Kata Pengantar. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi. Iswan Elmi NIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014

DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

Nomor: LAP-2/D6/02/2015 Tanggal 28 Januari 2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014

Kata Pengantar Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenanNya Deputi Bidang Investigasi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya yang dikelola Deputi Bidang Investigasi beserta seluruh Direktorat yang berada dalam struktur di bawahnya dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2014 sebagian besar kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target kinerja dan dengan penuh kesadaran hal tersebut akan menjadi perhatian bagi seluruh jajaran di lingkungan Deputi Bidang Investigasi untuk meningkatkan kinerja dengan lebih baik dan profesional pada tahun-tahun mendatang. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi

Iswan Elmi NIP 19600127 198102 1 001

Deputi Bidang Investigasi

i


Ringkasan Pimpinan Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan dalam rangka membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPKP telah merumuskan visi:

Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas Berdasarkan visi BPKP tersebut telah dirumuskan 4 (empat) misi. Misi BPKP yang terkait dengan Deputi Bidang Investigasi adalah misi 1: Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN Penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan kondisi lingkungan, Deputi Bidang Investigasi menetapkan program dan kegiatan dalam Renstra yang dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Pada tahun 2014, rata-rata capaian kinerja outcome adalah sebesar 101,09% yang dihitung berdasarkan indikator : 1) Persentase tingkat pemahaman dan kepedulian publik atas permasalahan korupsi sebesar 86,50% atau 108,13% dari target 80%. 2) IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan Fraud Control Plan sebanyak 17 instansi atau 120% dari target 14 instansi. 3) IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan sebanyak 6 instansi atau 120% dari target 5 instansi. 4) Persentase terselesaikannya kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan Eskalasi sebesar 84,21% atau 100,25% dari target 84%.


ii


5) Target persentase penyerahan kasus pada Instansi Penegak Hukum terealisasi 99,50% atau 117,06% dari target 85%. 6) Hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang terealisasi 21,34% atau 42,68% dari target 50%. 7) Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar terealisasi 97,15% atau 107,95% dari target 90%. 8) Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tercapai 9,26% atau 92,59% dari target 10%. Pencapaian sasaran outcome tersebut didukung dengan peningkatan kapasitas SDM, sarana prasarana pelaksanaan tugas, dan tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan.


iii


Daftar Isi Halaman Kata Pengantar

i

Ringkasan Pimpinan

ii

Daftar Isi

iv

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

1

B. Aspek Strategis Organisasi

2

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

3

D. Struktur Organisasi

4

E. Sistematika Penyajian

8

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010-2014

10

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja

22

B. Analisis Capaian Kinerja

25

C. Akuntabilitas Keuangan

75

D. Lain-lain

76

BAB IV PENUTUP

85

Lampiran


iv


BAB I PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

B

erdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang investigasi. Dalam melaksanakan

tugas tersebut, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis investigasi dan penyusunan rencana investigasi. 2. Penyusunan pedoman teknis dan pemberian bimbingan teknis investigasi. 3. Koordinasi dan pelaksanaan investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara dan terhadap hambatan kelancaran pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badanbadan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah. 4. Pemberian bantuan investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara dan terhadap hambatan kelancaran pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pihak yang berwenang, instansi atau badan usaha yang bersangkutan, instansi penyidik dan/atau instansi/lembaga yang berwenang lainnya. 5. Pemantauan tindak lanjut hasil investigasi. 6. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan investigasi. 7. Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil investigasi.


1


B. Aspek Strategis Organisasi Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP memiliki mandat sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP. Terbitnya PP No. 60 Tahun 2008 menjadi pemicu terjadinya perubahan visi BPKP karena cakupan penugasan BPKP yang semakin luas, dan adanya perubahan paradigma yang lebih mengedepankan pencegahan dengan pembangunan suatu system yang mampu mencegah kecurangan/ penyimpangan atau memudahkan pendeteksian adanya kecurangan/ penyimpangan. Selain itu, terdapat ekspektasi dari stakeholder agar BPKP mendorong pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) dan meningkatkan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih tersebut menuntut Deputi Bidang Investigasi mempertajam strategi pengawasan yang berorientasi pada pemberian bantuan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi di negara Republik Indonesia telah merusak sendi-sendi ekonomi kehidupan bangsa. Pembangunan bangsa dan negara menjadi terhambat karena penggunaan sumber daya yang dimiliki negara tidak teralokasikan secara baik untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi hanya dinikmati segelintir orang. Berdasarkan pemikiran tersebut, Deputi Bidang Investigasi menerapkan tiga pilar strategi pemberantasan korupsi yang bersifat komprehensif yang meliputi upaya represif, upaya preventif, dan upaya edukatif/pre-emptif, yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Ketiga pilar tersebut merupakan langkah-langkah strategis dalam memerangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang dilakukan secara bertahap, yang ditujukan untuk menciptakan sistem dan iklim yang mencegah dan memudahkan pengungkapan kejadian KKN. Upaya untuk memerangi KKN tersebut mempertimbangkan berbagai aspek kejadian KKN yang antara lain penyebabnya berasal dari institusi/administrasi, manusia, dan sosial budaya. Disamping optimalisasi pilar investigatif yang dilaksanakan dengan berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, maka pilar pre-emptif dan preventif merupakan strategi yang tepat diintensifkan pelaksanaannya karena strategi ini mempunyai daya tangkal yang kuat untuk mencegah Deputi Bidang Investigasi

2


agar korupsi tidak terjadi dimasa yang akan datang. Strategi memerangi KKN melalui program ini, secara bertahap pada akhirnya ditujukan untuk terciptanya iklim yang mencegah dan memudahkan pengungkapan kejadian KKN.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), Deputi Bidang Investigasi melaksanakan kegiatan/penugasan bidang investigasi untuk

memenuhi

akuntabilitas yang menjadi perhatian para stakeholder. Kegiatan/penugasan tersebut meliputi: 1. Audit Investigatif 2. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 3. Pemberian Keterangan Ahli 4. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan 5. Audit Penyesuaian Harga 6. Audit Klaim 7. Fraud Control Plan (FCP) 8. Kajian Peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi 9. Penugasan investigasi lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Penugasan bidang investigasi harus didasarkan pada alasan yang cukup, yaitu: 1. Adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dari pengembangan hasil audit operasional. 2. Pengembangan informasi laporan/pengaduan masyarakat yang layak untuk ditindaklanjuti. 3. Permintaan instansi penyidik atau penetapan pengadilan. 4. Permintaan dari pimpinan/atasan pimpinan Objek Penugasan. Seiring dengan perkembangan teknologi, Deputi Bidang Investigasi melaksanakan penugasan forensik komputer. Untuk menunjang pelaksanaan penugasan tersebut, pada


3


tahun 2012 dibangun Laboratorium Forensik Komputer dan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Forensik Komputer.

D. Struktur Organisasi Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Pebruari 2001, struktur organisasi Deputi Bidang Investigasi terdiri dari 3 (tiga) Direktorat. Masing-masing Direktorat mempunyai Sub Direktorat dan Kelompok Pejabat Fungsional. Untuk urusan Tata Usaha, Deputi Bidang Investigasi memperoleh staf perbantuan dari Sekretariat Utama.


4


BAGAN 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG INVESTIGASI Deputi Bidang Investigasi Iswan Elmi

Kasubbag Tata Usaha Rendra Irawan

Direktur Investigasi Instansi Pemerintah

Direktur Investigasi BUMN dan BUMD

Samono

Alexander Rubi Satyoadi

Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Pusat I Irham

Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Pusat II Sugiharto

Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Daerah Piping Effrianto

Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Juliver Sinaga

Kasubdit Investigasi BUMN

Kasubdit Investigasi HKP Instansi Pemerintah

Nasrul Wathon

Hieronymus Saktyo P

Kasubdit Investigasi BUMD

Kasubdit Investigasi HKP BUMN dan BUMD

Joko Supriyanto

Togar Sidabutar

Kelompok Jabatan Fungsional




5


1. Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah Tugas pokok dan fungsi: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah. 2. Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tugas pokok dan fungsi: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah. 3. Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Tugas pokok dan fungsi : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi terhadap hambatan kelancaran pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah. Deputi Bidang Investigasi

6


4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan VI Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi Jabatan Fungsional di Deputi Bidang Investigasi. Jumlah pegawai Deputi Bidang Investigasi per 1 Januari 2014 sebanyak 101 orang. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2014 sebanyak 107 orang, maka secara total terjadi penambahan jumlah pegawai sebanyak 6 orang. Jumlah pegawai tersebut dapat klasifikasi sebagai berikut : TABEL 1.1 JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI TAHUN 2014 BERDASARKAN GOLONGAN GOLONGAN

RUANG

TOTAL

a

b

c

d

e

IV

6

14

7

-

1

28

III

23

8

7

31

-

69

II

-

-

6

4

-

10

I

-

-

-

-

-

-

TOTAL

29

22

20

35

1

107

Jumlah dan klasifikasi berdasarkan golongan tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut: II a II b II c II d III a III b III c III d IV a IV b IV c IV d IV e


7


TABEL 1.2 JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI TAHUN 2014 BERDASARKAN JABATAN Uraian

Mutasi

Posisi

Posisi

01-01-2014

Tambah

Kurang

31-12-2014

a. Eselon I

1

1

1

1

b. Eselon II

3

-

-

3

c. Eselon III

7

3

3

7

d. Eselon IV

-

-

-

-

a. Auditor Madya

16

1

-

17

b. Auditor Muda

31

1

8

24

c. Auditor Pratama

1

-

1

-

d. Auditor Penyelia

8

2

3

7

e. Auditor Pelaksana Lanjutan

1

-

1

-

f. Auditor Pelaksana

9

-

4

5

g. Calon Auditor Pratama

-

20

-

20

Fungsional Lainnya

24

-

1

23

101

28

22

107

Struktural

Fungsional Auditor

Jumlah

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja menginformasikan pencapaian kinerja Deputi Bidang Investigasi selama tahun 2014 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014 yang merupakan komitmen Deputi Bidang Investigasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya sebagai upaya memenuhi misi organisasi. Melalui pembandingan tersebut akan diperoleh celah kinerja (Performance Gap) untuk disempurnakan kembali dalam rencana kinerja berikutnya.


8


Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014, adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Berisi uraian umum mengenai tugas, fungsi dan wewenang Deputi Bidang Investigasi, aspek strategis, kegiatan dan layanan produk, struktur organisasi serta sistematika penyajian.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) 2010– 2014 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta program dan kegiatan Deputi Bidang Investigasi. Bab ini juga menguraikan mengenai Penetapan Kinerja (Tapkin) yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target program serta pencapaian indikator keberhasilannya tahun anggaran 2014.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Berisi uraian mengenai capaian dan analisis masing-masing indikator kinerja utama dan penjelasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian IKU.

BAB IV

PENUTUP Berisi uraian singkat mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja kedeputian, serta langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.


9


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Tahun 2010-2014

R

encana Strategis (Renstra) merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, bersifat taktis strategis yang menjabarkan strategis pelaksanaan tugas dan fungsi yang

akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi. Rencana Strategis Deputi Bidang Investigasi Tahun 2010-2014 tidak terlepas dari Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 pada tanggal 15 Maret 2010. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Tahun 2010-2014 diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Bappenas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008. 1. Pernyataan Visi Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN, kepada pemerintah diamanatkan untuk mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan dan program anti korupsi secara bertahap dan sistematis, mengembangkan lingkungan sosial yang anti korupsi, memperluas dan mengembangkan partisipasi warga

negara,


mengembangkan

infrastruktur

anti

korupsi,

meningkatkan 10


pembaharuan administrasi pada bidang-bidang rawan korupsi dalam rangka membangun good governance dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Semangat reformasi tersebut menjadi inspirasi bagi BPKP sebagai pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mereposisi dan meredefinisi perannya agar dapat mendorong terwujudnya sistem pengawasan nasional yang efektif. Reposisi dan redefinisi peran BPKP ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem pengawasan nasional dalam memberantas KKN dan mendorong terwujudnya good governance baik dalam sektor pemerintahan maupun sektor publik. Deputi Bidang Investigasi sebagai bagian integral dari BPKP, harus ikut mereposisi dan meredefinisi perannya untuk mendukung visi BPKP demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Investigasi telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang. Visi tersebut mengacu pada kebijakan pengawasan nasional dan visi BPKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Visi Deputi Bidang Investigasi sebagaimana dinyatakan dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

VISI

Menjadi investigator yang profesional, berintegritas dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan dalam mewujudkan Good Governance

Demi terwujudnya visi yang telah disepakati tersebut, Deputi Bidang Investigasi dan seluruh jajarannya mempunyai komitmen yang kuat bahwa dalam pelaksanaan tugas audit investigatif mendatang harus berani menampilkan dirinya sebagai auditor investigatif dengan mengembangkan kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, menghargai waktu, berorientasi pada pencapaian hasil yang berkualitas, serta memiliki integritas moral dan etika yang lebih baik. Dengan integritas yang tinggi, Deputi Bidang Investigasi membantu pemerintah untuk mengungkap kasus-kasus Deputi Bidang Investigasi

11


yang berindikasi KKN, penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan KKN. Deputi Bidang Investigasi menanggapi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dari pengaruh globalisasi. 2. Pernyataan Misi Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Deputi Bidang Investigasi. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Investigasi menetapkan misi sebagai berikut:

MISI 1 MISI 2 P

e

Membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan yang baik Meningkatkan pemberantasan

kualitas KKN

hasil dan

investigasi

penanggulangan

di

bidang

Hambatan

Kelancaran Pembangunan

Penetapan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Misi kesatu, yaitu: “Membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan yang baik”

Misi ini dilatarbelakangi suatu tekad bahwa untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang sangat cepat berubah, dipersyaratkan suatu manajemen pemerintahan yang responsif, antisipatif, dan mampu mengarahkan masyarakat menjalani perubahan dan melakukan perbaikan–perbaikan. Melalui manajemen pemerintahan yang demikian, diharapkan pemerintah dapat bekerja dengan lebih efisien, efektif, responsif dan aspiratif terhadap perubahan. Hal ini menimbulkan


12


inspirasi bagi administrasi pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Misi kedua, yaitu: “Meningkatkan kualitas hasil investigasi di bidang pemberantasan KKN dan penanggulangan Hambatan Kelancaran Pembangunan”

BPKP sebagai lembaga yang memiliki tugas utama melakukan pengawasan pembangunan, tidak terlepas dari kegiatan pemeriksaan yang menjadi bagian dari kegiatan pengawasan. dalam melakukan pemeriksaan, termasuk yang dilakukan atas permintaan kejaksaan atau kepolisian. BPKP melalui Deputi Bidang Investigasi harus dapat berperan aktif membantu manajemen pemerintah di dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus penyimpangan yang merugikan negara dan berindikasi tindak pidana korupsi.

Hal ini sejalan dengan salah satu butir misi sebagaimana

diamanatkan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 yang menyatakan antara lain, bahwa untuk mewujudkan visi bangsa indonesia di masa depan perlu diwujudkan “Aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan dan bebas dari KKN”. Dengan peran yang sangat strategis, diharapkan Deputi Bidang Investigasi akan mampu memenuhi aspirasi atau harapan bangsa dan negara untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel dan aparatur negara yang bersih. Dengan adanya instansi pemerintah yang akuntabel akan tumbuh budaya berakuntabilitas di seluruh jajaran pemerintahan dan juga masyarakat secara luas, yang merupakan salah satu pilar dari ciri-ciri kepemerintahan yang baik (good governance), sehingga harapan masyarakat Indonesia untuk

terwujudnya

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dapat segera direalisasikan.


13


3. Tujuan Strategis Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Deputi Bidang Investigasi. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Deputi Bidang Investigasi dan perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Investigasi. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Investigasi telah menetapkan tujuan: 1) Meningkatkan pemahaman mengenai praktek-praktek penyelenggaraan Good Governance. 2) Perbaikan penyelenggaraan manajemen pelaksanaan pembangunan. 3) Terakomodasinya beberapa upaya strategi pemberantasan KKN dalam peraturan perundang-undangan. 4) Meningkatkan hasil audit investigatif sesuai dengan persyaratan hukum untuk diproses selanjutnya dan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP). 5) Meningkatkan kapasitas Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan penanganan kasus KKN dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP). 4. Sasaran Strategis Berdasarkan tujuan tersebut diatas, Deputi Bidang Investigasi menetapkan sasaran strategis yang merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran strategis yang ditetapkan Deputi Bidang Investigasi untuk Tahun 2010-2014 beserta targetnya adalah sebagai berikut:


14


Tabel 2.1 SASARAN STRATEGIS No. 1.

2.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

Indikator Kinerja

Target 2010

2014

Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden

70%

70%

Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi

70%

80%

IPP/IPD/BUMN/ BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP

10 instansi

14 instansi

IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/ mengoreksi kebijakan

10 instansi

5 instansi

Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan penyesuaian harga

80%

84%

Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum

85%

85%

Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang

20%

50%

Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar

80%

90%

Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti

10%

10%

5. Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan kondisi lingkungan, Deputi Bidang Investigasi menetapkan program dan kegiatan dalam Renstra yang dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Investigasi adalah sebagai berikut: Deputi Bidang Investigasi

15


Tabel 2.2 TARGET INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2010-2014 Indikator Outcome No.

1.

Program Utama Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sasaran Outcome

Uraian

Satuan

Target 2010

2011

2012

2013

2014


%

70

70

70

70

70


%

70

73

75

77

80

IPP/IPD/ BUMN/ BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP

Instansi

10

11

12

13

14

IPP/IPD/ BUMN/ BUMD yang membuat/ mengoreksi kebijakan

Instansi

10

8

6

6

5


%

80

82

84

84

84


%

85

85

85

85

85

Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang

%

20

25

30

40

50


%

80

82

85

87

90


%

10

10

10

10

10

Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2.

Sasaran Outcome Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 77%


16


Tabel 2.3 INDIKATOR KINERJA OUTPUT TAHUN 2010-2014 No.

Outcome

1.

Persentase pemahaman dan kepedulian atas Permasalahan Korupsi

2.

IPP/IPD/BUMN/BUM D berisiko fraud yang mengimplementasika n Fraud Control Plan (FCP)

Indikator Output Laporan Hasil Sosialisasi Program Anti Korupsi Laporan Hasil Bimtek/Asistensi/

Satuan

Target 2010

2011

2012

2013

2014

Laporan

247

169

259

346

341

Laporan

110

109

103

142

141

Laporan

55

35

29

26

26

Implementasi FCP

3.

IPP/IPD/BUMN/BUM D yang membuat/mengoreksi kebijakan

Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan Hasil audit. Investigatif atas HKP, Penyesuaian Harga dan Klaim

Laporan

176

190

153

146

159

4.

Persentase terselesaikannya kasus HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga

Laporan Hasil Audit Investigatif, PKKN, PKA atas permintaan instansi penyidik

Laporan

1.134

1.389

1.618

1.673

1.735

5.

Persentase Penyerahan kasus pada Instansi Penegak Hukum

Laporan Hasil Audit Investigatif atas permintaan instansi lainnya

Laporan

51

23

9

122

126

6.

Hasil Audit Investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang

Laporan hasil Peer Reviu atas Laporan Penugasan Investigasi

Laporan

65

36

906

24

30

7.

Persentase Telaahan Terhadap Laporan Penugasan Investigasi yang memenuhi standar

Laporan Hasil Reviu laporan dan pengaduan masyarakat

Laporan

15

15

138

4

93

8.


Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden

Laporan

2

2

4

1

-

9.

Persentase masukan yang direspon Presiden

1.855

1.968

3.219

2.484

2.651

Total


17


Pada Tahun 2012 target laporan hasi peer reviu atas laporan penugasan investigasi ditetapkan berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterima dari Perwakilan BPKP. Sedangkan target laporan hasil reviu laporan dan pengaduan masyarakat ditetapkan berdasarkan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Deputi Bidang Investigasi. Target laporan hasil reviu laporan dan pengaduan masyarakat pada tahun 2014 merupakan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP. 6. Program dan Kegiatan Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas, Deputi Bidang Investigasi melaksanakan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan

Negara

dan

Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan outcome meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi dan kegiatan teknis sebagai berikut: 1) Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan

Intern

dan

Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP terkait keinvestigasian pada Kementrian/ Lembaga. 2) Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan

Intern

dan

Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP terkait keinvestigasian pada BUMN/BUMD. 3) Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan

Intern

dan

Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan. Program dan kegiatan tersebut dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Keberhasilan

program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Investigasi mempunyai tujuan:

Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara


18


dengan indikator hasil (outcome) sebagai berikut: 1) Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi. 2) IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP). 3) IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan. 4) Persentase terselesaikannya kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), klaim, dan Penyesuaian Harga. 5) Persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum. 6) Hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang. 7) Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigatif yang memenuhi standar. 8) Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti. 9) Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Dokumen

Penetapan

Kinerja

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja, dan anggaran. Renstra Deputi Bidang Investigasi Tahun 2010-2014 dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kinerja yang berisi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan target program yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja dikaitkan dengan Kebijakan Pengawasan

dijabarkan ke dalam usulan PKP2T (Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan) dan PKAU (Program Kerja Administrasi Umum). Usulan-usulan PKP2T dan PKAU yang mendapat alokasi anggaran selanjutnya digabungkan menjadi suatu Rencana Kerja Tahunan (RKT). Target dari indikator kinerja program masing-masing program ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masingmasing indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat Deputi Bidang Investigasi

19


keberhasilan dari masing-masing program. Program yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Dalam dokumen Penetapan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2014 ditetapkan program dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rincian Program berikut indikator kinerja, satuan, dan target dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.4 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Outcome

Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

TARGET 70%

Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden Output

-

Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Presiden Outcome

80%

Pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi Output

342 Laporan

Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Outcome

15 Instansi

IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80%

Output

141 Laporan

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Outcome IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan

5 Instansi

Output

26 Laporan

Laporan Hasil Kajian Pengawasan Outcome

84%

Persentase terselesaikannya kasus HKP, eskalasi, dan klaim Output

159 Laporan

Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim Outcome Deputi Bidang Investigasi

85%

20

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum Output

1.735 Laporan

Laporan Hasil Audit Investigasi, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Outcome

50%

Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang Output

126 Laporan

Laporan Hasil Audit Investigasi atas permintaan Instansi Lainnya Outcome

90%

Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar Output

30 Laporan

Laporan Hasil Peer Review atas Laporan Penugasan Investigasi Outcome

10%

Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat Output

93 Laporan

Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat Jumlah Anggaran Kegiatan Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP


5.159.600.000,00

21


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A

kuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Investigasi dalam tahun anggaran 2014 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut

disajikan akuntabilitas Deputi Bidang Investigasi dari aspek keuangan, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Untuk menilai tingkat pencapaian sasaran ditetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian capaian sasaran. Indikator tersebut ditetapkan berdasarkan input dan output dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut. Input dari setiap kegiatan meliputi satuan Sumber Daya Manusia dan Dana yang digunakan, sedangkan output diukur dengan satuan jumlah kegiatan, laporan dan obyek yang dihasilkan. Outcome diukur berdasarkan manfaat hasil output dari satu atau beberapa kegiatan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai. Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2014, Deputi Bidang Investigasi merencanakan pencapaian 1 (satu) program utama melalui 8 (delapan) indikator outcome. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Deputi Bidang Investigasi dari 8 (delapan) indikator outcome mencapai 101,08% sebagaimana diikhtisarkan dalam tabel 3.1. Deputi Bidang Investigasi

22


Rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Kinerja Outcome Tahun 2014

Tahun 2013

Tahun 2014

Capaian Tahun 2014 (%)

80

96,15

86,50

108,13

Realisasi No.

Uraian

Satuan

Target

%

1.


2.

IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP

Instansi

14

13

17

120,00

3.

IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan

Instansi

5

6

6

120,00

4.

Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim dan ekskalasi

%

84

92,45

84,21

100,25

5.


%

85

96,78

99,50

117,06

6.


%

50

17,47

21,34

42,68

7.


%

90

94,41

97,15

107,95

8.


%

10

10,20

9,26

92,59

Rata-Rata Capaian Kinerja

101,08

Rata-rata capaian kinerja tahun 2014 sebesar 101,08% turun sebesar 4,01% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2013 sebesar 105,09%. Perkembangan capaian IKU tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 disajikan pada tabel dibawah ini:


23


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Outcome Tahun 2010 s.d 2014 No.

Uraian

Satuan

1.


2.

Capaian Outcome (%) 2010

2011

2012

2013

2014

%

139,03

130,93

127,73

124,87

108,13

IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP

Instansi

110,00

118,18

100,00

100,00

120,00

3.


Instansi

110,00

100,00

133,33

100,00

120,00

4.

Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim dan ekskalasi

%

122,40

106,07

119,05

110,06

100,25

5.


%

106,31

98,15

115,25

113,86

117,06

6.


%

150,00

86,32

133,20

43,68

42,68

7.


%

108,90

118,85

114,56

108,52

107,95

8.


%

137,90

241,00

93,80

102,00

92,60

9.

Persentase masukan yang direspon Presiden

%

142,86

142,86

107,14

142,86

0

125,27

126,93

116,01

105,09

101,08

Rata-Rata Capaian Kinerja

Rata-rata capaian outcome tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menurun tetapi selalu melampaui 100%. Indikator kinerja outcome tahun 2014 dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP, dengan indikator kinerja output sebagaimana terdapat pada tabel 3.3


24


Tabel 3.3 Capaian Kinerja Output Tahun 2014

No.

Uraian

Satuan

Target Tahun 2014

Realisasi Tahun 2013

Tahun 2014

Capaian Tahun 2014 (%)

1.

Laporan Hasil Sosialisasi Program Anti Korupsi

Laporan

144

236

164

113,89

2.

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi/Evaluasi atas Implementasi FCP

Laporan

3

4

6

120,00

3.

Laporan Hasil Kajian Pengawasan

Laporan

1

1

8

120,00

4.

Laporan Hasil Audit Investigatif Hambatan kelancaran pembangunan, Penyesuaian Harga, dan Klaim

Laporan

16

16

21

120,00

5.

Laporan hasil Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

Laporan

113

115

160

120,00

6.

Hasil Audit Investigatif atas permintaan Instansi Lain

Laporan

3

2

7

120,00

7.

Laporan Hasil Peer Reviu atas Laporan Penugasan Investigasi

Laporan

30

17

30

100,00

8.

Laporan Hasil Reviu atas Pengaduan Masyarakat

Laporan

24

5

20

83,33

9.


Laporan

-

1

-

-

334

397

416

112,15

Jumlah

B. Analisis Capaian Kinerja Tujuan Strategis 1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD.


25


Tujuan ini dicapai melalui penugasan pengawasan atas permintaan Presiden. Outcome yang diharapkan adalah persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden. Latar belakang dilaksanakannya penugasan pengawasan atas permintaan Presiden adalah adanya perubahan arah kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi total tata pemerintahan menuju good governance dan clean goverment. Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Investigasi merespon tuntutan stakeholders khususnya Presiden dengan memberi masukan atas kasus hukum pejabat publik dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada Presiden. Pada tahun 2014 Deputi Bidang Investigasi tidak melaksanakan penugasan pengawasan atas permintaan Presiden. Target dan realisasi persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut. Tabel 3.4 Target dan Realisasi IKU Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden Tahun 2010 s.d 2013 No.


Tahun

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

2010

70,00

100,00

142,86

2.

2011

70,00

100,00

142,86

3.

2012

70,00

75,00

107,14

4.

2013

70,00

100,00

142,86

Grafik 3.1 Target dan Realisasi IKU Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden Tahun 2010 s.d 2013 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 -

2010

2011

2012

2013

TARGET

70,00

70,00

70,00

70,00

REALISASI

100,00

100,00

75,00

100,00


26


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Grafik 3.2 Capaian IKU Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden Tahun 2010 s.d 2013 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Capaian

2010

2011

2012

2013

142,86

142,86

107,14

142,86

Dari grafik tersebut terlihat capaian outcome tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 cenderung stabil. Pada tahun 2012 capaian outcome rendah dibandingkan dengan tahun 2010, 2011, dan 2013 tetapi realisasi outcome diatas 100%. Realisasi outcome tersebut didukung kegiatan pengawasan atas permintaan Presiden. Target dan realisasi penugasan pengawasan atas permintaan Presiden dari tahun 2010 s.d 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 Target dan Realisasi output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Tahun 2010 s.d 2013

No.

