PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN Amalia Dlamantlna" Abstract As consequences of decentralization principle enforcement as frame work of developing relationship between central government and Regional Government its needed a comprehensive understanding in the relationship pattern between Central Government and Regional Government. The freedom and self assessment regional affair in the frame work of NKRI, because regional is given arbitrary in handling local affair which is given by central Government. In related with the mention above, monitoring and controlling the administration of regional government should be placed as media of coordination between central government and regional government in order to in creasing effectiveness and efficiently of carry on of governmental administration. Kata Kunci: Pengawasan, pemerintahan daerah.
Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan yang luas terbuka kesempatan bagi daerah otonom untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penerapan asas desentralisasi sebagai bentuk pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan konsekuensi bagi tumbuh kembangnya kreativitas daerah dalam mengatur dan mengelola potensi daerah bersama peran aktif masyarakat. sehingga dapat meningkatkan taraf pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. •
36
Pemerintah daerah, dalam 111enyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kewenangan yang luas akan meningkatkan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga kewenangan dengan kewenangan yang luas terbuka juga peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan pemerintahan, sehingga memerlukan pengawasan yang karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat Agar maksud penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. serta daya saing daerah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan maka
Amalia Oiamantina, SH., M.H1111. OosenFakullasHukumUNOlPJl Imam BataJO, SH No. 1 Semarang
Amalia Diamantina, Pengawasan Pemerintahan Daerah
pengawasan sebagai instrument dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan dan terlaksana secara optimal. Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Sehubungan dengan pernyataan diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah; · Bagaimana pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah? Pemahaman tentang pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen. Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Di dalam manajemen ataupun Hukum Administrasi, pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain di luar itu. Dengan pengawasan, berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai denga apa yang dimaksud. Di dalam Bahasa lnggris ada dua istilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu control dan supervision. Baik control maupun supervision diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini tampaknya lebih luas karena tidak hanya terbatas pada kegiatan mengawasi saja dan melaporkan hasil kegiatan Pengawasan tadi, melainkan juga melakukan kegiatan pengendali yakni: menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskan menuju arah yang benar. Kendatipun demikian, terhadap, perbedaan antara control maupun dengan supervision yaitu baha dalam supervision, kegiatan pengawasan dan pengendalian disertai dengan kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan konkrit (misalnya: memberi sanksi) manakala terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan. Tentang pengawasan hubungannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan/ apakah sesuai dengan yang semestinya 1 2
atau tidak. Dengan demikian manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam cross check atau, pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Demikian pula bagaimana dengan tindaklanjut dari hasil pengawasan tersebut. 1 Menu rut Siagian dalam Suyanto: Pengawasan adala proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.2 Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, Pemerintah melakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut: 1) Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (RAPERDA), yaitu terhadap rancangan peraturan yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten /kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil gun a yang optimal. 2) Pengawasan terhadap semua peraturan daerah diluar termasuk dalam angka 1, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang bertentang dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuat mekanisme yang berlaku. Selanjutnya didalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan didalam BAB XII tentang pembinaan dan pengawasan didalam pasal 217 sampai dengan pasal 223 diatur mengenai ruang lingkup pembinaan dan pengawasan, pedoman dan standart penyelenggaraan pemerintahan daerah, penghargaan dan sanksi yang akan di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Suriansyah Murhani,AspekHukum Pengawasan Pemerintahan Daerah, laksbang Mediatama, Yogyakarta (cetakan 1 ), 2008hal. 3 Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghafia Indonesia. Jakarta (Cetakan I) 1986, hal 24
37
MMH, Ji/id 39 No. 1, Maret 2010
Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah meliputi: a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan; b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan; d. pendidikan dan pelatihan; dan e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana maksud pada huruf c dilaksanakan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah walaupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pad a huruf d dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah Pengawasan sebagai dimaksud dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang - undangan. Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan 38
pemerintah daerah. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan kepada pemerintah daerah, kepala daerah dan I atau wakil kepala daerah anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa dan masyarakat. Sanksi dapat diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sanksi sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah anggota DPRD, Perangkat daerah, PNS daerah dan kepala desa. Hasil pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kabupaten I kota dikoordinasikan oleh Bupati I walikota Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan dapat melimpahkan kepada Camat. Mengenai pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa, pengawasan disebutkan bahwa, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan terhadap: a. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah b. Pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah meliputi : a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
Amalia Diamantina,Pengawasan PemerintahanDeerah
provinsi terdiri dari: a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib; b. _pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tug as pembantuan.
terhadap: a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Dae rah, Kabupaten I Kota b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten I kota
Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifatwajib; b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.
lnspektorat Kabupaten I Kota melakukan pengawasan terhadap : a. Pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten I kota b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa
Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi: a. pernbinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan des a. a. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah lnspektorat Jenderal Oepartemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, lnspektorat Provinsi, dan lnspektorat Kabupaten/Kota. lnspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pengawasan terhadap : a. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan b. Pinjaman dan hibah luar negeri dan c. P e I a k s a n a a n p e m b i n a a n a t a s penyelenggaraan Pemerintah Oaerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. lnspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri selain melakukan pengawasan juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, Ka bu paten I kota lnspektorat Provinsi melakukan pengawasan
Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui : a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah. b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu - waktu dari unit/ satuan kerja c. Pengujian terhadap laporan berkala dan I atau sewaktu -waktu dari unit/ satuan kerja d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenal pedoman tata cara pemeriksaan dalam rangka berakhimya masa jabatan kepala daerah diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur dengan Peraturan Menteri I Menteri Negara I Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan, dan ditetapkan oleh Menteri. Rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan ditetapkan oleh Gubemur berpedoman pada rencana pengawasan yang 39
MMH. Ji/id as No. 1, Maret 2010
ditetapkan oleh Menteri. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pengawasan urusan Pemeririntahan di daerah berpedoman pad a norm a: a. Objektif, professional, independent dan tidak mencari - can kesalahan b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat d. Mendidik dan dinamls. Pirnpinan satuan kerja penyelenggara Pernerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan Desa wajlb melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. Menteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departernen, Gubemur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Wakil Gubemur, Wakil Bupati/Wakll Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilakukan dengan rnekanisrne sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sejakditetapkan. 2. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3. Pelaksanaan pangawasan dilakukan oleh Menteri. 4. Peraturan Daerah yang bertentangan dangan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri. 5. Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentlngan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Menteri. 6. Peraturan presiden tentang pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan paling lambat 80 40
7.
8.
9.
10.
11.
(delapan puluh) hari sejak Peraturan Daerah diterima oleh Pernerintah. Peraturan Menteri tentang pembatalan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan paling lambat 60 (enarn puluh) hari setelah Peraturan Kepala Daerah diterirna oleh Menteri. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan, Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi dan rencana tata ruang disarnpaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menteri rnelakukan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan Gubemur tantang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah. Gubernur rnelakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan. BupatiM'alikota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah. Evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan dirnaksud.
Peraturan Menteri Dalarn Negeri No. 23 Tahun 2007 selanjutnya mengatur lebih rinci bentuk pedornan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pernerintahan Oaerah. Pedornan tersebut meliputi : a. Ruang lingkup pengawasan, yaitu 1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi : a. Administrasi umum pemerintahan dan b. Urusan pemerintah 2. Pengawasan sebagairnana dirnaksud pada huruf a dilakukan terhadap: a. Kebijakan daerah b. Kelernbagaan c. Pegawai daerah d. Keuangan daerah dan e. Barang daerah 3. Pengamanan sebagairnana dimaksud pada huruf b dilakukan terhadap: a. Urusan wajib b. Urusan pilihan
Amalia Diamantina. Pengawasan Pemerintahan Daerah
c. Dana dekonsentrasi d. Tugas pembantuan dan e. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri b. Pengawasan, yang meliputi 1. Penyusunan rencana pengawasan Pengawasan tahunan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, menyatakan : 1.1} Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kata dikoordinasikan oleh lnspektur Provinsi. 1.2} Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Ke~a Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan mengawasi 1.3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan., menghindari tumpang tindih ds.n. pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan 1.4} Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkaa dengan Keputusan Gubemur. Program Kena Pengawasan Tahunan (PKPT}, disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 23 tahun 2007, yang menyebutkan : PKPT sebagaimana dimaksud meliputi ruang lingkup; sasaran pemeriksaan; SKPD yang diperiksa; jadual pelaksanaan pemeriksaan; jumlah tenaga; anggaran pemeriksaan; dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Selain itu, PPP dalam melaksanakan pengawasan berkoordinasi dengan lnspektur, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Permendagri 23 tahun 2007, yang menyatakan: 1} Pejabat Pengawas Pemerintah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT.
