Bahan Tayang KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR (Disampaikan pada Diklat Prajabatan CPNS Gol III Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016, 9 Mei 2016, Hotel Pajajaran Tasikmalya) FASILITATOR: AWAN GUMELAR/WIDYISWARA UTAMA BANDUNG, 9 MEI 2016
BIO DATA NAMA NIP PANGKAT JABATAN
: AWAN GUMELAR : 19540202 197706 1 001 : PEMBINA UTAMA (IV/e) : WIDYAISWARA UTAMA BADIKLATDA JABAR ALAMAT KT : JL WINDU 26 BANDUNG NO HP : 08122000034 Email
: gumelarawan70@ yahoo.co.id
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDA
Lanjutan….
DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Kepala LAN RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III
Pengertian ASN ASN PNS
PPPK PROFESI
YANG BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH
66
Pengertian PEGAWAI ASN PNS
PEG ASN
PPPK
PROFESI
• diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian • diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya • digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
77
Lanjutan……
88
ASN PNS
PPPK PROFESI
• warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, • diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Lanjutan…..
99
ASN PNS
PPPK PROFESI
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Asas Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen ASN (Ps 2 UU 5/2014)
PROFESI
PNS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
kepastian hukum; profesionalitas; proporsionalitas; keterpaduan; delegasi; netralitas; akuntabilitas;
ASN
PPPK
8. efektif dan efisien; 9. keterbukaan; 10. nondiskriminatif; 11. persatuan dan kesatuan; 12. keadilan dan kesetaraan; dan 13. kesejahteraan.
10 10
ASAS ASN Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas (Ps. 2 UU No 5/2014) a. Kepastian hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Huruf b b.Profesionalitas adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. …… AGUM
11
Lanjutan…. c. Proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN. d. Keterpaduan adalah pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional. e. Delegasi adalah bahwa sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah. AGUM
12
Lanjutan… f. Netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. g. Akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. h. Efektif dan efisien adalah bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. AGUM
13
Lanjutan… i. Keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik. j. Nondiskriminatif adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan. k. Persatuan dan kesatuan adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. AGUM
14
Lanjutan….
l. Keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN. m. Kesejahteraan adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN. AGUM 15
Prinsip ASN sebagai profesi (Ps 3 UU 5/2014)
PROFESI
PNS
ASN
PPPK
1. nilai dasar 2. kode etik dan kode perilaku; 3. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; 4. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 5. kualifikasi akademik; 6. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan 7. profesionalitas jabatan.
16 16
Nilai Dasar ASN (Ps 4 UU 5/2014)
PROFESI
PNS
ASN
PPPK
1. memegang teguh ideologi Pancasila; 2. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; 3. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; 4. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; 5. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
17 17
Lanjutan….
18 18
PROFESI
PNS
ASN
PPPK
6. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; 7. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; 8. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; 9. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
Lanjutan..
PROFESI
PNS
ASN
19 19
PPPK
10. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; 11. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; 12. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; 13. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; 14. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan 15. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang
demokratis sebagai perangkat sistem karier.
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. (Ayat I Ps 5 UUNo 5/2014) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; AGUM
20
Lanjutan… d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan; f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; h.
menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; AGUM
21
Lanjutan… i.
memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
j.
tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan l.
melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN. AGUM
22
Jenis, Status, dan Kedudukan
23 23
(Ps 6 & 7 UU 5/2014)
ASN
PNS
PPPK
PROFESI Status PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
Status PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang. .
Jenis, Status, dan Kedudukan (Ps 8 & 9 UU 5/2014)
PNS
ASN
PPPK
PROFESI • Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. • Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, • Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
24 24
Fungsi, Tugas Dan Peran (Ps 10 UU 5/2014)
ASN PNS
PPPK PROFESI
Fungsi : • Pelaksana kebijakan publik; • pelayan publik; • perekat dan pemersatu bangsa.
25 25
Fungsi, Tugas Dan Peran (Ps 11 UU 5/2014)
PNS
ASN
26 26
PPPK
PROFESI
Tugas : • melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan • mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Fungsi, Tugas Dan Peran (Ps 13 UU 5/2014)
ASN
PNS
PPPK PROFESI
Peran : perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
27 27
Hak dan Kewajiban PNS (Ps 21 UU 5/2014)
ASN
PNS
PPPK PROFESI
Hak Pegawai ASN • gaji, • tunjangan, • fasilitas; • cuti; • jaminan pensiun
• jaminan hari tua; • perlindungan; • pengembangan kompetensi.
28 28
Hak dan Kewajiban PPPK
29 29
(Ps 22 UU 5/2014)
ASN PNS
PPPK PROFESI Hak Pegawai PPPK • Gaji • tunjangan; • cuti; • perlindungan; dan • pengembangan kompetensi.
Kewajiban Pegawai ASN (Ps 23 UU 5/2014)
ASN
PNS
PPPK PROFESI
Pegawai ASN wajib: 1. setia dan taat pada Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; 2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
30 30
Lanjutan… 4. menaati ketentuan peraturan per-UU-an; 5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; 6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NK RI.
31 31
MANAJEMEN ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Angka 5 Ps.1 UU No 5/2014)
AGUM
32
MANAJEMEN ASN (Ps 55 UU 5/2014)
• penyusunan dan penetapan kebutuhan • pengadaan • pangkat dan jabatan • pengembangan karier • pola karier • promosi
• mutasi
33
Lanjutan…
•Penilaian kinerja • penggajian dan tunjangan
• penghargaan • disiplin • pemberhentian •pensiun dan tabungan hari tua; dan pensiun dan tabungan hari tua; dan
• perlindungan
34 34
PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Menteri PAN Dan RB , 2015)
Based on “gap” kompetensi individu & jabatannya “…kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi..”
Pendidikan Formal Tugas Belajar Ijin Belajar
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Diklat Prajabatan Diklat Kepemimpinan Diklat Fungsional Diklat Teknis
Non Diklat Internship (Magang) Bimbingan Teknis Sosialisasi Seminar Workshop
Kerja sama pendidikan baik dalam maupun luar negeri
Paling sedikit 80 (delapan puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Maksimum 1 (satu) tahun (untuk magang)
Disesuaikan waktunya
Pengembangan Karier (Pasal 68 UU 5/2014)
• Dilakukan berdasarkan: - kualifikasi; - Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural); - penilaian kinerja, dan - kebutuhan Instansi Pemerintah. • Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. 36
Pengembangan Kompetensi (Pasal 70 UU 5/2014)
• Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. • Harus dievaluasi oleh Pejabat Yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. • Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat/daerah yang dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. 37
CPNS DIKLAT Calon PNS wajib menjalani masa percobaan (Ayat (3) Ps 63 UU No 5/2014)
• Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat professionalisme serta kompetensi bidang. (Ayat (4) Ps 63 UU No 5/2014)
Lanjutan……. • Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 yat (3) bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. (Ayat (1) Ps 64 UU No 5/2014) • Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa pecobaan (Ayat (2) Ps 64 UU No 5/2014)
Lanjutan….. Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan: (a) lulus pendidikan dan pelatihan; dan (b) sehat jasmani dan rohani. (Ayat (1) Ps 65 UU No 5/2014) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan. (Ayat (2) Ps 65 UU No 5/2014) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS. (Ayat (3) Ps 65 UU No 5/2014)
MENGAPA MENGIKUTI DIKLAT
Fungsi Aparatur Sipil Negara (Ps 10 UU No 5/2014) 1. Pelaksana Kebijakan Publik 2. Pelayan Publik, dan 3. Perekat dan Pemersatu Bangsa
Jabatan dalam ASN •
•
•
Jabatan Administrasi (Ps 14 UU No 5/2014): a. jabatan administrator; b. jabatan pengawas; dan c. jabatan pelaksana. Jabatan Fungsional (Ps 17 UU No 5/2014): a. jabatan fungsional keahlian 1) ahli utama; 2) ahli madya; 3) ahli muda; dan 4) ahli pertama b. jabatan fungsional keterampilan: 1) penyelia; 2) mahir; 3) terampil; dan 4) pemula. Jabatan Pimpinan Tinggi (Ps 19 UU No 5/2014) a. jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan c. jabatan pimpinan tinggi pratama
Perangkat Daerah •
•
Perangkat Daerah provinsi terdiri atas (Ayat (1) Ps 209 UU No 23/2014): a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan. Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas (Ayat (2) Ps 209 UU No 23/2014): a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan.
4
Jenis Kompetensi ASN
Pemerintahan
Teknis
Sosial Kultural
Manajerial
Kompetensi Perangkat Daerah • Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, harus memenuhi persyaratan kompetensi: (Ayat (1) Ps 233 UU No 23/2014)
a.teknis; b.manajerial; dan c.sosial kultural.
Lanjutan… • Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. (Ayat (2) Ps 233 UU No 23/2014) • Yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan” antara lain mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan. Kompetensi pemerintahan dibuktikan dengan sertifikasi. (Penjelasan Ayat (2) Ps 233 UU No 23/2014)
Lanjutan… • Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri. (Ayat (3) Ps 233 UU No 23/2014) • Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (Ayat (4) Ps 233 UU No 23/2014)
• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator di bawah kepala Perangkat Daerah dan jabatan pengawas. (Ayat (5) Ps 233 UU No 23/2014)
Lanjutan… • Kepala Perangkat Daerah provinsi diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Ayat (1) Ps 234 UU No 23/2014). • Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan bertugas di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan. (Ayat (2 Ps 234 UU No 23/2014).
Lanjutan… • Dalam hal di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkat daerah kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang bertugas di wilayah Daerah provinsi lain. (Ayat (3) Ps 234 UU No 23/2014).
• Proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai aparatur sipil negara. (Ayat (4) Ps 234 UU No 23/2014).
Lanjutan… • Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. (Ayat (1) Ps 224 UU No 23/2014). •
Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ayat (2) Ps 224 UU No 23/2014).
• Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.(Ayat (3) Ps 224 UU No 23/2014).
Jalur Klasikal Pengembangan ASN Pelatihan teknis / kursus dengan kurikulum tertentu; Workshop;
Sosialisasi;
Penataran;
Pelatihan kepemimpinan;
Pelatihan administrasi;
Seminar;
Jalur Non Klasikal praktik kerja di instansi lain di pusat atau di daerah;
benchmarking/benchle arning;
pertukaran kerja dengan swasta;
orientasi tugas;
pertukaran pengetahuan;
pendampingan (coaching);
PENEMPATAN PNS/ASN (BKN,2015)
K3 = KUALIFIKASI, KOMPETENSI, & KINERJA KOMPETENSI 1. Kompetensi Teknis
2. Kompetensi Manajerial 3. Kompetensi Sosial Kultural
ARAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS /ASN (BKN, 2015) Kondisi Aktual Tuntutan reformasi birokrasi mensyaratkan PNS profesional, netral, dan sejahtera Rendahnya pengakuan atas kinerja PNS/ASN Masih banyak jabatan yang duplikatif; Banyak fungsi jabatan yang belum dirumuskan standar kompetensinya; Belum adanya pengukuran yang komprehensif terkait aspek kompetensi Program diklat belum mengacu kepada standar kompetensi . Tingginya tuntutan kualitas p elayanan publik. DLL
Instrumen Penataan
Arah Penempatan
UU ASN (penempatan berbasis pada: kualifikasi, kompetensi, dan prestasi kerja)
“job based” dan “merit based”
Peraturan Kepala BKN No 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Peraturan Kepala BKN No 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS
Menggunakan pendekatan bukti kerja/bukti perilaku kerja melalui proses uji kompetensi sebagai bukti kompeten dalam pekerjaan Menyertakan unsur capaian kompetensi dan kinerja dalam pengembangan karier
Peraturan Kepala BKN No. 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Arah pengelolaan dan pengembangan menitik beratkan pada kompetensi individu dan kebutuhan kompetensi organisasi
54
PROMOSI PNS (Pasal 72 UU 5/2014) • •
•
Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara: - kompetensi; - kualifikasi; - persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan; - penilaian atas prestasi kerja; - kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan - pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah “tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.” Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh PyB.
55
MUTASI PNS (Pasal 72 UU 5/2014,) •
• • • • •
Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya. Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
• Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan “konflik kepentingan”. • Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada APBN dan APBD. 56
PENILAIAN KINERJA PNS (Pasal 75 UU 5/2014,) Dilakukan berdasarkan: • perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi; Memperhatikan • target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Metode • objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. • Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. • Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS. PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggajian dan Tunjangan PNS (Pasal 79 UU 5/2014,) • • • • •
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko pekerjaan. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan APBD. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi: – tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja) – tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di daerah)
•
Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD
58
Disiplin PNS Ps 86 UU No 5/2014)
(1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. (2)Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. (3) PNS yang melakukan pelanggaran AGUM 59 disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
Penghargaan PNS (Pasal 82 UU 5/2014) •
PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. • Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian: – tanda kehormatan; – kenaikan pangkat istimewa; – kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau – kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. • PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.
60
Batas Usia Pensiun (UU 5/2014, Pasal 90)
Batas usia pensiun PNS yaitu: 1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 2. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 3. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
61
Undang-undang No 5 Th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Yang Sedang Disiapkan : 1. RPP Tentang Manajemen PNS 2. RPP Tentang Manajemen PPPK 3. RPP Tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin 4. RPP Tentang Penggajian dan Tunjangan 5. RPP Tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua 6. RPP Tentang Korps Pegawai ASN
6 2
WASS.WR.WB. MOHON MAAF TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT
