11/30/2013
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM APARATUR BERKELAJUTAN OLEH: DR. SETIAWAN WANGSAATMAJA DEPUTI SDM
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Batam 30 November 2013 1
LATAR BELAKANG
1
11/30/2013
BIROKRASI INDONESIA
Panjang, Berbelit dan Mahal
SALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI
EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA
2
11/30/2013
TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
2025 2018 DYNAMIC GOVERNANCE
2013 RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY MANAJEMEN SDM
PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
FONDASI UNTUK REFORMASI UNDANG-UNDANG BIROKRASI UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara
RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
RUU Aparatur Sipil Negara
REFORMASI BIROKRASI
UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
RUU Adminsitrasi Pemerintahan
6
3
11/30/2013
RB SDM APARATUR
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )
AREA PERUBAHAN
1
Penataan Struktur Birokrasi
2
Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
3
Penataan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka
4
Peningkatan Profesionalisme PNS
5
Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik
6
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7
Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur
8
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9
Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
SASARAN 1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT, 3. MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
4
11/30/2013
ANTISIPASI PERENCANAAN & PENGELOLAAN SDM APARATUR Vs GEN-Y Gen-Y Menentukan Masa Depan Bangsa…………
GENERASI Y (GEN-Y) (R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERTAMINA, 2013)
CEPAT BELAJAR & PINTAR KRITIS BEKERJA MOBILE MELEK TEKNOLOGI MUDAH BERGAUL SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN
BERORIENTASI PD TIM SUKA TANTANGAN BESAR TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/ SENIOR
FAKTOR KESEDIAAN BERTAHAN: • VARIASI PEKERJAAN • MANAJEMEN YG MENDUKUNG • PROMOSI CEPAT
5
11/30/2013
KOMPOSISI ANTAR GENERASI DI KEMENKEU-RI
SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013
6
11/30/2013
KEADAAN DEMOGRAFI UMUR PENDUDUK INDONESIA
(Sumber : MP3EI, 2011)
BONUS DEMOGRAFI: DEPEDENCY RATIO ≤ 1 DOMINASI TENAGA KERJA GENERASI Y
HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013
PERTAMINA KEMENKEU
PEMDA KEMENLU
KEMDIKBUD
KEMKOMINFO
SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013
7
11/30/2013
PERLU PENGELOLAAN SDM YG HOLISTIK & BERKELANJUTAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Rekruitmen Pengembangan Pegawai Penempatan dalam jabatan/promosi Kompensasi/Kesejahteraaan Manajemen Kinerja Penegakan Disiplin Dan Etika Pensiun
(KEBIJAKAN NASIONAL MELALUI RUU ASN)
….bagaimana di sektor swasta……?
8
11/30/2013
Sebagai contoh…..
…antisipasi pemerintah……?
9
11/30/2013
KEBIJAKAN NASIONAL MELALUI RUU ASN
VISI
• mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melaya ni dan sejahtera.
MISI
• memindahkan Aparatur Sipil Negara dari Comfort Zone ke Competitive Zone
19
UU 43/1999 JO UU 8/1974 Pasal 15: 1. Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi 2. Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan
SUBSTANSI REKRUITMEN (ABK, Seleksi, pengangkatan)
1
RUU ASN Pasal 49: Setiap instansi menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Pasal 50: Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan siklus anggaran.
Pasal 17:
Pasal 51:
Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu
Pengadaan calon PNS merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong sesuai kebutuhan pegawai.
• BASED ON • Based on Pangkat – PANGKAT-FORMASI Formasi Pemerintah •• JANGKA WAKTU TTT Jangka Waktu Tertentu
• Based on Lowongan ATAS ANJAB & ABK Jabatan/Kebutuhan atas ABK JANGKA WAKTU 5 THN •• Jangka Waktu Lima Tahun
• BASED ON KEBUTUHAN
10
11/30/2013
UU 43/1999 JO UU 8/1974 Pasal 31: Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesarbesarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan
SUBSTANSI
RUU ASN
PENGEMBANGAN PEGAWAI (diklat dan sekolah lanjutan)
Pasal 68A: 1. Setiap pegawai ASN berhak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri 2. Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, workshop, dan penataran
2
• SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN •• BENTUK2 Pengembangan diri sebagai hak pegawai ASN • PENGEMBANGAN Bentuk-bentuk pengembangan diri DIRI
• TDK DISEBUTKAN SEBAGAI HAK • BENTUK • Tidak Jelas disebutkan PENGEMBANGAN sebagai hak DIRI TDK JELAS
UU 43/1999 JO UU 8/1974 Pasal 17 (2): Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkanuntuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan
Pasal 20: Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja
Pasal 22: Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan PNS dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja
KARIR TERTUTUP •BASIS Basis Karir Tertutup
SUBSTANSI PENEMPATAN DALAM JABATAN/ PROMOSI
3
RUU ASN Pasal 19: Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non struktural, dan Pemerintah Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 64: Pengangkatan dan penetapan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI) • Basis Karir Terbuka (Kompetisi)
11
11/30/2013
UU 43/1999 JO UU 8/1974 Pasal 7: 1. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya 2. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
SUBSTANSI
RUU ASN
KOMPENSASI/ KESEJAHTERAAN
Pasal 20: Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan kesejahteraan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya; b. cuti; c. pengembangan kompetensi; d. biaya perawatan; e. tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun; f. uang duka; dan g. pensiun bagi yang telah mengabdi kepada negara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan; h. hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah
Pasal 32: 1. Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. 2. Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putraputri Pegawai Negeri Sipil. 3. Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya. 4. Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah menanggung subsidi dan iuran. 5. Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 6. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan
4
Pasal 75: Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS
BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & Beban Kerja, Tangung Jawab, Resiko KINERJA Pekerjaan & Kinerja
Pasal 76 Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, PNS juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BEBAN & TANGGUNG JAWAB Beban Kerja & Tanggung Jawab
UU 43/1999 JO UU 8/1974 Pasal 12: 1. Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. 2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan • sistem POSISITION karier yang dititikberatkan pada BASED SALARY sistem prestasi kerja
•
• •
CAREER BASED
Position Based Salary SYSTEM Career Based System
RUU ASN
SUBSTANSI MANAJEMEN
KINERJA
5
Pasal 48: 1. Penilaian kinerja PNS berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi masing-masing. 2. Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS. 3. Pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja PNS Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai. 4. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan. 5. Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS. 6. Hasil penilaian kinerja PNS dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. 7. PNS yang penilaian kinerjanya dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi.
• POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/PROMOTION • SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA • Position and Performance Based Salary/Promotion KINERJA • Sanksi atas tidak tercapainya kinerja
12
11/30/2013
UU 43/1999 JO UU 8/1974
SUBSTANSI
Pasal 30: 1. Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
PENEGAKAN DISIPLIN DAN ETIKA
Pasal 10: Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan, berhak atas pensiun
• RINCIAN KODE ETIK PROFESI • Rincian Kode etik profesi •• Rincian Sanksi RINCIAN SANKSI
SUBSTANSI PENSIUN
7
RUU ASN Pasal 83: 1.
2.
3.
4.
YOU •PAY PayAS As You Go
GO
Pasal 83: PNS yang melanggar disiplin dikenakan sanksi administratif.
6
KETENTUAN BERSIFAT ATAS KODE •UMUM Ketentuan bersifat umum atas&kode etik & disiplin ETIK DISIPLIN
UU 43/1999 JO UU 8/1974
RUU ASN
Jaminan Pensiun PNS dan Jaminan Janda/Duda PNS dan Jaminan Hari Tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam rangka program jaminan sosial nasional. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setelah Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berlaku efektif. Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku maka ketentuan mengenai Pensiun dan Tabungan Hari Tua dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pensiun dan Tabungan Hari Tua.
FULLY •SEMANGATNYA Semangatnya Fully Funded
FUNDED
13
11/30/2013
…..pengembangan sistem informasi dlm mendukung pengelolaan sdm….
KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI SDM APARATUR 1. Menyediakan Informasi jumlah PNS 2. Menyediakan informasi jumlah kebutuhan PNS 3. Menyediakan informasi jumlah kekurangan dan kelebihan PNS per unit kerja 4. Menyediakan informasi PNS yang akan pensiun (BUP) 5. Menyediakan informasi rekapitulasi jabatan yang kekurangan formasinya
14
11/30/2013
PROFIL PNS 11 TAHUN TERAKHIR Tahun
Jumlah PNS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lokasi Pusat
3,648,005 3,587,337 3,662,336 3,725,231 4,067,201 4,083,360 4,524,205 4,598,100 4,708,330 4,462,982 4,427,919
840,007 804,547 850,442 764,305 772,864 760,923 906,658 937,784 916493 910,939 901,965
Daerah 2,807,998 2,782,790 2,811,894 2,960,926 3,294,337 3,322,437 3,617,547 3,660,316 3791837 3,552,043 3,525,954
TERJADI PENURUNAN JUMLAH PNS MENUNJUKAN DILAKUKANNYA PERENCANAAN YANG BAIK PADA PENAMBAHAN FORMASI
DATABASE SDM APARATUR NO
DATA
SUMBER DATA
1
Peta Geografis
BIG
2
4
APBD (Belanja Pegawai) Luas Wilayah Instansi Daerah Data PNS
Kementerian Keuangan (DJPK) Kementerian Dalam Negeri Badan Kepegawaian Negara
5
Data Unit Kerja
K/L dan Pemda
3
15
11/30/2013
SISTEM DATA BASE & INFORMASI SDM APARATUR KEMENTERIAN PAN &RB
Masyarakat Data Internal Instansi
Data transaksi
Database Transaksi (Valid)
Instansi Pusat Instansi Daerah
Data Eksternal
Internet
Intranet Sistem Informasi Manajemen
Aplikasi Database
Program & Evaluasi Perancanaan Pengembangan Penegakan Disiplin
Database Transaksi Data transaksi tidak valid
Kesejahteraan & Pensiun
Decition Support System Sistem Informasi Eksekutif Sistem Informasi Spesialis
KELEBIHAN & KEKURANGAN GURU SMP DI INDONESIA Tingkat Pendidikan SMP Kekurangan Guru : 353 Kab/kota & 33 Provinsi Kelebihan Guru : 119 Kab/Kota & 27 Provinsi
16
11/30/2013
KELEBIHAN & KEKURANGAN GURU SMA DI INDONESIA Tingkat Pendidikan SMA Kekurangan Guru : 177 Kab/kota & 31 Provinsi Kelebihan Guru : 316 Kab/Kota & 33 Provinsi
KELEBIHAN & KEKURANGAN GURU SMK DI INDONESIA Tingkat Pendidikan SMK Kekurangan Guru : 359 Kab/kota & 33 Provinsi Kelebihan Guru : 120 Kab/Kota & 13 Provinsi
17
11/30/2013
..pengembangan IT dalam sistem rekruitmen…..
TES CPNS 2013 TES KOMPETENSI DASAR (TKD)
A. 1.2.
TES WAWASAN KEBANGSAAN (TKB) TES INTELEGENSIA UMUM (TIU) 3. TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKB)
TES KOMPETENSI BIDANG (TKB)
B.
1. TOEFL 2. TPA 3. PSIKOTES, DLL
LJK
TARGET 2014 CAT
18
11/30/2013
BELAJAR DARI BANK MANDIRI
Oleh karena itu…….
….perlu strategi komunikasi antar generasi untuk mewujudkan goals bersama...
TERIMAKASIH
19
