KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc Kepala Badan PPSDMP
Disampaikan pada Seminar Nasional UNPAD Jatinangor, 24 November 2014
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2014
I
• Peran Strategis Sektor Pertanian
II
• Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pertanian Tahun 2015-2019
III
• Sasaran, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian Tahun 2015-2019
IV
• Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2015-2019
V
• Model Pemberdayaan SDM Pertanian Dalam Pembangunan Inklusif
2
I
PERAN STRATEGIS SEKTOR PERTANIAN
3
3
Penyedia Penyedia pangan pangan 249 juta 249 penduduk juta penduduk Indonesia Indonesia
Penyedia Penyedia87% 87%bahan bahanbaku bakuindustri industrikecil kecil dan dan menengah menengah
PERAN STRATEGIS SEKTOR PERTANIAN
Penyumbang Penyumbang 14,44% PDB 14,44% PDB
Penghasil Penghasil devisa devisa negara negara US$US$ 23,14 23,14 M M
Menyerap Menyerap 38,9% 38,9% total tenaga total tenaga kerja kerja Sumber Sumber utama utama (70%) (70%) pendapatan pendapatan rumah rumah tangga perdesaan tangga perdesaan Berperan Berperandalam dalamupaya upayapenurunan penurunanemisi emisigas gas rumah rumah kaca kaca sebesar sebesar 88 juta jutaton ton (Perpres (PerpresNo.61 No.61 tahun 2011) tahun 2011) 4
II
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015 - 2019
5
5
1. LAHAN
Konversi lahan yang tidak terkendali
2. INFRASTRUKTUR
Kerusakan jaringan irigasi
Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru Penurunan kualitas lahan Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit Ketidakpastian status kepemilikan lahan
3. BENIH
Sistem pengadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam
Pendangkalan waduk
Kurang memadainya sarana pelabuhan dan transportasi ternak
Belum terbangunnya sistem pembibitan sapi nasional
4. REGULASI / KELEMBAGAAN
5. SDM
Perijinan investasi untuk pengembangan integrasi sawitsapi
Kemampuan petani, peternak dan pekebun dalam memanfaatkan teknologi maju
Perijinan HGU investasi tanaman pangan yang belum diatur petunjuk pelaksanaannya kecuali untuk tebu Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat
Menurunnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian Keterbatasan tenaga penyuluh, pengamat OPT, Pengawas Benih Tanaman serta tenaga Kesehatan Hewan
6. PERMODALAN
Sulitnya akses petani terhadap permodalan
Tunggakan kredit usaha tani yang belum terselesaikan
Persyaratan agunan kredit KKPE berupa sertifikat, menghambat penyaluran
6
1. PERUBAHAN IKLIM
7. LAJU URBANISASI yang tinggi, sehingga generasi muda cenderung meninggalkan perdesaan/pertanian. Sektor pertanian menjadi kurang diminati generasi penerus.
• Gagal panen yang akan berakibat kelangkaan/krisis pangan.
2. KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL. • Terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, harga produk dan biaya produksi menjadi lebih mahal. • Krisis ekonomi berdampak pada pelemahan ekspor
6. ASPEK DISTRIBUSI mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan. Diperlukan
3. GEJOLAK HARGA PANGAN GLOBAL
aksesibilitas dan sarana transportasi yang lebih efisien.
5. PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK melebihi kapasitas lahan yang tersedia
• Harga pangan yang berfluktuasi akibat perubahan iklim sehinga harga pangan menjadi mahal
4. BENCANA ALAM • Kemampuan dan ketersediaan pangan sering terganggu
7
III
SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015-2019
8
8
SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019 1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok (padi, jagung, kedelai, gula, daging, dan lainnya) 2. Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian 3. Meningkatnya ketersediaan bahan baku bioindustri dan bio-energi 4. Meningkatnya kesejahteraan petani.
9
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015-2019 1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan 2. Kebijakan pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta komoditas penyedia bahan baku bio-industri dan bio-energi 3. Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian 4. Kebijakan sistem perbenihan/pembibitan, perlindungan petani, kelembagaan ekonomi petani, inovasi dan diseminasi teknologi, penyuluhan, dan kebijakan sistem perkarantinaan pertanian 5. Kebijakan mendukung program tematik 6. Tatakelola Kepemerintahan yang baik dan Reformasi Birokrasi 10
10
TARGET PRODUKSI PADI 2015 - 2019 Luas Tanam Ha
Luas Panen Ha
Produktivitas Ku/Ha
2014
14.193.450
13.768.319
51,28
70.607.231
2015
14.578.783
14.142.110
51,90
73.400.000
3,96
2016
14.777.741
14.283.531
52,16
74.501.000
1,50
2017
14.888.574
14.390.658
52,55
75.618.515
1,50
2018
14.963.017
14.462.611
53,07
76.752.793
1,50
2019
15.000.425
14.498.768
53,73
77.904.085
1,50
Tahun
Produksi Ton
Rata-rata/tahun
Pertumbuhan Produksi (%)
1,99
Keterangan: Tahun 2014 ARAM II BPS
20 11
TARGET PRODUKSI JAGUNG 2015 - 2019 Tahun
Luas Tanam Luas Panen Produktivitas Ha Ha Ku/Ha
Produksi Ton
Pertumbuhan Produksi (%)
2014
4.084.443
3.880.221
49
19.127.409
2015
4.127.158
3.920.800
51
20.000.000
4,56
2016
4.251.012
4.038.462
52
21.000.000
5,00
2017
4.369.414
4.150.943
53
22.000.000
4,76
2018
4.502.924
4.277.778
54
23.100.000
5,00
2019
4.650.718
4.418.182
55
24.300.000
5,19
Rata-rata/tahun
4,90
Keterangan: Tahun 2014 ARAM II BPS
20 12
TARGET PRODUKSI KEDELAI 2015 - 2019
Tahun
Luas Tanam Luas Panen Produktivitas Ha Ha Ku/Ha
Produksi Ton
Pertumbuhan Produksi (%)
2014
644.005
611.805
15,06
921.336
2015
815.000
774.250
15,50
1.200.000
30,25
2016
1.300.000
1.235.000
15,55
1.920.000
60,00
2017
1.850.000
1.757.500
15,55
2.732.913
42,34
2018
1.850.000
1.757.500
15,65
2.750.488
0,64
2019
1.850.000
1.757.500
15,70
2.759.275
0,32
Rata-rata/tahun
26,71
Keterangan: Tahun 2014 ARAM II BPS
20 13
TARGET PRODUKSI KOMODITI PERKEBUNAN 2015 - 2019 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ket :
Produksi (ton) 2015 2016 2017 3.559.463 Karet 3.320.063 3.438.421 Kelapa Sawit 31.675.656 34.003.828 36.510.386 Kelapa 3.309.148 3.355.233 3.400.975 Kopi 724.782 738.109 751.493 Kakao 824.908 847.068 869.228 Jambu Mete 123.629 123.648 126.633 Lada 89.994 90.975 92.075 Cengkeh 103.646 105.620 107.592 Teh 159.627 160.405 161.182 Tebu (Gula) 2.950.099 2.985.645 3.039.684 Kapas 1.854 1.929 2.008 Tembakau 279.588 298.801 319.394 Nilam 2.750 2.757 2.784 Pala 27.715 29.025 30.401 Produksi tebu berbentuk gula hablur yang berasal lahan existing KOMODITAS
2018 3.683.191 39.209.514 3.446.375 764.933 891.388 129.638 93.156 109.563 161.959 3.094.138 2.090 341.470 2.812 31.846
2019 3.809.604 42.116.560 3.491.432 778.432 913.548 132.661 94.217 111.532 162.737 3.149.005 2.175 365.140 2.840 33.364
Pertumbuhan (%) 3,50 7,38 1,35 1,80 2,58 1,78 1,15 1,85 0,48 1,64 4,07 6,90 0,81 4,75
14
TARGET PRODUKSI DAGING SAPI/KERBAU 2015 - 2019 NO
URAIAN
Tahun 2014*)
1. Kebutuhan Daging a.Penduduk (000 jiwa) b.Konsumsi per kapita (kg) c.Total Kebutuhan (ton) 2. Penyediaan a.Lokal: - Jumlah Pemotongan (ekor) - Meat Yield (kg/ekor) - Total Produksi Lokal (ton) b.Impor - Bakalan (ekor) - Bakalan Setara Daging (ton) - Daging Beku (ton) - Total Impor Setara Daging (ton) 3. Proporsi Penyediaan a.Lokal (%) b.Impor (%)
2015
2016
2017
2018
2019
252.615
255.462
258.705
261.891
1,65
1,78
1,89
2,01
416.070 556.730
454.350 454.350
489.437 489.437
527.035 527.035
567.306 610.421 567.306 610.421
2.165.452 170,14 368.430
2.404.242 170,14 409.058
2.550.580 172,86 440.899
2.703.652 175,63 474.837
2.865.991 3.041.628 178,44 181,29 511.402 551.426
562.658 112.180 76.120 188.300
136.305 27.175 18.117 45.292
146.073 29.123 19.415 48.538
157.088 31.319 20.879 52.198
168.242 177.543 33.542 35.397 22.362 23.598 55.904 58.995
88,55 45,26
90,03 9,97
90,08 9,92
90,10 9,90
265.015 268.075 2,14
90,15 9,85
2,28
90,34 9,66
*) Realisasi angka sementara 15
IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2015-2019
16
16
KEBIJAKAN TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN YANG PROFESIONAL, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERORIENTASI BIOINDUSTRI BERKELANJUTAN
17
STRATEGI 1. MEMPERKUAT SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN 2. MEMPERKUAT SISTEM PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN YANG KREDIBEL 3. MEMANTAPKAN SISTEM PELATIHAN PERTANIAN YANG BERBASIS KOMPETENSI DAN DAYA SAING
4. MEMANTAPKAN SISTEM ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 18
SASARAN STRATEGIS 1. MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KELEMBAGAAN PETANI; 2. MENINGKATNYA PERTANIAN;
KAPABILITAS
PETANI
TENAGA
DAN
FUNGSIONAL
3. TERSEDIANYA TENAGA TEKNIS MENENGAH PERTANIAN DAN CALON WIRAUSAHA MUDA YANG KOMPETEN DAN BERDAYA SAING; 4. MENINGKATNYA KOMPETENSI SDM PERTANIAN YANG BERDAYA SAING, DAN BERMARTABAT;
5. MENINGKATNYA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN. 19
V
MODEL PEMBERDAYAAN SDM PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF
20
20
Pembangunan inklusif sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok / kaum yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan (International Disability and Development Consortium/IDDC ).
Pembangunan Pertanian yang melibatkan Petani Kecil (Pembangunan Inklusif)
PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI PENYULUHAN 21
KONDISI PENYULUHAN SAAT INI KELEMBAGAAN PENYULUHAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN (UNIT)
NO
WILAYAH
1
PROVINSI
2
KABUPATEN
3
KOTA
4
KECAMATAN
JUMLAH
SESUAI UU NO.16 /2006
BERGABUNG DENGAN KP
DINAS
34
22
10
2
413
141
165
107
98
11
19
68
7.000
5.232
Keterangan: Masih ada 2 provinsi yang belum membentuk kelembagaan penyuluhan yaitu, DKI Jakarta dan Kalimantan Utara; Kabupaten yang sudah membentuk kelembagaan sebanyak 74 %; Kota yang sudah membentuk kelembagaan sebanyak 30,6 %; Kecamatan yang sudah memiliki kelembagaan sebanyak 75 %. Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
22
KELEMBAGAAN PETANI NO
BENTUK
JUMLAH (UNIT)
1
POKTAN
322.390
2
GAPOKTAN
37.632
3
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KOPTAN, BUMP)
10.065
4
POSLUHDES
6.596
Keterangan:
Jumlah Petani yang sudah tergabung dalam Poktan sejumlah 10.380.380 ( 39,32 % dari jumlah 26.400.000 KK tani, BPS 2013); Rata-rata jumlah anggota per poktan sebanyak 32 orang; Posluhdes yang terbentuk sebanyak 8,3 % dari jumlah desa sebanyak 79.313.
23
KETENAGAAN PENYULUHAN NO
1
WILAYAH
PNS
THL
SWADAYA
PUSAT
- BPPSDMP - BBP2TP 2
JUMLAH (ORG)
25
16 9
PROVINSI
673
- Bakorluh
402
- BPTP
271
3
KAB/KOTA
4 5
JUMLAH (ORG)
2.982
2.982
KECAMATAN
11.976
11.976
DESA/KELURAHAN
11.820
20.479
13.169
45.624
TOTAL
27.476
20.479
13.169
61.124
Keterangan: Tahun 2014 – 2018 jumlah penyuluh PNS yang akan pensiun sebanyak 13.973 (49 %);
Rasio penempatan penyuluh di desa/kelurahan (PNS dan THL) sebanyak 32.299 (41%) dari 79.313 desa/kelurahan (Kemendagri 2014), sehingga saat ini satu orang penyuluh membina 2 – 3 desa/kelurahan.
24
PENGUATAN BP3K SEBAGAI PUSAT KOORDINASI PROGRAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI KECAMATAN BPTP
STPP/SPP • Diseminasi Teknologi • Kaji Terap • KATAM
• Pengabdian Masyarakat • Kajian Kelembagaan (konsep, peran, kelas, kemitraan) • Pengembangan Model Kewirausahaan
PENELITI/ PENYULUH PENDAMPING
BAKORLUH
DINAS TEKNIS PROV
BAPELUH
DINAS TEKNIS KAB/KOTA
Lembaga Keuangan Perusahaan Saprotan UPJA Mitra Usaha
Program/ Kegiatan
BP3K/ BPP
Pelatihan Penyuluh, Petani & pelaku usaha • Kewirausahaan • Teknis Agribisnis • Manajemen BPK
Program/ Kegiatan
UPTD/KCD GO
BBPP/BDP • Penguatan Kelembagaan • Sarana & Prasarana • Metode Pelatihan
P4S • Inkubator Agribisnis
Penyuluh di WKPP
Penyuluh di WKPP
Penyuluh di WKPP
• POPT, PBT • Penyuluh Swasta Penyuluh Swadaya di Posluhdes
Pendampingan
POSLUHDES (POKTAN/ GAPOKTAN)
Cluster Kawasan
25
PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN BP3K SEBAGAI PUSAT KOORDINASI PROGRAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN GO
PUSAT PELATIHAN DAN KONSULTASI PUSAT DATA WILAYAH GO
BP3K
PUSAT KOORINASI KEGIATAN GO
PUSAT KAJI TERAP & DEMPLOT
PUSAT MANAJEMEN KEWILAYAHAN
PUSAT INFORMASI GO 26
FOCUS KEGIATAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN PUSAT
PROV
Tim Supervisi Terpadu
KAB
KEC
Tim Supervisi Terpadu
DESA Supervisi
SASARAN Kunjungan
Materi BPPSDMP (KJF Penyuluh)
BAKORLUH (KJF Penyuluh)
BAPELUH (KJF Penyuluh)
DITJEN TEKNIS
DINAS TEKNIS
DINAS TEKNIS
Lingk Pertanian
Lingk Pertanian
Lingk Pertanian
BADAN LITBANGTAN
BPTP
PERGURUAN TINGGI
PENELITI PENDAMPING/ PENYULUH
PROFESIONAL PROFESIONAL
PROFESIONAL UPT BPPSDMP
PUSDATIN
Cyber Extension
CALL /SMS 6 CENTER/CYBEX Melatih
BP3K / BPP
P E N Y U L U H
KJF/Ka Balai Penyuluh Supervisor, Programer, Sumber daya
Pusat Data/Cyber Extension
Permentan 82/2013
8 – 16 UNIT POKTAN
Cyber Extension
Melatih Melaporkan
Dilatih Melaporkan
Kunjungan Identifikasi Masalah
27
PELAKSANAAN SISTEM KERJA LATIHAN, KUNJUNGAN DAN SUPERVISI MINGGU I Hr I
1
Hr II
Hr III
2
3
MINGGU II Hr IV
Hr V
4
Hr I
Hr II
5
6
Hr III
Hr IV
Hr V
7
8
Temu Teknis Penyuluh di Kabupaten /bulan Bimbingan teknis
Kunjungan penyuluh ke poktan
Pertemuan penyuluh di BPP/BP3K
Pelatihan penyuluh di BPP/BP3K
Fasilitasi Penyuluh Kab/Dinas teknis
supervisi
Ket:
supervisi poktan
Fasilitasi Penyuluh Provinsi/Dinas teknis/BPTP/ BBPP
supervisi
Temu Teknis Penyuluh di Provinsi/3 bulan Bimbingan teknis
back
28
DUKUNGAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN LEMBAGA TERKAIT EFEKTIFITAS PENYULUHAN BAKOLRLUH BAPELLUH
DINAS TEKNIS BPTP
DEMPLOT FIELD DAY KAJI TERAP MAGANG PETANI APBD KERJASAM A DANA TP TEKNOLOGI SAPRODI APBN/ DAK DEKONSENTRASI
PUSLATTAN PUSDIKDARKASI
PENYEDIA SAPRODI PERBANKAN
MODAL MITRA
KINERJA PENYULUHAN TERUKUR TARGET NASIONAL PEMBANGUNAN PERTANIAN TERJABARKAN
PENYULUHAN EFEKTIF KEGIATAN PENYULUHAN EFEKTIF DAN TERFOKUS KURSUS TANI TARGET REMBUG TANI PENINGKATAN PELATIHAN PRODUKSI TERKAWAL
29
PENDEKATAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI KAWASAN AGRIBISNIS KOMODITAS UNGGULAN PENYULUHAN/PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN PETANI
Petani
Poktan
Gapoktan
PENATAAN KELEMBAGAAN PETANI USAHA INDIVIDU (Petani) INPUT : • MODAL • TEKNOLOGI • SARANA PROD • TEKNIS • DIKLAT • INFORMASI
USAHA KELOMPOK (Poktan) INPUT : • SISTEM USAHA • PERMODALAN • SARANA PRODUKSI • DIKLAT • KEPEMIMPINAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI PERDESAAN
PERBAIKAN KUALITAS MANAJEMEN
PASAR PERKOTAAN REGIONAL EKSPOR
ANALISIS PASAR KELOMPOK USAHA BERSAMA (Gapoktan)
LEMBAGA EKONOMI FORMAL (Koperasi/BUMP)
FASILITASI : • INFRASTRUKTUR • LEMBAGA KEUANGAN • KELEMBAGAAN EKONOMI • KELEMBAGAAN PENDUKUNG LAINNYA • NET WORKING/KEMITRAAN USAHA • SISTEM PRODUKSIKOMODITAS UNGGULAN • ALAT MESIN • TEKNIK INDUSTRI
PENYULUHAN/PENGAWALAN & PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS USAHA
30
31
