Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN ANGGARAN 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN ANGGARAN 2015 SATUAN KERJA: PENGADILAN NEGERI BOGOR (097645)

Pengadilan Negeri Kelas IB Bogor Tel 0251-8323121 Fax 0251-8323190

Jalan Pengadilan No.10 Kota Bogor

pn-bogor.go.id [email protected]

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah Allah SWT., akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pengadilan Negeri Bogor tahun 2015 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja, KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010. Tahun 2015 merupakan tahun kedua dalam periode 2014-2019 bagi Pengadilan Negeri Bogor dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja untuk menginformasikan pencapaian kinerja (performance result) pada tahun 2015. Pengukuran

kinerja

dalam

laporan

ini

melihat

kepada

Persentase

perbandingan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja input (masukan) dan output (keluaran), dan outcome (hasil). Laporan

ini

diharapkan

dapat

memberikan

informasi

tentang

pencapaian Pengadilan Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam rencana dan penetapan kinerja tahun 2015, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan penetapan kinerja tahun berikutnya serta bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam perumusan kebijakan peradilan umum. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih. Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga laporan ini bermanfaat.

Bogor, 06 Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR

TTD.

H. Minanoer Rachman, S.H., M.H. NIP. 19660601 199212 1 001

Daftar Isi KATA PENGANTAR __________________________________________________________ i Bab I Pendahuluan___________________________________________________________ 1 A.

Latar Belakang ____________________________________________________ 1

B.

Tugas Pokok dan Fungsi ____________________________________________ 2

C.

Sistematika Penyajian ______________________________________________ 4

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja _______________________________________ 6 Kondisi Umum ___________________________________________________________ 6 Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Bogor _______________________________________ 10 Tujuan Dan Sasaran Strategis ______________________________________________ 11 Indikator Kinerja Utama ___________________________________________________ 12 Penetapan Kinerja Tahun 2015 _____________________________________________ 14 Program dan Kegiatan ____________________________________________________ 16 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bogor ___________________________ 17 BAB III Akuntabilitas Kinerja___________________________________________________ 19 Pengukuran Kinerja ______________________________________________________ 19 Analisis Akuntabilitas Kinerja _______________________________________________ 21 1.

Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara_________________________ 21

2.

Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim ____________________________ 25

3.

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ______ 26

4.

Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice) ______________________________________________________ 28

5.

Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice) ______________________________________________________ 29

6.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan _________________________ 29

BAB IV Penutup ____________________________________________________________ 31 Kesimpulan _____________________________________________________________ 31 Saran – saran ___________________________________________________________ 32 BAB V LAMPIRAN __________________________________________________________ 34 Struktur Organisasi _______________________________________________________ 34 DESKRIPSI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BOGOR __________________ 40 S.K. TIM PENYUSUN LAKIP 2015 (Lampiran) _________________________________ 45

Bab I Pendahuluan

Hal. 01

Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Intensitas tantangan dunia peradilan ke depan cenderung semakin meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan teknologi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan umum peradilan. Di tengah berbagai tantangan itu, Pengadilan Negeri Bogor sangat menyadari bahwa perubahan, penyesuaian dan pembaruan yang sedang dan akan dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan. Untuk tercapainya pelayanan hukum yang berkeadilan itu dibutuhkan kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan hukum yang profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif, serta peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan tuntutan manajemen modern dalam horizon keterbukaan informasi (transparency), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Salah satu bentuk pembenahan dan wujud respon Pengadilan Negeri Bogor dalam menjawab tangtanggan perubahan ke arah yang lebih baik adalah menciptakan kinerja yang akuntabel, sesuai dengan TAP-MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan Negeri Bogor sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2015 dalam rangka pencapaian tujuan dan visi

Bab I Pendahuluan

Hal. 02

Pengadilan Negeri Bogor pada khususnya dan visi Mahkamah Agung pada umumnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Bogor berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal sedangkan dalam mewujudkan visi, tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri Bogor telah merumuskan langkah-langkah strategis berbentuk misi, kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara lebih sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran.

B. Tugas Pokok dan Fungsi 1.

Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Pengadilan Negeri Bogor sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor:8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor:49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus/, menyelesaikan perkara pidana dan perdata . Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Bogor mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili

dan

menyelesaikan

perkara-perkara

yang

menjadi

kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan,

keuangan,

kepegawaian,

dan

pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7

Bab I Pendahuluan

Hal. 03

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar

peradilan diselenggarakan dengan seksama

dan

sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). 5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan,

dan

umum/perlengakapan)

(vide:

KMA

Nomor

KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo. KMA Nomor: 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007) 6. Fungsi Lainnya : Pelayanan sebagainya

penyuluhan serta

hukum,

memberi

pelayanan

akses

yang

riset/penelitian

dan

seluas-luasnya

bagi

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah

Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Bab I Pendahuluan

Hal. 04 C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Bogor adalah sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif, Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dan antisipasi penanganannya. Disebutkan langkah-langkah apa yang dilakukan untukmengatasi kendala tersebut. Bab I Pendahuluan, Menjelaskan secara ringkas tentang instansi serta uraian singkat gambaran umum tugas pokok dan fungsi PengadilanNegeri Bogor , struktur organisasi, deskripsi wilayah hukum, dan sistematika penulisan). Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2015, Menjelaskan rencana strategis Pengadilan Negeri Bogor mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program Pengadilan Negeri Bogor ; rencana kinerja menjelaskan rencana kinerja pada tahun 2015 terutama kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan pencapaiannya; serta Penetapan Kinerja Tahun 2015. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan visi dan misi Pengadilan. Bab III Akuntabilitas Kinerja, Menyajikan

uraian

hasil

pengukuran

pencapaian

sasaran

dan

pencapaian kinerja kegiatan, termasuk analisis tentang capaian indicator kinerja efisiensi, serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang memuat penjelasan keberhasilan dan kegagalan serta kendala yang dihadapi berikut langkah antisipasi yang diambil.

Bab I Pendahuluan

Hal. 05 Bab IV Penutup,

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang Kesimpulan dan saransaran. Bab V Lampiran, Memuat tentang keberadaan susunan organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2016, Penetapan Kinerja Tahun 2015, SK Tim Penyusun LAKIP 2015.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Hal. 06

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru ( Blue Print ) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bogor tahun 2014 - 2019 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Pengadilan Negeri Bogor. Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bogor agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan

pentingnya

disiplin

dan

konsistensi

komitmen

bersama

dalam

melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Kondisi Umum Intensitas tantangan dunia peradilan ke depan cenderung semakin meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan teknologi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan umum peradilan. Di tengah berbagai tantangan itu, Pengadilan Negeri Bogor sangat menyadari bahwa perubahan, penyesuaian dan pembaruan yang sedang dan akan dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan

Hal. 07

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan serta dapat dijangkau oleh segala lapisan masyarakat khususnya warga Kota Bogor dan seluruh warga pencari keadilan secara umum. Untuk tercapainya pelayanan hukum yang berkeadilan itu dibutuhkan kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan hukum yang profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif, serta peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan tuntutan manajemen modern dalam horizon keterbukaan informasi (transparency), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Salah satu bentuk pembenahan dan wujud respon Pengadilan Negeri Bogor dalam menjawab tantangan perubahan ke arah yang lebih baik adalah menciptakan

kinerja

yang

akuntabel,

sesuai

dengan

TAP-MPR

No.

XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan Negeri Bogor sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2015 dalam rangka pencapaian tujuan dan visi Pengadilan Negeri Bogor pada khususnya dan visi Mahkamah Agung pada umumnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Bogor berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal sedangkan dalam mewujudkan visi, tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri Bogor telah merumuskan langkah-langkah strategis berbentuk misi, kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara lebih sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran.


Hal. 08 II.1.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

II.2.1.

Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bogor mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bogor. 2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai dalam lingkup Pengadilan Negeri Bogor. 3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Bogor selaku Pengadilan Tingkat Pertama. II.2.2.

Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bogor dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum memiliki mekanisme evaluasi resmi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat

pencari

keadilan

di

wilayah

hukum

Pengadilan Negeri Bogor. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Pengadilan Negeri Bogor belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.



Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan pada Pengadilan Negeri Bogor.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bogor dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

II.2.3.

Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bogor untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan


Hal. 09 

Adanya website Pengadilan Negeri Bogor yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.



Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bogor maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bogor berupa website resmi Pengadilan Negeri Bogor (pnbogor.go.id).

II.2.4.

Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bogor

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Personil di Pengadilan Negeri Bogor belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bogor serta visi dan misi Mahkamah Agung.


Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan


Hal. 10 

Adanya

proses

penyelesaian

perkara

tepat

waktu,

cepat,

sederhana dan biaya ringan. 5. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Bogor Visi Pengadilan Negeri Bogor telah merumuskan visi yang akan diwujudkan dalam periode 2014 - 2019 sebagai berikut: “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BOGOR YANG WIBAWA” Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Penetapan visi Pengadilan Negeri Bogor tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan institusi pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan. Lembaga peradilan yang bermartabat akan tercermin dari performance lembaga, produk dan integritas aparaturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan negara yang representative sangat penting diwujudkan, kemudian produk pengadilan baik berbentuk putusan maupun penetapan wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, langkah-langkah yang telah dirumuskan sebagai Misi Pengadilan Negeri Bogor adalah:


Hal. 11

a. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya secara seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat; b. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; c. Menyelenggarakan pengembangan penerapan manajemen modern dalam

pemyelenggaraan

administrasi

perkara

dan

administrasi

peradilan lainnya melalui penggunaan aplikasi perkara, aplikasi keuangan, dan aplikasi SIMAK BMN serta aplikasi kepegawaian; d. Menyelenggarakan

pembinaan

sumber

daya

manusia

dan

pengawasan terhadap jalannya peradilan; e. Menyelenggarakan

kualitas

pelayanan

dan

Tata

kelola

Kepemerintahan yang baik.

Tujuan Dan Sasaran Strategis Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bogor. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bogor dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas; Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara; 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim; 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);


Hal. 12

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.; 6. Meningkatnya kualitas pengawasan;

Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Bogor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris dapat dilihat sebagai berikut : Kinerja Utama Peningkatan

Indikator Kinerja

Penyelesaian a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Upaya Mediasi

b. Persentase perkara yang diselesaikan

Peningkatan penyelesaian perkara

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis c. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu d. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

Peningkatan tertib administrasi

e. Persentase Penyitaan tepat waktu dan

perkara

tempat f.

Persentase berkas yang diajukan banding , kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

g. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak h. Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan . i.

Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring


Hal. 13

j.

Penyampaian penetapan dismisel tepat waktu dan tempat

k. Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat a. Persentase pegawai yang lulus diklat Peningkatan Kualitas SDM

teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum

Persentase putusan pengadilan yang tidak

melalui tindakan penegakan

banding.

hukum Peningkatan kualitas

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

pengawasan

b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Peningkatan pelayanan

Persentase penyedian bantuan hukum bagi

peradilan.

masyarakat miskin dan terpinggirkan

Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan

Persentase bantuan hukum untuk pencari

mampu menjangkau semua

keadilan secara prodeo

lapisan masyarakat Peningkatan penyelesaiaan eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT Tersedianya dukungan

Persentase jumlah putusan yang dapat di eksekusi dengan jumlah yang BHT a. Persentase terselenggaranya

managemen dan tugas teknis

pembayaran gaji dan tunjangan tepat

dalam penyelenggaraan fungsi

waktu.


Hal. 14 peradilan

b. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.

Tersedianya sarana dan

Persentase penyediaan sarana dan

prasarana dalam

prasarana yang mendukung penyelenggaraan

penyelenggaraan peradilan

peradilan. a. Persentase penataan arsip perkara yang diselesaikan.

Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif)

b. Persentase sarana dan prasarana ruang arsip. Tabel II.1 Indikator Kinerja

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bogor, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Bogor , sebagai berikut: NO

1

KINERJA UTAMA

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

100%

b. Persentasi mediasi yang menjadi akta perdamaian

100%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

100%


Hal. 15

waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

2

3

4

5

6

Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

-

Banding

-

Kasasi

-

Peninjauan Kembali

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Peningkatan aksesibilitas zetting plaat masyarakat terhadap c. Persentase (amar) putusan peradilan (access to perkara (yang menarik justice) perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Meningkatnya kualitas pengawasan

-

100%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

Tabel II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2015


Hal. 16

Program dan Kegiatan Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bogor untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bogor dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian perkara pidana dan perdata 2. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas

Teknis

Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa


Hal. 17

c. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bogor Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Bogor menetapkan arahdan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan Kinerja Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan

ntegritas sumber daya aparatur

peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi



Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya



Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


Hal. 18 

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.



Memiliki mekanisme penanganan pengaduan



Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bogor tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bogor harus terus disempurnakan dari waktu

kewaktu.

Dengan

demikian

renstra

ini

bersifat

terbuka

dari

kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana

pengelola

kegiatan

dalam

melakukan

pengukuran

tingkat

keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkunganPengadilan Negeri Bogor memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 20152019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bogor dapat terwujud dengan baik.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Hal. 19

BAB III Akuntabilitas Kinerja Pengukuran Kinerja Akuntabilitas

Kinerja

adalah

gambaran

mengenai

tingkat

pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan

kegiatan

sesuai

dengan

program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bogor tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 1



c. Persentase sisa perkara yang

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

36%

36%

100%

6%

6%

100%

100%

100%


Hal. 20

diselesaikan


100%

82,79%

82,79%

100%

86%

86%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 2


-

Banding

100%

94,04%

94,04%

-

Kasasi

100%

96,07%

96,07%

-

Peninjauan Kembali

100%

99,49%

99,49%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

75%

75%


100%

100%

100%

a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

-

-

-

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100%

90%

90%

c. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum

100%

90%

90%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas

3

4


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis


Hal. 21

tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

5


6

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

a. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

90%

90%

b. Tabel III.1 Pengukuran Kinerja

Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bogor Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Bogor telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun adalah 2014 sebagai berikut : NO

KINERJA

INDIKATOR

UTAMA

KINERJA

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.


1


c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan


TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

36%

36%

100%

6%

6%

100%

100%

100%

100%

82,79%

82,79%

100%

86%

86%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Tabel III.2 Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara


Hal. 22

1.a Persentasi mediasi yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang diproses secara mediasi. Persentase

mediasi

yang

diselesaikan

pada

tahun 2015

ditargetkan adalah 100% dari jumlah perkara perdata yang masuk sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) perkara, dari seluruh perkara yang masuk tersebut jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 85 (delapan puluh lima) perkara (48.85%). Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak dapat dilaksanakan, adalah sebagai berikut: 1. Salah satu pihak tidak menginginkan perdamaian 2. Salah satu pihak ada yang tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut 3. Putusan dengan verstek 1.b Persentasi mediasi yang menjadi akta perdamaian Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah perbadingan antara

perkara

yang

dimediasi

dengan perkara yg selesai dengan akta perdamaian. Persentase

mediasi

yang menjadi

akta perdamaian pada tahun

2015 di targetkan 100% dari jumlah mediasi yang dilaksanakan yaitu sebanyak 85 (delapan puluh lima), sedangkan jumlah perkara yang menjadi akta perdamaian sebanyak 5 (lima) perkara (5.88%) 1.c Persentase sisa perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara yang ditargetkan selesai 100% pada tahun 2015 dapat tercapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa sisa perkara


Hal. 23

pada tahun 2014, yaitu perkara Pidana sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) perkara dan Perdata

sejumlah

73

(tujuh puluh tiga)

perkara,

seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100% menunjukan bahwa sistem lingkungan

kerja

yang

berlaku

di

Pengadilan Negeri Bogor telah berjalan dengan baik

sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. 1.d Persentase perkara yang diselesaikan Persentase

perkara yang diselesaikan

p a d a tahun 2015 adalah

sebesar 99%, merupakan hasil perbandingan antara perkara yang diputus sebanyak 818 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 825 perkara. Berikut rekapitulasi keadaan perkara di Pengadilan Negeri Bogor pada tahun 2015 Keadaan Perkara Pidana No. 1

2

Jenis Perkara Pidana

2012

Jumlah 2013 2014

2015

Perkara Pidana Biasa dan Khusus Sisa tahun sebelumnya

45

43

78

73

Diterima tahun berjalan

404

364

418

427

Putus tahun berjalan

406

329

425

423

Sisa tahun berjalan

43

78

71

77

Sisa tahun sebelumnya

0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

Sisa tahun berjalan

0

0

0

0

Perkara Pidana Singkat


Hal. 24

Jumlah Perkara Pidana Biasa dan Singkat yang telah Putus 3

406

329

425

423

211

279

183

34

Tindak Pidana Lalulintas

23,349

27,308

27,889

29,136

Jumlah perkara Pidana Cepat

23,560

27,587

28,072

29,170

Perkara Pidana Cepat Tindak Pidana Ringan

Tabel III.3 Keadaan Perkara Pidana

Keadaan Perkara Perdata No. 1

2

Jenis Perkara Perdata

2012

Jumlah 2013 2014

2015

Perkara Gugatan Sisa tahun sebelumnya

54

43

58

66


154

146

149

174

Dicabut

14

26

18

21


151

158

131

162

Sisa tahun berjalan

43

58

55

92

Sisa tahun sebelumnya

12

8

14

21


1,400

1222

242

185

0

0

6

12

1,133

1208

232

197

279

22

18

10

Perkara Permohonan

Dicabut Putus tahun berjalan Sisa tahun berjalan

Tabel III.4 Keadaan Perkara Perdata

1.e Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Berdasarkan data pada Pengadilan Negeri Bogor terhadap perkara yang masuk pada tahun 2015 berjumlah 786 perkara yang terdiri dari perkara pidana (biasa/khusus), perkara perdata gugatan, dan perkara


Hal. 25

perdata permohonan, dengan sisa perkara tahun 2014 berjumlah 160 perkara

sedangkan

perkara

yang

putus

sampai

dengan akhir

tahun 2015 berjumlah 782 perkara, maka persentase keseluruhan perkara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal

6

(enam) bulan berjumlah 638 perkara (81%) , hal ini dikarenakan adanya perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga untuk penyelesaiannya menjadi sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2016. 2. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim Pencapaian sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim pada tahun 2015 sebagai berikut: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

2


Target

Realisasi

Capaian

-

Banding

100%

94,04%

94,04%

-

Kasasi

100%

96,07%

96,07%

-

Peninjauan Kembali

100%

99,49%

99,49%

Tabel III.5 Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dijabarkan bahwa untuk perkara pidana biasa, pidana khusus, dan perdata gugatan dan perdata permohonan yang mengajukan upaya hukum terhadap perkara sesuai dengan

perkara

yang

masuk berjumlah

perkara, dan yang telah

diputus berjumlah 788 perkara, dari jumlah perkara yang telah diputus tersebut ada beberapa perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Perkara Klasifikasi Perkara

Putus

Banding

Kasasi

PK

-

Pidana Biasa & Khusus

425

14

5

2

-

Perdata Gugatan & Permohonan

363

33

26

2

Jumlah

788

47

31

4

Persentase

5,96%

3,93%

0.51%

Persentase perkara yang tidak

94,04%

96,07%

99,49%


Hal. 26

mengajukan upaya hukum

Tabel III.6 Rekapitulasi Upaya Hukum

3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

75%

75%


100%

100%

100%

b. Persentase berkas

3

yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis


Tabel III.6 Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4.a Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Bahwa

semua

berkas

yang

diajukan

oleh

Pengadilan Negeri

Bogor ke Mahkamah untuk perkara Kasasi dan PK selalu disampaikan secara lengkap sehingga tidak pernah ada dikembalikan

lagi

pada

berkas

yang

Pengadilan Negeri Bogor dengan catatan

tidak lengkap, sehingga pencapaiannya adalah 100% untuk berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. 4.b Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Bahwa dari semua berkas yang diterima oleh bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor baik perkara Pidana maupun perkara Perdata telah diregister dengan baik dengan menggunakan aplikasi CTS (case tracking system) maupun secara manual dalam buku Register yang telah disediakan untuk perkara-perkara tersebut baik, sehingga setiap


Hal. 27 berkas

perkara yang masuk telah didistribusikan kepada

Majelis

Hakim dan sudah dicatat pada buku register berjumlah 100%. 4.c Presentase

penyampaian pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para pihak. Berdasarkan data tahun 2015 perkara yang masuk untuk perkara perdata gugatan dan permohonan berjumlah 359 perkara dan berhasil diputus sejumlah 359 perkara. Dari semua perkara yang telah diputus tersebut telah diberitahukan seluruhnya kepada para pihak secara tepat waktu sesuai dengan tempat tujuannya, sehingga pencapaiannya adalah 100%. 4.d Persentase penyitaan tepat waktu Menurut data tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Bogor mengenai penyitaan baik mengenai perkara pidana maupun perdata angka pencapaiannya mencapai 75%, hal ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya dalam perkara pidana adanya kekurangan berkas yang harus

dipenuhi

penyidik untuk terkabulnya permohonan

oleh

penyitaan tersebut, adapun untuk perkara perdata dikarenakan kurang akuratnya data yang diberikan oleh para pihak mengenai lokasi objek yang akan dilakukan sita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor sehingga pencapaiannya pun tidak maksimal dan terkadang kurang tepat waktu. 4.e Rasio Majelis Hakim terhadap perkara Berdasarkan data dari Sub. Bagian Kepegawaian, jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor pada tahun 2015 berjumlah 13 orang yang terdiri

dari

5

Majelis

Hakim,

dari jumlah

tersebut apabila

dibandingkan dengan perkara yang masuk dan diregister, tidak akan

menjadikan

over load beban kerja Hakim untuk

memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara tersebut sesuai dengan schedule

yang

telah

ditentukan,

sehingga

pencapaian ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 100%.


Hal. 28

4. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice)

4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

-

-

-

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100%

90%

90%

Tabel III.7 Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

4.a Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat Sehubungan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang tidak terlalu luas, dengan radius terjauh adalah berjarak 15 KM, maka Pengadilan Negeri Bogor

tidak

memiliki

Zetting

Plaat,

sehingga

semua perkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor disidangkan di Kantor Pengadilan Negeri Bogor. 4.b Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian

masyarakat) yang dapat di akses secara on line dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus Bahwa Pengadilan Negeri Bogor telah memiliki portal informasi dengan

alamat

www.pn-bogor.go.id serta didukung dengan

implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Case Tracking System) sehingga setiap

hal-hal

yang

penting

dan

juga

tidak

terlepas mengenai putusan yang menarik perhatian masyarakat

selalu ter up date, sehingga agar masyarakat khususnya warga kota Bogor dapat mengakses secara langsung, sehingga pencapaiannya adalah 100% untuk akses hasil putusan yang menarik perhatian masyarakat.


Hal. 29

5. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice)

5

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

100%

90%

90%

Tabel III.8 Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Berdasarkan data permohonan eksekusi yang masuk pada Pengadilan Negeri Bogor tahun 2015 berjumlah 2 (dua), bahwa dari semua permohonan tersebut tidak semua ditindak lanjuti, hal ini disebabkan karena para pihak tidak secara langsung mengajukan permohonan

eksekusi

terhadap perkara tersebut, sehingga pencapaiannya

adalah 90%. 6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

6


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

90%

90%

Tabel III.9 Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan

6.a Presentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Bahwa berdasarkan dari pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Pengadilan Negeri Bogor telah ditindak lanjuti seluruhnya, sehingga pencapaiannya adalah 100%. 6.b Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

ditindaklanjuti Persentase hasil temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti, telah dilaksanakan akan tetapi belum terealisasi seluruhnya, antara lain

penghapusan beberapa Barang Milik Negara (BMN) yang


Hal. 30

statusnya rusak berat dan proses TGR, sehingga adalah 90%.

pencapaiannya

BAB IV Penutup

Hal. 31

BAB IV Penutup Kesimpulan Secara umum dapat disimpulkan bahwa 12 (tiga belas) sasaran strategis Pengadilan Negeri Bogor yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015 telah dapat dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Bogor. Pencapaian seluruh sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Bogor untuk berkontribusi berperan

serta

dalam

nyata

dan

program pelayanan hukum secara nasional.

Keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

yang

mendatang.

Hal

perlu dicermati tersebut

guna peningkatan kinerja

dapat

dilakukan dengan

di

masa

melaksanakan

program secara optimal melalui pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan perencanaan yang baik. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pengadilan

Negeri

Bogor tahun 2015

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bogor serta sebagai wujud tranparansi

dan

melaksanakan

akuntabilitas

tugas

pokok

Pengadilan dan

fungsinya

Negeri

Bogor

dalam

serta

kewajiban

yang

diembannya. Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Bogor telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih dan berwibawa dalam tahun kedua periode 2015-2019, sebagai pondasi dasar untuk melanjutkan pencapaian tujuan dan visi pada pada tahun-tahun berikutnya. Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan jalur

yang

benar,

sesuai

pada

alur

dan

dengan ketentuan dan peraturan perundangan

yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Umum sebagaimana diharapkan.

BAB IV Penutup

Hal. 32 Permasalahan-permasalahan keterlambatan

yang

pelaksanaan

timbul

kegiatan,

pada

tahun

kualitas

2015

seperti

dan kuantitas SDM,

keterbatasan prasarana dan sarana akan diantisipasi pada tahun 2016 dengan mengontrol pelaksanaan kegiatan

sesuai

dengan

jadwal

yang

direncanakan, mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan membuat unit layanan pengadaan barang/jasa untuk satker Pengadilan Negeri Bogor. Menyadari sifat ephemiral (keterbatasan dalam berbagai hal), kami yakin laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dalam penyajian prinsip tranparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun harapan kami semoga masyarakat atau pihak

yang berkepentingan

bisa mendapat

gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Bogor dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan tugas dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat maupun pengelolaan prasarana dan sarana. Mudah-mudahan di masa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LAKIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan.

Saran – saran 1. Untuk

lebih

meningkatkan

keberhasilan

fungsi

dan

tugas pokok

Peradilan Umum dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran

DIPA,

diantaranya

anggaran operasinal Kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung serta anggaran belanja modal, diantaranya Pengembangan Pembangunan gedung kantor

beserta mebelair serta peningkatan

srarana dan prasarana IT dapat terealisasi dalam DIPA Tahun 2016. 2. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil/pegawai Peradilan Umum,

maka dimohonkan pada Mahkamah

Agung RI c.q Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar secara terus-menerus dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maupun non teknis yang lebih khusus pengembangan di bidang Teknologi Informasi. 3. Dimohonkan pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Agung RI untuk dapat mempertimbangkan penambahan tenaga pegawai negeri sipil

BAB IV Penutup

Hal. 33

pada Pengadilan Negeri Bogor dengan jumlah SDM PNS saat ini dirasakan tidak seimbang dengan volume perkara dari tahun-ketahun yang terus mengalami peningkatan.

BAB V LAMPIRAN

Hal. 34

BAB V LAMPIRAN Struktur Organisasi Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bogor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah tersusun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996, dengan susunan personalia per 31 Januari 2015 sebagai berikut: 1. Pimpinan, terdiri dari: Ketua

:

JOHN TONY HUTAURUK, SH.,MH.

Wakil Ketua

:

LENDRIATY JANIS, S.H,.M.H

1.

HERU WAHYUDI, S.H., M.H.

2.

PAUL MARPAUNG, SH.,MH

3.

NARNI PRISKA FARIDAYANTI,S.H

4.

RR. DEWI LESTARI NUROSO,SH

5.

EFRIDA YANTI,SH.,MH

6.

JIFLY .Z. ADAM, S.H.

7.

JUNITA BEATRIX MA’I, S.H., M.H

8.

HENDRA HALOMOAN, SH.,MH

9.

ANNA YULINA, SH

2. Pejabat Fungsional Hakim

10. ARIF HADI SAPUTRA, S.H. 11. LUH SASMITA DEWI, SH.,MH 12. EDY SANJAYA LASE 13. SITI SURYANI HASANAH, SH.,MH. 14. SITI YURISTIA AKUAN, S.H.,M.H

3. Panitera

:

NY. HJ. RATU HERA K., S.H., M.H.

4. Wakil Panitera

:

BUDI SANTOSO, S.H.

BAB V LAMPIRAN

Hal. 35 5. Sekretaris

:

AGUS MULIAWAN ,SH

6. Panitera Muda Pidana

:

NOVERINI, S.H., M.H.

7. Panitera Muda Perdata

:

SRI LESTARI, SH.,MH

8. Panitera Muda Hukum

:

SUDIANTO,SH.,MH.

9. Kepala Sub. Bagian

:

MARDIANA IRAWATY SIREGAR

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

10. Kepala Sub. Bagian Umum :

KOMARUDIN

& Keuangan 11. Kepala Sub. Bagian

:

AGUNG TRI MARDIYANTO, S.H.

1.

NIKEN IRAWATI, S.H.

2.

SANDRAYANA SANGKALA, SH.,MH.

3.

NURYASA SINTARI, S. SOS

4.

NILUH TUTI ARIANI, S.H.

5.

SUWANDI, S.H.

6.

IDA LESTARI, S.H.

7.

ANIE ASMARA, S.H.

8.

ELA ELI, SH.

9.

ERNA ROSMAWATI, SH, MH.

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 12. Pejabat Fungsional Panitera Pengganti

10. IRSHANTY MEISITA ILMA, SH., MH. 11. HERLY ERMAWATI SIREGAR, BA 12. SUHENDI 13. MUHAMMAD YUSUF 14. M. DJANU ISMADI IRIANTO 15. MUHAMMAD SIDIK

BAB V LAMPIRAN

Hal. 36

16. TONNY SEPTOMULYANA,SH 17. ROMU SANTA MANGADAR, SH. 18. EDI SOFTYAN, SH 19. PUDJI SUMARTONO, SH.,MH. 20. SUGANDI SYARIF, SH.,MH 21. NIRMALIA ANGGRAINI,SH 22. SURYANI, SH 23. HASRI PRIMA HANDAWATI, SH 24. HARIAWAN PURBUDI, SH.,MH 25. DIAN SUPRIHATIN, SH 26. EVA TRISNAWATI, SH 27. AGNASIA MARLIANA T., SH 28. SRI HARTINI, SE.,MH. 29. SYAHRIR, SH.,MH 30. ERIK YUSWANTO, SH 31. MORY SENSY SIREGAR, SH. 32. RALIM, SH 33. DUDI GUSMAWAN, SH 13. Pejabat Fungsional Juru Sita

14. Pejabat Fungsional Juru Sita Pengganti

1.

UDIN SYAHRUDIN

2.

MASRI

3.

IRWAN MAULANA, S.H

1.

IYUS ROSADI, S.H.

2.

ILAH NURLAELAH, S.E.

3.

ERY HARTATI

4.

WIDIASTUTI

5.

KUNANI

6.

SRI SUNDARI

BAB V LAMPIRAN

Hal. 37 7.

ACEP TAJUDIN

8.

R.ARIFIN

9.

SUMIYATI

10. ETI SUPRIYANTI 11. IMAYANI, A,MD 12. THORICO MONADO, A.MD 13. EKO MARDIYANTO

15. Pejabat Fungsional

1.

TIA ADISTIAN PASHA, ST

1.

ERI HARTATI

2.

WIDIASTUTI

3.

R.ARIFIN

4.

ACEP TAJUDIN NUR

5.

JAJAT SUDRAJAT

6.

NURJAYA

1.

IYUS ROSADI, S.H.

2.

SRI SUNDARI

3.

KUNANI

4.

SUMIYATI

5.

ETI SUPRIYANTI

6.

THORICO MONADA,S.H.

7.

HERWINA RACHMI, S.H.

1.

NOVI LIANA S.T

2.

KHAFIDA HANDASAH, SH.

3.

GARTILAN MARNAEK, S.H.,M.H

1.

IMAYANI, A.MD.

Khusus Pranata Komputer 16. Staf Kepaniteraan Pidana

17. Staf Kepaniteraan Perdata

18. Staf Kepaniteraan Hukum

19. Staf Sub Bagian Kepegawaian

BAB V LAMPIRAN

Hal. 38 20. Staf Sub Bagian Umum &

1.

ILAH NURLAELAH, S.E.

2.

SARI NURHAYATI, S.E.

3.

SARNI FREDTI SIMBOLON, S.E.

4.

EEN NURHAENI

5.

YOYOH SITI SOPIAH

6.

EKO MARDIANTO

7.

DWI HERI SAPUTRA

1.

-

1.

RIZKI SUHERMAN

2.

EDI GUNAWAN

3.

TEGUH ADITHIA. W

4.

RIZAL HAMDANI

5.

HENDRO PUJI HARTONO

6.

WINDY HADIANTO

7.

INDRA SEPTIAN

8.

AHMAD PATONI

9.

M.HENDRI

Keuangan

21. Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan 22. Tenaga Honor

10. YULI HERMAWAN Dengan demikian jumlah pegawai sebanyak 88 orang dan tenaga honorer 10 orang jadi jumlah seluruhnya 98 orang yang terdiri atas: Pejabat fungsional terdiri dari Hakim berjumlah 14 orang, Panitera Muda 3, Panitera Pengganti 33 orang, Jurusita 3 orang, Jurusita Pengganti 13 orang dan Pranata Komputer 1 Orang.

BAB V LAMPIRAN

Hal. 39

Pejabat struktural terdiri dari Pimpinan 2 orang (Ketua dan Wakil Ketua), Panitera 1 Orang, Sekretaris 1 orang, Wakil Panitera 1 orang, Kepala Sub bagian 3 orang. Tenaga Staf 12 Orang dan honorer berjumlah 10 orang bertugas membantu pelaksanaan administrasi di bidang Staf Kepaniteraan dan Staf Sekretariatan, tenaga sopir dan tenaga keamanan. Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bogor Ketua Wakil Ketua Majelis H ki Panitera/ Sekretaris Wakil Panitera /Wakil

Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Hukum

Kepala Sub Bagian Umum

Kelompok Tenaga Funfsional Panitera Pengganti dan Jurusita

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Kepegawaia

BAB V LAMPIRAN

Hal. 40

DESKRIPSI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BOGOR

Letak Bogor terletak pada Kota Bogor terletak di antara 106°43’30”BT 106°51’00”BT dan 30’30”LS – 6°41’00”LS serta mempunyai ketinggian ratarata minimal 190 meter, maksimal 350 meter. Luas Wilayah Kota bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor. 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.



Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.

BAB V LAMPIRAN

Hal. 41 

Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Iklim, Topografi, dan Geografi Kota Bogor terletak pada ketinggian 190 sampai 330 m dari permukaan laut. Udaranya relatif sejuk dengan suhu udara rata-rata setiap bulannya adalah 26 °C dan kelembaban udaranya kurang lebih 70%. Suhu rata-rata terendah di Bogor adalah 21,8 °C, paling sering terjadi pada Bulan Desember dan Januari. Arah mata angin dipengaruhi oleh angin muson. Bulan Mei sampai Maret dipengaruhi angin muson barat. Kemiringan Kota Bogor berkisar antara 0–15% dan sebagian kecil daerahnya mempunyai kemiringan antara 15–30%. Jenis tanah hampir di seluruh wilayah adalah latosol coklat kemerahan dengan kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm dan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Bogor terletak pada kaki Gunung Salak dan Gunung Gede sehingga sangat kaya akan hujan orografi. Angin laut dari Laut Jawa yang membawa banyak uap air masuk ke pedalaman dan naik secara mendadak di wilayah Bogor sehingga uap air langsung terkondensasi dan menjadi hujan. Hampir setiap hari turun hujan di kota ini dalam setahun (70%) sehingga dijuluki "Kota Hujan". Keunikan iklim lokal ini dimanfaatkan oleh para perencana kolonial Belanda dengan menjadikan Bogor sebagai pusat penelitian botani dan pertanian, yang diteruskan hingga sekarang. Kedudukan geografi Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya yang dekat dengan ibu kota negara, Jakarta, membuatnya strategis dalam perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kebun Raya dan Istana Bogor merupakan tujuan wisata yang menarik. Kedudukan Bogor di antara jalur tujuan Puncak/Cianjur juga merupakan potensi strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Kota Bogor mempunyai luas wilayah 118,5 km². Di kota ini juga mengalir beberapa sungai yang permukaan airnya jauh di bawah permukaan dataran,

BAB V LAMPIRAN

Hal. 42

yaitu: Ci (Sungai) Liwung, Ci Sadane, Ci Pakancilan, Ci Depit, Ci Parigi, dan Ci Balok. Topografi yang demikian menjadikan Kota Bogor relatif aman dari bahaya banjir alami. WILAYAH HUKUM Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor terdiri dari 6 Kecamatan, dengan 68 Kelurahan yang pembagian wilayahnya sebagai berikut : NO

NAMA KECAMATAN

KELURAHAN

1

2

3

1.

BOGOR UTARA

1. Kelurahan Bantarjati 2. Kelurahan Tegal Gundil 3. Kelurahan Cibuluh 4. Kelurahan Tanah Baru 5. Kelurahan Ciluar 6. Kelurahan Cimahpar 7. Kelurahan Kedung Halang 8. Kelurahan Ciparigi

2.

BOGOR SELATAN

1.

Kelurahan Empang

2.

Kelurahan Lawang Gintung

3.

Kelurahan Batu Tulis

4.

Kelurahan Bondongan

5.

Kelurahan Pamoyanan

6.

Kelurahan Ranggamekar

7.

Kelurahan Mulyaharja

8.

Kelurahan Cikaret

9.

Kelurahan Bojongkerta

10. Kelurahan Rancamaya 11. Kelurahan Kertamaya 12. Kelurahan Harjasari 13. Kelurahan Muarasari 14. Kelurahan Genteng 15. Kelurahan Pakuan 16. Kelurahan Cipaku

BAB V LAMPIRAN

Hal. 43 3

3.

BOGOR TIMUR

BOGOR BARAT

1.

Kelurahan Baranangsiang

2.

Kelurahan Sukasari

3.

Kelurahan Tajur

4.

Kelurahan Katulampa

5.

Kelurahan Sindang Sari

6.

Kelurahan Sindang Rasa

1.

Kelurahan Menteng

2.

Kelurahan Pasir Kuda

3.

Kelurahan Pasir Jaya

4.

Kelurahan Pasir Mulya

5.

Kelurahan Gunung Batu

6.

Kelurahan Bubulak

7.

Kelurahan Situ Gede

8.

Kelurahan Margajaya

9.

Kelurahan Balumbang Jaya

10. Kelurahan Semplak 11. Kelurahan Cilendek Timur 12. Kelurahan Cilendek Barat 13. Kelurahan Curug 14. Kelurahan Loji 15. Kelurahan Curug Mekar 16. Kelurahan Sindang Barang 4.

BOGOR TENGAH

1. Kelurahan Pabaton 2. Kelurahan Tegallega 3. Kelurahan Sempur 4. Kelurahan Babakan Pasar 5. Kelurahan Panaragan 6. Kelurahan Cibogor 7. Kelurahan Babakan 8. Kelurahan Paledang 9. Kelurahan Ciwaringin 10. Kelurahan Gudang 11. Kelurahan Kebon Kalapa

5.

TANAH SAREAL

1. Kelurahan Tanah Sareal 2. Kelurahan Kebon Pedes

Hal. 44

BAB V LAMPIRAN 3. Kelurahan Kedung Badak 4. Kelurahan Kedung Jaya 5. Kelurahan Kedung Waringin 6. Kelurahan Sukaresmi 7. Kelurahan Sukadamai 8. Kelurahan Mekarwangi 9. Kelurahan Kencana 10. Kelurahan Kayumanis 11. Kelurahan Cibadak

Hal. 45

BAB V LAMPIRAN S.K. TIM PENYUSUN LAKIP 2015 (Lampiran)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents