Moch Rizky Universitas Lampung
PENGAWASAN PREVENTIF KEUANGAN DAERAH OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
Moch Rizky, Nurmayani, Marlia Eka Putri Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145 Email:
[email protected]
ABSTRAK Kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. BPKP perwakilan Provinsi Lampung melakukan pengawasan preventif keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif. Berdasarkan Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagimanakah pengawasan preventif keuangan daerah oleh BPKP di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan (2) Faktorfaktor apakah yang menjadi penghambat dalam pengawasan preventif keuangan daerah oleh BPKP di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Data yang digunakan data primer dan data sekunder yang setelah dilakukan pengolahan data dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa (1) Pengawasan preventif keuangan daerah oleh BPKP di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dilakukan dalam tiga hal yakni: pertama, pengawasan
preventif
dengan
pemberian
bimbingan
dan
pengawasan
atas
penatausahaan PAD dan Persiapan audit pengawasan. Kedua, pengawasan preventif dengan pemantauan pelaksanaan audit pengawasan. Ketiga, pengawasan preventif dengan pembinaan kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan meliputi pembinaan penyelesaian laporan hasil audit. (2) Faktor-faktor penghambat dalam
1
Moch Rizky Universitas Lampung
pengawasan preventif keuangan daerah oleh BPKP di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung antara lain: dalam evaluasi pengawasan preventif pengelolaan keuangan daerah masih ditemui SKPD yang tidak memasukkan laporan realisasi, SDM profesional masih sedikit, penetapan target tidak berdasarkan pemetaan potensi PAD, regulasi perlu dispesifikasikan, fasilitas belum memadai dan dana operasional terbatas. Kata Kunci: Pengawasan Preventif, Keuangan Daerah.
ABSTRACT Control policies in the areas of financial management Lampung Province conducted in a professional, open, and accountable. BPK representative Lampung Province preventive monitoring local finances make government efficient and effective. Pursuant to Article 52 of Presidential Decree No. 103 of 2001 concerning Position, Duty, Function, Authority, Organizational Structure and Work Procedures Non Departmental Government Institutions as amended by Presidential Decree No. 64 of 2005 that the BPK has the task of carrying out the task of supervision of financial administration and development. The problem in this study were: (1) preventive Bagimanakah financial supervision by BPK area in Lampung Province and Local Government (2) What factors are a barrier to preventive supervision by BPK local finance in Lampung Provincial Government. The legal research, including the type of normative and empirical legal research. The data used primary data and secondary data after processing the data were then analyzed using descriptive qualitative. The results of the study that (1) the area of financial supervision by BPK preventive in Lampung Provincial Government performed in three areas: First, preventive supervision by providing guidance and supervision over the administration of PAD and Preparation of audit supervision. Second, preventive supervision with monitoring the implementation of the surveillance audits. Third, the development of preventive supervision of financial supervision and development activities include coaching completion audit report. (2) inhibiting factor in preventive financial control area by BPK in Lampung Provincial Government, among others: the evaluation of preventive supervision of the financial management areas are still encountered on education that does not include the actual report, HR professionals still little, target setting is not
2
Moch Rizky Universitas Lampung
based on mapping the potential revenue, regulations need to be specified,inadequate facilities and limited operational funds. Keywords: Preventive Supervision, Regional Finance.
I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat
Kebijakan
terutama kebijakan dalam keuangan
keuangan daerah tidak terlepas dari
negara haruslah melibatkan pemerintah
kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah. Sebab, kinerja dan pengelolaan
daerah
keuangan daerah saat ini menduduki
menekankan
posisi
strategi
hubungan keuangan antara pemerintah
daerah
pusat
penting
dalam
pemberdayaan
pemerintah
terlebih
dalam
lagi
pengawasan
yang
pengelolaan
dilakukan pada
dengan
dengan
konsekuensi
pemerintah
daerah.
mewujudkan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
daerah
dan
sebagai perubahan kedua atas Undang-
mewujudkan desentralisasi yang luas,
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
nyata dan bertanggungjawab. Tuntutan
Pemerintah Daerah memberikan warna
terhadap
baru
pelaksanaan
otonomi
pengawasan
pengelolaan
keuangan rakyat (publik money) secara
landasan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
baik merupakan hal utama yang harus dilakukan
pemerintah
dalam
Pengawasan keuangan di Indonesia
mewujudkan tujuan pemerintahan yang
pada
bersih
dimana
dalam suatu sistem pengwasan terpadu,
keuangan
sehingga jelas peranan pengawasan
negara yang baik adalah kemampuan
keuangan sebagai unsur yang harus
mengontrol kebijakan keuangan secara
terpenuhi
ekonomis,
(clean
pengawasan
goverment), pengelolaan
efisien,
transparan
dan
akuntabel.1
dasarnya
Dayat Hidayat. Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Model Kelembagaan Lembaga Pengawas Daerah. Surabaya. 2008. hlm. 8
dikelompokan
dalam
manajemen
pemerintahan
dan
pelaksanaan
pembangunan
nasional.
Pengawasan
Keuangan
Pembangunan 1
telah
(BPKP)
Badan dan
perwakilan
Provinsi Lampung merupakan salah
3
Moch Rizky Universitas Lampung
satu perwakilan dari badan pengawas
Tengah terkait dugaan tindak pidana
pemerintah di tingkat provinsi yang
korupsi APBD oleh mantan Bupati
bertanggung jawab secara langsung
Lampung
kepada presiden. Dari kedudukan ini
Sampoerna Jaya, Sekkab Lampung
BPKP
sebagai
Tengah Musawir Subing, dan mantan
pemeriksa intern, namun dari sudut
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola
pemeriksaan
merupakan
Keuangan. Hasil audit negara dirugikan
senantiasa
sebesar Rp. 28 Miliar dalam kasus
mempertahankan sikap obyektif dan
tersebut. Sementara pada Tahun 2010
independen. BPKP sebagai salah satu
lalu
lembaga pengawasan dalam sistem
Lampung juga melakukan audit kasus
pengawasan pemerintahan merupakan
dugaan tindak pidana korupsi (tipikor)
Lembaga Pemerintah Non Departemen
dana APBD Lampung Timur di BPR
(LPND)
untuk
Tripanca oleh mantan Bupati Lampung
pemeriksaan
atau
dapat
pemeriksa
dikatakan
BPKP ekstern
yang
menjalankan audit
keuangan,
Timur
Tengah
BPKP
Andy
Perwakilan
Satono.
Achmad
Provinsi
Penyimpanan
dana
dalam organisasi BPKP terdapat suatu
APBD Lampung Timur sebesar Rp. 107
kelompok Auditor Pemerintah. Auditor
Miliar di Bank Perkreditan Rakyat
pemerintah merupakan auditor yang
(BPR) Tripanca Setiadana yang telah
bekerja
pada
dilikuidasi dan menimbulkan kerugian
bermacam unit organisasi pemerintah
Negara sebesar Rp. 119,448 Miliar.
yang kualifikasi untuk melaksanakan
Kerugian Rp119,448 miliar itu dihitung
audit
dari jumlah dana APBD Rp107 miliar
sebagai
terhadap
pegawai
seluruh
instansi
pemerintah.
plus bunga sejak tahun 2005 sebesar Rp12,448 miliar. Hasil audit tersebut
Tahun 2009 lalu BPKP Perwakilan
diserahkan
Tim
Audit
Provinsi Lampung telah melakukan
Kejaksaan Tinggi Lampung.
BPKP
ke
sejumlah kegiatan pengawasan dengan cara mengaudit atas laporan keuangan
Regulasi yang baik dapat menciptakan
Instansi
Kabupaten
pelaksanaan pemerintahan yang baik
Lampung Tengah. BPKP Perwakilan
(good governance), sehingga dalam
Provinsi Lampung mengaudit APBD
pembuatan aturan-aturan pelaksanaan
Pemerintah
harus juga professional dan bertanggung
Pemerintah
di
Kabupaten
Lampung
2
Moch Rizky Universitas Lampung
jawab, jadi tidak hanya pihak-pihak
tugas melaksanakan tugas pemerintahan
yang akan melaksanakan saja yang
di bidang pengawasan keuangan dan
harus mematuhi atau mengikuti aturan-
pembangunan sesuai dengan ketentuan
aturan tapi pihak regulator atau pembuat
peraturan
aturan tidak mau mendengar, melihat
berlaku.
dan
memperhatikan
best
perundang-undangan
yang
practice
sekaligus diadakan uji publik dahulu,
Pendekatan
setelah itu baru diimplementasikan.2
perwakilan
yang
dilakukan
Provinsi
BPKP
Lampung
diarahkan lebih bersifat preventif atau Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun
pembinaan. BPKP perwakilan Provinsi
1983 menunjukkan bahwa Pemerintah
Lampung menegaskan tugas pokoknya
telah meletakkan struktur organisasi
pada pengembangan fungsi preventif.
BPKP sesuai dengan proporsinya dalam
Hasil
konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah
(pencegahan) dijadikan model sistem
yang ada. BPKP dengan kedudukannya
manajemen dalam rangka kegiatan yang
yang terlepas dari semua departemen
bersifat pre-emptive. Apabila setelah
atau lembaga sudah barang tentu dapat
hasil pengawasan preventif dianalisis
melaksanakan fungsinya secara lebih
terdapat indikasi perlunya audit yang
baik dan obyektif.3
mendalam,
pengawasan
represif
non
preventif
dilakukan
pengawasan
justisia.
Pengawasan
Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan
represif non justisia digunakan sebagai
Presiden
tentang
dasar
Fungsi,
manajemen pemerintah yang lebih baik
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
untuk mencegah moral hazard atau
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
potensi penyimpangan (fraud).
Nomor
Kedudukan,
Departemen
103
Tugas,
sebagaimana
untuk
membangun
sistem
telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Pengawasan yang dilakukan BPKP
Peraturan Presiden Nomor 64 tahun
Perwakilan Provinsi Lampung bertujuan
2005.
untuk
Ketentuan
dalam
Pasal
52
menghindari
dan
mencegah
disebutkan bahwa BPKP mempunyai
adanya kemungkinan penyelewengan
2
atau penyimpangan atas tujuan yang
Ibid. hlm. 11 Sabar Gunawan. Kajian Kinerja Lembaga Pengawasan Daerah. PKP2A I LAN. Bandung. 2007. hlm. 23 3
akan
dicapai
pemerintahan
daerah.
3
Moch Rizky Universitas Lampung
Dalam kaitannya dengan keuangan
b) Faktor-faktor apakah yang menjadi
negara, pengawasan ditujukan untuk
penghambat
menghindari
korupsi,
Preventif Keuangan Daerah oleh
pemborosan
Badan Pengawasan Keuangan dan
terjadinya
penyelewengan,
dan
dalam
anggaran negara yang tertuju pada
Pembangunan
aparatur atau pegawai negeri, atau
Pemerintah
lembaga negara/lembaga pemerintahan
Lampung?
yang
mengelola
APBD.
Pengawasan
(BPKP) Daerah
di Provinsi
Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya BPKP
1.3. Tujuan Penelitian
Perwakilan Provinsi Lampung masih
Tujuan dalam penelitian ini adalah:
menemui
beberapa
hambatan
yang
a. Untuk mengetahui pengawasan
BPKP
dalam
preventif keuangan daerah oleh
keefektifan melakakukan pengawasan
Badan Pengawasan Keuangan
keuangan daerah.
dan Pembangunan (BPKP) di
brpengaruh
terhadap
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Lampung.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan
dalam
penelitian
b. Untuk mengetahui faktor-faktor
ini
yang
menjadi
penghambat
adalah:
pengawasan preventif keuangan
a) Bagimanakah Pengawasan Preventif
daerah oleh Badan Pengawasan
Keuangan
Daerah
Pengawasan Pembangunan Pemerintah
oleh
Badan
Keuangan
dan
(BPKP)
di
Daerah
Keuangan
dan
Pembangunan
(BPKP) di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
Provinsi
Lampung?
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Pengawasan secara umum merupakan
pengawasan dalam bahasa indonesia
suatu
asal katanya adalah “awas” sehingga
bentuk
pemeriksaan
atau
pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang dibawahnya. Istilah
Pengertian Pengawasan
pengawasan
merupakan
kegiatan
4
Moch Rizky Universitas Lampung
mengawasi, dalam arti melihat sesuatu
b). Pengawasan Tidak Langsung
dengan seksama.
Pengawasan tidak langsung diadakan dengan
mempelajari
laporan
yang
Pengertian pengawasan sebagaimana
diterima dari pelaksana baik lisan
diungkapkan oleh Sarwoto antara lain
maupun tertulis, mempelajari pendapat
pengawasan adalah kegiatan manajer
masyarakat
yang mengusahakan agar pekerjaan-
pengawasan on the spot.
pekerjaan terlaksana sesuai dengan
2). Pengawasan Represif dan Preventif
rencana yang ditetapkan dan atau hasil
a). Pengawasan Represif
yang dikehendaki. Sedangkan menurut
Pengawasan represif, yaitu pengawasan
George
yang dilakukan kemudian, keputusan-
R.
Terry
pengertian
mengungkapkan
sebagainya
tanpa
adalah
keputusan badan-badan yang bertingkat
pengawasan adalah untuk menetukan
lebih rendah akan dicabut kemudian
apa yang telah dicapai, mengadakan
apabila bertentengan dengan undang-
evaluasi atasnya, dan untuk menjamin
undang atau kepentingan umum.
agar hasilnya sesuai dengan rencana.4
b). Pengawasan Preventif
2.3. Ada
pengawasan
dan
Macam-macam Pengawasan beberapa
bentuk
pengawasan,
Pengawasan
preventif,
pengawasan
yang
yaitu dilakukan
sebelumnya atau pengawasan terhadap
antara lain:
keputusan-keputusan
1). Pengawasan Langsung dan Tidak
pemerintah yang lebih rendah yang
Langsung
dilakukan
a). Pengawasan Langsung Pengawasan
aparat
Pengawasan
preventif merupakan suatu proses untuk adalah
menentukan apa yang harus dikerjakan,
yang dilakukan secara
apa yang sedang dikerjakan, nilai proses
pribadi oleh pimpinan atau pengawas
dan hasil pelaksanaan pekerjaan atau
dengan
meneliti
tugas, melakukan koreksi-koreksi atas
memeriksa, mengecek sendiri secara on
kesalahan-kesalahan atau sesuai rencana
the spot di tempat kegiatan.
sebagainya.
pengawasan
langsung
sebelumnya.
dari
mengamati,
Hal ini
dilakukan dengan inspeksi. 4
Irfan Ridwan Maksum. Pengawasan Internal Daerah Otonom. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 14, No. 4 (Desember). 2006. hlm. 21
Pengawasan preventif terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan
5
Moch Rizky Universitas Lampung
pendapat yang obyektif, profesional
laporan keuangan dari badan usaha
dan independen mengenai kesesuaian
yang diaudit.
laporan keuangan obyek pemeriksaan dengan standar akuntansi yang berlaku
2.5.
yang telah ditetapkan secara konsisten
Pengawasan Keuangan daerah bertujuan
dibandingkan
untuk
keuangan
dengan pada
laporan
Pegawasan Keuangan daerah
memberikan
pendapat
yang
tahun-tahun
obyektif, profesional dan independen
sebelumnya. Pengawas/auditor dalam
mengenai kesesuaian laporan keuangan
menjalankan tugasnya yaitu melakukan
obyek pemeriksaan dengan standar
pengawasan
akuntansi yang berlaku yang telah
dan
keuangan
harus
akuntansi
berterima
pemeriksaan
berdasar
prinsip
umum
ditetapkan
secara
konsisten
yang
dibandingkan dengan laporan keuangan
berlaku. Pemeriksaan keuangan juga
pada tahun-tahun sebelumnya. Seorang
mencakup
mengenai
auditor dalam menjalankan tugasnya
ketaatan obyek pemeriksaan kepada
yaitu melakukan pengawasan keuangan
peraturan perundangan yang mendasari
daerah harus berdasar prinsip akuntansi
transaksi/kejadian
berterima
pengawasan
yang
mempunyai
umum
yang
pengaruh material terhadap laporan
Pengawasan
keuangan
keuangan yang diawasi.
mencakup
pemeriksaan
berlaku.
daerah
juga
mengenai
ketaatan obyek pemeriksaan kepada Ruang lingkup pengawasan preventif
peraturan perundangan yang mendasari
merupakan suatu batasan-batasan yang
transaksi/kejadian
harus dipatuhi dalam setiap pelaksanaan
pengaruh material terhadap laporan
pengawasan pemeriksaan atau audit.
keuangan yang diperiksa.5
yang
mempunyai
Lingkup pemeriksaan ini bertujuan menetapkan luasnya pemeriksaan yang
2.6.
menjadi tanggung jawab auditor dan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
menyerahkan hasil pemeriksaan yang
Badan
dikehendaki.
laporan
Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga
keuangan, ruang lingkup yang harus
pemerintah non-kementerian Indonesia
dipatuhi adalah hanya terbatas pada
yang melaksanakan tugas pemerintahan
Dalam
audit
5
Pengawasan
Syaukani. Op. Cit. hlm. 26
Keuangan
dan
6
Moch Rizky Universitas Lampung
di bidang pengawasan keuangan dan
menjadi acuan prilaku setiap orang.
pembangunan
yang
Audit,
Norma hukum yang berlaku itu berupa
Konsultasi,
Asistensi,
Evaluasi,
norma hukum positif tertulis bentukan
berupa
Pemberantasan KKN serta Pendidikan
lembaga
dan
kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan
Pelatihan
Pengawasan
sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
perundang-undangan,
Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang
Hasil
pengawasan
pembangunan
keuangan
dilaporkan
dan
kepada
Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai
bahan
pertimbangan
berkepentingan
(dokumen
hukum,
laporan hukum, catatan hukum, dan Rancangan Undang-Undang).
untuk
menetapkan kebijakan-kebijakan dalam
Pendekatan Empiris yaitu pendekatan
menjalankan
dan
yang dilakukan dengan cara melakukan
memenuhi kewajiban akuntabilitasnya.
penelitian langsung di lapangan (field
Hasil
juga
research) berdasarkan fakta yang ada6.
diperlukan oleh para penyelenggara
Pendekatan yuridis empiris melalui
pemerintahan
penelitian lapangan yang dilakukan
pemerintahan
pengawasan
BPKP
lainnya
termasuk
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
untuk
mempelajari
dalam pencapaian dan peningkatan
kenyataan
kinerja instansi yang dipimpinnya.
perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan
baik
hukum
berupa
dalam
penilaian,
dengan pengawasan preventif keuangan daerah II.
METODE PENELITIAN
oleh
Badan
Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3.1. Pendekatan Masalah Pendekatan
yang
digunakan
dalarn
3.2.
Sumber Data
penelitian ini di lakukan dengan dua
Data berdasarkan dari sumbernya dapat
cara yaitu pendekatan masalah normatif
dibedakan antara data yang diperoleh
dan empiris. Pendekatan normatif yaitu
langsung dari masyarakat dan data yang
pendekatan mengkaji hukum yang di
diperoleh dari bahan pustaka. Data yang
konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan
6
Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya. Bandung. 2004. hlm. 54
7
Moch Rizky Universitas Lampung
dipergunakan
dalam
penelitian
ini
berupa data primer dan data sekunder.
membaca,
mengutip
dan
menelaah
peraturan perundang-undangan, bukubuku, dokumen, kamus, artikel dan
3.2.1. Data Primer
literatur hukum lainnya yang berkenaan
Data primer adalah kumpulan data yang
dengan
diperoleh dari hasil penelitian yang
dibahas7. Adapun data sekunder dalam
dilaksanakan
penelitian ini terdiri dari:
secara
langsung
pada
objek penelitian yang di peroleh dari studi
lapangan
(Field
Research)
permasalahan
yang
akan
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan
dilakukan dengan cara observasi dan
hukum
wawancara dengan informan dari Badan
peraturan perundang-undangan.
Pengawasan
Keuangan
yang mengikat berupa
dan
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan
Perwakilan
hukum yang diperoleh dari studi
Provinsi Lampung dan informan dari
kepustakaan yang berupa literatur-
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
literatur yang ada kaitannya dengan
Keuangan Asli Daerah (DPPKAD)
permasalahan hukum yang ditulis.
Pembangunan
(BPKP)
Provinsi Lampung.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
3.2.2. Data Sekunder
maupun penjelasan terhadap bahan
Data sekunder diperoleh dari bahan
hukum primer dan bahan hukum
literatur
sekunder yang lebih dikenal dengan
kepustakaan
(Library
Research) dengan melakukan studi
nama
acuan
bidang
hukum,
dokumen, arsip yang bersifat teoritis,
misalnya kamus hukum, indeks
konsep-konsep, doktrin dan asas-asas
majalah hukum dan lain-lain.
hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori
dari
3.3.
Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel
ilmiah.
