPD dan LSM dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak. b) Peningkatan sosialisasi mengenai pengarusutamaan gender kepada masyarakat.

12.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada alokasi anggaran sebesar Rp2.008.426.000,00 dan Rp1.682.183.500,00 (83,76%). Program dan kegiatan pada Keluarga Sejahtera tahun 2012 dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana.

tahun anggaran 2012 mendapat dapat direalisasikan sebesar Urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.733.426.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.412.778.500,00 (81,50%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f)

Pelayanan KIE - BPPKB Pembinaan Keluarga Berencana - BPPKB Pengelolaan SIDUGA - BPPKB Perencanaan dan Pelaporan Program KB - BPPKB Pembinaan Keluarga Berencana (DAK) - BPPKB Pembinaan Keluarga Berencana (Pendamping DAK) - BPPKB


Terselenggaranya cakupan peserta KB baru sebanyak 45.185 akseptor. Terselenggaranya pembinaan pada 810 calon dan peserta KB. Terlaksananya pendataan dan pemutahiran data keluarga pada 60.000 KK. Tersusunnya 151 laporan pelayanan kontrasepsi/pengendalian lapangan. Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang Program KB. Tersedianya 4 dukungan sarana dan prasarana pendampingan DAK.


Meningkatnya cakupan akseptor KB baru. Meningkatnya peserta KB. Tersedianya data mikro keluarga berbasis WEB. Sinergitas program KB lintas sektor (Dibaleka) dan tersedianya data Pelkon Dalap. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang program KB.

IV-97

f)

2)

Terdukungnya kegiatan DAK.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp155.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp155.000.000,00 (100,00%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB - BPPKB b) Pembinaan Petugas Lini Lapangan - BPPKB c) Pembinaan Pemberdayaan Keluarga - BPPKB Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terbinanya 10 institusi masyarakat pengelola Program KB Aktif. b) Terbinanya 150 orang petugas lini lapangan Program KB. c) Partisipasi keluarga, keluarga Pra KB, dan KS I alasan ekonomi (alek) dalam Poktan UPPKS sebesar 46,79%.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Sinergitas institusi masyarakat mengenai Program KB. b) Sinergitas petugas lini lapangan Program KB. c) Meningkatnya taraf hidup keluarga binaan.

3)

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 (100,00%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat – BPPKB. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tersampaikannya penyuluhan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok masyarakat pada 30 kelompok penyuluhan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah terbinanya penyuluhan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok penyuluhan di masyarakat.

4)

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.405.000,00 (86,01%), yang

IV-98

dilaksanakan melalui Kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah – BPPKB. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah penyediaan fasilitasi untuk partisipasi remaja dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Saran sebanyak 15 PIK-KRR. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah tersebarluasnya informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

5)

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 (100,00%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga – BPPKB. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terbinanya kelompok bina-bina keluarga (balita, remaja, lansia, dan balita mandiri) di 30 kecamatan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pengetahuan bina keluarga di semua lapisan masyarakat.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Prevalensi PA/PUS (Peserta KB Aktif), dari target sebesar 79,10% dapat terealisasi sebesar 82,62%. Prevalensi PA/PUS pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 9,61% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 73,01%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya peningkatan KIE program KB, peningkatan akses dan kualitas pelayanan, pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan, serta pemanfaatan komitmen operasional. Grafik IV.12 Target dan Realisasi Prevalensi PA/PUSTahun 2012

IV-99

2)

Indikator Prevalensi PA/PUS (Peserta KB Aktif Pra KS dan KS I), dari target sebesar 71,96% dapat terealisasi sebesar 81,08%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya peningkatan KIE program KB, peningkatan akses dan kualitas pelayanan, pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan, serta pemanfaatan komitmen operasional.

3)

Indikator Peningkatan Kemandirian Ber-KB, dari target sebesar 74,85% dapat terealisasi sebesar 76,87%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya peningkatan promosi KIE KB, program PUP, peningkatan kualitas pelayanan KB mandiri, serta pemanfaatan komitmen operasional.

4) Indikator Peningkatan Cakupan Peran Pria, dari target sebesar 2,32% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut antara lain didukung oleh adanya peningkatan promosi KIE KB, sosialisasi dan advokasi kesetaraan gender, serta pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD. 5)

Indikator Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat, dari target sebesar 15% dapat terealisasi sesuai target. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat terpenuhi semuanya dari APBN.

6) Indikator Persentase Akseptor KB Pasca Persalinan/Keguguran, dari target sebesar 80% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut antara lain didukung oleh adanya peningkatan promosi KIE KHIBA. 7)

Indikator Rata-Rata Usia Kawin Pertama bagi Wanita, dari target sebesar 20,34 tahun dapat terealisasi sebesar 20,35 tahun. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya peningkatan promosi KIE PUP dan pembinaan PIK-R.

8) Indikator Jumlah Keluarga/Remaja Terpapar Informasi HIV/AIDS, dari target sebanyak 1.350 orang dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh peningkatan promosi KIE pencegahan dan penanggulangan narkoba dan HIVAIDS. 9) Indikator Jumlah PIK-Remaja, dari target sebanyak 30 Tumbuh dan 30 Tegak dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan, serta pemanfaatan komitmen operasional. 10) Indikator Bina Keluarga Balita Mandiri, dari target sebesar 18,24% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta peran orang tua dalam membina tumbuh kembang anak, pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan, serta pemanfaatan komitmen operasional. 11) Indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB, dari target sebesar 65,00% dapat terealisasi sebesar 87,30%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya peningkatan promosi KIE KB dalam program bina-bina keluarga, pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan, serta pemanfaatan komitmen operasional.

IV-100

12) Indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja Ber-KB, dari target sebesar 65,00% dapat terealisasi sebesar 83,32%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung adanya peningkatan promosi KIE KB dalam program bina-bina keluarga, pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan, serta pemanfaatan komitmen operasional. 13) Indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber-KB, dari target sebesar 65,00% dapat terealisasi sebesar 85,23%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya peningkatan promosi KIE KB dalam program bina-bina keluarga, pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan, serta pemanfaatan komitmen operasional. 14) Indikator Partisipasi Keluarga, Keluarga Pra KS, dan KS 1 Alasan Ekonomi dalam Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Poktan UPPKS), dari target sebesar 46,79% dapat terealisasi sebesar 75,40%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya peningkatan promosi keluarga UPPKS, pemberian pelatihan usaha, serta pemanfaatan wadah UPPKS sebagai tempat tukar menukar informasi. Grafik IV.13 Target dan Realisasi Partisipasi Keluarga, Keluarga Pra KS, dan KS 1 Alasan Ekonomi Dalam Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Poktan UPPKS) Tahun 2012

15) Indikator Institusi Masyarakat Pengelola Program KB Aktif, dari target sebesar 83,31% dapat terealisasi sebesar 90,00%. Institusi masyarakat pengelola Program KB Aktif pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 12,27% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 77,73%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya penataan pengelola program KB, pemanfaatan komitmen operasional dengan menggerakan dan memberdayakan seluruh masyarakat, memperkuat SDM, serta meningkatkan pembiayaan program KB. 16) Indikator RT, RW, Kelurahan, Kecamatan Memiliki Data Mikro Keluarga, dari target sebesar 91,89% dapat terealisasi sebesar 92,00%. RT, RW, Kelurahan, Kecamatan memiliki data mikro keluarga mengalami peningkatan sebesar 2,88% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 89,12%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh optimalisasi institusi masyarakat pengelola KB, petugas KB dan pembinaan rutin, serta pemanfaatan tekhnologi informasi.

IV-101

17) Indikator Cakupan Laporan Pelayanan Kontrasepsi/Pengendalian Lapangan, dari target sebesar 96,08% dapat terealisasi sebesar 97,00%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh optimalisasi institusi masyarakat pengelola KB, petugas KB dan pembinaan rutin, serta pemanfaatan teknologi informasi.

c.


1)

Permasalahan a)

Kurangnya pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku pria tentang hak dan kewajiban dalam perencanaan keluarga, serta masih berkembangnya anggapan bahwa ber-KB merupakan domain wanita. b) Belum optimalnya peran institusi masyarakat dalam menginformasikan, mengkomunikasikan tentang peran pria dalam ber-KB.

2)

Solusi a)

Optimalisasi penggarapan sasaran, meningkatkan KIE tentang peran serta pria dalam Program KB dengan menggunakan MOP atau kondom, serta optimalisasi pencatatan dan pelaporan peserta KB Pria. b) Peningkatan pelayanan KB dan pemantapan koordinasi dengan SKPD terkait.

13.

Urusan Sosial

Urusan Sosial pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.523.754.385,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp13.579.330.708,00 (93,50%). Program dan kegiatan pada Urusan Sosial tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Sosial dan 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

a.


1)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar

IV-102

Rp625.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp545.975.300,00 (87,36%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin - Dinsos b) Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial - Dinsos Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Jumlah penanganan keluarga miskin untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan. b) Jumlah penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatkan taraf hidup peserta. b) WRSE dapat mengaplikasikan hasil pelatihan dan siap menerima bantuan stimulans.

2)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.120.185.000,00 dengan realisasi sebesar Rp991.432.810,00 (88,51%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak - Dinsos b) Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Dinsos c) Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial - Dinsos d) Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa - Dinsos e) Kajian Inventarisasi dan Indentifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bandung (Banprov) - Dinsos f) Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS - Bagian Kesra Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d) e) f)

Pelatihan keterampilan dan penyaluran bantuan usaha bagi korban tindak kekerasan. Penyampaian informasi tentang penanganan kesejahteraan sosial. Penyusunan Revisi Perda tentang Kesejahteraan Sosial. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial PMKS. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Terlaksananya kegiatan HIPENCA tingkat Kota Bandung tahun 2012.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah:

IV-103

a)

Peserta pelatihan dapat mengaplikasikan hasil pelatihan dalam rangka melangsungkan hidupnya secara mandiri. b) Pihak kecamatan mampu menyelenggarakan penanganan masalah sosial. c) Tersedianya Perda tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung. d) Tersalurkannya bantuan korban bencana dan pemulangan orang terlantar ke daerah asal. e) Meningkatnya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. f) Terpenuhi dan terapresiasikannya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat.

3)

Program Pembinaan Anak Terlantar

Program Pembinaan Anak Terlantar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp976.249.060,00 (97,62%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar - Dinsos b) Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar - Dinsos Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah a)

Penanganan anak terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan. b) Terselenggaranya out bond bagi anak terlantar.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah a) Meningkatnya keterampilan anak terlantar yang siap berusaha. b) Meningkatnya keterampilan dan kemandirian bagi anak.

4)

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma mendapat alokasi anggaran sebesar Rp510.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp488.727.625,00 (95,83%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma - Dinsos b) Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma - Dinsos c) Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik - Dinsos Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terlaksananya kegiatan bimbingan sosial dan latihan penyandang cacat dan eks trauma. b) Tersampaikannya bantuan aksesibilitas/alat bantu bagi penyandang cacat. c) Terlaksananya kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pelatih, pendamping, dan pendidik.

IV-104


Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. b) Meningkatnya aktivitas, peran serta, dan kemandirian penyandang cacat. c) Meningkatnya keterampilnya tenaga pelatih dan pendamping paca.

5)

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp323.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp316.161.802,00 (97,88%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo - Dinsos b) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo - Dinsos Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Peningkatanpemenuhan kebutuhan para penghuni panti. b) Pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Tersalurkannya bantuan bagi anak panti asuhan dan lansia di panti. b) Meningkatnya pengetahuan bagi penghuni panti sosial.

6)

Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10.172.611.670,00 dengan realisasi sebesar Rp9.517.597.671,00 (93,56%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Dinsos b) Pembangunan Pusat Bimbingan/Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Dinsos c) Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial Dinsos d) Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial - Dinsos Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Bimbingan sosial dan latihan keterampilan serta bantuan usaha ekonomis produktif bagi eks penyandang penyakit sosial.

IV-105

b) Terlaksananya rencana pembangunan pusat bimbingan konseling bagi eks penyandang penyakit sosial. c) Terlaksananya perubahan perilaku yang positif dari eks penyandang penyakit sosial. d) Terlaksananya bantuan pemberdayaan bagi WTS, eks-narkoba, serta tersalurkannya WTS dan gepeng. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d)

7)

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan. Terdapat lahan untuk pembangunan Puskesos. Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp772.957.715,00 dengan realisasi sebesar Rp743.186.440,00 (96,15%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha - Dinsos b) Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat - Dinsos c) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat - Dinsos d) Penyuluhan Sosial Keliling - Dinsos Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d)

Sosialisasi mengenai undian gratis dan sumbangan sosial. Sosialisasi penanganan masalah kesejahteraan sosial. Terlaksananya kegiatan sosial masyarakat. Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial keliling.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Tersosialisasikannya Peraturan tentang Penyelenggaraan CSR dari Perusahaan. b) Meningkatnya pemahaman tentang tata cara penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang. c) Meningkatnya peran dan fungsi karang taruna, pekerja sosial masyarakat, orsos dan tksk kecamatan di bidang manajemen organisasi. d) Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial keliling.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Jumlah Rumah Tangga Miskin, dari target sebesar 74.493 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dapat terealisasi sebesar 74.435 RTS.

IV-106

2)

Indikator Peningkatan Peran Kelembagaan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, dari target kumulatif sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 97,50%. Capaian tersebut didasarkan pada jumlah organisasi sosial yang dibimbing sampai dengan tahun 2012 sebanyak 195 orsos dari jumlah orsos yang sebanyak 200 yayasan. Capaian pembimbingan organisasi sosial yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh semakin tingginya perhatian masyarakat terhadap perkembangan masalah sosial di Kota Bandung.

Grafik IV.14 Target dan Realisasi Peningkatan Peran Kelembagaan Dalam Pembangunan Kesejahteraan SosialTahun 2012

3)

Jumlah Penanganan Keluarga Miskin untuk Peningkatan Fungsi Sosial Melalui Pembinaan, Bimbingan, dan Pelatihan, dari target sebanyak 250 keluarga miskin (KK) dapat terealisasi sebanyak 950 KK. Capaian tersebut terdiri atas jumlah keluarga miskin yang ditangani melalui APBD Kota Bandung sebanyak 300 KK, APBD Provinsi Jabar sebanyak 200 KK, dan APBN sebanyak 450 KK. Dengan asumsi 1 keluarga terdiri atas 5 orang, maka realisasi masyarakat miskin yang ditangani berjumlah 4.750 orang. Capaian penanganan keluarga miskin yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh adanya bantuan dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jabar dan Kementerian Sosial.

Grafik IV.15 Target dan Realisasi Jumlah Penanganan Keluarga Miskin untuk Peningkatan Fungsi Sosial Melalui Pembinaan, Bimbingan, dan PelatihanTahun 2012

IV-107

4) Indikator Jumlah Penanganan Tuna Susila untuk Peningkatan Fungsi Sosial Melalui Pembinaan, Bimbingan, dan Pelatihan, dari target sebanyak 300 orang dapat terealisasi sebanyak 60 orang. Capaian tersebut didasarkan pada realisasi penanganan tuna susila pada tahun 2012 yang sebanyak 60 orang. 5)

Indikator Jumlah Penanganan Anak Nakal Korban Narkotika untuk Peningkatan Fungsi Sosial Melalui Pembinaan, Bimbingan, dan Pelatihan, dari target sebanyak 100 orang dapat terealisasi sebanyak 80 orang melalui anggaran yang bersumber dari APBN. Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah tidak adanya kode rekening kegiatan yang secara eksplisit diperuntukan bagi penanganan anak nakal korban narkotika. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah memasukan penanganan anak nakal korban narkotika sebagai output dari kegiatan yang sekiranya serupa.

6) Indikator Jumlah Penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi untuk Peningkatan Fungsi Sosial Melalui Pembinaan, Bimbingan, dan Pelatihan, dari target sebanyak 125 orang dapat terealisasi sebanyak 100 orang. Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah keterbatasan anggaran untuk pencapaian target. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mencari sumber pendanaan lain melalui APBD Provinsi Jabar dan APBN. 7)

Indikator Jumlah Penanganan Anak Terlantar untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Peningkatan Fungsi Sosial Melalui Pembinaan, Bimbingan, dan Pelatihan, dari target sebanyak 200 orang dapat terealisasi sebanyak 2.141 orang. Capaian tersebut terdiri atas jumlah anak terlantar yang ditangani melalui APBD Kota Bandung sebanyak 460 orang, APBD Provinsi Jabar sebanyak 240 orang, dan APBN sebanyak 1.441 orang. Capaian penanganan anak terlantar yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh adanya proses koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan partisipasi aktif dari LSM pemerhati anak.

8) Indikator Jumlah Penanganan Korban Trafficking dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Peningkatan Fungsi Sosial Melalui Pembinaan, Bimbingan, dan Pelatihan, dari target sebanyak 25 orang dapat terealisasi sebanyak 10 orang. Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah kesulitan dalam memperoleh data korban trafficking karena harus berdasarkan laporan dari kepolisian. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mencari sumber pendanaan lain melalui APBD Provinsi Jabar dan APBN. 9) Indikator Tahapan Pembangunan Sarana Penampungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dari target selesainya pengurugan, realisasinya pada tahun 2012 adalah pengurugan baru terlaksana ±70%. Lahan yang telah ditimbun/diurug sampai dengan tahun 2012 adalah seluas 4,7 ha dari yang diperlukan seluas 7,1 ha. Kendala yang dihadapi yaitu lahan belum seluruhnya dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, dalam hal ini DPKAD, untuk mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Puskesos.

IV-108

10) Indikator Jumlah Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Waria dan WTS), dari target sebanyak 250 orang dapat terealisasi sebanyak 395 orang. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan motivasi Pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. 11) Indikator Jumlah Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Gelandangan dan Pengemis), dari target sebanyak 450 orang dapat terealisasi sebanyak 517 orang. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. 12) Indikator Jumlah Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Anak Nakal Korban Narkotika), dari target sebanyak 60 orang dapat terealisasi sebanyak 93 orang. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. 13) Indikator Jumlah Penanganan Penyandang Cacat untuk Peningkatan Fungsi Sosial Melalui Pembinaan, Bimbingan, dan Pelatihan, dari target sebanyak 275 orang dapat terealisasi sebanyak 668 orang. Capaian tersebut terdiri atas jumlah penyandang cacat yang ditangani melalui APBD Kota Bandung sebanyak 245 orang, APBD Provinsi Jabar sebanyak 42 orang, dan APBN sebanyak 381 orang. Capaian penanganan penyandang cacat yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh adanya bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Jabar dan Kementerian Sosial. 14) Indikator Jumlah Penanganan Lanjut Usia untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Peningkatan Fungsi Sosial Melalui Pembinaan, Bimbingan, dan Pelatihan, dari target sebanyak 200 orang dapat terealisasi sebanyak 275 orang melalui anggaran yang bersumber dari APBN. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya koordinasi yang intensif dengan Kementerian Sosial. 15) Indikator Jumlah Partisipasi Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menunjang Pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial, dari target kumulatif sebanyak 300 PSKS, sampai dengan tahun 2012 dapat terealisasi sebanyak 430 PSKS (jumlah PSKS yang ditangani pada tahun 2012 sebanyak 180 PSKS), yang terdiri atas karang taruna, organisasi sosial, dan PSM. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya partisipasi aktif dari PSKS (karang taruna, PSM, dan TKSK) yang ada di Kota Bandung. 16) Indikator Jumlah Penyerapan Informasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial, dari target sebanyak 30 kecamatan dapat terealisasi sesuai target. Informasi penanganan kesejahteraan sosial tersampaikan melalui penyebarluasan leaflet dan penyuluhan sosial di lokasi. Capaian target penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2012 didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. 17) Tersedianya Bufferstock berupa Beras dan Lauk-Pauk, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Jumlah bufferstock yang tersedia adalah sebanyak 2 ton, terdiri atas 1 ton yang bersumber dari APBD Kota Bandung dan 1 ton dari APBD

IV-109

Provinsi Jabar. Capaian target ketersediaan bufferstock tahun 2012 didukung oleh ketersediaan anggaran dan koordinasi yang intensif dengan Dinas Sosial Provinsi Jabar. 18) Indikator Tingkat Partisipasi Pilar Masyarakat/Relawan, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut didasarkan pada jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang aktif di Kota Bandung yang berjumlah 96 orang. Capaian target partisipasi pilar masyarakat/relawan tahun 2012 didukung oleh adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Dinas Sosial dengan Tagana selaku mitra kerja.

c.


1)

Permasalahan a)

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung jika dibandingkan dengan jumlah dan kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. b) Belum tersedianya panti penampungan untuk optimalisasi pelayanan terhadap PMKS. c) Masih belum tersebarluaskannya penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

2)

Solusi a)

Mengupayakan penambahan anggaran dan personil pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung, serta peningkatan koordinasi intensif dengan Dinas Sosial Provinsi Jabar dan Kementerian Sosial RI. b) Percepatan pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos). c) Memperbanyak kegiatan penyuluhan sosial dan penyebarluasan informasi tentang penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

14.

Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.656.434.760,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp6.136.469.881,00 (92,19%). Program dan kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

IV-110

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.179.687.760,00 dengan realisasi sebesar Rp1.112.189.245,00 (94,28%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah - Disnaker b) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja - Disnaker Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Tersusunnya buku PTK, buku Profil Ketenagakerjaan Kota Bandung, dan terselenggaranya Kegiatan Diseminasi dan Konsultasi Publik Rencana Pengembangan Tenaga Kerja (PTK). b) Terselenggaranya 11 paket (220 orang) pelatihan teknisi automotif, service handphone, service televisi, menjahit, dan teknisi hardware komputer. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Tersedianya buku PTK, buku Profil Ketenagakerjaan Kota Bandung, dan meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat mengenai ketenagakerjaan. b) Terbentuknya calon pekerja yang menguasai keterampilan di bidang teknisi automotif, service handphone, service televisi, menjahit, dan teknisi hardware komputer.

2)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.408.037.200,00 dengan realisasi sebesar Rp3.028.634.456,00 (88,87%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f)

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja - Disnaker Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja - Disnaker Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai - Disnaker Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan - Disnaker Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat - Disnaker Perluasan Kesempatan Kerja - Disnaker

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersusunnya 3.000 data informasi lowongan kerja dan pencari kerja. b) Terselenggaranya 3 kali pameran bursa kerja yang menyediakan 3.000 lowongan kerja serta 2.000 orang penempatan kerja. c) Terlaksananya pemagangan untuk 100 orang pencari kerja. d) Terlaksananya pelatihan: menjahit (3 paket), bordir (3 paket), service hp (1 paket), pastry (2 paket), catering (3 paket), tata rias rambut (2 paket), tata rias wajah (2 paket), tata rias pengantin (2 paket), dan pembuatan boneka (1 paket) sebanyak 610 orang. e) Terselenggaranya 4 paket pelatihan penciptaan usaha baru berbasis masyarakat (80 orang).

IV-111

f)

Terselenggaranya kegiatan perluasan kesempatan kerja di 9 lokasi, penempatan tenaga kerja sementara sebanyak 450 orang, dan perluasan kesempatan kerja sebanyak 450 orang.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e) f)

3)

Terselenggaranya penempatan tenaga kerja dalam daerah dan luar daerah. Terselenggaranya penempatan kerja dalam daerah dan luar daerah. Tenaga kerja yang mengikuti pemagangan dan uji kompetensi. Tersedianya tenaga kerja terampil dan siap pakai. Terbentuknya kelompok usaha baru berbasis masyarakat. Tersedianya penempatan tenaga kerja sementara.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.068.709.800,00 dengan realisasi sebesar Rp1.995.646.180,00 (96,47%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker b) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Disnaker c) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan - Disnaker d) Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Disnaker e) Penyusunan dan Perumusan UMK Bandung - Disnaker f) Peningkatan Higiene dan Kesehatan Lingkungan Kerja - Disnaker Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 100 kasus, 10 kali Rapat LKS Tripartit, serta pembinaan serikat pekerja dan jamsostek bagi 500 orang pekerja. b) Terselesainya proses penyusunan berita acara pemeriksaan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebanyak 3 kasus. c) Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bagi sebanyak 120 orang. d) Terlaksananya 1.000 pembinaan dan pemeriksaan norma keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 100 perusahaan (1 paket). e) Terlaksananya 11 kali rapat DPK, 4 kali Rakor, dan sosialisasi UMK bagi sebanyak 300 orang. f) Terlaksananya pembinaan higiene perusahaan dan kesehatan kerja di perusahaan/tempat kerja dan sosialisasi Hyperkes (2 angkatan). Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah:

IV-112

a)

Rekomendasi/kesepakatan LKS Tripartit, terselesaikannya 100 kasus, terbinanya 480 orang, dan terverifikasinya 140 SP/SB. b) Jumlah proses penyusunan berita acara pemeriksaan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. c) Terpahaminya pengurus perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. d) Laporan hasil pembinaan dan pemeriksaan norma keselamatan dan kesehatan kerja. e) Terwujudnya usulan rekomendasi UMK Kota Bandung sertasosialisasi UMK. f) Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan higiene perusahaan dan kesehatan kerja di perusahaan/tempat kerja dan sosialisasi Hyperkes.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dari target sebesar 60,62% dapat terealisasi sebesar 63,14%. Capaian tersebut didasarkan pada rumusan operasional dan perhitungan: (jumlah angkatan kerja sebanyak 1.171.551 orang ÷ jumlah penduduk usia kerja sebanyak 1.855.471 orang) × 100%. Faktor pendorong pencapaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang melebihi target tahun 2012 adalah pelatihan yang dilaksanakan semakin efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga selain dapat menciptakan kelompok usaha baru juga angkatan kerja dapat diserap oleh pasar kerja.

2)

Indikator Tingkat Penempatan Pencari Kerja, dari target sebesar 9,24% dapat terealisasi sebesar 45,77%. Capaian tersebut didasarkan pada rumusan operasional dan perhitungan: (jumlah penempatan sebanyak 4.035 orang ÷ jumlah pendaftaran pencari kerja sebanyak 8.815 orang) × 100%. Faktor pendorong pencapaian Tingkat Penempatan Pencari Kerja yang melebihi target tahun 2012 adalah diselenggarakannya penyebarluasan informasi pasar kerja secara online (bursa kerja online/BKOL), penyelenggaraan bursa kerja (job fair), dan menurunnya pendaftar pencari kerja ke Dinas Tenaga Kerja.

3)

Indikator Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, dari target sebesar 86,16% dapat terealisasi sebesar 86,32%. Capaian tersebut didasarkan pada rumusan operasional dan perhitungan: (jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 5.402 perusahaan ÷ jumlah perusahaan sebanyak 6.258 perusahaan) × 100%. Faktor pendorong pencapaian Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja yang melebihi target tahun 2012 adalah adanya pembinaan secara terus menerus kepada perusahaan-perusahaan. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran sebagian perusahaan untuk menerapkan K3. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan pembinaan non justicia dan pro justicia.

4) Indikator Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), dari target sebesar 66,67% dapat terealisasi sebesar 67,78%. Capaian tersebut didasarkan pada rumusan operasional dan perhitungan: (jumlah penyelesaian PHI sebanyak 61 kasus ÷ jumlah PHI yang masuk sebanyak 90 kasus) x 100%.

IV-113

Grafik IV.16 Target dan Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2012

Grafik IV.17 Target dan Realisasi Tingkat Penempatan Pencari Kerja Tahun 2012

c.


