LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012 DEPUTI KEPALA BPPT BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012

DEPUTI KEPALA BPPT BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas rahmat-Nya, Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (DEPKA BPPT BID PKT) dapat menyelesaikan penyusunan salah satu kewajibannya yaitu laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat lembaga periode tahun 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu dari lima komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang berlaku dan diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah secara nasional baik untuk pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) maupun Daerah. Kewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan amanat pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan kementerian PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan peraturan pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu DEPKA BPPT BID PKT menyusun Laporan Kinerja Tahun 2012 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala BPPT kepada Presiden dan masyarakat/ publik atas pelaksanaan tugas pokok melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja BPPT Tahun 2012. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi pemahaman atas tanggungjawab pejabat/ penylenggara negara sebagai berikut :

awab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Bab I butir B.2, Keputusan Kepala LAN No. 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP).

mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan-tujuan

dan

sasaran-sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

alat

pertanggungjawaban secara periodik (Inpres No. 7 Tahun 1999).

kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

i

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku (Psl 3 dan penjelasannya, UU No. 28 Tahun 1999). Laporan Kinerja DEPKA BPPT BID PKT Tahun 2012 ini merupakan laporan kinerja yang ketiga dalam periode 2010-2014, berisi mengenai pencapaian dua sasaran kinerja di tingkat Eselon 1. Adapun sasaran kinerja tersebut adalah :

1. Tersusunnya kebijakan dan rencana makro nasional dibidang teknologi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 1 buah Rancangan Kebijakan Terkait dengan Sistem Nasional Audit Teknologi.

2. Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan publik instansi pemerintah dengan Indikator Kinerja Utama( IKU) adalah 1 Pilot Project Implementasi Sistem Inovasi di Kota Pekalongan

Secara umum, realisasi/ capaian atas sasaran kinerja DEPKA BPPT BID PKT pada akhir Tahun 2012 terpenuhi dengan baik. Akhirul kata, kami berharap laporan ini dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan terkait BPPT. Wa billaahit taufik wal hidayah, wassalaammu ‘alaikum warrahmahtullaahi wa barokaatu.

Jakarta, 14 Maret 2013

Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian dan Kebijakan Teknologi

Dr. Tatang A Taufik

Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam pelaksanaan Sistem AKIP DEPKA BPPT BID PKT pada Tahun 2012, DEPKA BPPT BID PKT memperhatikan dan menjadikan rujukan peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) dan sejumlah ketentuan/ pedoman terkait Sistem AKIP khususnya ketentuan/ pedoman yang diatur oleh kementerian PAN dan RB. Secara keseluruhan capaian kinerja DEPKA BPPT BID PKT tahun 2012 dapat tercapai /terpenuhi dengan baik. Sasaran yang terdapat dalam penetapan kinerja menunjukkan hasil yang baik dengan tercapainya target sasaran sesuai yang ditetapkan sebelumnya. Gambaran capaian kinerja masing-masing sasaran dapat diketahui sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 terkait dengan kebijakan dan rencana makro nasional di Bidang teknologi dengan indikator kinerja rancangan kebijakan dengan Sistem Nasional Audit Teknologi (SNAT) tercapai 100 %. 2. Sasaran strategis 2 terkait pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah dengan IKU yaitu pilot project implementasi Sistem Inovasi di Kota Pekalongan tercapai 100%

Laporan SAKIP ini terdapat sejumlah penyempurnaan dalam rangka penguatan SAKIP DEPKA BPPT BID PKT Tahun 2012 yakni:

1. Pelaksanaan Rencana Aksi terhadap Penetapan Kinerja (PK). 2.. Adanya pembandingan capaian kinerja tahun 2012 dengan: o

Target RPJMN

o


iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

DAFTAR ISI

iv

DAFTAR GAMBAR

v

DAFTAR TABEL

vi

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

I-1

1.1. Latar Belakang

I-2

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

I-2

1.3. Struktur Organisasi

I-3

1.4. Sumber Daya Manusia

I-5

1.5. Sistematika Penyajian

I-6

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II - 1

2.1. Keterkaitan RPJMN, Renstra dan Perencanaan Kinerja

II - 1

2.2. Renstra BPPT Tahun 2010-2014

II - 2

2.3. Keterkaitan Program BPPT Dengan RPJMN 2010-2014

II - 4

2.4. Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2012

II - 10

2.5. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012

II - 12

2.6. Pelaksanaan Rencana Aksi

II - 14

AKUNTABILITAS KINERJA BPPT TAHUN 2012

III – 1

3.1. Pengukuran Kinerja

III – 1

3.2. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis dan IKU

III - 4

PENUTUP

IV - 1

LAMPIRAN

 Lampiran : Form Rencana Aksi, Dokumen SID Pekalongan, Foto


iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Struktur Organisasi DEPKA BPPT BID PKT

I-4

Gambar 2.1. Alur Keterkaitan RPJMN, Renstra, Renja, RKT & PK

II-12

Gambar 2.2. Struktur Outcome DEPKA BPPT BID PKT

II-9

Gambar 3.1. Informasi Kinerja Program SNAT

III-6

Gambar 3.2. Capaian Kinerja SNAT

III-8

Gambar 3.3. Matriks Kki & Tema Initiatif Strategis

III-10

Gambar 3.4. Bagan Informasi Kinerja Program SID

III-11

Gambar 3.5. Capaian Kinerja Penguatan SI di Pekalongan &

III-12

Roadmap Sistem Inovasi


v

DAFTAR TABEL Tabel 1.1.

Distribusi SDM DEPKA BPPT BID PKT berdasarkan Tk pendidikan

I-5

Tabel 1.2.

Distribusi SDM DEPKA BPPT BID PKT berdasarkan JabFung

I-5

Tabel 2.1.

Tabel RKT TK Eselon 1 Deputi PKT

II-11

Tabel 2.2.

Tabel PK TK Eselon 1 Deputi PKT

II-13

Tabel 3.1

Tabel Rekapitulasi PK Tk Eselon 1

III-4

Tabel 3.3

KKI SNAT

III-7

Tabel 3.3

Capaian Sasaran Rancangan Kebijakan terkait SNAT

III-9

Tabel 3.4

Tabel rekapitulasi Prosentase Capaian Sasaran Pilot Project

III-26

Kota Pekalongan Tabel 3.5

Capaian sasaran Pilot Project Implementasi SI di Kota Pekalongan


III-27

vi

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Teknologi merupakan faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Fenomena ini tercermin pada terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya alam menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan, dimana kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai parameter yang menentukan selain modal dan tenaga kerja. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah koordinasi kementerian negara Riset dan Teknologi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepemerintahan di bidang teknologi. Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (DEPKA BPPT BID PKT) merupakan salah satu kedeputian yang secara struktur organisasi berada di bawah BPPT. Salah satu wewenang BPPT adalah memeberikan rekomendasi kebijakan teknologi, dan hal ini kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab DEPKA BPPT BID PKT BPPT. Kebijakan teknologi yang dilakukan DEPKA BPPT BID PKT terkait dengan berbagai program nasional yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional khususnya bidang iptek. Dalam kaitan dengan kebijakan teknologi tersebut DEPKA BPPT BID PKT selalu bersinergi dengan lembaga riset/litbang, industri maupun dengan instansi pemerintah pusat dan daerah lainnya. Hal ini terus dilakukan dalam upaya terciptanya penguatan sistem inovasi nasional yang berdampak pada peningkatan daya saing inovasi bangsa Indonesia.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPT, tanggal 21 April 2006, pada Bab V, Bagian pertama, Pasal 88, 89 dan 90 Kedudukan , Tugas dan Fungsi Deputi PKT adalah sebagai berikut :

Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA. 2012

Bab I - 1

1. Kedudukan DEPKA BPPT BID PKT adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPT dimana DEPKA BPPT BID PKT dipimpin oleh seorang Deputi 2. Tugas DEPKA BPPT BID PKT DEPKA BPPT BID PKT mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan teknologi 3. Fungsi DEPKA BPPT BID PKT Dalam melaksanakan tugasnya, DEPKA BPPT BID PKT menyelenggarakan fungsi :  Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan dan pembinaan di bidang pengkajian kebijakan teknologi  Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian kebijakan teknologi  Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Selain itu terdapat Penugasan Khusus Kepala BPPT kepada Deputi Kepala BPPT Bidang PKT yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPPT No. 064 Tahun 2011 untuk melaksanakan program dan kegiatan dukungan kelembagaan Iptek dalam penguatan Sistem Inovasi Nasional dan Daerah. Adapun Tugas khusus dalam Keputusan Kepala BPPT untuk Deputi Kepala BPPT Bidang PKT adalah : 1. Melaksanakan melaksanakan program dan kegiatan dukungan kelembagaan Iptek dalam penguatan Sistem Inovasi Nasional dan Daerah dalam upaya BPPT mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional sesuai dengan arah pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJPN tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2010-1014 2. Penugasan khusus ini difokuskan kepada : a. Pengkajian, penyususnan dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam mendukung penguatan sistem tekno industri, jaringan inovasi dan kebijakan tematik, sistem inovasi daerah, audit teknologi serta inkubasi bisnis berbasis teknologi b. Koordinasi kegiatan-kegiatan fungsional dalam rangka mendukung penguatan sistem inovasi c. Pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dan swasta dalam rangka mendukung penguatan sistem inovasi d. Pengaturan pembagian tugas atas setiap program dan kegiatan di atas sesuai dengan struktur organisasi Kedeputian PKT


Bab I - 2

1.3. Struktur Organisasi Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal 21 April 2006, pada Bab V, Bagian Pertama, Pasal 89, Deputi Bidang PKT mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan teknologi. Dalam Bab V, Bagian kedua, Pasal 91 , DEPKA BPPT BID PKT terdiri atas 5 unit kerja sebaga iberikut : 1. Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan DayaSaing 2. Pusat Pengkajian KebijakanDifusiTeknologi 3. Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi 4. Pusat Audit Teknologi 5. Balai InkubatorTeknologi

Susunan organisasi DK BPPT BID PKT, terdiri dari 5 unit kerja (4 pusat/direktoratdan 1 Balai) dengan perincian : Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing membawahi 3 bidang, Direktur

Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi

membawahi 3 bidang, Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi membawahi 3 bidang, Direktur Pusat Audit Teknologi membawahi 3 bidang serta Balai Inkubator Teknologi membawahi 1 Sub Bag dan 2 Seksi.

Adapun struktur organisasi DEPKA BPPT BID PKT sesuai dengan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal 21 April 2006, dapat dilihat pada gambar 1.1 di halaman berikut.


Bab I - 3

Struktur Organisasi DEPKA BPPT BID PKT (Peraturan Kepala BPPT No.170/Kp/KA/IV/2006, Tanggal 21 April 2006)

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DEPKA BPPT BID PKT


Bab I - 4

1.4. Sumber Daya Manusia

DEPKA BPPT BID PKT mempunyai aparatur / sumber daya manusia (SDM) per 1 Januari 2012 secara keseluruhan berjumlah 243 orang yang disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut : Tabel 1.1. Distribusi SDM DEPKA BPPT BID PKT berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Desember 2012 No

Pendidikan

Jumlah

%

1

S3

25

10

2

S2

115

47

3

S1

79

33

4

<S1

25

10

Jumlah

244

100%

Dalam mengelola program/ kegiatan, DEPKA BPPT BID PKT membina Jabatan Fungsional Perekayasa, dan membuat Sistem tata Kerja Kerekayasaan. Distribusi DEPKA BPPT BID PKT berdasarkan Jabatan Fungsional dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini : Tabel 1.2. Distribusi SDM DEPKA BPPT BID PKT berdasarkan Jabatan Fungsional Per Desember 2012 No

JabatanFungsional

Jumlah

%

1

Perekayasa Utama

6

2

2

Perekayasa Madya

62

25

3

Perekayasa Muda

16

7

4

Perekayasa Pertama

18

7

5

Peneliti Utama

7

3

6

Peneliti Madya

14

6

7

Peneliti Muda

5

2

8

Fungsional Lainnya

32

13

9

Umum

85

35

Jumlah

244

100%


Bab II - 5

1.5. Sistematika Penyajian LAKIP DEPKA BPPT BID PKT Tahun 2012 berisi 4 Bab yaitu : 1. Bab I Pendahuluan Berisi latar belakang, kedudukan tugas, fungsi, dan kewenangan, Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia. 2. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Berisi Keterkaitan RPJMN, Renstra dan Perencanaan Kinerja; Renstra DEPKA BPPT BID PKT Tahun 2010- 2014, Keterkaitan Program dengan RPJMN 2010-2014; Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012, dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012. 3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja Berisi Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 4. Bab IV. Penutup

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Keterkaitan RPJMN, Renstra dan Perencanaan Kinerja Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Amandemen ini, maka sektor ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mempunyai peran penting bagi upaya pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, pembangunan iptek hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan

masyarakat

jika produk yang dihasilkan bisa

didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata baik yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat.

Dalam Buku II Bab IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap II dijelaskan bahwa Pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) diarahkan untuk memantapkan kembali NKR meningkatkan kualitas

SDM,

membangun kemampuan iptek dan memperkuat daya saing perekonomian.

Pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk mendukung Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA. 2012

Bab II - 6

ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor industri. Untuk mencapai hal diatas, dalam RPJMN telah diarahkan strategi pembangunan iptek melalui dua prioritas pembangunan yakni, penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) dan Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan iptek (P3 Iptek). Terkait dengan UUD 1945 khususnya pasal 31 ayat 5 dan RPJMN 2010 – 2014, BPPTselaku lembaga pemerintah membuat visi dan misi yang berorientasi kepada pembangunan teknologi lima tahun kedepan untuk diwujudkan. BPPT telah membuat suatu perencanaan kinerja sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara programprogram yang dihasilkan dengan semangat yang ada dalam RPJM dalam membangunan negara ini.

BPPT telah membuat suatu perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategik 2010-2014 yang sesuai dengan tupoksi dan mengacu pada RPJMN 20102014.

Terkait dengan perencanaan kinerja untuk memenuhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPPT menggunakan Renstra sebagai acuan dalam membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) seperti yang tercantum dalam lampiran. Alur pikir keterkaitan RPJMN, Renstra, Rencana Kerja (Renja), RKT dan Penetapan Kinerja (PK) dapat dilihatdari gambar berikut ini :


Bab II - 7

RPJMN

Tugas Pokok BPPT

Renstra BPPT

Visi Misi

Tujuan

PK

Sasaran Strategis (IKU dan Target)

PROGRAM/ KEGIATAN

DIPA + RKAKL

RENCANA KINERJA LIMA TAHUN

Renja dan RKT

Gambar 2.1. Alur keterkaitan RPJMN, Renstra, Rencana Kerja (Renja), RKT dan Penetapan Kinerja (PK)

2.2 Renstra DEPKA BPPT BID PKT Tahun 2010– 2014 Renstra DEPKA BPPT BID PKT tahun 2010-2014 mengacu pada Renstra BPPT Tahun 2010-2014 dan disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis terakhir serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), khususnya Rencana Pembangunan Bidang Iptek. Penyusunan visi dan misi DEPKA BPPT BID PKT mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Iptek 2005-2025 serta visi dan misi BPPT sebagai berikut : 1.

Dalam RPJPN 2005-2025, visi pembangunan bidang iptek adalah :”Terwujudnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kekuatan utama kesejahteraan berkelanjutan dan peradaban bangsa”,


Bab II - 8

2.

Dalam Renstra BPPT 2010-2014, visi BPPT adalah,” Pusat Unggulan Teknologi yang mengutamakan kemitraan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimum”

2.2.1. Visi dan Misi DK BPPT BID PKT Visi dan Misi DEPKA BPPT BID PKT di landasi dari semangat RPJMN dan Tugas pokok yang telah diamanatkan. Visi dan misi DEPKA BPPT BID PKT diharapkan akan menjadi solusi dalam rangka pemecahan permasalahan bangsa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Visi DEPKA BPPT BID PKT “ Menjadi Pusat unggulan Teknologi yang mengutamakan kemitraan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimum di bidang Sistem Inovasi”. Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang akan dilaksanakan oleh DEPKA BPPT BID PKT adalah sebagai berikut :

Misi DK BPPT BID PKT 1.

Melaksanakan perekayasaan teknologi untuk penguatan sistem inovasi daerah

2.

Melaksanakan perekayasaan teknologi untuk penguatan sistem Inovasi TeknoIndustri.

3.

Melaksanakan perekayasaan teknologi untuk penguatan jaringan inovasi

4.

Melaksanakan perekayasaan teknologi untuk pengembangan teknoprener .

5.

Melaksanakan audit teknologi dan pengembangan isu tematik.

2.2.2. Tujuan Misi DEPKA BPPT BID PKT lebih difokuskan pada tujuan. sehingga setiap program yang ada dapat berjalan. Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai DEPKA BPPT BID PKT pada tahun 2012 yaitu : 1. Menyusun kebijakan dan rencana makro nasional di bidang teknologi; 2. Memberikan pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan publik

2.2.3. Sasaran Strategi


Bab II - 9

Sasaran strategis dibuat untuk dapat terukurnya pencapaian dari tujuan. Sasaran strategis DEPKA BPPT BID PKT tahun 2012 tersebut adalah : 1.

Tersusunnya kebijakan dan rencana makro nasional dibidang teknologi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 1 buah Rancangan Kebijakan Terkait dengan Sistem Nasional Audit Teknologi.

2.

Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing dan pelayanan publik dengan IKU y pilot project implementasi Sistem Inovasi di Kota Pekalongan

2.3. Keterkaitan Program DEPKA BPPT BID PKT dengan Program BPPT dan RPJMN 2010-2014 2.3.1. Layanan Teknologi BPPT Dalam menjalankan perekayasaan teknologi mengacu pada proses bisnis BPPT maka BPPT menghasilkan 10 layanan teknologi yaitu: 1. Rekomendasi Suatu

tindakan

untuk

merekomendasikan

atau

sesuatu

yang

perludirekomendasikan dalam bentuk nasihat atau saran dalam hal ini berbentuk tertulis. Kriteria dari rekomendasi :  Ada permasalahan yang perlu dipecahkan;  Ada tindakan tindakan yang perlu dilakukan;  Ada alternatif alternatif yang harus dipilih;  Ada sumber sumber daya yang harus dimanfaatkan;  Ada data dan informasi yang harus diolah untuk dimanfaatkan;  Memberikan dampak yang lebih baik (efektif dan efisien).

2. Advokasi  Proaktif memberi saran dan memberi pertimbangan kepada mitra/pengguna tentang penerapan, pemilihan, penggunaan suatu teknologi atau metodologi;  Proaktif melakukan langkah/upaya untuk merekomendasikan gagasan kepada mitra/pengguna tentang penerapan, pemilihan, penggunaan suatu teknologi atau metodologi. 3. Alih Teknologi


Bab II - 10

Pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dilingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. 4. Konsultansi Memberikan suatu petunjuk, pertimbangan, pendapat atau nasihat dalam penerapan, pemilihan, penggunaan suatu teknologi atau metodologi yang didapatkan melalui pertukaran pikiran untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sebaik-baiknya 5. Pengujian Melakukan pengujian berdasarkan permintaan dalam rangka sertifikasi dan standardisasi yang dilakukan dengan Kontrak atau Kerjasama atau swakelola yang mengandung nilai tambah dalam bentuk dana, sharing budget, kerjasama kegiatan (inkind/incash) pada unit kerja yang melaksanakan dan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 6. Jasa Operasi Melakukan jasa operasi berdasarkan permintaan yang dilakukan dengan kontrak atau kerjasama atau swakelola yang mengandung nilai tambah dalam bentuk dana, sharing budget, kerjasama kegiatan (inkind/incash) pada unit kerja yang melaksanakan dan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 7. Survai Pengamatan langsung di lapangan atau observasi atau inspeksi berdasarkan permintaan dalam rangka pembuktian fakta, mendapatkan data kinerja dan operasional, dan pengujian suatu pernyataan. 8. Pilot Plant Pabrik dalam skala kecil dengan kapasitas 10% dari pabrik pada skala normal dan merupakan implementasi dari desain yang dibuat terdahulu. Pilot plant tidak cukup untuk skala ekonomi namun hanya digunakan untuk beberapa tahun untuk mendapatkan data kinerja dan operasionalnya. 9. Pilot Project Pelaksanaan kegiatan proyek percontohan yang dirancang sebagai pengujian atau percobaan (trial) dalam rangka untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program, mengetahui dampak pelaksanaan program dan ke ekonomisannya. 10. Prototip


Bab II - 11

Bentuk fisik pertama dari satu objek yang direncanakan dibuat dalam satu proses produksi, mewakili bentuk dan dimensi dari objek yang diwakilinya dan digunakan untuk objek penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

Kriteria dari prototip:  Bentuk awal dari objek yang akan diproduksi dalam jumlah banyak;  Prototip dibuat berdasarkan pesanan untuk tujuan komersialisasi;  Belum pernah dibuat sebelumnya;  Merupakan hasil penelitian dan pengembangan dari objek atau sistem yang direncanakan akan dibuat;  Mudah dipahami dan dianalisis untuk pengembangan lebih lanjut

Untuk Kegiatan di TA 2012 ini, outcome yang dihasilkan oleh DEPKA BPPT BID PKT (L1) merupakan composite dari output (L2) unit kerja/pusat/Tk eselon II di bawahnya yang mengacu pada layanan teknologi di BPPT serta visi dan misi DEPKA BPPT

BID PKT. Outcome DEPKA BPPT BID PKT adalah sebagai berikut : 1.

Rancangan Kebijakan (Naskah Akademis) SNAT Rancangan kebijakan (Naskah Akademis) Sistem Nasional Audit Teknologi (SNAT) sebagai outcome DEPKA BPPT BID PKT merupakan composite dari output (L2) unit kerja /Pusat /Tk Eselon II

yang berada di bawahnya, dimana

output ini mengacu pada layanan teknologi BPPT di atas. DEPKA BPPT BID PKT memandang perlu untuk menghasilkan

naskah akademis ini karena

Sistem Nasional Audit Teknologi (SNAT) merupakan penting

dalam mendukung

khususnya

bagi

Penguatan

Sistem

salah satu agenda

Inovasi

di

Indonesia,

perlindungan publik, kepentingan negara (nasional), dan

pengembangan daya saing industri.

2.

Pilot Project Kota Pekalongan Dalam rangka meningkatkan daya saing industri,

DEPKA BPPT BID PKT

melakukan penguatan Sistem Inovasi di berbagai daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Salah satu daerah prioritas yang menjadi pilot project Sistem Inovasi

yang dilakukan

DEPKA BPPT BID PKT TA 2012 adalah Kota

Pekalongan yang memilki komitmen

kuat dalam mengadopsi platform SID

dalam mencapai visi sesuai RPJMDnya yang mengacu pada RPJMN. Pilot


Bab II - 12

project

ini merupakan salah satu outcome DEPKA BPPT BID PKT ini

merupakan composite dari output (L2) unit kerja /Pusat /Tk Eselon II , dimana output ini mengacu pada layanan teknologi BPPT di atas

Adapun rincian output yang mendukung outcome DEPKA BPPT BID PKT dibuat dalam Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) dan lebih jelasnya akan dipaparkan pada Bab III terkait Pengukuran Capaian Sasaran Strategis. 2.3.2. Keterkaitan Program DEPKA BPPT BID PKT dengan Program BPPT dan RPJMN 2010-2014 Dalam melaksanakan amanat yang terkandung dalam RPJMN dan semangat dari tugas pokok yang diemban, BPPT telah menghasilkan indikator kinerja utama yang mempunyai keterkaitan erat dengan program yang diprioritaskan dalam RPJMN. Program BPPT termasuk Program DEPKA BPPT BID PKT di dalamnya berdasarkan RPJMN 2010-2014 terdiri dari Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PPT) dan Program Generik. 1. Program PPT Berisi kegiatan-kegiatan untuk melakukan pelayanan eksternal BPPT dan bersifat teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPT, Unit Organisasi/ Eselon I, dan Unit Kerja/Satker di lingkungan BPPT. Program teknis BPPT hanya 1 (satu) program yaitu Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Program PPT di BPPT dibagi dalam 12 (dua belas) bidang teknologi sebagai berikut: 1. Bidang Teknologi Pangan 2. Bidang Teknologi Kesehatan 3. Bidang Teknologi Informasi 4. Bidang Teknologi Energi Bahan Bakar 5. Bidang Teknologi Energi Kelistrikan 6. Bidang Teknologi Material 7. Bidang Teknologi Transportasi 8. Bidang Teknologi Manufaktur 9. Bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan 10. Bidang Teknologi Sumberdaya Alam 11. Bidang Teknologi Kebencanaan dan Lingkungan


Bab II - 13

12. Bidang Kebijakan Teknologi 2. Program Generik Berisi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pelayanan internal dalam rangka peningkatan pelayanan eksternal. Program generik ini terdapat 2 (dua) program, yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT terkait dengan SOP yang diterapkan dalam mendukung pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang akuntabel, dan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT.

Untuk tujuan fokus program di DK BPPT BID PKTditetapkan fokus program yang merupakan bagian program PPT adalah sebagai berikut :  Pogram Pengkajian dan Penerapan Teknologi Program DK BPPT BID PKTberfokus pada bidang kebijakan teknologi meliputi Program: Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi,

Peningkatan

Kemandirian Daya Saing Industri dan UMKM Berbasis Teknologi; Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Difusi Teknologi; Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi; Pengkajian Inkubasi Teknologi 2.3.3 Struktur Outcome Eselon 1 Di BPPT, kinerja tingkat lembaga sekurang-kurangnya adalah hasil (outcome) sesuai ketentuan Permen PAN Nomor 09 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah. Sedangkan untuk tingkat Eselon I adalah hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DEPKA BPPT BID PKT ditetapkan sejalan dengan ketentuan skema IKU yang berlaku di BPPT. Sedangkan Outcome

DEPKA BPPT BID PKT (Eselon 1) diarahkan dalam rangka memberikan kontribusi penting BPPT dalam penguatan sistem inovasi di Indonesia secara bersistem dan kolaboratif-partisipatif, melalui : a.

Perbaikan/reformasi kebijakan inovasi yang konsisten dengan Kerangka Kebijakan Inovasi/KKI (Heksagon);


Bab II - 14

b.

Pencapaian kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan dari unit-unit kerja yang ditugaskan untuk melaksanakannya.

Struktur Outcome DEPKA BPPT BID PKT dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Struktur Outcome DEPKA BPPT BID PKT

2.4. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2012 Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja DEPKA BPPT BID PKT Tahun 2012 disajikan dihalaman berikut.


Bab II - 15

2.4.

Rencana Kinerja Tahunan Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tingkat Eselon 1

Deputi Kepala Tahun Anggaran

: Bidang PKT BPPT : 2012

Sasaran Strategis (1) Tersusunnyakebijakan dan rencana makro nasional di bidang teknologi

Indikator Kinerja (2) Rancangan Kebijakan terkait dengan Sistem Nasional Audit Teknologi

Terlaksananya Pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk Pilot Project Kota Pekalongan (Percontohan implementasi penguatan meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan sistem inovasi di daerah/ Kota Pekalongan) publik instansi pemerintah


Bab II - 16

Target (3) 1

1

2.5. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi.

Adapun

fungsi

dokumen

Penetapan Kinerja selain digunakan sebagai alat komunikasi antara atasan dan bawahan yang bersifat top-down juga dijadikan sebagai alat untuk menggabungkan pengukuran kinerja dengan strategi organisasi, KemenPAN dan RB mensyaratkan penambahan dua kolom yaitu: (1) Program dan (2) Anggaran, semula hanya tiga kolom yaitu: (1) Sasaran Strategis, (2) Indikator Kinerja dan (3) Target.

Gambar 2.3. Penandatanganan Penetapan Kinerja BPPT Tahun 2012


Bab II - 17

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Tingkat Eselon 1 Deputi Kepala Tahun Anggaran

: Bidang PKT BPPT : 2012

Sasaran Strategis (1) Tersusunnyakebijakan dan rencana makro nasional di bidang teknologi

Indikator Kinerja

Target

(2)

(3)

Rancangan Kebijakan terkait dengan Sistem Nasional Audit Teknologi 1

Terlaksananya Pelayanan inovasi, difusi dan Pilot Project Kota Pekalongan (Percontohan pengembangan kapasitas serta alih implementasi penguatan Sistem Inovasi di teknologi untuk meningkatkan daya saing daerah/ Kota Pekalongan) industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah

1

Program

Anggaran (Rp 1.000)

(4) (5) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang 15.500.000. Kebijakan Teknologi

Jumlah Total Anggaran : Rp 15.500.000.000,Jakarta, 28 Maret 2012 Kepala BPPT,

Deputi Kepala BPPT Bidang PKT

Dr. Ir. Marzan A. Iskandar 195805181985121001

Dr. Tatang A. Taufik 195909041986031003


Bab II - 18

2.6. Pelaksanaan Rencana Aksi Untuk memantau dan memastikan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen

Penetapan Kinerja (PK) maka DEPKA BPPT BID PKT menyusun dan

melaksanakan Rencana Aksi setiap Triwulan, yang berisi hal-hal sebagai berikut :  Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Utama;  Target; Program/ Kegiatan;  Rencana dan Capaian Kinerja;  Anggaran dan realisasinya.

Adapun pelaksanaan administratif pelaksanaannya dapat dilihat pada form Rencana Aksi terlampir.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA BPPT 3.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan

kegiatan

sesuai

dengan

program

ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan visi instansi pemerintah. Proses ini berupa penilaian pencapaian setiap target kinerja guna

memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan BPPT dalam pencapaian tujuan. Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Pasal 1 butir 2, Permen PAN No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah).

Tipe dan Jenis Indikator Kinerja Berdasarkan tipenya, Indikator Kinerja (IK) dapat dibagi menjadi:  Kualitatif, menggunakan skala (misal, sangat kurang, kurang, baik, sangat baik)  Kuantitatif absolut, menggunakan angka absolut (misal 30 orang, 80 unit).  Prosentase, menggunakan Pembadingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya (misal 50%, 100%).  Rasio, membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BAB III-1

(misal rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid).  Rata-rata, angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal rata-rata  biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat). (Sumber: Permen PAN No. PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan IKU).

Dalam pemilihan indikator kinerja tingkat Lembaga sampai Unit Kerja/Satuan Kerja, DEPKA BPPT BID PKT mengacu pada BPPT selalu berupaya memenuhi kriteria SMART yaitu : 1. Specific 2. Measurable

: Sifat dan tingkat Kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; : Target Kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;

3. Achievable

: Target Kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada

4. Relevan

: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam Rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impactyang ditetapkan; dan : Waktu/periode pencapaian Kinerja ditetapkan.

5. Time Bond

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DEPKA BPPT BID PKT Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis 1 (SS 1) : Tersusunnya kebijakan dan rencana makro nasional di bidang teknologi. Sebagai indikator (IKU 1) untuk sasaran ini dipilih Rancangan Kebijakan terkait dengan Sistem Audit Teknologi, dengan target 1 (satu) dokumen. Indikator ini memiliki arti yang jelas dan dan tidak multi tafsir (spesifik).Indikator ini juga jelas/mudah bagaimana mengukurnya, cukup dengan cara menghitungnya. Dapat dicapai dengan kapasitas dan

sumber daya yang ada, menggambarkan

hubungan sebab akibat antar indikator kinerja, serta berguna bagi pimpinan BPPT untuk mengambil kebijakan khususnya dalam pelaksanaan Sistem Audit Teknologi di tahun berikutnya. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah dokumen yang berisi kebijakan dan rencana makro nasional di bidang teknologi, yang sudah ditandatangani/disahkan oleh Kepala BPPT. 2. Sasaran

Strategis

2

(SS

2):

Terlaksananya

pelayanan

inovasi,

difusi

dan

pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BAB III-2

dan pelayanan publik instansi pemerintah. Sebagai IKU untuk sasaran ini adalah Pilot Project Kota Pekalongan (Percontohan implementasi penguatan sistem inovasi di daerah/ Kota Pekalongan). Sistem Inovasi di Kota Pekalongan dilakukan dengan tema/pilar inisiatif strategis sebagai berikut : Penguatan SID, Pengembangan Kluster Industri

Unggulan

Daerah,

Pengembangan

Jaringan

Inovasi,

Pengembangan

Teknopreneur, Pengembangan Tematik. Dimana masing-masing tema/pilar tersebut akan dikembangkan berlandaskan Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) sebagai berikut :

1. Mengembangan Kerangka Umum yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis 2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM

3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi

4. Mendorong Budaya Inovasi 5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah

6. Penyelarasan dengan perkembangan global

Masing-masing KKI memiliki target capaian sasaran dengan indikator tertentu. Indikator ini memiliki arti yang jelas dan dan tidak multi tafsir (spesifik) .

Adapun

metode

yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah dengan menghitung capaian hasil kegiatan dari ke lima tema/pilar inisiatif strategis terkait Sistem Inovasi di Kota Pekalongan.

Penghitungan nilai prosentase pencapaian kinerja dilakukan sebagai berikut :

x 100%

Semakin tinggi prosentase capaian kinerja maka semakin tinggi tingkat keberhasilannya


BAB III-3

3.2. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis dan IKU Berikut ini disajikan rekapitulasi atas pengukuran kinerja tingkat eselon I

Tabel 3.1. REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA TINGKAT ESELON 1

Eselon1 Tahun Anggaran

: Deputi Kepala Bidang PKT BPPT : 2012 Indikator Kinerja (IKU)

Sasaran Strategis (1) 1. Tersusunnya kebijakan dan rencana makro nasional di bidang teknologi 2. Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah

(2) 1. Rancangan Kebijakan terkait dengan Sistem Nasional Audit Teknologi 2.

Target

Satuan

Realisasi

%

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Buah

1

100

(7)

%

Pagu

Realisasi

(8)

(9)

(10)

PPT bidang kebijakan teknologi

Pilot Project Kota Pekalongan (Percontohan implementasi penguatan sistem inovasi di daerah/ Kota Pekalongan)

15.500.000.000 1

Buah

1

Total Anggaran DB PKT: Rp 15.500.000.000,Realisasi : Rp 15.392.831.633,- (99,3%) Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

Anggaran

Program

BAB III - 4

100

15.392.831.633

99,3

3.2.1. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 (SS 1) yaitu tersusunnya kebijakan dan rencana makro nasional di bidang teknologi dengan IKU Rancangan kebijakan (Naskah Akademis) Sistem Nasional Audit Teknologi (SNAT).

Capaian sasaran strategis tersusunnya kebijakan dan rencana makro nasional dibidang teknologi, kebijakan

dengan

outcome

(naskah akademis)

terkait

berupa

dimanfaatkannya

dengan

Sistem

1

rancangan

Nasional

Audit

Teknologi (SNAT) dalam rangka meningkatkan daya saing industri.

Naskah akademik peraturan perundang-undangan adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi-materi perundangundangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik,

holistik

dan

futuristik

(Keputusan

Kepala

Badan

Pembinaan Hukum Nasional Nomor G- 159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan).

Sistem Nasional Audit Teknolog (SNAT) 1.

Urgensi Sistem Nasional Audit Teknologi (SNAT) sebagai salah satu agenda penting dalam mendukung

Penguatan

Sistem

Inovasi

di

Indonesia,

khususnya

bagi

perlindungan publik, kepentingan negara (nasional), dan pengembangan daya saing industri. 2.

Dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan , tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 yang menjadi dasar turunnya Peraturan Kepala BPPT Nomor 004 Tahun 2011 tentang panduan pedoman audit teknologi .

Program SNAT telah melakukan pembuatan naskah akademik dengan melibatkan antar lembaga terkait. Penyusunan Naskah akademik ini meliputi 2 (dua) aspek

yakni

aspek

proses penyusunan undang-undang (target akhir terbuatnya undang-undang) dan aspek manajenem berupa berjalannya kelembagaan yang kompeten dalam melaksanakan Diklat Audit Teknologi, baik dalam maupun diluar BPPT. berjalannya kelembagaan jasa pelayanan audit

teknologi

di


unit-unit

kerja

BPPT. BAB III - 5

INFORMASI KINERJA DALAM ARSITEKTUR PROGRAM PADA PENGEMBANGAN SISTEM NASIONAL AUDIT TEKNOLOGI (SNAT) PENGEMBANGAN SISTEM NASIONAL AUDIT TEKNOLOGI (SNAT)

OUTCOME (MANFAAT)

NASKAH AKADEMIS SNAT YANG DIAJUKAN UNTUK PENYUSUNAN RUU

PROGRAM

KKI 1 KKI 2 1. Konsep SNAT 1. Kelembagaan 2. Pedoman SNAT sertifikasi 2. SDM auditor teknologi auditor Teknologi bersertifikat institusional

KKI 3 1. Berjalannya kelembagaan jasa pelayanan audit teknologi di BPPT

KKI 4 1. Pemahaman stakeholders kunci atas Konsep SNAT

KKI 5 1. Berjalannya kelembagaan DSAT dan DPK sertifikasi profesi auditor teknologi

KKI 6 1. Pemahaman komunitas atas proses sertifikasi auditor teknologi

OUTCOME

ESELON I

KEGIATAN

SUB KEGIAT AN

Pengkajian konsep SNAT & Pedoman Sertifikasi

Pengkajian kelembagaan, pelatihan & sertifikasi SDM

1. Pengkajian 2. Peningkatan Kapasitas 3. Fora (sosialisasi, FGD, seminar, kongres)


• Pokja • Perangkat kerja • dll


Pengkajian pengembangan jasa pelayanan audit teknologi di BPPT 1. Pengkajian 2. Peningkatan Kapasitas 3. Fora (sosialisasi, FGD, seminar, kongres)


Pengembangan kelembagaan DSAT & DPK

Sosialisasi pedoman sertifikasi audit teknologi

OUTPUT

1. Fora (sosialisasi, FGD, seminar, kongres)


1. Peningkatan Kapasitas 2. Fora (sosialisasi, FGD, seminar, kongres)

PROSES




Sosialisasi SNAT

Gambar 3.1. Informasi kinerja dalam arsitektur program pada pengembangan Sistem Nasional Audit Teknologi (SNAT).


BAB III - 6

INPUT

Outcome Rancangan Kebijakan/Naskah Akademis SNAT

yang dihasilkan DEPKA

BPPT BID PKT merupakan composite dari output yang dihasilkan oleh unit kerja di bawahnya(L2). Hal ini dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : (L2). Tabel 3.2 KKI SNAT Output Pusat Audit Teknologi PKT (Tk Eselon II)-L2 Outcome DK BPPT BID PKT 1.

KKI

Rancangan

Kebijakan dengan Nasional

terkait Sistem

Output

1.Mengembangkan

kerangka

1.1

Outcome

Tersusunnya naskah akademis

Sistem

Teknologi

nasional, dan dapat diterima oleh

dan bisnis

(SNAT) yang menjadi acuan bagi

asosiasi (IATI) dan menjadi bahan

penyusunan naskah akademis RUU

pertimbangan bagi Ristek

audit teknologi

1.2

Audit

1.2

Pedoman

Audit

Konsep SNAT diterima secara

umum yang kondusif bagi inovasi

Teknologi

Nasional

1.1

sertifikasi

auditor

teknologi 1.3

Pedoman

sertifikasi

auditor

teknologi yang telah dilegalkan dan diterapkan

Rekomendasi

acuan

legal

implementasi audit teknologi

1.3

Instrumen legal

(Menristek)

sebagai acuan implementasi audit teknologi

2.Memperkuat kelembagaan dan

2.1

daya dukung iptek/litbangyasa dan

menaungi

mengembangkan

kemampuan

Tersedia Kelembagaan yang kegiatan

Diklat

Audit

2.1

Berjalanya Kelembagaan (unit

organisasi di BPPT yang berkompeten

Teknologi di BPPT

melaksanakan Diklat Audit Teknologi)

absorpsi oleh industri, khususnya

2.2

yang menaungi kegiatan Pelatihan

UKM

lingkungan BPPT

2.2 Tersedia auditor teknologi BPPT

2.3

yang bersertifikat institusional

Pelatihan auditor teknologi di Sertifikasi institusional auditor

teknologi di lingkungan PAT-BPPT 3.Menumbuhkembangkan kolaborasi

bagi

meningkatkan

3.1

inovasi difusi

dan

inovasi,

Tersedianya Kelembagaan jasa

3.1

Berjalanya Kelembagaan jasa

pelayanan audit teknologi di unit-unit

pelayanan audit teknologi di unit-unit

kerja BPPT

kerja BPPT

praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi 4. Mendorong budaya inovasi

4.1 Tersosialisasinya Sistem Nasional

4.1 Para pengurus di asosiasi (IATI)

Audit

dan

Teknologi

(SNAT)

kepada

seluruh stakeholders

5.

Menumbuhkembangkan dan

memperkuat pemajuan klaster

sistem

industri

keterpaduan inovasi

dan

nasional

dan

5.1

Tersedianya

penentu

kebijakan

di

Ristek

paham tentang Konsep SNAT

Kelembagaan

sertifikasi profesi auditor teknologi

5.1 Berjalanya Kelembagaan (DSAT dan DPK) sertifikasi profesi auditor teknologi melalui IATI

daerah 6.Penyelarasan

dengan

perkembangan global

6.1

Tersusun dan tersosialisasinya

6.1

Komunitas sertifikasi paham

Standar/pedoman Sertifikasi Auditor

tentang

Teknologi

teknologi

proses

sertifikasi

Capaian IKU Sasaran Strategis 1 (SS 1) : Berikut

gambaran

capaian

kinerja

tahun

2012

dari

kegiatan

SNAT

serta

pembandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan target RPJMN 2012 – 2014: Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BAB III - 7

auditor

Rancangan Kebijakan (Naskah Akademis) Sistem Nasional Audit Teknologi Target RPJMN 2010-2014 :  Dibahasnya RUU SNAT dalam Prolegnas DPR  Sertifikasi Auditor Teknologi, (Certified Technology Auditor  Pembuatan peraturan yang menyangkut tentang pedoman audit teknologi.

Target

2011

2012

2013

Tahun  Pembuatan peraturan yang menyangkut tentang pendoman audit teknologi.

 Diterbitkan dalam bentuk Peraturan Kepala Nomor 004 Tahun 2011 tentang Pedoman Audit Teknologi.

 Rapat interdep, diskusi dan workshop sebagai upaya pemahaman konsep naskah akademik SNAT kepada semua pemangku kepentingan.  Pembuatan Pedoman Sertifikasi Auditor Teknologi, dan telah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPPT nomor 004 Tahun 2012 tentang Pedoman Sertifikasi Auditor Teknologi.  Pembuatan standar kompetensi auditor teknologi, dan telah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Kepala Nomor 005 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Auditor Teknologi.

 Pembuatan pedoman pelatihan auditor teknologi, dan telah diteribitkan dalam bentuk Peraturan Kepala Nomor 003 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelatihan Auditor Teknologi. Gambar 3.2. Capain Kinerja SNAT dan Mekanisme Sertifikasi CTA (Certified Technology Auditor)


BAB III - 8

Prosentase Capaian IKU Sasaran Strategis 1

x 100%

Tabel 3.3. Capaian Sasaran Rancangan Kebijakan terkait dengan SNAT Indikator Kinerja 1. Rancangan Kebijakan terkait dengan SNAT (Naskah Akademik)

Target

Reali sasi

1

1

%

Program

PPT Bidang Kebijakan Teknologi

100

3.2.2. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 Pengukuran capaian sasaran strategis 2 yaitu terlaksananya pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri, dan

pelayanan publik instansi pemerintah dengan IKU Pilot Project

Kota Pekalongan (Percontohan implementasi penguatan sistem inovasi di daerah/ Kota Pekalongan). Capaian sasaran strategis DEPKA BPPT BID PKT yaitu terwujudnya pilot project implementasi Sistem Inovasi di Kota Pekalongan

dengan

outcome

berupa

diadopsinya platform Sistem Inovasi terkait KKI dari setiap tema/pilar oleh Pemerintah Kota Pekalongan

Sistem Inovasi di Kota Pekalongan 1.

Urgensi 

Pentingnya percontohan implementasi sebagai kisah sukses (success story) dalam penguatan sistem inovasi di Indonesia.

 2.

Beragamnya karakteristik dan banyaknya “daerah otonom” di Indonesia.

Dasar Kerjasama antara BPPT dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam MOU:62/KB?BPPT-PEMKO PEKALONGAN/XII/2010;074/03927


BAB III - 9

Program Sistem Inovasi di Kota Pekalongan dilakukan mengacu pada lima inisiatif strategis/lima pilar yaitu : Penguatan/Pengembangan SID, Klaster Industri, Jaringan Inovasi, Pengembangan Teknopreneur dan Pilar-pilar Tematik. Masingmasing pilar dihubungkan dengan Kerangka Kebijakan Inovasi yang memiliki enam indikator sasaran di dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah di Koata Pekalongan. Berikut adalah Matriks kerangka kebijakan inovasi dan tema inisiatif strategis penguatan sistem inovasi di Kota Pekalongan :

Gambar 3.3. Matriks KKI dan tema inisiatif strategis penguatan sistem inovasI di daerah (kota pekalongan)


BAB III - 10

INFORMASI KINERJA DALAM ARSITEKTUR PROGRAM PADA PERCONTOHAN NASIONAL PENGUATAN SISTEM INOVASI DI DAERAH

Gambar 3.4. Bagan Informasi Kinerja Program SID

Capaian IKU Sasaran Strategis 2 (SS 2) : Berikut gambaran capaian kinerja tahun 2012 dari kegiatan Sistem Inovasi termasuk Pilot Project Kota Pekalongan serta pembandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan target RPJMN 2012 - 2014 Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BAB III - 11

Target RPJMN Program Pengkajian & Penerapan Teknologi Bidang Kebijakan Teknologi

Target RPJMN

Penguatan SIN di Indonesia perlu dibangun melalui kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework) yang sejalan, dengan sasaran dan milestones terukur, serta komitmen sumberdaya yang memadai baik pada tataran pembangunan nasional maupun daerah sebagai platform bersama. dimana program ini diperkuat oleh Program /Kegiatan Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi, Peningkatan Kemandirian Daya Saing Industri dan UMKM Berbasis Teknologi; Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Difusi Teknologi; Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi; Pengkajian Inkubasi Teknologi

Tahun 2011

2012

2013 1. 2.

Inisiasi Penguatan Sistem Inovasi Penguatan Kerangka Kebijakan Inovasi

1.

Capacity Building Penguatan Sistem Inovasi Penetapan Tema Pembangunan Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi (Draft 1)

2. 3. 4.

Implementasi 5 Pilar Kerangka Kebijakan Sistem Inovasi, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Penguatan Sistem Inovasi Daerah; Pengembangan Klaster Industri Unggulan Daerah Pengutan Jaringan Inovasi Pembentukan Teknoprener Penguatan Tematik

Gambar 3.5. Capaian Kinerja Penguatan Sistem Inovasi di Kota Pekalongan & Roadmap Sistem inovasi Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BAB III - 12

Outcome Pilot project /Percontohan Implementasi Sistem Inovasi Kota Pekalongan merupakan composite dari berbagai output unit kerja di bawah kedeputian PKT, dimana masing-masing unit kerja mewakili tema inisiatif strategis. Capaian Kinerja Sistem Inovasi Kota Pekalongan dapat dilihat pada KKI dari masing-masing tema/pilar Sistem

Inovasi

di

Kota


Pekalongan

sebagai

berikut

BAB III - 13

:

1. KKI PENGUATAN SID Elemen Kebijakan Inovasi

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis

2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM

Output

Target Output

Capaian Output

% Capaian

Outcome

Target Outcome

Capaian Outcome

% Capaian

1.1 Rekomendasi kelembagaan strategis PSID

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

1.1 Adopsi rekomendasi kelembagaan strategis PSID

1 SK walikota

1 SK walikota

1.2 Kajian (review) RPJPD

1 kajian

1 kajian

100

1.2 Adopsi acuan penyelarasan RPJPD

100 %

0%

1.3 Kajian (review) RPJMD

1 kajian

1 kajian

100

1.3 Adopsi acuan penyelarasan RPJM

100%

100%

1.4 Kajian (review) Strategi Inovasi Daerah

1 kajian

0

0

1.4 Adopsi acuan penyelarasan dokumen Strategi Inovasi Daerah

100%

0%

0

Sudah masuk dalam roadmap PSID

1.5 Pemetaan SID

1 kajian

1 kajian

100

1.5 Adopsi rekomendasi PSID

100%

50%

50

Blm ditindaklanjuti

1.6 Rumusan roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSID

1 rumusan

1 rumusan

100

1.6 Meningkatnya investasi berinovasi di daerah

100%

0%

0

Blm ditindaklanjuti

1.7 Rekomendasi PSID

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

1.8 Sosialisasi Reformasi Birokrasi

1 kegiatan

1 kegiatan

100

1.7 Adopsi RB Pemkot Pekalongan

100%

0%

0

Blm ditindaklanjuti

2.1 Alih pengetahuan tentang strategi PSID

1 kegiatan

1 kegiatan

100

2.1 Tindak lanjut oleh Pemda untuk meningkatkan perkembangan pemahaman stakeholders dan dukungan perguruan tinggi dalam PSID

100%

100%

2.2 Rumusan konsensus Tim PSID

1 rumusan

1 rumusan

100

2.2 Adopsi agenda aksi KIKUD

100%

0

0

Blm ditindaklanjuti

2.3 Rekomendasi usulan skema insentif terpadu PSID

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

2.3 Adopsi skema insentif terpadu PSID

100%

0

0

Blm ditindaklanjuti


BAB III - 14

100

Keterangan

0

Telah Terbit SK Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi SIDa Adopsi direncanakan th 2013

100

100

3.Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi

4. Mendorong budaya inovasi

5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah

3.1 Sosialisasi PSID

1 kegiatan

1 kegiatan

100

3.1 Sosialisasi/diseminasi lanjut PSID oleh Pemda

100%

100%

100

3.2 Forum kerjasama iptek dalam PSID

1 kegiatan

1 kegiatan

100

3.2 Peningkatan kerjasama iptek dalam PSID

100%

100%

100

3.3 Pelibatan masyarakat dan perekrutan, pelatihan dan pelibatan Relawan Indonesia Berinovasi

1 kegiatan

1 kegiatan

100

3.2 Peningkatan partisipasi masyarakat dan relawan dalam PSID untuk mendukung pengembangan City Identity & Branding

100%

100%

100

4.1 Rumusan Muatan Pelajaran Kreativitas, Iptek, Kewirausahaan pada Jenjang SLTA

1 modul

1 modul

100

4.1 Adopsi dan implementasi Muatan Pelajaran Kreativitas, Iptek, dan Kewirausahaan pada Jenjang SLTA

100%

100%

100

4.2 TOT Muatan Pelajaran Kreativitas, Iptek, dan Kewirausahaan pada Jenjang SLTA

1 modul

1 modul

100

4.3 Usulan prakarsa percontohan untuk mendukung Kota Jasa Kreatif yang Berwawasan Lingkungan

1 rekomendasi

0

0

4.2 Prakarsa partisipatif di daerah dalam percontohan penataan lingkungan Kota Jasa Kreatif yang Berwawasan Lingkungan

100%

0

0

Blm ditindaklanjuti

4.4 Panduan dan pendampingan apresiasi kreativitas-keinovasian di daerah

1 rekomendasi

0

0

4.3 Penyelenggaraan apresiasi kreativitas-keinovasian di daerah

100%

0

0

Blm ditindaklanjuti

5.1 Rekomendasi Pembentukan SMK Incorporated

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

5.1 Landasan legal (Perwal) tentang Pembentukan SMK Incorporated

1 SK walikota

0

0

Blm ditindaklanjuti

5.2 Forum kerjasama antardaerah (Sapta Mitra Pantura/SAMPAN) untuk PSID

1 kegiatan/laporan

1 kegiatan/laporan

100

5.2 Tersosialisasikannya kerjasama PSID di Forum SAMPAN

100%

0

0

Blm ditindaklanjuti

5.3 Forum koordinasi PSID Kota – Provinsi Pusat

1 kegiatan/laporan

1 kegiatan/laporan

100

5.3Sinkronisasi/harmonisasi agenda PSID (Kota – Provinsi – Pusat)

100%

0

0

Blm ditindaklanjuti


BAB III - 15


Total

6.1 Dialog kemitraan/promosi internasioanl PSID

1 laporan

1 laporan

100

6.1 Dukungan kemitraan internasional dalam PSID

100%

0

0

Blm ditindaklanjuti

6.2 Sosialisasi HKI, MDG, IPG, IDG

1 laporan

1 laporan

100

6.2 Agenda Pemda untuk perbaikan dalam HKI, MDG, IPG, IDG

100%

0

0

Blm ditindaklanjuti

6.3 Rekomendasi Percepatan peningkatan MDG

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

6.3 Adopsi rekomendasi untuk pencapaian MDG Kota Pekalongan 2013

100%

0

0

Blm ditindaklanjuti

2100

22 outcome

24 output

Rata-rata Prosentase Capaian


87,5

750 34,1

BAB III - 16

5. KKI PENGEMBANGAN KLUSTER INDUSTRI KREATIF UNGGULAN DAERAH Elemen Kebijakan Inovasi


Output

Target Output

Capaian Output

% Capaian

Outcome

Target Outcome

Capaian Outcome

% Capaian

1.1 Kajian potensi/prospek pengembangan prioritas klaster industri kreatif unggulan daerah (KIKUD)

1 kajian

1 kajian

100

1.1 Landasan legal (Perwal) untuk pengembangan prioritas KIKUD

1 SK Walikota

0

1.2 Terbentuknya Pokja KIKUD

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

1.2 Dukungan investasi untuk pengembangan lanjut prioritas KIKUD

1 luasan lahan

1 luasan lahan

100

1.3 Rekomendasi pengembangan prioritas KIUD

1 rekomendasi

Draft Rekomendasi

70

Telah Terbit SK Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi SIDa, untuk SK Pokja Lintas SKPD masih dalam bentuk draft


2.1 Alih pengetahuan (iptek) kepada stakeholders tentang pengembangan KIKUD

1 kegiatan

1 kegiatan

100

2.1 Perkembangan pemahaman iptek stakeholders dalam pengembangan KIKUD

100%

100%

100

Telah dilakukan capacity building dan simulasi klaster prioritas

2.2 Rumusan konsensus agenda aksi KIKUD

1 rekomendasi

0

0

2.2 Adopsi agenda aksi KIKUD

100%

50%

50

Dalam bentuk draft agenda aksi


3.1 Forum kerjasama dalam pengembangan KIKUD

1 forum KIB

1 forum KIB

100

100%

100%

100

Telah terbentuk Forum Rembug Klaster Industri Batik

3.2 Rumusan usulan konsensus prakarsa percontohan peningkatan nilai tambah dalam pengembangan KIKUD

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

3.1 Kerjasama dan adopsi implementasi prakarsa percontohan peningkatan nilai tambah dalam pengembangan KIKUD

3.3 Perekrutan, pelatihan dan pelibatan Relawan Indonesia Berinovasi

1 kegiatan

1 kegiatan

3.2 Peningkatan partisipasi relawan/masyarakat dalam pengembangan KIKUD

100%


100

BAB III - 17

0

Keterangan

Telah diusulkan 2 komoditas prioritas

Telah dilakukan kajian peningkatan nilai tambah melalui pengembangan motif batik pesisir 100%

100

Kegiatan PSI, rekruitmen dan ikrar relawan muda berinovasi sebanyak kurang lebih 125 orang




Total

4.1 Alih pengetahuan kreativitas-keinovasian dan kewirausahaan kepada stakeholders KIKUD

1 kegiatan

1 kegiatan

100

4.1 Perkembangan pemahaman kreativitaskeinovasian dan kewirausahaan stakeholders KIKUD

100%

100%

100

Membantu kegiatan teknoprener

4.2 Rumusan usulan/Sosialisasi apresiasi percontohan peningkatan nilai tambah KIKUD berwawasan lingkungan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

4.2 Adopsi usulan apresiasi percontohan peningkatan nilai tambah KIKUD berwawasan lingkungan

100%

100%

100

Sosialisasi batik berwawasan lingkungan melalui WEB GIN

5.1 Kajian potensi/prospek kemitraan antardaerah, dan daerah-pusat pengembangan prioritas KIKUD

1 kajian

1 kajian

100

5.1 Adopsi hasil kajian untuk sinkronisasi dan kemitraan pengembangan lanjut KIKUD

100%

100%

100

Telah dilakukan kajian potensi kemitraan antar daerah pantai utara Jawa Tengah melaluipenguatan klaster Ind. Batik

5.2 Forum kemitraan industrial dalam pengembangan KIKUD

1 kegiatan

0

0

5.2 Dukungan kemitraan antardaerah, dan daerah-pusat dalam pengembangan KIKUD

100%

70%

70

SAMPAN (Sapta Mitra Pantura) dalam kondisi vakum karena kendala Peraturan Pemerintah

6.1 Sosialisasi HKI dan SNI terkait KIKUD

1 kegiatan

0

0

6.1 Peningkatan pemahaman stakeholders tentang HKI dan SNI terkait KIKUD

100%

0

0

Belum dilaksanakan dan merupakan keg. PKT

6.2 Dialog kemitraan/promosi internasioanl pengembangan KIKUD

1 kegiatan

0

0

6.2 Dukungan kemitraan internasional dalam pengembangan KIKUD

100%

0

0

Belum dilaksanakan dan merupakan keg. PKT

14 output



970

12 outcome

69,28

820 68,33

BAB III - 18

6. KKI PENGEMBANGAN JARINGAN INOVASI Elemen Kebijakan Inovasi



Output

Target Output

Capaian Output

% Capaian

Outcome

Target Outcome

Capaian Outcome

% Capaian

Keterangan

1.1 Kajian Master Plan Pengembangan Kawasan Kreatif (Technopark)

1 kajian

1 kajian

100

1.1 Adopsi hasil kajian Master Plan Pengembangan Kawasan Kreatif (Technopark)

1 paket dokumen

1 paket dokumen

100

Implementasi kawasan Tahun 2013

1.2 Rekomendasi pengembangan Pengembangan Kawasan Kreatif (Technopark)

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

1.2 Landasan legal (Perwal) untuk Pengembangan Kawasan Kreatif (Technopark)

1 PerWal

Draft PerWal

50

Kelanjutan Thn 2013 c/q Bappeda

1.3 Usulan Tim Tindak Lanjut Pengembangan Kawasan Kreatif (Technopark)

1 usulan

1 usulan

100

1.3 Terbentuknya Tim Tindak Lanjut Pengembangan Kawasan Kreatif (Technopark)

1 Pokja

1 Pokja

100

1. 4 Tindak lanjut implementasi EDevelopment Daerah (ESociety)

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

1.4 Perkembangan layanan dan Jaringan Telecenter untuk mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat

1 paket dokumen

1 paket dokumen

100

2.1 Kajian pemetaan jaringan inovasi

1 kajian

1 kajian

100

2.1 Adopsi hasil kajian oleh Pemda untuk pengembangan jaringan inovasi di daerah

1 paket dokumen

1 paket dokumen

100

2.2 Peningkatan kapasitas stakeholder dalam Manajemen Pengetahuan/MP (Knowledge Management/KM)

1 pelatihan

1 pelatihan

100

2.2 Peningkatan pemahaman dan keterampilan stakeholders dalam implementasi Manajemen Pengetahuan (MP/KM)

100%

75%

75

Tindak lanjut Pelatihan di tahun 2013

2.3 Peningkatan kapasitas dalam Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/TRL)

1 pelatihan

1 pelatihan

100

2.3 Peningkatan pemahaman dan keterampilan stakeholders dalam implementasi TKT/TRL

100%

75%

75

Tindak lanjut Pelatihan di tahun 2013


BAB III - 19


3.1 Kerjasama dan alih pengetahuan/teknologi dan implementasi teknologi spesifik

1 kerjasama

1 kerjasama

100

3.1 Tindak lanjut kemitraan implementasi teknologi

1 kegiatan mitra

1 kegiatan mitra

100

3.2 Perekrutan, pelatihan dan pelibatan Relawan Indonesia Berinovasi

1 pelatihan

1 pelatihan

100

3.2 Peningkatan partisipasi relawan/masyarakat dalam pengembangan jaringan inovasi di daerah

50 relawan

30 relawan

60


4.1 Rekomendasi inventarisasi, pengembangan, dan pemanfaatan inovasi (teknologi masyarakat) di daerah

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

4.1 Tindak lanjut oleh Pemda dan stakeholders dalam implementasi inventarisasi, pengembangan, dan pemanfaatan inovasi (teknologi masyarakat) di daerah

1 kegiatan

1 kegiatan

100

4.2 Rumusan apresiasi inovasi (teknologi masyarakat) di daerah

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

4.2 Adopsi apresiasi inovasi (teknologi masyarakat) di daerah

1 kegiatan

1 kegiatan

100


5.1 Kajian Metode Koordinasi Terbuka/MKT (Open Method of Coordination/OMC) di daerah

1 kajian

1 kajian

100

5.1 Adopsi dan tindak lanjut implementasi oleh Pemda dan stakeholders dalam prakarsa implementasi MKT/OMC di daerah

1 kegiatan OMC

1 kegiatan OMC

100


6.1 Forum kerjasama internasional jaringan inovasi

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

6.1 Prakarsa kerjasama internasional untuk pengembangan jaringan inovasi di daerah

100%

25%

25

Total

13 output



1300

13 outcome

100

1085 83,46

BAB III - 20

Tindak lanjut perekrutan relawan di tahun 2013

Tindak lanjut di tahun 2013

7. KKI PENGEMBANGAN TEKNOPRENER Elemen Kebijakan Inovasi 1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis

Output

Target Output

Capaian Output

% Capaian

Outcome

Target Outcome

Capaian Outcome

% Capaian

Keterangan

1.1 Rekomendasi pengembangan kelembagaan Pusat Inovasi (PI) di Pemda

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

1.1 Landasan legal (Perwal) untuk kelembagaan PI (inkubator bisnis) di Pemda

1 PerWal

1 PerWal

100

1.2 Rancangan pembentukan Tim Pengelola PI Pemda

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

1.2 Terbentuknya lembaga dan tersedianya fasilitas PI (inkubator bisnis) di Pemda (1)

1 Lembaga

1 Lembaga

100

1.3 Rumusan rancangan fungsi dan fasilitas PI di Pemda

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

1.4 Rumusan revitalisasi Klinik Konsultasi Bisnis & HKI Daerah

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

1.3 Adopsi revitalisasi KKB & HKI sebagai PI (Penyedia Jasa Pengembangan Bisnis/PJPB (BDSP) (1)

100%

20%

20

Sudah tersosialisasi dan ada komitmen adopsi oleh Disperindagkop

1.5 Rekomendasi kemudahan perijinan daerah bagi pengembangan teknoprener baru

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

1.4 Adopsi dukungan kemudahan perijinan daerah untuk pengembangan teknoprener baru

100%

25%

25


1.6 Rekomendasi skema insentif pengembangan teknoprener baru

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

1.7 Adopsi skema insentif dukungan pembiayaan untuk teknoprener baru

100%

30%

30

Sudah tersosialisasi dan ada komitmen adopsi oleh Unit Inkubistek

1.7 Rekomendasi skema insentif pengembangan inovasi UKM

1 rekomendasi

0

1.6 Adopsi skema dukungan pembiayaan untuk pengembangan inovasi UKM

100%

40%

0



0

BAB III - 21


3.Menumbuhkembangka n kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi


2.1 Tersusunnya rumusan sistem manajemen (SOP Pengelolaan) PI inkubator bisnis di Pemda

1 dokumen rumusan

1 dokumen rumusan

100

2.1 Berfungsinya PI di Pemda (2)

100%

100%

100

2.2 Tersusunnya rumusan sistem manajemen (SOP Pengelolaan) PI PJPB di Pemda

1 dokumen rumusan

1 dokumen rumusan

100

2.3 Pengelola PI terlatih

1 tim

1tim

100

3.1 Terhimpun hasil proses seleksi calon teknoprener (tenant)

1 kegiatan

1 kegiatan

100

3.1 Calon teknoprener (tenant) terseleksi (10 peserta)

10 peserta

10 peserta

100

3.2 Berjalannya proses inkubasi kepada calon teknoprener (tenant) daerah

1 kegiatan

1 kegiatan

100

3.2 Tumbuhnya usaha baru (teknoprener baru) daerah (5)

5 teknopreneur

2 teknopreneur

40

3.3 Sosialisasi pengembangan teknoprener dan talent scouting (technopreneurship camp) di kalangan pemuda dan perguruan tinggi (PT)

1 kegiatan

1 kegiatan

100

3.3 Perluasan pemahaman pengembangan teknoprener di kalangan pemuda dan PT

100%

100%

100

3.4. Dukungan kemitraan iptek/bisnis untuk PI

1 kegiatan

1 kegiatan

100

3.4 Prakarsa pembentukan PI di PT (2)

2 prakarsa

1 Prakarsa

50

4.1 Rumusan Mata Kuliah Kewirausahaan (Technoprenership) di PT

1 dokumen

1 dokumen

100

100%

25%

25

4.2 Rekomendasi kurikulum kewirausahaan (Technoprenership) di PT

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100

4.1 Adopsi oleh mitra atas rekomendasi dan rancangan kurikulum kewirausahaan (Technoprenership) di PT


BAB III - 22

Sudah ada komitmen mengadopsi kurikulum di STMIK Widya Pratama

5.Menumbuhkembangka n dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah

5.1 Kajian potensi/prospek bisnis yang sesuai dengan prioritas klaster industri (ekonomi) daerah

1 dokumen

1 dokumen

100

5.1 Hasil kajian menjadi rujukan Pemda dan stakeholder dalam pengembangan usaha baru di daerah

100%

0


6.1 HKI dan SNI tersosialisasi di kalangan pengelola PI dan calon teknoprener (tenant) dan UKM tertentu

1 kegiatan

1 kegiatan

100

6.1 Meningkatnya pemahaman pengelola PI dan calon teknoprener (tenant) dan UKM tertentu dalam bidang HKI dan SNI

100%

100%

Total

18 output

1700

14 outcome



94,44

0

100

790 56,42

BAB III - 23

8. KKI PENGEMBANGAN TEMATIK Elemen Kebijakan Inovasi


Total

Output

Target Output

1.1 Evaluasi implementasi EDevelopment Daerah

1 laporan Audit TIK untuk E-Dev

1.2 Rekomendasi pengembangan lanjut EDevelopment Daerah (EGov, Kebijakan & Kelembagaan, Jaringan Infokom di Kota Pekalongan, koneksitas lembaga pendidikan, dan E-Business)

1 rekomendasi

2 output



Capaian Output

1 laporan Audit TIK untuk E-Dev

1 rekomendasi

% Capaian 100

Outcome

1.1 Adopsi rekomendasi untuk pencapaian indikator EDevelopment Kota Pekalongan 2013

Target Outcome

Capaian Outcome

% Capaian

100%

0

0

100

200

1 outcome

100

0 0

BAB III - 24

Keterangan

Tabel 3.4. Rekapitulasi Prosentase Capaian Sasaran Pilot Project Pekalongan Tema Inisiatif Strategis

Prosentase Capaian

Prosentase Capaian

Output

Outcome

Penguatan SID

87,5

34,1

Pengembangan Jaringan Inovasi

69,28

68,39

Pengembangan Kluster Industri

100

83,46

Pengembangan Teknopreneur

94,44

56,42

100

0

90,24

48,47

Tematik Rata-Rata

Dari K K I d i a t a s dapat disimpulkan bahwa plafform Sistem Inovasi Untuk Kota Pekalongan telah dilakukan melalui lima tema/pilar inisiatif strategis , hal ini merupakan pencapaian sasaran capaian kinerja DK BPPT BID PKT dengan terimplementasinya satu kota percontohan yang telah mengadopsi platform Sistem Inovasi secara menyeluruh dan terintegrasi. Dukungan penuh DEPKA BPPT BID PKT dan komitmen yang kuat oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan menjadi pendorong utama terwujudnya pilot project ini. Namun hal ini perlu terus didampingi dan diperkuat lagi dengan berbagai program pemerintah pusat dan daerah yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi mengingat target capaian masih 48,47 %, hal ini disebabkan adanya permasalahan dalam hal: 1.

Keterbatasan sumber daya BPPT dan Pemerintah Kota Pekalongan baik dalam hal sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia

2.

Masih terbatasnya pemahaman aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penguatan Sistem Inovasi sehingga masih perlu terus dilakukan kegiatan pendampingan;

3.

Integrasi Rencana Tindak terkait Sistem Inovasi dari berbagai SKPD Kota Pekalongan;

4.

Keterbatasan Waktu, dimana suatu sistem tidak dapat diukur per tahun tetapi multy years

Oleh karena itu, capaian kinerja yang meliputi capaian output dari ke lima tema/pilar inisiatif strategis sebasar 90,24% dan outcome 48,47% sudah dapat diartikan mencapai target realisasi 100% karena Sistem Inovasi berprinsip ke lima tema/pilar inisiatif strategis KKI bergerak serentak dalam arti tidak Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

Lampiran 1 - 1

semua harus 100% tetapi semua bergerak terintegrasi sehingga ada indikasi perubahan di dalam perencanaan pembangunan daerah secara bertahap dimana hal ini didukung oleh komitmen penuh oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam mengadopsi Platform Sistem Inovasi

Capaian IKU Sasaran Strategis 2 (IKU ) Capaian Pilot Project/ Percontohan implementasi Sistem Inovasi Kota Pekalongan adalah Baik x 100%

Prosentase Capaian IKU Sasaran Strategis 2 Tabel 3.4. Capaian Sasaran Pilot Project Implementasi Penguatan Sistem inovasi di Kota Pekalongan Indikator Kinerja 1. Pilot Project Kota Pekalongan (Percontohan implementasi penguatan sistem inovasi di daerah/ Kota Pekalongan)

Target

1

Reali sasi

1


%

100

Program

PPT Bidang Kebijakan Teknologi

Lampiran 1 - 1

BAB IV. PENUTUP Dari hasil pengukuran atas capaian kinerja yang ikhtisarnya (rekapitulasinya) disajikan pada Tabel 3.1, diperoleh capaian kinerja atas dua sasaran strategis DB PKT BPPT, rata-rata sebesar 100%

Ditinjau dari pelaksanaan anggaran, dari pagu sebesar Rp15.500.000.000,- dengan realisasi Rp15.392.831.633 (99,3%)

Terdapat sejumlah penyempurnaan dalam LAKIP DB PKT BPPT Tahun 2012 berikut: 1. Pelaksanaan Rencana Aksi terhadap Penetapan Kinerja (PK) 2. Adanya pembandingan capaian kinerja tahun 2012 dengan: o Target RPJMN o Capaian kinerja periode/tahun sebelumnya;

Demikianlah laporan ini disusun dalam rangka pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja DB PKT BPPT Tahun 2012

LAMPIRAN-1 FORMULIR RENCANA AKSI ATAS PENETAPAN KINERJA ESELON I 2012 (TRIWULAN I – IV) Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

Lampiran 1 - 1

Tingkat Eselon 1: Deputi Bidang PKT BPPT Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/ Keg

Rencana Kinerja Tahuna n

1 buah 1. Tersusunnya Rancangan kebijakan Kebijakan dan rencana terkait dengan makro Sistem Nasional nasional di Audit bidang Teknologi teknologi

Semester (%)

Capaian Triwula n (%)

Tahuna n

Semester (%)

Anggaran (ribuan) Triwula n (%)

15.500.000,-

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Kebijakan Teknologi

Pagu

T1

T1

T2

T2

T3

T3

T4

T4

LAMPIRAN-1 FORMULIR RENCANA AKSI ATAS PENETAPAN KINERJA ESELON I 2012 (TRIWULAN I – IV) Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

Lampiran 1 - 1

Realisasi

% 97,5

Tingkat Lembaga : Deputi Bidang PKT BPPT Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Rencana Kinerja

Program/ Keg Tahunan

2. Terlaksananya Pilot Project 1 buah Pelayanan Kota inovasi, difusi Pekalongan dan (Percontohan pengembangan kapasitas serta implementasi alih teknologi penguatan sistem untuk meningkatkan inovasi di daya saing daerah/ Kota industri, dan Pekalongan) pelayanan publik instansi pemerintah

1. Penguatan SID 2. Pengembangan Pengkajian jaringan inivasi 3. Pengembangan dan kluster industri Penerapan unggulan daerah Teknologi Bidang 4. Pengembangan Teknopreneur Kebijakan 5. Tematik (E-dev) Teknologi

Capaian

Semester

Triwulan

(%)

(%)

Program

15 40 25

1. Penguatan SID 2. Pengembangan jaringan inivasi 3. Pengembangan kluster industri unggulan daerah 4. Pengembangan Teknopreneur 5. Tematik (E-dev)

Semester (%)

40

Triwulan

Pagu

(%)

15 40

Sudah termasuk dalam anggaran pada tabel di atas

25

20

60


Tahunan

Anggaran (ribuan)

20

60

40

Lampiran 1 - 1

Realisasi

%


LAMPIRAN I Hasil Evaluasi Sistematika RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 berdasar pada Permendagri No 54 Tahun 2010 Tabel Sandiangan sistematika RPJMD Kota Pekalongan 2010-2015 dengan sistematika permendagri no 54 tahun 2010 Lampiran III Bab Bab I

Sistematika Permendagri no 54 tahun 2010 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kota Pekalongan 2010-2015 Pendahuluan A Latar Belakang B Tujuan

1.5

E

Maksud dan Tujuan

C

Landasan Hukum

D

Hubungan RPJMD Kota Pekalongan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sistematika


Bab II 2.1 2.2 2.3 2.4

Gambaran Umum Kondisi Daerah Aspek Geografi dan Demografi Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya Saing Daerah

Penjelasan

Dalam RPJMD Kota Pekalongan bab I ini sebenarnya secara materi telah mengacu pada Permendagri no 54 tahun 2010 hanya saja susunan/sistematika serta penomoran subbab perlu disesuaiakan kembali sesuai perraturan yang ada. Sedangkan untuk Landasaran Hukum perlu dicantumkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan teknologi dan Menteri Dalam Negeri No 03/36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi daerah.

Gambaran Umum Wilayah A.

Keadaan Geografis

B

Demografi

C

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender

D

Beberapa aspek dan fokus yang harusnya terinci dalam gambaran umum kondisi daerah sebenarnya beberapa sudah tergambarkan dalam subbab-subbab di Bab 2 RPJMD Kota Pekalongan ini. Namun sistematika dan penyusunan perlu memperhatikan

Bab

Sistematika Permendagri no 54 tahun 2010 E F

Bab III

3.1 3.2

3.3 Bab IV 4.1

Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah serta Kerangka Pendanaan Kinerja Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kerangka Pendanaan Analisis Isu-Isu Strategis Permasalahan Pembangunan

Sistematika RPJMD Kota Pekalongan 2010-2015 (IDG) Indikator Pembangunan Ekonomi Gambaran Umum Kondisi Urusan

Isu Strategis

A B

Pengelolaan Keuangan daerah Kerangka Pendanaan

Analisis Isu-isu Strategis A

B

C

Bab V 5.1

Penyajian Visi Misi Tujuan Sasaran Visi

5.2

Misi

sistematika dalam permendagri no 54 tahun 2010. Dalam hal ini diperlukan penyesuaian kembali indikator-indikator yang tersebar dalam subab RPJMD Kota Pekalongan untuk perletakannya diselarasakan dengan peraturan yang berlaku (dalam aspek dan fokus bukan dalam urusan) serta penomoran subbab juga perlu diperhatian agar sama dengan Permendagri no 54 tahun 2010.

Gambaran Pengelolaan Keuangan

Kelompok Pelayanan Umum


4.2

Penjelasan

A

Kelompok Daya Saing Daerah Kelompok Kesejahteraan Masyarakat

Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran Visi

Pada RPJMD Kota Pekalongan Analisis Isu stretetgis langsung merujuk pada kelompokkelompok pembangunan daerah. Dalam hal ini berarti isu stretgis telah didapatkan namun dalam penyajiannya sebaiknya merujuk pada sistematikan permendagri no 54 tahun 2010 untuk penamaan dan penomoran subab.

Penyajian rumusan visi Kota Pekalongan telah sesuai dengan permendagri no 54 tahun 2010. rumusan misi dalam RPJMD Kota pekalongan sebaiknya

Bab

Sistematika Permendagri no 54 tahun 2010

Sistematika RPJMD Kota Pekalongan 2010-2015

Penjelasan

disusun dalam subbab berbeda dengan Visi. Dalam penyajiannya sebaiknya mengunakan kata pengantar yang menjelaskan maksud perumusan misi. 5.3 Tujuandan Sasaran B Tujuan dan sasaran untuk rumusan tujuan telah sesuai dengan Peraturan yang ada karena diturunkan dari tiap misi namun untuk rumusan sasaran dalam RPJMD Kota pekalongan masih mengacu pada misi dan bukan pada masing-masing tujuan. Dalam hal ini perlu disusun kembali sasaran-sasaran untuk mencapai tiap-tiap tujuan. Bab Strategi dan Arah Arah Kebijakan dan Strategi Penamaan bab belum sesuai VI kebijakan dengan permendagri no 54 tahun 2010. Dengan penamaan yang ada maka perumusan staretgi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Pekalongan jadi terbalik dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Perumusan stretegi dan arah kebijakan dalam RPJMD berdasarkan kelompok pembangunan dan urusan SKPD , dalam hal ini sebaiknya rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012 bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan Bab Kebijakan Umum dan Kebijakan Umum dan VII Program Pebangunan Progran Pembanguna Daerah A Kebijakan Umum Dalam subab Kebijakan umum dalam RPJMD Kota Pekalongan diuraikan kebijakan yang merupakan turunan dari Misi padahal dalam dalam kebijakan umum harusnya diuraikan

Bab

Sistematika Permendagri no 54 tahun 2010

Sistematika RPJMD Kota Pekalongan 2010-2015

B

Bab VIII

Indikasi rencana Program prioritas dengan Kebutuhan Pendanaan

Program Pembangunan Daerah masing-Masing Urusan

Penjelasan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja Program pembangunan daerah dalam RPJMD kota pekalongan didasarkan atas kelompok pembangunan dan dibagi lagi per urusan. Seharusnya progam pembangunan diturunkan dari kebijakan umum kemudian disajikan dengan indikator dari programprogram yang dipilih.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan A B

Indikasi Rencana Program Prioritas Kerangka Kebutuhan Anggaran


Bab IX

Penetapan Indikatior Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah

Bab

Pedoman Transisi dan

Pedoman Transisi dan

Indikasi Progran Prioritas dalam RPJMD Kota Pekalongan diturunkan dari misi . dalam hal ini diperlukan penyelarasan dengan Permendagri no 54 tahun 2010 yaitu indikasi rencana progam disusun berdasarkan program yang telah disusun dalam bab sebelumnya kemudian disusun kapan program tersebut dilaksanakan disertai denganpendanaan untuk tiap programnya. Indikator di RPJMD Kota Pkealongan telah disusun per misi namun diperlukan penyesuaian karena berdasarkan peraturan yang berlaku indiaktor kinerja daerah disusun per urusan sesuai dengan program yang dipilih disertai dengan target umum dan target pertahunnya. Telah sesuai.

Bab

Sistematika Permendagri no 54 tahun 2010 X kaidah pelaksanaan Sumber: Hasil Analisis 2012

Sistematika RPJMD Kota Pekalongan 2010-2015 Kaidah Pelaksanaan


Penjelasan

LAMPIRAN II Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Tabel : Strategi baru Tujuan Mengembangkan Potensi Ekonomi berbasis Sistem Inovasi

Sasaran Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah

Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN

Meningkatnya akses UMKM terhadap sumber permodalan baik bank maupun lembaga keuangan non bank Meningkatnya efisiensi dan daya saing proses dan pemasaran produksi UMK dengan pemanfaatan IPTEK Terfasilitasinya hasil inovasi dan kreativitas UMKM dalam memperoleh Hak cipta/patent

Berkembangnya kewirausahaan dan etios kerja yang tangguh pada pelaku UMKM Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012 Terwujudnya iklim usaha yang sehat dan kondusif

Sumber: hasil Analisis 2012

Strategi

Pengembangan klaster industri potensial yang memiliki kekhasan daerah untuk mendukung rantai nilai komoditas daerah Pengembanagn Sistem Inovasi dalam pendukung pengembangan ekonomi masyarakat Pengembanagn Sistem Inovasi dalam pendukung pengembangan ekonomi masyarakat Pengembangan jaringan inovasi dalam tatatan pemerintahan dan bisnis Pengembangan klaster industri potensial yang memiliki kekhasan daerah untuk mendukung rantai nilai komoditas daerah Penguatan teknoprener bagi pengembangan usaha baru yang inovastif Pengembanagn Sistem Inovasi dalam pendukung pengembangan ekonomi masyarakat

Tabel: Arah Kebijakan


Lampiran 1 - 1

LAMPIRAN III Program dan Indikator Rencana Kinerja Setelah di Lakukan Pemilahan

Tabel Rumusan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan daerah Kota Pekalongan dengan Strategi baru No Strategi 1 Pengembanagn Sistem Inovasi dalam pendukung pengembangan ekonomi masyarakat

Kebijakan Umum Mewujudkan pelayanan satu pintu sekaligus penyederhanaan proses pengurusan perizinan dan peningkatan pelayanan publik yang mendukung kepastian berusaha di Kota Pekalongan

Program Prioritas PP 3 Program penciptaan iklim usaha menengah yang kondusif (1 15 xx 15)dengan kegiatan pembebasan biaya/retribusi perizinan bagi UMKM

Indikator Kinerja IP 8 Jumlah regulasi pembebasan perizinan bagi UMKM

PP 5 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dengan kegiatan peningkatan kulaitas, kepastian ,kejelasan dan transparansi perizinan investasi

IP 7 Terlaksananya SOP perijinan (%)

IP 12 Jumlah dokumen profil potensi dan peluang investasi pertahun IP13 Jumlah keikutsertaan pameran investasi dan produk unggulan pertahun IP 14 Terbangun dan berfungsinya sistem informasi penanaman modal (simpedal) IP 15 Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BABIV- 38

No

Strategi

Kebijakan Umum

Fasilitasi dalam rangka sinkronisasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal dengan perizinan operasional di daerah

Program Prioritas

Indikator Kinerja Terwujudnya aplikasi Simpadu yang handal untuk membantu pelayanan perizinan. IP 11 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan usahanya beserta pembayaran retribusi

PP 6 Program Pengembangan daya tarik dan objek pariwisata dengan kegiatan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah (penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan modal) Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi 1 16 xx 15

IP 9 Jumlah izin yang diterbitkan pertahun

IP 10 Terselesaikannya pengaduan masyarakat terkaitpelayanan penanaman modal dan pelayanan perijinan IP 16 Jumlah objek pariwisata yang berkembang pertahun IP17 Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekalongan IP 18 Jumlah kelompok sadar wisata Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BABIV- 39

No

Strategi

Kebijakan Umum Mengembangkan kerangka kebijakan, kelembagaan, praktek, infrastruktur dan budaya inovasi pembangunan ekonomi berbasis IPTEK

Program Prioritas

Indikator Kinerja

2

Pengembangan jaringan inovasi dalam tatatan pemerintahan dan bisnis

Meningkatkan potensi koperasi aktif yang ada guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan iklim usaha kondusif

PP 1 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegaitan fasilitasi pendirian koperasi wanita di tingkat kelurahan dan kelompok simpan pinjam wanita di tingkat RW

IP 1 Jumlah kelompok simpan pinjam di tingkat RW pertahun

IP 2 Jumlah koperasi wanita di tingkat kelurahan pertahun IP3 Jumlah koperasi yang terbina pertahun Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah untuk peningkatan permodalan dan pengembangan ekonomi melalui koperasi Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam berbagai kegiatan promosi investasi dan upaya menarik minat investor, membangun sinergi dan kekhasan masing-masing daerah dalam berbagai bidang penanaman modal daerah Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah (1 20 xx 25)

Jumlah kerjasama antara daerah

BABIV- 40

No

Strategi

3

Penguatan teknoprener bagi pengembangan usaha baru yang inovastif

Kebijakan Umum kerja melalui peran serta dan partisipasi lembagalembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan kekuatan SDM UKM dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, praktek dan pendampingan wirausaha baru

Program Prioritas

Indikator Kinerja

PP 2 Program pengembangan kewirausahaan dan keunguulan kompetitif usaha kecil menegah

IP 4 Jumlah UMKM yang terfasilitasi akses permodalan pertahun

IP 6 Jumlah UMKM yang terfasilitasi bantuan peralatan, pelatihan, pendampingan usaha pertahun. Meningkatkan pembinaan, penataan dan relokasi pedagang kakilima dan asongan pada kawasan khusus

PP 4 Program pembinaan kaki lima dan asongan dengan kegiatan failitasi usaha pedangang K5

Menurunkan jumlah pengangguran melalui penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dengan kegiatan prioritas kegiatan pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja

PP 7 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan peningkatan pelatihan ketrampilan dan manajemen calon tenaga kerja, baik untuk kesiapan mamasuki lapangan kerja maupun berwirausaha mandiri

IP 7 Jumlah calon tenga kerja yang mendapatkan pelatihan

IP 29 Meningkatnya Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BABIV- 41

No

Strategi

Kebijakan Umum

4

Pengembangan klaster industri potensial yang memiliki kekhasan daerah untuk mendukung rantai nilai komoditas daerah

Mengembangkan klaster industri potensial sehingga mampu meningkatkan kemampuan industri lokal memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri

Meningkatkan perlindungan konsumen dengan pengawasan peredaran barangbarang ilegal, tidak memenuhi standar, dan produk makanan yang telah kadaluarsa Meningkatkan produksi pertanian / perkebunan

Program Prioritas

Indikator Kinerja partisipasi Angkatan Kerja (%) IP 30 Menurunnya jumlah pengangguran (%) IP 31 Meningkatnya AKL (%) IP 32 Meningkatnya AKAD(%) IP 33 Meningkatnya AKAN(%)

PP 9 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan kegiatan fasilitasi pengembangan potensi batik (penyediaan sarana informasi yang dapat dikases masyarakat) IP36 Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan metrologi PP 10 Program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan kegiatan fasilitasi pengembangan produk unggulan

IP 25 Penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat

IP 26 Terkendalinya eksplosi/ledakan OPT/Organime penganggu tanaman terutama pada sektor komoditas pangan Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BABIV- 42

No

Strategi

Kebijakan Umum Meningkatkan kualitas produk perikanan dengan teknologi modern dan penerapan standardisasi produk, perluasan pasar dengan pendekatan cluster pada sentra perikanan

Program Prioritas Indikator Kinerja PP 11 IP 23 Program Hasil perikanan pengembangan tambak pertahun budidaya perikanan dengan kegiatan fasilitasi pengebangan produk unggulan (pembinaan dan pengembangan perikanan) IP 24 Hasil perikanan tawar pertahun

Menurunkan jumlah perselisihan hubungan industrial dan kecelakaan kerja

PP 12 Program pengembangan perikanan tangkap dengan kegiatan fasilitasi pengembangan produk unggulan (pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap PP 8 Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan fasilitasi hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan tenaga kerja dalam rangka perlindungan tenaga kerja dan kepastian berusaha serta iklim yang kondusif

IP 22 Hasil perikanan tangkap pertahun

IP 27 Menurunnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial pertahun

IP 8 Menurunnya jumlah kecelakaan kerja (kasus) Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BABIV- 43

Sumber: Hasil Analisis 2012

FOTO SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN

Pelatihan Capacity Building Kelembagaan SID Kota Pekalongan

Pelatihan Capacity Building Kelembagaan SID Kota Pekalongan

Pembukaan Pelatihan Capacity Building SID oleh Walikota Pekalongan


BABIV- 44

Pelatihan Capacity Building SID untuk SKPD Kota Pekalongan

Forum SID Kota Pekalongan - Relawan Berinovasi

Forum SID Kota Pekalongan - Relawan Berinovasi


BABIV- 45

Peserta Seminar &Kongres IATI 2011 menyanyikan Lagu Indonesia RayaTanggal 12 Juli 2011

Pembukaan Seminar &Kongres IATI 2011 olehKepala BPPT (Dr.Ir. Marzan A. Iskandar)Tanggal 12 Juli 2011


BABIV- 46

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 1.Acara workshop SNAT padatanggal 25-27 September 2012. REKOMENDASI PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KOTA PEKALONGAN

Beberapa perkembangan perundangan (antara lain seperti UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) akan berimplikasi pada kebijakan daerah, Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Diantara yang perlu ditindaklanjuti oleh daerah adalah :


BABIV- 47

1. Pasal 2 ayat (3) dan pasal 27 ayat (1) butir g dari Undang –undang 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. 2. Implementasi Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dan yang terutama pelaksanaan BAB II Pasal 3 ayat (3) yaitu Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDa di kabupaten/kota, dan Pasal 4 Kebijakan penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun oleh tim koordinasi. Kota Pekalongan mulai ditandatanganinya MOU antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan BPPT Nomor : 420/1042 tanggal, 31 Maret 2011 tentang Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk Pembangunan Daerah, telah melakukan upaya – upaya pengembangan daya saing daerahnya, antara lain : 1.

Diadopsinya sistem inovasi sebagai platform pembangunan daerah mulai tahun 2012;

2.

Di akhir tahun 2012 telah menginisiasi pembentukan lembaga kolaborasi seperti Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: 1)

Menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDa;

2)

Mengintregrasikan program SIDa dalam dokumen RPJMD;

3)

Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa;

4)

Melakukan penataan unsur SIDa di daerah;

5)

Melakukan pengembangan SIDa di daerah;

6)

Memersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa di daerah;

7)

Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa di daerah;

3.

8)

Melakukan monitoring dan evaluasi; dan

9)

Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa.

Dalam tahun 2012 juga telah dilakukan inisiasi pembentukan Dewan Riset Daerah / DRD yang berfungsi antara lain : -

penyusunan kebijakan iptek di daerah

- memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam berkoordinasi di bidang litbang iptek dengan daerah lain Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BABIV- 48

-

mewakili daerah di Dewan Riset Nasional (DRN)

Disadari bahwa penguatan sistem inovasi daerah untuk pembangunan daerah membutuhkan proses implementasi yang panjang. Karena itu proses pendampingan harus dilakukan secara terus menerus agar :  Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi mampu mengorganisasikan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, implementasi, monitor /evaluasi serta pelaporannya sesuai kerangka kebijakan Inovasi dan daya saing.  Mampu memilih prioritas kegiatan pembangunan spesifik yang mampu mendorong dan mempunyai

daya

ungkit

yang

tinggi

untuk

pengembangan

di setiap

sektor

pembangunan secara sistemik.  Mampu mengintegrasikan prakarsa kegiatan pembangunan

ke dalam strategi

pembangunan daerah yang lebih luas melalui kemitraan dengan Daerah-daerah lain, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat maupun dengan Swasta. Upaya-upaya diatas secara umum didasari oleh kerangka kebijakan inovasi dan daya saing daerah dengan enam agenda berikut ini : 1. Mengembangkan kerangka umum yang mendukung terjadinya inovasi, misalnya dalam hal perbaikan (reformasi) kebijakan inovasi, dukungan pembiayaan/pendanaan inovasi, persaingan bisnis yang sehat dan adil. 2. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang. 3. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek /l itbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi UKM. 4. Membangun budaya inovasi seperti upaya mengembangkan upaya yang inovatif, kampanye kepedulian dan dalam pengelolaan dan pemanfaatn teknologi masyarakat serta program pemanggilan kembali talenta lokal. 5. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan klaster industri

seperti prakarsa klaster

industri/sistem inovasi, koordinasi kebijakan daerah dan nasional, mengembangkan Kelembagaan Khusus yang dipandang perlu. 6. Penyelarasan dengan perkembangan global. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan dapat disampaikan capaian – capaian yang telah dilakukan sepanjang tahun 2012 ini yaitu : 1. Kelembagaan Tim Koordinasi dan POKJA Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang telah diinisiasi, selama tahun 2012 sudah menunjukkan keseriusannya dalam Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BABIV- 49

melaksanakan rencana-rencana tindak jangka pendek Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan tahun 2012/2013. 2. Kelembagaan lainnya. Lembaga-Lembaga lain yang sudah ada seperti, Forum Kerjasama Antar Daerah “SAMPAN”, Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) atau FEDEP dan lembaga lain yang potensial untuk bermitra dalam rangka Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan. Konsensus-konsensus penguatan sistem Inovasi daerah. 3. Konsensus-konsensus penguatan sistem Inovasi daerah. Konsnsus-konsensus penguatan sistem Inovasi daerah tahun 2012/1013.

yang

berkaitan dengan pilar strategis inovatif Sistem Inovasi Daerah hasil work shop tanggal 5 – 7 Juni 2012 antara lain sebagai berikut : Pilar Strategis Inovatif

SIDa

KKI 1.

Kerangka Umum

2.

Kelembagaan, Daya dukung, Kapasitas Absorpsi

3.

Interaksi

4.

Budaya inovasi

5.

Pemajuan Sistem Inovasi dan Klaster Industri,

6.

Perkembangan global

• Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (Revisi RPJMD) • Pembentukan DRD • Evaluasi E-Dev./PAT (Telecenter, Indikator WSIS diadopsi) • Dukungan Litbang/PT terhadap TTG yg telah dikembangkan (perikanan/modernisasi TPI, pelorot malam batik, cacah sampah, kuas elektrik, minyak plastik) • Sosialisasi PSID • Forum kerjasama Iptek • Relawan Muda ber-Inovasi • Pengembangan Kewirausahaan SMK • Penyusunan Bahan Ajar kewirausahaan bagi Siswa • Prakarsa mendukung Kota berwawasan Lingkungan (biogas, limbah batik, enceng gondok, limbah tenun). • Aplikasi penggunaaan buku panduan (Pelatihan Pesantren: mesin/ mobil/jahit). • SMK Incorporated • Forum Komunikasi Antar Daerah untuk SID (SAMPAN) • Forum Koord. PSID Kota-Prov-Pusat (pernah ada capbuild bidang kesehatan) • Forum temu bisnis (Motivator) • Dialog/ Promosi Internasionall penguatan SID • Sosialisasi HKI, MDG, IPM, IPG, IDG

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah serta perkembangan situasi yang relevan di Kota Pekalongan, maka perlu dilakukan penajaman prioritas sesuai kerangka umum tadi sebagai berikut : Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BABIV- 50

1. Upaya pembangunan daya saing melalui platform sistem Inovasi daerah tidak menghilangkan visi pembangunan Kota Pekalongan yakni “Terwujudnya Kota jasa yang

berwawasan

lingkungan

menuju

masyarakat

madani

berbasis

nilai-nilai

religiusitas. Untuk itu sinergi lintas program perlu dibangun untuk mewujudkan visi dimaksud. Pemilihan tema kegiatan yang tepat perlu dibangun bersama-sama dengan mempertimbangkan keunikan dan potensi keunggulan lokal. 2. Percepatan berfungsinya Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah sangat diharapkan agar perannya dapat segera benar-benar sesuai yang diharapkan. Dalam konteks ini keterwakilan anggota dari unsur-unsur masyarakat, pemerintah dan kalangan akademisi perlu diperhatikan, legalisasi Tim Koordinasi dan POKJA Penguatan SIDa, peningkatan kapasitas dan kapabelitas Tim Koordinasi mendesak untuk dilakukan dalam rangka implementasi adopsi sistem Inovasi daerah. Terlampir masukan dari Tim BPPT tentang SK Walikota Pekalongan tentang POKJA Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan 2012. Agar terjadi percepatan proses pencapaian tujuan pembangunan Kota Pekalongan dengan penguatan sistem Inovasi daerah, prakarsa dan dukungan pemerintah daerah

sangat

diperlukan terutama dalam memperkuat lembaga-lembaga yaitu Tim Koordinasi dan POKJA Penguatan SIDa dan lembaga-lembaga lainnya yang dibentuk serta lembaga-lembaga lain yang sudah ada misalnya Dewan Riset Daerah, Forum Kerjasama antar daerah “SAMPAN”, FEDEP (FPESD).

Lampiran.


BABIV- 51

WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR :

/

TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGUATAN SISTEM INOVASI DI KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan penguatan Sistem Inovasi di Kota Pekalongan secara terarah dan berkesinambungan melalui penyusunan kebijakan penguatan Sistem Inovasi, penataan unsur Sistem Inovasi, dan pengembangan Sistem Inovasi, berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 050.05/257 Tahun 2012 telah ditetapkan pembentukan Tim Kordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan. b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Kordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan di atas, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penguatan Sistem Inovasi di Kota Pekalongan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekalongan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Inovasi di Kota Pekalongan;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


BABIV- 52

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan

: 1. Peraturan Bersama Menteri Negera Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; 2. KeputusanWalikota Pekalongan nomor /Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja Penguatan Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, selanjutnya disebut Pokja Penguatan Sistem Inovasi, terdiri atas: a. Pokja Penguatan Sistem Inovasi Daerah; b. Pokja Pengembangan Klaster Industri;


BABIV- 53

c. Pokja Pengembangan Jaringan Inovasi; d. Pokja PengembanganTeknoprener(Technopreneur); e. Pokja Penguatan Pilar-Pilar Tematik [Pembangunan berwawasan Lingkungan dan e-Development].

Dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pokja Penguatan Sistem Inovasi di Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, dilakukan melalui Kerangka Kebijakan Inovasi, meliputi: a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan bisnis. b. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa serta mengembang-kan kemampuan absorpsi oleh industri khususnya UKM. c. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil Litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi. d. Mendorong budaya inovasi. e. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah. f. Penyelarasan dengan perkembangan global.

KETIGA

: Tugas Pokja Penguatan Sistem Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, meliputi: a. Pokja Penguatan Sistem Inovasi Daerah 1) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi inisiatif/prakarsa penguatan Sistem Inovasi Daerah. 2) Memfasilitasi penyusunan/perencanaan kerangka dan agenda penguatan Sistem Inovasi Daerah. 3) Memfasilitasi implementasi kerangka dan agenda penguatan Sistem Inovasi Daerah. 4) Memantau dan mengevaluasi implementasi penguatan Sistem Inovasi Daerah. 5) Merumuskan langkah perbaikan. 6) Melaporkan semua kegiatan dan hasil kegiatan kepada Walikota Pekalongan dan Ketua Tim Kordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan b. Pokja Pengembangan Klaster Industri 1) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi inisiatif/prakarsa pengembangan Klaster Industri. 2) Memfasilitasi penyusunan/perencanaan kerangka dan agenda pengembangan Klaster Industri. 3) Memfasilitasi implementasi kerangka dan agenda pengembangan Klaster Industri. 4) Memantau dan mengevaluasi implementasi pengembangan Klaster


BABIV- 54

Industri. 5) Merumuskan langkah perbaikan. 6) Melaporkan semua kegiatan dan hasil kegiatan kepada Walikota Pekalongan dan Ketua Tim Kordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan

c. Pokja Pengembangan Jaringan Inovasi 1) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi inisiatif/prakarsa pengembangan jaringan Inovasi. 2) Memfasilitasi penyusunan/perencanaan kerangka dan agenda pengembangan Jaringan Inovasi. 3) Memfasilitasi implementasi kerangka dan agenda pengembangan Jaringan Inovasi. 4) Memantau dan mengevaluasi implementasi pengembangan Jaringan Inovasi. 5) Merumuskan langkah perbaikan. 6) Melaporkan semua kegiatan dan hasil kegiatan kepada Walikota Pekalongan dan Ketua Tim Kordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan

d. Pokja Pengembangan Teknoprener(Technopreneur) 1) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi inisiatif/prakarsa pengembangan Teknoprener(Technopreneur). 2) Memfasilitasi penyusunan/perencanaan kerangka dan agenda pengembangan Teknoprener(Technopreneur). 3) Memfasilitasi implementasi kerangka dan agenda pengembangan Teknoprener (Technopreneur). 4) Memantau dan mengevaluasi implementasi pengembangan Teknoprener(Technopreneur) 5) Merumuskan langkah perbaikan. 6) Melaporkan semua kegiatan dan hasil kegiatan kepada Walikota Pekalongan dan Ketua Tim Kordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan

e. Pokja Penguatan Pilar-Pilar Tematik e.1 Pengembangan Berwawasan Lingkungan 1) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi inisiatif/prakarsa penguatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. 2) Memfasilitasi penyusunan/perencanaan kerangka dan agenda penguatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. 3) Memfasilitasi implementasi kerangka dan agenda penguatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. 4) Memantau dan mengevaluasi implementasi penguatan Pembangunan Lakip Deputi Kepala BPPT Bidang PKT TA 2012

BABIV- 55

Berwawasan Lingkungan. 5) Merumuskan langkah perbaikan. 6) Melaporkan semua kegiatan dan hasil kegiatan kepada Walikota Pekalongan dan Ketua Tim Kordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan

e.2 e-Development 1) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi inisiatif/prakarsa penguatan eDevelopment. 2) Memfasilitasi penyusunan/perencanaan kerangka dan agenda penguatan e-Development. 3) Memfasilitasi implementasi kerangka dan agenda penguatan eDevelopment. 4) Memantau dan mengevaluasi implementasi penguatan e-Development 5) Merumuskan langkah perbaikan. 6) Melaporkan semua kegiatan dan hasil kegiatan kepada Walikota Pekalongan dan Ketua Tim Kordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan Pada tanggal ……………..

WALIKOTA PEKALONGAN,

MOHAMAD BASYIR AHMAD


BABIV- 56

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR

/TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGUATAN SISTEM INOVASI DI KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGUATAN SISTEM INOVASI DI KOTA PEKALONGAN

1. KELOMPOK KERJA PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

NO

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA

1

Kepala Bappeda

Ketua

2

Kepala BPMPP Terpadu

Sekretaris

3

Kepala Disdikpora

Anggota

4

Kepala Bapermas

Anggota

5

Kepala BLHD

Anggota

6

Kepala BKD

Anggota

7

Kasubbid Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda

Anggota

8

Kasubbid Pengendalian Program Bappeda

Anggota

9

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Bappeda

Anggota


BABIV- 57

NO

JABATAN


10

Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda

Anggota

11.

Ketua/salahsatu Pengurus DRD

Anggota

12.

Ketua/salah satu Pengurus Kadin Kota Pekalongan

Anggota

13.

Pengusaha yang berkomitmen terhadap Penguatan Sistem Inovasi

Anggota

14.

Tokoh masyarakat

Anggota

15.

Wakil dari STIMIK/Pusmanu

Anggota


BABIV- 58

2. KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

NO

JABATAN


1

Kepala Disperindagkop UKM

Ketua

2

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan

Sekretaris

3

Elemen Akademisi

Anggota

4

Elemen Pelaku Usaha

Anggota

5

Elemen Pemerintah Daerah

Anggota

6

Elemen Asosiasi Usaha

Anggota

7

Anggota

8

Anggota

9

Anggota

10

Anggota


BABIV- 59

3. KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN JARINGAN INOVASI

NO

JABATAN


1

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

2

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Sekretaris

3

Diskominfo

Anggota

4

Disperindagkop UKM

Anggota

5

Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan

Anggota

6

Universitas Pekalongan

Anggota

7

STIMIK

Anggota

8

Poltek Batik Pusmanu

Anggota

9

FEDEP

Anggota

10

Inudstri Batik dan Perikanan

Anggota


Ketua

BABIV- 60

4. KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN TEKNOPRENER (TECHNOPRENEUR)

NO

JABATAN


1

Kepala Dinas Sosnakertrans

Ketua

2

Kepala Bapermas

Sekretaris

3

Elemen Akademisi

Anggota

4

Elemen Pelaku Usaha

Anggota

5

Elemen Pemerintah Daerah

Anggota

6

Elemen Asosiasi Usaha

Anggota

7

Anggota

8

Anggota


BABIV- 61

5. KELOMPOK KERJA POKJA PENGUATAN PILAR-PILAR TEMATIK

a. Pengembangan Berwawasan Lingkungan

NO

JABATAN


1

Kepala Bapedalda

Ketua

2

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Sekretaris

3

Kepala Dinas Perhubungan

Anggota

4

Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman DPU

Anggota

5

Kepala Bidang Tata Ruang, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum DPU

Anggota

b. e-Development

NO

JABATAN


1

Kepala Dinas Kominfo

Ketua

2

Sekretaris Daerah

Sekretaris

3

Kepala Seksi Aplikasi Teknologi Informasi Diskominfo

Anggota

4

Kepala Seksi Infrastruktur Diskominfo

Anggota

5

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Diskominfo

Anggota


BABIV- 62

NO

JABATAN


WALIKOTA PEKALONGAN

MOHAMAD BASYIR AHMAD


BABIV- 63


BABIV- 64

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012 DEPUTI KEPALA BPPT BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI

Recommend Documents