JARINGAN KERJASAMA PENYULUHAN PERTANIAN

Prosiding Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian Tahun 2004

JARINGAN KERJASAMA PENYULUHAN PERTANIAN SJARIFUDDIN HATTAB Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian,, Jl. Harsono RM No. 3, Jakarta

RINGKASAN Pentingnya hubungan bagi Penelitian berkat terjalinnya hubungan dengan penyuluhan pertanian, lembaga penelitian dapat dipastikan akan meneliti permasalahan yang langsung bermanfaat bagi petani, Hal ini dapat memperlancar dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan bagi pemerintah. Di samping itu, hubungan erat dengan penyuluhan pertanian diperlukan untuk menjamin agar hasil percobaan betul–betul teruji dengan keadaan lapangan. Diharapkan pula, makin banyak penyuluh pertanian dilibatkan dalam tahap akhir percobaan dilapangan, makin tinggi minat mereka untuk menyebarluaskan hasil percobaan tersebut kepada petani. Jaringaan kerjasama penyuluhan pertnian di lihat dari cara pandangan agribisnis tidak haya terbatas pada upaya penyebarluasan teknologi usahatani, melainkan lebih luas lagi sesuai dengan pengertian agribisnis. Jaringan kerjasma penyuluhan pertnian dengan berbagai pihak, antara lain Koperasi, Asosiasi Petani, LSM, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi. Jaringan kerjasama penyuluhan pertanian dengan innstansi/lembaga pemerintah terkait ditujukan untuk memperoleh berbagai informasi kemudian diolah dan disampaikan ke petani, misalnya pola perkreditan dan persyaratannya, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Kata kunci : Jaringan, Penyuluh Pertanian.

PENDAHULUAN Dalam era industrialisasi dan globalisasi, pembangunan pertanian ditempuh dengan cara pandnag agribisnis atau tepatnya pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, berkerakyatan dan terdesentralisasi, sehingga perlu pilihan komoditas kompetitif di daerah masing-masing. Cara pandang agribisnis berarti : (1). Pertanian dilihat sebagai suatu kebutuhan dari mata rantai sub-sub sistem agribisnis, yaitu subsistem pengadaan saran produksi, subsistem pengolahan (agroindustri) dan subsistem pemasaran, (2). Orientasi pengembangan masingmasing subsistem tersebut adalah rasional ekonomis atau sebagai usaha yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dengan cara pandang yang seperti ini, kegiatan penyuluhan pertanian tidak hanya terbatas pada upaya penyebarluasan teknologi usahatani, melainkan lebih luas dari itu yaitu sesuai pengertian agribisnis di atas. Pada satu sisi, kegiatan penyuluhan pertanian menjadi cukup luas sejalan dengan pengertian agribisnis di atas. Pada sisi lain, jumlah Penyuluh Pertanian yang relatif terbatas terutama di luar Jawa, maka kegiatan penyuluhan pertanian di masa yang akan datang tidak mungkin dimonopoli oleh pemerintah c.q Departemen Pertanian. Menurut Margono Slamet (1989) dalam era industrialisasi kegiatan penyuluhan pertanian dapat dilakukan oleh pihak swasta, lembaga ekonomi lainnya seperti Koperasi, Asosiasi Petani, LSM, maupun Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi. Meskipun demikian. Diantara mereka diperlukan adanya

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

333


Jaringan Kerjasama antara lembaga penyuluhan pertanian dengan berbagi pihak yang terkait. Uraian berikut mengemukakan jaringan penyuluhan pertanian dengan Koperasi, Asosiasi Petani, LSM, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi.

KERAGAAN KERJASAMA Koperasi Koperasi pertanian dapat mewadahi para petani untuk memenuhi kebutuhannya terutama untuk kepentingan usahatani. Koperasi pertanian dapat juga memenuhi kebutuhan para petani untuk mendapatkan informasi pertanian yang penting demi kelangsungan usahataninya. Sebagai organisasi ekonomi, Koperasi Unit Desa (KUD) misalnya, dibina dan dikembangkan agar mampu melayani kebutuhan anggotanya dan menjadi organisasi pedesaan yang mandiri. Peranan KUD dalam penyuluhan pertanian dapat dilihat pada Program BIMAS, (Kepres RI nomor 62 Tahun 1983). Bimas adalah Mimbingan Massal secara terpadu dari kegiatan penyuluhan pertanian disertai dengan penyediaan sarana produksi dan kredit untuk meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi tanaman padi, palawija, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dan keluarganya. Kegiatan KUD dalam meningkatkan produktivitas pertanian erat berkaitan dengan kegiatan penyuluhan pertanian. Hal ini dapat dilihat dari hubungan kerjama antara KUD dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Penyaluran kredit dan sarana produksi oleh KUD kepada petani merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dari kegiatan penyuluhan pertanian. PPL menganjurkan penggunaan teknologi baru kepada para petani, seiring dengan itu KUD menyediakan dan menyalurkan saran produksi untuk petani. KUD telah berperan untuk melayani kebutuhan petani terhadap sarana produksi seperti pupuk, benih, obat-obatan dan alat-alat pertanian baik melalui kredit maupn non kredit. Penyalur Kredit Usaha Tani (KUT). KUD bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan kredit kepada Kelompok Tani. Untuk memperoleh kredit, petani melalui Kelompoknya harus menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disahkan oleh KUD dan diketahui Kepala Desa. Penyusunan RGKK dilakukan oleh Kelompok Tani dibantu PPL, Pengurus KUD dan Kepala Desa. Rangkaian kegitan penyusunan RDK/RDKK, pengajuan dan penyaluran kredit usahatani kepada Kelompok Tani melalui KUD. Untuk memberikan pelayanan sarana produksi pertanian non kredit, KUD menjadikan kelompok-kelompok tani di wilayah kerjanya sebagai tempat pelayanan koperasi (TPK). Melalui TPK ini, KUD menyalurkan sarana produksi baik dari KUT maupun non KUT yang dibutuhkan petani. Alur penyaluran sarana produksi non kredit. KUD juga teleh memberikan sumbangan yang sangat besar dalam program pengadaan beras nasional. KUD tidak saja berperan untuk menyalurkan sarana produksi pertanian dan kredit, tetapi juga untuk mengumpulkan gabah untuk disetor ke gudang-gudang Dolog dan Bulog.

334



Asosiasi Petani Organisasi ekonomi (Formal) petani dalam bentuk Asosiasi sampai sekarang tercatat sejumlah 33 buah terdiri dari 8 (delapan) asosiasi bidang tanaman pangan dan hortikultura; 11 (sebelas) bidang perkebunan; 9 (sembilan) bidang peternakan dan 6 (enam) bidang agribisnis lainnya (Pusat Pengembangan penyuluhan pertanian, 2002). Kerjasama Penyuluhan Pertanian dengan Asosiasi Pertanian di Indonesia baru dalam taraf penjajagan. Menurut Te-Chen-Kao (2001) sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian di Taiwan dalam rangka kerjasma dengan asosiasi petani disesuaikan dengan tupoksi masing-masing instansi/kelembagaan yang terkait, seperti penetapan kebijaksanaan, supervisis, organisasi dan pelatihan, registrasi, aplikasi dan operasional yang mengacu kepda konsepsi kerjasma Tin Produksi dan Pemasaran Komoditi Pertanian.

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Menurut Bambang Ismaean dan Kartjoro (1985), misi pokok LSM adalah berpartisipasi dalam usaha mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan secara langsung dan nyata. Tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang berpenghasilan rendah dengan memberikan bimbingan dan bantuan pada usaha – usaha pengembangan sosial ekonomi agar mereka berswadaya dan mandiri. Dalam menjalankan fungsinya, LSM berperan sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator. Program kerja LSM terutama yang bergerak di pedesaan meliputi beraneka ragam kegiatan yang relevan dengan pembangunan pedesaan antara lain : Pertanian, peternakan, kerajinan, Industri kecil pertanian/peternakan , sosial, latihan keterampilan, teknologi menengah, koperasi dan penyuluhan pertanian LSM pada umumnya memainkan peranan positif dalam meningkatkan kapasitas, solidaritas dan sentralitas masyarakat pedesaan dengan kegiatan dan sifat kerjasama dengan lembaga penyuluhan pertanian, sebagai berikut :

1. Komplementer Kegiatan LSM yang komplementer dengan kelembagaan penyuluhan pertanian adalah kegiatan yang mendukung penerapan inovasi yang disuluhkan Penyuluh Pertanian. Cakupan kegiatannya antara lain membantu menangani masalah permodalan petani/kelompok tani, pemasaran hasil produksi pertanian, mengenalkan teknologi pengolahan/agroindustri yang diperlukan untuk memperoleh nilai tambah dan lain sebagainya. Ada beberapa langkah LSM untuk mengatasi masalah permodalan kelompok tani. Pilihan langkah ini bergantung kepada tingkat kebutuhan modal yang sifatnya mendesak (jangka pendek) dan atau jangka panjang. Jika kebutuhan modal kelompok tani bersifat mendesak, LSM membantu kelompok tani mengakses kepada lembaga – lembaga keuangan seperti Bank Rakyat Indonesia.

2. Subsidiair Kegiatan LSM yang bersifat subsidiair antara lian : (a). Kegiatan memberi informasi tentang pangsa pasar komoditas yang disuluhkan PPL, (b). Membantu pemasaran produk yang


335


dihasilkan petani, (c). Memberi latihan pengolahan produk pertanian dan (d). Membantu petani dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada seperti air irigasi. Kegiatan memberi informasi tentang pangsa pasar mencakup tempat pemasaran, kualitas produk yang diinginkan konsumen maupun harga yang ditetapkan oleh pembeli, karena informasi seperti itu di daerah tertentu tidak diberikan oleh Penyuluh Pertanian maka informasi tersebut akan sangat membantu petani dalam menentukan arah pengelolaan usahataninya sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan perminatan pasar. LSM dapat pula membantu pemasaran produk yang dihasilkan petani melalui lembaga usaha yang tergabung dalam LSM seperti yang dilakukan Pusat Pengembangan Masyarakat Agribisnis (PPMA). Kegiatan ini menjamin kegiatan pasar atas produk–produk yang dihasilkan petani sehingga mereka tampak lebih bergairah dalam mengelola usahataninya . Contoh lain kegiatan LSM yang bersifat subsidiair adalah jalinan kerjasama antara LSM Bina Swadaya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Instansi Penyuluhan Pertanian dan Kelompok Tani dalam memanfaatan potensi sumber daya air pada tahun 1983. Kegiatan Bina Swadaya dilakukan di Desa Sidjaya, tempat ditemukannya masalah dan sekaligus potensi yang dapat dikembangkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masayarakat tani setempat. Permasalahan yang dihadapi masyarakat desa tersebut adalah lahan sawah tadah hujan seluas 340 hektar yang ditanami sekali setahun. Pada musim kemarau lahan dalam keadan bera atau tidak ada tanaman apa –apa kecuali padang rumput yang gersang. Pada saat bera itu petani dan buruh tani menganggur, mereka banyak berurbanisasi ke Jakarta atau bekerja pada PTP XIV, sedangkan potensi yang ada adalah dua sungai, yaitu Cipunegara dan Ciamatan yang mengapit Desa Sidjaya. Kedua sungai itu memiliki debit air yang sangt tinggi dan belum pernah mengalami kekeringan pada musim kemarau, karena sawah terletak di atas permukaan ait sungai, sawah seluas 340 hektar tidak dapat diairi dan menggantungkan diri pada sawah tadah hujan.

3. Komunikatif Kegiatan LSM yang bersifat komunikatif, dalam arti LSM berperan sebagai perantara pihak pemerintah dengan rakkyat. Pengembangan tanaman komersial seperti perkebunan atau hortikultura (buah-buahan) pada suatu kawasan pedesaan trtentu dengan Pola PIR melibatkan pihak pemerintah (Direktorat Jenderal Perkebunan dan atau Direktorat Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bank Indonesia), pihak swasta (Perseroan Terbatas) tertentu dan pihak masyarakat tani. Agar pihak masyarakat tani bersedia menjadi plasma dari pihak swasta dan tidak dirugikan, maka LSM berperan sebagai perantara untuk menjembatanai kepentingan semua pihak yang terkait. Kasus seperti ini dijumpai dalam pengembangan tanaman nanas di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Di sini LSM di bawah naungan Nahdhatul Ulama (NU) berperan sebagai perantara antara kepentingan masyarakat tani dengan swasta (PT.MM) dan pihak pemerintah (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bank Indonesia). Namun jalinan kerjasma ini tidak berkelanjutan karena pada akhirnya petani merasa dirugikan dalam kerjasama ini (Bachriadi, 1993).

336



Dengan bertambahnya jumlah LSM yang melaksanakan berbagai jenis kegiatan, berkembang pula kerjasama diantara sesama LSM dan kelembagaan penyuluhan pertanian. Kerjasma tersebut dapat dibagi sebagai berikut :

Perluasan jaringan, LSM sejenis melakukan tukar- menukar pengalaman dan informasi untuk mengembngkan solidaritas dan kesadaran sosial. Kerjasama dilakukkan melalui seminar dan forum komunikasi lainnya.

Pelayanan, LSM besar memberikan pelayanan kepada LSM kecil/local dan kelembagaan penyuluhan pertanian dalam bentuk pelatihan, konsultasi, dana, magang dan sebaginya, dengan tujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan serta meningkatkan mutu dan pengelolaan program.

Fasilitas strategis, beberapa LSM menyediakan fasilitas kepada LSM lain dan kelembagaan penyuluhan pertanian untuk memungkinkan mereka kerjasama dalam suatu forum atau dalam menerapkan suatu kegiatan strategis yang dapat mempengaruhi opini masyarakat, kebijaksanaan pemerintah dan negara donor yang memberikan bantuan untuk Indonesia. Kegiatan semacam ini dilakukan dalam bentuk acara dengar pendapat di DPR, pernyataan bersama, konferensi per, dialog dengan pengambil keputusan dan sebagainya.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PERGURUAN TINGGI Hubungan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antara penelitian dan penyuluhan pertanian harus dianggap sebagai kepentingan yang mendasar bagi pembangunan pertanian Kegagalan menciptakan hubungan tersebut dapat dianggap kegagalan untuk menyebarluaskan hasil penelitian, pentingnya hubungan tersebut bagi Penelitian, Penyuluhan Pertanian, dan Petani diuraikan sebagai berikut:

Pentingnya hubungan bagi Penelitian berkat terjalinnya hubungan dengan penyuluhan pertanian, lembaga penelitian dapat dipastikan akan meneliti permasalahan yang langsung bermanfaat bagi petani, Hal ini dapat memperlancar dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan bagi pemerintah. Di samping itu, hubungan erat dengan penyuluhan pertanian diperlukan untuk menjamin agar hasil percobaan betul-betul teruji dengan keadan lapangan. Diharapkan pula, makin banyak penyuluh pertanian dilibatkan dalam tahap akhir percobaan dilapangan, makin tinggi minat mereka untuk menyebarluaskan hasil percoban tersebut kepada petani.

Penitingnya Hubungan bagi Penyuluhan Pertanian Penyuluhan pertanian perlu menjalin hubungan erat dan berkesinambungan dengan balai-balai penelitian agar para penyuluh pertanian mengikuti rekomendasi yang mutakhir dari penelitian. Hubungan seperti itu juga menjamin agar rekomendasi cukup teruji secara teknis, ekonomi, maupun sosial. Ketiga factor itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan petani kepada penyuluhan pertanian.

Pentingnya hubungan bagi petani Petani adalah fihak yang paling banyak mendapat manfaat dari adanya hubungan erat dan berkesinambungan antara penelitian dan penyuluhan pertanian. Sebaliknya, petani adalah bagian penduduk yang paling dirugikan bila hubungan tersebut tidak memadai. Sering terjadi masalah tersebut dianggap akibat dari hubungan yang kaku antara kelembagaan penelitian dan


337


penyuluhan. Padalah kenyataanya para petanilah yang harus menanggung biaya dari kesalahan fihak lain. Berdasarkan hasilnya, Lembaga Penelitian sebagai sumber inovasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Lembaga Penelitian Dasar dan Lembaga Penelitian Terapan. Hasil penelitian Lembaga penelitian Dasar baik tingkat Nasional maupn Internasional dapat dimanfaatkan oleh lembaga penelitian terapan, sedangkan hasil penelitian lembaga penelitian terapan dapat secara langsung dimanfaatkan oleh penyuluh pertanian setelah diverifikasi, Contoh lembaga penelitian terapan di Indonesia adalah Lembaga Penelitian Tanaman Padi di Sukabumi, Jawa Barat. Lembaga Penelitian Tanaman Hortikultura di Lembang, Jawa Barat dan di Solok Sumatera Barat, dan Bali Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian di Malang, Balai Penelitian Ternak di Ciawi, Balai Penelitian Veteriner di Bogor dan lain sebaginya. Selain kedua lembaga submer inovasi di atas, maka Universitas/Insetitut juga mempunyai kedudukan lembaga penelitian baik dasar maupun terapan. Dalam kegiatannya, Universitas/Institut dapat bekerjasama dengan lembaga –lembaga Penelitian Dasar dan Terapan, baik tingkat Nasional maupun Intrnasional. Jaringan Bersama antara penyuluhan dan penelitian dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut. Dalam tahun 1960-an dan 1980-an terdapat banyak kajian dan laporan konferensi internasional mengenai kinerja penyuluhan pertanian di negera – negara berkembang. Pendekatan Training and Visit (T & V / Latihan dan kunjungan atau LAKU), upaya menyalurkan teknologi kepada para petani kecil hasilnya tidak memuaskan. Analisis selanjutnya menunjukka bahwa metode penyuluhan pertanian yang digunakan berbeda antara negara satu dengan lainnya. Pada umumnya prioritas kegiatan diutamakan melalui Kelompok Tani, pelatihan dan demonstrasi, tetapi asumsi yang diantut tetap yaitu lancarnya hubungan kerja antara kegiatan penelitian dan kegiatan penyuluhan pertanian. Dalam kenyataannya kedua kegiatan tersebut berjalan- sendiri-sendiri, kalaupun ada hubungan kerja hubungan tersebut tidak melembaga dan tidak permanen tetapi perseorangan dan sewaktuwaktu. Masalah di atas diketahui sejak awal dan dilakukan upaya perbaikannya. Diantaranya dangan menempatkan kegiatan penelitian dan penyuluhan dalam unit yang sama dan dalam satu komando. Contoh ekstrim lainnya adalah penunjukkan penyuluh yang harus jadi pemimpin, tetapi upaya-upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil. Masalah terus berlanjut dengan munculnya istilah “masalah penelitian” atau “masalah penyuluh” yang harus diprioritaskan. Berdasarkan analisis tersebut kemudian diusulkan bahwa yang diperlukan adalah teknologi dan dilakukan kegitaan penyuluhan dengan menggunakan metodologi yang memungkinkan dikenalinya petani kecil berikut maslah khas yang dihadapinya. Hanya dengan cara ini kemudian akan ditemukan teknologi tepat guna yang dapat digunakan oleh petani kecil, al. dengan menempatkan penyuluh pertanian di BPTP dan melakukan penelitian teknologi tepat guna secara lokalita atas kerjasama antara peneliti, penyuluh pertanian dan petani.

INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH TERKAIT Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahtraannya para petani memerlukan berbagai sarana dan pelayanan yang tersedia pada berbagai instansi/lembaga pemerintah terkait. Penyuluhan Pertanian dapat mengumpulkan informasi mengenai sarana dan pelayanan yang

338



tersedia pada berbagai instansi/lembaga tadi, kemudian mengolah dan menyampaikannya kepada petani. Untuk mendapatkan kredit dari lembaga perbankan, Penyuluh Pertanian dapat meyampaikan informasi apa tugas dan fungsi perbankan, pola perkreditan yang tersedia serta persyaratannya. Contoh lainnya adalah kerjasama penyuluhan pertanian dengan pelayanan kesehatan. Masalah kesehatan sering diakibatkan oleh buruknya gizi, lingkungan, dan kebiasaan yang tidak sehat. Penyuluh Pertanian dan instansi kesehatan dapat bekerjasama untuk meningkatkan produksi dan konsumsi makanan yang diperlukan untuk memenuhi diet yang berimbang, lingkungan dan kebiasaan yang sehat.

KEBIJAKAN PEMERINTAH Pedoman Umum Komisi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, Kabupaten/Kota (KP2K) sebagai perwujudan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta meningkatkan peran penyuluhan pertanian dan kehutuanan serta tindak lanjut K Menteri Pertanian No 1100/Kpts/OT.210/10/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan. Jaringan kerjasama penyuluhan pertanian di semua tingkatan ini dimaksudkan sebagai suatu wadah/forum yang diharapkan dapat memberi masukan-masukan kepada Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota, Gubernut/Kepala Daerah Tingkat I di tingkat Provinsi dan Menteri Pertanian di Tingkat Nasional mengenai arah, kebijaksanaan, strategi dan pemecahan masalah penyuluhan pertanian dan kehutan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang efisien dan efektif. Di samping itu kerjasama penyuluhan pertanian di lihat dari aspek kebijaksanaan nasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat di pelajari pula Buku Hijau yang diterbitkan departemen Pertanian Tahun 2002. Manajemen pemerintahan dan birokrasi di INDONESIA yang sedang dikembangkan sekarang ini sebaiknya mengikuti pola pertisipatif, dikaitkan dengan pemanfaatan dan perkembangan ilmu – ilmu sosial yang dikombinasikan dengan proses perkembangan teknologi digital, meliputi objektivitas, target, strategi dan kapabiliti yang harus melibatkan para pakar perencanaan pembangunan, termasuk bidang penyuluhan pertanian yang superior, dan kredibel, baik secara kuantitatif. Manajemen pemerintahan yang demikian itu sudah dikembangkan di Amerika Serikat sejak tahun 1950, diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya memasuki dekade 90 an model manajemen birokrasi dan pemerintahan model partisipatif ini lebih diintensifkan. Melalui pendekatan partisipatif, jaringan kerjasama penyuluhan pertanian diharapkan peranan dan keterlibatan masyarakat pertanian dalam mengantisipasi kepentingannya akan sesuai dengan kebutuhannya (Gordon, C dan R. Chambers 1992 .


339


KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Jaringaan kerjasama penyuluhan pertnian di lihat dari cara pandangan agribisnis tidak haya terbatas pada upaya penyebarluasan teknologi usahatani, melainkan lebih luas lagi sesuai dengan pengertian agribisnis; 2. Jaringan kerjasma penyuluhan pertnian dengan berbagai pihak, antara lain Koperasi, Asosiasi Petani, LSM, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi 3. Jaringan kerjasama penyuluhan pertanian dengan innstansi/lembaga pemerintah terkait ditujukan untuk memperoleh berbagai informasi kemudian diolah dan disampaikan ke petani, misalnya pola perkreditan dan persyaratannya, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya

Saran Jaringan kerjasama penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi dan Nasional, antar Kabupten/Kota, antar Provinsi dan antaar Negara di Tingkt Internasional perlu dipayungi dengan Undang - Undang Penyuluhan Pertanian.

DAFTAR BACAAN Departeman Pertanian, 2001, Penyuluhan Pertanian, Yayasan Pengembangan Sinar Tani, Jakarata. Pusat Pengembangan Penyuluhan pertanian, 2002, Pedoman Umum Komisi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten (KP2K). Badan Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta. Gordon, C. and R. Chambers 1992, Participatry Approach to Research, IDRC, Participatory. Organiasai Sosial, Semi Ekonomi (Non Formal). Formal dan Organisasi Pelaku Agribisnis Lainnya. 2003 Rekapitulasi Data Pusat Pengmbangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengmebangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta. Te- Chen Kao, 2001, Introduction of Agricultural Extension Education System in Taiwan Taipei.

340


JARINGAN KERJASAMA PENYULUHAN PERTANIAN

Recommend Documents