BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014

Nomor

: LAP-225/PW28/1/2015

Tanggal

: 19 Januari 2015

Jalan Pramuka Nomor 10 Sekupang Batam 29422

t I t I

t I I I

t I t I I

t t I I

t t :

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga

sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Penuakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi di

bawah Badan Pembinaan Akuntansi lnstansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan RealisasiAnggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171IPMK.0512007 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.0512011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-57/P812013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. lnformasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna

kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaen keuangan negara pada

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Januari 2015

iono AndiAtmoko N]P. 19611125198203 1 001

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar Ringkasan Pernyataan Tanggung Jawab I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Profil dan Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas Dana Lancar C.6. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Pengungkapan Lain-lain Lampiran-Lampiran Lampiran A1 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Lampiran A2 Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

i 1 4

i Daftar Isi iv Ringkas

5 6 7 7 7 7 8 9 16 16 16 20 20 21 25 27 28 29 29 29 30

3 4 5

32 33

iii

X X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN Hal Tabel 1

:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013

2

Tabel 2

:

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013

3

Tabel 3

:

Penggolongan Kualitas Piutang

14

Tabel 4

:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

15

Tabel 5

:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

16

Tabel 6

:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan 2013

16

Tabel 7

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

17

Tabel 8

:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013

18

Tabel 9

:

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

18

Tabel 10

:

Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

19

Tabel 11

:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013

19

Tabel 12

:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013

20

Tabel 13

:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

20

Tabel 14

:

Rincian Persediaan

21

Tabel 15

:

Rincian Aset Tetap

21

Tabel 16

:

Rincian Saldo Tanah

22

Tabel 17

:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

24

Tabel 18

:

Rincian Aset Lainnya

26

Tabel 19

:

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

27

Tabel 20

:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek

27

Tabel 21

:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

28

Tabel 22

:

Rincian Ekuitas Dana Lancar

28

Tabel 23

:

Rincian Realisasi Penerimaan Dana Mitra Kerja

30

Lampiran A1

:

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset

32

Tetap Lampiran A2

:

Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual

33

iv

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Pusat,

Menteri/Pimpinan

Lembaga

selaku

Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau selaku entitas akuntansi berdasarkan Lampiran I.01 PP Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 21 dinyatakan bahwa entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11.568.016,00 dari yang tidak dianggarkan. Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp10.528.927.627,00 atau mencapai 97,62 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.786.013.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Keuangan

-1-

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 (dalam Rupiah) 2014

2013

Uraian Anggaran Pendapatan Negara Belanja Negara

Realisasi 0

11.568.016

10.786.013.000

10.528.927.627

% Real. Thd Anggaran 0 97,62

Realisasi 340.500 6.242.302.359

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang

diwajibkan

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.310.213.022 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp234.972.829; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp3.063.336.219; Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp11.903.974. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp6.836.878. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp3.303.376.144 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp228.135.951 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp3.075.240.193. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut.


-2-

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam Rupiah) Uraian

31-Des-14

31-Des-13

Kenaikan / Penurunan Rp

%

ASET Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset

234.972.829

228.365.090

6.607.739

2,89

3.063.336.219

2.191.437.836

871.898.383

39,79

11.903.974

17.610.738

3.310.213.022

2.437.413.664

(5.706.764)

6.836.878

27.981.254

(21.144.376)

-76

6.836.878

27.981.254

(21.144.376)

-75,57

872.799.358

0 35,81

KEWAJIBAN Kewajiban Jk Pendek Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar

228.135.951

200.383.836

27.752.115

13,85

3.075.240.193

2.209.048.574

866.191.619

39,21

Jumlah Ekuitas Dana

3.303.376.144

2.409.432.410

893.943.734

37,10

Jumlah Kewajiban & Ekuitas

3.310.213.022

2.437.413.664

872.799.358

35,81

Ekuitas Dana Invesrasi

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


-3-

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

9 Januari 2015

125 198203 1 001

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dalam Rupiah)

URAIAN

CATATAN

A. Pendapatan Negara dan Hibah B.1. 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1. Jum Pendpt Negara & Hibah B. Belanja Negara 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal Jumlah Belanja Negara

B.2. B.2.1. B.2.2. B.2.3.