Soekanto
Menurut
menjelaskan
Soerjono
bahwa
data
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data a. Studi Pustaka
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi
kepustakaan
dengan
cara 7
Ibid. hlm. 16
8
Moch Rizky Universitas Lampung
Studi
kepustakaan
merupakan
b) Evaluasi yaitu menentukan nilai
serangkaian kegiatan yang dilakukan
terhadap
penulis
terkumpul.
dengan
maksud
untuk
data-data
yang
telah
memperoleh data sekunder dengan cara
c) Klasifikasi data, yaitu menempatkan
membaca, mencatat dan mengutip dari
data menurut kelompok-kelompok
berbagai literatur, perundang-undangan,
yang ditentukan sehingga diperoleh
buku-buku, media massa dan bahasa
data yang obyektif dan sistematis
tertulis lainnya yang ada hubungannya
sesuai
dengan penelitian yang dilakukan.
dilakukan.
dengan
penelitian
yang
d) Sistematika data yaitu penyusunan b. Studi Lapangan
data
Studi lapangan merupakan penelitian
ditentukan dan sesuai dengan pokok
yang dilakukan dengan cara wawancara
bahasan secara sistematis
(interview)
yaitu
urutan
data
usaha
e) Penyusunan data yaitu menyusun
dengan
data secara sistematis menurut data
mengajukan pertanyaan secara lisan,
urutan pokok bahasan yang telah
maupun dengan menggunakan pedoman
ditentukan dengan maksud untuk
pertanyaan
memudahkan dalam menganalisis
mengumpulkan
sebagai
berdasarkan
data
secara
tertulis
untuk
mendapatkan jawaban.
data.
3.3.2. Prosedur Pengolahan Data
3.4. Analisis Data
Setelah data terkumpul, baik studi
Data yang telah diolah, dianalisis
kepustakaan maupun studi lapangan,
dengan menggunakan cara deskriptif
maka data diproses melalui pengolahan
kualitatif maksudnya adalah analisis
data dengan langkah-langkah sebagai
data
berikut:
menjabarkan secara rinci kenyataan atau
a) Editing yaitu data yang diperoleh
keadaan atas suatu objek dalam bentuk
diolah dengan cara pemilahan data
kalimat guna memberikan gambaran
dengan cermat dan selektif sehingga
yang lebih jelas terhadap permasalahan
diperoleh data yang relevan dengan
yang diajukan sehingga memudahkan
pokok masalah.
untuk dirangkum pembahasan pada bab-
yang
bab selanjutnya.
dilakukan
dengan
9
Moch Rizky Universitas Lampung
III.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengawasan Preventif Keuangan
c. Pembinaan
terhadap
kegiatan
Daerah oleh Badan Pengawasan
pengawasan
keuangan
Keuangan dan Pembangunan
pembangunan, meliputi:
(BPKP) di Pemerintah Daerah
1) Pembinaan penyelesaian laporan hasil audit kegiatan pengawasan
Provinsi Lampung
keuangan
dan
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
BPKP
mempunyai
Lampung.;
melaksanakan
wewenang
untuk
pengawasan
preventif
Provinsi
2) Pembinaan penggunaan kendali mutu
keuangan
preventif
Salah
pembangunan
perwakilan
yang bersifat audit atas pengelolaan daerah.
dan
satu
dalam
pengawasan
dan
prosedur
pengawasan preventif yang dilakukan
pengawasan preventif keuangan
Bidang
daerah.
Akuntan
Negara
adalah
melaksanakan audit laporan keuangan daerah di Pemerintah daerah Provinsi Lampung.
Prosedur
pelaksanaan
pengawasan preventif
ini meliputi
a. Pemberian
Bimbingan
sebagai
Pengawasan Preventif Keuangan
beberapa tahap sebagai berikut:
Daerah oleh BPKP di Pemerintah
a. Pemberian bimbingan, meliputi:
Daerah Provinsi Lampung
1) Pemberian
bimbingan
dan
pengawasan atas penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Persiapan
audit
pengawasan
BPKP
perwakilan
Provinsi
1). Bimbingan
Pengawasan
Penatausahaan Daerah
(PAD)
atas
Pendapatan di
Asli
Pemerintah
Daerah Provinsi Lampung
Lampung.
Pemberian bimbingan penatausahaan
b. Pemantauan, meliputi:
PAD oleh BPKP perwakilan Provinsi
1) Pemantauan pelaksanaan audit
Lampung berkoordinasi dengan Dinas
pengawasan BPKP perwakilan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Provinsi Lampung.
Aset
Daerah
(DPPKAD)
Provinsi
10
Moch Rizky Universitas Lampung
Lampung.
Pemberian
bimbingan
keuangan dari jenis PAD pada bidang
penatausahaan PAD difokuskan pada
perbendaharaan.
Bidang
2). Pemberian
Akuntansi
DPPKAD.
dan
Dalam
Anggaran memberikan
Bimbingan
untuk
Persiapan Audit Pengawasan BPKP
bimbingan penatausahaan PAD maka
di
Pemerintah
BPKP tetap mengamati keterkaitannya
Lampung
Daerah
Provinsi
dengan bidang atau seksi lain dalam
Tahap pemebrian bimbingan untuk
lembaga DPPKAD Provinsi Lampung.
persiapan
BPKP
pemberian
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung,
bimbingan penatausahaan PAD pada
tim fungsional pengawas/auditor BPKP
bidang
anggaran
menyiapkan berkas-berkas berupa surat
didasarkan pada tugas pokok bidang
tugas, yang berisi nama tim yang
akuntansi
DPPKAD
diserahi tugas untuk memeriksa suatu
melakukan
objek audit dan lama waktu proses audit
memfokusakan
akuntansi
Provinsi
dan
dan
anggaran
Lampung
pengawasan
dan
koordinasi
audit
pengawasan
di
atas
pengawasan. Setelah berkas surat tugas
penatausahaan dan pelaporan keuangan
diterima tim, pemberian bimbingan
pemerintah daerah terhadap pelaksanaan
persiapan
APBD, termasuk di dalamnya jenis
segera
PAD sebagai salah satu komponen
yang dilakukan tim audit pada tahap
Keuangan Daerah dalam struktur APBD
pemberian bimbingan untuk persiapan
setiap tahun anggaran. Pencatatan dan
audit pengawasan terdiri dari :
pelaporan adalah bentuk pengawasan
a) Pemberian
audit
pengawasan
dilakukan.
dapat
Langkah-langkah
bimbingan
dalam
yang dilakukan Bidang Akuntansi dan
pemeriksaan untuk pertama kali
Anggaran berdasarkan kewenangannya.
(Initial Audit)
Pencatatan itu meliputi data target dan
1). Ketua
tim
bersama-sama
realisasi PAD setiap tahun anggaran,
pengawas
pemeriksaan
laporan realisasi yang dimasukkan oleh
mengadakan
pembicaraan
petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah
dengan Bidang Akuntansi dan
(UPTD), laporan realisasi setiap Satuan
Anggaran DPPKAD Provinsi
Kerja
Lampung.
Perangkat
pengelola
PAD,
Daerah
(SKPD)
termasuk
laporan
2). Tim
BPKP
mengumpulkan
informasi mengenai seluk-beluk
11
Moch Rizky Universitas Lampung
kegiatan
instansi
DPPKAD
pengendalian
intern
dan
antara lain operasional, struktur
program pemeriksaan keuangan
organisasi, pedoman akuntansi
daerah yang telah dipersiapkan
serta
oleh tim pemeriksaan.
kebijaksanaan
akuntansinya,
dan
persoalan
khusus yang perlu. 3). Tim
BPKP
bimbingan
melakukan
b. Pemantauan sebagai Pengawasan
penilaian
Preventif Keuangan Daerah oleh
dan
terhadap sistem pengendalian
BPKP
intern obyek pemeriksaan. Ketua
Provinsi Lampung
tim
menyusun
di
Pemerintah
Daerah
program
pemeriksaan berdasarkan hasil
1). Pemantauan
Pelaksanaan
Audit
penilaian sistem pengendalian
Pengawasan BPKP di Pemerintah
intern.
Daerah Provinsi Lampung
b) Pemberian
bimbingan
dalam
BPKP
melaksanakan
pemeriksaan ulangan (Repeat Audit)
preventif
yang
1). Tim BPKP mempelajari KKA
pengelolaan
pengawasan
bersifat
keuangan
audit
atas
daerah
di
permanen (permanent data) dan
Pemerintah daerah Provinsi Lampung
KKA tidak permanen (current
salah
data)
pelaksanaan
tahun
pemeriksaan
terakhir. 2). Ketua
satunya
adalah
audit
pemantauan
pengawasan
di
pemerintah daerah Provinsi Lampung. tim
bersama-sama
Adapun langkah-langkah pemantauan
pengawas
pemeriksaan
pelaksanaan audit pengawasan sebagai
mengadakan
pembicaraan
berikut :
dengan Bidang Akuntansi dan
1) Ketua tim bersama para pelaksana
Anggaran DPPKAD Provinsi
lainnya
Lampung
pemantauan audit sesuai dengan
(apabila
sangat
penting dipimpin langsung oleh penanggung-jawab).
dan penilaian serta memberikan terhadap
prosedur
program audit. 2) Hasil pemantauan pelaksanaan audit
3). Tim BPKP melakukan review
arahan
melaksanakan
sistem
pengawasan
dituangkan
dalam
bentuk Kertas Kerja Audit (KKA).
12
Moch Rizky Universitas Lampung
3) Pengawas
audit
mengawasi
secara
proses
berkala
audit
yang
1). Pembinaan terhadap Penyelesaian
dilakukan oleh tim audit serta
Laporan Hasil Audit Pengawasan
memberikan
BPKP
pengarahan
dan
pembinaan seperlunya.
di
Pemerintah
Daerah
Provinsi Lampung
4) Pengawas audit didampingi oleh
Pembinaan
terhadap
ketua tim membicarakan koreksi
laporan
hasil audit dengan pemimpin objek
merupakan penjelasan rinci auditor atas
yang di audit.
laporan keuangan dari objek audit.
5) Setelah
program
audit
selesai
Tujuan
hasil
penyelesaian
utama
audit
pengawasan
dalam
pembinaan
dilaksanakan dan KKA dilakukan
terhadap penyelesaian laporan hasil
review
audit pengawasan antara lain :
seluruhnya,
ketua
tim
berdasarkan KKA menyusun konsep Laporan Akuntan (LA).
a) Memberikan pembinaan terhadap akuntan atas kelayakan laporan
6) Konsep LA Diserahkan oleh ketua
keuangan secara keseluruhan dan
tim kepada pengawas audit disertai
informasi tambahan yang disajikan
KKA.
oleh manajemen.
7) Pada
saat
akhir
pemantauan
b) Memberikan bahan kepada menteri
pelaksanaan
audit
pengawasan,
untuk pengesahan laporan keuangan
ketua tim bersama-sama anggota tim
dan pembebasan tanggung jawab
harus melakukan review dan menilai
manajemen.
sistem pengendalian intern yang
c) Memberikan
pembinaan
atas
berlaku pada tahun buku berjalan
gambaran kondisi keuangan daerah
serta menyusun program audit untuk
dan bahan-bahan lainnya kepada
Keperluan audit umum berikutnya.
pemerintah
dalam
menentukan c. Pembinaan
terhadap
Pengawasan
Kegiatan
Keuangan
Pembangunan
dan
rangka
kebijaksanaan
pembinaan dan pengawasan instansi pemerintah daerah.
sebagai
Pengawasan Preventif Keuangan
Adapun
langkah-langkah
dalam
Daerah oleh BPKP di Pemerintah
pembinaan penyelesaian laporan hasil
Daerah Provinsi Lampung
audit pengawasan sebagai berikut:
13
Moch Rizky Universitas Lampung
a). Pejabat Pembina audit mereview konsep
laporan
hasil
audit
pengawasan
dan
Badan
Pengawasan
Pembangunan
Keuangan
(BPKP)
dan
Perwakilan
Daerah Lampung menjelaskan bahwa
menghubungkannya dengan kertas
beberapa
kerja audit.
penghambat bagi BPKP perwakilan
b). Pejabat Pembina audit mereview konsep
laporan
hasil
audit
pengawasan
kepada
penanggungjawab. c). Penanggung konsep
jawab
mereview hasil
audit
pengawasan.
yang
menjadi
Provinsi Lampung dalam pengawasan preventif keuangan daerah yaitu: 1) Dalam
evaluasi
preventif
laporan
pengawasan
pengelolaan
keuangan
daerah masih ditemui SKPD yang tidak memasukkan laporan realisasi. Selain itu, data realisasi penerimaan
d). Pembinaan
penyusunan
laporan hasil audit kemudian
faktor
konsep
pengawasan
penerimaan
di
DPRD
sehingga
dengan
DPPKAD dalam hal ini Bidang
pemimpin objek yang di audit oleh
Pendapatan harus mengidentifikasi
penanggung jawab atau petugas
letak
yang ditunjuk.
evaluasi/rekonsiliasi sebagai data
e). Konsep
dibicarakan
tidak sesuai dengan data realisasi
laporan
pengawasan
hasil
setelah
audit disetujui
masalahnya
melalui
rapat
awal untuk kemudian ditentukan langkah-langkah
penyelesaiannya.
penanggung jawab diproses lebih
Selain itu, laporan yang masuk
lanjut sampai pembinaan laporan
terkadang
hasil audit pengawasan selesai.
Misalnya, laporan yang dimasukkan
3.2. Faktor-faktor
penghambat
terjadi
perbedaan.
SKPD
pengelola
PAD
dengan
laporan
UPTD
berbeda
dalam
Preventif
nominal. Untuk itu, DPPKAD harus
Keuangan Daerah oleh Badan
menyesuaikan atau mencocokkan
Pengawasan
data tersebut, jika tidak cocok,
dalam
Pengawasan
Keuangan
Pembangunan Pemerintah Lampung
(BPKP)
Daerah
dan di
Provinsi
diidentifikasi permasalahannya. 2) Penetapan target tidak berdasarkan pemetaan potensi PAD. Sebagai contoh,
dalam
ABPD
2012,
14
Moch Rizky Universitas Lampung
pemerintah
daerah
Provinsi
dengan SKPD lain. Padahal masing-
Lampung menargetkan PAD sebesar
masing memiliki ruang kerja yang
Rp. 46 M dan yang terealisasi hanya
jelas berbeda. Oleh karena itu, perlu
Rp 23,5 M. Ini berarti terjadi
adanya pengorganisasian kembali
ketimpangan yang sangat besar.
dalam instansi pemerintah daerah
Untuk itu, perlu adanya penetapan
Provinsi Lampung.
ulang sesuai dengan perhitungan ril di lapangan.
5) Tingkat
kesadaran
masyarakat
masih sangat rendah dalam hal pro
3) Sumber Daya Manusia profesional
aktif
membantu
pengawasan
yang masih sedikit dan tunjangan
keuangan daerah. Solusi sosialisasi
masih
dan regulasi harus tepat (penetapan
rendah
sehingga
mempengaruhi kedisiplinan kinerja. 4) Regulasi yang belum tepat dan masih
perlu
Sebagai
dispesifikasikan.
contoh,
dalam
hal
pengawasan keuangan daerah dari
ulang). 6) Fasilitas
tidak
memadai
seperti
perangkat
lunak
dan
dana
operasional
yang
masih
sangat
terbatas.
sumber kebijakan retribusi, tidak jarang SKPD seperti Dinas Perindag melakukan
kegiatan
pemungutan
pada objek retribusi yang sama tiga hal yakni: pertama, pengawasan
IV.
KESIMPULAN DAN SARAN
preventif
dengan
bimbingan
yang
pemberian
meliputi
tugas
bimbingan dan pengawasan atas 4.1. Kesimpulan
penatausahaan
Pendapatan
Asli
Dari penelitian yang dilakukan maka
Daerah
Persiapan
audit
peneliti menyimpulkan sebagai berikut:
pengawasan
1) Pengawasan
Provinsi Lampung (terdiri dari:
Preventif
Keuangan
dan
BPKP
perwakilan
Daerah oleh Badan Pengawasan
penugasan,
Keuangan
penugasan, pemahaman objek audit,
(BPKP)
dan di
Pembangunan
Pemerintah
Daerah
Provinsi Lampung dilakukan dalam
review
dan
pengendalian
penilaian
penilaian objek,
resiko
sistem membuat
15
Moch Rizky Universitas Lampung
program audit pengawasan). Kedua, pengawasan
preventif
dengan
2) Faktor-faktor
yang
penghambat
dalam
menjadi Pengawasan
pemantauan yang meliputi tugas
Preventif Keuangan Daerah oleh
pemantauan
pelaksanaan
Badan Pengawasan Keuangan dan
pengawasan
BPKP
audit
perwakilan
Pembangunan
(BPKP) Daerah
di
Provinsi Lampung (terdiri dari:
Pemerintah
pelaksanaaan
program
audit,
Lampung antara lain:
Pembuatan
Kertas
Kerja
a) Dalam
Audit/KKA,
review
KKA,
preventif pengelolaan keuangan
penyusunann
konsep
Laporan
daerah masih ditemui SKPD
Akuntan/LA). Ketiga, pengawasan
yang tidak memasukkan laporan
preventif
dengan
pembinaan
realisasi.
terhadap
kegiatan
pengawasan
evaluasi
b) Penetapan
Provinsi
pengawasan
target
tidak
keuangan dan pembangunan yang
berdasarkan pemetaan potensi
meliputi
PAD.
tugas
pembinaan
penyelesaian laporan hasil audit
c) Sumber
Daya
Manusia
kegiatan pengawasan keuangan dan
profesional yang masih sedikit
pembangunan
dan tunjangan masih rendah
BPKP
perwakilan
Provinsi Lampung dan pembinaan
sehingga
penggunaan kendali mutu dalam
kedisiplinan kinerja.
pengawasan preventif (terdiri dari: rapat
evaluasi
dan
laporan
pembinaan hasil audit pengawasan bersama
DPPKAD,
mempengaruhi
d) Regulasi yang belum tepat dan masih perlu dispesifikasikan. e) Tingkat kesadaran masyarakat
review
masih sangat rendah dalam hal
Laporan
pro aktif membantu pengawasan
pembinaan
konsep
Akuntan/LA,
pembicaraan
pembinaan
konsep
dan
Laporan
keuangan daerah. f) Fasilitas tidak memadai seperti
Akuntan/LA dengan pimpinan objek
perangkat
audit DPPKAD, konsep Laporan
operasional yang masih sangat
Akuntan/LA
terbatas.
dilakukan berkelanjutan).
disetujui
kemudian pembinaan
lunak
dan
dana
16
Moch Rizky Universitas Lampung
2) Berdasarkan fungsi dan tugasnya
5.2. Saran
yang 1) Sebaiknya kantor Perwakilan BPKP
begitu
BPKP
dapat
Provinsi Lampung dalam Pemberian
sosialisasi
bimbingan,
Pemantauan,
bahwa
Pembinaan
terhadap
pengawasan
dan
penting,
sebaiknya
meningkatkan
kepada
peranan
masyarakat
BPKP
sebagai
kegiatan
pembina, penggerak dan pelaksana
dan
pengawasan terhadap keuangan dan
dapat
pembangunan yang dilakukan oleh
keuangan
pembangunan
mengembangkan sistem informasi
pemerintah.
dan prosedur pengelolaan kegiatan pengawasan kemajuan
seiring teknologi
dengan agar
lebih
efektif dalam melakukan pengawasn preventif keuangan daerah.
DAFTAR PUSTAKA Sedarmayanti. 2011. Good Gavernance
Buku/Literatur:
(Kepemerintahan Yang Baik) Devas,
et.
al.
2001.
Pemerintah
Keuangan
Daerah
Dalam
di
Daerah.
Indonesia. UI Press. Jakarta. Djaenuri,
Aries.
2005.
Keuangan
Hubungan
Pusat-Daerah.
Makalah. IIP Jakarta.
Pengembangan
Kelembagaan
Otonomi
Mandar
Maju.
Bandung. Soejito,
lrwan.
1990.
Pemerintah
Hubangan
Pusat
dan
Pemerintah Daerah. Rineka
Hidayat, Dayat. 2008. Evaluasi Kinerja dan
Rangka
Cipta. Jakarta.
Model
Lembaga
Pengawas Daerah. Surabaya.
Perundang-Undangan:
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya. Bandung.
Undang-Undang
Dasar
Indonesia 1945.
Republik
17
Moch Rizky Universitas Lampung
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Presiden Republik Indonesia
sebagai perubahan kedua atas
Nomor 64 Tahun 2005 tentang
Undang-Undang Nomor 32
Kedudukan,
Tahun
Kewenangan,
2004
tentang
Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan
Tugas
Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah
Non
Departemen. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang
Keuangan antara Pemerintah
Pengendalian
dengan Pemerintah Daerah.
Pemerintah.
Sistem Internal
18
