TUGAS POKOK DAN FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT
BALAI PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN (1) Balai Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok meenyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang Pusat Penyuluhan Pertanian, meliputi penyuluhan pertanian, pengkajian bahan kebijakan teknis,koordinasi, bimbingan dan pengendalian di bidang penyuluhan pertanian. (2) Unuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan penyusunan bahan petunjuk teknis pusat penyuluhan pertanian; b. Penyelenggaraan pusat penyuluhan pertanian meliputi pengkajian bahan kebijakan teknis, kordinasi, bimbingan pengendalian dan fasilitasi di bidang penyuluhan pertanian; c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Rincian tugas Balai Pusat Penyuluhan Pertanian, meliputi : a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penyuluhan pertanian c. Menyelenggarkan koordinasi, bimbingan, pengendalian dan fasilitasi di bidang penyuluhan pertanian d. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang penyuluhan pertanian e. Menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas, sesuai urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang penyuluhan pertanian f. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan kerjasama dengan intansi terkait, swasta serta lembaga dalam negeri dan luar negeri lainnya terkait bidang penyuluhan pertanian g. Menyelenggarakan integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, dan advokasi masyarakat, dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan; h. Menyelenggakan kebijakan teknis dan programa penyuluhan; i. Menyelenggarakan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, untuk mengembangkan usaha dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat; j. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian; k. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Balai; l. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai penyulihan pertanian sebagai bahan perumusan kebijakan perintah daerah; m. Memimpin seluruh kegiatan Balai; n. Menyelenggarakan ealuasi dan pelaporan Balai; o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan penyuluhan pertanian; dan
q. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (4) Susunan Organisasi Balai Pusat Penyuluhan Pertanian sebagaiman dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan; d. Seksi Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.
KEPALA BALAI (1) Kepala Balai Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pkok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pelatihan, pelaksanaan pelatihan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis penyuluhan pertanian; b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengemdalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan benih padi, meliputi pengkajian bahan kebijakan teknis, kooordinasi, bimbingan pengendalian dan fasilitasi di bidang penyuluhan pertanian; c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya urusan pemerintah provinsi di bidang penyuluhan pertanian. (3) Rincian tugas Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai; b. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai; c. Penyelnggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian; d. Menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas, sesuai urusan Pemerintah Deaerah Provinsi di bidang penyuluhan pertanian e. Menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penyuluhan pertanian f. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penyuluhan pertanian g. Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, swasta serta lembaga dalam negeri dan luar negeri lainnya terkait bidang penyuluhan pertanian h. Menyelenggarakan integrasi, sinkronisasi lintas sektor optimalisasi pasilitasi dan advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluahan; i. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketenagaan serta sarana prasarana dan infomasi teknologi; j. Menyelenggarakan fasilitasi teknis penyelenggaraan penyuluhan pertanian; k. Menyelenggarakan kerjasama dan penyebaran informasi penyuluhan pertanian;
l. Menyelenggarakan ketatausahaan bidang penyuluhan pertanian; m. Melaksanakan penyusunan bahan Tndak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi; n. Melaksanakan pennyampaian bahan saran pertimanagan mengenai penyuluahan pertanian sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; o. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Balai Pusat Penyuluhan Pertaian; dan q. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. SUBBAGIAN TATA USAHA (1) Subbagiam Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatatusahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengedalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan , serta penyusunan rencana program. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan; b. Pelaksanaan ketatausahaan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tata usaha; dan d. Pelaksanaan fungsi lain sesuain dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha : a. Melaksanaan penyusunan program kerja balai Subbagian Tata Usaha; b. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha; c. Melaksanakan pengelolaan kehumasan; d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; e. Melaksanakan penatausahaan keuangan; f. Melaksanakan pengelolaan umu dan perlengkapan; g. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan; h. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup tata usaha; i. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan balai sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah; j. Melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha; k. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan m. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. SEKSI KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN (1) Seksi Kelembagaan dan ketenagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian dan pengawasan kelembagaan dan ketenagaan, meliputi penyelnggaraan penyusunan bahan kebijakan kelembagaan dan ketenagaan, koordinasi fasilitasi pemantauan evaluasi penyelenggaraan, pengembangan ketengaan serta membantu Keapala Balai memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan ketenagaan mempunyai fungsi : a. Penyusunan bahan petunjuk teknis Kelembagaan dan ketenagaan;
b. Pelaksanaan koordinasi integrasi dan sinkornisasi lintas sektor terkait bidang Kelembagaan dan ketenagaan; c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidang Kelembagaan dan ketenagaan; d. Penyelengaraan fasilitasi seksi Kelembagaan dan ketenagaan; e. Penyelenggaraan evaliuasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Kelembagaan dan ketenagaan. (3) Rincian tugas Kelembagaan dan ketenagaan : a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kelembagaan dan ketenagaan; b. Meleksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian dan pengawasan mutu Kelembagaan dan ketenagaan; c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, pedoman, petunjuk pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur (SOP), pemantauan supervisi Seksi Kelembagaan dan ketenagaan; d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi; e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Kelembagaan dan ketenagaan; f. Melaksanakan menyelenggarakan verifikasi dan bahan rekomundasi terhadap permohonan bantuan keuangan dan bantuan hiabah/bantuan sosial di Seksi Kelembagaan dan ketenagaan; g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan Kbupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; h. Melaksanakan pelatihan dan fasilitasi peningkatan kompetensi aparatur penyuluh; i. Melaksanakan pembinaan dalam penerapan persyaratan sertifikasi jabatan penyuluh; j. Melaksanakan pengkajian mekanisme kerja Kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan di provinsi; k. Melaksanakan fasilitasi dalam peningkatan kapasitas Kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan; l. Melaksanakan fasilitasi pemberian motivasi kepada penyuluh dan pengelola Kelembagaan penyuluhan; m. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkornisasi dan optimalisasi kinerja kelembagaan dan ketenagaan penyuluh provinsi; n. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian Kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan provinsi; o. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; p. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemriksaan lingkup seksi; q. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keungan dan hibah/bantuan sosial di bidang pusat penyuluhan pertanian; r. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Kelembagaan dan ketenagaan sebgai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; s. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan Seksi Kelembagaan dan ketenagaan; t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kelembagaan dan ketenagaan; dan u. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
SEKSI SARANA PRASARANA DAN INFORMASI TEKNOLOGI (1) Seksi Kelembagaan dan ketenagaan mempunyai tugas pokok kegiatan pengujian dan pengawasan Kelembagaan dan ketenagaan, meliputi penyusunan petunjuk teknis bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian aspek sarana prasarana dan teknologi penyuluhan serta membantu kepala balai memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana dan informasi teknologi penyuluhan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi mempunyai fungsi : a. Penyusunan bahan petunjuk teknis Prasarana dan Informasi Teknologi penyuluhan; b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian aspek Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi penyuluhan; c. Pelaksanaan pengendalian kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi penyuluhan; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi. (3) Rincian tugas Seksi Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi meliputi : a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi; b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian aspek Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi penyuluhan; c. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi; d. Melaksanakan fasilitasi Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi penyuluhan; e. Melaksanakan penyusunan database Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi penyuluhan; f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi; h. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, pedoman , petunjuk pelaksanaan, Standar Oerasional Prosedur (SOP), pemantauan dan supervisi Seksi Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi; i. Melaksanakan pengendalian di bidang Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi; j. Melaksanakan telaahan staaf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; k. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi; l. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan tehadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pusat penyuluhan pertanian;