TA 2014 ANGGARAN

REALISASI 0 0

11,568,016 11,568,016

6,174,828,000 3,751,005,000 860,180,000 10,786,013,000

6,022,762,242 3,647,672,985 858,492,400 10,528,927,627

% thd Anng 0 0

97.54 97.25 99.80 97.62

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

TA 2013 REALISASI 340,500 340,500

2,535,891,130 3,480,041,229 226,370,000 6,242,302,359

-5-


II. NERACA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU NERACA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 ( dalam Rp) Uraian

Catatan

31 Desember 2014

31 Desember 2013

ASET ASET LANCAR

C.1

Belanja Dibayar di Muka (prepaid)

C.1.1

86,000,000

91,375,000

Persediaan

C.1.2

148,972,829

136,990,090

234,972,829

228,365,090

Jumlah Aset Lancar ASET TETAP

C.2

Tanah

C.2.1

1,597,591,400

1,059,801,000

Peralatan dan Mesin

C.2.2

1,481,303,542

909,654,042

Gedung dan Bangunan

C.2.3

527,127,000

512,127,000

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.2.4

(542,685,723)

(290,144,206)

3,063,336,219

2,191,437,836

Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA

C.3

Aset Lain-lain

C.3.1

25,682,333

25,682,333

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.3.2

(13,778,359)

(8,071,595)

11,903,974

17,610,738

3,310,213,022

2,437,413,664

6,836,878

27,981,254

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

6,836,878

27,981,254

JUMLAH KEWAJIBAN

6,836,878

27,981,254

Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga

C.4 C.4.1

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

C.5

Cadangan Persediaan

C.5.1

148,972,829

136,990,090

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek

C.5.2

(6,836,878)

(27,981,254)

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

C.5.3

86,000,000

91,375,000

228,135,951

200,383,836

Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI

C.6

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

C.6.1

3,063,336,219

2,191,437,836

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

C.6.2

11,903,974

17,610,738

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

3,075,240,193

2,209,048,574

JUMLAH EKUITAS DANA

3,303,376,144

2,409,432,410

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

3,310,213,022

2,437,413,664

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

-6-


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Profil dan

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI

Kebijakan Teknis

KEPULAUAN RIAU Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada

Catatan Atas Laporan Keuangan

Presiden.

Tugas

BPKP

adalah

menyelenggarakan

urusan

-7-


pemerintahan

di

bidang

pengawasan

keuangan

Negara/daerah

dan

pembangunan nasional. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP bertanggung jawab untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan serta proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian. Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden seperti dinyatakan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi, yaitu sebagai “Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.” Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan, yaitu: 

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.



Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



Mengembangkan

kapasitas

pengawasan

intern

pemerintah

yang

profesional dan kompeten. 

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.

Pendekatan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi


(SAI)

yaitu

serangkaian

prosedur

manual

maupun

yang -8-


terkomputerisasi

mulai

dari

pengumpulan

data,

pencatatan

dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan

dalam

penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: Kebijakan

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

Akuntansi atas

 Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana

Pendapatan

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.  Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Kebijakan

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Akuntansi atas


 Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana

-9-

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Belanja

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. (3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

Kebijakan Akuntansi atas Aset



Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.



Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar 

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk

valuta

asing

disajikan

di

neraca

dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau

yang

dipersamakan,

yang

diharapkan

diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.  Catatan Atas Laporan Keuangan

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) - 10 -


yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

 harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap

Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah

maupun

untuk

kepentingan

publik

yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang 

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal


- 11 -


pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. 

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.



TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.



TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.



Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

 Catatan Atas Laporan Keuangan

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

- 12 -


pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana 

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.



Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.



Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi atas

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Penyisihan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

Piutang Tak

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan

Tertagih

dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.



Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga

dan

Pembentukan

Penyisihan

Piutang

Tidak

Tertagih.


- 13 -


Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Uraian

Penyi sihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Diragukan Macet

1 .

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

2 .

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

100%

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap 

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.



Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014

tentang

Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah

Kebijakan Akuntansi atas

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Penyusutan

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah

Aset Tetap

atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan 

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.


- 14 -




Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang

Perubahan

atas

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan, dikenakan koreksi penyusutan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Apabila diperoleh sebelum tahun 2005, dikenakan koreksi penyusutan terhitung mulai Semester II Tahun 2010, berdasarkan sisa manfaat pada Semester II Tahun 2010. Jika terdapat sisa manfaat, maka nilai Aset Tetap disusutkan seluruhnya. b. Apabila diperoleh sejak tahun 2005, dikenakan koreksi penyusutan terhitung mulai perolehannya. 

Penghitungan

dan

pencatatan

Penyusutan

Aset

Tetap

dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. 

Penyusutan Aset

Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. 

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah

Pusat.

Secara

umum

tabel

masa

manfaat

tersebut tersaji pada Tabel 4. Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)


5 s.d 40 tahun 4 tahun

- 15 -


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir per

Hibah

31 Desember 2014 adalah sebesar Rp11.568.016 dari jumlah yang tidak

Rp11.568.016

dianggarkan. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini: Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 2014 Uraian 1. Pendapatan Lain-lain Jumlah

Anggaran

% Real Angg.

Realisasi 0 0

11.568.016 11.568.016

0 0

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan 2013 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 3297,36 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2013. Pada TA 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau memperoleh pendapatan lain-lain sebesar Rp11.568.016 yang terdiri dari: Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan 2013 NAIK

URAIAN

REALISASI T.A. 2014 REALISASI T.A. 2013 (TURUN) %

1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 2. Pendapatan Jasa 3. Pendapatan Iuran dan Denda 4. Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan

Realisasi Belanja Negara Rp10.528.927.627

7,454,000

-

0.00

-

-

0.00

483,566

-

0.00

3,630,450

340,500

11,568,016

966.21

340,500 3297.36

B.2. Belanja Negara Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau pada TA 2014 adalah sebesar Rp10.528.927.627 atau 97,62 persen dari anggaran senilai Rp10.786.013.000 Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 tersaji pada Tabel 7.


- 16 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

Belanja Pegawai

6,174,828,000

6,042,020,804

Belanja Barang

3,751,005,000

3,647,672,985

860,180,000

858,492,400

Belanja Modal

10,786,013,000

Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja

10,786,013,000

Belanja Netto

10,548,186,189 (19,258,562) 10,528,927,627

% 97.85 97.25 99.8 97.8 0 97.62

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2014 dan TA 2013 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 68,67% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Penambahan jumlah pegawai sebanyak 12 orang; 2. Terdapat

kenaikan

kenaikan

belanja

pegawai

sebesar

137,50%

dibandingkan realisasi belanja pada TA 2013, dikarenakan terdapat kenaikan tunjangan kinerja pegawai di bulan Juli 2014. 3. Terdapat kenaikan belanja modal sebesar 279,24% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2013, dikarenakan terdapat belanja modal pematangan lahan untuk gedung kantor baru Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.


- 17 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI T.A. 2014

REALISASI T.A. 2013

NAIK (TURUN) %

Belanja Pegawai

6,022,762,242

2,535,891,130

Belanja Barang

3,647,672,985

3,480,041,229

137.50 4.82 279.24 68.67

Belanja Modal Jumlah Belanja

Belanja Pegawai

858,492,400

226,370,000

10,528,927,627

6,242,302,359

B.2.1 Belanja Pegawai

Rp6.022.762.242

Realisasi Belanja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau pada TA 2014 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Lembur. Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp6.022.762.242 dan Rp2.535.891.130 Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 137,50 persen dari realisasi belanja TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain oleh: 1. Adanya pegawai yang naik pangkat. 2. Adanya

penambahan

pegawai

ke

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kepulauan Riau. 3. Terdapat kenaikan tunjangan kinerja untuk seluruh pegawai BPKP pada bulan Juli 2014. Tabel 9 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 URAIAN JENIS BELANJA

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Lembur Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Bersih

Belanja Barang Rp3.647.672.985

REALISASI T.A. 2014 REALISASI T.A. 2013

6.029.346.804 12.674.000 6.042.020.804 (19.258.562) 6.022.762.242

2.514.785.345 25.965.000 2.540.750.345 (4.859.215) 2.535.891.130

Naik (Turun) %

139,76 (51,19) 137,80 296,33 137,50

B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp3.647.672.985 dan Rp3.480.041.229. Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang TA 2014 mengalami kenaikan 4,82 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2013.


- 18 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 URAIAN JENIS BELANJA Belanja Barang Operasional

372,747,340

353,356,533

Belanja Barang Non Operasional

139,727,310

122,024,150

Belanja Jasa

284,597,452

283,371,249

Belanja Pemeliharaan

141,181,500

163,747,400

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

2,709,419,383

2,557,541,897

Jumlah Belanja Kotor

3,647,672,985 3,647,672,985

3,480,041,229 3,480,041,229

Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Bersih

Belanja Modal Rp858.492.400

REALISASI T.A 2014 REALISASI T.A. 2013

Naik (Turun) %

5.49 14.51 0.43 (13.78) 5.94 4.82 4.82

B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp858.492.400 dan Rp226.370.000. Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal TA 2014 mengalami penurunan sebesar 279,24 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain adanya kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan gedung baru Kantor Perwakilan BPKP Provinsi kepulauan Riau. Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI T.A. 2014 REALISASI T.A 2013

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

331,452,000

153,670,000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

512,040,400

72,700,000

Belanja Modal Fisik Lainnya Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja Bersih


15,000,000

858,492,400 0

858,492,400

0

226,370,000 0 226,370,000

Naik (Turun) %

115.69 604.32 0.00 279.24 0.00 279.24

- 19 -


C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA Aset Lancar

C.1. Aset Lancar

Rp234.972.829

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp234.972.829 dan Rp228.365.090. Aset

lancar

merupakan

aset

yang

diharapkan

segera

untuk

dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 12. Tabel 12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013

No. Aset Lancar 1 Belanja Dibayar di Muka (prepaid) 2 Persediaan Jumlah

Belanja Dibayar di Muka

Rp Rp Rp

TA 2014 86.000.000 148.972.829 234.972.829

Rp Rp Rp

TA 2013 91.375.000 136.990.090 228.365.090

C.1.1. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

(prepaid) Rp86.000.000

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp86.000.000 dan Rp91.375.000. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam Tabel 13. Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka

No Jenis 1 Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin 2 Pembayaran Sewa Rumah Dinas Jumlah


T.A. 2014

T.A. 2013 -

5.375.000

86.000.000

86.000.000

86.000.000

91.375.000

- 20 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Persediaan Rp148.972.829

C.1.2 Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp148.972.829 dan Rp136.990.090. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 14. Tabel 14 Rincian Persediaan No

Persediaan

1 Barang Konsumsi 2 Bahan Baku Jumlah

Aset Tetap Rp3.063.336.219

C.2

T.A 2014

T.A 2013

135,872,829 13,100,000 148,972,829

134,910,090 2,080,000 136,990,090

Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji sebesar Rp3.063.336.219 dan Rp2.191.437.836. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan pada Tabel 15. Tabel 15 Rincian Aset Tetap No

Jenis

1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Buku Aset Tetap

Tanah Rp1.597.591.400

T.A 2014

T.A. 2013

1,597,591,400

1,059,801,000

1,481,303,542

909,654,042

527,127,000

3,606,021,942 (542,685,723) 3,063,336,219

512,127,000

2,481,582,042 (290,144,206) 2,191,437,836

C.2.1. Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing


- 21 -


sebesar Rp1.597.591.400 dan Rp1.059.801.000. Penambahan nilai atas tanah sebesar Rp537.790.400 karena terdapat pekerjaan pematangan tanah untuk keperluan pembangunan gedung kantor baru pada TA 2014. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jl Pramuka No.10, Sekupang, Batam dan Jl R.E. Martadinata Kelurahan Tanjungpinggir, Kec. Sekupang, Batam. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 16. Tabel 16 Rincian Saldo Tanah

No KIB Luas 1 10104001 2.724 m2 2 10104001 4.000 m2 Jumlah

Peralatan dan Mesin

Nilai 1.059.801.000 537.790.400 1.597.591.400

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Rp1.481.303.542

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp1.481.303.542 dan

Rp909.654.042. Terdapat akumulasi

penyusutan sebesar Rp513.981.208 sehingga nilai buku perolehan per tanggal pelaporan menjadi Rp967.322.334. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut Saldo per 31 Desember 2013

Rp

909.654.042

Pembelian

Rp

317.452.000

Transfer Masuk

Rp

254.197.500

Reklasifikasi

Rp

-

Perolehan Lainnya Mutasi kurang:

Rp

-

Penghentian aset dari penggunaan

Rp

-

Saldo per 31 Desember 2014

Rp

1.481.303.542

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014

Rp

(513.981.208)

Nilai Buku per 31 Desember 2014

Rp

967.322.334

Mutasi tambah:

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa: a. Penambahan dari pembelian senilai Rp317.452.000 terdiri dari:


- 22 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 No.

Nama Barang

Satuan Kuantitas

Nilai

1 Sepeda Motor

Unit

2

Rp

28,122,000

2 Lemari Besi/Metal

Buah

10

Rp

21,400,000

3 Rak Besi

Buah

14

Rp

15,150,000

4 Filing Cabinet Besi

Buah

6

Rp

8,040,000

5 Alat Penghancur Kertas

Buah

1

Rp

1,780,000

6 LCD Projector/Infocus

Buah

2

Rp

7,800,000

7 Papan Pengumuman

Buah

1

Rp

1,200,000

8 Meja Kerja Kayu

Buah

18

Rp

14,500,000

9 Kursi Besi/Metal

Buah

20

Rp

7,000,000

10 AC Split

Buah

6

Rp

29,370,000

11 Kipas Angin 12 Handy Cam 13 DVD Player 14 Telephone (PABX)

Buah

3

Rp

1,320,000

Buah Buah

1 1

Rp Rp

2,420,000 1,200,000

Buah

1

Rp

15,300,000

15 P.C Unit 16 Laptop

Buah

15

Rp

88,500,000

Buah

10

Rp

62,350,000

Buah

10

Rp

12,000,000

Rp

317,452,000

17 Printer (Peralatan Personal Komputer) Jumlah

Realisasi Belanja Modal Pembelian Peralatan dan Mesin tahun 2014 sebesar Rp331.453.000 dan dicatat sebagai penambahan aset sebesar Rp317.452.000, sehingga selisih sebesar Rp14.000.000 yang dicatat sebagai

barang

ekstrakomptabel

karena

tidak

memenuhi

kriteria

kapitalisasi. b. Penambahan melalui transfer masuk sebesar Rp254.197.500 merupakan transfer masuk 1 unit Mini Bus dari Biro Umum BPKP yang pencatatannya berdasarkan nilai pada Berita Acara Serah Terima Sementara (BAST) Nomor BA-74/SU05/3/2014 tanggal 21 Juli 2014. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Gedung dan Bangunan

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Rp 527.127.000

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp527.127.000 dan Rp512.127.000.

Terdapat akumulasi penyusutan

sebesar Rp28.704.515 sehingga nilai buku perolehan per tanggal pelaporan menjadi Rp498.422.485. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan Catatan Atas Laporan Keuangan

- 23 -


adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013 Mutasi tambah: Penambahan Daya Listrik Saldo per 31 Desember 2014 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014 Nilai Buku per 31 Desember 2014

512.127.000 15.000.000 527.127.000 (28.704.515) 498.422.485

Transaksi penambahan gedung dan banguinan tahun 2014 berasal dari belanja penambahan nilai gedung dan bangunan berupa penambahan daya listrik senilai Rp15.000.000. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp542.685.723)

C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing Rp542.685.723 dan Rp290.144.206. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 17, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Akm. Penyusutan

1 Peralatan dan Mesin

Rp

2 Gedung dan Bangunan

Rp

527,127,000 Rp

28,704,515 Rp

498,422,485

Rp

2,008,430,542 Rp

542,685,723 Rp

1,465,744,819

Akumulasi Penyusutan

Kebijakan

akuntansi

1,481,303,542 Rp

Nilai Buku

atas

penyusutan

513,981,208 Rp

aset

tetap

967,322,334

dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 Catatan Atas Laporan Keuangan

- 24 -


tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Kedua ketentuan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan akuntansi penyusutan atas asset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan sejak semester II tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat asset tetap dimaksud. Perubahan kebijakan tersebut mengakibatkan adanya koreksi tambah nilai akumulasi penyusutan per 30 Juni 2014 sebesar Rp4.678.695 dengan rincian sebagai berikut :

No

Jenis Aset

Penyusutan

.

Tetap

Per 30 Juni 2014

1

Peralatan

Akumulasi

Koreksi Penyusutan

Akumulasi

Penyusutan Perta ma

Tahun 2013

Kali

Semester I 2014

Per 30 Juni Jumlah

2014 (Stlh Koreksi)

361.202.215

(6)

(4.540.684)

(1.972.447)

(6.513.137)

354.689.078

23.425.350

0

0

0

0

23.425.350

11.006.724

0

2.201.338

(366.896)

1.834.442

12.841.166

395.634.289

(6)

(2.339.346)

(2.339.343)

(4.678.695)

390.955.594

dan Mesin 2

Gedung dan Bangunan

3

Aset Lainnya Jumlah

Aset Lainnya

C.3

Aset Lainnya

Rp11.903.974

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp11.903.974 dan Rp17.610.738. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 18.


- 25 -


No.

Uraian

2014

1 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain

C.3.1.

2013

Rp

25.682.333 Rp

25.682.333

Jumlah

Rp

25.682.333 Rp

25.682.333

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Rp

(13.778.359) Rp

(8.071.595)

Nilai Buku per 31 Desember 2014

Rp

11.903.974 Rp

17.610.738

Aset Lain-Lain

Rp11.903.974

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp25.682.333. Terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp13.778.359 sehingga nilai buku Aset Lain-lain per tanggal pelaporan menjadi Rp11.903.974. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013 Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan Saldo per 31 Desember 2014 Akumulasi Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2014

Rp

25.682.333

Rp

-

Rp Rp Rp Rp

25.682.333 (13.778.359) 11.903.974

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya (Rp13.778.359)

C.3.2.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing Rp13.778.359 dan Rp8.071.595. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rangkuman

Akumulasi

Penyusutan/Amortisasi

Aset

Lainnya

per

31

Desember 2014 disajikan pada Tabel 19.


- 26 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Tabel 19 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

No

Aset Lainnya

1 Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan

Nilai Perolehan

Akm. Penyusutan

Nilai Buku

Rp

25.682.333 Rp

13.778.359 Rp

11.903.974

Rp

25.682.333 Rp

13.778.359 Rp

11.903.974

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Rp6.836.878

C.4. Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji sebesar Rp6.836.878 dan Rp27.981.254. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 20. Tabel 20 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No. Aset Lancar 1 Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah

Utang

kepada

Pihak

Rp Rp

Jumlah 6.836.878 6.836.878

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Ketiga Rp6.836.878

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing sebesar Rp6.836.878 dan Rp27.981.254 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 21.


- 27 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Tabel 21 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga No

Uraian

Jumlah

1

Tagihan Rekening Listrik Desember 2014

Rp

4,887,020

2

Tagihan Rekening Air Desember 2014

Rp

874,250

3

Tagihan Rekening Telepon Desember 2014

Rp

1,075,608

Rp

Total

6,836,878

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2014 sebesar Rp6.836.878 akan diselesaikan pembayarannya kepada pihak ketiga yang berhak pada periode triwulan I TA 2015. EKUITAS Ekuitas Dana Lancar

C.5 Ekuitas Dana Lancar

Rp228.135.951.

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 22. Tabel 22 Rincian Ekuitas Dana Lancar No. 1 2

3

Aset Lancar Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Jumlah

Cadangan Persediaan

TA 2014 Rp

Rp Rp Rp

148.972.829

TA 2013 Rp

(6.836.878) Rp 86.000.000 228.135.951

Rp Rp

136.990.090

(27.981.254) 91.375.000 200.383.836

C.5.1. Cadangan Persediaan

Rp148.972.829

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp148.972.829 dan Rp136.990.090. Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk persediaan.

Dana yang Harus

C.5.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka

Disediakan untuk

Pendek

Pembayaran Utang Jangka Pendek (Rp6.836.878)

Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek disajikan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar minus


- 28 -


Rp6.836.878 dan minus Rp27.981.254. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Belanja/Jasa yang Masih Harus

C.5.3 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

Diterima

Rp86.000.000

Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp86.000.000 dan Rp91.375.000. Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain. C.6 Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan dalam

C.6.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Aset Tetap Rp3.063.336.219

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp3.063.336.219 dan Rp2.191.437.836. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan dalam

C.6.2

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp11.903.974

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp11.903.974 dan Rp17.610.738. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca yang mempengaruhi neraca Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2014.


- 29 -


D.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN D.2.1

Informasi Umum

Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor

KEP-4594/PW28/1/2013

tanggal

31

Desember

2014

tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, dengan susunan sebagai berikut :

Dana Mitra

-

Kuasa Pengguna Anggaran

: Yono Andi Atmoko

-

Pejabat Pembuat Komitmen

: Hartanto Sapto Priyono

-

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM

: Fadjar Pramudito

-

Bendahara

: Nur Satiyo Rahayu

D.2.2

Informasi Dana Mitra

Selama tahun 2014 kegiatan pengawasan selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, juga didanai dari biaya penugasan oleh pihak ketiga. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan

teknis,

dan

sosialisasi

berdasarkan

permintaan

dari

Pemda/Kementerian/Lembaga, dan BUMN/BUMD/BLU yang menjadi mitra kerja. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 realisasi penerimaan dana mitra kerja yang telah dilaporkan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berjumlah Rp825.140.509 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 23 Rincian Realisasi Penerimaan Dana Mitra Kerja Nama Bidang IPP - Perekonomian IPP - Polsoskam APD Akuntan Negara

Total

Jumlah Penugasan Jumlah LHP

Realisasi Dana

4

4

Rp

64.957.900

9 36 6

9 36 6

Rp

116.986.400

Rp

494.361.400

Rp

148.834.809

55

55

Rp

825.140.509

Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masingmasing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan, diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/transport lokal, Catatan Atas Laporan Keuangan

- 30 -


dan selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. D.2.3 Revisi Anggaran

Informasi Revisi Anggaran

Jumlah anggaran per jenis belanja sebelum dan setelah revisi anggaran adalah sebagai berikut : No. 1 2 3

Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah


Anggaran Sebelum Revisi(Rp) 5.176.244.000

Anggaran Setelah Revisi (Rp) 6.174.828.000

Bertambah / (Berkurang) (Rp) 998.584.000

4.512.620.000

3.751.005.000

(761.615.000)

978.000.000

860.180.000

(117.820.000)

10.666.864.000

10.786.013.000

119.149.000

- 31 -


Lampiran A1 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014 No

Aset Tetap

A

Peralatan dan Mesin

1

Alat Angkutan Darat Bermotor

2

Masa Manfaat

Akumulasi Penyusutan

Nilai Perolehan

Nilai Buku

1.481.303.542

513.981.208

967.322.334

7

590.881.500

161.129.352

429.752.148

Alat Kantor

5

130.934.000

45.319.400

85.614.600

3

Alat Rumah Tangga

5

347.784.166

154.043.448

193.740.718

4

Alat Studio

5

13,700,000

7.560.000

6.140.000

5

Alat Komunikasi

5

29.909.348

5.767.719

24.141.629

6

Komputer Unit

4

272.904.850

87.972.787

184.932.063

7

Peralatan Komputer

4

93.439.678

51.313.501

42.126.177

8

Peralatan Olah Raga

3

1,750,000

875.001

874.999

B

Gedung dan Bangunan

527.127.000

28.704.515

498.422.485

1

Bangunan Gedung Tempat Kerja

527.127.000

28.704.515

498.422.485

E

Aset Tetap yang Tidak Digunakan

25,682,333

13.778.359

11.903.974

1

Alat Kantor

5

0

(1.631.040)

