5
TINJAUAN PUSTAKA Penyuluhan Pertanian Istilah “penyuluhan” atau “extension” telah digunakan pada pertengahan abad 19 oleh Universitas Oxford dan Cambridge. Istilah lain dalam bahasa Belanda yaitu voorlichting”, dalam bahasa Jerman dikenal sebagai “berating,“ Perancis sebagai vulgarization dan Spanyol sebagai capacitation. Dari kepustakaan yang dijumpai, bisa disimpulkan bahwa penyuluhan diartikan sebagai pendidikan luar sekolah demi terwujudnya kehidupan yang lebih sejahtera bagi keluarga dan masyarakat (Mardikanto, 2003). Pada awal kegiatannya penyuluhan pembangunan dikenal sebagai Agricultural Extension (penyuluhan pertanian), terutama di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan Belanda. Disebabkan penggunaannya berkembang di bidang-bidang lain, maka berubah namanya menjadi Extension Education, dan di beberapa Negara lain disebut Development Communication (Slamet, 2003). Batasan penyuluhan bisa dilihat dari pendapat beberapa pakar. Mardikanto (2003), mengartikan penyuluhan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan
perilaku
pada
diri
semua
stakeholder
(individu,
kelompok,
kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif, dan sejahtera secara berkelanjutan. Selanjutnya menurut Asngari (2003), bahwa penyuluhan adalah kegiatan mendidik orang (kegiatan pendidikan) dengan tujuan mengubah perilaku klien sesuai dengan yang direncanakan atau dikehendaki yakni orang makin modern. Ini merupakan usaha mengembangkan (memberdayakan) potensi individu klien agar lebih berdaya secara mandiri. Sedangkan
batasan
terbaru
dari
penyuluhan
pertanian
menurut
Permenpan No 2 tahun 2008 adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta
pelaku
usaha
agar
mereka
mau
dan
mampu
menolong
dan
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan
6
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Persepsi Persepsi diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera, yang merupakan kesadaran dari proses organis dan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu (Chaplin, 1999). Menurut Walgito (2002) persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Dengan persepsi,individu dapat menyadari tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya dan juga tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Irwanto, dkk (1998) juga mendefinisikan persepsi sebagai proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun diterima) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Rahmat (2004) mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubunganhubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan makna informasi. Persepsi merupakan proses kognitif dimana sesorang memberikan arti kepada suatu lingkungan melalui proses penginderaan. Stimulus ditangkap oleh alat indera kemudian stimulus itu diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga kemudian individu memberi arti pada stimulus yang direspon tersebut. Hasil dari persepsi pada setiap individu akan berbeda, tergantung dari pengalaman dan pengetahuan individu tentang objek. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah hasil dari suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima indera sehingga stimulus tersebut dimengerti dan mempengaruhi tingkah laku selanjutnya. Persepsi merupakan sebuah proses yang kompleks, yang terdiri dari proses penginderaan, pengorganisasian dan interpretasi maka proses terjadinya dipengaruhi oleh beberapa komponen. Ada beberapa hal yang berpengaruh dalam proses persepsi bagi seorang individu. Menurut Walgito (2002) faktorfaktor yang mempengaruhi persepsi adalah : a. Faktor Internal Yaitu
fisiologis
dan
psikologis.
Fisiologis
merupakan
proses
penginderaan, yang terdiri dari reseptor yang merupakan alat untuk menerima stimulus. Syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima
7
reseptor ke pusat susunan syaraf (otak) dan syaraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respon. b. Faktor Eksternal Adanya stimulus dan keadaan yang melatarbelakangi terjadinya persepsi. stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan. Menurut Davidoff (1987) selama proses persepsi, pengetahuan tentang dunia dikombinasikan dengan kemampuan konstruktif pengamat, fisiologi dan pengalaman. Kemampuan konstruktif berkenaan dengan proses kognitif tertentu akan gambaran yang menarik dalam mempersepsi. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Pertanian Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/Menpan tahun 2008, Penyuluh Pertanian Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. Sedangkan Penyuluh Pertanian Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu. Sehingga dari definisi tersebut tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli berbeda sesuai dengan jenjang jabatan fungsionalnya. Tupoksi penyuluh pertanian terampil sesuai dengan jenjang jabatan, (Permenpan no 2 tahun 2008) sebagai berikut: a. Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula: 1.
Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK), dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
2.
Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota;
3.
Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
4.
Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk kartu kilat;
5.
Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk transparansi/bahan tayangan;
6.
Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk flipchart atau peta singkap;
7.
Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan;
8
8.
Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani;
9.
Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal;
10. Memandu pelaksanaan demonstrasi usaha tani dengan cara demonstrasi plot; 11. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran. b. Penyuluh Pertanian Pelaksana: 1. Mengumpulkan data tingkat desa dan kecamatan; 2. Memandu penyusunan Rencana Kegiatan Desa (RKD) dan Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa (RKPD)/Programa Penyuluhan Desa; 3. Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota; 4. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian; 5. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan; 6. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani; 7. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal; 8. Melaksanakan demonstrasi cara; 9. Merencanakan demonstrasi usahatani melalui demonstrasi plot; 10. Memandu pelaksanaan demonstrasi usahatani melalui demonstrasi farm; 11. Memandu pelaksanaan sekolah lapang; 12. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran; 13. Mengajar kursus tani; 14. Menumbuhkan kelompok tani; 15. Mengembangkan kelompok tani Pemula ke Lanjut. c. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan: 1. Menyusun instrumen identifikasi potensi wilayah tingkat desa, kecamatan dan kabupaten; 2. Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota; 3. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian; 4. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk seri foto; 5. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk poster; 6. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan; 7. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani; 8. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal; 9. Melaksanakan uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi/metode penyuluhan pertanian; 10. Merencanakan demonstrasi usahatani melalui demonstrasi farm;
9
11. Memandu pelaksanaan demonstrasi usahatani melalui 12. Demonstrasi area; 13. Melaksanakan temu lapang/temu tugas/temu teknis/temu karya; 14. Merencanakan forum penyuluhan pedesaan, magang, widyawisata, karyawisata/widyakarya; 15. Melaksanakan forum penyuluhan pedesaan, magang, widyawisata, karyawisata/widyakarya; 16. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran; 17. Mengajar kursus tani; 18. Menumbuhkan gabungan kelompok tani; 19. Mengembangkan kelompok tani dari Lanjut ke Madya; 20. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan. d. Penyuluh Pertanian Penyelia: 1. Menyusun programa penyuluhan pertanian di tingkat
desa dan
kecamatan sebagai ketua; 2. Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota; 3. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian; 4. Menyusun materi dalam bentuk leaflet/liptan/ selebaran/folder; 5. Menyusun pedoman/juklak penilaian prestasi petani/ kelompok tani di tingkat kabupaten; 6. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan; 7. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani; 8. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal; 9. Merencanakan demonstrasi usahatani melalui demonstrasi area; 10. Merencanakan sekolah lapang; 11. Merencanakan temu lapang/temu tugas/temu teknis/temu karya; 12. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran; 13. Mengajar kursus tani; 14. Melakukan penilaian prestasi petani/kelompok tani di tingkat kabupaten; 15. Melakukan penilaian perlombaan komoditas pertanian; 16. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan; 17. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten;
10
18. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan di tingkat provinsi; 19. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan; 20. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Tupoksi penyuluh pertanian ahli sesuai dengan jenjang jabatan, (Permenpan no 2 tahun 2008) sebagai berikut: a. Penyuluh Pertanian Pertama: 1. Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat kabupaten; 2. Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat provinsi; 3. Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota; 4. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian; 5. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk brosur/buklet; 6. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk sound slide; 7. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk materi Pameran; 8. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan; 9. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani; 10. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal; 11. Melaksanakan temu wicara/temu teknologi/temu usaha; 12. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran; 13. Mengajar kursus tani; 14. Mengembangkan kelompok tani dari Madya ke Utama; 15. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan di tingkat kabupaten; 16. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten; 17. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan; 18. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten; 19. Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
11
b. Penyuluh Pertanian Muda: 1. Menyusun instrumen identifikasi potensi wilayah tingkat provinsi dan nasional; 2. Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah di tingkat nasional; 3. Mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah; 4. Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota; 5. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian; 6. Menyusun
materi
penyuluhan
pertanian
dalam
bentuk
naskah
radio/TV/seni budaya/pertunjukkan; 7. Menyusun sinopsis dan skenario materi penyuluhan pertanian dalam bentuk Film/Video/ VCD/DVD; 8. Menyusun materi kursus tani; 9. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan; 10. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani; 11. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal; 12. Merencanakan uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi/metode penyuluhan pertanian; 13. Merencanakan temu wicara/temu teknologi/temu usaha; 14. Melaksanakan penyuluhan melalui media elektronik (radio,TV, website); 15. Merencanakan pameran; 16. Membuat display pameran; 17. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran; 18. Mengajar kursus tani; 19. Mengembangkan korporasi/koperasi petani; 20. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi; 21. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional; 22. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi; 23. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten; 24. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi;
12
25. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional; 26. Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten; 27. Menyusun
pedoman/juklak/juknis
penyuluhan
pertanian
di
tingkat
kabupaten. c. Penyuluh Pertanian Madya: 1. Menyusun programa penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional sebagai ketua; 2. Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota; 3. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian; 4. Menyusun pedoman/juklak penilaian prestasi petani/kelompok tani di tingkat provinsi; 5. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan; 6. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani; 7. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal; 8. Mengolah,
menganalisis
dan
merumuskan
hasil
kajian
paket
teknologi/metode penyuluhan pertanian; 9. Menyusun rancang bangun usaha pertanian dan melakukan rekayasa kelembagaan pelaku usaha; 10. Merencanakan penyuluhan pertanian melalui media elektronik (radio, TV, website); 11. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran; 12. Mengajar kursus tani; 13. Melakukan penilaian prestasi petani/kelompok tani di tingkat provinsi; 14. Menumbuhkan asosiasi petani; 15. Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok tani dengan pelaku usaha; 16. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional; 17. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional; 18. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi; 19. Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi;
13
20. Menyusun
pedoman/juklak/juknis
penyuluhan
pertanian
di
tingkat
provinsi; 21. Menyusun rencana/desain metode penyuluhan pertanian; 22. Menyiapkan
dan
mengolah
bahan/data/informasi
kajian
metode
penyuluhan pertanian; 23. Menyusun konsep pengembangan metode penyuluhan pertanian; 24. Menjadi
penyaji
dalam
diskusi
konsep
pengembangan
metode
penyuluhan; 25. Menjadi pembahasan dalam diskusi konsep pengembangan metode penyuluhan; 26. Melaksanakan ujicoba konsep pengembangan metode penyuluhan pertanian; 27. Menjadi pembahas dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian; 28. Menjadi narasumber dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian. d. Penyuluh Pertanian Utama: 1. Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai angggota; 2. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian; 3. Melaksanakan supervisi produksi pada penyusunan materi penyuluhan pertanian dalam bentuk Film/ Video/VCD/DVD; 4. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk bahan website; 5. Menyusun pedoman/juklak penilaian prestasi petani/kelompok tani di tingkat nasional; 6. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan; 7. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani; 8. Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal; 9. Menjadi pramuwicara dalam merencanakan dan melaksanakan pameran; 10. Mengajar kursus tani; 11. Melakukan penilaian prestasi petani/kelompok tani di tingkat nasional; 12. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional; 13. Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional;
14
14. Menyusun
pedoman/juklak/juknis
penyuluhan
pertanian
di
tingkat
nasional; 15. Menyusun rencana/desain kajian arah kebijaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian yang bersifat penyempurnaan; 16. Menyiapkan
dan
mengolah
bahan/data/informasi
kajian
arah
kebijaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian yang bersifat penyempurnaan; 17. Menganalisis
data/informasi
dan
merumuskan
hasil
kajian
arah
kebijaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian yang bersifat penyempurnaan; 18. Menganalisis data/informasi dan merumuskan hasil kajian metode penyuluhan pertanian; 19. Menyusun rencana/desain pengembangan metode penyuluhan pertanian; 20. Menjadi narasumber dalam diskusi konsep pengembangan metode penyuluhan pertanian; 21. Merumuskan pengembangan metode penyuluhan pertanian; 22. Menyusun konsep metode baru penyuluhan pertanian; 23. Menjadi penyaji dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian; 24. Menjadi narasumber dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian. 25. Merumuskan konsep metode baru penyuluhan pertanian.
Namun secara umum tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan yaitu pertama, menyiapkan dan merencanakan pelaksanaan penyuluhan yang meliputi kemampuan dalam mengidentifikasi potensi wilayah, kemampuan mengidentifikasi agroekosistem, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan teknologi pertanian, kemampuan menyusun program penyuluhan, dan kemampuan menyusun rencana kerja penyuluhan. Kedua, melaksanakan penyuluhan pertanian meliputi kemampuan menyusun materi penyuluhan, kemampuan
menerapkan
metode
penyuluhan
baik
metode
penyuluhan
perorangan maupun penyuluhan kelompok serta metode penyuluhan massal. Selain itu, memiliki kemampuan membina kelompok tani sebagai kelompok pembelajaran dan kemampuan mengembangkan swadaya dan swakarsa petani nelayan. Ketiga, kemampuan membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
15
penyuluhan. Keempat, kemampuan mengembangkan penyuluhan pertanian seperti merumuskan kajian arah penyuluhan, menyusun pedoman pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan sistem kerja penyuluhan pertanian. Kelima, pengembangan profesi penyuluhan pertanian yang meliputi penyusunan karya tulis ilmiah dan ilmu populer bidang penyuluhan pertanian dan penerjemahan buku penyuluhan. Keenam, kegiatan penunjang penyuluhan pertanian yang meliputi seminat dan lokakarya penyuluhan pertanian. Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor:
273/Kpts/OT.160/4/2007, bahwa dalam melakukan pembinaan kepada petani penyuluh menganut sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU). Latihan bagi penyuluh pertanian diselenggarakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau di tempat lainnya dengan jadwal dua minggu sekali, proses belajar mengajar difasilitasi oleh penyuluh pertanian maupun tenaga ahlinya. Sedangkan kunjungan adalah pertemuan penyuluh pertanian dengan para petani yang dilakukan selama empat hari kerja dalam seminggu dan seorang penyuluh pertanian harus membina delapan sampai 16 kelompok tani dimana kelompok tani tersebut harus dikunjungi setiap dua minggu sekali sesuai dengan jadwal kunjungan penyuluh pertanian. Salah satu dari kegiatan kunjungan tersebut memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi dan teknologi baru kepada petani. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, fungsi sistem penyuluhan meliputi: (a) memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama (masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya) dan pelaku usaha (perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan); (b) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat
mengembangkan
usahanya;
(c)
meningkatkan
kemampuan
kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha; (d) membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan; (e) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespons peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha; (f) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap
16
kelestarian
fungsi
lingkungan;
(g)
melembagakan
nilai-nilai
budaya
pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. Seiring arus teknologi informasi yang semakin canggih, kadang petani jauh lebih pintar dari para penyuluhnya sehingga sebagian dari petani tidak begitu mengharapkan kehadiran penyuluh pertanian sebagai mitra kerjanya. Menurut Suprapto (2009), ada sementara pihak yang tidak tahu dan tidak mau membedakan fungsi pelayanan dan fungsi penyuluhan, sehingga kurang memperhatikan peran para penyuluh. Memang ada beberapa petani yang pintar dan tidak perlu penyuluh (PPL), tetapi sebagian besar masih memerlukan PPL. Petani teladan dan kontak tani, bisa menjadi penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. Oleh karena itu mereka perlu mendalami dan menerapkan Undang Undang RI No.16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Sehingga arah dari tugas dan fungsi penyuluhan semakin jelas dan tidak terfokus hanya untuk meningkatkan produksi tapi harus sudah dimulai untuk
upaya
peningkatan
standar
konsumsi
keluarga
petani
sehingga
pembangunan ketahanan pangan di negeri ini dapat berjalan dengan baik. Ketahanan Pangan
Undang-undang Pangan No.7 Tahun 1996 menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air dan terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.
17
Ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, minimal dalam tiga hal: 1) akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling azazi bagi manusia; 2) pangan memiliki peranan penting dalam pembentukkan sumberdaya manusia yang berkualitas; dan 3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan ketersediaan pangan yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, beragam dengan harga terjangkau diutamakan dari dalam negeri. Mewujudkan ketahanan pangan memerlukan kebijakan yang integratif dan holistik (Nainggolan 2008). Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006
tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang dimaksud dengan penyuluhan
pertanian,
perikanan,
kehutanan
yang
selanjutnya
disebut
penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama (petani) dan atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan programa pada tiap-tiap tingkatan administrasi pemerintah (Departemen Pertanian 2006). Penyuluhan pada hakekatnya adalah suatu cara proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusaha tani demi tercapainya peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan perbaikan kesejahteraan masyarakat atau keluarga yang diupayakan melalui
18
kegiatan pembangunan pertanian. Penyebaran informasi yang dimaksud mencakup informasi tentang ilmu dan teknologi inovasi yang bermanfaat, analisis ekonomi dan upaya rekayasa sosial yang berkaitan dengan pengembangan usaha tani serta peraturan dan kebijakan pendukung. Lebih lanjut dikatakan bahwa penyuluhan juga berorientasi pada perubahan perilaku melalui suatu proses pendidikan karena penyuluhan tidak hanya sekedar menyampaikan hal-hal baru tetapi lebih dari itu. Dalam penyuluhan terkandung adanya perubahan sikap dan keterampilan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam usahataninya,
demi tercapainya
peningkatan
produksi,
pendapatan
dan
perbaikan kesejahteraan keluarga atau masyarakat (Mardikanto 2003). Peranan penyuluh pertanian dalam program pemantapan ketahanan pangan di daerah sangat penting, karena tugas penyuluh sebagai seorang motivator atau penggerak petani dan keluarganya. Dari peranan penyuluh pertanian
ini
diharapkan
adanya
pembangunan pertanian tidak menggambarkan tingkat
perubahan
perilaku
petani
terhadap
hanya berorientasi pada produksi untuk
kesejahteraan masyarakat akan tetapi terpenuhinya
kecukupan pangan bagi satu rumah tangga petani merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya. Ketahanan pangan rumah tangga dicirikan dengan setiap warga mengkonsumsi pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, gizi, aman, beragam dan terjangkau. Untuk itu pengembangan konsumsi pangan dilakukan dengan berbasis pada keanekaragamaan baik sumber bahan pangan maupun kelembagaan dan budaya lokal (Badan Ketahanan Pangan 2004). Berdasarkan Rencana Pembangunan Pertanian tahun 2005-2009 bahwa visi pembangunan pertanian periode 2005-2009 adalah terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya
saing
produk
pertanian
serta
peningkatan
kesejahteraan
petani.
Pemantapan sistem ketahanan pangan merupakan salah satu tantangan serius di masa mendatang (Departemen Pertanian 2006). Untuk mencapai visi pembangunan pertanian tersebut,
Departemen
Pertanian mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi. Usaha ini dapat terlaksana dengan upaya optimalisasi peran penyuluh pertanian.
19
Karakteristik Penyuluh Pertanian Menurut Mardikanto (2009), kualifikasi penyuluh tidak cukup hanya dengan memenuhi persyaratan keterampilan, sikap dan pengetahuan saja, tetapi keadaan latar belakang sosial budaya seringkali justru lebih banyak menentukan keberhasilan penyuluhan yang dilaksanakan. Penyuluh yang baik sejauh mungkin harus memiliki latar belakang yang sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat dan memiliki kemampuan yang minimal setara dengan penerima manfaat penyuluhan tersebut. Oleh karena itu untuk menyebarluaskan pemahaman ketahanan pangan kepada masyarakat para penyuluh pertanian harus terlebih dahulu memahami konsep ketahanan pangan secara utuh yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal, latihan dan sebagainya. Pendidikan Formal Penyuluh Pertanian Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang strukturnya bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas dan yang setaraf dengannya. Termasuk kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, bermacam-macam program spesialisasi dan latihan-latihan teknik serta latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, pada Pasal 26 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat dalam jabatan penyuluh pertanian terampil, harus berijasah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang pertanian. Pengangkatan jabatan penyuluh pertanian ahli harus berijasah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang pertanian sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. Pada umumnya penyuluh pertanian terampil latar belakang pendidikannya adalah Diploma III penyuluhan, Diploma III Teknis Lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, SPP-SPMA, SPP-Peternakan (SNAKMA), SPP-Perkebunan (SPbMA), SUPM (Sekolah Menengah Perikanan), STM Pertanian (SMK) serta SMA jurusan IPA yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang penyuluhan pertanian. Adapun penyuluh pertanian ahli, latar belakang pendidikan formalnya Sarjana atau Diploma IV Jurusan Komunikasi Penyuluhan dan Jurusan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan terdapat juga Kedokteran Hewan.
20
Pendidikan Non Formal Penyuluh Pertanian Pendidikan non formal penyuluh pertanian adalah lamanya penyuluh mengikuti berbagai pelatihan teknis atau kursus yang dihitung dalam satuan jam. Pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis atau badan penyelenggara pelatihan di luar pelatihan rutin yang dilakukan oleh BP4K. Perbedaan antara pelatihan yang dilakukan oleh BP4K dengan pelatihan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara pelatihan adalah: pada pelatihan yang diselenggarakan oleh BP4K materi pelatihan hanya satu materi sesuai dengan kebutuhan penyuluh pertanian pada saat itu dan tidak terstruktur, pelaksanaannya dilakukan satu bulan satu kali dan tempat pelatihan di BPP yang ada. Narasumber bisa berasal dari penyuluh pertanian yang ada yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidangnya atau petani yang berpengalaman. Sedangkan pada pelatihan teknis adalah pelatihan yang terstruktur dan terjadwal mempunyai kurikulum, terdiri dari beberapa materi dan sebagai narasumbernya adalah tenaga ahli dan widyaiswara yang profesional di bidangnya. Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat bukti pelatihan. Berdasarkan Peraturan Menpan Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. Seorang pegawai negeri sipil yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian paling lama dua tahun setelah diangkat menjadi PNS. Penyuluh pertanian haruslah mengikuti
dan lulus pendidikan non formal penyuluh pertanian berupa diklat
dasar fungsional penyuluh pertanian atau latihan penjenjangan jabatan penyuluh pertanian. Demikian juga dengan penyuluh pertanian terampil yang latar belakang pendidikan formalnya telah menjadi Sarjana atau Diploma IV, jika akan beralih jabatan fungsional dari penyuluh pertanian terampil menjadi penyuluh pertanian ahli harus mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan fungsional alih kelompok dari jabatan penyuluh pertanian terampil ke penyuluh pertanian ahli. Batasan rentang jumlah jam pelatihan dalam mendapatkan nilai angka kredit adalah jam paling rendah 30 jam mendapatkan angka kredit satu dan jumlah jam paling tinggi 960 jam atau lebih mendapatkan angka kredit 15.
21
Kurikulum Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh (diakses dari Wikipedia). Menurut Hamalik (2003), kurikulum merupakan alat pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Karena itu, pengenalan tentang arti, asas dan faktor-faktor serta komponen kurikulum penting dalam rangka menyusun perencanaan pengajaran. Sedangkan M. Skilbeck (1984) dalam Fakrudin (2000), kurikulum merupakan : The learning experiences of students, in so far as they are expressed or anticipated in goals and objectivies, plans and designs for learning and implementation of these plans and design in school environments. Pengertian kurikulum ini mengandung arti bahwa kurikulum itu memiliki tujuan/sasaran tertentu. Setelah tujuan/sasaran itu jelas, barulah mendesain metode pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran terebut. Akan tetapi penerapan dari model desain sistem pembelajaran itu hanya terbatas pada lingkungan sekolah saja. Kelemahan dari definisi ini adalah kegiatan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah yang diselenggarakan sekolah tidak dianggap sebagai kurikulum walaupun menunjang proses pembelajaran. Sedangkan kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem
Pendidikan
Nasional
adalah
seperangkat
rencana
dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 Butir 19). Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi (Pasal 1 Butir 6 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa).
22
Berdasarkan Hoover, dkk (2009), tentang evaluasi terhadap kurikulum baru untuk pendidikan gizi dan faktor yang mempengaruhi dalam penerapannya diperoleh hasil bahwa kurikulum baru dapat mempengaruhi peserta didik meskipun
dilaksanakan
dalam
waktu
singkat
dan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi pelaksanaan kurikulum baru tersebut diukur melalui karakteristik perubahan perilaku. Korelasi dengan penelitian ini adalah pengembangan kurikulum di STPP Bogor dapat diterapkan karena peserta didik memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Adapun fungsi dari evaluasi kurikulum adalah: 1.
Evaluasi kurikulum merupakan dasar dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Setelah evaluasi kurikulum selesai muncul model kurikulum perbaikan dari kurikulum sebelumnya atau bahkan model kurikulum terbaru.
2.
Evaluasi atau penilaian kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikan,
yang
memusatkan
perhatian
kepada
program-program
pendidikan untuk anak didik. 3.
Evaluasi kurikulum adalah untuk meningkatkan program yang sedang dilaksanakan, sebagai alat untuk mengontrol kualitas dan juga sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi program berikutnya.
4.
Evaluasi
kurikulum
adalah
mempertanggungjawabkan
sebagai
keberadaan
dan
suatu hasil
alat sebuah
untuk program
pendidikan teknik kepada masyarakat. 5.
Evaluasi
kurikulum
mengumumkan
adalah
informasi
proses sebagai
memahami, petunjuk
mendapatkan
pembuatan
dan
keputusan
pendidikan dengan memperhatikan program yang tepat. Harmonisasi antara teori dan praktik dalam kurikulum merupakan suatu disiplin mata kuliah yang menentukan tingkat keberhasilan dan kekhasan proses pendidikan. Hal ini juga diungkapkan oleh Worth (2007), training in agricultural extension as is training in any formal discipline, is the product of an educational process which has its unique scientific content.
23
KERANGKA PEMIKIRAN Penyuluh pertanian mempunyai peranan yang sangat strategis. Hal ini disebabkan selain berfungsi sebagai pemberi informasi dan penggerak dalam masyarakat petani dan lingkungannya, penyuluh pertanian juga harus mampu menyampaikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya ketahanan pangan. Keberadaan penyuluh pertanian tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, namun juga bertujuan mengubah perilaku dan pemahaman masyarakat akan terpenuhinya kebutuhan pangan tidak hanya secara kuantitas namun yang lebih penting adalah kualitas, yaitu mutu produk, kecukupan nilai gizi, maupun keamanan produk tersebut. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor adalah salah satu lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian–Kementerian Pertanian yang merupakan wadah formal untuk mendidik para calon penyuluh pertanian ahli agar orientasi pemahaman tupoksinya tidak hanya pada peningkatan produksi tapi menuju ketahanan pangan. Namun seberapa jauh pemahaman tersebut dapat diterima oleh para calon penyuluh pertanian ahli sangat beragam tergantung dari peranan fasilitator/pengajar yang memberikan materi, pejabat stuktural dan karakteristik calon penyuluh pertanian ahli yang menjadi peserta didik tersebut. Tentunya perbedaan ini akan sangat mempengaruhi tingkat kinerja terhadap pelaksanaan program terutama ketahanan pangan ketika para peserta didik ini lulus dari STPP Bogor. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi terhadap karakteristik calon penyuluh pertanian ahli yang terdiri dari asal daerah, latar belakang pendidikan sebelum masuk STPP Bogor, pendidikan non formal, bidang keahlian, dan persepsi penguasaan materi. Untuk mengetahui tingkat pemahaman calon penyuluh pertanian ahli terhadap tupoksi dan ketahanan pangan dilakukan analisis hubungan dan pengaruh antara karakteristik calon penyuluh pertanian ahli dengan pemahaman tupoksi dan pengetahuan ketahanan pangan. Setelah itu akan direkomendasikan upaya untuk meningkatkan kemampuan calon penyuluh
pertanian
ahli di bidang
ketahanan pangan melalui strategi
pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang seharusnya diterapkan di STPP Bogor. Secara lengkap kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1.
24
Kehidupan Kampus dan Asrama
Karakteristik Calon Penyuluh Pertanian Ahli 1. Asal Daerah 2. Pendidikan Formal Sebelumnya 3. Pendidikan Non Formal 4. Bidang Keahlian (jurusan) 5. Persepsi Penguasaan Materi
Kelembagaan STPP Bogor
Persepsi Calon Penyuluh Pertanian Ahli 1. Pemahaman terhadap tupoksi 2. Pengetahuan terhadap ketahanan pangan
Pengembangan Kurikulum STPP Bogor
Dosen dan Pejabat Struktural STPP Bogor
Keterangan :
Variabel yang dianalisis
Hubungan yang dianalisis
Variabel yang tidak dianalisis
Hubungan yang tidak dianalisis
Gambar 1. Kerangka pemikiran analisis faktor-faktor pendukung penguatan calon penyuluh pertanian ahli untuk pembangunan ketahanan pangan
