PROGRAM PENATAAN SDM APARATUR Oleh : DEPUTI SDM APARATUR Dalam Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tanggal, 24 April 2012 1
AGENDA 1.PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG SDM APARATUR 2.PERKEMBANGAN RUU ASN 3.KEBIJAKAN PROGRAM MORATORIUM
2
PROGRAM Penataan Jumlah dan distribusi PNS. Sistem Seleksi CPNS. Promosi PNS secara Terbuka. Profesionalisasi PNS. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri. Penyempurnaan Sistem Pensiun 3
PENGEMBANGAN SDM APARATUR DASAR HUKUM UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. KONDISI SDM APARATUR SAAT INI
ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR:
KONDISI YANG DIHARAPKAN
1. Total PNS sebanyak 4.572.113 ( Desember 2011). 2. Jml, kualitas, distribusi dan komposisi pegawai belum sesuai dg kebutuhan riil. 3. Animo masyarakat untuk menjadi CPNS sangat besar (kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan riil) 4. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensi (politisasi birokrasi) 5. Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin. 6. Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya
1. Perencanaan Pegawai 2. Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) 3. Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural) 4. Penyusunan Pola Karier Pegawai 5. Pengelolaan kinerja pegawai 6. Pengembangan kualitas pegawai 7. Penegakan Disiplin Pegawai 8. Remunerasi 9. Pemberhentian dan/ pemensiunan
LINGKUNGAN STRATEGIS: NASIONAL REGIONAL GLOBAL
PNS: 1. BERSIH 2. PROFESIONAL (KOMPETEN/ MUMPUNI)
PELAYANAN MASYARAKAT
3. MELAYANI 4. SEJAHTERA
4
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIDANG SDM APARATUR PROGRAM
1. Penataan jumlah dan distribusi PNS
RENCANA AKSI
a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda b. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun) c. Kebijakan pembatasan dan/ atau pengurangan belanja pegawai d. Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS e. Kebijakan pemberian pensiun dini secara sukarela
PROGRAM PERCEPATAN ....(2) PROGRAM
2. Sistem seleksi CPNS
3. Promosi PNS secara terbuka
RENCANA AKSI a. Kebijakan seleksi CPNS melalui : q Kerjasama dengan konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS q Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS a. Kebijakan promosi PNS q Penguatan Assesment Center untuk promosi jabatan, diklat penjenjangan dan/ atau fungsional b. Kebijakan pengisian lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional
PROGRAM PERCEPATAN ....(3)
PROGRAM 4. Profesionalisasi PNS
RENCANA AKSI a. Penetapan standar kompetensi jabatan b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Sertifikasi kompetensi profesi
PROGRAM PERCEPATAN ....(4) e. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik
f. Pengukuran kinerja individu g. Penguatan jabatan fungsional : q Penambahan jumlah jabatan fungsional q Penetapan pola karier jabatan fungsional q Peningkatan kemampuan jabatan fungsional q Peningkatan tunjangan jabatan fungsional
PROGRAM PERCEPATAN ....(5) PROGRAM
5. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur
RENCANA AKSI
a. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur b. Laporan Harta Kekayaan PNS
6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
a. Perbaikan struktur penggajian b. Pemberian tunjangan berbasis kinerja secara bertahap
7. Penyempurnaan Sistem Pensiun
a. Penyempurnaan sistem pensiun b. Peningkatan jaminan kesehatan bagi aparatur dan pensiunan
PERKEMBANGAN RANCANGAN UNDANG-UDADANG APARATUR SIPIL NEGARA (RUU ASN)
10
ARAH PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA Aparatur Sipil Negara yang bersih, kompeten dan melayani
MANAJEMEN SDM APARATUR SIPIL NEGARA
KESEJAHTERAAN
DISIPLIN DAN KODE ETIK
PENGEMBANGAN
PROMOSI/ PENEMPATAN
KINERJA
REKRUTMEN
SDM Aparatur Sipil Negara Sebagai PROFESI
SEMANGAT RUU ASN • ASN perekat NKRI • Pembinaan berdasarkan sistem merit untuk mewujudkan : – profesionalitas, – netralitas, – obyektivitas , – pelayanan prima,
• Sentralisasi kebijakan dan desentralisasi pengurusan ASN • Tempat berkarier di seluruh wilayah NKRI
Independensi dan netralitas ASN Kompetensi ASN Kinerja/ produktivitas kerja ASN Kelembagaan yang mengurusi ASN Integritas ASN Kesejahteraan ASN Kualitas pelayanan publik ASN Pembinaan ASN Pengawasan dan akuntabilitas ASN
UU POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
PEGAWAI NEGERI : ¨ Pegawai Negeri Sipil : ¤ Pusat ¤ Daerah ¤ PTT ¨ TNI (UU tersendiri) ¨ POLRI (UU tersendiri)
RUU APARATUR SIPIL NEGARA
APARATUR SIPIL NEGARA : ¨ Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ¨ Pegawai Tidak Tetap Pemerintah
JENIS JABATAN
UU 8/1974 jo UU 43/1999
RUU ASN
¨ STRUKTURAL (Eselon)
¨ EKSEKUTIF SENIOR
¨ FUNGSIONAL
(JES) ¨ FUNGSIONAL ¨ ADMINISTRASI
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
UU 8/1974 jo UU 43/1999
RUU ASN
— Presiden
¨ Presiden
— Didelegasikan kepada pejabat
¨ Didelegasikan kepada Pejabat
non karier (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) dan karier (Kepala LPNK)
Karier (Sekjen, Sestama, Sekda) ¨ Pengisian JES oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan pengangkatan oleh Presiden
KELEMBAGAAN APARATUR SIPIL NEGARA
UU 8/1974 jo UU 43/1999 ¨ Tidak mengatur
kewenangan Kementerian PAN dan RB, LAN ¨ Mengatur kewenangan BKN secara umum ¨ Mengatur Komisi Kepegawaian Negara
RUU ASN ¨ Mengatur kewenangan
Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN dan KASN
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
UU 8/1974 jo UU 43/1999 — Promosi dan Seleksi Tertutup (dalam
satu instansi)
RUU ASN ¨ Promosi dan Seleksi Terbuka JES
(antar instansi)
¨ Tidak mengatur sertifikasi profesi
¨ Mengatur sertifikasi profesi ASN
¨ Tidak mengatur tunjangan
— Mengatur tunjangan (tidak boleh
lebih besar dari gaji) ¨ Mengatur kesejahteraan secara garis
besar ¨ Tidak mengatur Batas Usia Pensiun
(diatur dalam PP No. 32/1979 dan peraturan perundangan lainnya)
— Mengatur kesejahteraan secara rinci
termasuk jaminan sosial ¨ Mengatur Batas Usia Pensiun: ¤ jabatan administrasi 58 tahun, ¤ jabatan fungsional sesuai
peraturan perundang-undangan, ¤ jabatan eksekutif senior 60 tahun
KEBIJAKAN PROGRAM MORATORIUM PENERIMAAN CPNS
19
1. PADA PRINSIPNYA SEMANGAT MORATORIUM ADALAH TIDAK ADA PENAMBAHAN PEGAWAI. 2. JIKA ADA KEBUTUHAN PEGAWAI YANG MENDESAK AGAR DIUPAYAKAN MELALUI REDISTRIBUSI ANTAR UNIT ATAU ANTAR INSTANSI YANG DIKOORDINASIKAN OLEH MEN.PAN-RB DAN BKN. 3. APABILA REDISTRIBUSI TELAH DILAKUKAN TETAPI MASIH KEKURANGAN PEGAWAI DAN KEKURANGAN TERSEBUT AKAN MENYEBABKAN TERBENGKALAINYA PELAYANAN DASAR DAPAT MENGAJUKAN USUL SEPANJANG JABATAN TERSEBUT DIKECUALIKAN, DENGAN TETAP MELAMPIRKAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA. 20
JABATAN YANG DIKECUALIKAN DALAM MORATORIUM PENERIMAAN CPNS PADA K/L DAN DAERAH: 1. Tenaga Pendidik (Dosen, Guru Kelas dan Guru Produktif) 2. Dokter dan Perawat pada UPT Kesehatan 3. Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak 4. Lulusan ikatan dinas sesuai Peraturan Perundang undangan 5. Tenaga Honorer yang memenuhi kriteria
21
NAMA JABATAN KHUSUS DAN MENDESAK YANG DAPAT DIUSULKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA : 1. Sanitarian pada UPT Kesehatan Pelabuhan; 2. Penjaga Lembaga Pemasyarakatan; 3. tenaga untuk memenuhi standar internasional (International Maritime Organization/IMO, International Civil Aviation Organization/ICAO, International Atomic Energy Agency/IAEA); 4. Tenaga untuk keselamatan masyarakat yaitu Resquer, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Pengawas Farmasi dan Makanan; 5. Tenaga untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yaitu Pengawas Dampak Lingkungan, Pengawas Lingkungan Hidup, dan Surveyor Pemetaan; 6. Tenaga di bidang infrastruktur yaitu Teknik Jalan dan Jembatan dan Teknik Pengairan; 22
NAMA JABATAN KHUSUS DAN MENDESAK YANG DAPAT DIUSULKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH :
1. Instruktur; 2. Penyuluh Pertanian; 3. Penyuluh Kehutanan; 4.Penyuluh Perikanan; 5. Penyuluh Keluarga Berencana; 6.Tenaga dibidang infrastruktur yaitu Penata Ruang dan Teknik Penyehatan Lingkungan.
23
MATRIK RINCIAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEWAJIBAN INSTANSI JUMLAH USUL RINCIAN LAPORAN K/L/DAERAH YANG MENYAMPAIKAN JUMLAH K/L USUL JAB JABATAN KEWAJIBANNYA TOTAL K/L DAERAH DIKECUALI YG YANG KAN DIKECUALI KEMENTERIAN/LEM JUMLAH DAERAH RENCANA PROYEKSI K/L / YANG BELUM (SELAIN KAN BAGA/ DAERAH PERHIT URAIAN PETA REDISTRI DAERAH MELAPOR MELAPOR TENAGA LENGKAP KEB PEG JABATAN JABATAN ANBEKER KEB PEG 5 BUSI THN KAN KAN HONORER) DGN PEGAWAI DOKUMEN i
KEMENTERIAN LEMBAGA & Set JUMLAH TOTAL K/L PROPINSI KABUPATEN KOTA JUMLAH TOTAL DAERAH
ii
iii
iv
V
vi
vii
viii
v
ix
x
xi
34
27
7
25
8
15
13
16
9
7
3
42
29
13
24
15
23
15
20
15
3
0
76
56
20
49
23
38
28
36
24
10
3
33
33
0
6
-
33
2
8
1
1
0
393
362
36
56
3
361
41
60
14
10
2
98
88
5
12
1
88
15
25
6
1
0
524
483
41
74
4
482
58
93
21
12
2 24
JUMLAH TENAGA HONORER Instansi pemerintah yang memiliki tenaga honorer Kategori I = 72.569, terdiri dari : 1. Instansi Pusat : 22.162 2. Instansi daerah : 50.407 Catatan : 1. RPP sedang dalam proses penandatanganan oleh Bapak Presiden 2. Sedang dilakukan verifikasi ulang oleh BKN dan BPKP diperkirakan selesai Maret 2012.
Kategori II = 662.780, terdiri dari : 1. Instansi Pusat : 84.996 2. Instansi daerah : 577.784 Catatan : Sedang dimintakan data nominatif kepada seluruh instansi sebagai bahan pengendalian dan pertimbangan masa pengabdian untuk melakukan seleksi CPNS sesama tenaga honorer.
25
INSTANSI YANG MEMILIKI DAN MEMBUTUHKAN IKATAN DINAS
Instansi pemerintah yang memiliki dan membutuhkan lulusan Ikatan Dinas adalah sejumlah 4.385.
26
INSTANSI YANG MENGAJUKAN USUL JAB KHUSUS LENGKAP DENGAN DOKUMEN PENDUKUNG
Instansi yang mengajukan usul jabatan khusus dan mendesak lengkap dengan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sampai dengan akhir Maret 2012 adalah : 1) 23 instansi pusat sejumlah 37.575 2) 4 Instansi Daerah sejumlah 4.962
27
DAMPAK ANGGARAN DARI RENCANA ALOKASI FORMASI JABATAN YANG DIKECUALIKAN 1.
Tenaga Honorer a.Instansi pusat
: 22.162 x Rp. 1.600.000 = Rp.
35.459.200.000,-
b.Instansi daerah
: 50.407 x Rp. 1.600.000 = Rp.
80.651.200.000,-
2.
Ikatan Dinas
: 4.385 x Rp. 1.600.000 = Rp.
7.016.000.000,-
3.
Jabatan khusus dan mendesak : a.Instansi pusat
: 9.912 x Rp. 1.600.000 = Rp.
b.Instansi daerah
:
15.859.200.000,-
197 x Rp. 1.600.000 = Rp.
Jumlah total per bulan
315.200.000,-
= Rp.
139.300.800.000,-
Jumlah 12 Bulan + Gaji Bulan Ketigabelas =Rp.
1.810.910.400.000,-
Catatan : Rp 1.600.000 adalah besaran gaji rata-rata untuk CPNS golongan II dan III 28
INSTANSI PEMERINTAH YANG SUDAH MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI Instansi
pemerintah
yang
sudah
menyampaikan
laporan hasil perhitungan jumlah kebutuhan pegawai sampai dengan akhir Maret 2012 adalah 540 instansi terdiri dari :
1) Instansi Pusat 2) Instansi Daerah
: 56 Instansi : 482 Instansi
29
INSTANSI YANG BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI Instansi
pemerintah
yang
belum
sama
sekali
menyampaikan laporan hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS adalah sejumlah 61 instansi:
1) Instansi Pusat 2) Instansi Daerah
: 20 Instansi : 41 Instansi
30
INSTANSI YANG MENGUSULKAN JABATAN KHUSUS DAN MENDESAK Selain menyerahkan kewajibannya dalam masa moratorium, sesuai Peraturan Bersama 3 Menteri tentang Moratorium penerimaan CPNS, ada beberapa instansi pemerintah yang mengusulkan kebutuhan formasi pegawai yang bersifat khusus dan mendesak sampai dengan akhir Maret 2012 adalah sejumlah 123 instansi: 1. Instansi Pusat 2. Instansi Daerah
: 49 Instansi : 74 Instansi
31
KESIMPULAN 1. Dari 76 K/L yang sudah melaporkan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sampai batas Akhir Februari 2012 hanya 23 K/L yang menyampaikan usulan dengan lampiran yang lengkap (Penghitungan jumlah kebutuhan pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan). 2. Dari 524 Daerah Provinsi/Kab/Kota yang sudah melaporkan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sampai batas akhir April 2012 hanya 4 kabupaten yang menyampaikan usulan dan lampiran yang lengkap (Penghitungan jumlah kebutuhan pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan). 3. Untuk instansi pusat dan daerah perlu dipersiapkan tenaga analis jabatan sekurang-kurangnya 4.125 orang, sampai saat ini pegawai yang sudah dilatih melalui workshop sejumlah 1.168 orang.
32
KESIMPULAN (lanjutan) 5. Untuk usulan formasi jabatan khusus dan mendesak perlu dilakukan verifikasi oleh Tim Khusus dan dalam pelaksanaan rekrutmennya perlu dilakukan kerjasamanya dengan konsorsium 10 PTN (penyusunan soal, dan pengolahan hasil, serta penetapan hasil kelulusan), anggarannya sampai saat ini masih dibahas di Kementerian Keuangan.
33
TERIMA KASIH 34