1.631.040

2

Alat Rumah Tangga

5

25,682,333

15.409.399

10.272.934

Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap

2.008.430.542

542.685.723

1.465744.819

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

2.034.112.875

556.464.082

1.477.648.793


50

- 32 -

Lampiran A2

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 BA/UAPA UAPPA-E1 UAPPAW UAKPA

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 8

: 089 : 01 : 3200 : 689224

Kode Akun 423141 423221 423752 423911 423913 423921 423922 423991 423999

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pendapatan/Belanja Uraian Pendapatan Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg diderita oleh Negara Peneriman kembali persekot / uang muka gaji Pendapatan Anggaran Lain-lain Jumlah Pendapatan Belanja

Realisasi Menurut Basis Kas (Rp) 11.568.016,00 11.568.016,00

Penyesuaian Akrual (Rp) Tambah Kurang

Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp)

Dokumen Sumber

11.568.016,00

-

-

1 2

511111 511119

Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS

2.120.944.510,00 (4.829.775,00)

3

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

115.860.835,00

115.860.835,00

4 5 6 7

511122 511123 511124 511125

Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS

40.297.313,00 78.610.000,00 239.110.000,00 281.248.658,00

40.297.313,00 78.610.000,00 239.110.000,00 281.248.658,00

8 9 10 11 12 13

511126 511129 511147 511151 512211 512411

Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) Sub Jumlah Belanja Pegawai

108.197.760,00 215.890.400,00 16.340.700,00 41.360.000,00 12.674.000,00 2.757.057.841,00 6.022.762.242,00

108.197.760,00 215.890.400,00 16.340.700,00 41.360.000,00 12.674.000,00 2.757.057.841,00 6.003.108.554,00

-

19.653.688,00

11.568.016,00

19.653.688,00

2.101.290.822,00 SPM, SP2D (4.829.775,00)

No.

Kode Akun

Pendapatan/Belanja Uraian

14 15 16 17 18

521111 521114 521115 521211 521213

Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Honor Output Kegiatan

19

522111

Belanja Langganan Listrik

20

522112

Belanja Langganan Telepon

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

522113 522141 522151 523111 523121 524111 524113 524114 524119

Belanja Langganan Air Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Lainnya Sub Jumlah Belanja Barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Sub Jumlah Belanja Modal Jumlah Belanja

532111 533111 533121

Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)

Penyesuaian Akrual (Rp) Tambah Kurang

261.496.370,00 16.810.970,00 94.440.000,00 108.017.310,00 31.710.000,00

Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp)

Dokumen Sumber

261.496.370,00 16.810.970,00 94.440.000,00 108.017.310,00 31.710.000,00

87.213.948,00

4.887.020,00

6.812.805,00

5.928.404,00

1.075.608,00

327.911,00

9.455.100,00 182.000.000,00 53.389.000,00 87.792.500,00 2.594.311.083,00 54.890.000,00 15.000.000,00 45.218.300,00 3.647.672.985,00 331.452.000,00 512.040.400,00 15.000.000,00 858.492.400,00 10.528.927.627,00

874.250,00 91.375.000,00

1.186.850,00 86.000.000,00

98.211.878,00

94.327.566,00

98.211.878,00

113.981.254,00

Surat tagihan langganan 85.288.163,00 listrik Surat tagihan langganan 6.676.101,00 telepon

9.142.500,00 Surat tagihan langganan air 187.375.000,00 SPK, SPM, SP2D 53.389.000,00 87.792.500,00 2.594.311.083,00 54.890.000,00 15.000.000,00 45.218.300,00 3.651.557.297,00 331.452.000,00 512.040.400,00 15.000.000,00 858.492.400,00 10.513.158.251,00

Kuasa Pengguna Anggaran,

Yono Andi Atmoko NIP 19611125 198203 1 001

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP)

Recommend Documents