PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN JAKARTA

PEDOMAN TEKNIS SUPERVISI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2011

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN JAKARTA

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Kuasanya hingga terselesaikannya Petunjuk Teknis Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2011. Petunjuk Teknis Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2011 ini merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui kinerja penyelenggaraan penyuluhan di daerah yang didanai melalui dana dekonsentrasi tahun 2011. Petunjuk Teknis Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2011 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara kegiatan penyuluhan pertanian pada Satuan Kerja (Satker) Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian untuk menilai tingkat pencapaian hasil penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah masingmasing melalui kegiatan supervisi, monitoring, dan peloran yang dilaskanakan secara berkesinambungan. Dengan tertatanya sistem Supervisi, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, diharapkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada tahun 2011 di daerah, khususnya yang didukung melalui dana dekonsesntrasi dapat terlaksana lebih produktif, efektif, dan efisien.

Jakarta, Maret 2011 Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

Dr. Ir. MOMON RUSMONO, MS 19610524 198603 1 003

Pedoman Teknis Supervisi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2011

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Sasaran D. Keluaran E. Pengertian

hal i ii iii 1 1 2 2 2 3

II.

FOKUS KEGIATAN A. Provinsi B. Kabupaten/Kota

4 4 4

III.

MEKANISME SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Mekanisme Supervisi, Monitoring dan Evaluasi B. Mekanisme dan Waktu Pelaporan C. Jenis-jenis Pelaporan INDIKATOR KINERJA PENYULUHAN PERTANIAN DAN ALAT VERIFIKASINYA A. Indikator B. Alat Verifikasi

4

IV


4 5 7 8 9 9

ii

DAFTAR LAMPIRAN 1. Formulir 1 : Data Umum dan Data Keuangan TA 2011 2. Formulir 2 : Perkembangan Pelaksanaan Keuangan Per Bulan Menurut Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2011 3. Formulir 3 : Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (Keuangan dan Fisik) Menurut Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2011 4. Formulir 4 : Laporan Kegiatan Pengembangan BPP Model TA 2011 5. Formulir 5 : Laporan Penyaluran Biaya Operasional Bagi Penyuluh Pertanian PNS (BOP) Di Provinsi TA 2009 6. Formulir 6 : Laporan Penyaluran Honorarium THL-TBPP Di Provinsi TA 2011 7. Formulir 7 : Laporan Pertemuan PENAS XIII Di Kaltim TA 2011 8. Formulir 8 : Laporan Kegiatan Fasilitasi Posluhdes TA 2011 9. Formulir 9 : Laporan Kegiatan Identifikasi kelembagaan Tani TA 2011 10.Formulir 10 : Apresiasi Simluh 11.Formulir 11 : Adminsitrasi Kegitan Provinsi 12.Formulir 12 : Laporan Kegiatan Langganan Tabloid Sinar Tani TA 2011 13.Formulir 13 : Penggandaan Materi Penyuluhan Pertanian 14.Formulir 14 : Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 15.Formulir 15 : Laporan Kegiatan Lainnya Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Yang Tidak Dibiayai Dana Dekonsentrasi TA 2009


iii

I.

PENDAHULUAN A.Latar Belakang Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan SDM pertanian, khususnya pemberdayaan masyarakat tani yang berada di wilayah perdesaan. Melalui kegiatan pemantapan penyuluhan pertanian dikembangkan kemampuan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha, sehingga mampu mengelola usahataninya secara produktif, efektif, efisien, dan berdaya saing tinggi, yang dicirikan dengan tingginya produktivitas, mutu dan efisiensi usaha. Pusat Penyuluhan Pertanian merupakan salah unit eselon II Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi : (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian; (2) pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan; (3) pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; dan (4) pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usahatani. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Undang Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian pada tahun 2011 melaksanakan Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani melalui dukungan dana dekonsentrasi di 33 provinsi yang mencakup 480 kabupaten/kota. Untuk mengetahui Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani di daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dana Dekonsentrasi, maka dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2011, yang merupakan pelengkap dari Pedoman Teknis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011. Petunjuk Teknis ini memuat gambaran tentang perkembangan pencapaian hasil dan sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di daerah, khususnya yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi, dapat diukur dan dibandingkan dengan tujuan yang direncanakan, serta dikaji permasalahan-permasalahan dan tindak pemecahan masalahnya.


1

B. Tujuan Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggara penyuluhan pertanian pada Satuan Kerja (Satker) pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, untuk: 1.

Mengetahui tingkat kemajuan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan tahun 2011, baik yang sedang berjalan maupun telah selesai;

2.

Mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan dan tindak pemecahan masalah;

3.

Melakukan pencegahan secara dini akan kemungkinan terjadinya penyimpangan lebih lanjut berdasarkan indikasi permasalahan yang ada;

4.

Menyediakan umpan balik sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di masa mendatang;

5.

Menyediakan laporan berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan);

6.

Membangun sikap mental aparat yang transparan dan akuntabel.

C. Sasaran Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di 33 provinsi dan 480 kabupaten/kota pelaksana Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2011. D. Keluaran Kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan ini diharapkan menghasilkan keluaran sebagai berikut : 1.

Diketahuinya tingkat kemajuan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan tahun 2011 baik yang sedang berjalan maupun telah selesai;

2.

Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan dan tindak pemecahan masalah;

3.

Terlaksananya pencegahan secara dini akan kemungkinan terjadinya penyimpangan lebih lanjut berdasarkan indikasi permasalahan yang ada;

4.

Tersedianya umpan balik sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di masa mendatang;


2

5.

Tersedianya laporan berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan);

6.

Terbangunnya sikap mental aparat yang transparan dan akuntabel.

E. Pengertian 1.

Supervisi adalah kegiatan pengawalan atau pembinaan yang dimaksudkan untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan dan menentukan tindakan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan;

2.

Monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan output, outcome, benefit dan impact yang diharapkan;

3.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;

4.

Satuan Kerja (Satker) adalah pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi Badan Pengembangan SDM Pertanian yang dipimpin oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran.


3

II.

FOKUS KEGIATAN Fokus kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2011 adalah sebagai berikut : A. Provinsi 1. Pengembangan BPP Model 2. BOP Penyuluh Pertanian PNS 3. Honorarium THL-TBPP 23,350 4. Pertemuan PENAS XIII Kaltim 5. Fasilitasi Posluhtan 220 Kab/Kota, 440 Kec, @ 2 desa 6. Identifikasi Kelembagaan Petani 7. Apresiasi Simluh 8. Administrasi Kegiatan Provinsi 9. Langganan Tabloid Pertanian 10. Penggandaan Materi Penyuluhan 11. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian B. Kabupaten/Kota 1. Pengembangan BPP Model 2. BOP Penyuluh Pertanian PNS 3. Honorarium THL-TBPP 23,350 4. Pertemuan PENAS XIII Kaltim 5. Fasilitasi Posluhtan 220 Kab/Kota, 440 Kec, @ 2 desa 6. Identifikasi Kelembagaan Petani 7. Apresiasi Simluh 8. Administrasi Kegiatan Provinsi 9. Langganan Tabloid Pertanian 10. Penggandaan Materi Penyuluhan 11. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

III.

MEKANISME SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Untuk mencapai kinerja yang optimal dalam penyelenggaraan RPP Tahun 2011, dibangun mekanisme supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut: A. Mekanisme Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dibantu oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian merupakan pejabat yang berwenang melakukan supervisi secara berjenjang terhadap kegiatan di tingkat provinsi, kabupateran/kota, tingkat kecamatan dan desa maupun langsung ke kecamatan dan desa/kelurahan sesuai kebutuhan. Dalam


4

pelaksanaan supervisi tersebut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dibantu oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian dan dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural di bawahnya, sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; 2. Kepala Sekretariat Bakorluh/Lembaga yang mengani penyuluhan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satker Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Dana Dekonsentrasi di provinsi, dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) berwenang melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada pejabat structural di bawahnya, sedangkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; 3. Badan Pelaksana Penyuluhan (BP4K)/Kepala Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab kegiatan berwenang melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Dalam pelaksanaannya yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural di bawahnya, sedangkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Adapun mekanisme supervisi, monitoring, dan evaluasi dapat dilihat pada Tabel 1. B. Mekanisme dan Waktu Pelaporan 1. Penanggungjawab kegiatan di kabupaten/kota wajib membuat dan mengirim laporan-laporan kepada Satker Provinsi yang ditembuskan ke Bupati/Walikota yaitu Laporan Kegiatan Triwulanan dikirimkan paling lambat tanggal 5 April 2011 (triwulan I), 5 Juli 2011 (triwulan II), 5 Oktober 2011 (triwulan III) dan 5 Januari 2011 (triwulan IV). 2. Satker Provinsi wajib membuat dan mengirim laporan-laporan kepada Satker Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian yang ditembuskan ke Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan Kegiatan Bulanan (Fisik dan Keuangan) kegiatan bulan berjalan di provinsi, dikirimkan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya;


5

b. Laporan Kegiatan Triwulanan dikirimkan paling lambat tanggal 10 April 2011 (triwulan I), 10 Juli 2011 (triwulan II), 10 Oktob Oktober 2011 (triwulan III) dan 10 Januari 2012 (triwulan IV); c. Copy Laporan Kegiatan Triwulanan Kabupaten/ abupaten/Kota dikirimkan paling lambat tanggal 10 April 2011 (triwulan I) I), 10 Juli 2011 (triwulan II), 10 Oktober 2011 (triwulan III) dan 10 Januari 2012 (triwulan IV). Bagan 1 : Bagan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

3. Bila dalam bulan atau triwulan yang bersangkutan tidak ada ke kemajuan pelakasanaan kegiatan, kegiatan laporan bulanan dan triwulan baik dari kabupaten/kota maupun provinsi tetap wajib dikirim dikirimkan sesuai dengan waktu pelaporan, pelaporan berikut penjelasan tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalahnya;


6

4. Guna mempercepat dan memperlancar arus pelaporan, selain dikirim melalui pos, hendaknya dapat juga melalui e-mail Pusat Penyuluhan Pertanian dengan alamat: [email protected]. Ataupun memanfaatkan forum/pertemuan di setiap tingkatan untuk mewajibkan para pengelola/pelaksana membawa serta laporan realisasi fisik dan keuangan serta kemajuan kegiatan di daerahnya. Sedangkan mekanisme pelaporan dapat dilihat pada Bagan 2. Bagan 2 : Bagan Pelaporan Menteri Pertanian

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Pusat Penyuluhan Pertanian Gubernur Sekretariat Bakorluh/kelembagaan yg menangani penyuluhan Satker Provinsi Bupati/Walikota

Bapelluh/Lembaga yang menangani Penyuluhan Kab/Kota PUM

C. Jenis-jenis Pelaporan Jenis pelaporan yang harus disampaikan ke Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri dari laporan bulanan dan triwulanan. Laporan bulanan disajikan dalam Form 1-3 dengan penjelasan sebagai berikut: Form 1

: Data Umum dan Data Keuangan TA 2011


7

Form 2

: Perkembangan Pelaksanaan Keuangan Per Bulan Menurut Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2011;

Form 3

: Perkembangan Pelaksanaan dan Kegiatan (Keuangan dan Fisik) Menurut Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2011.

Sedangkan laporan triwulanan disajikan dalam Form 4 -14 dengan penjelasan sebagai berikut: Form 4

: Pengembangan BPP Model

Form 5

: BOP Penyuluh Pertanian PNS

Form 6

: Honorarium THL-TBPP 23,350

Form 7

: Pertemuan PENAS XIII Kaltim

Form 8

: Fasilitasi Posluhtan 220 Kab/Kota, 440 Kec, @ 2 desa

Form 9

: Identifikasi Kelembagaan Petani

Form 10

: Apresiasi Simluhtan

Form 11

: Administrasi Kegiatan Provinsi

Form 12

: Langganan Tabloid Pertanian

Form 13

: Penggandaan Materi Penyuluhan

Form 14

: Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Disamping melaporkan kegiatan di tingkat provinsi, Satker Provinsi juga wajib mengirimkan copy laporan dari Kabupaten/Kota. Untuk pelaporan kegiatan Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian agar mengacu kepada Pedoman Pembinaan THL-TB Penyuluh Pertanian Tahun 2011 dan pedoman Pengelolaan honorarim dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian tahun 2011 yang telah diterbitkan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian. Pelaporan kegiatan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP/FEATI) tahun 2009 di provinsi dan kabupaten agar mengacu kepada Pedoman Teknis P3TIP/FEATI Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian. IV.

INDIKATOR KINERJA VERIFIKASINYA

PENYULUHAN

PERTANIAN

DAN

ALAT

Dalam rangka memotivasi dan membangun profesionalisme penyuluh pertanian berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu dibuat indikator Pedoman Teknis Supervisi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2011

8

kinerja penyuluhan pertanian. Adapun indikator kinerja penyuluhan pertanian dan alat verifikasinya sebagai berikut : A. Indikator 1.

Tersusunnya programa penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional);

2.

Tersusunnya rencana kerja penyuluh pertanian di wilayah kerja masing-masing;

3.

Tersusunnya peta wilayah komoditas unggulan spesifik lokasi;

4.

Terdesiminasinya informasi teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan petani;

5.

Tumbuhkembangnya keberdayaan dan kemandirian petani, kelompoktani, gabungan kelompoktani/asosiasi petani dan korporasi;

6.

Terwujudnya kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha yang saling menguntungkan;

7.

Terwujudnya akses petani ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi pertanian dan pemasaran;

8.

Meningkatnya produktivitas agribisnis komoditi unggulan di masingmasing wilayah kerja;

9.

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di masing-masing wilayah kerja.

B. Alat Verifikasi 1.

Naskah Programa Penyuluhan Pertanian di Kecamatan/BPP, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;

2.

Naskah Rencana Kerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan/BPP, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;

3.

Peta wilayah pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi;

4.

Materi informasi teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan petani;

5.

Jumlah kelompoktani, yang berkembang kelompoktani, asosiasi petani, dan korporasi;

6.

Jumlah petani/kelompoktani yang sudah menjalin kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan pengusaha;

menjadi


gabungan

9

7.

Jumlah petani yang sudah mengakses lembaga keuangan, informasi, sarana produksi pertanian dan pemasaran;

8.

Produksi per satuan skala usaha untuk komoditas unggulan di masingmasing wilayah kerja;

9.

Pendapatan dan kesejahteraan petani dimasing-masing wilayah kerja.

Untuk mengetahui kinerja penyuluhan pertanian pada masing-masing daerah, Satker Provinsi dapat mengembangkan form guna mendapatkan data dukung dan informasi yang diperlukan untuk memverifikasi pencapaian kinerja tersebut, sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.


10

Formulir 1

: DATA UMUM DAN DATA KEUANGAN TA 2011

A DATA UMUM 01 Propinsi Kabupaten 02 Nama & Alamat Instansi/Dinas/Kantor Alamat 03 Nama Satuan Kerja 04 Nomor Satker 05 Nomor SP DIPA 06 Nama & NIP Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) NIP 07 Nama & NIP Bendahara Pengeluaran NIP 08 Eselon-I terkait 09 Bulan dan Tahun Laporan 10 Email Address B DATA KEUANGAN 01 Jumlah Dana Satker (Rupiah Murni) a. Dekonsentrasi Rp. b. Tugas Pembantuan Rp. 02 Jumlah Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (equivalen - Rp) 03 Jumlah seluruhnya 04 Jumlah dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 05 Sumber Dana Lainnya * Dana APBD * Dana Alokasi Khusus (DAK)

: : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : :

Formulir 2

: Perkembangan Pelaksanaan Keuangan Per Bulan Menurut Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2011

Bulan

: ……………………….. Pagu DIPA

Kode

Kegiatan / Sub Kegiatan Rp

04.03.08 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1539 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

JUMLAH 1539

%

Realisasi Bulan ini Rp %

Rencana Kumulatif s/d Bulan ini Rp %

Realisasi Kumulatif s/d Bulan ini Rp %

Sisa Anggaran s/d Bulan ini

Formulir 3 : Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (Keuangan dan Fisik) Menurut Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2011 S/d Bulan : …………………………… Pagu DIPA Kode

Kegiatan/Sub Kegiatan

(1)

(2)

04.03.08 1539

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

JUMLAH 1539

Anggaran (Rp) (3)

Bobot (%) (4)

Penyerapan Keuangan s/d Bulan Ini Target Realisasi Rp.

%

Rp.

%

(5)

(6)

(7)

(8)

Pelaksanaan Fisik s/d Bulan Ini Target Realisasi Fisik TTB Fisik TTB (%) (%) (%) (%) (9) (10) (11) (12)

Formulir 4

: Laporan Kegiatan Pengembangan BPP Model TA 2011

Provinsi

: …………………………………………………………………………………..( Isi dengan nama Provinsi). Lokasi BPP Model

No.

Kab/Kota

Kecamatan

Triwulan I/II/III dan IV *)

Kegiatan Pengembangan BPP Model Nama/Jenis Kegiatan

*) Coret yang tidak perlu **) Sebutkan unsur peserta misalnya: petani, penyuluh, aparat dinas, swasta, LSM, dll

Volume (Unit/kali)

Waktu

Masalah yang Dihadapi Peserta**)

RTL/Tindak Pemecahan Masalah

Saran

Formulir 5

: Laporan Penyaluran Biaya Operasional Bagi Penyuluh Pertanian PNS (BOP) Di Provinsi TA 2009

Provinsi

: …………………………………………………………………………………..( Isi dengan nama Provinsi).

No.

Jumlah Penyuluh yang menerima BOP per unit kerja Nama Unit Kerja Jumlah Penerima Realisasi Jumlah Sesuai DIPA (org) Penerima (org)

Cara Penyaluran **)

*) Coret yang tidak perlu **) Sebutkan cara penyaluran BOP : melalui rekening PUM atau rekening pribadi yang bersangkutan, dll

Waktu Pencairan


Besar BOP yang diterima per org per bulan (Rp)

Masalah yang dihadapi


Saran

Formulir 6

: Laporan Penyaluran Honorarium THL-TBPP Di Provinsi TA 2011

Provinsi


No.

Jumlah THL-TBPP yang menerima Honoraium per Kabupaten Nama Kabupaten Jumlah Penerima Realisasi Jumlah Sesuai DIPA (org) Penerima (org)

Cara Penyaluran **)

*) Coret yang tidak perlu **) Sebutkan cara penyaluran BOP : melalui rekening PUM atau rekening pribadi yang bersangkutan, dll

Waktu Pencairan


Besar BOP yang diterima per org per bulan (Rp)



Saran

Formulir 7

: Laporan Pertemuan PENAS XIII Di Kaltim TA 2011

Provinsi

: …………………………………………………………………………………...

No.

Jenis Kegiatan

*) Coret yang tidak perlu

Volume (kali)

Waktu

Lokasi


Hasil

Rencana Tindak Lanjut

Saran

Formulir 8

: Laporan Kegiatan Fasilitasi Posluhdes TA 2011

Kabupaten/kota : ………………………………………………………………………………….

No.

Jenis Kegiatan


Volume (kali)

Waktu

Lokasi


Hasil


Saran

Formulir 9

: Laporan Kegiatan Identifikasi kelembagaan Tani TA 2011

Provinsi

: …………………………………………………………………………………..( Isi dengan nama Provinsi). Lokasi Kelembagaan Tani

No.

Kab/Kota

Kecamatan

Triwulan I/II/III dan IV *) Bentuk Kelembagaan

Desa

*) Coret yang tidak perlu **) Sebutkan unsur peserta misalnya: petani, penyuluh, aparat dinas, swasta, LSM, dll

Kelompoktani

Gapoktan

Assosiasi

Status Hukum

tahun Pembentukan

Jumlah Anggota

Formulir 10

: Laporan Apresiasi Simluhtan

Kabupaten/Kota

: ...............................................................................

No.

Nama petugas

Jabatan

NIP

Tempat Tugas


Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Saran

Formulir 11

: Adminsitrasi Kegitan Provinsi

Kabupaten/Kota

: …………………………………………………………………………………..( Isi dengan nama Kabupaten/Kota).

No.

Jenis Kegiatan **)

Lokasi

Waktu

Volume (kali)

R

*) **) ***)

Coret yang tidak perlu Isi dengan jenis kegiatan : supervisi, monitoring, evaluasi, pelaporan Isi dengan sasaran : pengelola kegiatan (staf teknis dan PUMK )kab./kota, penyuluh, petani/kelompok tani, dll

Sasaran ***)

Triwulan I/II/III dan IV *) Masalah yang dihadapi

Tindak Pemecahan Masalah

Saran

Formulir 12

: Laporan Kegiatan Langganan Tabloid Sinar Tani TA 2011

Provinsi


No.

*) **) ***)

No. Edisi

Tanggal, bulan

Penerimaan Jumlah Yang Seharusnya Diterima (eks/edisi)**)

Jumlah Yang Diterima (eks/edisi)

Coret yang tidak perlu Sesuai dengan jumlah penyuluh pertanian penerima BOP Isi dengan nama unit kerjatempat penyuluh penerima Tabloid ditugaskan

No. Edisi

Pendistribusian Tanggal, bulan

Unit Kerja Sasaran***)


Jumlah (eks/edisi)



Saran

Formulir 13

: Laporan Penggandaan Materi Penyuluhan Pertanian

Kabupaten/Kota

: …………………………………………………………………………………..( Isi dengan nama Kabupaten/kota).

No.

*) **)

Judul

Materi Jenis

Pendistribusian Banyaknya (Eksp)

Unit Kerja Sasaran**

Coret yang tidak perlu Isi dengan nama unit kerjatempat penyuluh penerima Materi Penyuluhan

)

Tanggal, bulan

Jumlah (eks/edisi)

Bukti Pengiriman

Triwulan I/II/III dan IV *) Masalah yang dihadapi


Saran

Formulir 14

: Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian

Kabupaten/Kota

: …………………………………………………………………………………..( Isi dengan nama Kabupaten/kota).

No.

*) **)

Jenis Kegiatan

Lokasi

Waktu

Coret yang tidak perlu Isi dengan nama unit/sasaran yang di monitoring dan evaluasi

Volume (kali)

Sasaran **)




Saran

Formulir 15

: Laporan Kegiatan Lainnya Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Yang Tidak Dibiayai Dana Dekonsentrasi TA 2009

Kabupaten/Kota

: …………………………………………………………………………………..( Isi dengan nama Kabupaten/Kota).

No.

Jenis Kegiatan APBD


Sumber Anggaran (Rp) Sumber Lain

(Rp)

Tujuan Penyelenggaran


Hasil


Saran

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN JAKARTA

Recommend Documents