Oleh Direktur Pengawasan Industri dan Distribusi pada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, BPKP
Mirawati Sudjono, Ak., M.Sc
VISI – MISI PRESIDEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN : • PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN AKUNTABEL • PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
DAN
Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
SPIP Amanat : •UU No 1 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2006 • Mengutamakan hard control, soft control tidak tersentuh (integritas, komitmen, kepemimpinan, nilai etika) • KKN
1.
Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004: Unsur-unsur Waskat adalah :
2.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Instansi Pemerintah Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
3.
4.
28 AGUSTUS 2008
Apa sebenarnya SPI dan SPIP? SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
NO
URAIAN
WASKAT
SPIP
1
Definisi
Alat
Proses
2
Sifat
Statis
Dinamis
3
Framework
8 Unsur
5 Unsur (26 subunsur)
4
Tanggungjawab Pelaksanaan
Atasan Langsung
Seluruh pegawai dalam organisasi
5
Keberadaan
Berdiri Sendiri
Terintegrasi
6
Penekanan
Pengawasan Atasan Langsung Pengawasan Fungsional
• Lingkungan Pengendalian • Penilaian Risiko
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO
KEGIATAN 2 KEGIATAN 1
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
UNIT B UNIT A
Ps. 4
Lingkungan Pengendalian
Ps. 13
Penilaian Risiko
Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Identifikasi Risiko
Analisis Risiko Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
SPIP
Ps. 18
Kegiatan Pengendalian
Ps. 41
Informasi & Komunikasi Pemantauan Pengendalian Intern Ps. 43
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut
Penegakan Integritas dan Etika
Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif
SPIP
Lingkungan Pengendalian
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik
SPIP
Identifikasi Risiko Penilaian Risiko Analisis Risiko
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
SPIP
Kegiatan Pengendalian
Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
SPIP
Informasi & Komunikasi
Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
SPIP
Pemantauan Pengendalian Intern
Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut
Paket Undang-Undang Keuangan Negara: 1. UU 17/2003 2. UU 1/2004 3. UU 15/2004
PEMERINTAH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pusat
Proses Terintegrasi
Daerah
• Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan • Pertanggungjawaban
PUBLIK UU 33/2004
Tertib Terkendali Efisien Efektif
Keyakinan Memadai SPIP Kegiatan yang Efektif & Efisien
Keandalan Pelaporan Keuangan
Pengamanan Aset Negara
Ketaatan terhadap Peraturan
Akuntabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
Transparan
AKUNTABILITAS PRESIDEN NKRI
RAKYAT
KEUANGAN
NON KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT (K/L) DUKUNG AKUNT. PRESIDEN
PEMERINTAH DAERAH DUKUNG AKUNT. PRESIDEN
RESPONSIBILITAS
P
O
A Strong Internal Control (Risk Management & Good Governance)
President’s Accountability Systems (PASs)
C
FRAMEWORK PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP PRESIDEN MENTERI/PIM. LEMBAGA
GUB BUP/W.KOTA
Melalui: 1. Kegiatan yg Efektif & Efisien 2. Keandalan Lap Keu 3. Pengamanan Aset 4. Ketaatan Peraturan
KONFIGURASI DOMAIN PENGAWASAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SSiapa Melakukan M A Apa (Obyek)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KATEGORI
RUANG LINGKUP
TUJUAN
STRATEGIS
SS+ M+A BUN
SIM PIP (PASs )
KOMPE TENSI (KSA)
> 75%
fungsi pengawasan Laporan Keuangan dan Kinerja
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN NKRI
25%
NASIO - Akunta bilitas NAL
Akuntansi &
Kasus besar Presiden (Big Fish)
BP KP
Mgmn
fungsi pengawasan
K/L & TAKTIS Prov
M& G S +M+ A
S
Berjenjang
Akunta bilitas
Menteri & Kasus regional Gubernur
SPIP
Itjen/Irtama /Inspekt
SISDAL RISIKO (C3I)
Spesifik
fungsi pengawasan
SS +M+ A Bupati Wkota
M: Menteri ; G: Gubernur BUN: Bendahara Umum Negara
TEKNIS
Sistem
Akunta Pem Kab/kota bilitas Kasus -kasus Sektoral daerah
Bupati / Wkota
KSA: Knowledge, Skill, Attitude SPIP: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PASs : President’s Accountability Systems
Inspektorat
Lingkup
RECEIVING
Presiden
G
B/ W
> 75%
Aparat Con -
g
X
M: Menteri G: Gubernur U: UPT B/W: Bupati/Walikota
Ket
trolling
BPKP
F e e d b a c k
Kewenangan Lapis Kemampuan
Was patchin
X
ilmu lain
25%
Dis -
Info Display
toring
M
Disiplin
Pengend . Intern (K3I)
Pulahta
Nasional
Bawasda
Sistem Moni-
Ruang
Irjen / Irtama
X X X
Bawasda
Reviu LKPP, Diklat , Pendmpngan , Audit, Eval , Invest, Tuj Ttt .
Strategik /Nasional
Reviu
Tupoksi Dept/ LPND (TAKTIS)
Back Up
Reviu
Tupoksi Pemda (TEKNIS)
- Teknis
1
- SDM
C3I : Command, Control, Communication & Information System SIM PIP : Sistem Inf Manajemen Pengend . Intern Pemerintah
TAHAPAN PENGEMBANGAN SPIP NO
TAHAPAN
KEBUTUHAN
KEGIATAN
1
Pemahaman (Knowing)
• Pemahaman, • Penyamaan persepsi
• Sosialisasi • Diklat
2
Pemetaan (Mapping)
Kondisi, Tujuan, Gap
Diagnostic assessment
3
Infrastruktur (Norming)
Membangun fondasi / infrastruktur sistem
• Kebijakan • SOP
4
Internalisasi (Forming)
Membangun unsur-unsur SPIP
• Implementasi • Internalisasi
5
Pengembangan berkelanjutan (Performing )
Pemanfaatan SPIP (memetik kegunaan)
• Monitoring • Evaluasi