Tahun

Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

2010

2

2

100

2.

2011

2

2

100

3.

2012

4

3

75

4.

2013

1

1

100

Penugasan pengawasan atas permintaan Presiden yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi diantaranya adalah Melakukan Stock Opname Paket LPG Deputi Bidang Investigasi

27


Tabung 3 kg di Gudang PT Pertamina Regional II dan Regional IV, Pemeriksaan dan Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara a.n terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui (Tax Manager Asian Agri Group), dan Uji petik pendistribusian paket perdana LPG 3 kg. Tujuan Strategis 2 Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara. Sasaran Strategis Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80%. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis ini adalah: 1. Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi. 2. IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP. 3. IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan. 4. Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan penyesuaian harga. 5. Persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum. 6. Hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang. 7. Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar. 8. Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti. Uraian masing-masing capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut: 1. Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi Dalam rangka pencapaian tujuan meningkatkan pemahaman mengenai praktek-praktek penyelenggaraan good governance, Deputi Bidang Investigasi menetapkan suatu sasaran berupa peningkatan pemahaman publik terhadap permasalahan korupsi. Penetapan sasaran tersebut, diharapkan akan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Indikator outcome berupa persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi ditetapkan untuk mengukur tingkat pemahaman publik atas Deputi Bidang Investigasi

28


permasalahan korupsi. Tingkat pemahaman publik atas permasalahan korupsi tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tingkat pemahaman dan tingkat kepedulian peserta sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK). Pada tahun 2014 indikator kinerja outcome ditetapkan sebesar 80%. Capaian outcome diukur dari rata-rata tingkat pemahaman dan tingkat kepedulian dari peserta SosPAK terhadap permasalahan korupsi. Pada tahun 2014 tingkat pemahaman peserta sebesar 5,18 atau 86,33% dari skala 6 dan tingkat kepedulian sebesar 5,20 atau 86,67% dari skala 6. Realisasi persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi adalah rata-rata dari 86,33% ditambah 86,67% yaitu sebesar 86,50% atau mencapai 108,13% dari target 80%. Faktor pendukung tercapainya outcome adalah adanya kerjasama yang baik antara BPKP dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Instansi Lain sebagai narasumber kegiatan SosPAK, serta perguruan tinggi yang menginginkan mencetak akademisi-akademisi cerdas yang berbudi luhur yang ikut berperan aktif dalam usaha pemberantasan korupsi. Realisasi sebesar 86,50% mengalami penurunan sebesar 9,65% dari realisasi tahun 2013 sebesar 96,15%. Capaian sebesar 108,13% lebih rendah sebesar 16,74% dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 124,87%. Keberhasilan indikator persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi dalam periode Renstra 2010-2014 dinilai dengan cara membandingkan capaian akhir periode Renstra 2010-2014 dengan capaian pada akhir periode Renstra sebelumnya atau membandingkan capaian tahun 2014 dengan capaian 2009. Capaian pada tahun 2014 sebesar 108,13% dibandingkan dengan capaian pada tahun 2009 sebesar 129,26% mengalami penurunan, namun nilai capaian tersebut masih diatas 100%. Target dan realisasi persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi dari tahun 2010 s.d 2014 adalah sebagai berikut:


29


Tabel 3.6 Target dan Realisasi IKU Persentase Pemahaman dan Kepedulian atas Permasalah Korupsi Tahun 2010-2014 No.

Tahun

Persentase Pemahaman dan Kepedulian atas Permasalahan Korupsi Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

1.

2010

70,00

97,32

139,03

2.

2011

73,00

95,58

130,93

3.

2012

75,00

95,80

127,73

4.

2013

77,00

96,15

124,87

5.

2014

80,00

86,50

108,13

Target dan realisasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat digambarkan dengan grafik berikut: Grafik 3.3 Target dan Realisasi IKU Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi Tahun 2010 s.d 2014 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 -

2010

2011

2012

2013

2014

TARGET

70,00

73,00

75,00

77,00

80,00

REALISASI

97,32

95,58

95,80

96,15

86,50

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 realisasi IKU selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Perkembangan capaian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terlihat pada grafik berikut:


30


Grafik 3.4 Perkembangan Capaian IKU Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi Tahun 2010 s.d 2014 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

2010

Capaian 139,03

2011

2012

2013

2014

130,93

127,73

124,87

108,13

Dari grafik tersebut terlihat bahwa tingkat pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menurun dari tahun ke tahun tetapi selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian outcome tahun 2014 sebesar 108,13% menyerap dana sebesar Rp1.011.132.000,00 atau 49,66% dari anggaran sebesar Rp2.035.994.000,00 dan menggunakan SDM sebesar 1.972 OH atau 68,19% dari target sebesar 2.892 OH. Dilihat dari sisi penggunaan dana dan OH, pencapaian outcome tersebut dapat dikatakan efisien karena penggunaan dana 49,66% dan OH sebesar 68,19% lebih rendah dibandingkan dengan capaian outcome sebesar 108,13%. Capaian outcome persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi didukung oleh kegiatan dibawah ini: Tabel 3.7 Target dan Realisasi output Laporan Hasil Sosialisasi Program Anti Korupsi Tahun 2014 NO

URAIAN

OUTPUT TARGET

REALISASI

%

1.

Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK)

35

35

100,00

2.

Forum Investigasi

35

35

100,00

3.

Koordinasi Hasil Pengawasn

134

133

99,25

4.

Penyamaan Persepsi

95

114

120

5.

Pembinaan/Quality Assurance

43

45

104,65

342

362

105,85

JUMLAH Deputi Bidang Investigasi

31


Uraian masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK) Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6, Ayat 1 menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian, Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya korupsi pada pengelolaan keuangan Negara. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor internal pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas untuk menjaga agar keuangan negara terselamatkan dari bahaya laten korupsi dengan mengembangkan strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan tiga pilar yaitu, preventif, investigatif dan edukatif. Strategi preventif merupakan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya korupsi. Strategi investigatif dilakukan untuk mendeteksi kejadian korupsi atau dilakukan setelah tindakan korupsi terjadi. Sedangkan, strategi pre-emtif/edukatif merupakan strategi yang bertujuan untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing sehingga masyarakat

mengetahui,

memahami,

dan

peduli

terhadap

tindakan

penyimpangan yang mengarah pada perbuatan korupsi. Strategi edukatif dilandasi suatu pemikiran bahwa kejadian korupsi dapat dimulai, difasilitasi, didorong, dilaksanakan, dipengaruhi, dihambat, dicegah, dan diketahui oleh individu di luar organisasi (anggota masyarakat). Oleh karena itu, kepedulian individu/publik (public awareness) perlu ditingkatkan agar dapat berperan dalam menyelesaikan permasalahan korupsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Melalui strategi edukatif ini, BPKP khususnya Deputi Bidang Investigasi mengajak masyarakat untuk bersamasama memerangi korupsi, yaitu mengajak untuk tidak menjadi pelaku korupsi, mengajak agar terhindar dari korban pelaku korupsi, maupun mengajak untuk berpartisipasi mencegah dan mendeteksi korupsi. Deputi Bidang Investigasi

32


Implementasi strategi edukatif ini, melalui Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK). SosPAK dilakukan setiap tahun melalui kerjasama antara Deputi Bidang Investigasi dengan Perwakilan BPKP. Peserta Sosialisasi Program Anti Korupsi dibagi berdasarkan kelompok sasaran (focus group) yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP. Kriteria pemilihan focus group sebagai berikut: 1) Sebagai individu tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; 2) Jumlah anggotanya relatif besar dan tersebar di Indonesia; 3) Relatif terorganisasi; 4) Memiliki peran prospektif; 5) Memiliki pengaruh di masyarakat; 6) Memiliki latar belakang pendidikan relatif tinggi. Setelah kegiatan pemilihan focus group sebagai target sosialisasi dan penyusunan bahan sosialisasi kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Focus group sosialisasi pada tahun 2014 adalah calon penerima Bansos/Hibah, mahasiwa baru, pelajar, kepala sekolah, bendaharawan, dan budayawan. Jumlah peserta mahasiswa baru sangat tinggi yaitu 21.637 orang. Hal ini terjadi karena sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan orientasi mahasiswa baru di kampus. SosPAK kepada pelajar dan mahasiswa bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar dan mahasiswa mengenai hal-hal terkait korupsi dan membangun kepedulian agar para pelajar dan mahasiswa baru tersebut berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Realisasi focus group yang mengikuti SosPAK tahun 2014 adalah sebagai berikut:


33


Tabel 3.8 Focus Group Sosialisasi Program Anti Korupsi Tahun 2014 No

Focus Group

Jumlah Kegiatan

Jumlah Peserta (orang)

1.

Pelajar

25

5.191

2.

Mahasiswa

24

21.637

Jumlah

49

26.828

Selain kedua focus group yang sudah ditetapkan tersebut, terdapat perwakilan BPKP yang melaksanakan sosialisasi atas permintaan masyarakat dengan tambahan focus group atau focus group yang berbeda, yaitu focus group aparatur pemerintah dan penyalur/penerima dana Bansos/Hibah, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.9 Focus Group Sosialisasi Program Anti Korupsi Tahun 2014 No

Focus Group

Jumlah Kegiatan

Jumlah Peserta (orang)

1.

Aparatur pemerintah

2

420

2.

Penyalur/penerima dana Bansos/Hibah

1

58

Jumlah

3

478

Narasumber SosPAK tahun 2014 berasal dari internal BPKP, yaitu perwakilan BPKP dan Deputi Bidang Investigasi BPKP dan eksternal yaitu kampus, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Materi Sosialisasi Program Anti Korupsi tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Materi Sosialisasi Program Anti Korupsi untuk focus group pelajar dan mahasiswa bertema “Peran Pelajar/Mahasiswa dalam Memerangi Korupsi”. 2) Materi tersebut membahas mengenai:


34


a.

Latar Belakang pemilihan focus group calon penerima bansos/ hibah

b.

Definisi korupsi

c.

Bentuk-bentuk korupsi

d.

Penyebab korupsi

e.

Dampak terjadinya korupsi

f.

Peta area rawan terjadinya korupsi bansos/ hibah

g.

Upaya pemberantasan korupsi

h.

Peran mahasiswa dalam memerangi korupsi

Target indikator outcome persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi tahun 2014 adalah sebesar 80%. Hal tersebut berarti dari hasil kegiatan SosPAK tahun 2014 diharapkan sekurang-kurangnya 80% dari peserta sosialisasi mempunyai pemahaman dan kepedulian terhadap permasalahan korupsi. Rata-rata skor pemahaman dan kepedulian terhadap pemberantasan korupsi berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut: Tabel 3.10 Tingkat Pemahaman dan Kepedulian Peserta Sosialisasi Program Anti Korupsi Tahun 2014 No

Perwakilan BPKP

Pemahaman

Kepedulian

1

Aceh

4,82

5,15

Baik

Sangat Baik

2

Sumatera Utara

5,55

5,34

Sangat Baik

Sangat Baik

3

Riau

5,31

5,25

Sangat Baik

Sangat Baik

4

Sumatera Barat

5,32

5,32

Sangat Baik

Sangat Baik

5

Jambi

3,07

4,84

Sedang/Cukup

Baik

6

Bengkulu

5,28

4,98

Sangat Baik

Baik

7

Lampung

5,24

5,09

Sangat Baik

Sangat Baik

8

Sumatera Selatan

5,29

5,28

Sangat Baik

Sangat Baik

9

DKI Jakarta

5,51

5,24

Sangat Baik

Sangat Baik

10

Banten

5,48

5,35

Sangat Baik

Sangat Baik

11

Jawa Barat

5,43

5,17

Sangat Baik

Sangat Baik

12

Jawa Tengah

5,66

5,47

Sangat Baik

Sangat Baik

13

DI. Yogyakarta

5,41

5,60

Sangat Baik

Sangat Baik


Pemahaman

Kepedulian

35

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 No

Perwakilan BPKP

Pemahaman

Kepedulian

14

Jawa Timur

5,41

5,25

Sangat Baik

Sangat Baik

15

Bali

5,36

5,33

Sangat Baik

Sangat Baik

16

NTT

5,27

5,21

Sangat Baik

Sangat Baik

17

Kalimantan Barat

5,42

5,29

Sangat Baik

Sangat Baik

18

Kalimantan Selatan

5,30

5,18

Sangat Baik

Sangat Baik

19

Kalimantan Timur

5,32

5,04

Sangat Baik

Sangat Baik

20

Kalimantan tengah

4,63

4,79

Baik

Baik

21

Sulawesi Utara

4,78

5,11

Baik

Sangat Baik

22

Sulawesi Tengah

5,02

5,23

Sangat Baik

Sangat Baik

23

Sulawesi Tenggara

5,65

5,38

Sangat Baik

Sangat Baik

24

Sulawesi Selatan

5,45

5,39

Sangat Baik

Sangat Baik

25

Sulawesi Barat

4,97

5,04

Baik

Sangat Baik

26

Maluku

4,99

5,24

Baik

Sangat Baik

27

Papua

5,02

5,23

Sangat Baik

Sangat Baik

28

Gorontalo

4,80

4,87

Baik

Baik

29

Papua Barat

4,26

4,30

Baik

Baik

30

NTB

5,07

5,20

Sangat Baik

Sangat Baik

31

Kepulauan Riau

5,34

5,21

Sangat Baik

Sangat Baik

32

Maluku Utara

4,91

5,08

Baik

Sangat Baik

5,18

5,20

Sangat Baik

Sangat Baik

Rata-rata

Pemahaman

Kepedulian

Capaian indikator pemahaman berada pada kisaran 3,07 hingga 5,66 dengan capaian rata-rata keseluruhan adalah 5,18 (sangat baik). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masing-masing wilayah setelah diadakan sosialisasi adalah tergolong sangat baik. Capaian indikator kepedulian berada pada kisaran 4,3 hingga 5,60 dengan capaian rata-rata keseluruhan adalah 5,20 (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mempunyai korelasi positif dengan tingkat kepedulian, yaitu semakin seseorang memahami korupsi, maka semakin peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi.


36

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Gambar 3.1 SosPAK di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) diikuti oleh 5.000 peserta

b. Forum Investigasi/Rapat Kerja (Raker) Bidang Investigasi Pada tahun 2014 Raker Bidang Investigasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Raker Bidang Investigasi yang pertama dilaksanakan tanggal 7 s.d 9 Mei 2014 di Hotel Savoy Homan, Bandung. Tema Raker adalah “Bersama Kita Bisa....! Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Kualitas Hasil Penugasan Keinvestigasian”. Raker diikuti oleh Kepala dan Koordinator Bidang Investigasi seluruh Perwakilan BPKP, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi. Tujuan dilaksanakannya Raker adalah: a.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang keinvestigasian, serta mendapatkan masukan dari para pihak yang berkompeten dalam bidang hukum, sehingga dapat mengurangi

risiko

yang

mungkin

timbul

dari

penugasan

keinvestigasian. b.

Memberikan pembekalan dan pemahaman penanganan kasus-kasus gugatan/tuntutan terhadap BPKP.

Materi yang dibahas pada Raker adalah: a.

Penugasan Bidang Investigasi

b.

Landasan Pelaksanaan Kegiatan FCP


37


c.

STRANAS PPKJP 2012-2025 dan STRANAS PPKJM 2012-2014

d.

Aksi Korporasi

e.

Ultimatum dan Primium Remedium Raker Bidang Investigasi kedua dilaksanakan tanggal 6 s.d 7 November

2014 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Raker tersebut mengambil tema “Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam rangka Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Auditor Investigasi”. Raker diikuti oleh Kepala dan Koordinator Bidang Investigasi seluruh Perwakilan BPKP, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi. Pada raker ini Tumpak Hatorangan Panggabean (Pimpinan KPK Periode 2004 s.d 2007)

memberikan

pembekalan

terkait

penugasan

investigasi

yang

dilaksanakan oleh BPKP. Raker ini juga membahas Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), Renstra Tahun 2015-2019, dan Fraud Control Plan (FCP). Gambar 3.2 Tumpak Hatorangan Panggabean pada Raker Bidang Investigasi


38

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Gambar 3.3 Pengarahan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi pada Raker Bidang Investigasi

c. Penyamaan Persepsi dan Koordinasi Hasil Pengawasan Salah satu tahapan dalam penugasan bidang investigasi adalah kegiatan penyamaan persepsi atas kasus yang ditangani. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang sama atas kasus yang sedang ditangani dan untuk meningkatkan mutu audit investigatif. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Deputi Bidang Investigasi dapat melibatkan Biro Hukum BPKP sebagai narasumber di bidang hukum untuk memberikan masukan atas kasus yang sedang ditangani. Pada tahun 2014 telah dilakasanakan kegiatan penyamaan persepsi sebanyak 114 kali atau 120% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 95 kali. Kegiatan penyamaan persepsi yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP dilaporkan kepada Deputi Bidang Investigasi setiap triwulan dalam Laporan Koordinasi Hasil Pengawasan. d. Pembinaan/Quality Assurance Pelaksanaan pembinaan/Quality Assurance, dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi selaku rendal atas pelaksanaan penugasan bidang investigasi di Perwakilan BPKP. Selama tahun 2014, telah dilaksanakan pembinaan/Quality


39


Assurance sebanyak 45 penugasan atau mencapai 104,65% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 43 kali. Gambar 3.4 Pembinaan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

2. IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP) Pencegahan korupsi meliputi dua langkah fundamental, pertama adalah penciptaan dan pemeliharaan kejujuran dan integritas, dan yang kedua adalah pengkajian risiko korupsi serta membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Korupsi tidak akan terjadi apabila tidak ada kesempatan, oleh karena itu organisasi dapat menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya korupsi melalui langkah berikut: 1) Mengidentifikasi sumber serta mengukur risiko korupsi. 2) Mengimplementasikan pengendalian pencegahan dan pendeteksian. 3) Menciptakan pemantauan secara luas melalui peran serta pegawai, pelanggan dan masyarakat. 4) Memfungsikan pengecekan independen, termasuk fungsi audit dan standar investigasi.


40


Dalam mengelola organisasi, hal-hal yang diperlukan untuk mencegah korupsi seperti tersebut di atas dikenal dengan Program Anti Korupsi atau Fraud Control Plan (FCP). FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik, teratur, dan terukur oleh suatu organisasi, untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pendeteksian, jumlah, serta frekuensi kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan yang ditandai dengan eksistensi dan implementasi beberapa atribut dalam kerangka upaya mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Terkait dengan FCP, BPKP melaksanakan penugasan: 1) Sosialisasi FCP, adalah kegiatan penyebaran informasi FCP oleh tim kerja FCP kepada organisasi atau pihak lain yang berkepentingan. 2) Diagnostic Assesment (DA) FCP, dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi yang bertujuan untuk menentukan eksistensi dan implementasi FCP yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencegah dan mendeteksi fraud. 3) Bimbingan teknis FCP, meliputi transfer pengetahuan mengenai FCP dan membantu penyusunan pedoman praktis FCP. 4) Evaluasi atas Implementasi FCP, bertujuan untuk menilai sejauh mana organisasi telah mengembangkan dan mengimplementasikan FCP dan apa hambatannya. 5) Monitoring dan Tindak Lanjut FCP, dilakukan terhadap setiap tahapan FCP yang telah dilaksanakan oleh organisasi. Tujuannya adalah untuk mengkaji apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi masalah yang muncul agar dapat diatasi, mengetahui kaitan antara kegiatan implementasi FCP dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Untuk mengukur manfaat pengawasan Deputi Bidang Investigasi yang bersifat pencegahan, maka ditetapkan indikator kinerja IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP. Capaian indikator ini diukur dari jumlah instansi yang telah menerapkan FCP. Pada tahun 2014 Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP Bidang Investigasi melaksanakan penugasan FCP sebanyak 120 kegiatan yang terdiri dari sosialisasi FCP, diagnostic assesment FCP, bimbingan teknis FCP, dan evaluasi atas implementasi FCP. IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan FCP sebanyak 17 instansi. Deputi Bidang Investigasi

41


Realisasi outcome tahun 2014 sebanyak 17 instansi atau mencapai 120% dari target sebanyak 14 instansi. Faktor pendukung tercapainya indikator tersebut adalah Deputi Bidang Investigasi terus melakukan pendekatan ke Instansi Pemerintah maupun BUMN/BUMD dengan melakukan sosialisasi FCP. Untuk Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD yang telah melakukan sosialisasi disarankan untuk melakukan diagnostic assesment FCP dan megimplementasikan FCP. Deputi Bidang Investigasi juga selalu menekankan dan menyampaikan kepada instansi bahwa korupsi perlu dicegah dan ditangkal sebelum terjadi agar tidak menimbulkan kerugian keuangan negara dan akibat negatif lain bagi keuangan/perekonomian negara. Realisasi IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan FCP tahun 2014 sebanyak 17 instansi mengalami peningkatan sebanyak 4 instansi dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 13 instansi. Capaian outcome tahun 2014 sebesar 120% meningkat 20% dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 100%. Realisasi outcome akhir periode Renstra 2010-2014 sebanyak 14 instansi apabila dibandingkan dengan capaian outcome pada akhir periode Renstra 20052009 sebanyak 10 instansi, maka capaian tersebut naik sebanyak 4 instansi. Target

dan

realisasi

IPP/IPD/BUMN/BUMD

berisiko

fraud

yang

mengimplementasikan FCP dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.11 Target dan Realisasi IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP

No.

Tahun

IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

2010

10

11

110,00

2.

2011

11

13

118,18

3.

2012

12

12

100,00

4.

2013

13

13

100,00

5.

2014

14

17

120,00


42


Target dan realisasi tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut: Grafik 3.5 Target dan Realisasi IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplemantasikan FCP 18 16 14 12 10 8 6 4 2 -

2010

2011

2012

2013

2014

TARGET

10

11

12

13

14

REALISASI

11

13

12

13

17

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 target yang telah ditetapkan selalu tercapai. Perkembangan capaian outcome dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat digambarkan dengan grafik berikut: Grafik 3.6 Perkembangan Capaian IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Capaian

2010

2011

2012

2013

2014

110,00

118,18

100,00

100,00

121,43

Dari grafik tersebut terlihat bahwa capaian IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan FCP cenderung naik dan selalu melampaiui 100%. FCP merupakan produk unggulan Deputi Bidang Investigasi, oleh karena itu FCP terus dikembangkan, diantaranya dengan melakukan revisi Pedoman Bimbingan Teknis FCP pada tahun 2013. Deputi Bidang Investigasi

43


Penugasan bimtek FCP pada tahun 2014 menggunakan SDM sebesar 824 OH dari target 51 OH dan dana sebesar Rp3.280.000,00 atau 11,01% Rp29.790.000,00. Realisasi penggunaan SDM sangat tinggi, hal ini terjadi karena pada saat penyusunan perencanaan penugasan bimtek FCP diutamakan untuk melakukan sosialisasi FCP yang membutuhkan SDM atau OH tidak terlalu banyak. Pada kenyataannya pada tahun 2014 instansi yang telah melaksanakan sosialisasi meminta BPKP untuk melaksanakan penugasan diagnostic assesment dan bimtek FCP. Penugasan tersebut menggunakan SDM atau OH banyak sehingga realisasi penggunaan SDM sangat tinggi. Pada tahun 2014 IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan FCP sebanyak 17 instansi yaitu: 1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muaro Jambi 2) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Kalimantan Utara 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru 4) PDAM Gunung Kidul Yogyakarta 5) Rumah Sakit Umum Kalabahi Nusa Tenggara Timur 6) Dinas Kesehatan Kota Binjai 7) Kantor Imigrasi Kelas II Sorong 8) PDAM Pontianak Kalimantan Barat 9) Kantor Pertanahan Kota Ambon 10) Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar 11) BPJS Ketenagakerjaan 12) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai 13) Rumah Sakit Umum Daerah DR Doris Sylvanus Palangkaraya 14) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kampar 15) PDAM Binangun Kulon Progo 16) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi 17) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau


44


3. IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan Sebagai implementasi dari strategi pemberantasan KKN, khususnya dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, Deputi Bidang Investigasi berupaya berperan mengurangi kesempatan kejadian korupsi dengan cara membuat masukan/usulan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya KKN. Hal ini menjadi pertimbangan Deputi Bidang Investigasi menetapkan indikator IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/ mengoreksi kebijakan. Keberhasilan pencapaian indikator ini diukur dari jumlah instansi yang membuat/mengoreksi kebijakan atas usulan penyempurnaan terhadap kelemahan peraturan perundang-undangan yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN. Pada tahun 2014 instansi yang membuat/ mengoreksi kebijakan sesuai dengan saran yang diberikan sebanyak 6 instansi atau atau 120% dari target sebanyak 5 instansi. Faktor yang mendukung tercapainya outcome, apabila dalam pelaksanaan penugasan bidang investigasi ditemukan adanya peraturan perundangundangan yang berindikasi KKN, Deputi Bidang Investigasi menindaklanjuti dengan melakukan kajian atas peraturan tersebut dan memberikan masukan atau saran perbaikan kepada IPP/IPD atau BUMN/BUMD yang membuat peraturan. Realisasi outcome tahun 2014 sebanyak 6 instansi yang membuat/mengoreksi kebijakan sama dengan realisasi outcome tahun 2013. Capaian outcome tahun 2014 sebesar 120% naik 20% dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%. Keberhasilan kinerja IKU dalam satu periode Renstra dinilai dengan cara membandingkan capaian akhir periode Renstra 2010-2014 dengan capaian akhir periode sebelumnya. Capaian tahun 2014 sebesar 120% naik 70% dibandingkan dengan capaian tahun 2009 sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa instansi yang menindaklanjuti hasil kajian pengawasan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi terus meningkat.


45


Target dan realisasi IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/ mengoreksi kebijakan dari tahun 2010 s.d 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.12 Target dan Realisasi IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD Yang Membuat/Mengoreksi Kebijakan Tahun 2010-2014

No.


Tahun Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

2010

10

11

110,00

2.

2011

8

8

100,00

3.

2012

6

8

133,33

4.

2013

6

6

100,00

5.

2014

5

6

120,00

Target dan realisasi IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat digambarkan dengan grafik berikut: Grafik 3.7 Target Dan Realisasi IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD Yang Membuat/Mengoreksi Kebijakan Tahun 2010 s.d 2014 12 10 8 6 4 2 -

2010

2011

2012

2013

2014

TARGET

10

8

6

6

5

REALISASI

11

8

8

6

6

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa selama periode 2010 sampai dengan 2014 target yang ditetapkan selalu terealisasi.


46


Perkembangan capaian tersebut dapat digambarkan dengan grafik dibawah ini: Grafik 3.8 Perkembangan Capaian IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD Yang Membuat/Mengoreksi Kebijakan Tahun 2010 s.d 2014 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Capaian

2010

2011

2012

2013

2014

110,00

100,00

133,33

100,00

120,00

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa capaian IKU dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sama dengan atau melampaui 100%. Capaian outcome tahun 2014 didukung SDM sebanyak 465 OH atau 620% dari target 75 OH. Sedangkan dana yang digunakan adalah sebesar Rp122.331.000,00 atau Rp122.331.000,00 atau 517,26% dari anggaran sebesar Rp23.650.00,00. Penggunaan SDM dan dana sangat tinggi dibandingkan dengan target OH dan anggaran. Hal ini akan menjadi perhatian dalam menetapkan target OH dan anggaran pada tahun yang akan datang. Instansi yang membuat/mengoreksi kebijakan atas masukan/saran yang disampaikan oleh Deputi Bidang Investigasi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Badan Layanan Umum Daerah RSUD Puri Husada Tembilahan 2) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 4) Pemerintah Kotamadya Ambon 5) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan 6) Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul


47


4. Persentase Terselesaikannya Kasus HKP, Klaim, dan Eskalasi Proses pembangunan seringkali terhambat dan tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini terjadi karena instansi yang terlibat dalam pembangunan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya. Terkait dengan hal tersebut, BPKP berupaya mengidentifikasi kejadian Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) serta mengupayakan penyelesaiannya melalui fungsi intermediasi. BPKP juga berupaya mengidentifikasi permasalahan yang mempengaruhi eskalasi dan klaim serta mengupayakan penyamaan persepsi dengan auditan agar hasil audit dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian eskalasi dan klaim oleh auditan. Melalui audit eskalasi dan klaim, BPKP berperan dalam mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Hal tersebut menjadi pertimbangan Deputi Bidang Investigasi menetapkan IKU persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan eskalasi. Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan eskalasi adalah tingkat pemanfaatan Laporan Hasil Evaluasi HKP (LHE HKP), Laporan Hasil Audit (LHA) Klaim, dan Laporan Hasil Audit (LHA) Penyesuaian Harga oleh auditan sebagai dasar penyelesaian kasus HKP dengan pihak terkait, serta dalam penyelesaian pengelolaan eskalasi dan klaim. Capaian IKU diukur dari persentase jumlah LHE HKP ditambah dengan LHA Klaim dan LHA Penyesuaian Harga yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan dibagi dengan jumlah LHE HKP, ditambah dengan LHA Klaim dan LHA Penyesuaian Harga yang diterbitkan. Pada tahun 2014 target IKU Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan eskalasi ditetapkan sebesar 84% terealisasi 84,21% atau mencapai 100,25%. Capaian ini diukur dari persentase jumlah laporan yang ditindaklanjuti sebanyak 96 laporan dibagi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 114 laporan dikalikan 100%. Rincian jumlah laporan yang ditindaklanjuti dan laporan yang diterbitkan pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.13.


48


Tabel 3.13 Laporan Evaluasi HPK, Audit Penyesuaian Harga, dan Audit Klaim Tahun 2014 No.

Uraian

Laporan Terbit

Laporan Ditindaklanjuti

1

Laporan Evaluasi HKP

42

26

2

Laporan Audit Penyesuaian Harga

65

63

3

Laporan Audit Klaim

7

7

114

96

Jumlah

Faktor yang mendukung tercapainya IKU tersebut adalah peran aktif auditan dalam

menyelesaikan

hambatan/kendala

terhadap

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 84,21% turun 8,24% dari realisasi tahun 2013 sebesar 92,45%. Capaian outcome sebesar 100,25% mengalami penurunan 9,81% dari capaian tahun 2013 sebesar 100,06%. Keberhasilan kinerja IKU selama periode Renstra 2010-2014 dinilai dengan membandingkan capaian pada akhir tahun periode Renstra sebelumnya. Capaian tahun 2014 sebesar 100,25% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2009 sebesar 122,78% menunjukkan adanya penurunan sebesar 22,53%. Namun demikian capaian selama periode Renstra 2010-2014 masih diatas 100%, hal ini menunjukkan bahwa penugasan evaluasi HKP, audit penyesuaian harga, dan audit klaim terlaksana dengan baik dan efektif. Target dan realisasi IKU persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan eskalasi selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.14.


49


Tabel 3.14 Target dan Realisasi IKU Persentase Terselesaikannya Kasus HKP, Klaim, Dan Eskalasi Tahun 2010 s.d 2014 No.

Tahun

Persentase terselesaikannya kasus HKP, Klaim, dan Eskalasi Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

2010

80

95,83

119,79

2.

2011

82

94,90

115,73

3.

2012

84

100,00

119,05

4.

2013

84

92,45

110,06

5.

2014

84

84,21

100,25

Target dan realisasi tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut: Grafik 3.9 Target dan Realisasi IKU Persentase Terselesaikannya Kasus HKP, Klaim, Dan Eskalasi Tahun 2010 s.d 2014 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 -

2010

2011

2012

2013

2014

TARGET

80,00

82,00

84,00

84,00

84,00

REALISASI

97,92

86,98

100,00

92,45

84,21

Dari grafik diatas terlihat realisasi selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Perkembangan capaian kinerja selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut:


50


Grafik 3.10 Perkembangan Capaian IKU Persentase Terselesaikannya Kasus HKP, Klaim, dan Eskalasi Tahun 2010 s.d 2014 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Capaian

2010

2011

2012

2013

2014

122,40

106,07

119,05

110,06

100,25

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan capaian IKU persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan eskalasi dari tahun ke tahun cenderung menurun tetapi masih diatas 100%. Capaian outcome pada tahun 2014 sebesar 100,25% menggunakan SDM sebanyak 1.379 OH atau 67,43% dari rencana 2.045 OH dan menggunakan dana sebesar Rp404.721.000,00 atau 75,61% dari anggaran sebesar Rp535.290.000,00. IKU persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan eskalasi dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari penggunaan OH dan dana yang lebih kecil dibandingkan dengan capaian IKU sebesar 100,25%. Tercapaianya IKU persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan eskalasi pada tahun 2014 didukung kegiatan berikut:


51


Tabel 3.15 Target dan Realisasi Penugasan Evaluasi HKP, Audit Penyesuaian Harga, dan Audit Klaim Tahun 2014 No.

Uraian

OUTPUT Target

Realisasi

%

1

Evaluasi HKP

50

48

96,00

2

Audit Penyesuaian Harga

74

79

106,76

3

Audit Klaim

31

7

22,58

4

Pemantauan Tindak Lanjut

4

9

225,00

159

143

89,94

JUMLAH

Penugasan Evaluasi HKP yang dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya: 1) Evaluasi HKP atas penyelesaian masalah Lapter II Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 2) Evaluasi HKP atas ganti rugi tanah sengketa Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Jakarta 3) Evaluasi HKP atas perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pekerjaan pengerukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta TA 2013 Penugasan Audit Penyesuaian Harga yang dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya: 1) Audit Penyelesaian Harga atas pembangunan jembatan Batu Rusa II (Paket 01) Periode 10 Mei 2010 s.d 31 Desember 2012 2) Audit Penyesuaian Harga atas usulan penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak Pekrejaan Pembangunan Gedung DPRD dan Pembangunan Balai Kota Periode tahun 2010 s.d 2012 3) Audit Penyesuaian Harga atas Paket Peningkatan Struktur Jalan PasuruanPilang (SRIP) Kontrak Nomor 03-28/15-WP.I/A7786(4834)/03-10 tanggal 30 Maret 2010 periode Maret 2010 s.d Desember 2012


52


Penugasan Audit Klaim yang dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya: 1) Audit atas penghitungan klaim gaji, pensiun, dan honor tertunggak periode September 2009 s.d April 2012 pada PT Djakarta Lloyd (Persero) 2) Audit Klaim atas kegiatan penanggulangan bencana alam sungai Cipunagara di Blok Makam Panjang dan Blok Sukamanah Kabupaten Subang pada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Tahun 2014 5. Persentase Penyerahan Kasus Kepada Instansi Penegak Hukum Adanya pengaduan masyarakat dan hasil audit reguler APIP yang menginformasikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, merupakan informasi awal bagi Aparat Penegak Hukum (APH). Untuk menindaklanjuti informasi awal tersebut, APH memerlukan keahlian di bidang akuntansi dan auditing baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara TPK di sidang pengadilan. BPKP memiliki SDM yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan auditing ingin berperan aktif dalam pemberantasan TPK, karena itu permintaan dari APH untuk melaksanakan kegiatan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli akan direspon dengan maksimal. Hal tersebut menjadi pertimbangan Deputi Bidang Investigasi dalam menetapkan IKU persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum. IKU persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum ditetapkan untuk mengukur tingkat penyelesaian penugasan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan APH yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2014 ditetapkan target IKU sebesar 85%. Capaian IKU diukur dari jumlah penyerahan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) ditambah Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan Pemberian Keterangan Ahli (LPKA) kepada APH yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Deputi Bidang Investigasi

53


dibagi dengan jumlah LHAI ditambah LHPKKN dan LPKA yang diselesaikan dikalikan 100%. Realisasi IKU pada tahun 2014 sebesar 99,50% atau mencapai 117,06%. Capaian IKU dihitung dari jumlah laporan yang diserahkan ke APH sebanyak 2.205 laporan dibagi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 2.222 laporan dikalikan 100%. Rincian laporan yang diserahkan ke APH dan laporan yang diterbitkan adalah sebagai berikut: Tabel 3.16 Rincian Laporan Terbit dan Laporan diserahkan ke APH Tahun 2014 No.

Jenis Laporan

Laporan Terbit

Laporan diserahkan ke APH

%

1

Laporan Hasil Audit Investigatif

175

164

93,71

2

Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

748

748

100,00

3

Laporan Pemberian Keterangan Ahli

1.293

1.293

100,00

Jumlah

2.222

2.205

99,50

Faktor pendukung tercapaianya IKU sebesar 117,06% adalah adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan APH. Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 99,50% mengalami peningkatan sebesar 2,72% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 96,78%. Capaian sebesar 117,06% turun 3,2% dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 113,86%. Keberhasilan kinerja IKU dalam periode Renstra 2010-2014 dinilai dengan membandingkan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun terakhir periode Renstra sebelumnya. Capaian IKU persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum tahun 2014 sebesar 117,06% tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2009 sebesar 277,70% karena pada periode Renstra sebelumnya capaian diukur dari persentase peningkatan jumlah penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum dari tahun sebelumnya. Target dan realisasi IKU persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum selama periode Renstra 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 3.17. Deputi Bidang Investigasi

54


Tabel 3.17 Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum Tahun 2010 s.d 2014

No.

Persentase Penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum

Tahun

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

2010

85

90,30

106,24

2.

2011

85

93,64

110,16

3.

2012

85

97,96

115,25

4.

2013

85

96,78

113,86

5.

2014

85

99,50

117,06

Target dan realisasi tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut: Grafik 3.11 Target dan Realisasi IKU Persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum Tahun 2010 s.d 2014 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00

2010

2011

2012

2013

2014

TARGET

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

REALISASI

90,36

83,43

97,96

96,78

99,50

Dari grafik diatas dapat dilihat selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 target yang ditetapkan selalu terealisasi. Perkembangan capaian IKU selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik 3.12


55


Grafik 3.12 Perkembangan Capaian IKU Persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum Tahun 2010 s.d 2014 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 Capaian

2010

2011

2012

2013

2014

106,31

98,15

115,25

113,86

117,06

Dari grafik diatas terlihat capaian IKU cenderung naik dari tahun ke tahun. Capaian tahun 2011 dibawah 100%, hal ini terjadi karena penugasan pada tahun 2011 belum seluruhnya diselesaikan, beberapa laporan hasil audit tahun 2011 diterbitkan dan diserahkan ke Instansi Penegak Hukum pada tahun 2012. Capaian IKU pada tahun 2014 sebesar 117,06% didukung SDM sebanyak 4.810 OH atau 94,80% dari rencana 5.074 OH dan menggunakan dana Rp1.056.751.000,00 atau 52,31% dari Rp2.020.210.000,00. IKU persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian sebesar 117,06% lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan SDM dan dana. Rincian penugasan yang mendukung capaian IKU tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.18


56


Tabel 3.18 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2014 No

Uraian

Output Target

Realisasi

%

1

Audit Investigatif atas kasus berindikasi TPK

187

175

93,58

2

Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

528

748

141,67

3

Pemberian Keterangan Ahli

1.012

1.293

127,77

4

Pemantauan Tindak Lanjut

8

8

100,00

1.735

2.224

128,18

Jumlah

Uraian masing-masing penugasan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Audit Investigatif atas kasus berindikasi TPK Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Pelaksanaan audit investigatif sebagian besar untuk memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan RI (Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi di Provinsi dan Kejaksaan Negeri di Kabupaten dan Kota), Kepolisian Negara RI (Mabes Polri, Kepolisian Daerah di Provinsi, Kepolisian Wilayah dan Sektor di Kabupaten dan Kota), dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Audit investigatif dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan audit investigatif, auditor BPKP dengan menggunakan teknik audit investigatif melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan relevan, evaluasi bukti-bukti, wawancara dan prosedur lainnya yang terkait dalam rangka mengidentifikasi: a.

Jenis penyimpangan yang terjadi

b. Fakta dan proses kejadian Deputi Bidang Investigasi

57


c. Penyebab terjadinya penyimpangan d. Dampak penyimpangan e. Pihak-pihak yang terkait Sebelum audit investigatif dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan penelaahan dan/atau ekspose mengenai materi audit untuk memperoleh informasi masalah yang akan ditangani. Memperhatikan hasil ekspose tersebut, Pimpinan menyimpulkan kelayakan pemenuhan permintaan audit. Pemenuhan permintaan audit diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik. Sebelum laporan diterbitkan, hasil audit dibahas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperoleh masukan dari penyidik dalam rangka memperkuat unsur-unsur tindak pidana korupsi khususnya yang terkait dengan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, dibuat Berita Acara Kesepakatan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) akan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2014 Deputi Bidang Investigasi melaksanakan audit investigatif atas kasus yang berindikasi TPK sebanyak 187 penugasan, dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 175

laporan, dan

diserahkan kepada APH sebanyak 152 laporan atau mencapai 86,85%. Rincian Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang diserahkan kepada APH pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:


58


Tabel 3.19 Laporan Hasil Audit Investigatif yang diserahkan ke APH Tahun 2014 No.

Aparat Penegak Hukum

Jumlah Kasus

%

Nilai Kerugian Keuangan Negara Rp.58.806.077.979,22

1

Kejaksaan

48

31,58

2

Kepolisian

104

68,42

152

100,00

Jumlah

Rp.68.982.821.596,70 USD156.12 Rp.127.788.899.575,92 USD156.12

Status kasus dari LHAI yang diserahkan ke APH tampak pada tabel berikut: Tabel 3.20 Perkembangan Kasus LHAI yang diserahkan ke APH Tahun 2014 No.

Perkembangan Kasus

Jumlah Kasus

%


1

Penyelidikan

76

50,00

2

Dihentikan Penyelidikan

1

0,66

Rp.338.138.315,00

3

Penyidikan

56

36,84

Rp.56.635.682.117,85

4

Dilimpahkan ke Pengadilan

4

2,63

Rp.522.475.686,00

5

Penuntutan

14

9,21

Rp.11.733.000.997,10

6

Diputus

1

0,66

Rp.4.533.339.296,50

152

100,00

Rp.127.788.899.575,92 USD156.12

Jumlah

USD156.12

Audit Investigatif yang dilaksanakan pada Tahun 2014 antara lain: a.

Audit Investigatif atas Pengadaan Bantuan Sarana Light Trap untuk Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi Peket 3 Wilayah Jawa Tengah dan DIY pada Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI TA 2012 dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp7.932.133.836,00


59


b.

Audit Investigatif atas Pengadaan Bantuan Sarana Light Trap untuk Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi Peket 2 Wilayah Jawa Barat dan Banten pada Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI TA 2012 dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp7.832.766.265,00

c.

Audit Investigatif atas Pengadaan Bantuan Sarana Light Trap untuk Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi Peket 4 Wilayah Jawa Timur pada Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI TA 2012 dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp6.927.384.204,00

Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) sebanyak 164 laporan. Dari jumlah tersebut yang terdapat unsur TPK sebanyak 152 laporan dan yang tidak terdapat unsur TPK sebanyak 12 laporan. 2) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Untuk audit dalam rangka PKKN berlaku ketentuan sebagai berikut: a.

Atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan LHAI, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara apabila diminta secara tertulis oleh Instansi Penyidik.

b. Penugasan harus didahului dengan ekspose oleh Penyidik dan dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi. c.

Permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:


60


Ø Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik. Ø Indikasi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan. Ø Badan

Pemeriksa

Keuangan

atau

Inspektorat

Jenderal

Kementerian/Inspektorat LPNK/Inspektorat Pemda belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama. Ø Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten dan cukup. Dalam audit dalam rangka PKKN, bukti dikumpulkan melalui Penyidik dan permintaan data/bukti dilakukan melalui surat tertulis. Dalam hal auditor memerlukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik. Apabila diperlukan, auditor dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik, dibawah koordinasi Penyidik. Pada tahun 2014 dilakukan penugasan audit dalam rangka PKKN sebanyak 748 penugasan. Jumlah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PKKN yang diserahkan ke APH sebanyak 748 laporan atau mencapai 100%. Rincian Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PKKN (LHPKKN) yang diserahkan ke APH adalah sebagai berikut: Tabel 3.21 LHPKKN yang diserahkan ke APH Tahun 2014 Aparat Penegak Hukum

No

Jumlah Kasus

%

Nilai Kerugian Keuangan Negara Rp.3.081.687.014.815,19

1

Kejaksaan

323

44,67

2

Kepolisian

400

55,33

Rp.672.413.376.594,41

723

100,00

Rp.3.754.100.391.409,60 USD69,270,716.40

Jumlah

USD69,270,716.40

Status kasus dari LHPKKN yang diserahkan ke APH tampak pada tabel 3.22


61


Tabel 3.22 Perkembangan Kasus LHPKK yang diserahkan ke APH Tahun2014 Perkembangan Kasus

No

Jumlah Kasus

%


1

Penyidikan

432

59,75

2


21

2,90

Rp.40.759.952.000,71

3

Penuntutan

239

33,06

Rp2.795.123.314.003,03

4

Diputus

31

4,29

Rp.24.558.660.026,58

723

100,00

Rp.3.754.100.391.409,60 USD69,270,716.40

Jumlah

USD69,270,716.40

Audit Dalam Rangka PKKN yang dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya: a.

Audit Dalam Rangka PKKN atas kasus dugaan TPK pada Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp2.344.777.441.537,00

b. Audit Dalam Rangka PKKN atas kasus dugaan TPK dan TPPU yang dilakukan

tersangka

Pejabat

Pengawas

Penerimaan

Penimbunan pada Terminal BBM SEI SIAK Riau

dan

dengan nilai

kerugian keuangan negara sebesar Rp149.760.938.624,00 c.

Audit Dalam Rangka PKKN atas Dana Kelompok Kerja Kredit Mikro Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggolo Kota Padang dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp111.526.680.000,00

3) Pemberian Keterangan Ahli Pemberian keterangan ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor BPKP dalam suatu kasus TPK dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim. Penugasan pemberian keterangan ahli dapat berasal: a.

Permintaan Penyidik

b. Permintaan Jaksa Penuntut Umum Deputi Bidang Investigasi

62


c.

Penetapan Hakim

d. Permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata Pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli dapat dilakukan pada tahap penyidikan dan/atau dalam persidangan di pengadilan. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli sebanyak 1.293 penugasan atau mencapai 127,77% dari target sebanyak 1.012 penugasan. Rincian penugasan pemberian keterangan ahli adalah sebagai berikut: Tabel 3.23 Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2014 Instansi Penyidik/Pengadilan

No

Jumlah Kasus

1

Keterangan Ahli Kejaksaan

125

2

Keterangan Ahli Kepolisian

198

3

Keterangan Ahli Pengadilan

970

Jumlah

1.293

Penugasan pemberian keterangan ahli yang dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya: a.

PKA pada Pengadilan Tipikor di PN Medan a.n terdakwa Muhammad Bahalwan.

b. PKA pada Pengadilan Tipikor di PN Surabaya a.n terdakwa Yudi Setiawan. c.

PKA di Persidangan dalam perkara perdata di PN Tanjung Karang antara LPS terhadap tergugat Sugiarto Wiharjo alias Alay eks Pemegang Saham, Podijono Wiyanto eks Direktur Utama, dan RE Sudarman eks Direktur di BPR Tripanca.


63


4) Pemantauan Tindak Lanjut Deputi Bidang Investigasi melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil penugasan bidang investigasi secara berkala. Pemantauan tindak lanjut LHAI dan LHPKKN yang diserahkan ke APH dilaksanakan monimal 3 (tiga) bulan sekali. Hasil pemantauan tindak lanjut atas LHAI yang diserahkan ke APH untuk periode 2010 s.d 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.24 Perkembangan kasus LHAI yang diserakan ke APH Tahun 2010 s.d 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Perkembangan Kasus Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke Pengadilan Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Jumlah

Jumlah Kasus

Nilai Kerugian Keuangan Negara

204

(Rp) 302.712.135.763,55

(USD) 26,349.07

11

8.716.729.925,08

0

181

171.809.530.729,01

0

6

5.451.485.465,00

0

27

19.527.843.006,36

0

117

176.308.175.981,28

9,400,000.00

3

559.301.600,00

0

135

315.068.683.098,41

2,500.00

684

1.000.153.885.568,69

9,428,849.07

Hasil pemantauan tindak lanjut atas LHPKKN yang diserahkan ke APH untuk periode 2010 s.d 2014 adalah sebagai berikut:


64


Tabel 3.25 Perkembangan kasus LHPKKN yang diserakan ke APH Tahun 2010 s.d 2014 No.

Perkembangan Kasus

Nilai Kerugian Keuangan Negara

Jumlah Kasus

(Rp)

(USD)

(Baht)

1

Penyidikan

912

2.459.123.015.496,75

69,273,201.40

5,249,157.94

2

Dihentikan Penyidikan

32

14.264.850.721,34

0

0

3


107

106.645.859.608,95

0

0

4

Penuntutan

810

6.117.198.511.563,20

32.059.922,02

0

5

Dihentikan Penuntutan

4

1.222.253.366,08

0

0

6

Diputus

712

2.822.098.157.382,80

10.573.212.51

0

2.577

11.520.552.648.139,10

111.906.335,93

5,249,157.94

Jumlah

6. Hasil Audit Investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang Adanya pengaduan masyarakat dan atau temuan hasil audit reguler APIP yang menginformasikan adanya dugaan TPK pada Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD merupakan informasi awal untuk dilakukan audit investigatif. Manajemen yang memiliki kesadaran atau kepedulian terhadap korupsi akan menindaklanjuti pengaduan atau temuan tersebut dengan melakukan audit investigatif sendiri atau meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif. Jika audit investigatif dilakukan oleh BPKP, maka LHAI disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPKP wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan. Hal tersebut menjadi pemikiran Deputi Bidang Investigasi dalam menetapkan IKU hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang. IKU hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang ditetapkan untuk mengukur manfaat hasil pengawasan BPKP oleh Instansi Non APH. Pada tahun 2014 target IKU ditetapkan sebesar 50%. Capaian IKU diukur dari persentase rekomendasi atas temuan hasil audit investigatif permintaan Non APH yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang. Realisasi tahun 2014 sebesar 21,34% atau mencapai 42,68% dari target sebesar 50%. Capaian IKU sebesar 21,34% dihitung Deputi Bidang Investigasi

65


dari jumlah tindak lanjut yang dilakukan oleh Instansi Berwenang sebanyak 86, dibagi dengan jumlah rekomendasi atas temuan audit investigatif yang belum ditindaklanjuti sebanyak 403, dikalikan 100%. Rincian perhitungan realisasi dan capain IKU pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.26 Perhitungan IKU Hasil Audit Investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang Tahun 2014 No.

Uraian kegiatan

Jumlah

1

Saldo temuan belum ditindaklanjuti s.d. 31-12-2013

382

2

Temuan tahun 2014

21

3

Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti tahun 2014

403

4

Tindak Lanjut Tahun 2014

86

5

Sisa Temuan yang belum ditindak lanjuti per 31-12-2014

317

6

Target Outcome

50%

7

Realisasi Outcome (86/403 x 100%)

21,34%

8

Capaian Kinerja Outcome (21,34/50 X 100%)

42,68%

Target dan Realisasi IKU hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel 3.27 Tabel 3.27 Target dan Realisasi IKU Hasil Audit Investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang Tahun 2010 s.d 2014 No.

Tahun

Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

2010

20

29,41

147,05

2.

2011

25

23,30

93,20

3.

2012

30

39,30

131,00

4.

2013

40

17,47

43,68

5.

2014

50

21,34

42,68


66


Target dan realisasi tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut: Grafik 3.13 Target dan Realisasi IKU Hasil Audit Investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang Tahun 2010 s.d 2014 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 -

2010

2011

2012

2013

2014

TARGET

20,00

25,00

30,00

40,00

50,00

REALISASI

30,00

21,58

39,96

17,47

21,34

Dari grafik dapat dilihat target tahun 2010 dan 2012 terealisasi, tetapi target tahun 2011, 2013, dan 2014 tidak terealisasi. Perkembangan capaian IKU dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terlihat pada grafik berikut: Grafik 3.14 Perkembangan Capaian IKU Hasil Audit Investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang Tahun 2010 s.d 2014 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Capaian

2010

2011

2012

2013

2014

150,00

86,32

133,20

43,68

42,68

Capaian outcome dari tahun ke tahun cenderung menurun, bahkan pada tahun 2011, 2013, dan 2014 capaian dibawah 100%. Deputi Bidang Investigasi

67


Capaian IKU tahun 2014 sebesar 42,68% didukung 1.810 OH atau 274,24% dari rencana 660 OH dan menggunakan dana sebesar Rp192.608.000,00 atau 173,49% dari anggaran sebesar Rp111.018.000,00. Capaian IKU dibandingkan dengan penggunaan OH dan dana terlihat belum efisien. Audit investigatif dilaksanakan atas kasus yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu sehingga mengalami hambatan pada saat pengumpulan data dan klarifikasi kepada pihak terkait. Hambatan ini menyebabkan penyelesaian audit menggunakan OH yang lebih banyak dan dana yang besar. Audit investigatif atas permintaan Instansi Lain yang dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya: 1) Audit

Investigatif

atas

Pelaksanaan

Proyek

Indonesia

Deepwater

Development (IDD) 2) Audit Investigatif atas Kegiatan Tender Pengadaan Jasa Distribusi Pupuk Tahun 2012 s.d. 2013 dan Tender Pengadaan Kantong Plastik tahun 2012 7. Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar Dalam rangka pelaksanaan fungsi Perencanaan dan Pengendalian (RENDAL) penugasan

keinvestigasian, setiap hasil audit investigasi yang dilakukan oleh

Perwakilan BPKP dilakukan penelaahan oleh Deputi Bidang Investigasi untuk memperoleh keseragaman format laporan dan mutu kualitas hasil audit. Hal tersebut menjadi dasar menetapkan IKU persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar. Capaian IKU diukur dari persentase jumlah laporan yang memenuhi standar dibagi dengan jumlah laporan yang ditelaah. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 97,15% diukur dari jumlah laporan yang memenuhi standar sebanyak 989 laporan dibagi dengan jumlah laporan yang ditelaah sebanyak 1.018 laporan dikalikan 100%. Capaian IKU sebesar 107,95% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Rincian jumlah laporan yang ditelaah dan laporan yang memenuhi standar adalah sebagai berikut:


68


Jumlah LHAI yang diterima

:

175 Laporan

Jumlah LHAI yang telah ditelaah dengan hasil - Diteruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH)

:

152 laporan

- Tidak terbukti TPK dan diserahkan ke APH :

12 laporan

Jumlah

164 Laporan

Laporan dalam proses penelaahan Per 31 Desember 2014

11 Laporan

Sama halnya dengan kegiatan audit investigatif, setiap LHPKKN yang diterima Deputi Bidang Investigasi dilakukan penelaahan untuk menyamakan persepsi dan metode perhitungan kerugian negara. Jumlah LHPKKN yang diterima

:

729 Laporan

Jumlah LHAI yang telah ditelaah dengan hasil : -

Diteruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH)

:

723 laporan

-

Tidak terdapat Kerugian Negara

:

6 laporan

Jumlah

:

729 Laporan

:

0 Laporan

Tidak ada laporan dalam proses penelaahan per 31 Desember 2014

Jumlah Laporan Evaluasi HKP, Audit Penyesuaian Harga, dan Audit Klaim yang diterima Deputi Bidang Investigasi dan dilakukan penelaahan sebagai berikut: LHP Evaluasi HKP

:

42 Laporan

LHP Audit Penyesuaian Harga

:

65 Laporan

LHP Audit Klaim

:

7 Laporan

Jumlah

114 Laporan

Jumlah Laporan Evaluasi HKP, Audit Penyesuaian Harga, dan Audit Klaim yang ditindaklanjuti sebanyak 96 laporan dengan rincian:


69


LHP Evaluasi HKP

:

26 Laporan

LHP Audit Penyesuaian Harga

:

63 Laporan

LHP Audit Klaim

:

7 Laporan

Jumlah

96 Laporan

Laporan dalam proses penelaahan per 31 Desember 2014

18 Laporan

Faktor yang mendukung tercapainya IKU adalah penyusunan laporan telah sesuai dengan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) dan sebelum laporan tersebut disusun telah dilaksanakan pembahasan hasil audit baik dengan Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi maupun dengan APH untuk memperoleh kesamaan persepsi atas kasus yang ditangani. Realisasi IKU pada tahun 2014 sebesar 97,15% naik sebesar 2,74% dari realisasi tahun 2013 sebesar 94,41%. Capaian kinerja tahun 2014 sebesar 107,95% lebih rendah 0,57% dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 108,52%. Target dan realisasi IKU persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.28 Target dan Realisasi IKU Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar Tahun 2010 s.d 2014 No.

Tahun

Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

2010

80

90,37

112,96

2.

2011

82

96,04

117,12

3.

2012

85

97,38

114,56

4.

2013

87

90,41

103,92

5.

2014

90

97,15

107,95


70


Target dan realisasi tersebut digambarkan dengan grafik dibawah ini: Grafik 3.15 Target dan Realisasi IKU Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar Tahun 2010 s.d 2014 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 -

2010

2011

2012

2013

2014

TARGET

80,00

82,00

85,00

87,00

90,00

REALISASI

87,12

97,46

97,38

94,41

97,15

Dari grafik diatas dapat dilihat realisasi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Perkembangan capaian IKU tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat digambarkan dengan grafik berikut: Grafik 3.16 Perkembangan IKU Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar Tahun 2010 s.d 2014 120,00 118,00 116,00 114,00 112,00 110,00 108,00 106,00 104,00 102,00

2010 Capaian 108,90

2011

2012

2013

2014

118,85

114,56

108,52

107,95

Dari grafik terlihat capaian IKU selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu melampaui 100%. Deputi Bidang Investigasi

71


Realisasi IKU 97,15% didukung SDM sebesar 243 OH atau 11,91% dari target 2.040 OH dan menggunakan dana sebesar Rp149.967.000,00 atau 43,96% dari anggaran Rp341.172.000,00. Dilihat dari penggunaan SDM dan dana, dapat dikatakan kegiatan penelaahan laporan penugasan bidang investigasi dilaksanakan secara efisien. 8. Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti Kejadian TPK terus meningkat, karena itu peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sangat diharapkan, terutama sebagai kelanjutan telah dilaksanakannya SosPAK. Setelah mengikuti SosPAK diharapkan masyarakat berperan aktif melaporkan kejadian berindikasi TPK di lingkungannya. BPKP sebagai salah satu instansi yang menjadi tempat tujuan pengaduan TPK sudah seharusnya merespon pengaduan yang diterima, dengan melakukan reviu atas setiap pengaduan yang diterima untuk meyakini apakah pengaduan tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Hal ini menjadi dasar pemikiran Deputi Bidang Investigasi untuk menetapkan IKU reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti. Memperhatikan kemungkinan pemahaman masyarakat yang belum optimal tentang kelengkapan informasi yang perlu disampaikan, maka target persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan audit investigatif ditetapkan tidak terlalu tinggi. IKU reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti yang terealisasi ditetapkan untuk mengukur jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan TPK yang ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Target tahun 2014 ditetapkan sebesar 10%. Capaian IKU diukur dari persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada BPKP yang terkait dengan dugaan TPK. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 9,26% merupakan jumlah surat pengaduan yang ditindaklanjuti dengan penugasan dibandingkan dengan jumlah surat pengaduan yang ditujukan langsung ke BPKP atau mencapai 92,60% dari target 10%.


72


Faktor yang menjadi penghambat tercapainya IKU adalah informasi kejadian berindikasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 9,26% turun 0,94% dari realisasi tahun 2013. Capaian IKU sebesar 92,60% lebih rendah 9,4% dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Realisasi IKU selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.29 Target dan Realisasi IKU Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti Tahun 2010 s.d 2014

No.


Tahun

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

2010

10

13,79

137,90

2.

2011

10

12,16

121,60

3.

2012

10

9,38

93,80

4.

2013

10

10,20

102,00

5.

2014

10

9,26

92,60

Target dan realisasi tersebut tergambar pada grafik berikut: Grafik 3.17 Target dan Realisasi IKU Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti Tahun 2010 s.d 2014 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 -

2010

2011

2012

2013

2014

TARGET

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

REALISASI

13,79

24,10

9,38

10,20

9,26


73


Dari grafik terlihat realisasi tahun 2014 paling rendah dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Capaian outcome tahun 2010 sampai dengan 2014 tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut: Grafik 3.18 Perkembangan IKU Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti Tahun 2010 s.d 2014 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Capaian

2010

2011

2012

2013

2014

137,90

241,00

93,80

102,00

92,60

Dari grafik diatas dapat dilihat capaian tahun 2014 paling rendah dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Realisasi kinerja sebesar 9,26% menggunakan SDM sebanyak 164 OH atau 31,78% dari rencana sebanyak 516 OH tetapi tidak menggunakan dana karena kegiatan reviu atas pengaduan yang diterima dilaksanakan di kantor. Dilihat dari penggunaan SDM, kegiatan reviu pengaduan masyarakat dilaksanakan secara efisien karena capaian IKU sebesar 92,60% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sebesar 31,78%. Dalam tahun 2014, surat pengaduan yang diterima Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP sebanyak 163 surat pengaduan. Dari jumlah tersebut telah dilakukan penelaahan sebanyak 159 surat pengaduan dengan rincian: 1) Jumlah Surat Pengaduan yang diterima 163 surat pengaduan, sebanyak 108 pengaduan ditujukan langsung ke BPKP dan sebanyak 55 berupa surat tembusan. 2) Dari Deputi Bidang Investigasi diteruskan ke Perwakilan BPKP untuk dilakukan audit sebanyak 3 surat pengaduan. Deputi Bidang Investigasi

74


3) Diterima Perwakilan BPKP dan ditindaklanjuti dengan penugasan sebanyak 6 surat pengaduan. 4) Surat Pengaduan dalam proses penelaahan sebanyak 4 surat. 5) Surat Pengaduan diarsipkan sebanyak 150 surat.

C. Akuntabilitas Keuangan

Untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatannya pada tahun 2014, Deputi Bidang Investigasi memperoleh pendanaan dari DIPA sebagai berikut: Tabel 3.30 Anggaran dan Realisasi Tahun 2014 NO. 1.

INDIKATOR KINERJA OUTPUT Laporan Hasil Sosialisasi Program Anti Korupsi

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

2.036.144.000

2.014.335.107

98,93

29.790.000

28.943.125

97,16

30540.000

30.540.000

100,00

528.250.000

455.522.244

86,23

2.020.210.000

1.790.672.229

88,64

Laporan Hasil 2.

Bimtek/Asistensi/Evaluasi atas Implementasi FCP

3.

Laporan Hasil Kajian Pengawasan

4.

Laporan Hasil Audit Investigatif Hambatan kelancaran pembangunan, Penyesuaian Harga, dan Klaim

5.

Laporan hasil Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

6.

Hasil Audit Investigatif atas permintaan Instansi Lain

111.018.000

106.356.400

95,80

7.

Laporan Hasil Peer Reviu atas Laporan Penugasan Investigasi

341.172.000

320.571.412

93,96

62.476.000

0

0

5.159.600.000

4.746.940.517

92,00

8.

Laporan Hasil Reviu atas Pengaduan Masyarakat Jumlah


75


Realisasi anggaran sebesar Rp4.746.940.517,00 termasuk penggunaan dana untuk

membiayai

penugasan

bidang

investigasi

Perwakilan

BPKP

sebesar

Rp412.962.241,00 dengan rincian: 1.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp39.869.600,00

2.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp46.689.000,00

3.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp72.175.000,00

4.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebesar Rp41.220.000,00

5.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebesar Rp67.637.800,00

6.

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebesar Rp56.250.000,00

7.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp89.120.841,00

D. Lain-Lain 1. Forensik Komputer Dengan adanya perkembangan teknologi, kemampuan seorang auditor forensik untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti/dokumen elektronik merupakan suatu keharusan. Auditor akan menghadapi kesulitan yang sangat besar dalam membuktikan ada/tidaknya fraud (kecurangan) kalau hanya mengandalkan teknik pengumpulan dan evaluasi bukti secara manual/tradisional. Menghadapi hal tersebut, Deputi Bidang Investigasi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Forensik Komputer untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas keinvestigasian terutama audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Forensik komputer adalah suatu aktifitas/kegiatan yang bertujuan untuk: 1) Pengumpulan data/fakta dari sistem komputer (harddisk, usb-stick, log, memory-dump, internet, dll) – termasuk di dalamnya data yang sudah terhapus. 2) Mendokumentasikan fakta-fakta yang

ditemukan dan menjaga

integritas data selama proses forensik dan hukum dengan proteksi fisik, penanganan khusus, pembuatan image, dan menggunakan algoritma HASH untuk pembuktian / verifikasi. 3) Merunut kejadian (chain of events) berdasarkan waktu kejadian. Deputi Bidang Investigasi

76


4) Memvalidasi kejadian-kejadian tersebut dengan metode “sebabakibat”. 5) Mendokumentasikan hasil yang diperoleh dan menyusun laporan. 6) Proses hukum (pengajuan delik, proses persidangan, saksi ahli, dll. Untuk menunjang kegiatan forensik komputer, pada tahun 2012 telah dibangun Laboratoriun Forensik Komputer. Pada tahun 2013 disusun Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik dan diselenggarakan Workshop Forensik Komputer di Perwakilan BPKP Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, DIY, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan penugasan Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik (PPBDE) sebanyak 4 penugasan. PPBDE adalah suatu proses untuk memperoleh dan menganalisis dokumen elektronik dalam rangka memperoleh petunjuk atau bukti digital untuk kepentingan penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana. Penugasan PPBDE yang dilaksanakan pada tahun 2013 diantaranya: 1) Bantuan PPBDE atas 1 (satu) CPU HP Pavilion g3635d dan 1 (satu) unit Laptop Thosiba Satelite Pro Model No. PSK01L-01D026 serial 8A224861Q yang digunakan oleh Panitia Lelang pada Kasus Dugaan TPK Pembangunan Gedung PUSTEKDATA dan Pusfatja LAPAN Tahun 2011. 2) Bantuan PPBDE atas beberapa perangkat komputer yang diduga berhubungan dengan kasus Dugaan TPK Pengadaan dan Penyaluran Benih oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2008-2011. Pada tahun 2014 dilaksanakan penugasan PPBDE sebanyak 8 penugasan, diantaranya: 1) PPBDE 4 Buah Perangkat komputer yang diduga berhubungan dengan Kasus Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD dr. Hi. Zainal Sadiki pada Dinkes Kab. Gorontalo Utara TA 2011. 2) PPBDE atas 1 perangkat komputer dari PT Mekar Armada Jaya terkait kasus dugaan TPK Pengadaan Armada Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta TA 2013.


77


Gambar 3.5 Alat akuisisi

Gambar 3.6 Proses eksaminasi

Pada tahun 2014 dilaksanakan workshop komputer forensik: 1) Workshop Komputer Forensik e-Procurement di Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 2) Workshop E-Audit dan Komputer Forensik di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung


78


3) Workshop Forensik Komputer di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur 4) Workshop Forensik Komputer di Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Gambar 3.7 Workshop komputer forensik di Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Selain FCP, forensik komputer juga merupakan produk unggulan Deputi Bidang Investigasi. Karena itu forensik komputer terus dikembangkan dan menjadi produk unggulan selain FCP, diantaranya dengan mengikutsertakan Tim Satgas Forensik Komputer pada pelatihan Computer Forensic I dan Computer Forensic II dan menawarkan kepada APH mengenai penugasan PPBDE ini. 2. Fraud Control Plan and Detecting Fraud Training Program Dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program fraud control plan dan kompetensi pegawai BPKP dalam menerapkan Fraud Control Plan, pada tanggal 25 s.d 29 Agustus 2014, BPKP melakukan pelatihan “Fraud Control Plan and Detecting Fraud” yang dilaksanakan di Sydney Australia bekerja sama dengan Institute of Internal Auditor Australia. Metode Pelatihan adalah studi dalam kelas yang dilanjutkan dengan benchmarking/visiting ke dua institusi yang terkait dengan implementasi fraud control plan yaitu Audit Office of New South Wales dan Deputi Bidang Investigasi

79


Willoughby City Council di New South Wales, Australia. Dalam training di kelas, Barry Davidow, sebagai instruktur pelatihan menjelaskan beberapa faktor mendasar penyebab terjadinya fraud dan langkah pengendalian yang perlu dibangun. Metode pelatihan selain penyampaian materi juga dilakukan analisis kasus, diskusi dan presentasi yang diikuti oleh seluruh peserta secara aktif. Hasil benchmarking antara FCP yang dikembangkan oleh BPKP dengan yang dikembangkan oleh Australian National Audit Office (ANAO) Australia menunjukkan bahwa ada perbedaan yang mendasar. Framework yang dikembangkan oleh pemerintah Australia atau ANAO lebih bersifat dinamis dan tidak terpaku pada pembentukan suatu struktur dalam organisasi, sehingga dapat diterapkan pada organisasi secara generik dan tidak tergantung pada kompleksitas struktur organisasi. Atas kondisi tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melakukan perbaikan atas Pedoman Penerapan Fraud Control Plan yang selama ini dipergunakan oleh BPKP, sehingga bisa lebih fleksibel dan aplikabel. Peserta pelatihan sebanyak 20 orang yang berasal dari BPKP sebanyak 1 orang, Kementerian Luar Negeri, KPK, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI masing-masing sebanyak satu orang.

Gambar 3.8 Pelatihan “Fraud Control Plan and Detecting Fraud”


80


3. Semiloka Kewenangan BPKP dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada tanggal 23 Desember 2014 dilaksanakan Semiloka Kewenangan BPKP dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bertempat di Aula Gandhi BPKP Pusat. Tujuan diselenggarakannya semiloka tersebut adalah untuk memperoleh solusi yang sistematis dalam menghadapi gugatan hukum atas Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang diterbitkan oleh BPKP dan memperoleh cara untuk meminimalkan dampak Putusan Kasasi Nomor: 263K/TUN/2014 tanggal 21 Juli 2014 terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi lainnya. Semiloka diselenggarakan dalam bentuk diskusi panel yang dipandu oleh seorang moderator, yaitu Triyono Haryanto, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum BPKP). Materi semiloka berupa paparan tentang kewenangan BPKP dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan oleh panelis yang sekaligus bertindak selaku narasumber. Secara berurutan, panelis yang menyajikan paparan adalah Komjen Suhardi Alius (Kepala Bareskrim Kepolisian RI), Zulkarnain, S.H., M.H. (Pimpinan KPK), Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi (Anggota III BPK RI), dan Asri Agung, S.H., M.H. (mewakili Jampidsus Kejaksaan Agung RI). Berikut ini ringkasan paparan yang disampaikan oleh panelis. Dari hasil paparan yang disampaikan oleh para Panelis, dapat disimpulkan 1) Dalam melakukan penugasan audit PKKN, auditor BPKP tidak perlu meragukan tentang kewenangan BPKP dalam melakukan audit PKKN tersebut. Kewenangan ini diatur dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, termasuk melakukan audit investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Di samping itu, Pengitungan Kerugian Keuangan Negara adalah ranah kepakaran dan bukan ranah kewenangan. 2) BPKP melakukan audit PKKN didasarkan atas permintaan Penyidik dan sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 7 ayat (1), Penyidik memiliki Deputi Bidang Investigasi

81


kewenangan untuk mendatangkan Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 3) Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam kasus IM2, hal ini hanyalah

merupakan

suatu

tantangan

sebab

dalam

upaya

pemberantasan korupsi selalu ada resistensi. Bahkan, hal ini menunjukkan bahwa BPKP semakin diakui eksistensinya dalam upaya pemberantasan korupsi. 4) Kerjasama dan persamaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan auditor sangat penting dalam membangun komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Gambar 3.9 Semiloka “Kewenangan BPKP dalam Audit PKKN”

4. Kegiatan Deputi Bidang Investigasi Kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi diantaranya: 1) Narasumber Rapat Koordinasi Nasional II Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seuruh Ondonesia (APEKSI) di Manado pada tanggal 10 dan 11 Januari 2014. 2) Pembicara pada acara Monthly Discussion yang dilaksanakan oleh Pengurus Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Riau Region,


82


bertempat di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Riau pada tanggal 17 Januari 2014. 3) Pidato dalam Forum Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Udayana dengan judul “Peranan BUMD dalam Pembangunan di Daerah” di Bukit Jimbaran, Bali pada tanggal 16 dan 17 Maret 2014. 4) Narasumber dalam pelaksanaan pelatihan bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 5 s.d 7 Mei 2014. 5) Narasumber dalam pelaksanaan pelatihan bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Maluku Utara tanggal 8 s.d 11 Juni 2014. 6) Narasumber pelaksanaan pelatihan bersama peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 8 dan 9 September 2014. 7) Narasumber pada Rapat Kerja Kejaksaan se Jawa Tengah Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 dan 30 Oktober 2014. 8) Rapat Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bali tanggal 2 s.d 4 Desember 2014.

Gambar 3.10 Deputi Bidang Investigasi sebagai pembicara pada Monthly Discussion ACFE di Riau


83


Gambar 3.11 Deputi Bidang Investigasi sebagai narasumber pada Raker Kejaksaan Se-Jawa Tengah


84


BAB IV PENUTUP

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah dirumuskan dan strategi atau cara-cara untuk pencapaiannya serta penetapan indikator

kinerja sebagai media pengukuran kinerja yang jelas dan tepat, maka dapat ditetapkan tingkat pencapaian kinerja untuk suatu periode tertentu. Pada tahun 2014, capaian kinerja outcome program menunjukkan rata-rata sebesar 101,09% sedangkan capaian kinerja output menunjukkan rata-rata sebesar

112,15%. Dana yang digunakan oleh Deputi Bidang Investigasi melaksanakan seluruh kegiatannya adalah sebesar Rp4.746.940.517,00 atau 92% dari anggaran sebesar Rp5.159.000.000,00. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Investigasi tahun 2014 terfokus pada investigasi praktek-praktek KKN dan hambatan kelancaran pembangunan. Investigasi terhadap kasus indikasi praktek-praktek KKN menekankan kepada kualitas dan kuantitas hasil investigasi dengan indikator terpenuhinya persyaratan hukum untuk dapat diproses lebih lanjut oleh Instansi Penyidik. Investigasi terhadap hambatan kelancaran pembangunan mempunyai tiga dimensi, yaitu: (i) mengatasi hambatan pembangunan yang terjadi; (ii) memperbaiki manajemen

pelaksanaan

pembangunan

khususnya

proyek-proyek;

dan

(iii)

memperdalam dan meneruskan kasus hambatan pembangunan yang berindikasi KKN kepada tahap investigasi praktek KKN. Target kinerja outcome maupun output yang telah ditetapkan pada Renstra 2010-2014 secara keseluruhan dapat disimpulkan tercapai. Rata-rata capaian kinerja tahun 2010 s.d 2014 diatas 100%. Pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset utama dalam mencapai keberhasilan untuk mewujudkan Deputi Bidang Investigasi

85


visi, dan misi terus ditingkatkan baik intensitas maupun kualitasnya. Diharapkan dalam masa yang akan datang ada perbaikan dan penambahan sarana pendukung kerja mengingat sarana yang dimiliki saat ini belum cukup memadai dalam jumlahnya. Akhirnya, tanpa mengabaikan berbagai kendala dan keterbatasan yang ada, Deputi Bidang Investigasi bertekad untuk terus meningkatkan kinerja sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban amanah yang diemban.


86

Lampiran 1 / 1 - 1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2014 Sasaran Strategis

Target Realisasi

Program

6=5/4

7

0,00

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Satuan

1

2

3

Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L,Pemda,BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%


%


%

80

86,50

108,13

IPP/IPD/ BUMN/ BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP

Instansi

14

17

120,00

IPP/IPD/ BUMN/ BUMD yang membuat/ mengoreksi kebijakan

Instansi

5

6


%

84

Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang

%

4

5 -

-

Dana (Rp)

Capaian Kinerja (%)

Indikator Kinerja Utama

SDM (OH)

Pagu

Realisasi

%

8

9

10=9/8

-

-

Target Realisasi

-

11

12 -

% 13=12/11

-

-

2.036.144.000

2.014.335.107

0,99

2.892

1.987

0,69

29.790.000

28.943.125

0,97

51

824

16,16

120,00

30.540.000

30.540.000

1,00

75

465

6,20

84,21

100,25

528.250.000

455.522.244

0,86

2.045

1.379

0,67

85

99,50

117,06

2.020.210.000

1.790.672.229

0,89

5.074

4.810

0,95

%

50

21,34

42,68

111.018.000

106.356.400

0,96

660

1.810

2,74


%

90

97,15

107,94

341.172.000

320.571.412

0,94

2.040

243

0,12


%

10

9,26

92,60

62.476.000

-

0,00

516

164

0,32

101,08

5.159.600.000

4.746.940.517

0,92

13.353

11.682

87,49

Lampiran 2 / 1 - 1

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2014 DENGAN REALISASI TAHUN 2013 DAN TARGET TAHUN 2014 DEPUTI BIDANG INVESTIGASI Sasaran Strategis


Satuan

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Kenaikan (Penurunan) Realisasi

Target 2014

3 %

4 100,00

5

6=5-4 (100,00)

7

Realisasi 2014 dibanding Target 2014 8=5/7

Program

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD

2 Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden

Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L,Pemda,BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Persentase pemahaman dan kepedulian atas % permasalahan korupsi IPP/IPD/ BUMN/ BUMD berisiko fraud yang Instansi mengimplementasikan FCP IPP/IPD/ BUMN/ BUMD yang membuat/ Instansi mengoreksi kebijakan Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan % penyesuaian harga Persentase penyerahan kasus kepada instansi % penegak hukum

96,15

86,50

(9,65)

80,00

13

17

4

14

9 - Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan 108,13 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 121,43 Intern Pemerintah

6

6

0

5

120,00

92,45

84,21

(8,24)

84,00

100,25

95,78

99,50

3,72

85,00

117,06

Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar

%

17,47

21,34

3,87

50,00

42,68

%

94,41

97,15

2,74

90,00

107,94


%

10,20

9,26

(0,94)

10,00

92,60

-

-

Lampiran 3 / 1 - 1

PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 DEPUTI BIDANG INVESTIGASI No.

Sasaran Strategis


TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Program 2010 2011 2012 2013 2014 15=10/5 16=11/6 17=12/7 18=13/8 19=14/9 20 142,86 142,86 107,14 142,86 - Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan 86,50 139,03 131,48 127,73 124,87 108,13 Negara dan Pembinaan Penyelenggar 17 110,00 118,18 100,00 100,00 120,00 aan Sistem Pengendalian Intern 6 110,00 100,00 133,33 100,00 120,00 Pemerintah

2010 5 70,00

2011 6 70,00

2012 7 70,00

2013 8 70,00

2014 9 70,00

2010 10 100,00

2011 11 100,00

2012 12 75,00

2013 13 100,00

Persentase pemahaman dan % kepedulian atas permasalahan korupsi IPP/IPD/ BUMN/ BUMD Instansi berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP IPP/IPD/ BUMN/ BUMD yang Instansi membuat/ mengoreksi kebijakan Persentase terselesaikannya % kasus HKP, klaim, dan penyesuaian harga

70,00

73,00

75,00

77,00

80,00

97,32

95,98

95,80

96,15

10

11

12

13

14

11

13

12

13

10

8

6

6

5

11

8

8

6

80,00

82,00

84,00

84,00

84,00

97,92

86,98

100,00

92,45

84,21

122,40

106,07

119,05

110,06

100,25

Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang

%

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

90,30

83,43

97,96

96,78

99,50

106,24

98,15

115,25

113,86

117,06

%

20,00

25,00

30,00

40,00

50,00

30,00

21,58

39,96

17,47

21,34

150,00

86,32

133,20

43,68

42,68


%

80,00

82,00

85,00

87,00

90,00

87,12

97,46

97,38

94,41

97,15

108,90

118,85

114,56

108,52

107,94


%

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

13,79

24,10

9,38

10,20

9,26

137,90

241,00

93,80

102,00

92,60

1 1

2 3 Meningkatnya Persentase masukan yang Kualitas 1 LKPP, 95% dimanfaatkan Presiden LKKL, dan 95% LKPD

2

Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L,Pemda,BUMN/B UMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Petunjuk Pengisian: Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 - 9 Kolom 10-14 Kolom 15-19 Kolom 20

SATUAN 4 %

: Nomor Urut : Sasaran Strategis yang terkait dengan Unit Kerja : Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait Unit Kerja : Satuan IKU : Target IKU 2010 s.d 2014 : Realisasi IKU 2010 s.d 2014 : Capaian IKU 2010 s.d 2014 : Program BPKP sesuai RKA

2014 14

Lampiran 4/1 - 1

CAPAIAN KINERJA OUTPUT DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2014 Sasaran Strategis



2 1 Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden


1 Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi 2 IPP/IPD/ BUMN/ BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP

Kegiatan Prioritas

Target Realisasi

Satuan

3 4 Pengendalian/Pelaksanaan Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Intern atas Permintaan Presiden Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Jumlah IKU 1 Pengendalian/Pelaksanaan Laporan hasil sosialisasi Pengawasan Intern masalah korupsi Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Laporan hasil Penyelenggaraan SPIP bimtek/asistensi

5 Laporan

6

Laporan

342

362

105,85

Laporan

141

102

72,34

29.790.000

3.280.000 11,01

7 -

%

Dana (Rp) Realisasi 10

Indikator Kinerja Output

Pagu 9

8=7/6 -

-

-

% 11=10/9 -

2.035.994.000 1.011.132.000 49,66

SDM (OH) Program Realisasi % 13 14=13/12 15 - Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan 2.892 1.987 68,71 Penyelenggara an Sistem Pengendalian 51 824 1.615,69 Intern Pemerintah

Target 12

implementasi FCP

3 IPP/IPD/ BUMN/ BUMD yang membuat/ mengoreksi kebijakan

Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan

26

21

80,77

23.650.000

122.331.000 517,26

75

465

620,00

4 Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan penyesuaian harga

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga

Laporan

159

130

81,76

535.290.000

404.721.000 75,61

2.045

1.379

67,43

5 Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

Laporan

1735

2230

128,53

2.020.210.000 1.056.751.000 52,31

5.074

4.810

94,80

Laporan

126

20

15,87

111.018.000

192.608.000 173,49

660

1.810

274,24

Laporan hasil peer review atas laporan penugasan investigasi

Laporan

30

24

80,00

341.172.000

149.967.000 43,96

2.040

243

11,91

Laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat

Laporan

93

20

21,51

62.476.000

0,00

516

164

31,78

13.353 13.353

11.682 11.682

87,49 87,49

6 Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang 7 Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar 8 Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti

Jumlah IKU 2 JUMLAH

0

5.159.600.000 2.940.790.000 5.159.600.000 2.940.790.000

57,00 57,00

Lampiran 5 / 1 - 1

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2014 DENGAN REALISASI TAHUN 2013 DAN TARGET TAHUN 2014 DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Output

Satuan

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Kenaikan (Penurunan) Realisasi

3

4 Laporan

5 1

6 0

7 = 6-5 (1)

8

Laporan

236

164

(72)

144

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

Laporan

4

6

2

3

133,33

Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan

1

8

7

1

100,00

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga

Laporan

16

21

5

16

100,00

5 Persentase penyerahan kasus Laporan hasil audit investigasi,

Laporan

115

160

45

113

101,77



2 1 Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden


1 Persentase pemahaman dan


Laporan hasil sosialisasi kepedulian atas permasalahan masalah korupsi korupsi

2 IPP/IPD/ BUMN/ BUMD

berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP 3 IPP/IPD/ BUMN/ BUMD yang

membuat/ mengoreksi kebijakan 4 Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan penyesuaian harga

Realisasi 2014 dibandingkan Target 2014

Target 2014

9=5/8 -

10 - Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan 163,89 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

kepada instansi penegak hukum

perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

6 Hasil audit investigasi yang

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan hasil peer review atas laporan penugasan investigasi

Laporan

2

7

5

3

66,67

Laporan

17

30

13

30

56,67

Laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat

Laporan

5

20

15

24

20,83

ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang 7 Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar 8 Reviu terhadap laporan dan

pengaduan masyarakat ditindaklanjuti

Program

Kata Pengantar. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi. Iswan Elmi NIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014

Recommend Documents