2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkoordinasi dengan lnspektur Provinsi dan lnspektur Kabupaten/Kota. Pejabat Pengawas Pemerintah, dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi Kegiaian pemeriksaan dilaksanakan berpedoman pada Daftar Mateteri Pemeriksaan (DMP} sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 23 tahun 2007, yang menyatakan: 1} Kegiatan Pemeriksanaan dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan; b. Pemeriksaan dana dekonsentrasi; c. Pemeriksaan tugas pernbantuan; dan d. Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luarnegeri. 2) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan 3) Daftar Materi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya kegiatan monitotoring diatur dalam ketentuan Pasal 11 Perrnendagri Nomor 23 Tahun 2007, yang menyebutkan: 1) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan putusan pemerintahan. 2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut berdasarkan petunjuk teknis. Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan transparan maka inspektorat kabupaten melalui Pejabat Pengawas Pemerintah diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan tertentu dan laporan rnengenai adanya indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, yang menyatakan: 1) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pejabat Pengawas Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan tertentu dan 41
MMH. Ji/id 39 No. 1, Maret 2010
pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan tertebih dan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi , Kolusi dan Nepotisme akan diatur tersendiri. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, selanjutnya oleh Pejabat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP berisi temuan, saran dan rekomendasi yang wajib untuk tindaklanjut oleh satuan kerja perangkat daerah yang diperiksa guna menlperbaiki kekeliruan maupun kesalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan,. dan urusan pemerintahan yang terjadi pada satuan kerja yang diperiksa. Pemeriksaan terhadap pelaksnaan tugas-tugas pemerintahan,tidak dilakukan untuk mencari kesalahan, meskipun ditemukan kesalahan, akan tetapi ditujukan untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan sehingga tidak dilakukan secara berulang-ulang. LHP Pejabat Pengawas Pemerintah disampaikan kepada Bupati/Walikota dan satuan kerja yang diperiksa dengan tembusan kepada Gubenur dan BPK perwakilan. Tembusan LPH yang disampaikan kepada gubernur dan BPK dimaksudkan agar gubernur dan BPK mengetahui mengenai sejauhmana pemeriksaan yang telah dilakukan oleh lnspektorat Kabupaten Selain itu dimaksudkan untuk menghindari pemeriksaan yang tumpang tindih. Tindaklanjut hasil pemeriksaan memiliki peranan yang straregis dalam siklus pengawassn, karena berhasil atau tidaknya pengawasan dapat dilihat dan perkembangan tindaklanjut. Tindaklanjut hasil pemeriksaan adalah bukti bahwa \ satuan kena yang diperiksa memiliki komitmen untuk memperbaiki maupun kesalahan dalam pelaksanaan admnistrasi umum pemerintahan maupun urusan pemerintahan yang terjadi pada unit kerjanya. Untuk mengetahui perkembangan tindaklanjut hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah, maka diadakan evaluasi pengawasan melalui rapat pemutakhiran data tindaklanjut hasil pcngawasan, yang diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Permendagri 23 Tahun 2007. yang menyatakan pemutakhiran hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan paling sedikit 2 42
(dua) kali dalam setahun. Selain itu berdasarkan pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah DPRD maupun fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sedangkan berdasarkan pasal 42 UU No. 32 tahun 2004 DPRD mempunyai tugas dan wewenanq untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Mengenai hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Menurut Pasal 44 PP No. 79 Tahun 2005 DPRD sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah didalam Wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur didalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya didalam penjelasan umum dan dalam pasal-pasal 217 sampai dengan 223. dari pasal-pasal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 5 tahun 2005 tentang Pedoman Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selanjutnya Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur ddatam Peraturan Menten Oalam Negeri No. 23 Tahun2007. Pelaksanaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut PP No. 75 Tahun 2005 meliputi Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah - Pengawasan Peraturan Oaerah dan Peraturan Kepala Oaerah - Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Sedangkan ruang lingkup pengawasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007 adalah: Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi: a. administrasi umum pemerintahan yang meliputi
Amalia D1amantma Pengawasan Pemerintahan Daerah
b.1. Kebijakan daerah b.2.Kelembagaan b.3. Pegawai daerah b.4.Keuangan Daerah b.5. Barang Daerah b. Urusan Pemerintahan yang meliputi : b.1. Urusan wajib b.2.Urusan Pilihan b.3.Dana Dekonsentrasi b.4. Tugas Pembantuan b.5. Kebijakan Pinjaman Hi bah luar negeri Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak diatur lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007.
DAFTAR PUSTAKA Hamdani dan Sutarto, Otonomi Daerah dalam Prespektif Negera Kesatuan Republik Indonesia, Penepen Mukti, Solo, 2002 lrawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rieneka Cipta, Jakarta, 1990 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepa/a Daerah Secara Langsung, Rajawali Pers, Jakarta, 2005 Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia Cetakan II, Jakarta, 1986. Sukiansyah Murham, Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogjakarta. 2008. UUDNRI 1945 UU No. 32Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. UU No. 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun2005. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
43
