PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR : 112/Per/OT.140/J/10/14 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) sebagai Pos Simpul Koordinasi, sinkronisasi program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan sekaligus sebagai pusat data dan informasi bagi petani;

b. bahwa agar pengklasifikasian BP3K dapat terlaksana dengan baik, perlu disusun acuan bagi penyelenggara penyuluhan

dalam

melaksanakan

pengklasifikasian

sehingga diperoleh tingkat perkembangan dan kelas kemampuan BP3K yang akurat;

c.

bahwa atas dasar hal tersebut di atas, agar dalam penyelenggaraan klasifikasi BP3K dapat memenuhi kaidah-kaidah yang baik, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi BP3K

PEDOMAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K)

i

Mengingat

: 1. Undang-undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

tentang

Negara

Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660); 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018); 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

ii


7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas,

Fungsi,

Kementerian

Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 8. Keputusan Presiden Nomor 145/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; 9. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/4/ 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENYULUHAN

DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi BP3K seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


iii

Pasal 2 Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan pemberdayaan BP3K agar dapat berjalan lebih fokus dan optimal. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

WINNY DIAN WIBAWA NIP. 19590329 198403 1 002 SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Gubernur seluruh Indonesia; 2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; 5. Pejabat Eselon II lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; 6. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Provinsi; 7. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Kabupaten/Kota.

iv


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dapat diselesaikan. Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi BP3K di Kecamatan, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ OT.140/4/2012 dan Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BP3K Tahun 2013, sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan BP3K. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian bahwa BP3K diperankan sebagai Pos Simpul Koordinasi, Sinkronisasi Program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di Kecamatan serta sekaligus berperan sebagai pusat data dan informasi bagi stakeholder terkait. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, terlebih dahulu diperlukan adanya pengklasifikasian BP3K agar lebih mudah melakukan pembinaan dan pemberdayaan untuk tercapainya swasembada pangan. Kami berharap dengan terbitnya Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi ini pembinaan dan pemberdayaan BP3K dapat berjalan lebih fokus dan optimal. Jakarta, 17 Oktober 2014 Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian,

Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc.


v

vi


DAFTAR ISI Hal PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN............................................................. i KATA PENGANTAR .......................................................................................... v DAFTAR ISI ..................................................................................................... vii I.

PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A Latar Belakang ................................................................................... 1

B Maksud dan Tujuan ........................................................................... 2

C Ruang Lingkup ................................................................................... 2

D Dasar Hukum .................................................................................... 3

E Pengertian ......................................................................................... 4

II. KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN,

PERIKANAN DAN KEHUTANAN ................................................................ 5

A Pengorganisasian .............................................................................. 5

B Tugas dan Fungsi ............................................................................... 6

C Prasarana dan Sarana ....................................................................... 6

D Manajemen Operasional ................................................................... 8

E Aktivitas ........................................................................................... 8

F Penyediaan Data dan Informasi ......................................................... 9

G Dukungan Pembiayaan ...................................................................... 9

III. KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,

PERIKANAN DAN KEHUTANAN ................................................................. 11

A Aspek Kemampuan BP3K.................................................................... 11

B Indikator Kemampuan dan Bobot Penilaian BP3K ......................

C Kelas Kemampuan BP3K .................................................................... 12

11

IV. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENETAPAN KLASIFIKASI BP3K ............ 13


vii

V. MONITORING, EVAUASI DAN PELAPORAN .............................................. 17

A Monitoring dan Evaluasi .................................................................... 17

B Pelaporan .......................................................................................... 17

VI. PEMBIAYAAN .......................................................................................... 19 VII. PENUTUP ................................................................................................ 21

viii


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta sekaligus merupakan cermin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU No.16 Tahun 2006 SP3K), kebijakan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan adalah : (a) mengutamakan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan (b) memacu pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian melalui pemberian prioritas insentif pembiayaan. Strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan adalah menempatkan kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di masing-masing tingkatan wilayah administrasi pemerintahan; Sebagai penjabaran dari UU No. 16 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor: 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kementerian Pertanian mengambil kebijakan menjadikan BP3K sebagai pos simpul koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan yang berbasis kawasan komoditi unggulan dan atau wilayah. Selain itu, BP3K merupakan pusat data dan informasi bagi petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan usaha

pertanian di wilayah

kecamatan. Secara empiris sampai saat ini, keberadaan BP3K umumnya masih belum dapat melaksanakan tugas fungsinya secara optimal, disebabkan antara lain : (a) terbatasnya dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan, (b) terbatasnya fasilitasi penyediaan dan penyebaran informasi, (c) terbatasnya jumlah dan kualitas penyuluh, dan (d) terbatasnya fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PEDOMAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K)

1

pertanian, dan (e) terbatasnya fasilitasi proses pembelajaran (percontohan dan model usaha tani). Oleh karena itu, kelembagaan BP3K perlu diperkuat dan diberdayakan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian secara lebih optimal. Salah satu upaya penguatan dan pengembangan kapasitas BP3K diawali dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap kondisi dan potensi BP3K. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dari kelembagaan penyuluhan tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan pembinaan selanjutnya. Agar klasifikasi BP3K berjalan efektif dan efisien, maka perlu disusun Pedoman Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. B. Maksud dan Tujuan Pedoman ini disusun, dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara penyuluhan dalam melaksanakan klasifikasi BP3K, sedangkan tujuannya adalah diperolehnya kelas kemampuan BP3K di seluruh provinsi dan pada gilirannya dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan serta meningkatkan kapasitas BP3K terutama dalam melayani penyuluhan di wilayah kecamatan. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini meliputi sebagai berikut: 1. Standar Minimal Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K); 2. Variabel dan Indikator Kemampuan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K); 3. Mekanisme Penilaian dan Penetapan kelas Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K); 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 5. Pembiayaan.

2


D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat atau (pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan berbentuk BP3K. Balai Penyuluhan tersebut bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan daerah. Selain itu, lembaga teknis daerah yang berbentuk badan di kabupaten/kota dapat membentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional/teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan. 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi.


3

7. Pedoman Standar Pelayanan Minimal Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Peranian Kementerian Pertanian Tahun 2010. E. Pengertian Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota atau kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kecamatan. 2. Standardisasi BP3K adalah standar minimal yang diperlakukan oleh BP3K untuk melaksanakan tugas fungsinya. 3. Klasifikasi BP3K adalah penilaian kelas kemampuan

BP3K dalam

melaksanakan tugas dan fungsi yang dibagi ke dalam 4 (empat) kelas, yaitu BP3K kelas : 1) Pratama, 2) Madya, 3) Utama, dan 4) BP3K Aditama. 4. Sarana dan Prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan di wilayah BP3K. 5. Pembiayaan penyuluhan pertanian adalah setiap pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan.

4


BAB II KELEMBAGAAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K) A. Pengorganisasian Dalam pengorganisasian BP3K sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota yang didukung dengan organisasi dan ketenagaan sebagai berikut: 1. Pimpinan Balai; 2. Urusan Ketatausahaan; 3. Kelompok Jabatan Fungsional(KJF), terdiri dari: -

Penyuluh yang menangani urusan Programa;

-

Penyuluh yang menangani urusan Sumber Daya; dan

-

Penyuluh yang menangani urusan Supervisi.

Pimpinan Balai adalah pejabat yang memiliki latar belakang dibidang penyuluhan atau pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin/koordinator penyuluh di BP3K, sedangkan urusan Ketatausahaan dapat ditangani oleh fungsional umum. Selanjutnya untuk urusan programa, sumberdaya, dan supervisi dalam kelompok jabatan fungsional penyuluh ditetapkan oleh Pimpinan Balai dengan memperhatikan potensi pengembangan kawasan komoditas unggulan wilayah Kecamatan. Balai penyuluhan yang jumlah penyuluhnya terbatas, maka pimpinan, penyuluh urusan programa, sumberdaya, dan supervisi dalam kelompok jabatan fungsional dapat ditugaskan untuk menangani wilayah kerja penyuluh di desa sekitar BP3K.


5

B. Tugas dan Fungsi 1. Tugas Balai Penyuluh P3K mempunyai tugas: -

Memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan yang sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/ kota;

-

Melaksanakan

penyuluhan

berdasarkan

programa

penyuluhan

kecamatan; -

Menyediakan akses terhadap penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan penyuluhan, dan pasar;

-

Memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan usahatani, pengembangan sejenisnya, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;

-

Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran di BP3K secara berkelanjutan; dan;

-

Melaksanakan

proses

pembelajaran

melalui

percontohan

dan

pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 2. Fungsi Balai Penyuluhan P3K mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, petani/pelaku utama, dan pelaku usaha dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas BP3K. C. Prasarana dan Sarana Standar minimal prasarana dan sarana yang harus tersedia di BP3K meliputi: 1) bangunan fisik dan 2) peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian, berupa: 1. Prasarana Penyuluhan Pertanian Prasarana minimal di BP3K meliputi : prasarana perkantoran, prasarana lingkungan, dan prasarana penunjang.

6


-

Prasarana perkantoran minimal yang harus tersedia di BP3K seperti: ruangan pimpinan, ruangan administrasi/tata usaha, ruangan kelompok jabatan fungsional, ruangan pertemuan/aula, ruangan perpustakaan, ruangan data dan sistem informasi, ruangan pameran, peragaan dan promosi, toilet dan kamar mandi, dapur, dan gudang.

-

Prasarana Lingkungan adalah sumber air bersih, penerangan listrik atau 1 (satu) unit genset cadangan, jalan lingkungan, pagar halaman, lahan percontohan balai dan papan nama balai.

-

Prasarana penujang adalah rumah dinas/rumah jaga, mushola dll.

2. Sarana minimal penyuluhan, meliputi: 1) sarana keinformasian, 2) alat bantu penyuluhan, 3) peralatan administrasi, 4) alat transportasi, 5) sarana perpustakaan (buku serta hasil publikasi), dan 6) perlengkapan ruangan. -

Sarana keinfomasian, terdiri atas : 1 (satu) set perangkat komputer, 1 (satu) unit papan display, 1 (satu) unit kamera analog atau digital, 1 (satu) unit handycam, 1 (satu) set telepon dan mesin faksimile.

-

Alat bantu penyuluhan, terdiri atas : 1 (satu) unit overhead projector/ LCD, 1 (satu) unit perangkat pengeras suara, 1 (satu) set perangkat monitor televisi dan VCD/DVD, 1 (satu) unit tape recorder, 1 (satu) unit white board/panelboard, dan 1 (satu) unit laptop.

-

Peralatan Administrasi, terdiri atas : 1 (satu) set perangkat komputer, 1 (satu) unit mesin tik, 3 (tiga) unit kalkulator, 1 (satu) unit brankas, dan 2 (dua) unit rak buku.

-

Alat Transportasi, berupa 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda dua atau alat transportasi lain.

-

Sarana perpustakaan, terdiri atas: minimal 3 (tiga) unit rak buku, 1 (satu) unit meja, 6 (enam) unit kursi, dan buku-buku minimal 200 judul buku, dan hasil-hasil publikasi, dan


7

D. Manajemen Operasional Dukungan manajemen operasional yang wajib tersedia di BP3K: 1. Struktur organisasi BP3K. 2. Pembagian tugas pokok dan fungsi. 3. Programa penyuluhan kecamatan. 4. Jadual pelatihan di BP3K. 5. Jadual latihan dan kunjungan penyuluh, dan 6. Jadual supervise penyuluh. E. Aktivitas Dukungan aktivitas yang wajib ada di wilayah BP3K sebagai berikut: 1. Penyampaian dan penyebaran informasi inovasi teknologi. 2. Fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. 3. Kaji terap/percontohan. 4. Pengembangan model usaha Tani. 5. Pemberian Rekomendasi dan aksesibilitas sumber teknologi. 6. Fasilitasi kerja sama peneliti, penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha. 7. Koordinasi dan Musyawarah Rembug Tani. 8. Koordinasi Mimbar Sarasehan. 9. Menumbuhkembangkan kepemimpinan kewirausahaan, kelembagaan petani, dan kelembagaan ekonomi petani. 10. Perakitan materi/media dan alat bantu penyuluhan spesifik lokasi. 11. Layanan terpadu hulu – hilir (One Stop Service) dan layanan informasi berbasis teknologi informasi (cyber extension). 12. Layanan klinik konsultasi agribisnis. 13. Pemutakhiran data, dan 14. Supervisi, evaluasi, dan pembinaan kinerja penyuluh.

8


F. Penyediaan Data dan Informasi Jenis data dan informasi yang wajib tersedia di BP3K meliputi data dan informasi tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan petani, keadaan demografis yang diperlukan dalam perencanaan kegiatan penyuluhan di wilayah BP3K. 1. Sumber Daya Alam, terdiri atas keadaan geografis, topografi wilayah, iklim, jenis tanah, luas lahan, luas tanam, produktivitas dan produksi usaha tani, dan komoditas unggulan yang berpeluang memiliki daya saing tinggi serta kerentanan terhadap bencana alam, kalender tanam, Dampak Perubahan Iklim (DPI), Indek Pertanaman (IP). 2. Sumber Daya Manusia, terdiri atas jumlah dan kapasitas SDM penyuluh (Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas –Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta). 3. Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani data mencakup nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, latihan yang pernah diikuti, target produksi dll, Kelembagaan petani meliputi jumlah kelompok tani/ Gapoktan, asosiasi petani, kelembagaan ekonomi petani (koperasi tani/ Badan Usaha Milik Petani), dan jejaring kemitraan usaha, dengan rincian kapasitas usaha masing-masing klasifikasi kelompoktani. 4. Keadaan demografis wilayah BP3K terdiri atas jumlah penduduk, keragaman, mata pencaharian, tingkat pertumbuhan pada pendidikan, nilai-nilai sosial budaya, tingkat partisipasi, dan produktivitas. G. Dukungan Pembiayaan Dukungan pembiayaan dalam pengelolaan BP3K dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Swasta, dan Swadaya.


9

10


BAB III KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K) Klasifikasi BP3K dilaksanakan berdasarkan penilaian terhadap beberapa aspek yaitu: A. Aspek Kemampuan BP3K Penilaian kemampuan BP3K dilakukan berdasarkan 5 (lima) aspek : 1) Kelembagaan, 2) Ketenagaan, 3) Penyelenggaraan, 4) Sarana Prasarana dan 5) Pembiayaan. Selanjutnya kelima aspek tersebut dijabarkan melalui beberapa variabel, antara lain : 1) organisasi, 2) ketenagaan, 3) pelaksanaan tugas dan fungsi dan lain-lain. Bobot penilaian maksimum sebesar 1.000 dengan nilai bobot masing-masing aspek, seperti terlihat pada Tabel 1. Tabel 1. Aspek Penilaian Kemampuan Balai Penyuluhan P3K No Aspek

Bobot

1. 2. 3. 4. 5.

224 64 532 150 30 1.000

Kelembagaan Ketenagaan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pembiayaan Jumlah

B. Indikator Kemampuan dan Bobot Penilaian BP3K Indikator kemampuan BP3K didasarkan pada penilaian terhadap variabel-variabel penilaian. Indikator kemampuan ditetapkan berdasarkan kriteria yang spesifik, terukur, relevan, dalam batasan waktu yang jelas untuk mencapai tujuan dengan bobot penilaian, seperti pada terlihat pada Form 1.


11

C. Kelas Kemampuan BP3K Hasil penilaian berdasarkan indikator kemampuan BP3K di berbagai BP3K akan menghasilkan nilai yang beragam mulai dari nilai rendah sampai nilai tertinggi, yang merupakan gambaran dari kinerja BP3K. Hasil penilaian terhadap kemampuan BP3K menjadi dasar penetapan kelas kemampuan

BP3K, dan

menjadi bahan masukan dalam pembinaan serta merumuskan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan atau menaikkan kelas BP3K. Sesuai dengan kelasnya Klasifikasi BP3K dibagi ke dalam 4 (empat) kelas yakni: Kelas Pratama (nilai ≤ 475), Kelas Madya (nilai 476 - 650), Kelas Utama (nilai 651 - 825), dan Kelas Aditama (nilai 826 - 1.000).

KELAS KEMAMPUAN BP3K BP3K ADITAMA BP3K UTAMA

BP3K MADYA BP3K PRATAMA

 NILAI : 826 - 1.000

 NILAI : 651 - 825

 NILAI : 476 - 650

 NILAI : ≤ 475 5

12


BAB IV MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN KELAS KEMAMPUAN BP3K Penilaian kelas kemampuan BP3K dilakukan antara 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun sekali atau disesuaikan dengan perkembangan kondisi kelas kemampuan BP3K, melalui mekanisme sebagai berikut: 1) Tingkat Kecamatan Pimpinan BP3K bersama-sama dengan para penyuluh yang ada di BP3K melakukan klasifikasi melalui identifikasi dan penilaian secara mandiri (selfanalysis) terhadap penilaian

terhadap

BP3K yang dikelolanya. Klasifikasi didasarkan atas hasil kemampuan BP3K, meliputi

aspek:

kelembagaan,

ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan. Hasil penilaian secara mandiri disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota atau Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di Kabupaten/Kota untuk selanjutnya di verifikasi. 2) Tingkat Kabupaten/Kota a. Kepala

Badan

Pelaksana

Penyuluhan/Pimpinan

Kelembagaan

yang

membidangi penyuluhan di kabupaten/kota membentuk tim penilai klasifikasi kelas kemampuan BP3K, yang terdiri dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional penyuluh pertanian kabupaten/kota. b. Tim penilai kabupaten/kota melakukan penilaian dengan langka-langkah sebagai berikut : -

Menyampaikan informasi dan memverifikasi hasil penilaian BP3K dari kecamatan.

-

Menelaah dan menganalisis hasil verifikasi lapangan BP3K di wilayah kerjanya.


13

-

Hasil rekapitulasi data dari seluruh BP3K, Tim Penilai menghitung dan mentabulasi nilai akhir dari masing-masing BP3K seperti pada Tabel 2. Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Akhir Kemampuan BP3K Kabupaten/Kota :………………………………. No

Nama BP3K

Nilai Aspek Kelembagaan

Aspek Ketenagaan

Aspek Penyelenggaraan

Aspek Sarana dan Prasarana

Aspek Pembiayaan

Total Nilai

Kelas Kemampuan

Ketua Tim Penilai,

(……………………………….)

-

Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota.

-

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi penyuluhan kabupaten/kota mengusulkan hasil klasifikasi BP3K kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati/Walikota.

-

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tersebut, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi penyuluhan kabupaten/kota memberikan sertifikat yang dilengkapi dengan tanda berwarna sesuai kelas kemampuan BP3K, yaitu: Merah untuk kelas Pratama, Kuning untuk kelas Madya, Hijau untuk kelas Utama dan Coklat untuk kelas Aditama (contoh Form 2).

14


-

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota mengirimkan hasil klasifikasi BP3K yang telah ditetapkan Bupati/Walikota ke Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi dengan tembusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian melalui email : [email protected]

3) Tingkat Provinsi a. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di provinsi melakukan rekapitulasi kelas BP3K dari semua kabupaten/kota di wilayah kerjanya seperti pada Tabel 3. Tabel 3. Rekapitulasi Kelas Kemampuan BP3K Provinsi : ………………….. No

Kabupaten/ Kota

Kecamatan

Nama BP3K

Nilai

Kelas Kemampuan

Kode Warna

b. Hasil rekapitulasi penilaian tersebut, disampaikan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian atau melalui email [email protected] 4) Tingkat Pusat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian melakukan rekapitulasi provinsi dan analisis dalam rangka pembinaan dan pengambilan kebijakan peningkatan kelas kemampuan BP3K yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan. Selain itu, database klasifikasi BP3K akan disinergikan dengan program Direktorat Jenderal Teknis. Hasil klasifikasi BP3K akan dijadikan dasar upaya penilaian dan upaya peningkatan klasifikasi BP3K. PEDOMAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K)

15

16


BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan, baik kabupaten/kota, provinsi, pusat atau terpadu untuk melihat perkembangan kemampuan BP3K dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi pemecahan masalah yang dihadapi masing-masing tingkatan. Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan tentang data dan informasi perkembangan kelas kemampuan BP3K. B. Pelaporan Pelaporan tentang perkembangan kelas kemampuan BP3K dilakukan setiap tahun secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. dengan format laporan seperti pada Form 3.


17

18


BAB VI PEMBIAYAAN Pembiayaan untuk klasifikasi BP3K bersumber dari APBN dan atau APBD serta sumber lain yang resmi dan tidak mengikat.


19

20


BAB VII PENUTUP Pedoman ini merupakan acuan bagi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat pengembangan dan pemberdayaan BP3K sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian di wilayah kecamatan untuk mendukung pembangunan pertanian. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc


21

22


Lampiran - lampiran


23

24


No

VARIABEL

INDIKATOR

BOBOT SCORE

HASIL DOKUMEN KETERANGAN VERIFIKASI VERIFIKASI *) Form PP No. 43 Tahun 2009

E ASPEK PEMBIAYAAN 30 1 Pengelolaan pembiayaan dan administrasi sesuai peraturan 30 yang ada (bagi BPK yang mendapatkan dana APBN/Dekon PENILAIAN KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN dan/atau APBD) PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BP3K di KECAMATAN Adanya pengelolaan anggaran yang 30 KEMENTERIAN PERTANIAN tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku meliputi pembiayaan PROVINSI : ______________________________ Operasiona, PertemuanKABUPATEN : ______________________________ pertemuan, percontohan, penyediaan dan penyebaran KECAMATAN : ______________________________ informasi, Pembelajaran petani, NAMA BP3K/BPP : ______________________________ peningkatan kapasitas penyuluh, peningkatan kapasitas KEPALA BP3K/BPP : ______________________________ kelembagaan petani dan ekonomi NO. TELP/HP : ______________________________ petani serta kemitraan. No

VARIABEL

INDIKATOR BOBOT SCORE HASIL DOKUMEN KETERANGAN Sangat sesuai dan lengkap; 30 a. VERIFIKASI VERIFIKASI 20 b. Sesuai dan Lengkap; *) 10 c. Kurang sesuai dan kurang 224 Permentan

A ASPEK KELEMBAGAAN lengkap; 1 Dasar Pembentukan Kelembagaan d. Tidak ada. a. Perda; TOTAL

Keterangan: b. Perbup; : ≤ 475 1. Score BP3K Pratama : Penunjukan 2. Score BP3K Madya c. Surat 476 - 650 Bupati; : 651 3. Score BP3K Utama d. Belum - 825 terbentuk.

4. Score BP3K 2 Pelaksanaan Tugas dan Aditama fungsi a.

P enyusunan

: 826 - 1.000

programa penyuluhan Cakupan Dokumen Programa Penyuluhan di Kecamatan 1) Identifikasi masalah perilaku pelaku utama (PRA/Kaji Tindak); a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 2) Identifikasi kebutuhan pengembangan usaha pelaku utama (RDK/RDKK); a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 3) Rumusan Programa Penyuluhan.

Sangat lengkap; Lengkap; Kurang lengkap; Tidak ada. b. Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;

a. b. c. d.

1) Fasilitasi pembelajaran teknologi (budidaya, pasca panen, pengolahan, pemasaran, kepemimpinan dan manajemen agribisnis; Sangat sesuai; Sesuai; Kurang sesuai; Tidak sesuai. 2) Mengiktiarkan kemudahan (sarana produksi, akses permodalan, dan akses pemasaran);

16

Sangat berhasil; Berhasil; Kurang berhasil; Tidak berhasil.

No. 26 Tahun 2012

10 6 0 196 52

Permentan No. 72 ……………………., tanggal………bulan……….. tahun………. Tahun Verifikasi 2011 Petugas

16 16 10 6 0 16

16 10 6 0 20 20 14 6 0 58

(………………………………...…………)

Juklak Penyuluhan Pertanian di BP3K Tahun 2013

Juklak Penyuluhan Pertanian di BP3K Tahun 2013 Juklak Penyuluhan Pertanian di BP3K Tahun 2013

20

20 14 6 0

a. b. c. d.

a. b. c. d.

0 16 1.000

6

6 4 2 0


* berikan tanda check list sesuai yang ada * berikan tanda check list sesuai yang ada


25

1

No No

VARIABEL

VARIABEL

INDIKATOR

BOBOT SCORE

BOBOT 2) INDIKATOR Sarana alat bantu penyuluhan; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; 3) Penerapan metode penyuluhan 16 (kunjungan lapangan, demonstrasi Lengkap; c. Kurang lapangan, sekolah lapangan, d. Tidak ada. kursus, dll); 3) Sarana peralatan administrasi; a. Sangat sesuai; a. Sangat lengkap; b. Sesuai; b. Lengkap; c. Kurang sesuai; c. Kurang Lengkap; d. Tidak sesuai. d. Tidak ada. evaluasi, 4) Supervisi, 4) Saranadan alatpelaporan; transportasi; 16

a. Sangat lengkap; Sangat sesuaiLengkap; jadwal; b. Sesuai jadwal;Kurang Lengkap; c. Kurang sesuaiTidak jadwal; ada. d. Tidak5) sesuai jadwal. Sarana perpustakaan; c Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, 28 sarana a. Sangat lengkap; produksi, pembiayaan dan pasar; b. Lengkap; 1) Jumlah dan jenis informasi 8 c. Kurang Lengkap; teknologi, sarana produksi, d. Tidak ada. pembiayaan, pasar, dan kebijakan; 6) Sarana perlengkapan ruangan); a. Sangat lengkap; a. Sangat sesuai; b. Sesuai; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; c. Kurang sesuai; d. Tidak ada. d. Tidak sesuai. 7) Prasarana perkantoran; 10 2) Ketersediaan sarana pengumpulan lengkap; a. Sangat data dan informasi (IT, cyber Lengkap; extension, kajib. terap, kaji tindak, Kurang Lengkap; apresiasi, dan c. konsultasi); d. Tidak ada. lengkap; a. Sangat 8) Prasarana lingkungan; b. Lengkap; a. Sangat lengkap; c. Kurang lengkap; b. Lengkap; d. Tidak ada.c. Kurang Lengkap; 3) Kemasan informasi (liptan, 10 ada.brosur, d. Tidak folder, dll); 9) Prasarana penunjang a. Sangat sesuai; a. Sangat lengkap; b. Sesuai; b. Lengkap; c. Kurang sesuai; c. Kurang Lengkap; d. Tidak sesuai. d. Tidak ada. d Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku 24 utama; a. b. c. d.

1) Keragaan (jumlah dan klasifikasi), kelembagaan petani (poktan, gapoktan), kelembagaan ekonomi petani dan Posluhdes; Sangat berhasil; Berhasil; Kurang berhasil; Tidak berhasil. 2) Pemetaan kondisi kelembagaan (kemampuan manajemen, permodalan, skala usaha, dan kemitraan); a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 3) Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan; a. Sangat berhasil; b. Berhasil; c. Kurang berhasi; d. Tidak ada.

4

HASIL DOKUMEN KETERANGAN VERIFIKASI VERIFIKASI *) SCORE20 HASIL DOKUMEN KETERANGAN Permentan VERIFIKASI VERIFIKASI No. 26 20 *) Tahun 2012 14 Juklak 6 Penyuluhan 0 Pertanian di BP3K Tahun Permentan 16 16 No. 26 16 2013 10 Tahun 2012 10 6 6 0 0 Juklak 16 Permentan 16 Penyuluhan No. 26 Pertanian di Tahun 2012 16 10 BP3K Tahun 10 6 2013 6 0 0 20 Permentan No. 26 20 Juklak Penyuluhan Tahun 2012 14 Pertanian di 6 BP3K Tahun 0 2013 18 Permentan 18 No. 26 8 Tahun 2012 10 6 8 2 0 0 18 Permentan Juklak 18 Penyuluhan No. 26 10 Pertanian di Tahun 2012 8 BP3K Tahun 0 2013 10 16 Permentan 7 16 No. 26 3 Tahun 2012 10 0 6 Juklak 0 Penyuluhan Permentan 10 10 10 Pertanian di No. 26 7 7 BP3K Tahun Tahun 2012 2013 3 3 0 0 Juklak Penyuluhan Pertanian di BP3K Tahun 2013

4 3 1 0

a. b. c. d.

4

4 3 1 0 16 16 10 6 0



* berikan tanda check list sesuai yang ada


26


No

VARIABEL

INDIKATOR

BOBOT SCORE

HASIL DOKUMEN KETERANGAN VERIFIKASI VERIFIKASI *) HASIL DOKUMEN KETERANGAN PP No. 43 VERIFIKASI VERIFIKASI Tahun 2009 *) Juklak Penyuluhan Pertanian di BP3K Tahun 2013

No

VARIABEL INDIKATOR BOBOT SCORE E ASPEK PEMBIAYAAN 30 1 Pengelolaan pembiayaan dan administrasi sesuai peraturan 30 ada (bagikapasitas BPK yangpenyuluh mendapatkan dana APBN/Dekon26 e Fasilitasiyang peningkatan PNS, penyuluh APBD)swasta swadayadan/atau dan penyuluh Adanya pengelolaan anggaran8yang 30 1) Ketersediaan data penyuluh (PNS, tertib sesuai dengan peraturan Swadaya, dan Swasta); yang berlaku meliputi pembiayaan 8 a. Sangat lengkap; Operasiona, Pertemuan6 b. Lengkap; pertemuan, percontohan, 2 c. Kurang lengkap; penyediaan dan penyebaran 0 d. Tidak ada. informasi, Pembelajaran petani, 2) Ketersediaan data inventarisasi 8 Juklak peningkatan kapasitas penyuluh, kebutuhan materi untuk Penyuluhan peningkatan kapasitas peningkatan pengetahuan, Pertanian di kelembagaan keterampilan, dan sikap);petani dan ekonomi BP3K Tahun petani serta kemitraan. Sangat lengkap; 8 a. 2013 6 b. Lengkap; 30 a. Sangat sesuai dan lengkap; 2 c. Kurang lengkap; 20 b. Sesuai dan Lengkap; 0 d. Tidak ada. Kurang sesuai dan kurang 10 c. 3) Ketersediaanrencana peningkatan 6 Juklak lengkap; kapasitas penyuluh PNS, Swadaya, Penyuluhan Tidak ada. 0 d. dan Swasta; Pertanian di TOTAL 1.000 BP3K Tahun 6 a. Sangat tersedia; Keterangan: 2013 4 : ≤ 475 1. Score BP3K Pratamab. Tersedia; : 476 tersedia; 2 2. Score BP3K Madya c. Kurang - 650 : tersedia. 3. Score BP3K Utama d. Tidak 651 - 825 0 : 826rencana 4. Score BP3K Aditama - 1.000 4) Ketersediaan 4 Juklak sertifikasi ……………………., tanggal………bulan……….. keahlian/kompetensi penyuluh tahun………. Penyuluhan PNS, Swadaya, dan Swasta. Petugas Verifikasi Pertanian di 4 BP3K Tahun a. Sangat Tersedia; 2013 3 b. Tersedia 1 c. kurang tersedia; 0 d. Tidak tersedia. (………………………………...…………) f Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan 8 Juklak Penyuluhan pengembangan model usaha Pertanian di 8 Jumlah dan jenis percontohan dan BP3K Tahun pengembangan model usaha padi 2013 (demplot/perorangan (0,1 Ha), demfarm/kelompok (5 Ha), demarea/gapoktan (50 Ha), demunit/asosiasi (1.000 Ha) 8 a. Sangat lengkap 6 b. Lengkap; 2 c. Kurang lengkap; 0 d. Tidak lengkap. 3 Pengorganisasian BPP 6 Juklak Penyuluhan Struktur organisasi dan pembagian 6 Pertanian di tugas pengelola dan tenaga BP3K Tahun penyuluh di BPK 2013 6 a. Sangat sesuai;

b. Sesuai; c. Kurang sesuai; d. Tidak sesuai.

4 BPP sebagai lembaga percontohan di wilayahnya. Menjadi pusat pembelajaran pengembangan pertanian dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan.

4 2 0 6


6

a. Percontohan sangat lengkap;

6

b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada percontohan.

4 2 0



27

No

VARIABEL

INDIKATOR

HASIL DOKUMEN KETERANGAN VERIFIKASI VERIFIKASI *) No VARIABEL BOBOT SCORE20 HASIL DOKUMEN KETERANGAN 2) INDIKATOR Sarana alat bantu penyuluhan; Permentan VERIFIKASI VERIFIKASI No. 26 20 a. Sangat lengkap; *) 14 Permentan Tahun 2012 b. Lengkap; B ASPEK KETENAGAAN 64 6 No. 26 c. Kurang Lengkap; 1 Ketenagaan Pengelola Balai Penyuluhan Kecamatan 64 0 Tahun 2012 d. Tidak ada. 3) Sarana peralatan administrasi; 16 Permentan a Pengelola BPK 32 No. 26 16 1) Pimpinan Balaia. Sangat lengkap; 16 Tahun 2012 10 (Kepala/Koordinator); b. Lengkap; denganLengkap; kriteria; c. Kurang a. Sangat sesuai d. Tidak ada. b. Sesuai; 4) Sarana alat transportasi; c. Kurang sesuai; a. Sangat lengkap; d. Tidak sesuai. b. Lengkap;

2) Urusan Ketatac.Usahaan. Kurang Lengkap;

BOBOT SCORE

16 10 16 6 0 16

dengan kriteria; a. Sangat sesuai ada. d. Tidak

16

5) Sarana perpustakaan;

b. Sesuai; a. Sangat lengkap; c. Kurang sesuai;Lengkap; b. d. Tidak sesuai. Kurang Lengkap; c. b Tenaga fungsional penyuluh d. Tidak ada.

10 6 0

Sangat lengkap; Lengkap; Kurang lengkap; Tidak ada. 2) Data inventarisasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 3) Penetapan skala prioritas pengembangan usaha;

Sangat lengkap; Lengkap; Kurang lengkap; Tidak ada.

18

16 10 18 6 0

16 16 10 6 0 10

16 16 10 6 0 16 16 10 6 0

a. b. c. d. a. b. c. d.

20 14 6 0 18 10 8 0 18 10 8 0 16 10 6 0 10 7 3 0

Permentan No. 26 Tahun 2012 Permentan No. 75 Tahun 2011

Permentan No. 26 Tahun 2012

Juklak Permentan Penyuluhan No. 26 Pertanian di Tahun 2012 BP3K tahun 2013 Permentan No. 26 Tahun 2012

Juklak Penyuluhan Pertanian di BP3K tahun Permentan No. 26 2013 Tahun 2012 Permentan Permentan No. 26 Tahun 2012 No. 26 Tahun 2012

16 10 6 0

a. b. c. d.

Sangat lengkap; Lengkap; Kurang lengkap; Tidak ada. 4) Pemetaan komoditas unggulan;

16 10 6 0

20

32

1) Ketersediaan Penyuluh Urusan 16 6) Sarana perlengkapan ruangan); Program, Urusan Daya dan Sangat lengkap; a. Sumber Urusan Supervisi sesuai Kriteria ; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; a. Sangat sesuai; Tidak ada. b. Sesuai; d. 7) Prasarana perkantoran; c. Kurang sesuai; a. Sangat lengkap; d. Tidak sesuai b. Lengkap; 2) Ketersediaan Penyuluh 16 Pertanian di Lengkap; c. KurangPotensi WKPP sesuai Kebutuhan Wilayah BPK; d. Tidak ada. 8)sesuai; Prasarana lingkungan; a. Sangat b. Sesuai; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang sesuai; c. Kurang Lengkap; d. Tidak sesuai d. Tidak ada. C ASPEK PENYELENGGARAAN 532 9) Prasarana penunjang 1 Perencanaan Penyelenggaraan Penyuluhana.di Kecamatan 157 Sangat lengkap; b. Lengkap; a Perencanaan manajemen BPK 80 c. Kurang Lengkap; Dokumen perencanaan pengelolaan d. Tidak ada. BPK terdiri dari: 1) Data identifikasi potensi wilayah 16 dan permasalahan perilaku petani ;

6 0

16 16 10 6 0






28


No No

VARIABEL

INDIKATOR

BOBOT SCORE

VARIABEL INDIKATOR BOBOT SCORE E ASPEK PEMBIAYAAN 30 1 Pengelolaan pembiayaan dan administrasi sesuai peraturan 30 yang ada (bagi5) BPKDokumen yang mendapatkan dana APBN/Dekon16 rencana kebutuhan dan/atau APBD) administrasi sarana dan prasana Adanya pengelolaan anggaran yang 30 sesuai dengan peraturan lengkap; 16 a. Sangattertib yang berlaku meliputi pembiayaan 10 b. Lengkap; lengkap; Pertemuan6 c. KurangOperasiona, pertemuan, percontohan, 0 d. Tidak ada. penyediaan dan penyebaran b Programa penyuluhan; 77 informasi, Pembelajaran petani, Dokumen Programa Penyuluhan di penyuluh, peningkatan kapasitas Kecamatan meliputi: peningkatan kapasitas 1) Data hasil kelembagaan identifikasi masalah 20 petani dan ekonomi perilaku pelaku petaniutama serta (PRA/Kaji kemitraan. Tindak); Sangat a. lengkap; Sangat sesuai dan lengkap; Lengkap; b. Sesuai dan Lengkap; Kurangc. lengkap; Kurang sesuai dan kurang Tidak ada. lengkap; d. Tidak ada. 2) Data hasil identifikasi kebutuhan 16 TOTAL pengembangan usaha pelaku utama (RDK/RDKK); Keterangan:

20 14 6 0

1. 2. 3.

16 10 6 0

a. b. c. d.

4.

: ≤ lengkap; Score BP3K Pratamaa. Sangat 475 : 476 - 650 Score BP3K Madya b. Lengkap; : 651 - 825 Score BP3K Utama

Kurang lengkap; : 826 - 1.000 d. Tidak ada.

c. Score BP3K Aditama

3) Notulen Penyusunan Programa Penyuluhan yang melibatkan petani dan penyuluh melalui mimbar sarasehan; Sangat lengkap; Lengkap; Kurang lengkap; Tidak ada. 4) Rumusan Programa; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 2 Pelaksanaan dan fasilitasi penyuluhan dan pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang ada 1) Rencana Kerja Tahunan Penyuluh;

16

Sangat lengkap; Lengkap; Kurang lengkap; Tidak ada. 2) Jadwal latihan dan kunjungan (LAKU); a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 3) Laporan pelaksanaan kegiatan; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada.

1.000


30 20 10 0


……………………., tanggal………bulan……….. tahun………. Permentan Petugas Verifikasi No. 25 Tahun 2009

16 10 6 0

a. b. c. d.

HASIL DOKUMEN KETERANGAN VERIFIKASI VERIFIKASI *) HASIL DOKUMEN KETERANGAN PP No. 43 VERIFIKASI VERIFIKASI Tahun 2009 *) Permentan No. 26 Tahun 2012

25 25 15 10 0 75

(………………………………...…………)



25 25 15 10 0

a. b. c. d.

30 30 20 10 0 20 20 14 6 0





29

No

VARIABEL

INDIKATOR

BOBOT SCORE

HASIL DOKUMEN KETERANGAN VERIFIKASI VERIFIKASI *) No VARIABEL BOBOT SCORE20 HASIL DOKUMEN KETERANGAN 2) INDIKATOR Sarana alat bantu penyuluhan; Permentan VERIFIKASI VERIFIKASI No. 26 20 a. Sangat lengkap; *) 14 Permentan Tahun 2012 b. Lengkap; 3 Mekanisme dan tata hubungan kerja 86 Kurang Lengkap; 6 No. 45 c. BPK sebagai Pusat Koordinasi Program ada. 0 Tahun 2011 d. Tidak Pertanian dan Pelaksanaan Kegiatan di 3) Sarana peralatan administrasi; 16 Permentan Kecamatan yang meliputi: No. 26 16 a. Sangat lengkap; Tahun 2012 peningkatan dan 1) Rencana kegiatan 25 10 b. Lengkap; pengembangan program; Kurang Lengkap; 6

c.

Sangat lengkap; d. Tidak ada. Lengkap; 4) Sarana alat transportasi; Kurang lengkap; a. Sangat lengkap; Tidak ada.b. Lengkap; pendamping 2) Dukungan peneliti 20 Lengkap; c. Kurang dalam penerapan rekomendasi Tidak ada. spesifik lokasi;d. 5) Sarana perpustakaan; a. Sangat mendukung; a. Sangat lengkap; b. Mendukung; b. Lengkap; c. Kurang Mendukung; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada dukungan. d. Tidak ada. 3) Dukungan petugas teknis RIHP 16 6) Sarana perlengkapan ruangan); sesuai dengan tupoksinya; a. Sangat lengkap; a. Sangat mendukung; b. Lengkap; b. Mendukung; c. Kurang Lengkap; c. Kurang Mendukung; d. Tidak ada. d. Tidak ada dukungan. 7) Prasarana perkantoran; 4) Pengawalan dan pendampingan 25 Sangat lengkap; penyuluh padaa.program Lengkap; pembangunanb. pertanian prioritas. c. Kurang Lengkap; ada. d. Tidak rencana; a. Sangat sesuai 8)rencana; Prasarana lingkungan; b. Sesuai lengkap; a. Sangat rencana; c. Kurang Sesuai Lengkap; rencana. d. Tidak adab. Lengkap; c. Kurang 4 Kerjasama dan kemitraan penyuluhan dengan pemangku 16 d. Tidak ada. kepentingan berjalan baik Prasarana penunjang 9)bentuk 16 Jumlah dan kerjasama Sangat lengkap; a. pemerintah dengan lembaga dan b. Lengkap; swasta; c. Kurang Lengkap; a. Sangat sesuai; Sesuai; d. Tidak ada.

a. b. c. d.

b. c. Kurang Sesuai; d. Tidak ada.

5 Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertib dan teratur

65

1) Adanya instrumen supervisi, monitoring dan evaluasi; a. Sangat tersedia; b. Tersedia; c. Kurang tersedia; d. Tidak ada. 2) Jadwal supervisi, monitoring dan a. Sangat tersedia; b. Tersedia; c. Kurang tersedia; d. Tidak ada. 3) Laporan dan umpan balik. a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada.

20

25 15 16 10 0

20 14 6 0

0 16 10 6 0

20 20 14 6 0 18

16 10 6 0

18 10 8 0 18

25 15 16 10 0

10

16 10 6 0

18 10 8 0 16 10 6 0

Permentan No. 26 Tahun 2012 Permentan No. 45 Tahun 2011


Permentan Permentan No. 45 Tahun 2011 No. 26 Tahun 2012

Permentan Permentan No. 26 No. 45 Tahun 2012 Tahun 2011

Permentan No. 26 Tahun 2012 Permentan No. 45

10 7 3 0


Permentan No. 26 Tahun 2012 20 14 6 0

25 25 15 10 0 20 20 14 6 0





30


No

VARIABEL

INDIKATOR

BOBOT SCORE

No

VARIABEL INDIKATOR BOBOT SCORE E ASPEK PEMBIAYAAN 30 1 Pengelolaan pembiayaan dan administrasi sesuai peraturan 30 ada (bagi petani BPK yang mendapatkan danatinggi APBN/Dekon66 6 Partisipasi yang dan dukungan diwilayahnya sangat dan/atau APBD) dalam pembangunan pertanian Adanya pengelolaan 30 1) BPK menjadi tempat pertemuananggaran 30yang tertib sesuaidan dengan peraturan dan konsultasi petani penyuluh yang berlaku meliputi pembiayaan swadaya; berfungsi; Pertemuan30 a. SangatOperasiona, pertemuan, percontohan, 20 b. Berfungsi; penyediaan dan penyebaran 10 c. Kurang berfungsi; informasi, Pembelajaran petani, 0 d. Tidak berfungsi. peningkatan kapasitas penyuluh, petani dalamkapasitas kegiatan 2) Kontribusi peningkatan 20 rembug tani, mimbar sarasehan, kelembagaan petani dan ekonomi programa, petani dan percontohan; serta kemitraan. Sangat mendukung; a. Sangat sesuai dan lengkap; Mendukung; Sesuai dan Lengkap; Kurangb. mendukung; Kurang sesuai dan kurang c. dukungan. Tidak ada lengkap; 3) BPK sebagai wadah 16 ada. d. Tidakpembinaan wanita tani dan pemuda tani; TOTAL a. Sangat berfungsi; Keterangan: : ≤ 475 1. Score BP3K Pratamab. Berfungsi; : 476 berfungsi; 2. Score BP3K Madya c. Kurang - 650 : berfungsi. 3. Score BP3K Utama d. Tidak 651 - 825 : 4. Score BP3K Aditama 826 - 1.000 7 Pengelolaan lingkungan sekitarnya sangat baik 16

a. b. c. d.

1) Percontohan pengelolaan perkantoran dan usahatani berwawasan lingkungan a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada. 8 Terbentuknya Kawasan/ Cluster Pengembangan Kawasan Pertanian di Kecamatan 1) Adanya pengembangan kegiatan usaha berbasis komoditas unggulan yang dilakukan oleh pelaku utama dan pelaku usaha; Sangat tersedia; Tersedia; Kurang tersedia; Tidak ada. 2) Data hasil peningkatan produktivitas komoditas unggulan kawasan; a. Sangat tersedia; b. Tersedia; c. Kurang tersedia; d. Tidak ada. 3) Data peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.

16

Permentan No. 26 Tahun 2012 30 20 10 0

1.000 16 10 6 0


Permentan

……………………., tanggal………bulan……….. tahun………. No. 26 Petugas Tahun Verifikasi 2012

51

(………………………………...…………) Permentan No. 50 Tahun 2012

16

16 10 6 0 20

20 14 6 0



15

Sangat tersedia; Tersedia; Kurang tersedia; Tidak ada.

15 10 5 0

D Aspek Sarana dan Prasarana

150

1 Sarana dan Prasarana memenuhi Standar Minimal

150

1) Sarana ke informasian; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada.

20 14 6 0

16 10 6 0

a. b. c. d.

a. b. c. d.

HASIL DOKUMEN KETERANGAN VERIFIKASI VERIFIKASI *) HASIL DOKUMEN KETERANGAN PP No. 43 VERIFIKASI VERIFIKASI Tahun 2009 *) Permentan No. 26 Tahun 2012


16 16 10 6 0



31

No No

VARIABEL

VARIABEL

HASIL DOKUMEN KETERANGAN VERIFIKASI VERIFIKASI *) BOBOT SCORE20 HASIL DOKUMEN KETERANGAN 2) INDIKATOR Sarana alat bantu penyuluhan; Permentan VERIFIKASI VERIFIKASI No. 26 20 a. Sangat lengkap; *) 14 Permentan Tahun 2012 b. Lengkap; 2) Sarana alat bantu penyuluhan; 20 6 No. 26 c. Kurang Lengkap; 20 a. Sangat lengkap; 0 Tahun 2012 14 b. Lengkap; d. Tidak ada. 3) Lengkap; Sarana peralatan administrasi; Permentan 6 16 c. Kurang No. 26 16 0 d. Tidak ada.a. Sangat lengkap; Lengkap; 10 Permentan Tahun 2012 b. administrasi; 3) Sarana peralatan 16 6 No. 26 c. Kurang Lengkap; 16 a. Sangat lengkap; 0 Tahun 2012 10 b. Lengkap; d. Tidak ada.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

INDIKATOR

4) Lengkap; Sarana alat transportasi; c. Kurang d. Tidak ada.a. Sangat lengkap; b. Lengkap; Sarana alat transportasi; 16 c. Kurang Lengkap; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; d. Tidak ada. 5) Lengkap; Sarana perpustakaan; c. Kurang d. Tidak ada.a. Sangat lengkap; b. Lengkap; Sarana perpustakaan; 20 c. Kurang Lengkap; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; d. Tidak ada. 6) Lengkap; Sarana perlengkapan ruangan); c. Kurang d. Tidak ada.a. Sangat lengkap; b. Lengkap; Sarana perlengkapan ruangan); 18 c. Kurang Lengkap; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; d. Tidak ada. 7) Lengkap; Prasarana perkantoran; c. Kurang d. Tidak ada.a. Sangat lengkap; b. Lengkap; Prasarana perkantoran; 18 c. Kurang Lengkap; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; d. Tidak ada. 8) Lengkap; Prasarana lingkungan; c. Kurang d. Tidak ada.a. Sangat lengkap; b. Lengkap; Prasarana lingkungan; 16 c. Kurang Lengkap; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; d. Tidak ada. Prasarana penunjang 9) Lengkap; c. Kurang Sangat lengkap; d. Tidak ada.a. b. Lengkap; Prasarana penunjang 10 c. Kurang Lengkap; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; d. Tidak ada. c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada.

BOBOT SCORE

6 0

16

16 10 6 20 0 20 14 6 18 0 18 10 8 18 0 18 10 8 16 0 16 10 6 10 0 10 7 3 0

16 10 6 0 20 14 6 0 18 10 8 0 18 10 8 0 16 10 6 0 10 7 3 0

Permentan No. 26 Permentan Tahun 2012 No. 26 Tahun 2012 Permentan No. 26 Permentan Tahun 2012 No. 26 Tahun 2012 Permentan No. 26 Permentan Tahun 2012 No. 26 Tahun 2012 Permentan No. 26 Permentan Tahun 2012 No. 26 Tahun 2012 Permentan No. 26 Permentan Tahun 2012 No. 26 Tahun 2012 Permentan No. 26 Permentan Tahun 2012 No. 26 Tahun 2012



32


No

VARIABEL

INDIKATOR

BOBOT SCORE

No

VARIABEL INDIKATOR BOBOT SCORE E ASPEK PEMBIAYAAN 30 BOBOT SCORE 1 VARIABEL Pengelolaan pembiayaan danINDIKATOR administrasi sesuai peraturan 30 yang ada (bagi BPK yang mendapatkan dana APBN/Dekon30 E ASPEK PEMBIAYAAN dan/atau APBD) dan administrasi sesuai peraturan 1E Pengelolaan pembiayaan 30 ASPEK PEMBIAYAAN 30 Adanya pengelolaan anggaran 30 yang ada (bagi BPK yang mendapatkan danasesuai APBN/Dekon 1 Pengelolaan pembiayaan dan administrasi peraturan 30yang sesuai dengan peraturan dan/atau APBD)BPK yang mendapatkan tertib yang ada (bagi dana APBN/Dekon yang berlaku meliputi pembiayaan Adanya pengelolaan anggaran yang 30 dan/atau APBD) Operasiona, Pertemuantertib sesuai dengan peraturan Adanya pengelolaan anggaran yang 30 pertemuan, percontohan, yang berlaku meliputiperaturan pembiayaan tertib sesuai dengan penyediaan dan penyebaran Operasiona, yang berlakuPertemuanmeliputi pembiayaan Pembelajaran petani, pertemuan,informasi, percontohan, Operasiona, Pertemuanpeningkatan kapasitas penyuluh, penyediaan dan penyebaran pertemuan, percontohan, peningkatan kapasitas informasi, petani, penyediaanPembelajaran dan penyebaran kelembagaan petani dan ekonomi peningkatan kapasitas penyuluh, informasi, Pembelajaran petani, petani serta kemitraan. peningkatan peningkatan kapasitas kapasitas penyuluh, kelembagaan petani dan ekonomi peningkatan kapasitas Sangatdan sesuai dan lengkap; petani sertaa.kemitraan. kelembagaan petani ekonomi

No

Sesuai dan Lengkap; petani sertab.kemitraan. Kurang dan kurang sesuai dan sesuai lengkap; a. Sangat c. lengkap; sesuai dan lengkap; Sesuai dan Lengkap; a. Sangat b. Tidak ada. d. Kurangdan sesuai dan kurang Lengkap; c. Sesuai b. TOTAL lengkap; c. Kurang sesuai dan kurang Keterangan: Tidak ada. d. lengkap; : ≤ 475 1. Score BP3K Pratama TOTAL 1.000 d. Tidak ada.

: 476 - 650 2. Score BP3K Madya Keterangan: : 651 - 825 3. TOTAL Score BP3K Utama : ≤ 475 1. Score BP3K Pratama Keterangan: : 826 - 1.000 4. Score BP3K Aditama : 2. Score BP3K Madya 476 650 : ≤ 475 1. Score BP3K Pratama 3. Score Score BP3K BP3K Madya Utama 651 -- 650 825 :: 476 2.

4. Score ScoreBP3K BP3KUtama Aditama 3. 4.

Score BP3K Aditama

::

826 -- 825 1.000 651

: 826 - 1.000

HASIL DOKUMEN KETERANGAN VERIFIKASI VERIFIKASI *) HASIL DOKUMEN KETERANGAN PP No. 43 VERIFIKASI VERIFIKASI KETERANGAN HASIL DOKUMEN Tahun 2009 *) VERIFIKASI VERIFIKASI PP No. 43 *) Tahun PP No. 2009 43 Tahun 2009

30 20 10

30 30 20 10 20 1.000 10 0

0

0

1.000

……………………., tanggal………bulan……….. tahun………. Petugas Verifikasi

……………………., tanggal………bulan……….. tahun………. ……………………., tanggal………bulan……….. Petugas Verifikasi tahun………. Petugas Verifikasi

(………………………………...…………) (………………………………...…………) (………………………………...…………)


PEDOMAN PELAKSANAAN * berikan tanda check list sesuai yang ada KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K)

33

34


Form 2

contoh:

Lambang warna

SERTIFIKAT

KLASIFIKASI BP3K

Keterangan : - Kelas Pratama = Merah - Kelas Madya = Kuning - Kelas Utama = Hijau - Kelas Aditama = Coklat

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Lembaga yang menangani Penyuluhan. Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota No............. memberikan sertifikat kelas kemampuan kepada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) . . . . . . . dengan kategori . . . . . Dengan Sertifikat Klasifikasi BP3K ini, maka dapat dipergunakan sebagai dasar pembinaan peningkatan kelas kemampuan BP3K setingkat lebih tinggi atau pembinaan lanjutan. ........................................, 2014 Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Lembaga yang menangani Penyuluhan Kabupaten/Kota..................

(...................................)


35

36



37

No

Nama BP3K

Kabupaten : _______________________

Kecamatan : _______________________

Alamat

a. Laporan Perkembangan Kelas Kemampuan BP3K

Kelas Kemampuan Tahun ………….

(………………………………...)

…………………………,…………………………… 2014 Kepala BPK

Kelas Kemampuan Tahun Sebelumnya (Tahun……..)

Perkembangan Kelas

Form 3

38



39

No

Provinsi

Nama BP3K

: _______________________

Kabupaten : _______________________

Alamat

b. Rekapitulasi Laporan Perkembangan Kelas Kemampuan BP3K


(………………………………...)

…………………………,…………………………… 2014 Kepala Bapeluh


Perkembangan Kelas

40



41

No

Tahun

Kabupaten

Nama BP3K

: _______________________

Provinsi : _______________________

c. Rekapitulasi Laporan Perkembangan Kelas Kemampuan BP3K

Alamat


(………………………………...)

…………………………,…………………………… 2014 Kepala Bakorluh


Perkembangan Kelas

42


PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

Recommend Documents