SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Modul 2 Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Diklat Teknis Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Human Resource Management)

Bersertifikat

SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Selaku Instansi Pembina Diklat PNS, Lembaga Administrasi Negara senantiasa melakukan penyempurnaan berbagai produk kebijakan Diklat yang telah dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS. Wujud pembinaan yang dilakukan di bidang diklat aparatur ini adalah penyusunan pedoman diklat, bimbingan dalam pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dalam penyelenggaraan diklat, standarisasi, akreditasi Diklat dan Widyaiswara, pengembangan sistem informasi Diklat, pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat, pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian, bimbingan di tempat kerja, kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat. Sejalan dengan hal tersebut, melalui kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri yang didukung program peningkatan kapasitas berkelanjutan (SCBDP), telah disusun berbagai kebijakan guna lebih memberdayakan daerah seperti peningkatan kapasitas institusi, pengelolaan dan peningkatan SDM melalui penyelenggaraan Diklat teknis, pengembangan sistem keuangan, perencanaan berkelanjutan dan sebagainya. Dalam hal kegiatan penyusunan kurikulum diklat teknis dan modul diklatnya melalui program SCBDP telah disusun sebanyak 24 (dua puluh empat) modul jenis diklat yang didasarkan kepada prinsip competency based training. Penyusunan kurikulum dan modul diklat ini telah melewati proses yang cukup panjang melalui dari penelaahan data dan informasi awal yang diambil dari berbagai sumber seperti Capacity Building Action Plan (CBAP) daerah yang menjadi percontohan kegiatan SCBDP, berbagai publikasi dari berbagai media, bahan training yang telah dikembangkan baik oleh lembaga donor, perguruan tinggi, NGO maupun saran dan masukan dari berbagai pakar dan tenaga ahli dari berbagai bidang dan disiplin ilmu, khususnya yang tergabung dalam anggota Technical Review Panel (TRP). Disamping itu untuk lebih memantapkan kurikulum dan modul diklat ini telah pula dilakukan lokakarya dan uji coba/pilot testing yang dihadiri oleh para pejabat daerah maupun para calon fasilitator/trainer. Dengan proses penyusunan kurukulum yang cukup panjang ini kami percaya bahwa kurikulum, modul diklatnya berikut Panduan Fasilitator serta Pedoman Umum Diklat Teknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelatihan di daerah masing-masing.

i

Harapan kami melalui prosedur pembelajaran dengan menggunakan modul diklat ini dan dibimbing oleh tenaga fasilitator yang berpengalaman dan bersertifikat dari lembaga Diklat yang terakreditasi para peserta yang merupakan para pejabat di daerah akan merasakan manfaat langsung dari diklat yang diikutinya serta pada gilirannya nanti mereka dapat menunaikan tugas dengan lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien dalam mengelola berbagai sumber daya di daerahnya masing-masing. Penyempurnaan selalu diperlukan mengingat dinamika yang sedemikian cepat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan dilakukannya evaluasi dan saran membangun dari berbagai pihak tentunya akan lebih menyempurnakan modul dalam program peningkatan kapasitas daerah secara berkelanjutan. Semoga dengan adanya modul atau bahan pelatihan ini tujuan kebijakan nasional utamanya tentang pemberian layanan yang lebih baik kepada masyarakat dapat terwujud secara nyata.

ii

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

Setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula lebih berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi seluasluasnya. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara, salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kapasitas atau kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang relevan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas Pemerintah Daerah yang memadai. Dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pada tahun 2002 Pemerintah telah menetapkan Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dalam Mendukung Desentralisasi melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi sistem, kelembagaan, dan individu, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip multi dimensi dan berorientasi jangka panjang, menengah, dan pendek, serta mencakup multistakeholder, bersifat demand driven yaitu berorientasi pada kebutuhan masing-masing daerah, dan mengacu pada kebijakan nasional. Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, Departemen Dalam Negeri, dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagai Lembaga Pelaksana (Executing Agency) telah menginisiasi program peningkatan kapasitas melalui Proyek Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building Project for Decentralization/ SCBD Project) bagi 37 daerah di 10 Provinsi dengan pembiayaan bersama dari Pemerintah Belanda, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan dari Pemerintah RI sendiri melalui Departemen Dalam Negeri dan kontribusi masing-masing daerah. Proyek SCBD ini secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam aspek sistem, kelembagaan dan individu SDM aparatur Pemerintah Daerah melalui penyusunan dan implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (Capacity Building Action Plan/CBAP).

iii

Salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Dalam memenuhi kurikulum serta materi diklat tersebut telah dikembangkan sejumlah modul-modul diklat oleh Tim Konsultan yang secara khusus direkrut untuk keperluan tersebut yang dalam pelaksanaannya disupervisi dan ditempatkan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Pembina Diklat PNS. Dalam rangka memperoleh kurikulum dan materi diklat yang akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan daerah, dalam tahapan proses pengembangannya telah memperoleh masukan dari para pejabat daerah dan telah diujicoba (pilot test), juga melibatkan pejabat daerah, agar diperoleh kesesuaian/ relevansi dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh para pejabat daerah itu sendiri. Pejabat daerah merupakan narasumber yang penting dan strategis karena merupakan pemanfaat atau pengguna kurikulum dan materi diklat tersebut dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kurikulum dan meteri diklat yang dihasilkan melalui Proyek SCBD ini, selain untuk digunakan di lingkungan Proyek SCBD sendiri, dapat juga digunakan di daerah lainnya karena dalam pengembangannya telah memperhatikan aspekaspek yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu juga dalam setiap tahapan proses pengembangannya telah melibatkan pejabat daerah sebagai narasumber. Dengan telah tersedianya kurikulum dan materi diklat, maka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya untuk peningkatan kapasitas individu SDM aparatur daerah, telah siap untuk dilaksanakan. Diharapkan bahwa dengan terlatihnya para pejabat daerah maka kompetensi mereka diharapkan semakin meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat pula, yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai dengan lebih baik lagi.

iv

DAFTAR ISI

Sambutan Deputy IV - LAN ........................................................................................... i Kata Pengantar Dirjen Otonomi Daerah - Depdagri................................................... iii Daftar Isi BAB I

.....................................................................................................................v

PENDAHULUAN.............................................................................................1 A. Deskripsi Singkat ........................................................................................1 B. Hasil Belajar................................................................................................1 C. Indikator Hasil Belajar ................................................................................1 D. Pokok Bahasan............................................................................................3

BAB II

PEMBINAAN JIWA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL ........................5 A. Pengertian Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil .............................................5 B. Maksud Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil...............................5 C. Tujuan Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil ................................5 D. Ruang Lingkup Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil...................6 E. Nilai-Nilai Dasar bagi Pegawai Negeri Sipil ..............................................6 F. Penilaian Sementara Hasil Belajar (On Going Evaluation)........................7 G. Latihan ........................................................................................................7 H. Rangkuman .................................................................................................9

BAB III PEMBINAAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ........................12 A. Pengertian Kode Etik Pegawai Negeri Sipil .............................................12 B. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil tentang Etika ........................................12 C. Etika dalam Bernegara ..............................................................................12 D. Etika dalam Berorganisasi ........................................................................13 E. Etika dalam Bermasyarakat ......................................................................13 F. Etika terhadap Diri Sendiri .......................................................................13 G. Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil............................................14 H. Penegakan Kode Etik ................................................................................14 I.

Majelis Kode Etik .....................................................................................15

J.

Penilaian Sementara Hasil Belajar (On Going Evaluation)......................15

v

K. Latihan ......................................................................................................16 L. Rangkuman ...............................................................................................17 BAB IV PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL .............................20 A. Kewajiban .................................................................................................21 B. Larangan ...................................................................................................22 C. Hukuman Disiplin .....................................................................................24 D. Pejabat Yang Berwenang Menghukum ....................................................25 E. Penjatuhan Hukuman Disiplin ..................................................................27 F. Keberatan Terhadap Keputusan Hukuman Disiplin .................................29 G. Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin. ..............................................29 H. Penilaian Sementara Hasil Belajar (On Going Evaluation)......................31 I.

Latihan ......................................................................................................31

J.

Rangkuman ...............................................................................................32

Daftar Pustaka

vi

BAB I PENDAHULUAN A. Deskripsi Singkat Modul Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini dimaksudkan untuk meningkatkan kempetensi kerja Pejabat Struktural yang memiliki tugas pokok di bidang manajemen PNS pada Satuan Unit Kerja Kepegawaian pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam Era Otonomi Daerah saat ini, Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tidak seragam. Pejabat Struktural yang menangani manajemen PNS bisa Eselon III atau Eselon IV, tergantung Struktur Organisasi dari Instansinya. Umumnya Eselon III sebagai Kepala Bagian Kepegawaian, atau Eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian di bawah Eselon III bukan Kepegawaian (Misalnya Kabupaten Garut, Jawa Barat Kepala Sub-Bagian Kepegawaian berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha.) Kompetensi Kerja dimaksud diatas adalah kemampuan kerja dalam pembinaan jiwa korps, kode etik dan disiplin PNS. B. Hasil Belajar Setelah mengalami proses pembelajaran modul ini, peserta diharapkan mampu : 1.

Memahami peraturan tentang Pembinaan Jiwa Korps PNS;

2.

Menganalisis masalah, penyebab masalah, dan alternatif pemecahan masalah dala pembinaan jiwa korps PNS;

3.

Memahami peraturan tentang Pembinaan Kode Etik PNS;

4.

Menganalisis masalah, penyebab masalah, dan alternatif pemecahan masalah dalam pembinaan kode etik PNS;

5.

Memahami peraturan disiplin PNS;

6.

Menganalisis masalah, penyebab masalah dan alternatif pemecahan masalah dalam pembinaan disiplin PNS.

C. Indikator Hasil Belajar Setelah mengalami proses ppembelajaran setiap pokok bahasan, peserta diharapkan dapat: 1.

Menjelaskan pengertian jiwa korps PNS,

2.

Menjelaskan maksud pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil,

3.

Menjelaskan tujuan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil,

1

2

4.

Menjelaskan ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil,

5.

Menjelaskan nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil,

6.

Mengidentifikasi masalah dan penyebabnya dalam pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil,

7.

Menetapkan alternatif pemecahan masalah pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil.

8.

Menjelaskan pengertian kode etik Pegawai Negeri Sipil,

9.

Menjelaskan kewajiban Pegawai Negeri Sipil tentang etika,

10. Menjelaskan etika dalam bernegara, 11. Menjelaskan etika dalam berorganisasi, 12. Menjelaskan etika dalam bermasyarakat, 13. Menjelaskan etika terhadap diri sendiri, 14. Menjelaskan etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil, 15. Menjelaskan cara penegakan kode etik, 16. Menjelaskan pembentukan, keanggotaan, dan keputusan Majelis Kode Etik, 17. Mengidentifikasi masalah dan penyebabnya pembinaan kode etik Pegawai Negeri Sipil, 18. Menetapkan alternatif pemecahan masalah pembinaan kode etik Pegawai Negeri Sipil, 19. Menjelaskan kewajiban Pegawai Negeri Sipil tentang disiplin, 20. Menjelaskan larangan yang tidak boleh dilanggar Pegawai Negeri Sipil, 21. Menjelaskan pembatasan berusaha, 22. Menjelaskan pelanggaran disiplin, 23. Menjelaskan hukuman disiplin, 24. Menjelaskan pejabat yang berwenang menghukum, 25. Menjelaskan penjatuhan hukuman disiplin, 26. Menjelaskan keberatan atas hukuman disiplin, 27. Menjelaskan berlakunya keputusan hukuman disiplin, 28. Mengidentifikasi masalah dan penyebabnya dalam pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil, 29. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dalam Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3

D. Pokok Bahasan 1.

2.

3.

Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil a.

Pengertian jiwa korps Pegawai Negeri Sipil,

b.

Maksud pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil,

c.

Tujuan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil,

d.

Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil,

e.

Nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pembinaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.

Pengertian kode etik Pegawai Negeri Sipil.

b.

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil tentang etika.

c.

Etika dalam bernegara.

d.

Etika dalam berorganisasi.

e.

Etika dalam bermasyarakat.

f.

Etika terhadap diri sendiri.

g.

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.

h.

Penegakan Kode Etik.

i.

Majelis Kode Etik..

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.

b.

Larangan Pegawai Negeri Sipil. 1) Larangan yang tidak boleh dilanggar Pegawai Negeri Sipil, 2) Pembatasan berusaha. 3) Pelanggaran disiplin.

c.

Hukuman disiplin.

d.

Pejabat yang berwenang menghukum. 1) Presiden. 2) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat. 3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi. 4) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota. 5) Pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin.

4

e.

Penjatuhan Hukuman Disiplin 1) Pemeriksaan pelanggaran disiplin. 2) Tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin. 3) Kewajiban melapor. 4) Keputusan hukuman disiplin. 5) Penyampaian keputusan disiplin. 6) Penyampaian keputusan hukuman disiplin.

f.

Keberatan terhadap keputusan hukuman disiplin.

g.

Berlakunya keputusan hukuman disiplin. 1) Hapusnya kewajiban menjalankan hukuman disiplin. 2) Pelanggaran disiplin oleh Calon Pegawai Negeri Sipil. 3) Kartu hukuman

BAB II PEMBINAAN JIWA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu : 1. Menjelaskan pengertian jiwa korps PNS, 2. Menjelaskan maksud pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil, 3. Menjelaskan tujuan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil, 4. Menjelaskan ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil, 5. Menjelaskan nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil, 6. Mengidentifikasi masalah pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil, 7. Menetapkan alternatif pemecahan masalah pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil

A. Pengertian Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil Jiwa korps pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. B. Maksud Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. C. Tujuan Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk: 1.

Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteledanan Pegawai Negeri Sipil;

2.

Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, dan abdi masyarakat;

3.

Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5

6

D. Ruang Lingkup Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil mencakup: 1.

Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil;

2.

Partisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil.

3.

Peningkatan kerjasama antara Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps pegawai Negeri Sipil.

4.

Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara.

Etos kerja aparatur yang dimaksudkan disini adalah kegiatan atau upaya-upaya untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai positif dalam organisasi/instansi Pemerintah yang disepakati oleh para anggota (Pegawai Negeri Sipil) untuk meningkatkan produktivitas kerja. Lingkup kegiatan etos kerja aparatur adalah bersifat off job relation, artinya kegiatan tersebut berada diluar kewenangan-kewenangan formal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. E. Nilai-Nilai Dasar bagi Pegawai Negeri Sipil Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi 1.

Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa;

2.

Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

3.

Semangat nasionalisme;

4.

Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

5.

Ketaatan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

6.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia;

7.

Tidak diskriminatif;

8.

Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;

9.

Semangat jiwa korps.

Nilai-nilai tersebut di atas merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yag berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil tanpa membedakan dimana yang bersangkutan bekerja. Nilai-nilai dasar ini wajib dijunjung tinggi karena nilai-nilai

7

yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan Pemerintah. F.

Penilaian Sementara Hasil Belajar (On Going Evaluation) Setelah Anda mengikuti Ceramah dan Tanya Jawab perihal Pokok Bahasan Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil dan sebelum mengikuti proses pembelajaran selanjutnya, harap Anda menilai hasil belajar Anda dengan memberi tanda (X atau v) pada salah satu kolom (A, B, C, atau D) di bawah ini. No

Indikator Keberhasilan

Tingkat Kemajuan yang Dicapai A B C D

Menjelaskan pengertian jiwa korps Pegawai Negeri Sipil

1

Menjelaskan maksud pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil, Menjelaskan tujuan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil, Menjelaskan ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil, Menjelaskan nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil,

2 3 4 5

Keterangan Tingkat Kemajuan yang dicapai: Nilai: A (4) B (3) C (2) D (1)

= = = =

Menguasai Sekali. Menguasai. Cukup Menguasai. Kurang Menguasai.

G. Latihan Mendiskusikan Kasus/ Case Study mengenai Jiwa Korps PNS, dengan tahap-tahap sebagai berikut : 1.

Diskusi Kelompok Pertama Mengidentifikasi masalah dan faktor penyebab masalah mengenai kasus yang diberikan dibawah ini atau yang ditetapkan sendiri oleh para peserta dan atau fasilitator. Waktu diskusi keleompok ini selama 1 (satu Jampel/ 45 menit)

8

2.

Diskusi Pleno Pertama Untuk merangkum hasil diskusi kelompok pertama. Waktu diskusi pleno ini selama 1 (satu) Jampel/ 45 menit.

3.

Diskusi Kelompok Kedua Menetapkan alternatif pemecahan masalahnya sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi pleno pertama di atas. Waktu diskusi pleno ini selama 1 (satu) jampel (45 menit)

4.

Diskusi Pleno Kedua Untuk merangkum hasil diskusi kelompok kedua. Waktu diskusi pleno ini selama 1 (satu) jampel (45 menit).

Kasus yang diberikan mengenai jiwa korps berjudul ”Inu Kencana Tak Takut Somasi” yang dimuat di Koran Harian Republika, Jakarta, Senin, 4 Juni 2007 sebagaimana tertulis di halaman berikut berikut :

9

Inu Kencana tak Takut Somasi JAKARTA --- Dosen vokal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Inu Kencana Syafei, mengaku tak gentar dan siap melawan di pengadilan atas somasi para praja. Somasi itu dilayangkan terkait terbitnya buku karya IPDN Undercover, karya Inu, yang mengungkap ‘kebobrokan’ di IPDN. Inu bahkan mempersilakan praja IPDN melanjutkan somasi tersebut ke pengadilan. “Tidak apa-apa, tidak akan berpengaruh terhadap langkah saya. Tentu saya akan siap menghadapinya karena yang saya tulis dalam buku adalah fakta,” ujar Inu saat dihubungi Republika, tadi malam. Menurut Inu, somasi tersebut sebenarnya bukan atas kemauan praja IPDN sendiri, melainkan disinyalir ada intervensi seorang petinggi Departemen Dalam Negeri (Depdagri). “Dulu dia (petinggi Depdagri itu, red) juga pernah menelpon saya untuk meminta saya diam,” ungkap Inu. Inu menambahkan, ia mendapat bukti dari praja IPDN bahwa petinggi Depdagri itulah yang melakukan intervensi agar dirinya disomasi. “Para praja itu bilang, posisi mereka terjepit karena perintah darinya. Mereka bilang, ‘Kami sama sekali tidak pernah berniat untuk mengadukan atau menuntut bapak,” ujar Inu. Lebih jauh Inu manyatakan, bukan sekali ini ia mendapat ancaman bahkan sudah tiga kali dia mengalami teror. “Yang terakhir, saya mendapat SMS bahwa dalam jangka pendek karier saya akan dihabisi, sedangkan dalam jangka panjang saya akan di-Munirkan,” tegasnya. Meski sering mendapat ancaman dan terakhir hendak disomasi, Inu mengaku enggan berdamai, “Kalau damai berarti saya menarik buku dong, ya enggak bisa. Jangan cobacoba cabut somasi, terus saja. Nanti saya akan hantam di pengadilan,” kilahnya. Disinggung mengenai bukunya yang terkesan vulgar mengungkap kebobrokan di IPDN, Inu manyatakan, sebenarnya persoalan yang dia tulis dalam buku tersebut sudah cukup lama berlangsung. “Tapi selama ini didiamkan saja. Oleh karena itu saya juga menyatakan mayoritas dosen di IPDN juga bermasalah karena membiarkan persoalan-persoalan itu,terutama kasus kekerasan di IPDN yang terus berlangsung,” tegas Inu yang kemarin tampil dalam acara bedah buku IPDN Undercover, di Senayan, Jakarta.

H. Rangkuman 1.

Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil meliputi a.

Rasa kesatuan dan persatuan,

b.

Kebersamaan,

c.

Kerja sama,

d.

Tanggung jawab,

e.

Dedikasi,

f.

Disiplin,

g.

Kreativitas,

10

h. 2.

Kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia

Maksud Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah untuk meningkatkan a.

Perjuangan,

b.

Pengabdian,

c.

Kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada 1) Negara kesatuan 2) Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan: Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

3.

4.

5.

Tujuan Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil a.

Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteledanan Pegawai Negeri Sipil;

b.

Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, dan abdi masyarakat;

c.

Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang Lingkup Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil a.

Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil;

b.

Partisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil.

c.

Peningkatan kerjasama antara Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps pegawai Negeri Sipil.

d.

Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara.

Nilai-Nilai Dasar bagi Pegawai Negeri Sipil a.

Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa;

b.

Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c.

Semangat nasionalisme;

d.

Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

11

e.

Ketaatan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

f.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia;

g.

Tidak diskriminatif;

h.

Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;

i.

Semangat jiwa korps.

BAB III PEMBINAAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu : 1. Menjelaskan pengertian kode etik Pegawai Negeri Sipil, 2. Menjelaskan kewajiban Pegawai Negeri Sipil tentang etika, 3. Menjelaskan etika dalam bernegara, 4. Menjelaskan etika dalam berorganisasi, 5. Menjelaskan etika dalam bermasyarakat, 6. Menjelaskan etika terhadap diri sendiri, 7. Menjelaskan etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil, 8. Menjelaskan cara penegakan kode etik, 9. Menjelaskan pembentukan, keanggotaan, dan keputusan Majelis Kode Etik, 10. Mengidentifikasi masalah pembinaan kode etik Pegawai Negeri Sipil 11. Menetapkan alternatif pemecahan masalah pembinaan kode etik Pegawai Negeri Sipil

A. Pengertian Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah Pedoman Sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup seharihari. B. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil tentang Etika Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah selama ini. C. Etika dalam Bernegara Etika dalam bernegara meliputi: 1.

Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;

3.

Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4.

Menaati semua Peraturan melaksanakan tugas;

5.

Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

6.

Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakandan Program Pemerintah;

Perundang-undangan

12

yang

berlaku

dalam

13

7.

Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;

8.

Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

D. Etika dalam Berorganisasi Etika dalam berorganisasi meliputi: 1.

Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2.

Menjaga informasi yang bersifat rahasia;

3.

Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

4.

Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organsasi;

5.

Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;

6.

Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

7.

Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

8.

Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka kinerja organisasi;

9.

Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas.

E. Etika dalam Bermasyarakat Etika dalam bermasyarakat meliputi:

F.

1.

Mewujudkan pola hidup sederhana;

2.

Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;

3.

Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;

4.

Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;

5.

Berorientasi kepada melaksanakan tugas.

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

Etika terhadap Diri Sendiri Etika terhadap Diri Sendiri meliputi: 1.

Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;

2.

Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

3.

Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

dalam

14

4.

Berinisiatif untuk meningkatkan keterampilan, dan sikap;

kualitas

5.

Memiliki daya juang yang tinggi;

6.

Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

7.

Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;

8.

Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

pengetahuan,

kemampuan,

G. Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi: 1.

Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;

2.

Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;

3.

Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;

4.

Menghargai perbedaan pendapat;

5.

Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;

6.

Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;

7.

Berhimpun dalam wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Yang dimaksud dengan wadah Korps Pegawai Republik Indonesia adalah wahana Pembinaan Jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari. H. Penegakan Kode Etik 1.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etika Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan secara tertutup atau secara terbuka oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

2.

Pernyataan secara tertutup disampaikan oleh bejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan. Dalam penyampaian pernyataan secara tertutup dapat dihadiri oleh pejabat lain yang terkait, dengan catatan bahwa pejabat yang terkait tersebut tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

15

I.

J.

3.

Pernyataan sanksi pelanggaran kode etik disampaikan secara terbuka melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, upacara bendera, media masa, dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

4.

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil selain dikenakan sanksi moral dapat dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tindakan administratif lainnya berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Majelis Kode Etik 1.

Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil melanggar kode etik, maka pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

2.

Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode Etik. Dalam hal instansi Pemerintah mempunyai instansi vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik.

Penilaian Sementara Hasil Belajar (On Going Evaluation) Setelah Anda mengikuti Ceramah dan Tanya Jawab perihal Pokok Bahasan Pembinaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan sebelum mengikuti proses pembelajaran selanjutnya, harap Anda menilai hasil belajar Anda dengan memberi tanda (X atau v) pada salah satu kolom (A, B, C, atau D) di bawah ini. No 1 2

Indikator Keberhasilan

Menjelaskan pengertian kode etik Pegawai Negeri Sipil, Menjelaskan kewajiban Pegawai Negeri Sipil tentang etika,

3

Menjelaskan etika dalam bernegara,

4

Menjelaskan etika dalam berorganisasi,

5

Menjelaskan etika dalam bermasyarakat,

6

Menjelaskan etika terhadap diri sendiri,

Tingkat Kemajuan yang Dicapai A B C D

16

Tingkat Kemajuan yang Dicapai A B C D

No

Indikator Keberhasilan

7

Menjelaskan etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil,

8

Menjelaskan cara penegakan kode etik,

9

Menjelaskan pembentukan, keputusan Majelis Kode Etik.

keanggotaan,

dan

Keterangan Tingkat Kemajuan yang dicapai: Nilai: A (4)

=

Menguasai Sekali.

B (3)

=

Menguasai.

C (2)

=

Cukup Menguasai.

D (1)

=

Kurang Menguasai.

K. Latihan Mendiskusikan Kasus/ Case Study mengenai Kode Etik PNS, dengan tahap-tahap sebagai berikut : 1.

Diskusi Kelompok Pertama Mengidentifikasi masalah dan faktor penyebab masalah mengenai kasus yang diberikan dibawah ini atau yang ditetapkan sendiri oleh para peserta dan atau fasilitator. Waktu diskusi keleompok ini selama 1 (satu Jampel/ 45 menit)

2.

Diskusi Pleno Pertama Untuk merangkum hasil diskusi kelompok pertama. Waktu diskusi pleno ini selama 1 (satu) Jampel/ 45 menit.

3.

Diskusi Kelompok Kedua Menetapkan alternatif pemecahan masalahnya sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi pleno pertama di atas. Waktu diskusi pleno ini selama 1 (satu) jampel (45 menit)

4.

Diskusi Pleno Kedua Untuk merangkum hasil diskusi kelompok kedua. Waktu diskusi pleno ini selama 1 (satu) jampel (45 menit).

17

Kasus Kode Etik PNS sebagai berikut : Dalam buku IPDN Undercover karya Inu Kencana Syafei, dosen “Vocal” dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang mengungkap “kebobrokan” di IPDN, antara lain adanya “perselingkuhan” yang dilakukan oleh salah seorang dosen wanita IPDN yang berinisial “E”. Dosen wanita IPDN yang merasa dirinya yang dimaksud oleh paparan dalam buku tersebar di atas akan mengambil jalur hukum atas pencemaran nama baiknya. Apakah kasus ini, Inu Kencana Syafei dengan buku karyanya tersebut melanggar Kode Etik terhadap Seorang PNS?. Jika Ya, silakan diskusikan; Jika tidak, silakan pilih kasus nyata (Riil) yang benar-benar terjadi di salah satu Dinas/ Instansi Pemda Kabupaten/ Kota.

L. Rangkuman 1.

Pengertian Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah Pedoman Sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

2.

3.

Etika dalam Bernegara a.

Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b.

Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;

c.

Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d.

Menaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;

e.

Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

f.

Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakandan Program Pemerintah;

g.

Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;

h.

Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Etika dalam Berorganisasi a.

Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b.

Menjaga informasi yang bersifat rahasia;

18

4.

5.

6.

c.

Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

d.

Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organsasi;

e.

Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;

f.

Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

g.

Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

h.

Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka kinerja organisasi;

i.

Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas.

Etika dalam Bermasyarakat a.

Mewujudkan pola hidup sederhana;

b.

Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;

c.

Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;

d.

Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;

e.

Berorientasi kepada melaksanakan tugas.

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

dalam

Etika terhadap Diri Sendiri a.

Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;

b.

Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

c.

Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

d.

Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;

e.

Memiliki daya juang yang tinggi;

f.

Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

g.

Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;

h.

Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil a.

Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang berlainan;

b.

Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;

19

7.

8.

c.

Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;

d.

Menghargai perbedaan pendapat;

e.

Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;

f.

Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;

g.

Berhimpun dalam wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Penegakan Kode Etik a.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etika Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan secara tertutup atau secara terbuka oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

b.

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil selain dikenakan sanksi moral dapat dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tindakan administratif lainnya berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Majelis Kode Etik a.

Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil melanggar kode etik, maka pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

b.

Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode Etik. Dalam hal instansi Pemerintah mempunyai instansi vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik.

BAB IV PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu : 1. Menjelaskan kewajiban Pegawai Negeri Sipil tentang disiplin, 2. Menjelaskan larangan yang tidak boleh dilanggar Pegawai Negeri Sipil, 3. Menjelaskan pembatasan berusaha, 4. Menjelaskan pelanggaran disiplin, 5. Menjelaskan hukuman disiplin, 6. Menjelaskan pejabat yang berwenang menghukum, 7. Menjelaskan penjatuhan hukuman disiplin, 8. Menjelaskan keberatan atas hukuman disiplin, 9. Menjelaskan berlakunya keputusan hukuman disiplin, 10. Mengidentifikasi masalah dan penyebabnya dalam pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil; 11. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dalam pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pengantar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Perundangundangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil". Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang ”Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”, dan petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur ketentuan-ketentuan mengenai: 1.

Kewajiban,

2.

Larangan,

3.

Hukuman Disiplin,

4.

Pejabat yang berwenang menghukum,

5.

Penjatuhan hukuman disiplin,

6.

Keberatan atas hukuman disiplin,

7.

Berlakunya keputusan hukuman disiplin.

20

21

A. Kewajiban Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mengatur kewajibankewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib, 1.

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah,

2.

Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain,

3.

Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil,

4.

Mengangkat dan menaati Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/Janji jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

5.

Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya,

6.

Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah, baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum,

7.

Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab,

8.

Bekerja dengan jujur, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara,

9.

Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil,

10. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material, 11. Mentaati ketentuan jam kerja, 12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaikbaiknya, 14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing, 15. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya, 16. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya, 17. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya, 18. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja, 19. Memberikan kariernya,

kesempatan

kepada

bawahannya

untuk

20. Menaati ketentuan Perundang-undangan tentang perpajakan,

mengembangkan

22

21. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan, 22. Hormat menghormati antara sesama Warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan, 23. Menjadi teladan sebagai Warga Negara yang baik dalam masyarakat, 24. Menaati segala Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, 25. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang, 26. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin. B. Larangan 1.

Larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 3 ayat (1) diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut: Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang, a.

Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil,

b.

Menyalahgunakan wewenangnya,

c.

Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara Asing,

d.

Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara,

e.

Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah,

f.

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara,

g.

Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya,

h.

Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

i.

Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan,

23

j.

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya,

k.

Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya,

l.

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan,

m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain,

2.

n.

Bertindak selaku perantara hagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah,

o.

Memiliki saham dalam suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa, sehingga pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan,

p.

Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya,

q.

Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan, atau komisaris perusahaan swasta, bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I,

r.

Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Pembatasan Berusaha Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Untuk mendapatkan izin melakukan usaha dagang, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta tersebut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang. Permintaan izin melakukan usaha dagang akan ditolak oleh pejabat yang berwenang, apabila kegiatan usaha dagang tersebut: akan mengganggu pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, atau dapat menurunkan atau mencemarkan kehormatan Pegawai Negeri Sipil.

24

3.

Pelanggaran Disiplin Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Pegawai Negeri Sipil dinyatakan melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Keterangan : a. Ucapan, adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya, b. Tulisan, adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu, c. Perbuatan, adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin menurut ketentuan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang menghukum.

C. Hukuman Disiplin Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tingkat hukuman disiplin adalah, 1. Hukuman disiplin ringan, 2. Hukuman disiplin sedang dan 3. Hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut. 1. Hukuman disiplin ringan, terdiri atas : a. Tegoran lisan, b. Tegoran tertulis, c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 2. Hukuman disiplin sedang, terdiri atas : a. Penundaaan kenaikan gaji berkala untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk masa sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,

25

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. 3. Hukuman disiplin berat, terdiri atas : a. Penurunan pangkat pada pangkat yang satu tingkat lebih rendah untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. b. Pembebasan dari jabatan untuk masa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setiap hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai tata cara tersebut dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara: Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. D. Pejabat Yang Berwenang Menghukum Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang, menjatuhkan hukuman disiplin. Ketentuan mengenai pejabat yang berwenang menghukum diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah sebagai berikut. 1.

2.

Presiden, untuk jenis hukuman disiplin : a.

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi, Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas,

b.

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas,

c.

Pembebasan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan jabatan struktural eselon I, atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin: a.

Pemberhertian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/e ke atas,

26

b.

3.

Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, untuk semua Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungan masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin : a.

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/e ke atas,

b.

Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

4.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, untuk semua Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan masing-masing, kecuali untuk hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/e keatas, atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

5.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang dipekerjakan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, diperbantukan/dipekerjakan pada Negara Sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin berupa : a.

Tegoran lisan,

b.

Tegoran tertulis,

c.

Pernyataan tidak puas secara tertulis, dan

d.

Pembebasan dari jabatan.

Pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin Untuk lebih menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenang penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat lain di lingkungan masing-masing, kecuali mengenai hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak (atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. Pendelegasian wewenang menjatuhkan hukuman disiplin dilaksanakan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan

27

E. Penjatuhan Hukuman Disiplin Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. 1.

2.

3.

Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin a.

Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum.

b.

Apabila pejabat yang berwenang menghukum karena sesuatu hal tidak dapat melakukan pemeriksaan, ia dapat menugaskan pejabat atau pegawai lain untuk melakukan pemeriksaan, dengan ketentuan bahwa jabatan dan/atau pangkat pejabat atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

Tatacara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin a.

Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dipanggil untuk diperiksa sehubungan pelanggaran disiplin yang disangka telah dilakukannya. Apabila panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka diadakan panggilan yang kedua, dengan ketentuan bahwa panggilan yang kedua harus dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan dilaksanakan secara lisan, tetapi apabila pemeriksa berpendapat bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan atau berat, maka pemeriksaan dilaksanakan secara tertulis dengan cara membuat Berita Acara Pemeriksaan.

b.

Pemeriksaan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup, yaitu hanya dapat dihadiri oleh pejabat yang memeriksa serta Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Apabila dipandang perlu dalam pemeriksaan dapat dihadirkan saksi.

Kewajiban Melapor a.

Apabila pejabat pada waktu memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin berpendapat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan adalah diluar wewenangnya, maka pejabat tersebut wajib melaporkan hal ini

28

kepada pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi melalui saluran hirarki. b.

4.

5.

Laporan tersebut disertai dengan hasil-hasil pemeriksaan dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi wajib memperhatikan dan mengambil keputusan atas laporan itu.

Keputusan Hukuman Disiplin a.

Sebelum menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan saksama laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin.

b.

Hukuman disiplin harus setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan harus dapat diterima dengan rasa keadilan. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan temyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.

c.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya. Hukuman disiplin yang berupa ”tegoran lisan” disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

d.

Hukuman disiplin berupa "tegoran tertulis", "pernyataan tidak puas secara tertulis", "penundaan kenaikan gaji berkala", "penurunan gaji", "penundaan kenaikan pangkat", "penurunan pangkat", "pembebasan dari jabatan", "pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil", dan "pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin a.

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil untuk menerima keputusan hukuman disiplin pada waktu dan tempat yang ditentukan. Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara langsung oleh pejabat yang berwenang menghukum. kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin.

b.

Penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut dapat dihadiri pegawai lain, dengan ketentuan bahwa pangkat dan jabatan pegawai yang hadir tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin.

c.

Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan oleh pimpinan instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin bekerja.

29

F.

Keberatan Terhadap Keputusan Hukuman Disiplin 1.

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan atas keputusan hukuman disiplin, kecuali terhadap hukuman disiplin tingkat ringan dengan hukuman disiplin berupa "pembebasan dari jabatan".

2.

Keberatan terhadap keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat yang benvenang menghukum, yaitu atasan langsung pejabat yang berwenang menghukum, melalui saluran hirarkhi selambatlambatnya 14 (empat belas), hari terhitung mulai tanggal penyampaian keputusan hukuman disiplin.

3.

Setiap atasan yang menerima keberatan terhadap hukuman disiplin wajib meneruskan keberatan tersebut kepada atasannya selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari kerja sejak ia menerima surat pernyataan keberatan tersebut.

4.

Pejabat yang berwenang menghukum yang juga menerima pemyataan keberatan, meneruskan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, disertai catatan-catatan yang dianggap perlu sehubungan keputusan hukuman disiplin yang ditetapkan olehnya selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak ia menerima surat pernyataan keberatan tersebut.

5.

Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan saksama keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, serta alasan yang dikemukakan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

6.

Atasan pejabat yang berwenang menghukum selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) bulan sudah harus membuat keputusan mengenai keberatan terhadap hukuman disiplin.

7.

Keputusan tersebut dapat menguatkan atau mengubah keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

8.

Keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak dapat diganggu gugat dan harus dilaksanakan oleh semua pihak.

9.

Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang dijatuhi hukuman disiplin berupa. "pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil" atau "pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).

10. Terhadap hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden tidak dapat diajukan keberatan. G. Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin. Hukuman, disiplin ringan berlaku terhitung mulai saat keputusan hukuman disiplin disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Apabila tidak ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, hukuman disiplin tingkat sedang dan berat berlaku mulai hari ke lima belas sejak

30

penyampaian hukuman disiplin, kecuali hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pimpinan instansi. Hukuman disiplin berupa “pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil" dan "pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah, berlaku mulai hari ke lima belas sejak penyampaian keputusan hukuman disiplin, apabila tidak ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi kedua jenis hukuman disiplin tersebut. Hukuman disiplin berupa "pembebasan dari jabatan” berlaku mulai saat disampaikan, dan harus segera dilaksanakan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin berlaku mulai hari ke 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut. 1.

2.

Hapusnya kewajiban menjalankan hukuman disiplin. a.

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin berupa "penundaan kenaikan gaji berkala” dan "penurunan gaji”, dan “penurunan pangkat" dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.

b.

Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin berupa “penundaan kenaikan gaji berkala”, "penundaaan gaji", dan "penurunan pangkat" dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin oleh calon Pegawai Negeri Sipil Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat karena pelanggaran disiplin tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

3.

Kartu Hukuman a.

Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, dicatat dalam Kartu Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kartu Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian.

b.

Apabila Seorang Pegawai Negeri Sipil pindah dari instansi yang satu ke instansi lain, Kartu Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikirim oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi yang baru.

31

H. Penilaian Sementara Hasil Belajar (On Going Evaluation) Setelah Anda mengikuti Ceramah dan Tanya Jawab perihal Pokok Bahasan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sebelum mengikuti proses pembelajaran selanjutnya, harap Anda menilai hasil belajar Anda dengan memberi tanda (X atau v) pada salah satu kolom (A, B, C, atau D) di bawah ini. No

Indikator Keberhasilan

Tingkat Kemajuan yang Dicapai A B C D

Menjelaskan kewajiban Pegawai Negeri Sipil tentang disiplin, Menjelaskan larangan yang tidak boleh dilanggar 2 Pegawai Negeri Sipil, 3 Menjelaskan pembatasan berusaha, 4 Menjelaskan pelanggaran disiplin, 5 Menjelaskan hukuman disiplin, 6 Menjelaskan pejabat yang berwenang menghukum, 7 Menjelaskan penjatuhan hukuman disiplin, 8 Menjelaskan keberatan atas hukuman disiplin, 9 Menjelaskan berlakunya keputusan hukuman disiplin. Keterangan Tingkat Kemajuan yang dicapai: Nilai: A (4) = Menguasai Sekali. B (3) = Menguasai. C (2) = Cukup Menguasai. D (1) = Kurang Menguasai. 1

I.

Latihan Mendiskusikan Kasus/ Case Study mengenai Disiplin PNS, dengan tahap-tahap sebagai berikut : 1.

Diskusi Kelompok Pertama Mengidentifikasi masalah dan faktor penyebab masalah mengenai kasus yang diberikan dibawah ini atau yang ditetapkan sendiri oleh para peserta dan atau fasilitator. Waktu diskusi keleompok ini selama 1 (satu Jampel/ 45 menit)

2.

Diskusi Pleno Pertama Untuk merangkum hasil diskusi kelompok pertama. Waktu diskusi pleno ini selama 1 (satu) Jampel/ 45 menit.

32

3.

Diskusi Kelompok Kedua Menetapkan alternatif pemecahan masalahnya sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi pleno pertama di atas. Waktu diskusi pleno ini selama 1 (satu) jampel (45 menit)

4.

Diskusi Pleno Kedua Untuk merangkum hasil diskusi kelompok kedua. Waktu diskusi pleno ini selama 1 (satu) jampel (45 menit). Kasus Disiplin PNS sebagai berikut : Ditengarai suatu Dinas/ Instansi Pemda Kabupaten/ Kota masih ada sejumlah PNS yang : 1. 2. 3. 4.

Terlambat masuk kerja dari waktu yang ditentukan; Cepat pulang kerja sebelum waktunya; Tidak sepenuhnya berkerja, tetapi masih diselingi dengan membaca (Koran, Majalah, dsb) dan atau main game (Komputer); Bekerja dengaan tekun sampai melewati jam kerja yang ditentukan tanpa minta bayaran uang lembur.

Jika salah satu kasus tersebut di atas terjadi di Instansi/ Dinas Saudara, silakan diskusikan dalam kelompok dan pleno apa faktor penyebabnya, dan bagaimana alternatif pemecahan masalahnya.

J.

Rangkuman 1.

2.

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur ketentuan-ketentuan mengenai: a.

Kewajiban,

b.

Larangan,

c.

Hukuman Disiplin,

d.

Pejabat yang berwenang menghukum,

e.

Penjatuhan hukuman disiplin,

f.

Keberatan atas hukuman disiplin,

g.

Berlakunya keputusan hukuman disiplin.

Kewajiban Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mengatur kewajibankewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut.

33

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib, a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil, d. Mengangkat dan menaati Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/Janji jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, e. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya, f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah, baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum, g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, h. Bekerja dengan jujur, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil, j. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material, k. Mentaati ketentuan jam kerja, l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaikbaiknya, n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing, o. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya, p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya, q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya, r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja, s. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya, t. Menaati ketentuan Perundang-undangan tentang perpajakan, u. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan, v. Hormat menghormati antara sesama Warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan, w. Menjadi teladan sebagai Warga Negara yang baik dalam masyarakat, x. Menaati segala Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, y. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang,

34

z. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin. 3.

Larangan Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang, a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil, b. Menyalahgunakan wewenangnya, c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara Asing, d. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara, e. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah, f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya, h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan, j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya, l. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, n. Bertindak selaku perantara hagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah, o. Memiliki saham dalam suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa, sehingga pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan, p. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, q. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan, atau komisaris perusahaan swasta, bagi yang

35

berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I, r. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. 4.

Hukuman Disiplin Jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut. a. Hukuman disiplin ringan, terdiri atas : 1) Tegoran lisan, 2) Tegoran tertulis, 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis b. Hukuman disiplin sedang, terdiri atas : 1) Penundaaan kenaikan gaji berkala untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, 2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, 3) Penundaan kenaikan pangkat untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. c. Hukuman disiplin berat, terdiri atas : 1) Penurunan pangkat pada pangkat yang satu tingkat lebih rendah untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. 2) Pembebasan dari jabatan untuk masa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, 4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

5.

Pejabat Yang Berwenang Menghukum a. Presiden, untuk jenis hukuman disiplin : 1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi, Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, 2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, 3) Pembebasan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan jabatan struktural eselon I, atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden. b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin: 1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

36

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/e ke atas, 2) Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan Presiden. a. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, untuk semua Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungan masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin : 1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/e ke atas, 2) Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan Presiden. d. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, untuk semua Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan masing-masing, kecuali untuk hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/e keatas, atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden. a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang dipekerjakan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, diperbantukan/dipekerjakan pada Negara Sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin berupa : 1) 2) 3) 4) 6.

Tegoran lisan, Tegoran tertulis, Pernyataan tidak puas secara tertulis, dan Pembebasan dari jabatan.

Penjatuhan Hukuman Disiplin a. b. c. d. e.

Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Tatacara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Kewajiban Melapor Keputusan Hukuman Disiplin Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

37

7.

Keberatan Terhadap Keputusan Hukuman Disiplin a. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan atas keputusan hukuman disiplin, kecuali terhadap hukuman disiplin tingkat ringan dengan hukuman disiplin berupa ”pembebasan dari jabatan”. b. Keberatan terhadap keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat yang benvenang menghukum, yaitu atasan langsung pejabat yang berwenang menghukum, melalui saluran hirarkhi selambatlambatnya 14 (empat belas), hari terhitung mulai tanggal penyampaian keputusan hukuman disiplin. c. Setiap atasan yang menerima keberatan terhadap hukuman disiplin wajib meneruskan keberatan tersebut kepada atasannya selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari kerja sejak ia menerima surat pernyataan keberatan tersebut. d. Pejabat yang berwenang menghukum yang juga menerima pemyataan keberatan, meneruskan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, disertai catatan-catatan yang dianggap perlu sehubungan keputusan hukuman disiplin yang ditetapkan olehnya selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak ia menerima surat pernyataan keberatan tersebut. e. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan saksama keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, serta alasan yang dikemukakan oleh pejabat yang berwenang menghukum. f. Atasan pejabat yang berwenang menghukum selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) bulan sudah harus membuat keputusan mengenai keberatan terhadap hukuman disiplin. g. Keputusan tersebut dapat menguatkan atau mengubah keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. h. Keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak dapat diganggu gugat dan harus dilaksanakan oleh semua pihak. i. Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang dijatuhi hukuman disiplin berupa ”pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil” atau ”pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). j. Terhadap hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden tidak dapat diajukan keberatan.

8.

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin. a. Hapusnya kewajiban menjalankan hukuman disiplin. b. Pelanggaran disiplin oleh calon Pegawai Negeri Sipil c. Kartu Hukuman

DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450).

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.