1)

Permasalahan a) Sarana dan prasarana yang dimiliki Disnaker belum maksimal. b) Adanya permintaan dari peserta mengenai bantuan modal dan peralatan pasca pelatihan untuk menjadi wirausaha baru/mandiri. c) Manajemen pada UPT Balai Latihan Kerja belum optimal. d) Kurangnya pemahaman perusahaan terhadap budaya kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. e) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Dinas Tenaga Kerja.

2)

Solusi

IV-114

a) Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia/milik Disnaker. b) Usulan mengenai bantuan modal dan peralatan pasca pelatihan akan difasilitasi pada tahun anggaran 2013 sesuai dengan kemampuan anggaran pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. c) Meningkatkan kerjasama dengan LPK yang ada di Kota Bandung. d) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan dan sosialisasi perlindungan tenaga kerja. e) Menyusun budgeting kebutuhan pegawai sesuai dengan spesialisasinya dan mengusulkan penambahan pegawai ke BKD Kota Bandung.

15.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.483.500.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.379.062.525,00 (97,67%). Program dan kegiatan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan; dan 2) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif mendapat alokasi anggaran sebesar Rp655.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp630.029.345,00 (96,19%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah - Dinas KUKM dan Perindag b) Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah - Bagian Ekonomi c) Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Usaha Kecil Menengah Bagian Ekonomi Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersedianya 150 buku kumpulan kebijakan tentang UKM. b) Tersusunnya dokumen kajian tentang Efektivitas Penyaluran Dana Bergulir bagi Masyarakat di Kota Bandung. c) Tersusunnya dokumen kajian tentang Pemberian Insentif Daerah pada Bidang Industri Kreatif di Kota Bandung. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Tersebarnya buku kebijakan tentang UKM. b) Pedoman kebijakan tentang penyaluran dana bergulir.

IV-115

c)

2)

Sinergitas kebijakan insentif daerah di bidang ekonomi.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.133.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.119.891.675,00 (98,80%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e)

Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi - Dinas KUKM dan Perindag Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan - Dinas KUKM dan Perindag Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD - Dinas KUKM dan Perindag Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah - Dinas KUKM dan Perindag Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Bagian Ekonomi

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d) e)

Berkembangnya 10 UKM unggulan binaan Kota Bandung. Terlatihnya pelaku dari 98 UKM. Terlatihnya 145 pelaku pengelola koperasi. Berkembangnya 150 UKM Se Kota Bandung. Tersusunnya: (1) dokumen kajian tentang Evaluasi Kinerja Forum CSR dan Indikator Penilaian CSR Award; (2) Rancangan Perwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.


3)

Tumbuhnya sektor perdagangan yang berbasis UKM. Meningkatnya kemampuan pengelola UKM. Meningkatnya kemampuan pengelola koperasi. Meningkatnya wawasan HAKI. Meningkatnya pengelolaan CSR dan KUR di Kota Bandung.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.330.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.276.086.505,00 (95,95%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Fasilitasi dan Intermediasi bagi Usaha Mikro dan Kecil - Dinas KUKM dan Perindag b) Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Bagian Ekonomi c) Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Bagian Ekonomi d) Fasilitasi dan Intermediasi bagi Usaha Mikro dan Kecil - Bagian Ekonomi Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

IV-116

a) Terselenggaranya fasilitasi dan intermediasi UMKM di 220 UMK. b) Tersusunnya: (1) dokumen kajian tentang Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM (Evaluasi Penyaluran Dana Hibah Program Bawaku Makmur Tahun 2011); dan (2) Perwal Nomor 382 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran. c) Tersusunnya dokumen Laporan Program Kredit Barokah. d) Tersusunnya kajian tentang Tujuh Kawasan Industri dan Perdagangan Kota Bandung dalam Perspektif Industri Kreatif (Ngariung, Inovasi + Desain, Bisnis). Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya daya saing UMKM. b) Tersalurkannya bantuan Program Bawaku Makmur yang tepat sasaran dan terevaluasinya Bawaku Makmur Tahun 2011 c) Meningkatnya ketepatan sasaran dalam penyaluran pengembalian kredit program Barokah. d) Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif.

4)

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.365.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.353.055.000,00 (99,12%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian - Dinas KUKM dan Perindag b) Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi - Dinas KUKM dan Perindag c) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi - Dinas KUKM dan Perindag d) Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi - Dinas KUKM dan Perindag e) Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam- Dinas KUKM dan Perindag Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terlaksananya sosialisasi perkoperasian melalui Gerakan Koperasi. b) Terlaksananya penilaian koperasi tingkat Kota Bandung. c) Terlaksananya promosi produk hasil koperasi dan pengembangan sentra usaha koperasi bagi 150 koperasi. d) Terlaksananya bimtek dan optimalisasi sinergitas jaringan usaha konsumsi. e) Pembinaan serta penilaian kesehatan dan pemeriksaan KSP/USP pada 420 koperasi. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya pemahaman jati diri koperasi dan citra koperasi. b) Meningkatnya koperasi berprestasi tingkat Kota Bandung Tahun 2012. c) Meningkatnya volume usaha koperasi.

IV-117

d) Tersedianya model pengembangan koperasi konsumsi. e) Terciptanya koperasi berkualitas, kemitraan antar koperasi serta akses permodalan koperasi dengan BUMN, BUMS, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Cakupan Bina Usaha Menengah dan Kecil, dari target sebanyak 4.100 unit usaha dapat terealisasi sebanyak 4.531 unit usaha. Daya saing UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas produk dan packaging, harga produk, dukungan permodalan/perluasan akses permodalan, dukungan promosi, kemudahan bahan baku, teknologi, kemudahan perizinan, sertifikasi halal/PIRT, serta SDM. Berbagai hal tersebut secara bertahap diberikan kepada UMKM binaan sesuai dengan kebutuhannya. Capaian cakupan bina usaha menengah dan kecil yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh terjalinnya sinergitas Dinas KUKM dan Perindag dengan SKPD lain, BUMN, BUMD, perbankan, perusahaan besar, asosiasi, dan Kadin. Grafik IV.18 Target dan Realisasi Cakupan Bina Usaha Menengah dan KecilTahun 2012

2)

Indikator Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat, dari target sebanyak 1.900 koperasi aktif dan 400 koperasi sehat dapat terealisasi sebanyak 2.046 koperasi aktif dan 461 koperasi sehat. Capaian koperasi aktif didukung oleh adanya pendirian koperasi baru, sosialisasi tentang perkoperasian terhadap Pra Koperasi, serta optimalisasi peran Narasumber Gerakan Koperasi sebagai fasilitator untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi aktif dalam binaan. Capaian koperasi sehat dilaksanakan, melalui kegiatan penilaian kesehatan KSP/USP, pengawasan koperasi, bimtek perkuatan permodalan, serta fasilitasi dan intermediasi pendanaan KSP/USP melalui kemitraan dengan BUMN/BUMD/swasta/perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

IV-118

Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi - Dinas KUKM dan Perindag (Gbr.25, Gbr.26)

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Gbr.27)

Peningkatan dan pengembangan produk Kota Bandung, meningkatnya segmen pasar di dalam Kota Bandung, regional dan nasional (Gbr.28)

IV-119

IV-120

c.


1)

Permasalahan a)

Kurangnya tingkat keterampilan SDM dan lemahnya kemampuan mengakses pasar pada koperasi produksi dan jasa. b) Terbatasnya kemampuan/keterampilan SDM pengelola koperasi konsumen. c) Terbatasnya kemampuan SDM dan pengelolaan KSP/USP koperasi dalam bidang akuntansi koperasi. d) Terbatasnya kemampuan entrepreneur SDM koperasi. e) Lemahnya kemampuan mengakses sumber permodalan KUKM. f) Terbatasnya pemasaran produk UKM.

2)

Solusi a)

Melaksanakan workshop dan bimtek mengenai manajemen produksi dan memfasilitasi koperasi melalui temu usaha dan promosi produk di pasaran lokal dan nasional. b) Melaksanakan bimtek pengembangan usaha koperasi konsumen yang berbasis teknologi informasi dan pengembangan jaringan usaha koperasi konsumen serta memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha koperasi konsumen dari Kementerian KUKM RI. c) Melaksanakan pembinaan, pemeriksaan koperasi, bimtek peningkatan pengawasan, bimtek intermediasi pendanaan KSP/USP koperasi, workshop KSP/USP koperasi, serta bimtek jaringan usaha perkuatan permodalan KSP/USP koperasi. d) Melaksanakan bimtek dan pelatihan kewirausahaan, sertapenyuluhan bagi UKM. e) Memfasilitasi permodalan KUKM ke perbankan dan non bank, BUMN/BUMD, dan swasta. f) Mengikutsertakan UKM dalam pameran dalam rangka promosi produk UKM.

16.

Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.602.600.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.286.219.110,00 (87,84%). Program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

IV-121

a.


1)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp823.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp718.248.600,00 (87,19%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Penyelenggaraan Pameran Investasi – Bappeda b) Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung – Bappeda c) Penyelenggaraan Pameran Investasi – BPPT Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Keikutsertaan pameran investasi. b) Tersusunnya dokumen SOP Promosi Terpadu Kota Bandung. c) Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perijinan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya jumlah investor di Kota Bandung.

2)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.118.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp944.848.860,00 (84,45%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d)

Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah - Bappeda Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah - Bappeda Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal - Bappeda Revisi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah - Bappeda


Tersedianya sistem informasi penanaman modal di daerah. Terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah. Tersusunnya dokumen hasil penyusunan laporan kegiatan penanaman modal. Tersusunnya dokumen hasil Revisi Perda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah.


Kemudahan akses informasi penanaman modal Kota Bandung. Meningkatnya calon investor di Kota Bandung. Sebagai dasar bahan kebijakan dalam penyelenggaraan penanaman modal. Bahan kebijakan penyusunan Draft Revisi Perda Penanaman Modal.

IV-122

3)

Program Pelayanan Perijinan

Program Pelayanan Perijinan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp660.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp623.121.650,00 (94,41%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Industri, serta Kebudayaan dan Pariwisata - BPPT b) Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Konstruksi Serta Pertanahan - BPPT c) Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup - BPPT Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Industri, serta Kebudayaan dan Pariwisata. b) Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Konstruksi serta Pertanahan. c) Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan perizinan satu pintu.

b.

Capaian Kinerja

Target investasi tahun 2012 adalah sebanyak 500 investor (perusahaan), yang mana realisasinya mencapai 3.882 perusahaan, terdiri atas 3.817 perusahaan non PMA/Non PMDN, 48 perusahaan berstatus PMA, dan 17 perusahaan berstatus PMDN. Capaikan kinerja investasi tahun 2012 melampaui target yang ditetapkan karena iklim investasi di Kota Bandung kondusif dan dinilai oleh investor sebagai kota ramah investasi.

c.


1)

Permasalahan a) Produk hukum yang melandasi aturan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Bandung sudah tidak berlaku yaitu Perda 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung. Sementara produk-produk yang lainnya, seperti Undang-Undang Penanaman Modal diterbitkan tahun 2007 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal); Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun

IV-123

2009 Pasal 2 dan Pasal 3, Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 3, Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009, dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal. b) Pemberian kewenangan penerbitan penanaman modal kepada pemerintah kabupaten/kota masih dibatasi hanya untuk investasi yang nilainya di bawah Rp10 milyar, sementara investasi yang nilainya di atas Rp10 miliar masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. c) Posisi dan kelembagaan penanaman modal secara tegas merupakan perangkat teknis, sehingga posisi dan kelembagaannya perlu ditinjau kembali. Dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, hanya tinggal 4 kabupaten/kota yang belum menyesuaikan bentuk kelembagaannya dengan aturan pemerintah pusat, termasuk Kota Bandung. d) Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanaman modal, karena peraturan yang memayunginya tidak dapat diterapkan lagi.

2)

Solusi a) Melakukan penyesuaian posisi dan bentuk kelembagaan agar sejalan dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 2 dan Pasal 3, Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 3, Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009, dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal. b) Menambah jumlah SDM dan meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui pelatihan/seminar, kursus bahasa asing, dan lain sebagainya, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung sesuai kebutuhan. c) Mengusulkan perbaikan peraturan terkait dengan penanaman modal sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanaman modal. d) Membuat petunjuk pelaksaaan dan kewenangan penerbitan penanaman modal.

17.

Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.395.800.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.312.703.405,00 (96,53%). Program dan kegiatan pada Urusan Kebudayaan tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Pengembangan Nilai Budaya

IV-124

Program Pengembangan Nilai Budaya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp815.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp790.790.800,00 (97,03%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah - Disbudpar b) Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya - Disbudpar Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Tersusunnya Perwal Pelestarian Kesenian, terselenggaranya musyawarah Agung Keraton Nusantara, dan tersedianya cetak buku Perda dan cetak CD lagu seni tradisional Sunda. b) Terselenggaranya Anugerah Budaya dan pemilihan Mojang Jajaka Kota Bandung. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pengelolaan kesenian di Kota Bandung. b) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seniman/budayawan serta kesadaran generasi muda untuk melestarikan seni budaya daerahnya.

2)

Program Pengelolaan Kekekayaan Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp330.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp320.159.800,00 (97,02%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya - Disbudpar b) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah - Disbudpar c) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum,dan Peninggalan Bawah Air - Disbudpar Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terselenggaranya gelar wisata situs dan museum. b) Fasilitasi sarasehan pasanggiri bahasa, sastra, dan aksara sunda dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional. c) Terlaksananya pembinaan dan monitoring kawasan Bangunan Cagar Budaya. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah. b) Terselenggaranya sarasehan pasanggiri bahasa, sastra, dan aksara sunda dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional. c) Terbentuknya Tim Pelestari dan meningkatnya kesadaran perangkat pemerintah juga masyarakat dalam upaya pelestarian Bangunan Cagar Budaya.

3)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

IV-125

Program Pengelolaan Keragaman Budaya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.000.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp956.317.100,00 (95,56%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah - Disbudpar b) Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah - Disbudpar Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terselenggaranya pentas seni di sentra budaya dan pariwisata, di ruang publik, di kab/kota, dan luar kota Bandung serta di luar provinsi, serta pentas seni dalam rangka HUT Kemerdekaan. b) Terselenggaranya Bandung Festival dan dua kali penyelenggaraan festival seni budaya di tempat lain. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah. b) Terselenggaranya Bandung Festival dan pentas seni di sentra wisata/ruang publik.

4)

Program Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp245.435.705,00 (98,17%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah – Disbudpar. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah terselenggaranya kemitraan penyelenggaraan seni budaya antar daerah.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Peningkatan Upaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah, dari target kumulatif sebesar 80% (target tahun 2012 meningkat sebesar 20%) dapat terealisasi sesuai target, yaitu melalui 2 kali kegiatan pembinaan terhadap pelaku seni budaya (sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional dan diskusi dalam rangka pembahasan Raperwal Seni Tradisional sebagai breakdown dari Perda termaksud). Pembinaan tersebut lebih mengedepankan kepada penyampaian informasi mengenai tatanan dalam berkehidupan kesenian khususnya seni tradisional di Kota Bandung yang telah mengatur hak dan kewajiban pelaku seni, masyarakat, dan industri pariwisata serta stakeholder lainnya yang pada intinya lebih mengangkat citra seni budaya tradisional dalam rangka upaya pelestarian seni budaya tradisional dan diharapkan akan menjadi salah satu daya tarik wisata Kota Bandung.

IV-126

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah adalah perencanaan pembangunan obyek wisata agro dan seni budaya pada lahan seluas 6 hektar di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung. Pelaksanaan pembangunannya akan dimulai tahun 2013. Selain itu, telah dipersiapkan lahan di Kampung Pasir Kunci seluas ± 1,5 hektar untuk sarana wisata seni budaya serta rehabilitasi Gedung Padepokan Seni untuk penyediaan ruang apresiasi seni budaya milik Pemerintah Kota Bandung. Tabel IV-2 Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Upaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Tahun 2011-2012 Indikator Program Peningkatan upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Eksisting 2008 10% = 1 Kegiatan Pembinaan

Target Kumulatif s/d 2011 60% = 6 Kegiatan Pembinaan

Capaian Kinerja Realisasi Target Kumulatif Kumulatif s/d 2011 s/d 2012 60% = 6 80% = 8 Kegiatan Kegiatan Pembinaan Pembinaan

Realisasi Kumulatif s/d 2012 80% = 8 Kegiatan Pembinaan

Keterangan Dari jumlah kegiatan pembinaan terhadap pelaku budaya

Grafik IV.19 Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Upaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Tahun 2011-2012

100%

80% 80% 60% 60%

50%

0% 2011 Target Kumulatif

2012 Realisasi Kumulatif

2) Indikator Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal Daerah, dari target kumulatif sebesar 80% (target tahun 2012 meningkat 20%) dapat terealisasi sebesar 92,80%, yaitu melalui 23 kali kegiatan pagelaran seni budaya yang dibiayai dari anggaran APBD Kota Bandung, diantaranya Pentas Seni Manglayang (8 kali), Gedung Merdeka (2 kali), Cikapundung (1 kali), Landmark - Braga (1 kali), Penyambutan Tamu Malaysia di Bandara Husen Sastranegara (1 kali), Pasir Kunci (2 kali), Unpad (1 kali), ITB (1 kali), Cibiru (3 kali), Arcamanik (1 kali), Bandung Festival (1 kali), Festival Pasanggarahan/Hajat Lembur (1 kali). Kegiatan gelar seni budaya tersebut merupakan stimulus untuk memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat maupun sektor swasta dalam pemanfaatan seni budaya tradisional sebagai salah satu upaya pelestarian. Tabel IV-3 Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal Daerah Tahun 2011-2012 Indikator Program

Eksisting 2008

Target

Capaian Kinerja Realisasi Target

IV-127

Realisasi

Keterangan

Peningkatan pelestarian budaya lokal daerah

Kumulatif s/d 2011 60% = 42 Pagelaran

10% = 7 Pagelaran



Kumulatif s/d 2012 92,8% = 65 Pagelaran

Dari jumlah kegiatan pagelaran seni budaya

Grafik IV.20 Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal Daerah Tahun 2011-2012

100%

80%

92,8%

60% 60%

50% 0% 2011

2012

Target Kumulatif

3)

Realisasi Kumulatif

Indikator Penghargaan di Bidang Budaya, dari target kumulatif sebanyak 50-56 seniman/budayawan, dapat terealisasi sebanyak 61 seniman/budayawan, yaitu melalui penyelenggaraan Pemberian Anugerah Budaya kepada 12 seniman dan budayawan Kota Bandung pada tahun 2012. Tabel IV-4 Target dan Realisasi Kumulatif Penghargaan di Bidang Budaya Tahun 2011-2012

Indikator Program

Eksisting 2008

Penghargaan di bidang budaya

Capaian Kinerja Realisasi Target Kumulatif Kumulatif s/d 2011 s/d 2012 53% = 49 50-56 Seniman/ Seniman/ Budayawan Budayawan

Target Kumulatif s/d 2011 50% = 47 Seniman/ Budayawan

15% = 14 Seniman/ Budayawan

Realisasi Kumulatif s/d 2012 61 Seniman/ Budayawan

Keterangan Dari jumlah seniman/ budayawan yang layak diberi penghargaan

Grafik IV.21 Target dan Realisasi Kumulatif Penghargaan di Bidang Budaya Tahun 2011-2012

80 60

47

56

49

61

40 20

0 2011

Target Kumulatif

2012

Realisasi Kumulatif

4) Indikator Perlindungan Cagar Budaya, dari target sebanyak 300 - 350 lokasi cagar budaya tidak dapat terealisasi sesuai target (masih tetap 99 lokasi Bangunan Cagar

IV-128

Budaya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Bangunan Cagar Budaya). Hal tersebut dikarenakan pembentukan dan pelantikan Tim Pertimbangan Perlindungan Kawasan Bangunan Cagar Budaya baru terlaksana diakhir tahun 2012. Sementara, sebagaimana amanat Perda dan Perwal, Tim tersebut yang mengusulkan untuk melegalformalkan kawasan/bangunan cagar budaya di Kota Bandung dalam bentuk Peraturan Walikota.

5)

Indikator Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah, dari target sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 87%, yaitu melalui penyelenggaraan Seminar Musikalisasi Puisi jeung Sosialisasi Aksara Sunda dalam rangka Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional dengan jumlah partisipan sebanyak 300 orang.

Tabel IV-5 Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Tahun 2011-2012

Indikator Program Peningkatan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah

Eksisting 2008 30%=288 orang

Target Kumulatif s/d 2011 60% = 576 orang

Capaian Kinerja Realisasi Target Kumulatif Kumulatif s/d 2011 s/d 2012 60% = 576 80% = 768 orang orang

Realisasi Kumulatif s/d 2012 87,6% = 876 orang

Keterangan Dari jumlah partisipan sosialisasi bahasa dan sastra daerah

Grafik IV.22 Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Tahun 2011-2012

1000

768

876

576 576

500 0 2011

Target Kumulatif

2012

Realisasi Kumulatif

6) Indikator Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah, dari target kumulatif sebesar 60% dapat terealisasi sesuai target, yaitu melalui 3 kali penyelenggaraan kemitraan (Apeksi - Manado, Pameran Budaya di Makassar, dan Pagelaran Helaran Budaya Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya), sehingga secara kumulatif pada tahun 2012 telah terlaksana 18 kali kegiatan kemitraan. Pelaksanaan kegiatan kemitraan antar daerah merupakan kemitraan dengan daerah lain, melalui pelibatan seniman dan budayawan Kota Bandung pada event yang dilaksanakan oleh daerah lain sebagai ajang muhibah seni budaya bagi tuan rumah ataupun para perwakilan yang sama mengikuti even tersebut.

IV-129

Tabel IV-6 Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Tahun 2011-2012

Indikator Program Peningkatan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

Eksisting 2008 10%=3 Kegiatan

Target Kumulatif s/d 2011 50% = 15 Kegiatan

Capaian Kinerja Realisasi Target Kumulatif Kumulatif s/d 2011 s/d 2012 50% = 15 60% = 18 Kegiatan Kegiatan

Realisasi Kumulatif s/d 2012 60% = 18 Kegiatan

Keterangan Dari jumlah kerjasama seni budaya di luar Kota Bandung

Grafik IV.23 Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Tahun 2011-2012

20 15

18 15

18

15

10 5

0 2011

Target Kumulatif

7)

2012

Realisasi Kumulatif

Indikator Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah, dari target kumulatif tahun 2012 sebesar 60% (24 produk seni) dapat terealisasi sebesar 62,50% (25 produk seni), melalui penambahan 5 produk seni pada tahun 2012, yaitu: Kesenian Hajat Lembur, Kaulinan Barudak Urang Lembur, Dirijen Sunda, Pencak Silat, serta Debus. Keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari adanya dukungan para kreator dan pelaku seni di Kota Bandung.

Tabel IV-7 Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah Tahun 2011-2012

Indikator Program Peningkatan sarana pemasaran produk seni budaya daerah

Eksisting 2008 15% = 6 Produk

Target Kumulatif s/d 2011 50% = 20 Produk

Capaian Kinerja Realisasi Target Kumulatif Kumulatif s/d 2011 s/d 2012 50% = 20 60% = 24 Produk Produk

IV-130

Realisasi Kumulatif s/d 2012 62,5% = 25 Produk

Keterangan Dari jenis produk seni budaya

Grafik IV.24 Target dan Realisasi Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah Tahun 2011-2012

30 20

24

20

25

20 10 0 2011

Target Kumulatif

2012

Realisasi Kumulatif

8) Indikator Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan Peninggalan Budaya, dari target kumulatif sebesar 80% dapat terealisasi sesuai target, melalui penambahan 2 rumpun seni, yaitu Rumpun Seni Bela diri (Debus/Pencak Silat) dan Rumpun Multiseni (Kesenian Hajat Lembur, Kaulinan Barudak Urang Lembur, dan Dirijen Sunda). Secara kumulatif sampai dengan tahun 2012 telah terpelihara peninggalan budaya sebanyak 8 rumpun seni. Faktor pendukung pencapaian target tersebut tidak terlepas dari: 1) adanya para pelaku dan kreator seni budaya yang peduli terhadap eksistensi seni budaya tradisional di Kota Bandung; 2) konsistensi para seniman budayawan untuk terus berekspresi khususnya dalam seni budaya tradisional sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang merupakan warisan budaya daerah, serta 3) dukungan, kerjasama, dan sinergitas antara pemerintah, seniman budayawan, dan sektor swasta untuk berupaya memanfaatkan seni budaya tradisional dalam upaya memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya. Tabel IV-8 Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pemeliharaan Peninggalan Budaya Tahun 2011-2012

Indikator Program

Eksisting 2008

Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan peninggalan budaya

20% = 2 Rumpun Seni Peninggalan Budaya Tradisi

Target Kumulatif s/d 2011 60% = 6 Rumpun

Capaian Kinerja Realisasi Target Kumulatif Kumulatif s/d 2011 s/d 2012 60% = 6 80% = 8 Rumpun Rumpun

IV-131

Realisasi Kumulatif s/d 2012 80% = 8 Rumpun

Keterangan Dari jumlah peninggalan budaya/tradisi

Grafik IV.25 Target dan Realisasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan Peninggalan Budaya Tahun 2011-2012

10

8 6

8

6

5 0 2011

2012

Target Kumulatif

c.


1)

Permasalahan

Realisasi Kumulatif

Dalam rangka akselerasi pemantapan Kota Bandung sebagai Kota Seni dan Budaya terdapat beberapa kendala, diantaranya: a)

Pelaksanaan garapan urusan pemerintah bidang seni budaya di Kota Bandung saat ini ditangani oleh satu bidang dengan dua seksi di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Hal ini perlu dikaji ulang, mengingat begitu luasnya tugas dan garapan yang harus dilaksanakan pada urusan seni budaya. b) Masih terbatasnya sarana dan prasarana milik/aset Pemerintah Kota Bandung yang bisa dipergunakan oleh para seniman dan budayawan dalam mengekspresikan seni budaya di Kota Bandung. c) Tingkat partisipasi masyarakat maupun sektor swasta dalam pemanfaatan kegiatan seni budaya tradisional masih belum optimal.

IV-132

1.

2.

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah; (Gbr.29) Pemberian dukungan, penghargaan, kerjasama di bidang budaya, (Gbr.30)

3. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya (Gbr.31)

IV-133

IV-134

2)

Solusi a)

Mengusulkan adanya pengkajian untuk garapan urusan seni budaya menjadi dinas tersendiri atau tetap berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan menambah bidang dan seksi. b) Solusi terhadap keterbatasan sarana prasarana seni budaya: (1) Pemerintah kota telah merencanakan pembangunan obyek kawasan wisata seni dan budaya kreatif berwawasan lingkungan diatas lahan 6 hektar di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung dan direncanakan akan dimulai pencanangan pembangunannya pada tahun 2013. Diharapkan objek kawasan ini akan menjadi salah satu ikon dan kebanggaan Kota Bandung maupun Jawa Barat sebagai objek wisata dan pusat kegiatan seni budaya. (2) Penambahan lahan untuk sarana wisata seni budaya dan wisata alam di Kampung Pasir Kunci milik Pemerintah Kota Bandung seluas ± 1,5 hektar. (3) Rehabilitasi dan refungsionalisasi Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda tahap II telah diselesaikan pada tahun 2012 (pekerjaan renovasi ruang pertunjukan semi outdoor, penambahan akustik ruang utama, penataan lahan parkir, serta kelengkapan lainnya). Kegiatan renovasi ini diharapkan akan menghasilkan satu gedung pertunjukan yang cukup representatif milik Pemerintah Kota Bandung. c) Intensifikasi sosialisasi Perda Pelestarian Kesenian Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur masalah hak dan kewenangan Pemerintah Kota, para seniman, sektor swasta (pengelola sarana wisata), sektor pendidikan, serta masyarakat secara umum dalam kegiatan seni budaya. Sehingga diharapkan akan menjadi stimulus terselenggaranya pemantapan Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya.

18.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp16.442.836.300,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp11.296.335.205,00 (68,70%). Program dan kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

IV-135

a) Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat (Gbr.32, Gbr. 36) b) Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah (Gbr. 33, Gbr.34) c) Penyelenggaraan kompetisi olahraga ( Gbr.35)

2

IV-136

IV-137

a.


1)

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda mendapat alokasi anggaran sebesar Rp80.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp77.624.000,00 (97,03%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Kepemudaan –Dispora. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terselenggaranya kegiatan penyuluhan kepada pemuda. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya keimanan dan ketakwaan pemuda.

2)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.714.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.119.972.200,00 (65,34%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f)

Pembinaan Organisasi Kepemudaan - Dispora Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan - Dispora Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan - Dispora Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda - Dispora Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda - Dispora Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda (LKP) 2 Angkatan (Banprov2012) - Dispora g) Penyelenggaraan Kegiatan Seminar Nasional Kepemudaan 1 Angkatan (Banprov2012) Dispora Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah a) b) c) d) e) f) g)

Terselenggaranya kegiatan seminar pemuda. Terselenggaranya kegiatan workshop. Tidak ada realisasi. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba. Tidak ada realisasi. Terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan pemuda. Terselenggaranya kegiatan seminar.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah a) b) c) d) e)

Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan. Terbentuknya Kelompok Pemuda Pelopor. Tidak ada realisasi Terbentuknya Kelompok Pemuda Anti Penyalah Gunaan Narkoba. Tidak ada realisasi

IV-138

f) Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan. g) Terwujudnya persatuan pemuda.

3)

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda mendapat alokasi anggaran sebesar Rp235.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp229.984.000,00 (97,87%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda – Dispora. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terselenggaranya kegiatan workshop pemuda. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya keterampilan pemuda.

4)

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp982.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp617.980.884,00 (62,89%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan - Dispora b) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga - Dispora c) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan - Dispora Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tidak ada realisasi. b) Terlaksananya retribusi tempat rekreasi dan olahraga selama 1 tahun. c) Tersusunnya laporan dan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi selama 1 tahun. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Tidak ada realisasi b) Terciptanya Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi Olahraga. c) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi.

5)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.332.726.300,00 dengan realisasi sebesar Rp5.314.688.110,00 (83,92%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

IV-139

a) b) c) d) e) f)

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat - Dispora Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah - Dispora Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga - Dispora Pemassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat - Dispora Pengembangan Olahraga Rekreasi - Dispora Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat - Dispora


e) f)

Terbentuknya 17 cabor untuk peserta Popda Jawa Barat. Terbentuknya 2 tim Sepak Bola Pelajar Kota Bandung. Terlaksananya penyelenggaraan kompetisi olahraga POR Pemkot dan POR Pemda. Terselenggaranya 6 kegiatan Olahraga, diataranya: 1) HAORNAS Tingkat kota Bandung, 2) Festival Senam Tingkat Kota Bandung; 3) Festival ORTRAD Tingkat Kota Bandung, 4) Pengiriman Kontingen Senam Aerobik, SKJ dan Lari 10 KM Tingkat Propinsi Jawa Barat, 5) Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional (ORTRAD) Tingkat Propinsi Jawa Barat, 6) Pengiriman Kontingen Pasanggiri/Festival Pencak Silat Tingkat Propinsi Jawa Barat. Terselenggaranya kegiatan menumbuhkembangkan olahraga tradisional. Terbentuknya tim Olahraga Tradisional Kota Bandung.


e) f)

6)

Keikutsertaan 17 cabor Popda Jawa Barat. Terbentuknya 2 tim sepakbola SMP dan SMA yang mewakili Kota Bandung. Terlaksananya penyelenggaraan kompetisi olahraga POR Pemkot dan POR Pemda. Terwujudnya 6 kegiatan Olahraga diataranya: (1) HAORNAS Tingkat kota Bandung, (2) Festival Senam Tingkat Kota Bandung; (3) Festival ORTRAD Tingkat Kota Bandung, (4) Pengiriman Kontingen Senam Aerobik, SKJ dan Lari 10 KM Tingkat Propinsi Jawa Barat, (5) Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional (ORTRAD) Tingkat Propinsi Jawa Barat, (6) Pengiriman Kontingen Pasanggiri / Festival Pencak Silat Tingkat Propinsi Jawa Barat. Terlaksananya kegiatan olahraga tradisional. Keikutsertaan Kota Bandung pada Festival Olahraga Tradisional Tingkat Jabar.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.948.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.788.828.011,00 (54,53%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga - Dispora b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga - Dispora c) Pengadaan Sarana Olahraga - Dispora Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

IV-140

a)

Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebanyak 12 renovasi SOR di 12 Kecamatan, diantaranya : (1) Kecamatan Gedebage, (2) Kecamatan Rancasari, (3) Kecamatan Bojongloa Kaler, (4) Kecamatan Bojongloa Kidul, (5) kecamatan bandung Kulon, (6) Kecamatan Coblong, (7) Kecamatan Cicendo, (8) Kecamatan Ujungberung, (9) kecmatan Sukasari, (10) Kecamatan Cidadap, (11) Kecamatan Kiaracondong, (12) Kecamatan Panyileukan. b) Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana sebanyak 6 SOR/GOR di Kota Bandung, diantaranya: (1) SOR/GOR Bandung, (2) SOR/GOR Persib, (3) SOR/GOR Futsal Caringin, 4() SOR/GOR Saparua, 5) SOR/GOR Hockey, 6) SOR/GOR Lodaya. c) Target outputnya adalah terlaksananya peningkatan fasilitas sarana olahraga sebanyak 15 paket, namun dalam realisasinya tidak tercapai diakibatkan kendala teknis pada proses pengadaan barang dan jasa. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Peningkatan pembangunan prasarana olahraga sebanyak 12 renovasi SOR di 12 Kecamatan, diantaranya: (1) Kecamatan Gedebage, (2) Kecamatan Rancasari, (3) Kecamatan Bojongloa Kaler, (4) Kecamatan Bojongloa Kidul, (5) Kecamatan Bandung Kulon, (6) Kecamatan Coblong, (7) Kecamatan Cicendo, (8) Kecamatan Ujungberung, 9) kecmatan Sukasari, 10) Kecamatan Cidadap, 11) Kecamatan Kiaracondong, 12) Kecamatan Panyileukan. b) Terwujudnya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana sebanyak 6 SOR/GOR di Kota Bandung, diantaranya : 1) SOR/GOR Bandung, 2) SOR/GOR Persib, 3) SOR/GOR Futsal Caringin, 4) SOR/GOR Saparua, 5) SOR/GOR Hockey, 6) SOR/GOR Lodaya. c) Tidak terealisasi.

7)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp147.258.000,00 (98,17%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kepemudaan – Dispora. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya 1 kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana/prasarana kepemudaan yaitu Gelanggang Taruna (GT) Karees. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya fasilitas Gelanggang Taruna untuk kegiatan kepemudaan.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Peran Pemuda dan Lembaga Kepemudaan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dari target sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 80%. Capaian tersebut didasarkan pada jumlah lembaga kepemudaan yang aktif sebanyak 55

IV-141

lembaga kepemudaan dari 69 lembaga kepemudaan yang ada. Kendala yang dihadapi yaitu belum sinerginya kegiatan Dispora dengan lembaga kepemudaan. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan komunikasi dan kerjasama antara Dispora dengan lembaga kepemudaan. 2)

Indikator Tersedianya Gelanggang Kepemudaan/Balai Remaja yang Representatif, dari target sebanyak 3 gelanggang dapat terealisasi sebanyak 2 gelanggang, yaitu Gelanggang Generasi Muda (GGM) Merdeka dan Gelanggang Taruna (GT) Karees. Kendala yang dihadapi yaitu masih terbatasnya sarana/gelanggang/balai bagi pemuda untuk berkreasi. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah penyediaan fasilitas gelanggang remaja di tiap kecamatan.

3)

Indikator Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, dari target sebesar 90% dapat terealisasi sesuai target.

4) Indikator Peran Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pengelolaan Keolahragaan, dari target sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 100%, yaitu melalui peran serta pengelolaan keolahragaan yaitu dimana melalui mitra peran serta pembinaan olahraga prestasi (KONI, Olahraga Rekreasi/FORMI, Olahraga Pendidikan/BAPOPSI). KONI membawahi 43 cabor dan 5 badan fungsional, FORMI membawahi 30 FORMI Kecamatan, dan BAPOPSI membina 18 cabang olahraga, sehingga jumlah peran serta masyarakat yang membina olahraga sejumlah 96 lembaga. Dari 96 lembaga atau cabang olahraga semua melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga secara optimal (100%). 5)

Indikator Revitalisasi Olahraga Masyarakat dan Tradisional, dari target sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 166%. Capaian tersebut didasarkan pada jumlah peserta Festival Olahraga Tradisional sebanyak 984 orang dari target semula sebanyak 650 orang. Capaian revitalisasi olahraga masyarakat dan tradisional yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh adanya dukungan positif dari pemerintah, FORMI, dan orang tua atlit. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu standar bonus/hadiah belum memadai. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengajukan revisi dalam Perwal Standar Harga untuk tahun 2013.

6) Indikator Sarana Olahraga Masyarakat di Tingkat Kecamatan, dari target sebanyak 30 kecamatan dapat terealisasi sebanyak 12 kecamatan. Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah alokasi anggaran hanya mencukupi untuk merenovasi sarana olahraga (SOR) di 12 kecamatan. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah mengalokasikan anggaran untuk mengakomodir SOR yang belum terenovasi sebanyak 12 kecamatan pada tahun 2013.

c.


1)

Permasalahan a)

Bidang Kepemudaan (1) Pengaruh budaya asing terhadap perilaku pemuda. (2) Pemuda makin tak acuh terhadap budaya bangsa dan nilai-nilai lokal.

IV-142

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

Merosotnya rasa nasionalisme dan kebangsaan sebagai suatu bangsa dikalangan pemuda dan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat. Makin menipisnya pemahaman pemuda terhadap bidang pertahanan dan keamanan sehingga menyebabkan kurangnya perhatian dan kepedulian akan timbulnya konflik. Tingkat kemiskinan yang dialami bangsa Indonesia berpengaruh terhadap kesempatan pemuda untuk membangun diri serta melibatkan dirinya dalam proses pembangunan. Trend perilaku pemuda yang destruktif, seperti adanya geng motor dan lainlain. Semakin semaraknya peredaran narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif.

b) Bidang Olahraga (1) Belum adanya pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) keolahragaan. (2) Penyelenggaraan kompetisi dan atau festival olahraga yang belum teratur, berjenjang, dan berkesinambungan, baik bagi pelajar, mahasiswa, PNS, maupun masyarakat. (3) Belum adanya peningkatan mutu organisasi dan sumber daya manusia dalam bidang olahraga, baik olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat/rekreasi di Kota Bandung. (4) Belum adanya Pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) di Kota Bandung sebagai bagian pembibitan dalam pembinaan olahragawan berbakat untuk mencetak atlet-atlet cabang olahraga berprestasi di Kota Bandung. (5) Perlunya meningkatkan peran serta dunia usaha, lembaga pemerintah, perusahaan daerah, dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan menjadi bapak angkat cabang olahraga, baik untuk olahraga pelajar, olahraga mahasiswa, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun industri olahraga. (6) Perlunya monitoring dan evaluasi terhadap olahragawan yang mengikuti event-event olahraga, baik ditingkat provinsi, nasional, dan internasional. c)

Bidang Sarana dan Prasarana (1) Pembangunan sarana prasarana olahraga yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat di kecamatan. (2) Perlunya renovasi/rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga yang telah ada dengan memenuhi standar cabang olahraga baik untuk pelatihan maupun pertandingan, sehingga dapat memberikan kontribusi pembinaan prestasi terbaik bagi atlet dan cabang olahraga. (3) Perlunya menyediakan, menambah, dan membangun sarana prasarana olahraga yang lengkap dan dapat memenuhi standar yang telah ditentukan di Kompleks Stadion Utama Gedebage (persiapan pembangunan venue-venue cabang olahraga untuk tuan rumah PON ke-XIX tahun 2016). (4) Perlunya sarana prasarana Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) di Kota Bandung.

IV-143

2)

Solusi a)

Bidang Kepemudaan (1) Peningkatan ketersediaan infrastuktur kepemudaan sebagai sarana dan fasilitas untuk melaksanakan pendidikan dan latihan keterampilan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan sebagai kader bangsa yang memiliki kemampuan prima dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melakukan inovasi yang kreatif di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. (2) Peningkatan jumlah pemuda yang membuka lapangan usaha, lapangan kerja, atau berwirausaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal. (3) Mendukung situasi yang kondusif sehingga menurunnya pergesekan antar golongan, agama, dan OKP. (4) Meminimalisir pemuda dari pengaruh destruktif dan lost generation dengan peningkatan iman dan takwa pemuda. (5) Menjalin koordinasi dan sinkronisasi dari beberapa lembaga yang menangani pembinaan kepemudaan sebagai pelaksana pembinaan kepemudaan yang berjalan secara efektif dan sistematik. (6) Peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan yang ditandai dengan berkembang dan melembaganya berbagai usaha yang diinisiasi oleh pemuda sehingga memberikan nilai tambah usaha pada percepatan pembangunan di Kota Bandung. (7) Peningkatan kualitas daya saing pemuda dalam mengakses pasar kerja, kesempatan usaha, dan kewirausahaan pemuda. (8) Peningkatan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah yang sarat dengan nilai-nilai moral, agama, sosial, dan wawasan nasional. (9) Peningkatan kiprah dan hasil nyata dari organisasi dan lembaga kepemudaan dalam menyiapkan pemuda sebagai kader pemimpin bangsa yang berkualitas. (10) Menjalin koordinasi dan sinkronisasi dari beberapa lembaga yang menangani pembinaan kepemudaan sebagai pelaksana pembinaan kepemudaan yang berjalan secara efektif dan sistematik.

b) Bidang Olahraga (1) Database atlet yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, misal: data atlet Popda. (2) Fasilitasi pelatihan dan pengiriman olahraga pelajar (Popda, LPI, O2SN), fasilitasi pelatihan dan pengiriman olahraga mahasiswa (Pomda, Pomnas), fasilitasi pelatihan dan pengiriman olahraga masyarakat (senam, ortrad, Porpemda, dan lain-lain), serta fasilitasi kejuaraan olahraga prestasi yang dilaksanakan oleh masyarakat di luar anggota KONI. (3) Meningkatkan peran serta dunia usaha, lembaga pemerintah, perusahaan daerah, dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan menjadi bapak angkat cabang olahraga, baik untuk olahraga pelajar, olahraga mahasiswa, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun industri olahraga. c)

Bidang sarana dan prasarana (1) Merenovasi/merehabilitasi sarana dan prasarana olahraga yang telah ada dengan memenuhi standar cabang olahraga, baik untuk pelatihan maupun

IV-144

(2)

(3)

19.

pertandingan sehingga dapat memberikan kontribusi pembinaan prestasi terbaik bagi atlet dan cabang olahraga. Menyediakan, menambah, dan membangun sarana dan prasarana olahraga yang lengkap dan dapat memenuhi standar yang telah ditentukan di Komplek Stadion Utama Gedebage (persiapan pembangunan venue-venue cabang olahraga untuk tuan rumah PON ke-XIX tahun 2016). Menyediakan sarana prasarana pusat diklat (PPLP) di Kota Bandung.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.974.487.434,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.838.714.006,00 (80,99%). Program dan kegiatan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat; 2) Satuan Polisi Pamong Praja; dan 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp301.838.069,00 dengan realisasi sebesar Rp294.606.720,00 (97,60%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan - BKPPM b) Pengendalian Keamanan Lingkungan - BKPPM c) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan - BKPPM Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terlaksananya penyiapan anggota LINMAS dalam rangka peningkatan/pengerahan anggota PAM hari-hari besar nasional khususnya: peringatan HUT Linmas ke-50 tahun 2012, sebanyak 181 orang; b) Terselenggaranya pelatihan terhadap 75 orang anggota Linmas, dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui Diklatsar Linmas; c) Terlaksananya pendataan anggota Linmas dan potensi Linmas di 151 kelurahan se-Kota Bandung Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya kesiagaan anggota Linmas untuk pengamanan hari-hari besar nasional. b) Meningkatnya potensi Linmas dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan. c) Tersedianya data potensi Linmas di kelurahan se-Kota Bandung.

IV-145

2)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp565.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp535.871.734,00 (94,78%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d)

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama - BKPPM Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat - BKPPM Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa - BKPPM Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama - Bagian Kesra


Terselenggaranya sosialisasi tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama diikuti para pelajar SMA, SMK dan guru pembina sebanyak 125 peserta . b) Terselenggaranya sosialisasi tentang solidaritas dan ikatan sosial terhadap 110 orang tokoh masyarakat; c) Terselenggaranya sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi pelajar SMA se-Kota Bandung sebanyak 125 orang dalam rangka menumbuhkan nilai luhur budaya bangsa bagi generasi muda untuk pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. d) Survey data sarana dan prasarana tempat peribadatan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Meningkatnya kerukunan hidup dan toleransi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. b) Meningkatnya pemahaman tentang rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat Kota Bandung yang heterogen. c) Meningkatnya pemahaman generasi muda untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dalam rangka pengembangan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. d) Tersedianya data sarana dan prasarana tempat peribadatan di Kota Bandung.

3)

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp196.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp195.233.540,00 (99,51%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan - BKPPM b) Pengkajian Masalah Aktual - BKPPM c) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan - BKPPM Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

IV-146

a)

Terselenggaranya diskusi tentang peningkatan wawasan kebangsaan bagi pelajar SMU dan SMK se-Kota Bandung diikuti sebanyak 110 orang peserta. b) Tersedianya data laporan masalah aktual dari 30 kecamatan. c) Tersusunnya laporan kesadaran masyarakat dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan dari 30 kecamatan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda dan pemahaman 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika). b) Terdeteksinya kondisi keamanan dan kewaspadaan masyarakat Kota Bandung dan meningkatnya suasana kondusivitas di Kota Bandung. c) Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan di Kota Bandung.

4)

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp230.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp228.900.989,00 (99,52%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat - BKPPM b) Fasilitasi Kegiatan BBGRM Tingkat Kabupaten/Kota (Banprov) - BKPPM c) Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (Banprov) - BKPPM Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terselenggaranya pelatihan bidang Linmas, dalam rangka pembentukan Satuan Keamanan Linmas di 151 kelurahan sebanyak 60 orang. b) Terlaksananya pelaksanaan Bakti Gotong Royong Masyarakat pada Kelurahan Cipadung Kidul; c) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan pada 1 Kelurahan (Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di Kelurahan Cimincrang). Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Kesiapan anggota Linmas dan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat, serta kemampuan dalam kesiagaan penanggulangan terhadap bencana alam. b) Tetap terpeliharanya budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan di Kota Bandung. c) Meningkatkan dan memelihara hasil pembangunan sarana dan prasarana pada Kelurahan Cimincrang, dan menumbuhkan swadaya masyarakat setempat dengan

IV-147

kemanunggalan TNI-Masyarakat khususnya di lingkungan Kodam Siliwangi dan Pemkot Bandung.

5)

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program Pendidikan Politik Masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp173.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp172.218.500,00 (99,32%), yang dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: a) Penyuluhan Kepada Masyarakat - BKPPM b) Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik - BKPPM c) Penyusunan Database Partai Politik - BKPPM Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terselenggaranya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan di bidang politik terhadap 125 orang. b) Terselenggaranya forum diskusi politik yang diikuti sebanyak 100 orang. c) Terselenggaranya inventarisasi data parpol, ormas dan LSM (18 parpol, 182 ormas dan 150 LSM).


Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan tentang pemilu dan politik. b) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika berdemokrasi yang santun, hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik. c) Tersedianya database parpol, ormas dan LSM.

6)

Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp463.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp405.514.498,00 (87,58%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum – Satpol PP b) Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum – BKPPM Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terpeliharanya trantibum di tempat-tempat penting, pada kegiatan-kegiatan penting, pada pengawalan pejabat/orang-orang penting, dan pada pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa. b) Terselenggaranya sosialisasi tentang Linmas kepada Pembina/Koordinator Linmas Kecamatan dan anggota Linmas dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

IV-148


Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah Kota Bandung. b) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

7)

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp422.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp359.280.625,00 (84,96%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan – Satpol PP b) Monitoring, Evaluasi,dan Pelaporan – Satpol PP Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terjalinnya kerja sama pengembangan kemampuan dan kerja sama operasional antara SATPOL PP dengan 3 instansi (TNI, POLRI, dan Kejaksaan) dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakkan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandung. b) Terlaksananya monitoring dan evaluasi; terwujudnya pelaporan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal di 30 kecamatan; terlaksananya penyusunan 12 dokumen laporan kegiatan bulanan; dan terlaksananya penyusunan laporan kegiatan tahunan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Sinergitas antara Aparatur SATPOL PP dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan dalam pemeliharaan trantibum. b) Meningkatnya kondusifitas kantramtibmas dan menurunnya tingkat kriminal di 30 kecamatan di Kota Bandung.

8)

Program Penegakan Perda dan Perwal

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.621.749.365,00 dengan realisasi sebesar Rp2.647.087.400,00 (73,09%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Ketentraman Ketertiban - Satpol PP b) Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota - Satpol PP c) Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota - Satpol PP d) Operasi Pengawasan dan Pengendalian Perijinan (Banprov) - Satpol PP e) Pengawasan dan Pengendalian Barang Kena Cukai Ilegal - Satpol PP f) Operasional Penertiban Reklame Ilegal - Satpol PP Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

IV-149

a)

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Trantibum pada 150 orang. b) Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima; operasi penertiban bangunan liar; operasi penertiban perizinan tempat usaha; operasi penertiban minuman beralkohol; operasi penertiban anjal dan gepeng; dan operasi penertiban disiplin pegawai negeri sipil. c) Terlaksananya 8 kali yustisi kependudukan (razia KTP) dan prostitusi (razia PSK). d) Terlaksananya operasi pengawasan dan pengendalian perizinan di 7 kecamatan. e) Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian barang kena cukai ilegal di 30 kecamatan. f) Terlaksananya operasi penertiban reklame ilegal di Kota Bandung selama 1 tahun. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Perda, Perwal, dan Kepwal Kota Bandung. b) Terciptanya ketertiban terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota di Kota bandung. c) Terciptanya tertib masyarakat Kota Bandung terhadap yustisi. d) Terciptanya tertib perizinan di Kawasan Bandung Utara. e) Terkumpulnya informasi dan pelaporan barang kena cukai ilegal. f) Terciptanya tertib reklame di Kota Bandung.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Peningkatan Kerjasama Antara Pemeluk Agama dalam Pembangunan Kota, dari target sebesar 60,00% dapat terealisasi sesuai target, yaitu melalui upaya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta menjalin kerjasama yang baik dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu masih adanya aliran kepercayaan yang dapat memecah belah keurukunan antar umat beragama. Terkait dengan hal tersebut upaya yang dilakukan adalah memperbanyak sosialisasi dan merumuskan peraturan mengenai kerukunan antar umat beragama.

2)

Indikator Terselenggaranya Pengamanan Pemilu dan Pilkada, pada tahun 2012 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi, karena tidak ada kegiatan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada.

3)

Indikator Menumbuhkan dan Mengembangkan Peran Serta Masyarakat dalam Ketertiban dan Keamanan, dari target sebesar 85% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut didasarkan pada angka partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan. Dari jumlah RW sebanyak 1.583 RW ditargetkan masyarakat yang berpartisipasi untuk menjadi anggota Linmas sebanyak 13.770 orang (9 orang per RW). Tahun 2012 jumlah Anggota Linmas sebanyak 12.477 orang atau sekitar 90% dari target. Namun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kurangnya SDM dari masyarakat dalam ketertiban dan keamanan.

IV-150

Terkait dengan hal tersebut upaya yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi dan motivasi mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 4) Indikator Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan, dari target sebesar 80% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut didasarkan pada kesiagaan Anggota Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Masalah keamanan dan kenyamanan lingungan masyarakat tidak hanya tanggungjawab masyarakat melalui anggota Linmas, akan tetapi merupakan kewajiban seluruh stakeholder diataranya TNI, Polri, Satpol PP, Satpam, Linmas dan seluruh lapisan masyarakat. Selama Tahun 2012 angka kriminalitas sebanyak 5.378 kasus menurun dari tahun 2010/2012 sebanyak 5814 kasus atau turun 7,5%. Namun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu berdasarkan data potensi Linmas, tidak semuanya dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keamanan lingkungan. Terkait hal tersebut diatas, upaya yang dilakukan adalah menghimbau pada masyarakat aktif berpartisipasi dan waspada terhadap kemungkinan gangguan kamtibmas. 5)

Indikator Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut merupakan realisasi hasil operasi/penertiban pelanggaran perda/perwal dan kepwal yang dilakukan dengan proses penegakan hukum, melalui pembuatan berita acara pemeriksaan, penyitaan barang bukti pelanggar, penyegelan, dan pengiriman/rehabilitasi bagi pelanggar prostitusi (PSK). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: a) Pelanggar Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan PKL sebanyak 706 pelanggar dengan 324 pelanggar disidangkan di pengadilan dan 382 pelanggar didata dan diberi peringatan; b) Pelanggar Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang K3 sebanyak 663 pelanggar, terdiri atas PSK sebanyak 319 pelanggar, serta gepeng, pengamen, dan anjal sebanyak 344 pelanggar; c) Pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Reklame sebanyak 18. 206 unit, dengan rincian: (1) Dibongkar Tim Penertib Reklame sebanyak 1.148 unit; (2) Insidentil sebanyak 16.763 unit; dan (3) Dibongkar sendiri oleh pemilik reklame sebanyak 295 unit. d) Pelanggar Perda Perizinan sebanyak 13 pelanggar tempat usaha yang disegel; e) Pelanggar Perda Bangunan sebanyak 42 bangunan liar yang dibongkar; f) Pelanggaran Perda Minuman Beralkohol sebanyak 25 pelanggaran dengan barang bukti dihancurkan. Capaian target penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah tahun 2012 didukung oleh: a) Intensitas wasdal terhadap pelanggaran Perda/Perwal/Kepwal cukup tinggi; b) Kesiapan aparat dan petugas serta dukungan anggota dalam operasi yang memadai; c) Koordinasi dan sinergitas yang dapat berjalan dengan baik dengan instansi terkait lainnya (TNI, Polri, dan Kejaksaan); d) Peran serta dan dukungan masyarakat yang tinggi dalam pengawasan berupa laporan pengaduan dan informasi. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu:

IV-151

a) Saat penertiban terkadang menimbulkan kemacetan dan ekses-ekses lainnya; b) Intensitas kegiatan-kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang tinggi sehingga tidak semua kegiatan bisa dijaga/dipelihara kondisi trantibumnya; c) Masih adanya kelompok/masyarakat/LSM yang tidak puas yang terkadang memperkeruh situasi kondusivitas ketentraman; d) Belum tersedianya sarana/tempat untuk barang hasil pelanggaran (barbuk), seperti papan reklame, roda PKL, dan tempat penampungan sementara PSK; e) Obyek penertiban terutama pada kelompok marjinal dan kaum rentan (PSK, Gepeng, Pengamen, dan PKL) yang selalu mendapat perhatian dari para penggiat HAM. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah: a) Rapat-rapat koordinasi secara terus menerus; b) Pendekatan dan sosialisasi secara terus menerus dan tidak arogan dalam menghadapi gejolak/perlawanan; c) Kerjasama dan koordinasi lintas institusi untuk mewujudkan trantibum. 6) Indikator Penindakan terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Penindakan terhadap pelanggaran disiplin aparatur yang dilakukan oleh Satpol PP bersifat kegiatan pembantuan dari SKPD terkait (BKD dan Inspektorat) dalam hal pengawasan dan pengendalian PNS pada jam kerja di luar kantor, apel masuk kerja di SKPD, dan pelanggaran disiplin lainnya yang ditentukan oleh BKD sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010. Penindakan yang dilaksanakan oleh Satpol PP bersifat operasional penertiban, bukan penindakan hukum atau pemberian sangsi. 7)

Indikator Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Kota Bandung, dari target sebesar 80% dapat terealisasi sesuai target. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan politik dan aturan perundang-undangan terkait demokrasi, pemilu dan pilkada hanya dilaksanakan sekali dalam setahun. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan KPUD, atau unit kerja yang terkait atau dengan Perguruan Tinggi, untuk lebih meningkatkan sosialisasi pendidikan politik dan etika berdemokrasi bagi warga kota Bandung. Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat tersebut, dilakukan melalui: a) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman politik bagi masyarakat; c) Menumbuhkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula untuk menyalurkan aspirasi pada pemilu.

8) Indikator Meningkatnya Pemahaman Wawasan Nusantara bagi Masyarakat, dari target sebesar 80% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut didasarkan pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan nusantara, nilai luhur budaya bangsa, rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika). Pencapaian target meningkatnya pemahaman wawasan nusantara bagi masyarakat

IV-152

tahun 2012 antara lain ditunjang oleh keadaan masyarakat Kota Bandung yang kondusif. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya dukungan dari lembaga masyarakat dan kalangan akademis mengenai pentingnya peningkatan wawasan nusantara di masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mempererat kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga masyarakat. 9) Indikator Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dari target mencapai kategori baik, dapat terealisasi sesuai target. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung selama tahun 2012 relatif aman dan terkendali. Penanganan gangguan trantibum yang ada dapat dikendalikan oleh aparat terkait dan stakeholder di masyarakat tanpa menimbulkan ekses negatif/chaos. Capaian target tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat tahun 2012 didukung oleh: a) Adanya komitmen yang kuat dari masyarakat, tokoh masyarakat, ormas, dan pemerintah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban yang kondusif di Kota Bandung; b) Adanya sinergi yang baik antara unsur penegakkan keamanan dan ketertiban (Polisi, TNI, dan Satpol PP); c) Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu ketidakseimbangan antara informasi dan publikasi di media massa dengan kondisi riil, sehingga menimbulkan keresahan dan mispersepsi di lapangan/masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengadakan forum komunikasi dari berbagai aspek golongan untuk menghindari persoalan pada suatu kejadian, serta mewujudkan sinergitas penyelenggaraan patroli keamanan dan ketertiban secara terpadu dalam sebuah tim patroli tingkat kota.

IV-153

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama (Gbr. 37, 38, 39)

Penyelenggaraan Sunatan Masal (Gbr. 40)

IV-154

IV-155

c.


1)

Permasalahan a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)

2)

Masih kurangnya sosialisasi dan informasi bagi masyarakat mengenai Perda dan Perwal Kota Bandung. Adanya keraguan dalam tindakan represif karena dapat berbenturan dengan pelanggaran HAM. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi aparatur dalam menegakkan perda/perwal. Masih adanya oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan dalam pelanggaran perda/perwal. Terbatasnya ruang publik dalam melaksanakan aktifitas masyarakat sehingga menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban. Besarnya jumlah aktivitas dan kuatnya daya tarik kota sehingga banyak pendatang yang datang ke Kota Bandung untuk mengadu nasib. Masih kurangnya jumlah aparatur Satpol PP. Masih kurangnya jumlah aparatur. Peraturan Perundang-Undangan tentang Linmas belum ada. Belum jelasnya status anggota Linmas. Masih kurangnya apresiasi terhadap anggota Linmas. Keanggotaan Linmas masih bersifat sukarela. Terbatasnya anggaran kegiatan.

Solusi a) Melakukan koordinasi dan sinergitas yang lebih intensif dengan seluruh stakeholder. b) Menyusun strategi penanganan pelanggaran perda/perwal yang lebih sistematis (solutif). c) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. d) Pemberian sanksi kepada oknum yang bermain dalam pelanggaran perda/perwal. e) Membuat strategic plan yang komprehensif bagi ruang publik yang bukan merupakan ruang terbuka hijau untuk aktifitas masyarakat. f) Pemerataan ekonomi melalui kerjasama dengan pihak swasta sehingga kegiatan tidak terpusat di titik-titik tertentu. g) Mengajukan penambahan aparatur Satpol PP. h) Kementrian Dalam Negeri segera menerbitkan aturan khusus tentang LINMAS. i) Lebih ditingkatkan kesadaran akan pentingnya peran anggota linmas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. j) Koordinasi yang baik dengan instansi lain (Polres, Kodim, Kejaksaan), Kominda, BNK, Ormas dan LSM. k) Penyesuaian dan penambahan alokasi anggaran kegiatan.

IV-156

20.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp116.428.506.700,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp98.468.130.421,00 (84,57%). Program dan kegiatan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Setda Non Bagian; 2) Sekretariat DPRD, 3) Inspektorat; 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5) Badan Kepegawaian Daerah; 6) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 7) Dinas Pendapatan; 8) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 9) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah; 10) Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah; 11) Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 12) Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah; 13) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; 14) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah; 15) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah; dan 16) 30 Kecamatan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp43.337.623.750,00 dengan realisasi sebesar Rp32.004.244.275,00 (73,85%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah – Sekretariat DPRD Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan – Sekretariat DPRD Rapat-Rapat Paripurna – Sekretariat DPRD Reses – Sekretariat DPRD Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah – Sekretariat DPRD Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD – Sekretariat DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan – Sekretariat DPRD Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS – Sekretariat DPRD Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah – Sekretariat DPRD Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri – Sekretariat DPRD Kajian Potensi PADS – Sekretariat DPRD Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD – Sekretariat DPRD

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah. b) Tidak ada realisasi. c) Tersedianya kelengkapan rapat-rapat paripurna.

IV-157

d) e) f) g) h) i) j) k) l)

Terlaksananya kegiatan reses anggota DPRD di 6 daerah pemilihan. Menampung permasalahan yang timbul di masyarakat. Terlaksananya bimbingan teknis. Tersosialisasikannya berbagai kegiatan DPRD dan Raperda Inisiatif DPRD. Terlaksananya pembahasan rancangan KUA dan PPAS. Meningkatnya kapasitas anggota DPRD. Meningkatnya kapasitas anggota DPRD. Database potensi PADS. Terlaksananya penyusunan peraturan daerah Kota Bandung inisiatif DPRD.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

2)

Tersedianya Perda. Tidak ada realisasi. Terlaksananya kegiatan rapat-rapat paripurna. Terjaringnya aspirasi warga masyarakat Kota Bandung, melalui 6 daerah pemilihan. Terumuskannya rekomendasi penyelesaian permasalahan. Meningkatnya kemampuan anggota DPRD dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas. Terserapnya aspirasi masyarakat tentang Raperda yang disosialisasikan. Terciptanya kerjasama antara Walikota dengan DPRD. Meningkatnya kemampuan anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas. Meningkatnya kemampuan anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas. Meningkatnya PADS. Kajian Pembanding untuk Naskah Akademik dari Eksekutif (Pemerintah Kota Bandung).

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.020.025.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.798.208.150,00 (92,66%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA – Bagian Pemum b) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya – Bagian Pemum c) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri – Bagumpal Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terlaksananya koordinasi di antara pemerintah daerah (rapat-rapat persiapan, honorarium Muspida). b) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (rapat-rapat persiapan, LPPD). c) Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/LPND/luar negeri sebanyak 28 acara. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah:

IV-158

a)

Terlaksananya koordinasi antar pimpinan daerah dalam mendukung tugas Kepala Daerah. b) Tersedianya buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. c) Tercapainya pelayanan penerimaan kunjungan kerja tamu Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah.

3)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.892.706.290,00 dengan realisasi sebesar Rp11.341.799.789,00 (81,64%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) aa)

Penyusunan Standar Satuan Harga - DPKAD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD - DPKAD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD - DPKAD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD - DPKAD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD - DPKAD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - DPKAD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - DPKAD Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - DPKAD Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - DPKAD Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah - DPKAD Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah - DPKAD Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - DPKAD Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah - DPKAD Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset - DPKAD Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah - DPKAD Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan - DPKAD Penyusunan/Pemutakhiran Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah - DPKAD Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah - DPKAD Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan - DPKAD Peningkatan Manajemen Investasi Daerah - Bagian Ekonomi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi - Dinas Pendapatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah - Dinas Pendapatan Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen - Dinas Pendapatan Inventarisasi dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak/Bukan Pajak Daerah - Dinas Pendapatan Penyusunan Data Base Pajak Daerah - Dinas Pendapatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Melalui Pengendalian Pengelolaan Pajak Dinas Pendapatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Melalui Penerimaan Pajak Bukan Pajak Daerah - Dinas Pendapatan

IV-159


i)

j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t)

u)

Tersusunnya dokumen Raperwal tentang Standar Satuan Harga Tahun 2011. Tersusunnya dokumen Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2012. Tersusunnya dokumen Raperwal tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012. Tersusunnya dokumen Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. Tersusunnya dokumen Raperwal tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. Tersusunnya dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Terlaksananya proses penyusunan APBD, penatausahaan keuangan daerah, serta proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2011 dengan menggunakan aplikasi SIMDA pada 63 SKPD. Terlaksananya pengelola keuangan dari 63 SKPD yang telah mengikuti sosialisasi penyesuaian besaran gaji pokok PNSD, pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, serta kelengkapan pengajuan dokumen pencairan dana sesuai standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tersusunnya dokumen laporan aset yang digunakan. Tidak ada realisasi. Tersusunnya dokumen sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disempurnakan. Tersusunnya dokumen database pemutakhiran tanah milik pemerintah Kota Bandung. Tersusunnya dokumen database pemutakhiran aset pemerintah Kota Bandung. Terlaksananya penyimpan/pengurus barang SKPD yang telah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan barang daerah sebanyak 75 orang (1 dokumen). Terselenggaranya pelayanan penerbitan SP2D sebanyak 17.372 SP2D. Tersusunnya dokumen Rancangan Awal Peraturan Walikota mengenai Pengelolaan Barang Daerah. Tersusunnya dokumen sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disempurnakan. Terlaksananya pengelola keuangan telah mengikuti sosialisasi Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandung sebanyak 63 SKPD. Tersusunnya: (1) dokumen kajian tentang Pengukuran Kinerja BUMD Kota Bandung dengan Balanced Scorecard; (2) dokumen kajian tentang Peningkatan Manajemen Investasi Daerah (Pengembangan BUMD); (3) Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung; (4) Perwal No. 546 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwal No. 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada PDAM Tirtawening Kota Bandung; (5) Raperwal Perubahan Kedua atas Perwal No. 936 tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada PDAM Tirtawening; (6) Raperwal Perubahan atas Perwal No. 937 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada PDAM Tirtawening; (7) Raperwal tentang Pengaturan Tarif Pengelolaan Sampah; (8) Raperwal tentang Pengaturan Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada PDAM Tirtawening. Tersusunnya 4 dokumen (Perwal PBB, SOP tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, SOTK Dispenda, Penyusunan serta Kajian dan Kepwal Perhitungan Nilai Sewa Reklame).

IV-160

v)

Tersusunnya dokumen Naskah Akademis Kajian tentang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. w) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen On Line Pajak, serta tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah melalui pemasangan 80 perangkat/alat. x) Pembangunan sistem aplikasi pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan. y) Tersusunnya dokumen kajian klasifikasi penggolongan dan ketentuan NJOP PBB. z) Terkendalinya kuantitatif pendapatan pajak daerah melalui peningkatan ketaatan, kepatuhan, dan kesadaran wajib pajak. aa) Terlaksananya sosialisasi tentang perundang-undangan serta rakor dan evaluasi pajak bukan pajak daerah bagi 200 orang aparat, wajib pajak, dan masyarakat. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

j) k) l) m) n) o) p) q) r) s)

t) u)

v) w) x)

Terwujudnya akuntabilitas APBD. Terwujudnya akuntabilitas APBD. Terwujudnya akuntabilitas APBD. Terwujudnya akuntabilitas APBD. Terwujudnya akuntabilitas APBD. Terwujudnya akuntabilitas APBD. Terwujudnya akuntabilitas APBD. Penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar. Terlaksananya sosialisasi penyesuaian besaran gaji pokok PNSD, pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, serta kelengkapan pengajuan dokumen pencairan dana sesuai standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan dan pelaporan barang daerah yang tepat waktu dan sesuai standar. Tidak ada realisasi. Penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar. Optimalisasi pemanfaatan aset tanah. Penatausahaan dan pelaporan barang daerah yang tepat waktu dan sesuai standar. Penatausahaan dan pelaporan barang daerah yang tepat waktu dan sesuai standar. Penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar. Tersusunnya Peraturan Walikota mengenai Pengelolaan Barang Daerah. Penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar. Terlaksananya sosialisasi Perwal tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah dan pengelola keuangan telah mengikuti sosialisasi Perwal tentang Prosedur Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Rancangan pedoman kinerja BUMD dan kajian pembentukan BUMD baru. Tersedianya Perwal PBB, SOP tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, SOTK Dispenda Penyusunan, serta Kajian dan Kepwal Perhitungan Nilai Sewa Reklame. Meningkatnya kualitas dan kuantitas wajib pajak baru yang mendorong peningkatan pendapatan. Tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah. Tersedianya sistem aplikasi pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

IV-161

y) z)

Tersedianya bahan kebijakan sebagai dasar pentuan NJOP PBB. Meningkatnya kualitas pengendalian regulatif, administrasi dan operasional melalui sumberdaya aparatur yang bersih, serta disiplin profesional (meningkatnya pendapatan melalui Sistem Pengendalian Internal). aa) Meningkatnya pemahaman aparat, wajib pajak, dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta rakor dan evaluasi pajak bukan pajak daerah.

4)

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota mendapat alokasi anggaran sebesar Rp692.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp672.681.500,00 (97,14%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS – DPKAD b) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD –DPKAD c) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD – DPKAD Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersusunnya 2 dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2012. b) Tersusunnya 2 dokumen KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. c) Terevaluasi dan ternilainya kinerja BLUD sebanyak 2 dokumen. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Tersedianya RKA APBD Tahun Anggaran 2012 mengacu pada KUA dan PPAS 2012. b) Tersedianya RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 mengacu kepada KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. c) Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan APBD.

5)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.097.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.004.807.684,00 (82,09%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d)

Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000 – BPPT Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH – Setda Non Bagian Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000 – Bagian Orpad Penerapan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Banprov) – Bagian Orpad e) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH – Bagian Pembangunan f) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala – Inspektorat g) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah – Inspektorat h) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH – Inspektorat

IV-162

i) j) k) l) m) n)

Inverisasi Temuan Pengawasan – Inspektorat Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan – Inspektorat Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif – Inspektorat Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan – Inspektorat Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Banprov) – Inspektorat Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Banprov) – Inspektorat

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersedianya dokumen bahan resertifikasi ISO 9001 : 2008. b) Meningkatnya kinerja pengendalian manajemen dalam pelaksanaan kebijakan KDH. c) Persiapan dan penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008 di lingkungan Pemkot Bandung di 5 SKPD/Unit Kerja. d) Penerapan Sertifikasi ISO 9001:2008 di lingkungan Pemkot Bandung di 11 SKPD/Unit Kerja. e) Laporan pelaksanaan kebijakan ruang lingkup SDA. f) Jumlah objek pemeriksaan reguler yang diperiksa sebanyak 114 obrik dan jumlah objek pemeriksaan tertentu yang diperiksa sebanyak 16 obrik. g) Jumlah kasus pengaduan yang ditangani sebanyak 17 kasus. h) Jumlah SKPD yang diberikan sosialisasi UU Pengawasan sebanyak 15 SKPD, jumlah kegiatan pakta integritas yang dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan, jumlah kegiatan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan, jumlah kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebanyak 2 kegiatan, jumlah pegawai yang mengikuti Diklat SPIP sebanyak 3 orang, jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan wawasan sebanyak 4 orang. i) Jumlah objek pemeriksaan yang memiliki temuan sebanyak 114 objek pemeriksaan. j) Temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sebesar 77,70%. k) Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan yang dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan. l) Jumlah entitas pelaporan yang direview sebanyak 62 entitas pelaporan, jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP sebanyak 61 SKPD, tersusunnya buku petunjuk pelaksaan Evakip, jumlah SKPD yang dievaluasi Renstranya sebanyak 61 SKPD, serta jumlah unit kerja yang dievaluasi RKA-nya sebanyak 71 unit kerja. m) Ditindaklanjutinya temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar 100%. n) Jumlah unit kerja yang dimonitoring terhadap pelaksanaan Bantuan Provinsi sebanyak 68 unit kerja. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT. b) Terpenuhinya kinerja pengendalian manajemen dalam pelaksanaan kebijakan KDH. c) Berkurangnya hasil temuan audit sertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada 40 SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemkot Bandung. d) Bertambahnya jumlah SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2008. e) Progres pelaksanaan kebijakan ruang lingkup SDA. f) Ditindaklanjutinya hasil pengawasan internal secara berkala sebesar 98,35%. g) Ditindaklanjutinya kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebesar 52,94%. h) Meningkatnya pengetahuan 15 SKPD terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatnya pengetahuan 76 Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

IV-163

tentang tata cara pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi, dilaksanakannya SPIP pada 76 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, meningkatnya pengetahuan 61 Sekretaris dan Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terhadap pelaksanaan PMPRB, meningkatnya pengetahuan 5 orang pegawai mengenai SPIP. i) Buku laporan inventarisasi temuan hasil pengawasan. j) Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan sebesar 22,30% dan temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar 100%. k) Diperolehnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sebanyak 4 laporan. l) Direviewnya 62 laporan keuangan, dievaluasinya 61 AKIP SKPD, buku petunjuk pelaksanaan EVAKIP, dievaluasinya 61 Renstra SKPD, serta dievaluasinya 71 RKA unit kerja. m) Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar 100%. n) Terpantaunya pelaksanaan kegiatan dari Bantuan Provinsi pada 68 Unit Kerja.

6)

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp629.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp549.395.000,00 (87,21%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pelatihan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan – Inspektorat b) Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional – Inspektorat c) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor – Inspektorat Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Jumlah aparat pengawasan yang mengikuti: Diklat P2UPD sebanyak 42 orang, Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebanyak 62 orang, Diklat Penjenjangan Auditor sebanyak 2 orang, Diklat Pembentukan Auditor sebanyak 4 orang, dan Diklat Teknis Substantif sebanyak 4 orang. b) Jumlah SDM yang diikutsertakan dalam peningkatan wawasan sebanyak 18 orang. c) Jumlah kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor dan P2UPD sebanyak 7 kegiatan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya kemampuan aparat pengawas. b) Meningkatnya pengetahuan SDM. c) Tersedianya laporan angka kredit jabatan fungsional auditor.

7)

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

IV-164

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp177.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp176.184.500,00 (99,43%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan - Inspektorat. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah jumlah PKPT yang disusun sebanyak 1 dokumen; jumlah Lakip yang disusun sebanyak 1 buku; jumlah arsip hasil pemeriksaan, kepegawaian, dan surat keluar masuk yang disusun selama 1 tahun; serta jumlah rekapitulasi apel pagi SKPD yang disusun sebanyak 1 dokumen. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah buku PKPT,Lakip, arsip hasil pemeriksaan, kepegawaian, dan surat keluar masuk, serta laporan rekapitulasi apel pagi SKPD.

8)

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.446.816.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.382.947.279,00 (260,87%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Penyelenggaraan Electronic Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung – Bappeda b) Bandung Intergrated Resources Management System – Bappeda c) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi – BPPT Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terselenggaranya: (1) pelaksanaan e-proc untuk 700 paket pekerjaan, (2) penyempurnaan sistem fully e-proc, (3) pelatihan e-proc untuk penyedia jasa dan panitia pengadaan, (4) peningkatan pelayanan untuk seluruh metoda pengadaan barang dan jasa, (5) penyusunan ISO securitas dan reliabilitas, serta (6) integrasi dengan Bandung Integrated Recourses Management System (BIRMS). b) Terlaksananya uji coba seluruh subsistem dalam rangka implementasi BIRMS. c) Tersedianya aplikasi pelayanan perizinan yang dikembangkan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Terwujudnya transparansi proses pengadaan barang dan jasa. b) Tingkat pengelolaan perencanaan dan penganggaran Pemkot yang terintegrasi dalam satu sistem BIRMS. c) Terwujudnya pelayanan perijnan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi (IT).

9)

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp161.084.650,00 dengan realisasi sebesar Rp160.695.275,00 (99,76%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Fasilitasi Pelayanan Penanganan Pengaduan – BPPT

IV-165

b) Penelitian Kepuasan Masyarakat mengenai Pelayanan Perizinan di BPPT Kota Bandung – BPPT Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Penanganan dan Pengaduan Masyarakat. b) Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Penelitian Kepuasan Masyarakat Mengenai Pelayanan Perizinan di BPPT Kota Bandung. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.

10)

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp782.111.200,00 (97,76%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat) – Bagian Pemum b) Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia – Bagian Pemum Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terlaksananya kunjungan kerja ke Makasar, Menado, Semarang, dan Bali dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah. b) Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota Apeksi. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Meningkatnya kualitas dan peran Program Sister City dalam memfasilitasi kerjasama antar daerah. b) Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama Apeksi.

11)

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.054.594.390,00 dengan realisasi sebesar Rp1.987.465.515,00 (96,73%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e)

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan – DPKAD Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan – BPPT Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan – BPPT Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah – Bagian Orpad Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah – Bagian Orpad

IV-166

f)

penyusunan Informasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah – Bagian Orpad g) Evaluasi Produk Hukum Daerah – Bagian Hukum h) Kajian Peraturan Perundang-Undangan – Bagian Hukum Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. b) Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah mengenai Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dan 2 dokumen Raperwal terkait perijinan. c) Terlaksananya sosialisasi peraturan yang terkait dengan perizinan. d) Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur. e) Terevaluasi dan tertatanya tugas pokok dan fungsi pada 5 SKPD. f) Terlaksananya 5 kali kegiatan sosialisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah. g) Terlaksananya evaluasi produk hukum daerah dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi sebanyak 1 naskah akademik. h) Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi sebanyak 4 kali. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e)

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan satu pintu. Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan satu pintu. Tersedianya norma standar dan prosedur pelayanan pada SKPD/Unit Kerja. Terevaluasi dan tertatanya organisasi Pemerintah Kota Bandung sesuai urusan dan peraturan perundang-undangan. f) Meningkatnya pengetahuan tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. g) Terlaksananya evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah. h) Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan yang baru atau lebih tinggi.

12)

Program Pembangunan Produk hukum Daerah

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.586.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.496.881.873,00, (96,55%) yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f)

Legislasi Rancangan Peraturan Daerah - Bagian Hukum Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan - Bagian Hukum Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah - Bagian Hukum Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM - Bagian Hukum Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Bagian Hukum Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan - Bagian Hukum

IV-167

g) Pemberian Bantuan Hukum - Bagian Hukum Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Tersusunnya 27 Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung; tersusunnya 26 Rancangan Lembaran Kota Bandung; tersusunnya 27 Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung; terlaksananya 5 kali rapat pembahasan rancangan peraturan daerah/lembaran kota. b) Terlaksananya up dating konten aplikasi filling JDI hukum on line; tersedianya 78 buku (65 judul) peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah; tersedianya 250 CD produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota bandung) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, anggota DPRD, dan para tamu kunjungan kerja atau studi banding; terlaksananya 8 kali kegiatan sosialisasi dan publikasi peraturan perundangundangan dan produk hukum daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). c) Tersusunnya 44 Rancangan Peraturan Walikota Kota Bandung; 178 Rancangan Keputusan Walikota Bandung; serta 44 berita daerah. d) Terlaksananya harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah; pendidikan HAM bagi aparat pemerintah Kota Bandung; serta tersusunnya laporan panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kota Bandung. e) Terlaksananya 3 kali rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam teknik penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dan rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam teknik penyusunan rancangan peraturan walikota, rancangan keputusan Walikota Bandung, dan produk hukum lainnya. f) Terlaksananya forum diskusi hukum; 6 kali Penyuluhan Hukum Terpadu (Luhkumdu); serta 2 kali pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). g) Terlaksananya penanganan 51 perkara perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Terbentuknya peraturan daerah yang dapat memenuhi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis; meningkatnya kualitas peraturan daerah yang dapat dijadikan pedoman bagi pengambil kebijakan; terlaksananya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah oleh Tim Lembaran Kota; serta meningkatnya pemahaman dn kesadaran aparat dan masyarakat terhadap produk hukum. b) Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang dapat diterima oleh masyarakat (stakeholder); serta tersedianya kebijakan-kebijakan publik yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. c) Terwujudnya peningkatan pemahaman, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia bagi warga Kota Bandung. d) Meningkatnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam teknik penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dan pemahaman Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam teknik penyusunan rancangan peraturan walikota Bandung, rancangan peraturan daerah oleh Tim Lembaran Kota. e) Tersusunnya rekomendasi hukum bagi para stakeholder; meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan; serta terbinanya keluarga sadar hukum di kelurahan.

IV-168

f)

13)

Terselesaikannya penanganan perkara.

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan Fisik dan Non Fisik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.080.770.000,00 dengan realisasi sebesar Rp947.643.490,00 (87,68%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik –(Bagian Pembangunan) b) Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik –(Bagian Pembangunan). Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terkendalinya data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan terselengaranya fasilitasi PBJ. b) Terkendalinya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang sarana dan prasarana. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 dan terfasilitasinya teknis PBJ dilingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012. b) Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja bidang sarana dan prasarana.

14)

Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.631.353.875,00 (93,22%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d)

Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah - Bagian Pemum Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah - Bagian Pemum Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan - Bagian Pemum Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan - Bagian Pemum

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah (rapat-rapat persiapan). b) Pemantapan urusan kewenangan daerah (rapat-rapat persiapan).

IV-169

c)

Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan (rapat-rapat persiapan, pembinaan Lurah dan Sekcam) d) Terselenggaranya fasilitasi bagi Pemerintah Kecamatan dalam berinovasi, berkreativitas, dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di Kota Bandung (rapat-rapat persiapan, Penilaian Sinergitas Tingkat Provinsi). Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d)

15)

Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah. Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan. Peningkatan sinergitas kinerja dan buku kajian IPM kecamatan.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.315.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.239.036.900,00 (98,57%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d)

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah - BKD Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah - BKD Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah - BKD Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah - BKD


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon pns daerah: diklat prajabatan = 204 orang (99,51%) terdiri atas: golongan III =157 orang dan golongan II = 47 orang b) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. II, III, dan IV sebesar 103,23% atau 128 orang, terdiri atas: diklatpim TK. II = 1 orang; diklatpim TK. III = 7 orang; dan diklatpim Tk. IV = 120 orang. c) Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah bagi 521 orang atau 100,58%, terdiri atas: diklat analisis jabatan = 60 orang, manajemen kearsipan = 65 orang, manajemen berbasis otak = 29 orang, diklat evaluasi penyelenggaraan diklat = 3 orang, diklat pengelolaan barang milik daerah = 80 orang, diklat penatausahaan keuangan daerah = 80 orang, dan ESQ in house training = 204 orang. d) Terlaksananya diklat fungsional bagi PNS daerah bagi 192 orang atau 320% orang terdiri atas: diklat P2UPD = 32 orang, diklat PAK P2UPD = 10 orang, diklat audit barang/jasa = 4 orang, diklat review keuangan pemerintah daerah = 1 orang, diklat SPIP = 1 orang, diklat jafung auditor ahli PNBP = 1 orang, diklat bagi widyaiswara = 2 orang, diklat audit investigasi = 2 orang, dan diklat manajemen pengawas sekolah = 139 orang. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Terdidik dan terlatihnya calon pegawai negeri sipil daerah dalam diklat prajabatan. b) Terdidik dan terlatihnya para Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV. c) Terdidik dan terlatihnya PNS Daerah.

IV-170

d) Terdidik dan terlatihnya tenaga fungsional PNS Daerah.

16)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.356.715.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.036.737.330,00 (94,97%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t)

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS - Bagian Orpad Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Bagian TU Penataan Takah PNSD - Bagian TU Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS - BKD Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah - BKD Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS - BKD Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar - BKD Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi - BKD Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS - BKD Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas - BKD Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN - BKD Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) - BKD Penataan Takah PNSD - BKD Pembinaan Kesejahteraan Pegawai - BKD Penetapan Standard Kompetensi Jabatan - BKD Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional - BKD Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural - BKD Pengembangan Sistem Informasi Gaji - BKD Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT - BKD Penyegaran Mindset Pola Kerja - BKD


e)

Tersusunnya hasil analisis beban kerja lembaga teknis daerah pada 10 SKPD. Adanya evaluasi monitoring dan pelaporan pegawai di lingkungan sekretariat daerah. Tertatanya takah PNSD di lingkungan sekretariat daerah. Terlaksananya 5 dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS, terdiri atas: kajian penyusunan pola karier PNS lingkup dinas daerah, UPT dan RS; penyusunan proyeksi kebutuhan PNSD Kota Bandung; penyusunan calon peserta diklatpim TK. II, III, dan IV; penyusunan kajian akselerasi penelusuran potensi dan kompetensi berbasis otak; serta penyusunan calon peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan ujian dinas tingkat I dan II. Terlaksananya pemutakhiran data pegawai, terdiri atas: pemutakhiran database pegawai =15.849 pegawai; scan foto PNS = 9.300 foto; pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah = 1 modul; serta monev pelaporan kehadiran PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung ke 71 SKPD/unit kerja (selama 5 bulan dari Juni sampai dengan Nopember 2012).

IV-171

f)

g)

h)

i)

j) k) l) m)

n)

o)

p)

Terlaksananya 2 dokumen penyusunan instrumen analisis jabatan PNS, terdiri atas: penyusunan kajian penelusuran potensi dan kompetensi berbasis otak bagi pejabat eselon III dan 1 dokumen penyusunan peta jabatan. Terlaksananya seleksi administrasi PNS untuk tugas belajar, dengan hasil seleksi sebanyak 5 orang mengikuti tugas belajar dengan jenjang pendidikan D-III jurusan akuntansi. Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, terdiri atas:usulan penerima tanda kehromatan SLKS = 783 orang; terbit Kep.Presiden RI No. 62/TK/Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang penerima tanda kehormatan SLKS = 681 orang; penyerahan tanda kehormatan satyalancana pada HUT Kota Bandung ke-202= 228 orang, Hari Pahlawan 226 orang, dan pada HUT Korpri = 227 orang Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, terdiri atas: proses hukuman disiplin = 41 orang; penyelesaian kasus hukuman disiplin = 14 orang; proses ijin perceraian = 104 orang, serta pengeluaran Keputusan Walikota ijin cerai = 49 orang. Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar. Pemberian bantuan diberikan sampai bulan Desember 2012, terdiri atas: D3 = 15 orang; S1 = 4 orang; serta S2 = 2 orang. Terselenggaranya seleksi administrasi penerimaan Calon Praja IPDN dengan hasil seleksi Praja IPDN Tahun Anggaran 2012-2013 sebanyak 11 orang. Tersusunnya prioritas kebutuhan Diklat Tahun 2013 sebanyak 47 SKPD (69,12%) dan terlaksananya lokakarya analisis kebutuhan diklat bagi 30 SKPD (100%). Terlaksananya penataan takah PNSD, terdiri atas: penataan administrasi takah = 2.500 berkas; entry data arsip kepegawaian = 8.046 berkas; inventarisasi arsip PNS yang telah pensiun = 465 berkas. Terlaksananya pembinaan kesejahteraan pegawai negeri sipil, terdiri atas: penyusunan draft kepwal standar biaya TPPNS TA. 2012 dan draft perwal TPPNS 2013 = 2 dokumen; pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian = 1.822 orang, terdiri atas: a. pelayanan terpadu satu atap: kartu pegawai = 756 orang; kartu istri = 349 orang; kartu suami = 353 orang; b. bapetarum = 303 orang; dan c. taspen = 61 orang. Terlaksananya penyusunan standar kompetensi jabatan, terdiri atas: pelaksanaan assesment potensi dan kompetensi sekretaris camat sebanyak 28 orang = 1 dokumen dan penyusunan kajian rencana penetapan PNS dalam jabatan struktural (pra model) = 1 dokumen. Terselesaikannya administrasi kepegawaian fungsional untuk kenaikan pangkat, terdiri atas: (1) Kenaikan pangkat periode April - Oktober = 1.752 orang; (2) Pensiun = 501 orang; (3) KGB = 6.961 orang; (4) Cuti bersalin/tahunan/besar= 214 orang; (5) Pindah datang = 55 orang; (6) Pindah keluar = 49 orang; (7) Pegawai titipan masuk = 22 orang; (8) Pegawai titipan keluar = 23 orang; (9) Mutasi jabatan = 403 orang; (10) Usul mutasi staf (antar SKPD) =263 orang; (11) Pengangkatan jafung = 284 orang; (12) Pemberhentian sementara = 103 orang;

IV-172

(13) Legalisasi = 1.175 orang; (14) MPP = 8 orang. q) Terselesaikannya administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural untuk kenaikan pangkat, terdiri atas: (1) Kenaikan pangkat = 1.398 orang; (2) Pensiun = 464 orang; (3) KGB = 2.500 orang; (4) Cuti bersalin/tahunan/besar = 82 orang; (5) Pindah datang = 55 orang; (6) Pindah keluar = 21 orang; (7) Pegawai titipan masuk = 0 orang; (8) Pegawai titipan keluar = 3 orang; (9) Mutasi jabatan = 346 orang; (10) Mutasi staf (antar SKPD) = 105 orang; (11) Penerbitan Keputusan Walikota tentang pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dari pelamar umum = 204 orang; (12) Sumpah janji PNS =665 orang; (13) MPP = 19 orang; (14) Peningkatan status CPNS menjadi PNS = 205 orang; (15) Penyelesaian administrasi lainnya = 3.500 orang. r) Tersedianya sistem informasi penggajian PNS, terdiri atas: (1) KGB = 8.909 orang; (2) Kenaikan pangkat = 2.917 orang; (3) Pindah antar SKPD = 223 orang; (4) Pindah pergi = 5 orang; (5) Pensiun = 980 orang; (6) Pindah datang = 20 orang; (7) Tunjangan anak = 153 orang; (8) Tunjangan istri/suami = 93 orang; (9) Tunjangan struktural = 143 orang; (10) Tunjangan fungsional = 981 orang; (11) CPNS ke PNS = 206 orang; (12) Meninggal dunia = 60 orang; (13) Lain-lain = 1.990 orang; (14) Pengembangan aplikasi sim gaji (4 modul): (a) Modul kawin dan cesrai PNS; (b) Modul daftar nominatif fungsional; (c) Modul prediksi pensiun; (d) Modul perpanjangan pensiun. (15) Entri data dan cetak gaji; (16) Sosialisasi prosedur administrasi pemberhentian pembayaran gaji PNS. s) Terlaksananya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengadaan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri atas: pengadaan calon PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung CPNS = 26 orang dari pendaftar sebanyak 441 orang serta tersusunnya 1 dokumen kajian pegawai tidak tetap. t) Terlaksananya kegiatan penyegaran mindset pola kerja. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah:

IV-173

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t)

17)

Tersedianya bahan rumusan kebijakan kelembagaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kelancaran administrasi kepegawaian berdasarkan data yang akurat dan akuntabel. Kelancaran administrasi kepegawaian berdasarkan data yang akurat dan akuntabel. Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier PNS. Tersedianya data PNS yang akurat. Tersedianya dokumen instrumen analisis jabatan PNS. Terpenuhinya PNS untuk calon tugas belajar. Meningkatnya motivasi kerja dan etos kerja PNSD. Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan ijin perceraian. Terpenuhinya bantuan tugas belajar. Terpenuhinya calon praja IPDN. Tersedianya dokumen analisis kebutuhan diklat. Tertatanya takah PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Terlaksananya pembinaan kesejahteraan pegawai secara efektif dan efisien. Tersedianya standar kompetensi jabatan. Tercapainya administrasi mutasi kepegawaian fungsional. Tercapainya penyelesaian administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural. Terpenuhinya data informasi gaji pegawai. Tersedianya kebutuhan pegawai sesuai formasi. Terciptanya pola kerja yang dinamis.

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp20.799.081.620,00 dengan realisasi sebesar Rp19.310.814.759,00 (92,84%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 30 Kecamatan b) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan - 30 Kecamatan c) Kegiatan Peningkatan Insfrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - 30 Kecamatan d) Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - 30 Kecamatan e) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan - 30 Kecamatan f) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Kota dalam Pembangunan Kelurahan 30 Kecamatan g) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat - 30 Kecamatan Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Tersusunnya data KUKM serta terfasilitasinya pelaku UKM dan Koperasi dalam peningkatan pemahaman manajemen kewirausahaan di 30 kecamatan.

IV-174

b) Terlaksananya pembinaan lembaga masyarakat serta penyusunan data masalah sosial kemasyarakatan di 30 kecamatan. c) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi serta penataan lingkungan sarana dan prasarana fasilitas umum di 30 kecamatan. d) Terlaksananya pembinaan anggota Linmas, Satwankar, dan penyuluhan Perda K3 di 30 kecamatan. e) Tersusunnya data kependudukan dan monografi kecamatan serta terlaksananya pembinaan RT/RW di 30 kecamatan. f) Terlaksananya peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan di 30 kecamatan. g) Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pertanahan, dan dokumen lainnya di 30 kecamatan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya pemahaman para pelaku KUKM dan tersedianya data KUKM. b) Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan. c) Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup. d) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan. e) Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan serta meningkatnya pemahaman para pengurus RT/RW. f) Meningkatnya peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan. g) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Produk Hukum Daerah yang Telah Ditetapkan (Perda, Perwal, dan Kepwal), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut didasarkan pada: a) Pelaksanaan rapat koordinasi teknik penyusunan rapat koordinasi/pembahasan penyusunan produk hukum daerah (Raperda) melalui kegiatan rapat pembahasan Tim Lembaran Kota sebanyak 7 kali; b) Aspek SDM pada Bagian Hukum dan HAM secara umum telah mengikuti Diklat Penyusunan dan Perancangan Peraturan Daerah di tingkat pusat sebanyak 4 orang dan di tingkat provinsi sebanyak 4 orang; c) Terbentuknya peraturan daerah yang dapat memenuhi aspek yuridis sebanyak 27 Perda; d) Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang dapat diterima oleh masyarakat (stakeholder); e) Tersedianya kebijakan-kebijakan publik yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, terdiri atas 46 Perwal dan 188 Kepwal. Capaian target produk hukum daerah yang telah ditetapkan tahun 2012 didukung oleh perencanaan pembentukan peraturan daerah didasarkan pada Program Legislasi Daerah Tahun Anggaran 2012. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM pada SKPD yang memahami

IV-175

penyusunan dan perancangan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan, serta terbatasnya ketersediaan dana. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka menunjang kelancaran penyusunan dan perancangan rancangan peraturan daerah melalui rapat teknis dengan SKPD, serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam penyusunan rancangan peraturan daerah baik di tingkat pusat dan provinsi maupun pemerintah daerah lainnya. 2)

Indikator Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Penanganan perkara dalam gugatan perdata dan tata usaha negara kepada Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 berjumlah 54 perkara yang terselesaikan.

3)

Indikator Terlaksananya Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung, dari target sebesar 25% dapat terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM 2011-2014 yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2011. Namun demikian, naskahnya baru dapat diterima oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung pada akhir tahun 2011. Pada tahun 2012, output pelaksanaan kegiatan pada Program RANHAM Kota Bandung meliputi: a) Terlaksananya pengukuhan Panitia Pelaksana RANHAM Kota Bandung Tahun 2011-2014; b) Terlaksananya diseminasi dan pendidikan HAM bagi panitia RANHAM Kota Bandung sebanyak 2 kali kegiatan; c) Terlaksananya diseminasi dan pendidikan HAM bagi aparat Pemerintah Kota Bandung sebanyak 2 kali kegiatan; d) Tersusunnya laporan Panitia Pelaksana RANHAM Kota Bandung sebanyak 2 laporan kegiatan.

4) Indikator Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD, dari target sebanyak 8 kali sosialisasi/publikasi dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut didasarkan pada: a) Terlaksananya sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah kepada SKPD sebanyak 8 kali; b) Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah; c) Tersedianya CD atau softcopy peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah; d) Terlaksananya updating JDI Hukum online. Capaian target sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah tahun 2012 didukung oleh tersedianya produk hukum daerah yang telah ditetapkan berupa Peraturan Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung. 5)

Indikator Pembangunan Kantor Kecamatan dan Kelurahan, dari target kumulatif sebanyak 181 pembangunan kantor, sampai dengan tahun 2012 dapat terealisasi sebanyak 176 pembangunan kantor. Sedangkan, realisasi pengadaan kantor kecamatan dan kelurahan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 8 kantor, diantaranya: (1) Kelurahan Sukamulya; (2) Kelurahan Cisaranten Wetan; (3) Kelurahan Pasir Impun; (4)

IV-176

Kelurahan Cimincrang; (5) Kelurahan Rancabolang; (6) Kelurahan Rancanumpang; (7) Kelurahan Jatisari; dan (8) Kelurahan Antapani Wetan. Sedangkan, 5 kantor kecamatan dan kelurahan yang belum terealisasi akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013, yaitu Kelurahan Pakemitan, Kelurahan Karang Pamulang, Kelurahan Margasari, Kecamatan Cinambo, dan Kecamatan Mandalajati. 6) Indikator Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan dan Peraturan Perundang-Undangan, dari target tersusunnya 2 Raperda danevaluasi kelembagaan sebanyak 34 SKPD dan perusahaan daerah, realisasinya pada tahun 2012 adalah tersusunnya 5 Raperda dan evaluasi kelembagaan sebanyak 9 SKPD, terdiri atas: a) Raperda: Inspektorat, Setda dan Sekretariat DPRD, Satpol PP, Dinas Pendapatan, Diskar, dan BKPPM; b) Evaluasi Kelembagaan: Inspektorat, Setda dan Sekretariat DPRD, Satpol PP, Dinas Pendapatan, Diskar dan BKPPM, Dinas KUKM dan Perindag, serta Sekretariat KORPRI. 7)

Indikator Tersedianya Informasi Analisis Jabatan (Anjab) PNS dan Analisa Beban Kerja (ABK), dari target tersusunnya Anjab sebanyak 2 SKPD dan ABK sebanyak 12 SKPD, realisasinya pada tahun 2012 adalah tersusunnya Anjab sebanyak 1 SKPD dan ABK sebanyak 12 SKPD, terdiri atas: a) Anjab: Satpol PP; b) ABK: Inpektorat, Bappeda, BKD, BPLH, BPPT, BKPPM, BPPKB, Kantor Pusarda, RSUD, RSKIA, RSKGM, dan Satpol PP.

8) Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Satuan Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008, dari target sebanyak 19 SKPD/Unit Kerja dapat terealisasi sebanyak 28 SKPD/Unit Kerja. Capaian tersebut didasarkan pada persiapan dan penetapan sertifikasi sebanyak 11 kecamatan dan 5 UPT Puskesmas, serta resertifikasi 11 SKPD/Unit Kerja, terdiri atas: a) Persiapan dan penetapan sertifikasi: (1) Kecamatan: Sukajadi, Cicendo, Cibeunying Kaler, Bojongloa Kaler, Buahbatu, Regol, Lengkong, Gedebage, Rancasari, Ujungberung, Kiaracondong. (2) UPT Puskesmas: Garuda, Ibrahim Adji, Pagarsih, Pasirkaliki, Sukajadi. b) Resertifikasi: Inspektorat, BPPT, BKD, Disdik, Dishub, Disdukcapil, Dinkes, Dinas Pendapatan, Diskamtam, RSUD, Kecamatan Batununggal, dan Puskesmas Pasudan. Sertifikat SMM ISO 9001:2008 berlaku selama 3 tahun dan dilakukan resertifikasi terhadap SKPD/Unit Kerja yang telah disertifikasi pada tahun 2008 dan berakhir tahun 2011. 9) Indikator Tertatanya Ketatalaksanaan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dari target tersusunnya sebanyak 2 Raperwal/Raperda, 4 SOP, dan 13 SPM, realisasinya pada tahun 2012 adalah tersusunnya sebanyak 2 Raperwal SOP dan 13 SPM, terdiri dari: a) Raperwal SOP: Dinas Pendapatan dan LPSE; b) Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah: Dishub, Dinkes, Disdik, RSUD, Disnaker, Dinsos, Diskominfo, Disdukcapil, BKPPM, Dispertapa, Satpol PP, Diskar, dan Disbudpar.

IV-177

10) Indikator Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dari target terlaksananya Diklat Prajabatan sebesar 100% dan Diklat Dalam Jabatan sebanyak 350 orang, realisasinya pada tahun 2012 adalah Diklat Prajabatan sebesar 100% dan Diklat Dalam Jabatan sebanyak 841 orang. Capaian Diklat Prajabatan sebesar 100% didasarkan pada jumlah peserta diklat prajabatan yang sebanyak 204 orang dari 205 orang CPNS yang diusulkan, dimana 1 orang peserta tidak dapat menyelesaikan diklat karena sakit. Sedangkan, capaian Diklat Dalam Jabatan sebanyak 841 orang, terdiri atas: a) b) c) d) e)

Diklat Struktural sebanyak 128 orang; Diklat Teknis Tugas dan Fungsi sebanyak 314 orang; Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Lainnya sebanyak 207 orang; Diklat Fungsional sebanyak 53 orang; Diklat Fungsional Lainnya sebanyak 139 orang;

Faktor pendorong pencapaian tingkat kapasitas sumberdaya aparatur yang melebihi target tahun 2012, adalah: a) Seluruh peserta mengikuti diklat sesuai penjenjangan jabatannya; b) Adanya penawaran diklat dari lembaga diklat lain sesuai kebutuhan baik dari APBN/APBD; c) Adanya efisiensi dan alokasi anggaran untuk melaksanakan diklat yang bersifat insidentil. 11) Indikator Ratio Jumlah Aparat dengan Jumlah Penduduk, dari target sebesar 1:105 dapat terealisasi sebesar 1:109 (22.456 aparat : 2.455.517 penduduk). Capaian yang melebihi target tersebut didukung olehberkurangnya jumlah aparat dikarenakan adanya pegawai yang pensiun, pindah keluar, pindah sebagai tenaga titipan dan meninggal dunia, sementara jumlah penduduk bertambah. 12) Indikator Tingkat Pemenuhan Jabatan Fungsional, dari target sebesar 92% dapat terealisasi sebesar 85,74% (14.075 orang), terdiri atas: a) Tenaga guru sebanyak 12.811 orang; b) Tenaga kesehatan sebanyak 940 orang; c) Auditor sebanyak 11 orang; d) P2UPD sebanyak 44 orang; e) Pamong belajar sebanyak 26 orang; f) Penilik PLS sebanyak 49 orang; g) Pengawas sekolah sebanyak 84 orang; h) Penyuluh KB sebanyak 51 orang; i) Arsiparis sebanyak 4 orang; j) Pengawas TK sebanyak 6 orang; k) Pengantar kerja sebanyak 4 orang; l) Mediator sebanyak 3 orang; m) Penguji kendaraan bermotor sebanyak 27 orang; n) Penyuluh pertanian sebanyak 7 orang; o) Widyaiswara sebanyak 4 orang; p) Peneliti sebanyak 2 orang; q) Perencana sebanyak 2 orang.

IV-178

Kendala yang dihadapi yaitu penetapan formasi penerimaan pegawai masih menjadi kewenangan pusat, serta berkurangnya PNS fungsional tertentu dikarenakan pensiun/proses pensiun/pindah dan meninggal dunia (khusus jumlah PNS fungsional tertentu yang pensiun pada tahun 2012 sebanyak 501 orang). Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan yaitu mengusulkan formasi pegawai kepada Pemerintah Pusat (Kemenpan RB). 13) Indikator Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Aparatur Unit Kerja SKPD/UPT/UPTD untuk Mendukung Kinerja Pegawai dan Pelayanan Publik, dari target sebesar 100,00% dapat terealisasi sebesar 96,29%. Capaian tersebut didasarkan pada pemenuhan formasi jabatan sebanyak 1.870 jabatan dari total formasi jabatan yang sebanyak 1.942 jabatan. Kekosongan pemenuhan jabatan terdapat pada jabatan esselon III.b, IV.a, dan IV.b sebanyak 72 jabatan, terdiri atas: a) Pada Dinas, Lemtek, dan Sekretariat: (1) Esselon IV.a sebanyak 4 jabatan; (2) Esselon IV.b sebanyak 3 jabatan. b) Pada Kewilayahan: (1) Esselon III.b sebanyak 1 jabatan; (2) Esselon IV.a sebanyak 5 jabatan; (3) Esselon IV.b sebanyak 59 jabatan. Kendala yang dihadapi yaitu jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun (BUP) lebih besar dibandingkan dengan pengadaan PNS. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan yaitu mengusulkan formasi ke Pemerintah Pusat. 14) Indikator Pola Insentif dan Penggajian Berdasarkan Kinerja, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah: a) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan koordinasi internal di lingkungan BKD itu sendiri; b) Peningkatan disiplin pegawai; c) Tersedianya anggaran APBD. 15) Indikator Tingkat Pelayanan Publik Berbasis Informasi Teknologi Guna Mendukung Bandung Cyber City (e-Government), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut berdasarkan pada tersusunnya 10 aplikasi Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS) dan telah diujicobakan pada 10 SKPD pada tahun 2012. BIRMS adalah sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanan anggaran, dan pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, dengan sub-sub sistem sebagai berikut: a) Proses Hulu, terdiri atas proses perencanaan pembangunan berupa: (1) Electronic Revenue, output yang dihasilkan adalah laporan pendapatan Kota Bandung. (2) Electronic City Planning, output yang dihasilkan adalah dokumen RKPD (hasil Musrenbang), KUA, dan PPAS. (3) Electronic Budgeting, ouput yang dihasilkan adalah dokumen RKA. b) Proses Hilir, terdiri atas proses pengelolaan keuangan daerah berupa:

IV-179

(1) Electronic Project Planning, ouput yg dihasilkan adalah rincian paket pekerjaan setelah DPA disahkan; (2) Electronic Procurement, ouput yang dihasilkan adalah dokumen pengadaan barang/jasa; (3) Electronic Contract, ouput yang dihasilkan adalah kontrak dan proses pengadaan langsung; (4) Electronic Progress, output yang dihasilkan adalah dokumen kemajuan pekerjaan (fisik dan keuangan); (5) Electronic Project Performance, output yang dihasilkan adalah penilaian kinerja (SKPD, Pengguna Anggaran, PPK, dan Rekanan); (6) Electronic Asset, output yang dihasilkan adalah pencatatan aset dari belanja modal belanja langsung tahun berjalan; (7) Electronic City Performance, output yang dihasilkan adalah rekapitulasi realisasi SKPD dibandingkan dengan alokasi anggaran kegiatan. SKPD Percontohan yang telah menerapkan BIRMS adalah Bappeda, BKD, DPKAD, Dinas Pendapatan, Diskominfo, Pusarda, Bagian Pembangunan, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Cinambo, dan Kecamatan Sumur Bandung. Sedangkan jumlah paket pekerjaan Pengadaan Langsung yang telah menggunakan BIRMS adalah sebanyak 195 paket pekerjaan. Untuk lebih mengoptimalkan implementasi BIRMS dilakukan pelatihan kepada seluruh SKPD dan inhouse training di beberapa SKPD serta pendampingan dalam pelaksanaan operasionalisasi BIRMS. Aplikasi BIRMS dapat diakses melalui http://birms.bandung.go.id, sedangkan aplikasi LPSE melalui http://lpse.bandung.go.id. 16) Indikator Integrasi Jaringan Sistem Informasi Daerah, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Khusus terkait dengan SIMDA, capaian target tersebut didukung oleh: a) Pendampingan dari BPKP tahun 2009-2011; b) Transfer knowledge dari BPKP ke Pengelola SIMDA; dan c) Komitmen bersama dari pengguna aplikasi. 17) Indikator Tingkat Pelimpahan Urusan Pemerintah Daerah, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut berdasarkan telah tersusunnya Perwal Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah. 18) Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dari target sebesar 75,00% dapat terealisasi sebesar 88,71%. Capaian tersebut didasarkan pada persentase pemohon ijin yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap pelayanan perijinan di BPPT berdasarkan hasil survey kepuasan pemohon ijin dengan perincian sebagai berikut: a) Sangat Puas sebesar 49,07%; b) Puas sebesar 39,64%; c) Kurang Puas sebesar 11,29%.

IV-180

Grafik IV.26 Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tahun 2012

19) Indikator Terkendalinya Administrasi Program dan Kegiatan, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Pengendalian administrasi program dan kegiatan melaksanakan sebagian kewenangan yang berkaitan dengan regulasi pengadaan barang jasa (PBJ). 20) Indikator Tingkat Kinerja Pengawasan, dari target sebesar 95% dapat terealisasi sebesar 112,26%. Capaian tersebut didasarkan pada rumusan operasional: (Cakupan Pemeriksaan Reguler sebesar 76,00% + Cakupan Evaluasi Kinerja/AKIP sebesar 100% + Tingkat Pelaksanaan Pembinaan Aparat Pengawas terhadap Objek Pemeriksaan sebesar 208,33% + Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan sebesar 64.70%) ÷ 4. Penjelasan masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut: a) Cakupan Pemeriksaan Reguler sebesar 76,00% didasarkan pada realisasi objek pemeriksaan sebanyak 114 objek pemeriksaan dari target sebanyak 150 objek pemeriksaan; b) Cakupan Evaluasi Kinerja/AKIP sebesar 100% didasarkan pada semua kegiatan yang direncanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja/AKIP dapat seluruhnya dilaksanakan, yaitu: (1) Evaluasi AKIP, dari target 61 SKPD, seluruhnya sudah dievaluasi; (2) Evaluasi Renstra, dari target 61 SKPD, seluruhnya sudah dievaluasi; (3) Evaluasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), dari target 71 unit kerja, seluruhnya sudah dievaluasi; (4) Review Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011, dari target 62 entitas pelaporan, seluruhnya sudah direviu. c) Tingkat Pelaksanaan Pembinaan Aparat Pengawas terhadap Objek Pemeriksaan sebesar 208.33% didasarkan pada realisasi: (1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dari 4 SKPD yang ditargetkan, terealiasasi sebanyak 15 SKPD (375%); (2) Kegiatan Pakta Integritas, dari 1 kegiatan yang ditargetkan, dapat terealiasasi sesuai target (100%);

IV-181

(3)

Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dari 2 kegiatan yang ditargetkan, dapat terealisasi sebanyak 3 kegiatan (150%); (4) Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), ditargetkan sebanyak 2 kegiatan dan dapat terealisasi sesuai target (100%); (5) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Provinsi, dari 68 unit kerja yang mendapatkan bantuan, seluruhnya telah dimonitoring (100%). d) Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan sebesar 64,70% didasarkan pada realisasi jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sampai dengan mendapatkan status tindaklanjut selesai, sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 sebanyak 702 rekomendasi dari 1.085 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota Bandung. Capaian Tingkat Kinerja Pengawasan yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh optimalisasi SDM aparat pengawas Inspektorat yang walaupun secara kuantitas bertambah akan tetapi dari aspek pembiayaan tidak meningkat. Kendala yang dihadapi, yaitu: a) Diperlukannya peningkatan alokasi anggaran untuk biaya pegawaidan ketersediaan sarana/prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas untuk mewujudkan good governance, diantaranya adalah pencapaian Opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); b) Aparatur pengawas yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih kurang dan aparatur pengawasan yang berlatar belakang pendidikan farmasi dan teknik sipil belum ada; c) Kendaraan bermotor sebagai sarana penunjang pemeriksaan baik roda 2 maupun roda 4 belum memadai. d) Sarana gedung kantor belum ada, pada saat ini masih menggunakan gedung kantor milik Pemerintah Pusat. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah: a) Mengajukan penambahan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, teknik sipil, dan farmasi kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah; b) Mengajukan peningkatan alokasi anggaran untuk penambahan kendaraan bermotor pada setiap tahun anggaran; c) Mengajukan permintaan gedung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah. 21) Indikator Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Dari 17 pengaduan yang disampaikan masyarakat, seluruhnya ditanggapi dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Inspektorat. 22) Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahannya, dari target tepat waktu penyampaian, realisasinya pada tahun 2012 adalah belum tepat waktu. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2012 belum

IV-182

tepat waktu karena kegiatan ini merupakan rangkaian proses yang saling terkait antara eksekutif dan legislatif dalam mempersiapkan dan melaksanakan komitmen bersama penyusunan rancangan tersebut tepat waktu. Nota Kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan yang ditandatangani bersama antara Walikota Bandung dan DPRD Kota Bandung menjadi momen penting dalam rangka mendorong komitmen bersama untuk dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. 23) Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang Sesuai SAP, dari target tepat waktu penyampaian dan sesuai SAP dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPKAD selaku PPKD dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, seperti adanya kegiatan rekonsiliasi data realisasi APBD, pendampingan penyusunan Laporan Keuangan, revisi kebijakan akuntansi yang berpedoman pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Kota Bandung, dimana proses dalam penyusunan Laporan Keuangan dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan bantuan SIMDA. 24) Indikator Pendapatan dari Pajak Daerah, dari target sebesar Rp523.600.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 821.045.120.342,00 atau 156,81%. Sedangkan, apabila ditambahkan dengan pendapatan dari pembayaran denda pajak daerah tahun 2012 yang sebesar Rp151.208.922,00, maka jumlahnya mencapai Rp821.196.329.264,00. Realisasi pendapatan masing-masing jenis pajak daerah pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: a) Pajak Hotel sebesar Rp142.732.317.105,00; b) Pajak Restoran sebesar Rp97.356.787.188,00; c) Pajak Hiburan sebesar Rp34.553.186.144,00; d) Pajak Reklame sebesar Rp18.575.238.358,00; e) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp118.646.202.927,00; f) Pajak Parkir sebesar Rp7.135.692.799,00; g) Pajak Air Tanah sebesar Rp3.471.181.769,00; h) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp398.574.514.052,00. Faktor pendorong pencapaian pendapatan dari pajak daerah yang melebihi target tahun 2012 adalah: a) Pajak Hotel: adanya penambahan hotel-hotel baru serta peningkatan occupancy hotel, terutama akibat banyaknya event yang dilaksanakan di Kota Bandung pada tahun 2012; b) Pajak Restoran: sejalan dengan penambahan jumlah restoran dan rumah makan baru serta penerapan Pajak Restoran atas Jasa Boga/Catering sebagai pengganti Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2012; c) Pajak Hiburan: karena adanya event yang dilaksanakan di kota Bandung, yang berdampak terhadap meningkatnya minat masyarakat terhadap hiburan serta ditunjang dengan peningkatan kualitas pelayanan dari pengelola hiburan; d) Pajak Reklame: meningkatnya intensitas koordinasi antar SKPD yang mengelola perijinan penyelenggaraan reklame di Kota Bandung;

IV-183

e)

Pajak Penerangan Jalan: adanya peningkatan permintaan masyarakat terhadap layanan penerangan jalan; f) Pajak Parkir: adanya peningkatan occupancy parkir serta penyesuaian tarif parkir; g) Pajak Air Tanah: dilaksanakannya program intensifikasi; h) BPHTB: didukung oleh dinamisnya kegiatan perekonomian di Kota Bandung serta meningkatnya kualitas pelayanan BPHTB, sehingga mengakibatkan meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan pada masyarakat Kota Bandung. 25) Indikator Pendapatan dari Retribusi Daerah, dari target sebesar Rp93.200.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp78.649.880.372,00. 26) Indikator Tingkat Layanan Fasilitasi terhadap Kinerja DPRD, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Tingkat layanan fasilitasi terhadap kinerja DPRD diukur dari beberapa aspek berikut: a) Rapat Paripurna Pelaksanaan dan fasilitasi rapat-rapat Paripurna DPRD adalah sebanyak 29 kali sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Faktor penunjangnya adalah adanya dukungan dari semua SKPD yang ikut terlibat dalam pelaksanaannya. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu faktor koordinasi antar SKPD yang menghambat pelaksanaan rapat. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi kepada setiap SKPD yang bersangkutan untuk tercapainya tujuan dari program yang dilaksanakan. b) Rapat Badan Musyawarah Rapat Badan Musyawarah merupakan pelaksanaan ekspose kinerja yang akan dilakukan dalam kegiatan DPRD. Faktor penunjangnya adalah adanya laporan dari setiap anggota dewan dan SKPD yang disosialisasikan dalam rapat tersebut. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu dalam proposal yang diajukan belum adanya pertanggungjawaban secara jelas dan rekomendasi yang tidak diselesaikan secara tuntas. Terkait dengan hal tersebut, diupayakan aspirasi dari anggota dewan harus direalisasikan. c)

Kunjungan Kerja Kunjungan kerja dilaksanakan ke berbagai daerah lain yang telah melaksanakan program kerja yang sama dengan program kerja DPRD Kota Bandung sesuai jadwal yang ditentukan. Faktor penunjangnya adalah adanya sambutan dan dukungan dari DPRD dan SKPD daerah lain yang menerima kunjungan DPRD Kota Bandung, serta adanya sharing antar DPRD dan SKPD yang terlibat dalam program yang dilaksanakan.

d) Konsultasi Konsultasi dilaksanakan ke Kementerian dan DPR Pusat terkait program kerja yang dilaksanakan. e) Bimbingan Teknis/Workshop Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan harapan agar anggota legislatif mendapatkan tambahan pengetahuan dan pembelajaran dalam penguatan kapasitas pimpinan yang relevan sehingga

IV-184

parlemen benar-benar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau sesuai seperti yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Faktor penunjangnya adalah adanya dasar hukum tentang bimtek yaituPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2011.

f)

Konsentrasi Dalam rangka pembentukan raperda dan susunan organisasi, dilaksanakan konsentrasi di hotel sesuai dengan jadwal dan materi yang dijadwalkan. Faktor penunjangnya adalah adanya pembahasan dari setiap raperda yang dikaji. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu dalam rangka pembentukan raperda terkadang tidak adanya dukungan dari masyarakat yang bisa memberatkan kebutuhan masyarakat dan tidak didukungnya sarana dan prasarana. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah sosialisasi melalui media massa baik koran, televisi, dan radio untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

g) Rapat Kerja Pelaksanaan rapat kerja merupakan fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. Salah satu kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran, adalah rapat kerja sebagaimana diatur dalam tata tertib. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu skenario rapat belum digunakan dengan optimal (terdapat rapat-rapat yang berlangsung tanpa didukung oleh skenario). Dengan kata lain, penyusunan skenario rapat belum dikelola dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, dilakukan upaya-upaya perbaikan/pembenahan dari segi penguatan SDM dan tata kerja serta penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan bagi penyusunan skenario rapat yang sesuai dengan standar. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan skenario rapat yang cepat dalam proses penyusunan dan tepat sasaran serta berkualitas. h) Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan melalui proses politik (bargaining) dengan acuan KUA dan PPAS sebelum anggaran ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendala yang dihadapi yaitu selama ini masih adanya pemahaman bahwa penganggaran merupakan aktifitas pembagian kue pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, dilakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan, dan informasi pendukung. i)

Reses Reses anggota DPRD dilaksanakan sebanyak 3 kali. Faktor penunjangnya adalahadanya dasar hukum pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 81 yang menyebutkanbahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan pada pasal 81 huruf H untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah

IV-185

pemilihannya. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi pada saat masa reses yaitu masyarakat belum terlalu paham tentang apa yang mereka butuhkan dan bagaimana realisasi dari keinginan mereka. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah fasilitasi anggota DPRD agar dapat membangun komunikasi dan memperjuangkan kepentingan konstituennya. j)

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi peraturan perundangan dilaksanakan melalui penyusunan Profil DPRD, CD Perda Interaktif, dan kilas balik/memory DPRD.

Selain pencapaian target-target kinerja RPJMD yang telah diuraikan di atas, capaian kinerja lainnya yang perlu dikemukakan yaitu hasil kegiatan Program CSR/TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) pada tahun 2012 oleh Perusahaan Swasta/BUMN di Kota Bandung. Akumulasi dana CSR/TJSL yang telah dilaksanakan oleh 23 Perusahaan Swasta/BUMN di Kota Bandung (yang melaporkan kegiatannya) pada tahun 2012 adalah sebesar Rp38.741.371.346,00. Berdasarkan data tersebut, terlihat kontribusi Perusahaan dalam pembangunan Kota (hanya yang melaporkan), sedangkan masih banyak potensi terkait kegiatan CSR/TJSL yang telah dilakukan namun belum melaporkan kegiatannya kepada Forum CSR. Telah terkoordinasikannya pelaksanaan CSR melalui Forum CSR dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Kota Bandung yang meliputi bidang:  Pendidikan, Kesehatan, Seni dan Budaya, Olahraga dan Keagamaan;  Pemberdayaan Ekonomi (UMKM) dan Ketenagakerjaan;  Prasarana/Sarana Kota dan Lingkungan Hidup;  Tanggap Darurat, Mitigasi Bencana dan Rekonstruksi;  Penguatan Kapasitas SDM;  Diseminasi Informasi Pembangunan kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat Luas.

c.


1)

Permasalahan a) Masih kurangnya kapasitas SDM pada Sekretariat DPRD. b) Implementasi kelembagaan ketiga sub bagian pada Bagian Pembangunan dan SDA belum menjadi siklus kelembagaan yang terintegrasi. Satu sub bag membidangi administrasi pengendalian program yang melaksanakan tupoksi administrasi program dan kegiatan, serta menjadi leading sectors implementasi Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)Pemerintah. Sedangkan dua sub bagian lainnya (Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana dan Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam) secara tupoksi membantu pimpinan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana dan sumberdaya alam. Hal inilah yang menjadi ambivalent. c) Kurang optimalnya peran SKPD dalam menindaklanjuti MoU kerjasama. d) SKPD tidak melaporkan kerjasama yang telah dilakukan.

IV-186

e) f)

g) h) i) j) k)

l) m) n)

2)

Belum maksimalnya peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Kurang memadainya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti website khusus tentang kerjasama, kualitas sambungan internet, dan belum adanya sekretariat TKKSD. Penyelenggaraan diklat pada BKD belum terakreditasi, salah satunya dikarenakan tidak memiliki gedung/asrama diklat. Keterbatasan kemampuan anggaran BKD. Keterbatasan ruang kerja BKD. Keterbatasan kompetensi aparatur BKD. Belum optimalnya penyerahan dan pengisian data kepegawaian PNS dari SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung terkait dengan rekonsiliasi/pemutakhiran data pegawai, serta masih adanya keterlambatan pelaporan administrasi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah memasuki batas usia pensiun, pindah pergi, meninggal dunia, dan pemberhentian sebagai PNS dalam memproses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Penghasilan (SKPP) dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan gaji. Pengangkatan CPNS untuk ditempatkan dalam jabatan fungsional tertentu, khususnya bidang kesehatan, masih kurang peminatnya. Banyaknya PNS yang pensiun, khususnya pada jabatan fungsional tertentu. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, permasalahan yang dihadapi adalah masih belum terselesaikannya tunggakan pajak tahun 2002-2011 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yaitu sebesar Rp23.480.675.913,44.

Solusi a) Mengikutsertakan SDM aparatur Sekretariat DPRD pada kegiatan bimbingan teknis, serta pengiriman diklat melalui kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, atau instansi lain yang telah terakreditasi. b) Menjadi bahan pertimbangan evaluasi kelembagaan agar terwujud terintergrasinya sub bagian. yang satu dengan yang lain dalam melaksanakan tupoksi Bagian Pembangunan dan SDA. Usulan Bagian Pembangunan dan SDA menjadi Bagian Administrasi Program yang mengurus/"core bussiness" pelaksanaan administrasi program dan kegiatan menjadi leading sectors implementasi Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Sedangkan sub bagiannya menjadi: (1) Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. (2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Program. (3) Sub Bagian Evaluasi Program. Diharapkan dapat menjadi embrio implementasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai amanat peraturan perundang-undangan. c) Sosialisasi setiap kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. d) Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kerjasama. e) Meningkatkan pemahaman akan tupoksi masing-masing stakeholders dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi TKKSD. f) Memperbaiki sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, serta ruang sekretariat TKKSD.

IV-187

g) Melaksanakan pengiriman diklat, melaksanakan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi lain yang telah terakreditasi. h) Merencanakan penambahan anggaran untuk melaksanakan diklat-diklat yang bersifat prioritas. i) Melaksanakan penataan ruang kerja/kantor BKD dan mengusulkan penambahan ruangan untuk tempat penyimpanan arsip. j) Melakukan assessment bagi jabatan fungsional dan jabatan struktural, serta merencanakan program-program kediklatan yang mendukung kompetensi aparatur yang dibutuhkan. k) Melaksanakan monitoring dan evaluasi absensi kehadiran sekaligus melaksanakan pemutakhiran data pegawai ke SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung. l) Menyusun pola insentif untuk tenaga kesehatan, khususnya dari spesialis. m) Mengusulkan rekruitmen PNS. n) Penyusunan kebijakan melalui pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Piutang Pajak. - Pembentukan Tim Gabungan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Piutang Pajak dengan melibatkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung serta instansi di luar Pemerintah Kota Bandung (termasuk unsur BPKP Perwakilan Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Bandung). - Melaksanakan Identifikasi, klarifikasi dan konfirmasi ulang piutang pajak secara periodik. - Melaksanakan penagihan aktif kepada wajib pajak dengan hasil penagihan termaksud sudah dibayarkan ke kas daerah oleh wajib pajak (sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp979.450.849,00 atau 4,17%). - Melaksanakan prosedur pemilahan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang untuk selanjutnya akan dilakukan penghapusan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

21.

Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.409.652.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.403.621.500,00 (99,57%). Program dan kegiatan pada Urusan Ketahanan Pangan tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


Program Ketahanan Pangan Program Ketahanan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.409.652.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.403.621.500,00 (99,57%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat - Dispertapa

IV-188

b) c) d) e)

Koordinasi Kebijakan Perberasan - Dispertapa Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung - Dispertapa Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif - Dispertapa Promosi Keamanan Pangan - Dispertapa


Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) kepada 80 murid sekolah dasar di SDN Sayuran Kel. Cijerah, dan Sosialisasi Pengembangan Rumah Pangan Lestari melalui pemanfaatan lahan terlantar dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. b) Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 di Kota Bandung sebanyak 2 kali. c) Rapat Koordinasi DKP Kota Bandung sebanyak 2 kali, Sidang Tahunan DKP Kota Bandung sebanyak 1 kali, Rapat POKJA DKP Kota Bandung sebanyak 6 kali, Roadshow ke 6 Eks Wilayah Pembangunan, Penyusunan Neraca Bahan Makanan, Workshop DKP Kota Bandung sebanyak 1 kali. d) Penyuluhan sumber pangan alternatif sebanyak 5 kali (250 orang), pembinaan kepada Kader PKK dan masyarakat tentang produk 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang) sebanyak 4 kali (200 orang), Pameran dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Provinsi Jawa Barat, serta mengikuti Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) Tingkat Nasional mewakili Provinsi Jawa Barat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sosialisasi Perwal Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebanyak 1 kali (300 orang). e) Sosialisasi Keamanan Pangan di 10 Kelurahan melalui pendekatan kewilayahan dengan kelompok sasaran Aparatur Kewilayahan, Masyarakat, dan pelaku usaha. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut: a)

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan bagi aparatur kewilayahan, masyarakat, dan pelaku usaha di 10 kelurahan. b) Meningkatnya asupan makanan yang bergizi bagi 80 anak sekolah dasar. c) Terwujudnya sinergitas program ketahanan pangan di tingkat wilayah dan rumusan kebijakan program ketahanan pangan di Kota Bandung. d) Meningkatnya pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang sumber pangan alternatif. e) Meningkatnya pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan, dari target sebanyak 2 regulasi dapat terealisasi sebanyak 3 regulasi, terdiri atas: a) Perwal tentang Penerima Hibah (Bawaku Pangan) Kota Bandung Tahun 2012; b) Kepwal tentang Pagu Raskin Kota Bandung; c) Kepwal tentang Tim Koordinasi Raskin Kota Bandung Tahun 2012.

2)

Indikator Penguatan Cadangan Pangan Daerah, dari target sebesar 24% dapat terealisasi sesuai target. Sesuai dengan Permentan Nomor

IV-189

65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, cadangan pangan kab/kota harus 100 ton untuk menyediakan pangan daerah. Sedangkan ketersediaan cadangan pangan daerah di lumbung pangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2012 sebesar 24 ton atau 24%. 3)

Indikator Pengadaan Lahan Sawah untuk Cadangan Pangan Daerah, dari target seluas 10 ha dapat terealisasi seluas 15 ha. Lahan yang telah dibebaskan berlokasi di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung. Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan cadangan pangan adalah merencanakan pembebasan lahan untuk sawah abadi seluas 100 ha, dan sampai akhir tahun 2012 sudah terbebaskan seluas 23 ha (8 ha di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru dan 15 ha Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung). Pengadaan lahan tanah untuk 2 lahan pertanian sebesar 78.331 m , yang dilaksanakan oleh DPKAD ternyata ada tambahan lahan sawah dari pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), karena didalamnya 2 2 ada lahan sawah seluas 71.669 m sehingga bila ditambahkan dengan 78.331 m , 2 luasnya menjadi 150.000 m atau 15 Ha. Dengan keberadaan lahan sawah abadi tersebut petani akan mendapatkan pembagian hasil sawah sebesar 70%, (meningkat dari pembagian semula sebesar 50%).

Grafik IV.27 Target dan Realisasi Pengadaan Lahan Sawah untuk Cadangan Pangan Daerah Tahun 2012

c.


1)

Permasalahan a)

Belum tersedianya Lumbung Pangan Leuit Bermartabat sebagai tempat/gudang untuk menyimpan cadangan pangan daerah. b) Belum optimalnya implementasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui pangan lokal yang diharapkan dapat mengurangi konsumsi beras. c) Belum optimalnya sosialisasi keamanan pangan.

2)

Solusi

IV-190

a) Direncanakan akan dibangun Lumbung Pangan Leuit Bermartabat pada tahun 2013. b) Mengoptimalkan implementasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), melalui sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan. c) Meningkatkan frekuensi sosialisasi keamanan pangan.

22.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.845.683.024,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.764.725.393,00 (97,16%). Program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2012 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.845.683.024,00 dengan realisasi sebesar Rp2.764.725.393,00 (97,16%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d)

Inventarisasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat - BKPPM Penguatan Kelembagaan Masyarakat - BKPPM Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan - BKPPM Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif dan Peningkatan Kapasitas Aparat atau Masyarakat - BKPPM e) Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan - BKPPM f) Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran BKPPM g) PemasyarakatanTeknologi Tepat Guna - BKPPM h) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk Miskin - BKPPM i) Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda - BKPPM Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terakomodirnya Pelaksanaan Inventarisasi Data Profil Kelurahan pada 1 Kelurahan sebagai pemenuhan persyaratan evaluasi kinerja pembangunan masyarakat kelurahan. b) Terselenggaranya: (1) pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat untuk 30 Kecamatan; (2) Revitalisasi Peran dan Fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di 151 Kelurahan; (3) Meningkatkan Fungsi Kelembagaan Pokjanal Posyandu dari Tingkat

IV-191

Kota sampai Tingkat Kelurahan; dan (4) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Inventarisasi Swadaya Masyarakat di 151 Kelurahan dan 30 Kecamatan. c) Terlaksananya: (1) Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Kelurahan Tingkat Kota Bandung untuk 30 Kecamatan (Lomba Kelurahan Tahun 2012); dan (2) Terlaksananya Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) melalui Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) TMMK Kota Bandung. d) Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Masyarakat dalam Perencanaan Fartisipatif Pembangunan melalui metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK) untuk Perwakilan Peserta dari 30 Kecamatan. e) Terlaksananya monitoring, evaluasi dan inventarisasi Data Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan pada 151 Kelurahan meliputi : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Modal Usaha Bergulir Remaja (MUBR), Usaha Berbasis Kelompok (UBK), Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPUD). f) Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas bagi Para Pengelola Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan, diikuti sebanyak 280 orang, peserta utusan dari Kelurahan se-Kota Bandung. g) Terlaksananya Sosialisasi Pemasyarakan TTG dalam rangka pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Tingkat Kecamatan yang diikuti oleh 60 Orang Peserta perwakilan dari 30 Kecamatan, dan Menghadiri Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Propinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung dan Tingkat Nasional Tahun 2012 di Batam. h) Terlaksananya: (1) Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan PNPM-MP melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TKPP-PNPM); (2) Rapat Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pelaksanaan melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TKPP-PNPM); (3) Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan PNPM-MP; (4) Pelaksanaan Gelar Karya PNPMMP Tingkat Kota Bandung Tahun 2012 di Gedung SABUGA. i) Terselenggaranya Pelatihan Dasar dan Pembinaan Generasi Muda di Bidang Marching Band dengan mengikuti Kejuaraan Tingkat Nasional sebanyak 200 orang. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Tersedianya Data Dasar Profil Kelurahan yaitu Tingkat Perkembangan dan Potensi Kelurahan dalam rangka Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Kelurahan; b) Terlaksananya: (1) Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu di 151 Kelurahan melalui peningkatan sarana dan prasarana Posyandu termasuk Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu; dan (2) penguatan kelembagaan melalui pengeloaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) bagi penggelola Pokjanal Posyandu mulai dari Tingkat Kota sampai dengan Tingkat Kelurahan. c) Peningkatan kapasitas aparat dan Masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK). d) Tersedianya data tingkat Perkembangan kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

IV-192

e)

Meningkatnya wawasan dan kemampuan para Pengelola Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan. f) Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan dan Pengembangan TTG melalui lembaga Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek). g) Meningkatnya Koordinasi pelaksanaan PNPM-MP di kota Bandung mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mensosialisasikan hasi-hasil pelaksanaan PNPM-MP di Kota Bandung. h) Kelurahan terbaik hasil evaluasi kinerja pembangunan masyarakat Kelurahan untuk di evaluasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya di Tingkat Nasional, serta tersediannya data dasar Kelurahan calon lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) sebagai kerangka acuan kerja Pokjanal TMMK. i) Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Generasi Muda di Bidang Marching Band.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Tingkat Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Melalui Penguatan Kelembagaan di Kelurahan, dari target sebesar 70% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut didasarkan pada terlaksananya Pelatihan bagi Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tingkat Kota Bandung dan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Masyarakat bagi Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Bandung. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam mengoptimalkan pengurus dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut salah satu upaya dilakukan adalah melalui pelatihan-pelatihan dan optimalisasi Sistem Informasi Kelembagaan/SIM-Posyandu.

2)

Indikator Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, dari target sebesar 75% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut didasarkan pada lomba evaluasi kinerja kelurahan yang menghasilkan Kelurahan terbaik tingkat Kota Bandung untuk dapat mengikuti Evaluasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat, kegiatan TNI Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK), Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS), Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Profil Kelurahan. Namun demikian masih terdapat kendala khususnya dalam upaya penyusunan dan pendayagunaan profil Desa/Kelurahan yang baru mengakomodir 1 Kelurahan per-tahun dari 151 Kelurahan terkait dengan hal tersebut, salah satu upaya dilakukan adalah melaksanakan bimbingan teknis penyususunan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan bagi pokja Profil Kelurahan. Capaian target kinerja pada tahun 2011 adalah 50% dan tahun 2012 adalah 75% terdapat kenaikan 25% dikarenakan adanya pelaksanaan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) serta terdapat upaya pemberdayaan Pokjanal TMMK Kota Bandung agar dapat melaksanakan persiapan kegiatan TNI Manunggal Membangun Kelurahan.

3)

Indikator Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dari target sebesar 75% - 80% dapat terealisasi sebesar 80%. Capaian tersebut didasarkan pada pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk Miskin khususnya melalui PNPM-MP di Kota Bandung yang meliputi: a) Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PNPM-MP

IV-193

b) c) d) e)

Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian PNPM-MP Monitoring dan Evaluasi tingkat perkembangan pelaksanaan PNPM-MP Sosialisasi hasil pelaksanaan PNPM-MP Pengembangan Pelaksanaan PNPM-MP untuk sektor Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yaitu: (1) Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dan MCK; (2) Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLP-BK); (3) Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga (PMPK).

Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam mengoptimalkan koordinasi penanggulangan kemiskinan termasuk fasilitasi peningkatan sosial ekonomi penduduk miskin melalui PNPM-MP. Terkait dengan hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. 4) Indikator Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dari target sebesar 70% - 75% dapat terealisasi sebesar 75%. Capaian tersebut didasarkan pada terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran yang meliputi fasilitasi peningkatan kapasitas para penggelola kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat Kelurahan yaitu: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinnjam (UED-SP), Modal Usaha Bergulir Remaja (MUBR), Usaha Berbasis Kelompok (UBK), Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPUD). Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam mengoptimalkan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat. Terkait dengan hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. 5)

Indikator Pemanfaatan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG), dari target sebesar 30% - 40% dapat terealisasi sebesar 40%. Capain tersebut didasarkan kepada pelaksanan kegiatan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang meliputi Sosialisasi Pembentukan Posyantek TTG di setiap Kecamatan, mengikuti Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam mengoptimalkan pemasyarakatan TTG khususnya pembentukan Pos Pelayanan Teknologi di setiap Kecamatan. Terkait dengan hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pembentukan satu Posyantek percontohan di Kota Bandung.

c.


1)

Permasalahan a)

Dalam Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, sampai saat ini baru dapat memfasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung. b) Dari Hasil Monitoring dan Inventarisasi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pelaksanaan Kegiatan UP2K, UED-SP, MUBR, UBK, PPUD masih terdapat

IV-194

berbagai hambatan dilapangan terutama masalah permodalan, kemitraan, dan pemasaran hasil produk. c) Belum terbentuk lembaga yang mewadahi pengembangan Teknologi Tepat Guna diantaranya yaitu: Pos Pelayanan Teknologi Tingkat Kecamatan dan Warung Teknologi Tingkat Kelurahan. d) Sampai saat ini Pengolahan data dasar Profil Kelurahan di Kota Bandung baru dapat memenuhi kebutuhan evalusi kinerja pembangunan masyarakat kelurahan.

2)

Solusi a)

Diharapkan koordinasi penanggulangan kemiskinan akan lebih baik melalui peningkatan sinergitas berbagai Program/Kegiatan berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung tidak hanya melalui koordinasi pelaksanaan penangulangan kemiskinan melalui PNPM-MP. b) Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat lebih meningkatkan berbagai bentuk fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mulai dari fasilitasi bantuan permodalan, membangun kemitraan termasuk fasilitasi dalam memasarkan hasil produk. c) Diharapkan Pemerintah Kota Bandung dapat segera merealisasikan pembentukan dan penguatan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat khususnya dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. d) Untuk waktu selanjutnya di usulkan untuk pengolahan data dasar profil Kelurahan dapat dilaksanakan untuk 151 Kelurahan sehingga potensi dan tingkat perkembangan kelurahan se-Kota Bandung dapat terukur.

23.

Urusan Statistik

Urusan Statistik pada Tahun Anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.108.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.065.319.000,00 (96,15%). Program dan kegiatan pada Urusan Statistik Tahun 2012 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pengembangan Data/Informasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.108.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.065.319.000,00 (96,15%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

IV-195

a)

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan - Bappeda b) Penyusunan Sistem Database Statistik Kota Bandung - Bappeda c) Penyusunan Profil Umat Islam Kota Bandung - Bappeda Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Tersusunnya: (1) Buku Bandung Dalam Angka; (2) Buku Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung; dan (3) Buku Data Profil Kota Bandung. b) Tersedianya Sistem Database Statistik Kota Bandung. c) Tersusunnya Dokumen Kajian Profil Umat Islam Kota Bandung. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Tersedianya data makro perencanaan pembangunan Kota Bandung. b) Meningkatnya kecepatan dan ketepatan penyediaan data dan informasi statistik Kota Bandung. c) Tersedianya bahan kebijakan terkait Bandung Agamis.

b.

Capaian Kinerja

Indikator Tingkat Ketersediaan Data/Informasi dan Statistik Daerah, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut didasarkan pada tersusunnya data/informasi dan statistik daerah berupa Bandung Dalam Angka, IPM, PDRB dan Profil Daerah Kota Bandung Tahun 2012.

c.


1)

Permasalahan a)

Masih terdapat pengukuran indikator makro yang tidak dilakukan setiap tahun sehingga pada tahun berjalan umumnya masih bersifat data sementara atau data sangat sementara. b) Sering terdapat perbedaan data yang dipublikasikan BPS Kota dengan BPS Provinsi maupun Nasional. c) Belum terintegrasinya database statistik dalam satu sistem.

2)

Solusi a)

Perlu dilakukan kerjasama dengan BPS untuk melakukan pengukuran indikator makro setiap tahun. b) Melaksanakan koordinasi dengan Provinsi dalam bidang data/informasi.

IV-196

c)

24.

Mengintegrasikan database statistik dalam satu sistem.

Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan pada tahun anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp361.220.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp313.733.790,00 (86,85%). Program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan 2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp149.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp113.689.700,00 (75,96%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pembangunan Database Informasi Kearsipan – Disdukcapil b) Pembangunan Database Informasi Kearsipan – Pusarda c) Kajian Sistem Administrasi Kearsipan – Pusarda Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terbangunnya 1 database arsip kependudukan. b) Terpeliharanya database informasi kearsipan pada 8 unit komputer. c) Tersusunnya 2 buku peraturan/pedoman yang mengatur tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Tersedianya database informasi kearsipan. b) Terpeliharanya data base informasi kearsipan. c) Tersedianya payung hukum yang mengatur tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

2)

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp45.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp44.731.500,00 (97,35%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah – Pusarda. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah di 5 SKPD.

IV-197

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatkan kualitas penataan arsip daerah.

3)

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp55.325.000,00 dengan realisasi sebesar Rp48.163.820,00 (87,06%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip – Pusarda b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah – Pusarda Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan yang kondusif sebanyak 1 depo. b) Terlaksananya pemeliharaan dan penyelamatan arsip daerah sebanyak 1 depo. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya kebersihan dan kerapihan penyimpanan arsip. b) Terselamatkannya fisik arsip dari gangguan faktor biologis.

4)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp110.265.000,00 dengan realisasi sebesar Rp107.148.770,00 (97,17%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta – Pusarda. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya sosialisasi sistem kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebanyak 191 peserta. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai sistem kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Jumlah Arsiparis yang Diusulkan, dari target sebanyak 5 orang dapat terealisasi sesuai target. Urgensi pemenuhan Tenaga Arsiparis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang mengamanatkan perlu adanya arsiparis untuk setiap unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Namun demikian, kendala yang dihadapi yaitu rendahnya minat PNS untuk menjadi arsiparis, tidak adanya formasi penerimaan CPNS untuk arsiparis, dan terbatasnya quota diklat arsiparis dari ANRI. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah memotivasi pegawai untuk menjadi arsparis, mengusulkan formasi penerimaan arsiparis ke BKD, dan melaksanakan koordinasi secara intensif dengan BKD. Adapun

IV-198

pendukung dalam pencapaian target adalah mengajukan usulan formasi arsiparis maupun diklat arsiparis yang senantiasa disampaikan, baik ke Pemerintah Kota Bandung melalui BKD maupun ke Pemerintah Pusat melalui Arsip Nasional (ANRI). 2)

Indikator Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang Kompeten, dari target sebanyak 40 orang dapat terealisasi sebanyak 80 orang. Peningkatan kompetensi SDM tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi yang berkala/rutin guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan arsip di unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Capaian peningkatan kompetensi SDM pengelola kearsipan yang melebihi target pada Tahun 2012 tersebut didukung oleh adanya koordinasi yang instensif dengan BKD, tersedianya anggaran di BKD, serta peningkatan kompetensi SDM yang dilaksanakan melalui sosialisasi berkala/rutin guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan arsip di unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

3)

Indikator Tingkat Penerapan Standar Pengelolaan Arsip, dari target sebesar 90% dapat terealisasi sesuai target. Cakupan penerapan standar pengelolaan arsip tersebut meliputi sarana, SDM, gedung dan kebijakan kearsipan. Kendala yang dihadapi yaitu rendahnya anggaran untuk penerapan standar penyimpanan arsip (Depo Arsip). Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya dukungan anggaran guna penerapan standar gedung arsip.

4) Indikator Tingkat Ketersediaan Sarana dan Pengolahan Data Penyimpanan Arsip (Gedung Depo Arsip Daerah), dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 50%. Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah belum diusulkannya anggaran penyelesaian pembangunan gedung dikarenakan masih dalam proses hukum. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengusulkan kebutuhan anggaran, termasuk kepada Pemerintah Provinsi Jabar.

c.


1)

Permasalahan a) Belum terselesaikannya pembangunan gedung arsip. b) Kurangnya sumber daya manusia pengelola arsip maupun arsiparis. c) Rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip.

2)

Solusi a)

Mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. b) Mengusulkan kebutuhan SDM pengelola kearsipan kepada Badan Kepegawaian Daerah. c) Mengusulkan/menyelenggarakan diklat/bimtek pengelola arsip serta melaksanakan sosialisasi dan lomba kearsipan.

IV-199

25.

Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.973.340.400,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp5.540.593.639,00 (92,76%). Program dan kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Komunikasi dan Informatika; 2) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah; dan 3) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.623.340.400,00 dengan realisasi sebesar Rp3.203.466.914,00 (88,41%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h)

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi – Bagian TU Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi – Bagian TU Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi – Bagumpal Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi – Diskominfo Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi – Diskominfo Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi – Diskominfo Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi –(Diskominfo Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan – Diskominfo

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b)

c) d) e) f) g) h)

Terlaksananya pembinaan di Bidang Sandi dan Komunikasi serta Tata Cara Radio 2 Arah (HT) serta Penggunaan Faximile Tersedianya sarana komunikasi Pemerintah Daerah yang memadai, meliputi Sertifikasi (Perijinan Radio Komunikasi 1 Tahun, PABX 1 Unit, Radio HT 21 Unit) 2 Unit Radio UHF 9 Unit Faximile , 1 Paket Instalasi Jaringan Telepon Tersedianya 3 sistem informasi aplikasi kebutuhan dan 10 titik jaringan komputer pada TU Bagumpal Terjawabnya pengaduan publik melaluisms, media cetak/elektronik, dan lain-lain selama 1 tahun Tersedianya 2 paket alat-alat studio (2 paket sosialisasi) Terlaksananya penyewaanbandwidth dan leased line www.bandung.go.id sebanyak 3 paket Terlaksananya pemeliharaan jaringan Tersusunnya 2 dokumen data jasa postel (tower) yaitu kajian Perda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan cell plan

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah:

IV-200

a) b) c) d) e) f) g) h)

2)

Arus informasi dalam bidang persandian dan pertelekomunikasian berjalan secara efektif dan efisien Memperlancar arus komunikasi Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan Memberikan kepuasan kepada masyarakat terkait pengaduan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandung Memberikan kelancaran kegiatan penyiaran Radio Sonata AM/FM dalam menyampaikan sosialisasi program pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat Tersedianya bandwidth dan hosting www.bandung.go.id Terpeliharanya jaringan Tersedianya payung hukum terkait Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp98.015.000,00 (98,02%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi – Diskominfo. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya pelatihan aparatur bidang komunikasi dan informasi sebanyak 2 paket yaitu Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat dan Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

3)

Program Kerjasama dengan Media Massa

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.239.111.725,00 (99,52%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah – Diskominfo b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah – Diskominfo c) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat – Diskominfo Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui CD/VCD Pemerintah Kota sebanyak 1 judul; cenderamata sebanyak 220 buah;kalender sebanyak 1.700 eks; media cetak sebanyak 2 paket dan media elektronik sebanyak 15 paket b) Tersedianya cetakan berupa Majalah Swara Bina Kota sebanyak 6 edisi/19.780 eks; CD/E-Magazine sebanyak 6 edisi/8.400 eks dan cetakan lainnya sebanyak 7550 eks c) Tersampaikannya informasi program Pemerintah Kota Bandung melaluidialog interaktif TV sebanyak 36 kali, dialog interaktif radio sebanyak 19 kali, pemberitaan/fragment sebanyak 5 kali, running teks sebanyak 70 kali, iklan layanan masyarakat TV sebanyak 80 kali, dan radio spot sebanyak 210 kali.

IV-201

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Masyarakat mengetahui informasi pembangunan Pemerintah Kota Bandung b) Tersebarnya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah c) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program Pemerintah Kota Bandung

b.

Capaian Kinerja

Indikator Tingkat Sosialisasi Informasi Pembangunan Melalui Media, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut didasarkan pada: (1) terlaksananya dialog interaktif melalui media cetak dan elektronik; (2) terlaksananya sosialisasi melalui radio Sonata FM dan AM; (3) terlaksananya sosialisasi melalui penerbitan majalah suara bina kota dan CD magazine; (4) tersebarnya informasi melalui website www.bandung.go.id; dan (5) melalui pelayanan pengaduan masyarakat.

c.


1)

Permasalahan

Pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap kelurahan masih kurang. Sampai saat ini Kota Bandung memiliki 54 KIM dari 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, target cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan adalah sebesar 50% pada tahun 2014.

2)

Solusi

Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan aparat kewilayahan dengan memberikan surat edaran pembentukan KIM dan pelatihan KIM kepada aparat dan masyarakat.

26.

Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp741.933.454,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp701.841.964,00 (94,60%). Program dan kegiatan pada Urusan Perpustakaan Tahun 2012 dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

IV-202

a.


1)

Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan

Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.957.200,00 (89,86%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pembangunan/Pemeliharaan Database Perpustakaan – Pusarda b) Pengolahan Bahan Pustaka – Pusarda Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terpeliharanya program database perpustakaan sebanyak 8 unit komputer. b) Tersusunnya 2 buku Peraturan tentang Sistem Pengolahan Bahan Pustaka. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya pelayanan perpustakaan. b) Tertatanya Bahan Pustaka.

2)

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp17.525.000,00 dengan realisasi sebesar sebesar Rp17.516.500,00 (99,95%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka – Pusarda. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan bahan pustaka selama 12 bulan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan koleksi bahan pustaka.

3)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca mendapat alokasi anggaran sebesar Rp694.408.454,00 dengan realisasi sebesar sebesar Rp657.368.264,00 (94,67%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pengadaan Bahan Pustaka - Pusarda b) Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan - Pusarda c) Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat Pusarda d) Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat - Pusarda e) Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca - Pusarda

IV-203

f)

Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Pusarda g) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Pusarda h) Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling 1 Paket melalui Perpustakaan Keliling Kota Bandung 1 Titik (Banprov) - Pusarda Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersedianya bahan pustaka sebanyak 630 judul (1892 eksemplar) b) Terselenggaranya pelayanan perpustakaan keliling di 15 kecamatan c) Terselenggaranya bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat di 8 kelurahan (1 perpustakaan mendapat 14 rak, 8 meja baca dan 12 kursi) d) Terlaksananya supervisi, pembinaan, dan stimulasi perpustakaan bagi 164 peserta e) Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan dan budaya baca sebanyak 126 peserta f) Terlaksananya sosialisasi/pameran perpustakaan bagi 300 pengunjung g) Tersusunnya bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 30 perpustakaan h) Tersedianya koleksi bahan pustaka sebanyak 600 judul (1.802 eksemplar) Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) b) c) d) e) f) g) h)

b.

Meningkatnya koleksi bahan pustaka Meningkatnya pelayanan perpustakaan keliling Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan di 8 kelurahan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Meningkatnya penyelenggaraan perpustakaan dan budaya baca Meningkatnya pengunjung perpustakaan Tersedianya bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bertambahnya koleksi bahan pustaka.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan Masyarakat, dari target sebanyak 18.500 judul (38.000 eksemplar) dapat terealisasi sebanyak 19.967 judul (40.175 eksemplar). Disamping alokasi anggaran dari APBD Kota Bandung, capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya bantuan dari tingkat provinsi dan CSR.

IV-204

Grafik IV.28 Target dan Realisasi Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan MasyarakatTahun 2012

2)

Indikator Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan Sekolah, dari target sebesar 77% dapat terealisasi sesuai target. Capaian target tersebut didukung oleh adanya alokasi anggaran melalui BOS APBN, BOS Provinsi, dan dari APBD Kota yang didalamnya terdapat peruntukan untuk pengadaan buku-buku perpustakaan oleh sekolah.

3)

Indikator Terwujudnya Gedung Perpustakaan yang Representatif, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Dengan terwujudnya gedung perpustakaan tersebut diupayakan ada pemeliharaan serta pemenuhan sarana dan prasarana gedung sebagai pendukung peningkatan pelayanan bagi masyarakat dalam meningkatkan minat dan budaya baca.

4) Indikator Peningkatan Pemberdayaan Perpustakaan Umum dan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK) dan Perpustakaan Elektronik Keliling (Pusteling), dari target sebanyak 5 MUPK dan 1 Pusteling dapat terealisasi sebanyak 3 MUPK dan 1 Pusteling. Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah alokasi anggaran tahun 2012 untuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung belum mencukupi untuk pembelian MUPK. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah mengalokasikan anggaran pada tahun 2013. 5)

Indikator Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan, dari target sebanyak 13 orang dapat terealisasi sesuai target. Kendala yang dihadapi adalah belum terealisasinya penambahan SDM dari BKD. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pegawai yang ada dan mengusulkan kembali penambahan pegawai ke BKD.

6) Indikator Jumlah Pustakawan yang Mengikuti Diklat Nasional,dari target sebanyak 2 pustakawan dapat terealisasi sesuai target. Kendala yang dihadapi yaitu penetapan peserta diklat merupakan kewenangan pemerintah provinsi/pusat. Terkait dengan hal tersebut, diupayakan agar pustakawan Kota Bandung diprioritaskan pada tahun berikutnya.

IV-205

c.


1)

Permasalahan a) b) c) d)

2)

Kurangnya SDM Pengelola Perpustakaan maupun Pustakawan. Belum tercapainya Diklat Pustakawan Tingkat Nasional. Belum terpenuhinya jumlah MUPK. Belum tersedianya fasilitas ruang perpustakaan di kewilayahan sebagai target pembinaan.

Solusi a) b) c) d)

Mengusulkan kebutuhan SDM pengelola perpustakaan kepada BKD. Mengusulkan dan melakukan koordinasi intensif dengan Perpusnas. Pengadaan MUPK dianggarkan pada tahun anggaran 2013. Mendorong/memotivasi instansi kewilayahan untuk memiliki ruang perpustakaan tersendiri.

B.

Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

1.

Urusan Pertanian

Penyelenggaraan pembangunan urusan pertanian diarahkan untuk meningkatkan aktifitas penyediaan komoditas hasil-hasil pertanian yang berkualitas serta pengembangan usaha pertanian dengan pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta usaha pengolahan produk pertanian. Urusan Pertanian pada Tahun Anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp8.139.505.250,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp7.656.086.327,00 (94,06%). Program dan kegiatan pada Urusan Pertanian Tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan 2) Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mendapat alokasi anggaran sebesar Rp268.359.250,00 dengan realisasi sebesar Rp266.837.611,00 (99,43%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis – Dispertapa.

IV-206

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terselenggaranya a) pelatihan petani sebanyak 6 kali (180 orang), b) pameran pembangunan sebanyak 2 kali (Pekan Flori dan Flora Tingkat Nasional (PF2N), dan Pameran Produksi Hasil Pertanian Tingkat Jawa Barat). Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani, b) terinformasikannya potensi pertanian Kota Bandung, serta c) meningkatnya peluang usaha di bidang pertanian.

2)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.557.585.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.109.928.266,00 (91,95%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan - Diskamtam Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan - Dispertapa Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok - Dispertapa Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian - Dispertapa Pengembangan Diversifikasi Tanaman - Dispertapa Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering - Dispertapa Pengembangan Perbenihan/Perbibitan - Dispertapa Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan - Dispertapa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Dispertapa


Tersedianya pohon pelindung, tanaman langka, tanaman hias, bibit tanaman, sarana, dan prasarana pembibitan di 3 lokasi pembibitan. b) Terlaksananya pendataan potensi produksi pangan di Kota Bandung yang meliputi 30 Kecamatan. c) Tersedianya Info Harga Pangan Pokok selama 1 tahun. d) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian sebanyak 5 kali (15 kelompok/250 orang), dan pemberian bantuan sarana penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sebanyak 4 paket kepada 15 kelompok. e) Terlaksananya pengadaantoga sebanyak 2.500 pohon, tabulapot sebanyak 2.000 pohon, tabulakar sebanyak 2.000 pohon, 7.390 buahpot, 2.825 kgpolybag, 241 buahHandsprayer, 62 buah emrat, 90 botol pestisida organik, 17 truk tanah lembang, 150 kg benih kangkung darat, 600 pak benih sayuran, 127 karung sekam bakar, 475 karung pupuk kandang, 3 rol mulsa, 30.900 pohon bibit tanaman sayuran, 6 buah rak bamboo, 5 buah rak besi, 4 buah cangkul, 3 buah gunting tanaman, 1 rol paranet, 26 batang bamboo gombong, 1 buah rak vertikultur, 123 pohon tanaman hias (4 jenis) dan 110 karung.media tanam. f) Terdistribusikannya: (1) 27.450 bibit tanaman produktif, (2) 40 unit alat pengolah pupuk organik (drum komposter), (3) 4 unit alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), (4)100 buah alat pembuat lubang biopori, (5) 1.375 pasang sarana penutup lubang biopori, (6) 6 unit mesin potong rumput, (7) 8.125 pak (33.125 kg) pupuk kompos, (8) 29.000 batang ajir, (9) 250 bungkus (125 kg) benih jagung hibrida pipil, (10) 200 bungkus (50 kg) jagung

IV-207

manis hibrida, (11) 114 pohon buah-buahan dalam drum, (12) 305 pot (7 jenis) tanaman hias, (13) 425 pohon Vegetasi Sungai(7 jenis), (14) 165 pohon Tanaman Langka (5 jenis), (15) 4 jenis Pupuk Anorganik, (16) 8 jenis pestisida. g) Terlaksanya pengadaan: (1) 2.025 bibit tanaman produktif, (2) 2 buah mesin babat rumput, (3) 1 paket alat pertanian, (4) 1 paket sarana produksi, (5) 1 paket pupuk dan pestisida. h) Terlaksananya: (1) pemeriksaan 5.362 sampel daging, susu, telur, beras dan palawija, sayuran, buah-buahan, dengan penambahan cakupan sasaran pengawasan sebanyak 10 lokasi (dari 70 swalayan menjadi 80 swalayan), (2) pelatihan tata cara dan seleksi pemotongan hewan qurban bagi 100 orang, (3) pelatihan pengawasan mutu hasil pertanian bagi 50 orang, (4) pengadaan 6 paket bahan kimia, (5) kegiatan sosialisasi tentang bahayanya penggunaan zat-zat kimia berbahaya sebanyak 8 kali. i) Terlaksananya laporan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama satu tahun. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembibitan dan bibit tanaman. b) Tersedianya data potensi produksi pangan. c) Terinformasikannya harga pasar dan supply demand komoditi pertanian, ikan, dan ternak. d) Meningkatnya:(1) jumlah pelaku usaha dibidang pengolahan hasil pertanian; dan (2) pengetahuan dan keterampilan cara pengolahan hasil pertanian. e) Meningkatnya produktivitas lahan pekarangan. f) Meningkatnya:(1) jumlah pohon yang ditanam; (2) lubang resapan biopori; dan (3) jumlah pembuatan dan penggunaan pupuk organik di masyarakat. g) Meningkatnya fungsi Kebun Bibit Pasirluyu. h) Meningkatnya: (1) cakupan pemeriksaan mutu hasil pertanian; (2) pengetahuan dan keterampilan pengurus mesjid (DKM) tentang tata cara pemotongan hewan qurban; (3) pengetahuan dan keterampilan kader PKK tentang pemilihan komoditas pertanian yang bermutu; dan (4) pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha tentang bahayanya penggunaan zat-zat kimia berbahaya. i) Tersedianya Laporan Kegiatan Dinas.

3)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp464.903.000,00 dengan realisasi sebesar Rp455.119.000,00 (97,90%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah – Dispertapa. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Pameran Promosi Agribisnis (Produk Unggulan) sebanyak 4 kali. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah terfasilitasinya promosi pemasaran hasil usaha pertanian dan perikanan.

IV-208

4)

Program Peningkatan Produksi (Pertanian/Perkebunan)

Program Peningkatan Produksi (Pertanian/Perkebunan) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp147.105.000,00 (98,07%), yang dilaksanakan melaluiKegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan –Dispertapa. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: terlaksananya: a) pengadaan dan pendistribusian bibit tembakau sebanyak 360.000 pohon; b) pengadaan pupuk kandang sebanyak 800 kg, pupuk NPK sebanyak 800 kg, dan pestisida sebanyak 4 jenis; dan c) 2 kali pelatihan budidaya tembakau. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan sarana produksi bagi petani tembakau bagi 18 orang dan meningkatnya pengetahuan petani tembakau.

5)

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp12.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.300.000,00 (97,62%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan (Banprov) – Dispertapa. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tersalurkannya biaya operasional penyuluh (BOP) bagi 7 orang penyuluh. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya frekuensi pembinaan kelompok tani.

6)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.206.058.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.187.785.450,00 (98,48%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) b) c) d)

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak – Dispertapa Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik – Dispertapa Pengelolaan Sanitary Rumah Potong Hewan – Dispertapa Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan – Dispertapa


Terlaksananya: (1) pengadaan 3 paket obat hewan; (2) vaksinasi pada 89.942 ekor hewan untuk penyakit Flu Burung dan penyakit ND, serta 1.899 ekor hewan untuk penyakit Rabies; (3) pengawasan lalu lintas hewan; (4) pengawasan peredaran obat hewan pada 2 produsen, 10 distributor, dan 6 pengecer; (5) sosialisasi penyakit hewan menular sebanyak 20 kali (600 orang); (6) pemeriksaan sampel unggas suspect flu burung ke Laboratorium Kesehatan Hewan di Cikole Lembang sebanyak 70 sampel.

IV-209

b) Terlaksananya: (1) eliminasi Hewan Penular Rabies (HPR) sebanyak 68 ekor; (2) depopulasi ternak unggas sebanyak 40 ekor ayam; (3) cetak label sehat hewan qurban sebanyak 30.000 lembar. c) Terlaksananya pengadaan: (1) 1 paket peralatan kebersihan dan alat pembersih; (2) 1 unit timbangan karkas sapi; (3) 4 unit Tackel. d) Tersedianya: (1) 1 paket peralatan kedokteran hewan; (2) 1 paket obat-obatan hewan di klinik hewan; (3) 1 paket alat-alat laboratorium peternakan; dan (4) 1 paket bahan kimia. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Terlaksananya pencegahan penyakit hewan menular, terawasinya peredaran obat hewan, terdiagnosanya kasus penyakit flu burung (hasil positif atau negatif AI). b) Terlaksananya pemberantasan hewan penular (rabies dan flu burung), dan terlaksananya pemeriksaan hewan qurban yang dipasarkan di wilayah Kota Bandung. c) Terlayaninya pemotongan dan pemeriksaan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH). d) Terlayaninya pemeriksaan dan pengobatan hewan di klinik hewan.

7)

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp480.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp477.011.000,00 (99,38%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan – Dispertapa. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) 9 ekor sapi bakalan jantan PO, b) 30 ekor Domba Garut jantan; c) 120 ekor Domba Garut betina; d) 4 ekor sapi perah; e) 4 ekor kerbau; f) 2 paket obat dan vitamin ternak; g) 1 unit kandang sapi; h) 1 paket sarana produksi peternakan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil ternak.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Jumlah Kasus Penyakit Zoonosa, dari target tidak lebih dari 10 kasus, realisasinya pada tahun 2012 hanya terjadi 1 kasus penyakit zoonosa yaitu penyakit flu burung (AI). Capaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan vaksinasi, desinfeksi, surveilance, depopulasi, eliminasi dan sosialisasi.

2)

Indikator Peningkatan Volume Pemasaran Produk Hasil Tanaman Pangan, dari target sebanyak 2.308 kg dapat terealisasi sebanyak 2.538 kg. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh pelaksanaan pelatihan dan bantuan sarana olahan hasil pertanian tanaman pangan bagi pelaku usaha kecil menengah dibidang olahan hasil pertanian sebanyak 15 kelompok (250 orang).

3)

Indikator Peningkatan Volume Pemasaran Produk Hasil Peternakan, dari target sebanyak 19.325 kg dapat terealisasi sebanyak 21.257 kg. Capaian yang melebihi target

IV-210

tersebut didukung oleh pelaksanaan pelatihan dan bantuan sarana olahan hasil peternakan bagi pelaku usaha kecil menengah dibidang olahan hasil peternakan sebanyak 15 kelompok (250 orang). Grafik IV.29 Target dan Realisasi Peningkatan Volume Pemasaran Produk Hasil PeternakanTahun 2012

4) Indikator Produktivitas Tanaman Padi, dari target sebanyak 61,00 kwintal/ha dapat terealisasi sebanyak 62,83 kwintal/ha. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) bagi petani, serta penerapan teknologi Jajar Legowo (varietas padi). Grafik IV.30 Target dan Realisasi Produktivitas Tanaman PadiTahun 2012

5)

Indikator Produktivitas Tanaman Palawija, dari target sebanyak 60,70 kwintal/ha dapat terealisasi sebanyak 71,00 kwintal/ha. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya bantuan benih jagung bagi kelompok petani dari pemerintah daerah.

6) Indikator Produktivitas Tanaman Hortikultura, dari target sebanyak 109,01 kwintal/ha dapat terealisasi sebanyak 114,46 kwintal/ha. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh meningkatnya pemanfaatan pekarangan dengan penanaman berbagai jenis sayuran dengan adanya bantuan sarana produksi budidaya sayuran bagi kelompok tani/masyarakat dari pemerintah daerah.

IV-211

7)

Indikator Produktivitas Tanaman Hias, dari target sebanyak 149.000 pot/tahun dapat terealisasi sebanyak 184.500 pot/tahun. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah tanaman hias yang dibudidayakan dengan adanya bantuan sosial florikultura dari Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian bagi 7 kelompok tani tanaman hias.

8) Indikator Populasi Ternak Sapi, dari target sebanyak 416 ekor dapat terealisasi sebanyak 447 ekor. Rata-rata kepemilikan ternak sapi mengalami peningkatan dari rata-rata 2 ekor menjadi 3 ekor. Capaian populasi ternak sapi yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh pemberian bantuan ternak dan meningkatnya harga jual pasar. 9) Indikator Populasi Ternak Domba, dari target sebanyak 22.726 ekor dapat terealisasi sebanyak 26.635 ekor. Rata-rata kepemilikan ternak domba mengalami peningkatan dari rata-rata 3 ekor menjadi 5 ekor, sedangkan jumlah peternak mengalami peningkatan sebanyak 60 orang. Capaian populasi ternak sapi yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh pemberian bantuan ternak dan meningkatnya harga jual pasar. Selain pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, capaian kinerja lainnya pada Urusan Pertanian pada tahun 2012 adalah pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) dan penataan infrastruktur Rumah Potong Hewan sesuai dengan standar international animal welfare, di area RPH Ciroyom, Jln. Arjuna No. 45 Bandung. RPH tersebut akan dipergunakan untuk pemotongan ternak sapi impor. Pembangunan ini terlaksana atas bantuan PT. Kadila Lestari Jaya berdasarkan perjanjian hibah antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Kadila Lestari Jaya yang tertuang dalam Akta Nomor:524.7/4456-Dispertapa tertanggal 17 November 2011 dengan nilai sebesar Rp727.529.512,00.

c.


1)

Permasalahan a) Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan. b) Dikarenakan Kota Bandung merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Barat, resiko masuknya penyakit zoonosa (penyakit yang menular dari ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota Bandung relatif tinggi. c) Masih rendahnya pengetahuan dan sikap pelaku usaha dibidang pertanian serta masyarakat tentang bahayanya penggunaan bahan kimia berbahaya dan produk pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu pangan.

2)

Solusi a)

Kebijakan yang diambil dalam rangka mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian adalah mengembangkan model pertanian perkotaan melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit, sehingga

IV-212

diharapkan keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha di bidang pertanian. Untuk meningkatkan nilai tambah, usaha pertanian lainnya yang dikembangkan adalah pengolahan hasil pertanian. b) Lebih mengintensifkan pemeriksaan lalu lintas ternak yang masuk ke Kota Bandung. c) Meningkatkan frekuensi pemeriksaan dan pengawasan mutu hasil pertanian yang beredar, meningkatkan sosialisasi dan pelatihan tentang penggunaan zat kimia berbahaya, serta meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha hasil pertanian.

2.

Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata pada Tahun Anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.795.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.499.592.814,00 (89,43%). Program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata Tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp830.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp804.637.738,00 (96,94%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata – Disbudpar b) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata – Disbudpar c) Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata – Disbudpar d) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri – Disbudpar Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d)

Tersedianya buku laporan Kajian Analisa Pasar Kota Bandung. Terlaksananya updating data dan informasi pemasaran pariwisata. Tersedianya data kunjungan wisatawan di Kota Bandung. Tersedianya bahan-bahan promosi pariwisata dan terlaksananya promosi pariwisata, serta tersebarnya informasi Kota Bandung kepada wisman dan wisnus.


Meningkatnya ketersediaan Data Analisa Pasar Kota Bandung. Meningkatnya ketersediaan data informasi pariwisata. Meningkatnya ketersediaan data kunjungan wisatawan di Kota Bandung. Meningkatnya efektivitas dan frekuensi promosi pariwisata Kota Bandung.

IV-213

2)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.465.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.222.180.076,00 (83,43%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan – Disbudpar b) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata – Disbudpar c) Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi – Disbudpar Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Teridentifikasinya potensi pengembangan daya tarik wisata Kota Bandung. b) Terlaksananya pengawasan, pengendalian, dan monitoring bidang objek wisata Kota Bandung. c) Tersusunnya Perda tentang Kepariwisataan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Meningkatnya ketersediaan data potensi pengembangan daya tarik wisata Kota Bandung yang dapat mendukung terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Tujuan Wisata. b) Tersedianya data hasil evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan dan pengendalian objek wisata di Kota Bandung. c) Tersedianya payung hukum dalam mengelola dan mengembangkan kepariwisataan di Kota Bandung.

3)

Program Pengembangan Kemitraan

Program Pengembangan Kemitraan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp472.775.000,00 (94,56%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata – Disbudpar. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tersusunnya buku data occupancy kunjungan wisatawan di Kota Bandung dan buku laporan hasil penilaian dan evaluasi pelaksanaan Sapta Pesona Usaha Kepariwisataan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya ketersediaan data occupancy wisata dan data hasil penilaian serta evaluasi Sapta Pesona Usaha Wisata.

b.

Capaian Kinerja

Jumlah wisatawan yang menginap, dari target sebanyak 3.384.031 jiwa dapat terealisasi sebanyak 3.513.705 jiwa, terdiri atas:

IV-214

1)

Indikator Jumlah Wisatawan Nusantara yang Menginap, dari target sebanyak 3.199.676 jiwa dapat terealisasi sebanyak 3.354.857 jiwa.

2)

Indikator Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Menginap, dari target sebanyak 184.355 jiwa dapat terealisasi sebanyak 158.848 jiwa.

Secara keseluruhan target kunjungan wisatawan sebanyak 3.384.031 jiwa dapat terealisasi sebanyak 3.513.705 jiwa. Namun dari komposisi realisasi jumlah wisnus targetnya dapat terlampaui sementara jumlah wisman tidak mencapai target yang diharapkan, hal ini dikarenakan:  Masih kurangnya promosi pariwisata Kota Bandung yang langsung dilaksanakan di luar negeri, mengingat perlu pembiayaan yang besar.  Wisatawan mancanegara yang datang ke Kota Bandung mayoritas rumpun Melayu (Malaysia, Singapura) dimana saat ini jalur penerbangan dari dan ke Bandung bisa dilakukan dalam 1 (satu) hari pulang pergi, sehingga banyak wisman yang datang ke Bandung namun tidak menginap. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target wisnus dan wisman, antara lain:  Promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, leaflet/brosur, website (bandungtourism.com), dan keikutsertaan dalam pameran promosi wisata.  Koordinasi dan kerjasama dengan mitra kepariwisataan untuk meningkatkan daya dukung sarana wisata (PHRI, ASITA, HPI, HIPHI, Asosiasi Profesi, INCA, dan lain sebagainya).  Pembinaan dan penyuluhan bersama Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH) terhadap pengelola usaha hiburan.  Koordinasi dan kerjasama dengan pengelola Bandara (PT. Angkasa Pura II), PT. Jasa Marga, dan PT. KAI untuk kemudahan aksesibilitas darat dan udara ke Kota Bandung. Upaya tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan investasi sarana wisata, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Tabel IV-9 Jumlah Hotel, Restoran dan Rumah Makan Tahun 2012

1

Jumlah Hotel

Tahun 2011 306

2

Jumlah Kamar

14.724

16.150

3

Jumlah Restoran dan Rumah Makan

512

609

No

Uraian

Tahun 2012 340

Keterangan Jumlah hotel bintang dan non bintang mengalami peningkatan dari 2011 ke 2012. Jumlah kamar mengalami peningkatan dari 2011 ke 2012. Jumlah restoran mengalami peningkatan dari 2011 ke 2012, terdiri atas talam salaka, talam gangsa, restoran waralaba, dan rumah makan tipe A, B, C serta BAR.

IV-215

Grafik IV.31 Target dan Realisasi Jumlah Hotel, Kamar, Restoran, dan Rumah Makan di Kota Bandung Tahun 2011– 2012

c.


1)

Permasalahan a)

Infrastruktur penunjang sapta pesona pariwisata masih perlu dilakukan pembenahan/penataan. b) Masih terdapat usaha pariwisata di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

2)

Solusi a)

Koordinasi dan kerjasama lintas dinas/instansi terkait dalam rangka sinergitas pembenahan/penataan infra struktur sebagai penunjang sapta pesona pariwisata. b) Pengaturan usaha pariwisata melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang telah diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung.

3.

Urusan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan aktifitas penyediaan komoditas hasil kelautan dan perikanan yang berkualitas serta pengembangan usaha budidaya perikanan dengan pemilihan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bisa dikembangkan dilahan sempit. Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp560.639.898,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp548.081.175,00 (97,76%). Program dan

IV-216

kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp560.639.898,00 dengan realisasi sebesar Rp548.081.175,00 (97,76%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan – Dispertapa b) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan – Dispertapa Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terlaksananya pengadaan: (1)2 paket induk ikan konsumsi, (2) Pakan ikan, dan (3) 1 paket alat produksi ikan hias. b) Terlaksananya pengadaan: (1) 2 paket benih dan induk ikan konsumsi, (2) 1 paket induk ikan hias, (3) 3 paket benih ikan konsumsi restocking, (4) 1 paket sarana produksi ikan hias, (5) 1 paket sarana produksi ikan konsumsi. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya produksi perikanan.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Peningkatan Volume Pemasaran Produk Hasil Perikanan, dari target sebanyak 130.310 kg dapat terealisasi sebanyak 143.341 kg atau mengalami peningkatan sebesar 10%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh pelaksanaan pelatihan dan bantuan sarana olahan hasil pertanian bagi pelaku usaha kecil menengah dibidang olahan hasil pertanian sebanyak 15 kelompok (250 orang).

2)

Indikator Produksi Ikan Konsumsi, dari target sebanyak 2.425 ton dapat terealisasi sebanyak 2.520 ton. Produksi ikan konsumsi pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 3,92%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh bertambahnya jumlah pembudidaya ikan serta adanya bantuan sarana produksi ikan konsumsi dari pemerintah daerah dan bansos dari pemerintah pusat.

3)

Indikator Produksi Ikan Hias, dari target sebanyak 621.700 ekor dapat terealisasi sebanyak 633.882 ekor. Produksi ikan hias pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,96%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh bertambahnya jumlah pembudidaya ikan serta adanya bantuan sarana produksi ikan konsumsi dari pemerintah daerah dan bansos dari pemerintah pusat.

IV-217

Dalam upaya meningkatkan pemasaran produk hasil perikanan yang terjamin kualitasnya, Pemerintah Kota Bandung telah membangun Pasar Ikan Higienis (PIH) di Pasar Induk Gedebage, sehingga tersedia hasil perikanan yang lebih terjamin kualitasnya, aman di konsumsi serta dapat meningkatkan konsumsi ikan per kapita masyarakat Kota Bandung, dari 28,53 kg/kapita/tahun pada tahun 2011 menjadi 30,28 kg/kapita/tahun pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 6,17%.

c.


1)

Permasalahan a)

Semakin sempitnya lahan untuk budidaya perikanan sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Bandung. b) Masih rendahnya pengetahuan dan sikap pelaku usaha dan masyarakat tentang bahayanya penggunaan bahan kimia berbahaya dan produk perikanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu pangan.

2)

Solusi a)

Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan melalui pemilihan budidaya perikanan yang mempunyai produktivitas tinggi, nilai ekonomis tinggi, dan bisa dikembangkan di lahan yang sempit. b) Meningkatkan: (1) frekuensi pemeriksaan dan pengawasan mutu ikan dan hasil olahannya yang beredar di Kota Bandung, (2) pembinaan kepada pedagang ikan yang ada di Kota Bandung, (3) koordinasi dengan Dinas Perikanan tempat asal ikan, agar ikan yang masuk ke Kota Bandung tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, dan (4) sosialisasi keberadaan Pasar Ikan Higienis (PIH) yang terletak di Pasar Induk Gedebage.

4.

Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.306.160.472,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.165.499.067,00 (93,90%). Program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


IV-218

1)

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.111.094.050,00 dengan realisasi sebesar Rp1.043.358.300,00 (93,90%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa – Dinas KUKM dan Perindag b) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah – Dinas KUKM dan Perindag c) Informasi Harga dan Aspek Non Harga di Pasar Kota Bandung – Dinas KUKM dan Perindag d) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal – Dinas KUKM dan Perindag Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) b) c) d)

Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terwujudnya alat UTTP yang akurat di Kota Bandung Terkumpulnya informasi harga dan aspek non harga bahan pokok Terkumpulnya informasi hasil tembakau yang dilekati cukai palsu dan yang tidak dilekati cukai


Meningkatnya jumlah peredaran barang dan jasa di Kota Bandung yang sesuai dengan UPPK Nomor 08 Tahun 1999 dan Perda Nomor 11 Tahun 2010 b) Meningkatnya efektifitas kegiatan pengawasan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pelayanan pos ukur ulang di Kota Bandung c) Meningkatnya ketersediaan data hasil monitoring harga dan aspek non harga pokok di Kota Bandung d) Meningkatkan ketersediaan informasi terkait pemantauan barang hasil tembakau ilegal

2)

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor mendapat alokasi anggaran sebesar Rp365.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp352.145.545,00 (96,48%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Peningkatan Kapasitas Labolatorium Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor – Dinas KUKM dan Perindag b) Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional – Dinas KUKM dan Perindag Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terselenggaranya 1 kegiatan sosialisasi kapasitas uji mutu barang ekspor impor b) Terlaksananya 1 pameran promosi produk kualitas ekspor Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Pengembangan mutu uji barang ekspor impor dan terpantaunya ekspor dan impor Kota Bandung

IV-219

b) Meningkatnya peluang pangsa pasar ekspor dari Kota Bandung

3)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp559.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp519.669.000,00 (92,96%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional – Dinas KUKM dan Perindag b) Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri – Dinas KUKM dan Perindag c) Peningkatan Kewirausahaan Perdagangan Non Formal – Dinas KUKM dan Perindag Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terlaksananya 2 Draft Raperda tentang Waralaba di Kota Bandung dan Izin Usaha Perdagangan b) Terlaksananya 2 kali pameran promosi produk unggulan dan komoditi Kota Bandung c) Terlaksananya peningkatan potensi pedagang barang dan jasa non formal Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a)

Tersedianya payung hukum yang mengatur tentang Waralaba di Kota Bandung dan Izin Usaha Perdagangan b) Meningkatnya pengembangan produk Kota Bandung, dan segmen pasar di dalam Kota Bandung, regional dan nasional c) Meningkatkan pemahaman kewirausahaan para pelaku usaha dibidang perdagangan barang dan jasa non formal

4)

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp271.066.422,00 dengan realisasi sebesar Rp250.326.222,00 (92,35%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan - Dinas KUKM dan Perindag Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Organisasi PKL. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pemahaman tentang manajemen organisasi, usaha dan permodalan bagi PKL.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Non Formal, dari target sebanyak 71.054 unit usaha dapat terealisasi sebanyak 71.204 unit usaha. Capaian

IV-220

cakupan bina kelompok pedagang/usaha non formal yang melebihi target tahun 2012 didukungoleh pelaksanaan bimtek terhadap pedagang non formal secara berkelanjutan. Namun demikian, kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya jumlah pelatihan maupun bimtek terhadap pedagang non formal. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengupayakan peningkatan anggaran dan penambahan kegiatan berupa bimtek. Grafik IV.32 Target dan Realisasi Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Non Formal Tahun 2012

2) Indikator Meningkatnya Jumlah Pedagang Kecil Formal, dari target sebanyak 7.635 pedagang dapat terealisasi sebanyak 10.730 pedagang. Capaian peningkatan jumlah pedagang kecil formal didukung melalui kegiatan yang sudah dilakukan kepada pedagang non formal melalui pelatihan, bimtek, dan sosialisasi sehingga mendorong peningkatan usaha dari non formal menjadi pedagang kecil formal yang memiliki legalitas tempat usaha.

IV-221

Grafik IV.33 Target dan Realisasi Meningkatnya Jumlah Pedagang Kecil FormalTahun 2012

3)

Indikator Meningkatnya Jumlah Pasar Tradisional Sehat yang Berwawasan Lingkungan, dari target sebanyak 4 pasar (Pasar Sarijadi, Pasar TPU Gempol, Pasar Leuwipanjang, dan Pasar Palasari) dapat terealisasi sebanyak 1 pasar sesuai target yang telah ditetapkan (Pasar Leuwipanjang) dan 2 pasar lain diluar target (Pasar Pagarsih/Ulekan dan Pasar Cimol Gedebage). Penjelasan kendala dan upaya pemecahan yang dilakukan untuk masing-masing pasar yang belum terealisasi adalah sebagai berikut: a) Pasar Sarijadi (1) Perijinan KBU dari Provinsi Jabar lambat turun; (2) Semula akan dilaksanakan dengan Program Bawaku ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terbentur aturan; (3) Pada awal tahun 2013 akan dilaksanakan Pembangunan dengan anggaran RKAP PD. Pasar. b) Pasar TPU Gempol Sudah terjadi pemanfaatan/pengalihan fungsi di lapangan dari pasar menjadi rumah tinggal, sehingga akan dievaluasi melalui koordinasi dengan SKPD terkait. c)

Pasar Palasari Dalam tahap sosialialisasi kepada pedagang mengenai pengembangan pasar sehat.

c.


1)

Permasalahan

IV-222

a) b) c) d) e) f) g) h)

i)

j)

2)

Terbatasnya kemampuan calon eksportir Kota Bandung dalam mengembangkan produk. Terbatasnya informasi prosedur dan aturan ekspor. Terbatasnya frekuensi promosi/misi dagang keluar negeri. Distribusi barang impor di Kota Bandung belum terdeteksi secara keseluruhan. Lemahnya pemahaman PKL terhadap Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Kurangnya sarana untuk kegiatan penyidikan bagi PPNS - PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Perlindungan Konsumen). Tidak teralokasikannya anggaran biaya uji laboratorium. Pertumbuhan toko modern yang sampai saat ini masih terus berkembang walaupun pengawasan dan proses pemberian izin usaha telah diperketat(terus menjamurnya toko modern dikhawatirkan akan berdampak pada melemahnya usaha kecil sejenis). Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan waralaba di Kota Bandung, yang mengakibatkan sulitnya untuk mengendalikan pertumbuhan usaha waralaba yang dikhawatirkan akan terus menjamur di Kota Bandung. Kurangnya promosi produk unggulan dan komoditi di Kota Bandung sehingga mengakibatkan pertumbuhan pengusaha kecil formal sedikit lambat.

Solusi a) b) c) d) e) f) a) g)

h) i)

Memfasilitasi calon eksportir dalam mengembangkan produknya melalui pameran luar negeri dan melaksanakan diklat bagi eksportir. Sosialisasi sistem online dokumen ekspor secara bertahap dan kontinu. Mengupayakan pencarian pasar ekspor baru. Melakukan koordinasi dengan bea cukai serta pendataan importir di Kota Bandung. Sosialisasi Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Melaksanakan kegiatan penyidikan dengan memanfaatkan sarana yang ada. Menganggarkan uji laboratorium pada APBD Tahun 2013, meliput:i uji laboratorium untuk produk pangan (bahan pokok), obat tradisional, dan kosmetik. Dilakukannya evaluasi toko modern meliputi pendataan toko modern, penyusunan kajian akademis yang dilanjutkan denganpenyusunan kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang mengatur kuota toko modern per kecamatan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan aspek sosial ekonomi masyarakat setempat. Penyusunan peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan operasional yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha waralaba dan Tanda Daftar Perusahaan. Untuk menunjang promosi produk unggulan dan komoditi di Kota Bandung, maka perlu dilaksanakan pameran yang melibatkan pelaku usaha produk dan komoditi unggulan di Kota Bandung.

IV-223

5.

Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian pada Tahun Anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.942.815.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.882.889.550,00 (96,92%). Program dan kegiatan pada Urusan Perindustrian tahun 2012 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan dan 2) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Pembinaan Lingkungan Hidup

Program Pembinaan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp365.815.500,00 dengan realisasi sebesar Rp330.454.000,00 (90,33%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Penyediaan Tempat Khusus Merokok – Distarcip. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terciptanya tempat khusus merokok. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok pada tempat-tempat umum.

2)

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp225.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp220.713.200,00 (98,09%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi – Dinas KUKM dan Perindag. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Bimbingan Teknis, Pameran, Festival Food Etnik dan Validasi Data bagi 180 IKM. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas SDM, peluang ekspor, diversifikasi produk, ketersediaan data yang valid.

3)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp341.279.250,00 (97,51%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya – Dinas KUKM dan Perindag

IV-224

b) Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Swasta – Dinas KUKM dan Perindag Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terlaksananya sertifikasi halal produk makanan dan minuman bagi 30 IKM Kota Bandung b) Terlaksananya Bimbingan Teknis, Gelar Produk dan Temu Usaha bagi 140 IKM Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya mutu produk dan meluasnya pemasaran produk IKM Kota Bandung b) Meningkatnya kualitas produk dan kemitraan antara pengusaha kecil dengan PKBL (Program Kemitraan dan Binga Lingkungan)/pengusaha swasta

4)

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp295.641.200,00 (98,55%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri - Dinas KUKM dan Perindag. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terbinanya 120 IKMpelaku usaha di bidang industri. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pelayanan teknologi industri.

5)

Program Penataan Struktur Industri

Program Penataan Struktur Industri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp249.459.900,00 (99,78%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri – Dinas KUKM dan Perindag. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah meningkatnya mutu/kualitas produksi dan SDM pelaku usaha IKM pada 220 Pelaku Usaha. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pengembangan produksi dan wawasan pelaku usaha IKM.

6)

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp152.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp146.507.500,00 (96,39%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat – Dinas KUKM dan Perindag.

IV-225

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tersedianya website Sentra Industri Kota Bandung sebanyak 32 sentra. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya perkembangan Sentra Industri Kota Bandung.

7)

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis mendapat alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp298.834.500,00 (99,61%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi – Dinas KUKM dan Perindag. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Lomba Cipta Game Animasi 15 Sektor Industri. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kreativitas cipta game animasi pada IKM Kota Bandung.

b.

Capaian Kinerja

Indikator Pertumbuhan Industri, dari target sebanyak 600 unit usaha dapat terealisasi sebanyak 887 unit usaha. Faktor pendorong tercapainya pertumbuhan industri adalah melalui pembinaan yang telah dilakukan, antara lain melalui: kegiatan pendidikan dan pelatihan IKM, fasilitasi desain logo kemasan, temu usaha antara mitra pengusaha IKM dengan perbankan dan BUMN, kegiatan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya, pengembangan ekonomi kota berbasis teknologi dan informasi, serta kegiatan penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri.

c.


1)

Permasalahan a) b) c) d) e) f) g) h)

2)

Terbatasnya lahan peruntukan kegiatan industri. Belum optimalnya daya saing produk industri baik dalam maupun luar negeri. Bahan baku industri masih didatangkan dari luar Kota Bandung. Penggunaan mesin produksi masih sederhana. Terbatasnya pemasaran. Terbatasnya produk yang bersertifikat halal. Belum tersedianya sarana UPT/UPP Cigondewah. Belum tersedianya gedung untuk komunitas kreatif.

Solusi

IV-226

a) b) c) d) e) f) g) h)

6.

Meningkatkan efisiensi perusahaan industri. Meningkatkan kualitas produk. Menjalin pasokan bahan baku dengan sumbernya. Meningkatkan kemampuan teknologi industri. Perluasan pangsa pasar. Fasilitasi sertifikasi halal. Menyediakan sarana gedung UPT/UPP Cigondewah. Menyediakan sarana gedung komunitas kreatif dan fasilitasi kegiatan kreatif melalui pelatihan dan pameran.

Urusan Ketransmigrasian

Urusan Ketransmigrasian pada Tahun Anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp466.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp445.030.423,00 (95,50%). Program dan kegiatan pada Urusan Ketransmigrasian Tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a.


1)

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp391.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp372.239.850,00 (95,20%), yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: a)

Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi – Disnaker b) Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM – Disnaker Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a)

Terlaksananya penjajagan/koordinasi ke 3 lokasi transmigrasi (kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat) b) Pemberangkatan 20 KK transmigran ke lokasi transmigrasi Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: a) Meningkatnya jumlah lokasi transmigran b) Meningkatnya kesejahteraan transmigran

2)

Program Transmigrasi Regional

IV-227

Program Transmigrasi Regional mendapat alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp72.790.573,00 (97,05%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional - Disnaker. Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya sosialisasi/penyuluhan tentang transmigrasi kepada masyarakat sebanyak 120 orang. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang transmigrasi.

b.

Capaian Kinerja 1)

Indikator Tingkat Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Lokasi Transmigrasi, dari target sebesar 50,00% dapat terealisasi sebesar 66,67%. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh adanya kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kota Bandung sebagai daerah pengirim dengan Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah penerima transmigran. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu masih adanya perbedaan keinginan/kepentingan tentang SDM yang bertransmigrasi. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan dan memperbanyak koordinasi dengan daerah penempatan transmigrasi.

2)

Indikator Tingkat Partisipasi Transmigran Swakarsa, dari target sebesar 12%, pada tahun 2012 belum terdapat realisasi. Kendala pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah tidak adanya penempatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dalam alokasi target. Program Transmigrasi Swakarsa tidak dilaksanakan karena program tersebut telah dihapuskan oleh Kemenakertrans.

c.


1)

Permasalahan a)

Untuk pelaksanaan penjajagan dalam rangka penyusunan MoU antara Pemerintah Kota Bandung dengan daerah penerima harus dilaksanakan beberapa kali, sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi. b) Terdapatnya perbedaan prosedur dan pemahaman dalam penyusunan MoU baik dengan Kemenakertrans, Propinsi, Kabupaten/ Kota daerah penerima, sehingga seringkali terlambat dalam pelaksanaan penandatanganan MoU yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman transmigran.

2)

Solusi a)

Intensifikasi dalam penjajagan dengan penambahan volume kunjungan peningkatkan anggaran untuk penjajagan pada lokasi yang sama.

IV-228

dan

b) Mengadakan pertemuan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Provinsi dan daerah penerima dan Kemenakertrans RI, serta mengikutsertakan SKPD terkait dalam rapat pembahasan penyusunan MoU sesuai dengan peran dan fungsi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD).

IV-229

IV. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents