3/11/2014
UNDANG‐UNDANG No 5/2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA Oleh:
Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE., M.Eng. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB
OUTLINE
1 LATAR BELAKANG 2 POKOK‐POKOK PIKIRAN 3 PENUTUP
1
3/11/2014
1 LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG
PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008‐2009) MENJADI #38 (TAHUN 2013‐2014)
2
3/11/2014
2008-2009 10.7 19.3
DARI 2008‐2009 ke 2013‐2014 ‐ KORUPSI MEMBURUK ‐ KINERJA BIROKRASI MEMBAIK
3
3/11/2014
Government Effectiveness
The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies.
100 79
80 54
60 38
40 25 20
7 4
44
38
44
75
81 80 83
89
100 94
64 61
58 56 47
2002
21 22
2012
12
0
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
IN MEMORIAM
THEE KIAN WIE
“…pertumbuhan ekonomi harus diikuti kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara langsung tanpa hambatan birokrasi” “…lambatnya pembangunan ekonomi nasional selama ini disebabkan adanya birokrasi yang menghambat”
4
3/11/2014
REFORMASI BIROKRASI .... untuk menjawab tantangan di masa depan
TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR
2025 2018
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
DYNAMIC GOVERNANCE
2013 RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY MANAJEMEN SDM
PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
5
3/11/2014
TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA PERSIAPAN FACTOR DRIVEN
AKSELERASI
KEBERLANJUTAN
EFFICIENCY DRIVEN
EFFICIENCY DRIVEN
INDONESIA menjadi negara High Income
PDB Nominal per capita
PDB NOMINAL (US$ MILIAR) 711
1,335
2,416
4,257
6,793
9,706
12,989
16,578
286
302
319
336
353
POPULASI (JUTA JIWA) 237
253
269
Sumber: KEN, Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011‐2045
FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI UU No 25 Tahun 2009
PELAYANAN PUBLIK
RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
BIROKRASI EKSISTING
UU No. 39 Tahun 2008
KEMENTERIAN NEGARA
UU No 5 Tahun 2014
APARATUR SIPIL NEGARA Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN
RUU Adminsitrasi Pemerintahan
6
3/11/2014
2 POKOK‐POKOK PIKIRAN
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014
7
3/11/2014
TUJUAN UTAMA UU ASN a. b. c. d.
Independensi dan Netralitas e. Kesejahteraan f. Kualitas Pelayanan Publik Kompetensi Kinerja/ Produktivitas Kerja g. Pengawasan dan Akuntabilitas Integritas
setkab.go.id
PRINSIP DASAR UU ASN Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui: • Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif • Menerapkan prinsip fairness • Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja • Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik • Manajemen SDM secara efektif dan efisien • Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena‐mena.
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
8
3/11/2014
UU ASN DAN UU POKOK KEPEGAWAIAN UNDANG‐UNDANG
UNDANG UNDANG
APARATUR SIPIL NEGARA POKOK KEPEGAWAIAN STRUKTUR: • XV Bab • 141 Pasal
STRUKTUR: • VI Bab • 41 Pasal
PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja JABATAN: • Jabatan Administrasi • Jabatan Fungsional • Jabatan Pimpinan Tinggi
PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara RI JABATAN: • Jabatan Struktural • Jabatan Fungsional
SISTEMATIKA UU ASN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, PRINSIP,
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN
BAB XI ORGANISASI
NILAI DASAR, KODE PERILAKU DAN KODE ETIK
BAB VII KELEMBAGAAN
BAB XII SISTEM
BAB III JENIS, STATUS,
BAB VIII MANAGEMEN
BAB XIII PENYELESAIAN
DAN KEDUDUKAN ASN
ASN
SENGKETA
BAB IV FUNGSI, TUGAS,
BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
BAB XIV KETENTUAN
BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA
BAB XV KETENTUAN
DAN PERAN ASN
BAB V JABATAN ASN
INFORMASI ASN
PERALIHAN
PENUTUP
9
3/11/2014
3 PENUTUP
MENDESAK DI TAHUN 2014 …….. ATURAN PELAKSANAAN UU NO. 5/2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
19 R‐PP 4 R‐Perpres 1 R‐PermenPANRB 12 Peraturan Prioritas dalam 3 bulan
10
3/11/2014
BIROKRASI INDONESIA
Panjang, Berbelit dan Mahal
TERIMA KASIH
11
3/11/2014
KETENTUAN UMUM APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA: PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang‐undangan.
MANAJEMEN ASN : pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan
http://sinyo19.blogspot.com
12
3/11/2014
JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN JENIS
PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7
PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7
STATUS 1. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; 2. Menduduki jabatan pemerintahan.
1. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU. 2. Melaksanakan tugas pemerintahan.
KEDUDUKAN
• Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan • Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
FUNGSI DAN PERANPEGAWAI ASN Fungsi: 1. pelaksana kebijakan publik; 2. pelayan publik; dan 3. perekat dan pemersatu bangsa Peran Pegawai ASN: Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
13
3/11/2014
HAK DAN KEWAJIBAN ASN JENIS
PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7
PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7
HAK
KEWAJIBAN
1. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2. cuti; 3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4. perlindungan; dan 5. pengembangan kompetensi.
• setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; • menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; • melaksanakan kebijakan pemerintah; • menaati ketentuan peraturan perundang‐undangan; • melaksanakan tugas kedinasan; • menunjukkan integritas dan keteladanan; • menyimpan rahasia jabatan • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI
1. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2. cuti; 3. perlindungan; dan 4. pengembangan kompetensi.
DIISI TNI DAN POLRI
DIISI DARI PEGAWAI ASN
JABATAN ASN Jabatan Administrasi
Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula
Jabatan Fungsional
Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.
Jabatan Pimpinan Tinggi
• Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama
Jabatan ASN tertentu
14
3/11/2014
KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: ⇒ KemPAN merumuskan kebijakan ⇒ LAN melaksanakan diklat dan kajian ⇒ BKN mengelola pegawai ASN ⇒ KASN menjamin perwujudan sistem merit
PRESIDEN KEMENPAN‐RB
LAN
BKN
KASN NON‐STRUKTURAL INDEPENDEN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Unsur pemerintah dan/atau non‐ pemerintah, yang terdiri: 1 orang Ketua merangkap anggota. 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota 5 orang anggota
Mengawasi proses pengisian JPT; Penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku (mengawasi dan mengevaluasi serta meminta informasi, memeriksa dan klarifikasi laporan pelanggaran)
Mewujudkan: Sistem Merit ASN yg profesional Pemerintahan yg efektif, efisien, terbuka, & bebas KKN; ASN yg netral; Profesi ASN yg dihormati; ASN dinamis & berbudaya. Tugas: menjaga netralitas; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi; dan melaporkan hasilnya kepada Presiden
Fungsi: mengawasi norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit
15
3/11/2014
TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN KASN HASIL PENGAWASAN KASN
TIDAK ADA PELANGGARAN
SANKSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD BERUPA:
ADA PELANGGARAN
Keputusan KASN: pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN TIDAK DITINDAK LANJUTI PPK dan PyB
DITINDAK LANJUTI PPK dan PyB
a. peringatan; b. teguran; c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan; dan e. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan.
KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan SANKSI TERHADAP PPK DAN PyB yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang‐undangan
MANAJEMEN ASN Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: – Menteri di kementerian; – Pimpinan lembaga di LPNK; – sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS; – gubernur, di provinsi; dan – bupati/walikota, di kabupaten/kota.
Pejabat yang Berwenang (PyB)
Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
16
3/11/2014
MANAJEMEN ASN Manajemen PNS meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan jabatan; d. pengembangan karier; e. pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. Penilaian kinerja i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. pensiun dan tabungan hari tua; dan n. perlindungan.
Manajemen PPPK meliputi: a. penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. penilaian kinerja; d. penggajian dan tunjangan; e. pengembangan kompetensi; f. pemberian penghargaan; g. disiplin; h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i. perlindungan.
MANAJEMEN PEGAWAI ASN 1
REKRUITMEN
KEBUTUHAN DIDASARKAN ANJAB & ABK, SELEKSI PEGAWAI ASN MENGGUNAKAN CAT
2
PENGEMBANGAN PEGAWAI
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, SDM APARATUR SBG ASET SHG PERLU PENGEMBANGAN (DIKLAT, SEMINAR, KURSUS, PEMAGANGAN & PERTUKARAN PNS‐SWASTA)
3
PROMOSI
BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI), HAK SETIAP PEGAWAI ASN YG MEMENUHI SYARAT
4
KESEJAHTERAAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA
5
MANAJEMEN KINERJA
MENJAMIN OBJEKTIVITAS PEMBINAAN PEGAWAI ASN YG DIDASARKAN PRESTASI DAN SISTEM KARIR, SERTA ADANYA SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA
6
DISIPLIN & ETIKA
RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI
7
PENSIUN
SEMANGAT FULLY FUNDED
17
3/11/2014
ANTISIPASI REKRUITMEN GENERASI Y (GEN‐Y)
GEN‐Y (R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERTAMINA, 2013)
CEPAT BELAJAR & PINTAR KRITIS BEKERJA MOBILE MELEK TEKNOLOGI MUDAH BERGAUL
SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN
BERORIENTASI PD TIM SUKA TANTANGAN BESAR TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/ SENIOR
HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013
KEMENKEU
PERTAMINA KEMENKEU
PEMDA KEMENLU KEMDIKBUD
KEMKOMINFO
SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013
18
3/11/2014
METODE TES CAT (Computer Assisted Test) Muara Enim
Sidoarjo
Kemenpan‐RB
Kemenpan‐RB, 2013
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN 1. Pendidikan dan Latihan
3. Kursus 5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun
2. Seminar
4. Penataran
6. Pertukaran PNS dan Swasta
INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI
19
3/11/2014
PEMBERHENTIAN PNS
TIDAK DENGAN HORMAT a. b.
c. d.
penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945; dihukum penjara/kurungan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK; atau dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
BATAS USIA PENSIUN Batas usia pensiun PNS yaitu: – 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; – 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan – sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan bagi Pejabat Fungsional.
20
3/11/2014
KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI SE KEPALA BKN TGL 17 JANUARI 2014 PERIHAL BUP PNS
Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II) 1
PEJABAT PIMPINAN TINGGI
BUP 60 tahun
Tidak diberhentikan dari jabatannya
2
PEJABAT Usia < 60 tahun PIMPINAN TINGGI
Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014)
Telah diberhentikan dari jabatannya Telah diberhentikan dari jabatannya, Usia > 58 tahun
BUP 60 tahun
BUP 58 tahun Diberhentikan dgn hormat
KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan fungsional umum)
1
2
PEJABAT ADMINISTRASI
BUP 58 tahun
Usia
< 58 tahun PEJABAT ADMINISTRASI
Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) dan SK pensiun telah ditetapkan
SK pensiun Ditinjau Kembali
tidak bersedia lagi melaksanakan tugas
Surat pernyataan bermaterai kepada PPK SK pensiun berlaku
21
3/11/2014
KETENTUAN BUP LAINNYA 1
BUP Pejabat Fungsional yang tidak ada perpanjangannya sesuai peraturan perundangan saat ini
2
PNS yang diberhentikan sementara krn ditahan dan
Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang‐undangan
Usia < 58 tahun
menjadi terdakwa tindak pidana
3
PNS yang diberhentikan dari jabatan organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa
4
BUP bagi PNS yang menduduki jabatan lain yang ditentukan Undang‐Undang (Guru, Dosen, dan Jaksa, dll)
Usia < 58 tahun
BUP 58 tahun
BUP 58 tahun
Tetap berlaku
MANAJEMEN PPPK Pengadaan
Penilaian Kinerja Disiplin
Hak
Tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. Pengangkatan oleh Keputusan PPK. Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja. PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd APBN/APBD. Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Dapat diberikan penghargaan. Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) dan bantuan hukum
22
3/11/2014
PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota MK; BPK; KY; KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUS SEBAGAI PNS. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; DPD; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota WAJIB MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS sejak mendaftar sebagai calon.
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Sifat: Kompetitif dan Terbuka Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN Proses − Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL − Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.
23
3/11/2014
POLA KARIR JPT a. Diduduki maksimal 5 (lima) tahun. b. dilarang diganti selama 2 (dua) tahun. c. harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan. d. Bila tidak memenuhi kinerja dalam waktu 1 (satu) tahun, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. e. Bila tidak menunjukan perbaikan, harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Hasilnya bisa dipindahkan pada jabatan lain atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT 8
PRESIDEN
Laporan
KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH
6
KASN
7
MENYAMPAIKAN 3 CALON MEMASTIKAN SISTEM MERIT
2
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
KOORDINASI
PIMP K/L /PPK 1 5
MEMBENTUK
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
PANSEL 4
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
24
3/11/2014
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT PRESIDEN
7 Laporan
8
Pembatalan, Peringatan dan Teguran
KASN
6
PPK
MEMASTIKAN SISTEM MERIT PENGAWASAN PEMBENTUKAN
MEMILIH & MENETAPKAN
2 PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
1 MEMBENTUK
KOORDINASI
MENGIKAT
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
PANSEL
PENGAWASAN PELAKSANAAN
4 SELEKSI DAN KEPUTUSAN
5
PyB
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya.
TUJUAN : a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
FUNGSI : a. b.
c.
d.
Pembinaan dan pengembangan profesi ASN; Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas; Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; Menyelenggarakan usaha‐usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudang‐undangan
25
3/11/2014
SISTEM INFORMASI ASN 1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan Keputusan dalam manajemen ASN. 2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi. 3. Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala. 4. Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan terpercaya. 5. Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan update data maupun untuk pengambilan keputusan.
PENYELESAIAN SENGKETA Sengketa Pegawai ASN Administratif
Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum
Banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN
26
3/11/2014
KETENTUAN PERALIHAN PENYETARAAN JABATAN UNDANG‐UNDANG
UNDANG UNDANG
APARATUR SIPIL NEGARA
POKOK KEPEGAWAIAN
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah non kementerian
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Jabatan eselon Ia dan eselon Ib
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jabatan eselon II
Jabatan Administrator
Jabatan eselon III
Jabatan Pengawas
Jabatan eselon IV
Jabatan Pelaksana
Jabatan eselon V dan fungsional umum
KETENTUAN PENUTUP • Peraturan pelaksanaan Undang‐Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang‐Undang ini diundangkan. • Ketentuan peraturan perundang‐ undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang‐Undang ini. • Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.
27
3/11/2014
KETENTUAN PENUTUP Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang‐ Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kekhususan daerah‐daerah tertentu; dan/atau b. Warganegara berkebutuhan khusus.
28
