Pusat Penyuluhan Pertanian

PEDOMAN

TA. 2016

Pusat Penyuluhan Pertanian Kanpus Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 6 Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan Jakarta Selatan 12550

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2016

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2015

i

ii

KATA PENGANTAR

Pemerintah pusat melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q. Pusat Penyuluh Pertanian mengalokasikan dana bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah melalui Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2016. Kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tersebut merupakan penjabaran dari rencana strategis (Renstra) Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2015 – 2019 melalui program aksi pemantapan sistem penyuluhan pertanian yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode tahun 2015 – 2019. Untuk mencapai sasaran tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyusun

program

aksi

pemantapan

sistem

penyuluhan

pertanian yang tetap difokuskan pada tataran implementasi Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan Renstra Pusat Penyuluhan Pertanian, dengan ruang lingkup kegiatan, yaitu: pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, pengembangan

ketenagaan

petani,

peningkatan

penyuluhan mutu

pertanian,

pemberdayaan

penyelenggaraan

penyuluhan

pertanian, dan peningkatan dukungan sarana prasarana. Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian digunakan untuk mendukung Program Swasembada Pangan Nasional yang disinergikan dengan kegiatan pembangunan pertanian di daerah, terutama dana yang bersumber dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota, serta sumber–sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pedoman pelaksanaan penggunaan Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan

iii

penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, agar penyelenggaraan penyuluhan lebih produktif, efektif, dan efisien.

Jakarta, Desember 2015 Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,

Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag NIP. 19580516198203 1 016

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................

iii

DAFTAR ISI .........................................................

v

DAFTAR GAMBAR .................................................

vii

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................

viii

BAB I.

PENDAHULUAN ......................................... A. Latar Belakang .................................... B. Maksud dan Tujuan ............................... C. Ruang Lingkup..................................... D. Pengertian ......................................... E. Dasar Hukum ...................................... F. Sasaran .............................................

1 1 6 7 7 8 10

BAB II. ALOKASI DAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2016 ............................................ A. Alokasi Dana Dekonsentrasi ..................... B. Kegiatan Dana Dekonsentrasi ...................

11 11 12

BAB III. ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI .............. A. Organisasi Pengelola Dana Dekonsentrasi .... B. Mekanisme Kerja Pengelolaan Dana Dekonsentrasi ..................................... C. Mekanisme Pelaksanaan Keuangan ............ D. Alur Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi ..................................... E. Prosedur Pengajuan Revisi Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2016 ....................................

15 15 16 19 25

27

v

BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI . A. Kegiatan di Provinsi .............................. B. Kegiatan di Kabupaten/Kota ................... C. Kegiatan di Kecamatan (BP3K) ................. D. Ketenagaan Penyuluhan yang Difasilitasi .....

29 29 45 56 73

BAB V. KEGIATAN PUSAT MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 ...................

79

BAB VI. DUKUNGAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN OLEH PEMERINTAH DAERAH ..................................................

83

BAB VII. PENUTUP ................................................

87

LAMPIRAN ...............................................

89

vi

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.

Bagan Alur Kerja Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 ...

26

vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Lampiran 2.

Lampiran 3.

viii

Rekap Kegiatan dan Anggaran (Pagu Tetap) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian TA. 2016 .............................

91

Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2016 ..............................................

93

Format Laporan Perjalanan Dinas ...........

95

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Pertanian yang bermartabat artinya bahwa petani Indonesia memiliki kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihormati sebagai petani. Untuk mewujudkan arah pembangunan pertanian tersebut, digunakan dua pendekatan, yaitu (1) Pembangunan ekonomi berdasarkan Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (pada tataran nasional); dan (2) Pembangunan Sistem Pertanian Bioindustri Berkelanjutan berdasarkan Paradigma Biokultura (pada tataran sektoral). Paradigma Pertanian untuk Pembangunan menekankan sepuluh fungsi yang harus diemban, yaitu: (1) Pengembangan sumber daya insani; (2) Ketahanan pangan; (3) Penguatan ketahanan penghidupan keluarga; (4) Basis pengembangan bioenergi; (5) Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan; (6) Jasa lingkungan alam; (7) Basis untuk pengembangan bioindustri; (8) Penciptaan iklim kondusif bagi pembangunan; (9) Penguatan daya tahan perekonomian; dan (10) Sumber pertumbuhan berkualitas. Paradigma tersebut diatur, tergambarkan dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015 – 2045 (edisi ke-2) yang disusun oleh Kementerian Pertanian, merumuskan visi pembangunan pertanian Indonesia 2015 – 2045, yaitu “Terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk

Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2016 Pusluhtan

1

bernilai tambah tinggi dari sumber daya hayati pertanian dan kelautan tropika”. Visi tersebut dijabarkan dalam misi pembangunan pertanian yang salah satunya mencakup pengembangan sistem penelitian untuk pembangunan pertanian bioindustri berorientasi inovasi pertanian spesifik lokasi, pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas, peningkatan entrepreneurship (kewirausahaan) pertanian dan penguatan modal sosial. Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015–2045 dilaksanakan secara bertahap. Tahun 2013–2014 (RPJM2 – RPJPN1) merupakan periode terbangunnya fondasi pertanian bioindustri berkelanjutan sebagai sistem pertanian terpadu yang berdaya saing, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Adapun tahun 2015–2019 (RPJM3-RPJP1) merupakan tahapan atau periode kokohnya fondasi sistem pertanian bioindustri berkelanjutan menuju tercapainya keunggulan daya saing pertanian terpadu berbasis sumber daya alam berkelanjutan, sumber daya insani berkualitas dan berkemampuan IPTEK bioindustri untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. SIPP tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi Badan PPSDMP dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran. Dukungan Pemerintah terhadap penyelenggaraan penyuluhan tahun 2016 di provinsi dan kabupaten/kota, dilaksanakan melalui: 1. Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari APBN yang dialokasikan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota; 2.

2

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dalam rangka membantu kabupaten/kota untuk pembangunan, rehabilitasi/renovasi, penyediaan sarana Balai Penyuluhan Kecamatan, penyediaan seperangkat alat


pembelajaran untuk Balai Penyuluhan Kecamatan, dan pengadaan sarana motor roda 2 untuk penyuluh pertanian; 3.

Alokasi dana untuk Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di pusat yang secara tidak langsung mendukung penyelenggaraan penyuluhan di daerah, seperti pengembangan sistem informasi penyuluhan melalui jaringan internet (Cyber Extension) dan Pengembangan Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN).

4.

Dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2009 dan Perpres 154 Tahun 2014 sampai saat ini belum optimal, hal ini pelaksanaannya dapat dilihat dari keragaan, sebagai berikut: a.

Kelembagaan: 1)

Pada tingkat provinsi terbentuk 22 unit Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan Perda sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, 10 (sepuluh) unit Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berdasarkan Perda, dan 2 (dua) unit masih berada pada kelembagaan yang membidangi pertanian (dinas pertanian teknis);

2)

Pada tingkat kabupaten/kota terbentuk 156 unit Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan berdasarkan Perda


3

sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, 182 unit Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berdasarkan Perda, 173 unit masih berada pada kelembagaan yang membidangi pertanian (dinas pertanian teknis); b. Ketenagaan: Tenaga Penyuluh Pertanian yang difasilitasi pada tahun 2016 sebanyak 54.613 orang, terdiri atas:

c.

4

1)

Penyuluh Pertanian PNS sebanyak 25.196 orang;

2)

Tenaga Harian Lepas–Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 19.417 orang; dan

3)

Penyuluh Pertanian Swadaya sebanyak 10.000 orang.

Penyelenggaraan: 1)

Programa penyuluhan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus disusun di setiap tingkatan wilayah yang menjadi acuan dalam perencanaan pembiayaan penyuluhan pertanian dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

2)

Guna mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dibangun sarana dan prasarana penyuluhan pertanian seperti: Pembangunan Balai Penyuluhan di Kecamatan, Perangkat Cyber Extension, Soil Tester dan penyediaan kendaraan Roda Dua bagi Penyuluh Pertanian serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian tahun 2016.


3)

Sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari daerah ke pusat dilakukan melalui pos udara, faximile (021-7804386) dan e-mail dengan alamat: [email protected],dan [email protected]

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada periode tersebut, Badan PPSDMP melaksanakan 5 (lima) kegiatan utama, yaitu: (1) Pemantapan sistem penyuluhan pertanian; (2) Pemantapan sistem pelatihan pertanian; (3) Revitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian; (4) Dukungan administrasi manajemen dan teknis lainnya; serta (5) Pendidikan menengah pertanian. Pencapaian pelaksanaan kegiatan utama tersebut ditempuh melalui strategi: (1) Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat; (2) Pengembangan program dan sistem informasi penyuluhan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian serta antisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan; (3) Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian melalui optimalisasi peran penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta; (4) Penataan dan pengembangan usahatani yang mandiri dan berdaya saing; (5) Penataan serta peningkatan kompetensi THL-TBPP; (6) Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang profesional dan kredibel; (7) Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian; (8) Peningkatan jumlah dan mutu sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan pertanian; (9) Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan pelatihan


5

petani (P4S); (10) Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi kedinasan pertanian; (11) Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan pertanian; (12) Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang pertanian; (13) Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian; (14) Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian; (15) Pemantapan tata kelola organisasi dan kepegawaian; (16) Pemantapan sistem perencanaan; (17)Pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; dan (18) Pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian dimaksudkan agar pengelolaan dana dekonsentrasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, baik dari aspek teknis maupun administrasi. Sedangkan tujuannya adalah:

6

1.

Memenuhi sasaran kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam mendukung/percepatan pencapaian swasembada pangan;

2.

Melaksanakan kegiatan penyuluhan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi secara tertib administrasi dan teknis;

3.

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian antara pusat dan daerah.


C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1.

Alokasi Anggaran dan Kegiatan;

2.

Organisasi dan Mekanisme Kerja dan;

3.

Pelaksanaan Kegiatan.

D. Pengertian 1.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

2.

Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi.

3.

Kelembagaan Penyuluhan Provinsi adalah lembaga pemerintah di provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan, yaitu: Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani penyuluhan di provinsi.

4.

Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota adalah lembaga pemerintah di kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan, yaitu: Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota.


7

E.

8

5.

Honorarium THL-TB Penyuluh Pertanian adalah pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada THL-TB Penyuluh Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsisebagai THL-TB Penyuluh Pertanian.

6.

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah biaya yang diberikan kepada para penyuluhuntuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan penyuluhan pertanian yang telah dibuat, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

7.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur selaku Pengguna Anggaran yang menggunakan APBN (dilihat aturannya).

8.

Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

9.

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah pejabat yang ditetapkan oleh KPA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan.

Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah;

32

Tahun

2014

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,


tentang

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

9.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ KU.410/12/2009 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2010;

10. Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 11. DIPA Satker Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor: SP DIPA018.10.1.412069/2015, tanggal 14 November 2014. 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2014 Tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.


9

F. Sasaran Sasaran kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2016 meliputi:

10

1.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 5.347 kecamatan;

2.

Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima BOP sebanyak 25.196 orang;

3.

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 19.417 orang di 514 kabupaten/ kota;

4.

Kelembagaan Petani di 25.220 Unit/WKPP.


BAB II ALOKASI DAN KEGIATAN DANA DEKONSESNTRASI TAHUN 2016 A. Alokasi Dana Dekonsentrasi Pengalokasian dana dekonsentrasi Pusat Penyuluhan Pertanian mengacu pada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta berbagai sumber pembiayaan yang tersedia, baik dari APBD provinsi dan kabupaten/kota maupun sumber-sumber lain yang sah. Dana dekonsentrasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dialokasikan kepada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pemberian dana dekonsentrasi tersebut dititikberatkan kepada kelembagaan penyuluhan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Di tingkat provinsi, status kelembagaan penyuluhan dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 1.

Badan Koordinasi Penyuluhan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA);

2.

Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Gubernur (PERGUB);

3.

Unit kerja pelaksana penyuluhan tingkat provinsi (kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian). Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, status dan


11

bentuk kelembagaan penyuluhan dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu: a.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang dibentuk berdasarkan PERDA;

b. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) yang dibentuk berdasarkan PERDA; c.

4.

Badan Pelaksana dan Kehutanan Penyuluhan dan sebaliknya, yang Bupati/Walikota;

Penyuluhan Pertanian, Perikanan (BP4K) dan Badan Pelaksana Ketahanan Pangan (BP2KP) atau dibentuk berdasarkan Peraturan

Unit kerja pelaksana penyuluhan (kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian). Kategori Status dan Bentuk Kelembagaan Penyuluhan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian

Penyelenggaraan

Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2016 didukung dengan anggaran sebesar Rp 891.225.384.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah). Kegiatan Dana Dekonsentrasi berdasarkan output antara lain sebagai berikut: 1.

12

Peningkatan Pertanian:

Kapasitas

Kelembagaan

Penyuluhan


a.

Provinsi: 1)

Pertemuan Koordinasi;

2)

Pertemuan Evaluasi;

3)

Apresiasi SMIPP;

4)

Pengembangan Data Base;

5)

Pembinaan dan Supervisi;

6)

Monitoring dan Evaluasi;

7)

Administrasi;

8)

Materi Penyuluhan;

b. Kabupaten/Kota

c.

2.

1)

Pertemuan Temu Teknis;

2)

Pertemuan Evaluasi;

3)

Pengembangan Data Base;

4)

Pembinaan dan Supervisi;

5)

Monitoring dan Evaluasi;

6)

Administrasi;

7)

Materi Penyuluhan.

Kecamatan 1)

Administrasi dan Pengolahan Data Base;

2)

Pertemuan Teknis;

3)

Rembuktani, Kursustani, dan FFD;

4)

Latihan, Kunjungan dan Monev;

5)

Penumbuhan dan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani; a.

Pendampingan Kelompoktani Produksi Pangan:

di

Lokasi


Sentra

13

1)

Rembugtani Desa;

2)

Kursustani Desa;

3)

Bantuan Transport.

b. Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Petani/KEP:

3.

1)

Penumbuhan KEP/BUMP;

2)

Pengembangan KEP/BUMP.

Peningkatan Kinerja Penyuluhan Pertanian; a.

BOP Penyuluh Pertanian PNS;

b. Honorarium THL-TB Penyuluh Pertanian; c.

14

Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya.


BAB III ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

A. Organisasi Pengelola Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2010 kepada Gubernur, Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi. Penyelenggaraan Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Bakorluh/ Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Pertanian di provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian di provinsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Bendahara Pengeluaran Pembantu/BPP dan Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditetapkan oleh KPA Satker Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian di Provinsi berdasarkan usulan Kepala Sekretariat Bakorluh/ Kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat provinsi. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Badan Koodinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat provinsi secara fungsional berkoordinasi dengan BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota.


15

Berdasarkan surat pejabat KPA Satker Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian di provinsi, meminta kepada Kepala BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/BPP kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota sekaligus menunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan mengusulkan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penunjukan petugas tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

B. Mekanisme Kerja Pengelolaan Dana Dekonsentrasi 1. Provinsi Untuk membantu Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota, KPA meminta Kepala Bapeluh/BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Bendahara Pengeluaran Pembantu/BPP sebagai pelaksana kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota: a.

16

Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi mengadakan rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) kabupaten/kota untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2016,


dengan mengundang dinas teknis terkait, BPTP, UPT lingkup BPPSDMP; b. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian Provinsi yang bersangkutan selama satu tahun; c.

Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan untuk mengevaluasi keterlaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kabupaten/ kota;

d. Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi menyampaikan Laporan Triwulanan, Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi setiap minggu ke-II pada triwulan berikutnya kepada Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D lantai V, Jalan Harsono R.M. No. 3 Jakarta 12550, Email: [email protected]. 2. Kabupaten/Kota a.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi di provinsi, Penanggung Jawab Kegiatan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota mengadakan pertemuan teknis untuk mensinergikan dan menyusun Rencana Kerja


17

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian selama satu tahun di kabupaten/kota; b. Penanggung Jawab Kegiatan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota melakukan supervisi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan (BP3K); c.

Penanggung Jawab Kegiatan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota menyampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian setiap minggu ke-I pada bulan berikutnya kepada Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi dan ditembuskan ke Pusat Penyuluhan Pertanian;

d. Dalam Pengelolaan Dana Dekonsentrasi, penanggung jawab kegiatan di kabupaten/kota dibantu oleh pelaksana teknis kegiatan (pejabat struktural). 3. Kecamatan (BP3K) a.

Berdasarkan hasil rapat Temu Teknis di kabupaten/ kota, Penanggung Jawab Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan mengadakan pertemuan teknis untuk mensinergikan dan menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian selama satu tahun di kecamatan;

b. Penanggung Jawab Kegiatan Penyuluhan Pertanian di kecamatan melakukan supervisi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian/WKPP; c.

18

Penanggung Jawab Kegiatan Penyuluhan Pertanian di kecamatan menyampaikan Laporan Bulanan


Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian setiap minggu ke-I pada bulan berikutnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsentrasi di tingkat kabupaten/kota ditembuskan ke Sekretariat Bakorluh Provinsi; d. Dalam Pengelolaan Dana Dekonsentrasi, Penanggung Jawab Kegiatan di kecamatan dibantu oleh pelaksana teknis kegiatan.

C. Mekanisme Pelaksanaan Keuangan 1. Proses Pengajuan Kegiatan a.

Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan 1)

Penanggung Jawab Kegiatan berdasarkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah disusun menyampaikan usulan pelaksanaan kegiatan (termasuk permintaan uang muka kerja bila diperlukan) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (P2K);

2)

Apabila telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka Penanggung Jawab Kegiatan melaksanakan rencana kegiatan unit kerjanya;

3)

Atas dasar persetujuan tersebut untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dapat dimintakan uang muka kerja oleh Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) kepada Bendahara Pengeluaran;

4)

Penanggung Jawab kegiatan setelah selesai melaksanakan kegiatan: a)

Menyusun kegiatan;

laporan

hasil

pelaksanaan


19

b)

Menyelesaikan bukti pertanggungjawaban keuangan (SPJ).

b. Pengajuan Penyelesaian SPJ di Unit Kerja Pembuat Komitmen

20

1)

Penanggung Jawab Kegiatan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui PUMK untuk memeriksa secara cermat kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;

2)

Selanjutnya Penanggung Jawab Kegiatan dan PUMK meneliti bukti-bukti pengeluaran berikut kelengkapan persyaratannya, ketersediaan dana, ketepatan pembebanan dan perhitungannya;

3)

PUMK menatausahakan keuangan;

4)

Setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, maka SPJ tersebut disampaikan kepada Petugas Penguji Tagihan/ SPP (Verifikator);

5)

Oleh petugas Verifikator SPJ tersebut diteliti dan diperiksa secara cermat kebenarannya dan keabsahan dokumen tersebut. SPJ yang dinyatakan lulus dari verifikasi, maka SPJ tersebut oleh Petugas Verifikasi akan disampaikan kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4). Ababila SPJ tersebut tidak lulus verifikasi akan dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Oleh Pejabat Penguji Tagihan dan Perintah Pembayaran (P4),

pertanggungjawaban


SPJ tersebut mendapatkan persetujuan pembebanan, yang kemudian disampaikan ke Bendaharawan Pengeluaran; 6)

Bendaharawan Pengeluaran akan meminta persetujuan pembayaran kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;

7)

Apabila Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui pembayaran SPJ tersebut maka Bendaharawan pengeluaran mengusulkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4) yang apabila memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran/SPM;

8)

Surat Perintah Pembayaran/SPM yang telah disetujui diteruskan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) untuk proses pencairan dana;

9)

Jika disetujui maka KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D yang kemudian disampaikan ke Pejabat Perintah Pembayaran dan copy-nya disampaikan ke Bendahara Pengeluaran;

10) Copy SP2D dan copy SPM oleh Pejabat Perintah Pembayaran/SPM akan diteruskan ke Petugas Perintah Pembayaran/SPM untuk ditatausahakan, yang kemudian disampaikan ke Pejabat Sistem Akuntansi Pemerintahan/SAP; 11) Pejabat Sistem Akuntansi Pemerintahan/SAP akan menatausahakan dan mengolah data-data SP2D dan SPM untuk menyusun Laporan


21

Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. c.

22

Ketentuan Uang Muka 1)

Pemberian uang muka dibatasi pada kegiatankegiatan yang karena sifat pekerjaannya membutuhkan uang muka kerja;

2)

Permintaan uang muka kerja dirinci sesuai kebutuhan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran;

3)

Penerima uang muka bertanggung jawab atas penyelesaian uang muka kerja yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

4)

Uang muka kerja yang diterima dari Bendahara Pengeluaran harus segera dipertanggungjawabkan (SPJ Rampung) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah menerima uang tersebut dan apabila belum mempertanggungjawabkannya maka tidak dibenarkan untuk diberikan uang muka baru;

5)

Kuitansi untuk pembayaran uang muka kerja dibuat rangkap dua, kuitansi yang asli dibukukan Bendahara Pengeluaran dan Lembar Kedua (copy) sebagai arsip PUMK;

6)

Pertanggungjawaban uang muka kerja adalah bukti-bukti pengeluaran yang sah berupa kuitansi berikut kelengkapan pendukungnya dengan daftar rincian penggunaan uang muka kerja dan kuitansi yang ditandatangani oleh PUMK dan Pejabat Pembuat Komitmen;


7)

Apabila uang muka kerja sudah dipertanggungjawabkan oleh PUMK, maka kuitansi asli uang muka ditulis tanggal lunas dan ditandatangani Bendahara Pengeluaran kemudian dikembalikan kepada PUMK dan kuitansi lembar keduanya diserahkan ke Bendahara Pengeluaran sebagai arsip.

2. Mekanisme Cara Pembayaran a.

Ketentuan Pembayaran Melalui Uang Persediaan 1)

Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan permintaan Uang Persediaan dengan menerbitkan SPM-UP;

2)

Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan setinggitingi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada satu rekanan;

3)

Uang persediaan dapat diberikan untuk keperluan belanja barang meliputi: keperluan sehari-hari perkantoran, belanja inventaris kantor, belanja pengadaan bahan makanan, belanja barang pelaksana Tupoksi, belanja barang operasional lainnya, belanja bahan, langganan daya dan jasa, jasa pos dan giro, biaya pemeliharaan gedung dan bangunan, biaya pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya, biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, serta belanja perjalanan biasa;

4)

Perubahan (revisi) besaran uang persediaan sesuai kebutuhan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal


23

Pembendaharaan Departemen Keuangan yaitu setinggi-tingginya 1/12 x pagu (jumlah dan MAK yang dapat dimintakan uang persediaan menurut ketentuan) untuk keperluan 1 (satu) bulan; 5)

Pembayaran melalui uang persediaan untuk keperluan di luar jenis belanja (MAK) tersebut diatas (uang honor tidak tetap dan belanja perjalanan lainnya) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pembendaharaan Departemen Keuangan dengan cara mengajukan permintaan tambahan uang persediaan;

b. Ketentuan Pembayaran Secara Langsung (LS)

24

1)

Pembayaran pada dasarnya dilakukan secara langsung melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);

2)

Pembayaran Langsung (LS) adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak/karena berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah;

3)

Pembayaran langsung dilakukan untuk keperluan pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh rekanan/pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4)

Pembayaran langsung keperluan pembayaran pegawai lainnya;

dilakukan untuk gaji dan belanja


5)

Dalam menerbitkan SPM-LS harus memperhitungkan pajak-pajak yang timbul dan harus dibayar sebagai akibat pengeluaran yang dilakukan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat administrasi keuangan Tahun 2013.

pada

pedoman

D. Alur Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Agar pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi tahun 2016, dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai pelaksanaan penyuluhan pertanian maka perlu digambarkan bagan dan alur kegiatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai hasil dan pelaporan.


25

Gambar 1. Bagan Alur Kerja Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016

26


E.

Prosedur Pengajuan Revisi Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2016 1. Aspek Teknis a.

Dalam pengajuan revisi DIPA/POK khususnya terkait dengan kegiatan teknis, KPA/PPK Provinsi harus mengusulkan revisi disertai alasan yang jelas kepada Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian cq. Bidang Program dan Informasi untuk diverifikasi/ ditelaah terlebih dahulu agar revisi tersebut sesuai mekanisme yang sudah dituangkan dalam juklak maupun juknis.

b. Usulan Revisi DIPA/POK yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pusat Penyuluhan Pertanian cq. Bidang Program dan Evaluasi akan segera ditindaklanjuti di Bagian Perencanaan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk mendapatkan pengesahan. c.

Apabila revisi DIPA/POK tidak melalui verifikasi/ telaahan dari Pusat Penyuluhan Pertanian cq. Bidang Program dan Evaluasi, dan ternyata kegiatan tersebut menjadi masalah dikemudian hari oleh tim pemeriksa, maka kami tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Aspek Keuangan Untuk aspek keuangan, akan peraturan-peraturan yang berlaku.

mengacu


kepada

27

28


BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2016 di provinsi dan kabupaten/kota difokuskan pada kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan di Provinsi 1. Temu Koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Temu Koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi dilaksanakan di 34 provinsi, kegiatan ini dilakukan untuk membangun persamaan persepsi, meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergitas antar instansi lingkup pertanian dan SKPD terkait. Tujuan Terpadunya pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yang bersumber dari APBN dan APBD bersama-sama dengan dinas teknis lingkup pertanian tingkat provinsi, Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh)/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi; Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang disinergikan dengan kegiatan dari dinas teknis lingkup pertanian tingkat provinsi, Bapeluh/ kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi dalam rangka mendukung percepatan


29

pencapaian sasaran prokduksi dan produktivitas 7 (tujuh) komoditas prioritas yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Aneka Cabai, Bawang Merah dan Daging Sapi. Sasaran Kepala Dinas Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota, Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP), dan Penyuluh Pertanian Provinsi. Pelaksanaan 1 (satu) kali Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Februari 2016 Metode Pelaksanaan Pertemuan Output a. Tersosialisasikan Permentan Nomor 131 Tahun 2014 tentang mekanisme dan hubungan kerja antar lembaga yang membidangi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional; b. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yang bersumber dari APBN dan APBD dengan dinas teknis lingkup pertanian tingkat provinsi, Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh)/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi; c. Untuk mendukung percepatan pencapaian tersusunnya rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi/kabupaten/kota

30


selama 1 (satu) tahun yang disinergikan dengan kegiatan dari dinas teknis lingkup pertanian tingkat provinsi, Bapeluh/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi. Penyelenggara Sekretariat Bakorluh di provinsi/Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Laporan a. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Temu Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi; b. Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. 2. Temu Evaluasi Pertanian

Pemantapan

Sistem

Penyuluhan

Tujuan a. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan yang bersumber dari APBN; b. Mengetahui realisasi fisik dan keuangan pada tahun berjalan; c. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan; d. Merencanakan rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan yang bersumber dari APBN. Sasaran Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsenttrasi di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.


31

Pelaksanaan 1 (satu) kali Waktu Pelaksanaan Bulan Juli 2016 Metode Pelaksanaan Pertemuan Output Melakukan konsolidasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN serta permasalahan yang terjadi sehingga dapat diambil suatu kebijakan dalam rangka perbaikan pelaksanaan pada tahun berjalan. Penyelenggara Sekretariat Bakorluh di provinsi/Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Laporan a. Membuat Laporan Penyeleggaraan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Temu Evaluasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi; b. Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. 3. Apresiasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian/SMIPP Apresiasi SMIPP diikuti oleh Admin SMIPP tingkat kabupaten maupun BP3K yang ditugaskan untuk mengelola dan updating database pada wilayah kerjanya.

32


Tujuan a. Memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi Admin SMIPP tingkat kabupaten maupun BP3K agar dapat melakukan updating data pada WEB SMIPP; b. Melakukan evaluasi pengelolaan database SMIPP berkaitan dengan aspek kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan ketenagaan penyuluhan serta data luas tanam, produksi, panen dan produktivitas, penggunaan aplikasi SMIPP offline maupun online, kesepakatan waktu updating setiap bulannya. Sasaran Petugas pengelola (Admin) SMIPP yang sudah/belum pernah mengikuti apresiasi sejenis tingkat kabupaten maupun BP3K. Pelaksanaan 3 (tiga) hari Waktu Pelaksanaan Bulan Maret - April 2016 MetodePelaksanaan Pertemuan, diskusi dan praktek penggunaan perangkat komputer. Output a. Ketersediaan data tentang penyuluhan pertanian melalui WEB SMIPP yang dapat dipergunakan untuk pengambilan kebijakan di tingkat BP3K, kabupaten, provinsi dan pusat; b. Akurasi data penyuluhan pertanian berkaitan dengan aspek: kelembagaan, ketenagaan serta penyelenggaraan dapat digunakan sebagai acuan


33

monitoring secara online dan dapat diakses oleh pengambil kebijakan. Penyelenggara Sekretariat Bakorluh di provinsi/Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Laporan a. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Apresiasi SMIPP Tingkat Provinsi; b. Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. 4. Pengembangan Database Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian/SMIPP Kegiatan Pengolahan Database Penyuluhan Pertanian tingkat provinsi dilakukan dengan melakukan review dan verifikasi updating data yang dilakukan oleh Admin Kabupaten maupun Kecamatan. Admin Provinsi memberikan bimbingan dan advokasi kepada Admin Kabupaten maupun Kecamatan. Selanjutnya Admin Provinsi memberikan laporan tertulis kepada pimpinan kelembagaan penyuluhan provinsi yang berisikan tentang rekapitulasi data yang tercantum dalam SMIPP. Adapun data yang dimaksud meliputi: data dan informasi tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Petani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani dan Materi Penyuluhan. Review data dan informasi dilakukan oleh petugas admin provinsi yang telah dilatih.

34


Tujuan Menyediakan data dan informasi penyuluhan pertanian yang akurat dan mutakhir. Sasaran Balai Penyuluhan Kecamatan. Pelaksanaan 1 (satu) paket. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2016. MetodePelaksanaan a. Kompulasi, verifikasi dan input data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat Kecamatan; b. Penyediaan materi penyuluhan spesifik lokalita; c. Pemutakhiran data dilakukan setiap bulan; d. Penyusunan profil database penyuluhan pertanian tingkat kecamatan; e. Pembayaran honorarium admin dilakukan setiap triwulan dalam 1 tahun. Output a. Tersedianya data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat kecamatan yang akurat dan mutakhir; b. Tersedianya materi penyuluhan spesifik lokalita. Penyelenggara Sekretariat Bakorluh di provinsi/Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.


35

Laporan a. Laporan hasil pengolahan database Penyuluhan Pertanian di provinsi. b. Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. 5. Pembinaan dan Supervisi Penyuluhan Pertanian

Penyelenggaraan

Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh 34 provinsi kepada kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Pembinaan dilaksanakan melalui pendekatan kepada BP4K/ Kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota agar mampu melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian secara efektif dan efisien. Tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di BP4K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian dengan memberikan pembinaan, masukan, pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan. Sasaran BP4K/BP3K kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota/kecamatan dan Kelembagaan Petani. Pelaksanaan 1 (satu) Paket. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari – Desember 2016. Metode Pelaksanaan Kunjungan dan Pertemuan.

36


Output BP4K/BP3K kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota/kecamatan dan Kelembagaan Petani memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Satker Kelembagaan Penyuluhan Provinsi. Penyelenggara Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan penyuluhan pertanian provinsi.

yang

menangani

Laporan a. Membuat Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi; b. Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. 6. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tingkat Provinsi dilaksanakan di 34 provinsi yang merupakan bagian dari proses manajemen dalam suatu kegiatan pertanggungjawaban. Tujuan a. Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan; b. Mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah dilaksanakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan; c. Menyediakan umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.


37

Sasaran BP4K/BP3K kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota/kecamatan dan Kelembagaan Petani. Pelaksanaan 1 (satu) Tahun. Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2016. Metode Pelaksanaan Kunjungan, survey dan Focus Group Disscusion (FGD). Output a. Diketahuinya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dan kecamatan; b. Diketahuinya tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah dilaksanakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan; c. Tersedianya umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyelenggara Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan penyuluhan pertanian provinsi.

yang

menangani

Laporan a. Membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di Provinsi; b. Membuat Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan yang harus diserahkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian; c. Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian.

38


7. Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan Penyusunan materi penyuluhan dimaksudkan untuk memantapkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian dalam memberikan layanan kepada petani agar tercapai kualitas hidup secara sosial maupun ekonomi (better farming, better business dan better living). Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan inovasi baru untuk mengatasi permasalahan atau memperkenalkan informasi yang berkaitan dengan teknologi dalam pengembangan agribisnis yang mencakup lintas kabupaten dalam satu provinsi. Sasaran Petani, Gapoktan, Pertanian.

Kelembagaan

Petani,

Penyuluh

Pelaksanaan 1 (satu) Paket. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2016. Metode Pelaksanaan a. Partisipatif; b. Berorientasi pada kebutuhan petani/pelaku usaha dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan; c. Berorientasi pada pemecahan masalah; d. Menggunakan media yang efektif. Tahapan Kegiatan a. Penetapan topik; b. Pengumpulan bahan materi yang dibutuhkan;


39

d. Penyusunan materi; e. Pencetakan. Output a. Tersedianya materi penyuluhan yang dapat mengatasi permasalahan atau memperkenalkan informasi inovatif dalam pengembangan agribisnis mencakup lintas kabupaten dalam satu provinsi; b. Tersedianya materi penyuluhan spesifik lokalita. Penyelenggara Sekretariat Bakorluh di provinsi/Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Laporan a. Laporan judul materi dan bentuk media (leaflet, brosur, poster, dll.); b. Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. 8. Pengembangan Materi Penyuluhan melalui Langganan Tabloid Pertanian Tabloid pertanian merupakan bentuk media cetak yang berisi informasi pertanian, yang dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tujuan Memberikan alternatif informasi yang berkaitan dengan teknologi yang dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran BP4K/Kelembagaan Penyuluhan/dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan Balai Penyuluhan Kecamatan.

40


Pelaksanaan 1 (satu) paket. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari – Desember 2016. Metode Pelaksanaan Pengadaan langsung dengan mempertimbangkan issue yang berkembang sebagai materi yang dibutuhkan. Persyaratan tabloid pertanian sebagai materi penyuluhan, adalah sebagai berikut: a. Terbit minimal 4 kali dalam sebulan; b. Memuat rubrik penyuluhan pertanian; c. Memuat rubrik suara penyuluh pertanian; d. Mampu melayani pendistribusian sampai ke tingkat kecamatan/desa; e. Menyampaikan informasi teknis pertanian dan kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian; f. Berbadan hukum. Output Meningkatnya kompetensi dan kapasitas penyuluh dalam melaksanakan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku utama. Penyelenggara Satker provinsi. Laporan a. Laporan hasil kegiatan Langganan Tabloid Pertanian; b. Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian.


41

9. Langganan Majalah Kebijakan Pertanian Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota Kecamatan

bagi dan

Majalah Kebijakan Pertanian merupakan bentuk media cetak yang berisi informasi pertanian, yang dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan funngsinya. Tujuan Memberikan alternatif informasi yang berkaitan dengan teknologi yang dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran BP4K/Kelembagaan Penyuluhan/dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan Balai Penyuluhan Kecamatan. Pelaksanaan 1 (satu) paket. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari – Desember 2016. Metode Pelaksanaan Pengadaan langsung dengan mempertimbangkan issue yang berkembang sebagai materi yang dibutuhkan. Untuk materi yang berisikan tentang kebijakan sektor pertanian didistribuskan sampai kabupaten/kota. Sedangkan materi yang berisikan teknologi dan informasi pemasaran, pengolahan hasil didistribusikan sampai kecamatan. Persyaratan tabloid pertanian penyuluhan adalah sebagai berikut:

42

sebagai


materi

a. Terbit minimal 1 kali dalam sebulan; b. Memuat rubrik penyuluhan pertanian; c. Mampu melayani pendistribusian sampai ke tingkat kabupaten/kota; d. Menyampaikan informasi teknis pertanian dan kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian; e. Berbadan hukum. Output Meningkatnya kompetensi dan kapasitas penyuluh dalam melaksanakan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku utama. Penyelenggara Satker provinsi. Laporan a. Laporan hasil kegiatan Langganan Tabloid Pertanian. b. Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. 10. Administrasi Kegiatan Administrasi kegiatan di provinsi dilaksanakan di 34 provinsi untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam mendukung Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Tujuan a. Menyediakan honorarium petugas yang terkait dengan operasional Satker, petugas SAI dan petugas SIMONEV; b. Menyediakan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat-menyurat, konsumsi rapat-


43

c.

rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan provinsi ke pusat; dan Melaksanakan koordinasi dan konsultasi.

Sasaran Pelaksana Satker Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Pelaksanaan 1 (satu) Tahun. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2016. Metode Pelaksanaan a. Penyaluran honorarium petugas yang terkait dengan Operasional Satker, Petugas SAI dan Petugas SIMONEV; b. Pengadaan bahan dan ATK; dan c. Koordinasi dan Konsultasi. Output a. Diterimanya honorarium petugas yang dengan operasional Satker, petugas SAI dan SIMONEV; b. Tersedianya bahan dan alat tulis penggandaan, surat-menyurat, konsumsi rapat serta penyusunan dan pengiriman provinsi ke pusat; dan c. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi. Penyelenggara Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan penyuluhan pertanian provinsi.

44

yang

terkait petugas kantor, rapatlaporan

menangani


Laporan a. Perjalanan dinas dalam rangka perencanaan, koordinasi dan konsultasi ke pusat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana di tingkat provinsi. b. Laporan Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan Tingkat Provinsi (format terlampir) paling lambat diterima tanggal 10 pada periode/bulan berikutnya, yang meliputi rekapitulasi kegiatan di kabupaten/kota dan kegiatan di provinsi dengan alamat e-mail: [email protected]. Pusat Penyuluhan Pertanian akan menginformasikan keragaan penerimaan laporan bulanan/triwulanan/tahunan kepada Satker Provinsi setiap 6 bulan sekali yang selanjutnya sebagai bahan penilaian dan pemberlakuan "punishment"pada tahun berikutnya.

B. Kegiatan di Kabupaten/Kota 1. Temu Teknis Kabupaten/Kota

Penyuluhan

Pertanian

Tingkat

Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota dilaksanakan di 514 Kabupaaten/Kota, kegiatan ini dilakukan untuk membangun persamaan persepsi, meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergitas antar instansi lingkup pertanian dan SKPD terkait. Tujuan a. Sinkronisasinya kegiatan dan anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yang bersumber dari APBN dan APBD bersama-sama dengan dinas teknis


45

lingkup pertanian kabupaten/kota, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K); b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang disinergikan dengan kegiatan dari dinas teknis lingkup pertanian kabupaten/kota dan BP3K. Sasaran Kepala Dinas Kabupaten/Kota Lingkup Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), BP3K, Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten dan Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota. Pelaksanaan 1 (satu) kali. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Februari 2016. Metode Pelaksanaan Pertemuan. Output a. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yang bersumber dari APBN dan APBD dengan dinas teknis lingkup pertanian kabupaten/kota, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K); b. Tersusunnya rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang disinergikan dengan kegiatan dari dinas teknis lingkup pertanian kabupaten/kota, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K); c. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan tahun berjalan (Januari – Desember 2016).

46


Penyelenggara Sekretariat Bapeluh di Kabupaten/Kota. Laporan a. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota; b. Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. 2. Temu Evaluasi Kabupaten/Kota

Penyuluhan

Pertanian

Tingkat

Tujuan a. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota dan kecamatan yang bersumber dari APBN; b. Mengetahui realisasi fisik dan keuangan pada tahun berjalan; c. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan; d. Merencanakan rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota dan kecamatan yang bersumber dari APBN. Sasaran Satker Pelaksana Kegiatan Dana Dekonsenttrasi di kabupaten/kota dan kecamatan. Pelaksanaan 1 (satu) kali Waktu Pelaksanaan Bulan Juli 2016 Metode Pelaksanaan Pertemuan.


47

Output Melakukan konsolidasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN serta permasalahan yang terjadi sehingga dapat diambil suatu kebijakan dalam rangka perbaikan pelaksanaan pada tahun berjalan. Penyelenggara Sekretariat Bapeluh di kabupaten/kota. Laporan a. Membuat Laporan Penyeleggaraan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Temu Evaluasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota; b. Mengirimkan ke Provinsi. 3. Pengembangan Database Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian/SMIPP Tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan Pengolahan Database Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota dilakukan dengan melakukan review dan verifikasi updating data yang dilakukan oleh Admin Kecamatan. Admin Kabupaten/Kota memberikan bimbingan dan advokasi kepada Admin Kecamatan. Selanjutnya Admin Kabupaten/Kota memberikan laporan tertulis kepada pimpinan kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota yang berisikan tentang rekapitulasi data yang tercantum dalam SMIPP. Adapun data yang dimaksud meliputi: data dan informasi tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Petani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani dan Materi Penyuluhan. Review data dan informasi dilakukan oleh petugas admin kabupaten/kota yang telah dilatih.

48


Tujuan Menyediakan data dan informasi penyuluhan pertanian kabupaten/kota yang akurat dan mutakhir. Sasaran Admin SMIPP Kabupaten/Kota. Pelaksanaan 1 (satu) Paket. WaktuPelaksanaan Bulan Januari - Desember 2016. Metode Pelaksanaan a. Kompulasi, verifikasi dan input data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat kecamatan; b. Penyediaan materi penyuluhan spesifik lokalita; c. Pemutakhiran data dilakukan setiap bulan; d. Penyusunan profil database penyuluhan pertanian tingkat kecamatan; e. Pembayaran honorarium admin dilakukan setiap triwulan dalam 1 tahun. Output a. Tersedianya data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat kecamatan yang akurat dan mutakhir; b. Tersedianya materi penyuluhan spesifik lokalita. Penyelenggara Sekretariat Bapeluh di Kabupaten/Kota.


49

Laporan a. Laporan hasil pengolahan database Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota; b. Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. 4. Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan/BP3K Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh 514 kabupaten/kota kepada kecamatan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Pembinaan dilaksanakan melalui pendekatan kepada BP3K/ Kelembagaan yang menangani penyuluhan di kecamatan agar mampu melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian secara efektif dan efisien. Tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di BP3K/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian dengan memberikan pembinaan, masukan, pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan. Sasaran BP3K Kelembagaan yang menangani pertanian dan Kelembagaan Petani.

penyuluhan

Pelaksanaan 1 (satu) Paket. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2016. Metode Pelaksanaan Kunjungan dan Pertemuan.

50


Output BP3K kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian dan Kelembagaan Petani memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Satker Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota. Penyelenggara Sekretariat Bapeluh di Kabupaten/Kota. Laporan a. Membuat Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota; b. Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. 5. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tingkat Provinsi dilaksanakan di 514 kabupaten/kota yang merupakan bagian dari proses manajemen dalam suatu kegiatan pertanggungjawaban. Tujuan a. Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian di kecamatan; b. Mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah dilaksanakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/ tindakan yang diperlukan; c. Menyediakan umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.


51

Sasaran BP3K baik yang mendapatkan fasilitasi dari Dana Dekonsentrasi maupun yang tidak. Pelaksanaan 1 (satu) Tahun. Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2016. Metode Pelaksanaan Kunjungan, survey dan Focus Group Disscusion (FGD). Output a. Diketahuinya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian di kecamatan; b. Diketahuinya tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah dilaksanakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan; c. Tersedianya umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyelenggara Sekretariat Bapeluh di Kabupaten/Kota. Laporan a. Membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten/Kota; b. Membuat Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan yang harus diserahkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian.

52


6. Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan Kabupaten/Kota Penyusunan materi penyuluhan dimaksudkan untuk memantapkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian dalam memberikan layanan kepada petani agar tercapai kualitas hidup secara sosial maupun ekonomi (better farming, better business dan better living). Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan inovasi baru untuk mengatasi permasalahan atau memperkenalkan informasi yang berkaitan dengan teknologi dalam pengembangan agribisnis yang mencakup lintas kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Sasaran Petani, Gapoktan, Pertanian.

Kelembagaan

Petani,

Penyuluh

Pelaksanaan 1 (satu) Paket. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari – Desember 2016. Metode Pelaksanaan a. Partisipatif; b. Berorientasi pada kebutuhan petani/pelaku usaha dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan; c. Berorientasi pada pemecahan masalah; d. Menggunakan media yang efektif. Tahapan Kegiatan a. Penetapan topik; b. Pengumpulan bahan materi yang dibutuhkan;


53

c. Penyusunan materi; d. Pencetakan. Output a. Tersedianya materi penyuluhan yang dapat mengatasi permasalahan atau memperkenalkan informasi inovatif dalam pengembangan agribisnis mencakup lintas kecamatan dalam satu kabupaten/ kota; b. Tersedianya materi penyuluhan spesifik lokalita. Penyelenggara Sekretariat Bapeluh di Kabupaten/Kota. Laporan a. Laporan judul materi dan bentuk media (leaflet, brosur, poster, dll.); b. Mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. 7. Administrasi Kegiatan Administrasi kegiatan di kabupaten/kota dilaksanakan di 514 kabupaten/kota untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam mendukung Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Tujuan a. Menyediakan honorarium petugas yang terkait dengan operasional kegiatan; b. Menyediakan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat-menyurat, konsumsi rapatrapat serta penyusunan dan pengiriman laporan kabupaten/kota ke provinsi; dan c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi.

54


Sasaran Pimpinan Balai Penyuluhan di kecamatan/Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan. Pelaksanaan 1 (satu) Tahun. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari– Desember 2016. Metode Pelaksanaan a. Penyaluran honorarium petugas yang terkait dengan operasional kegiatan; b. Pengadaan bahan dan ATK; dan c. Koordinasi dan konsultasi. Output a. Diterimanya honorarium petugas yang terkait dengan operasional kegiatan; b. Tersedianya bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat-menyurat, konsumsi rapatrapat serta penyusunan dan pengiriman laporan kabupaten/kota ke provinsi; dan c. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi. Penyelenggara BP4K/Kelembagaan yang menangani pertanian di kabupaten/kota.

penyuluhan

Laporan a. Perjalanan dinas dalam rangka perencanaan, koordinasi dan konsultasi ke provinsi; b. Laporan Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan Kabupaten/Kota (format terlampir) paling lambat diterima tanggal 10 pada periode/bulan berikutnya, yang meliputi rekapitulasi kegiatan di kecamatan


55

dan kegiatan di kabupaten/kota kepada Kepala Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian provinsi.

C. Kegiatan di Kecamatan (BP3K) 1. Administrasi dan Pengelolaan Data Base a.

Administrasi Administrasi di Balai Penyuluhan Kecamatan digunakan untuk mengintegrasikan segala sumberdaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengoperasionalkan kegiatan yang telah direncanakan. Tujuan Menyediakan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan ke kabupaten/kota. Sasaran Camat, Penyuluh Pertanian Lapangan, POPT, Mantri Tani, Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan 1 (satu) tahun. Waktu Pelaksanaan Bulan April – Desember 2016. Metode Pelaksanaan 1) Pengadaan bahan dan ATK pelaksana penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan;

56


2)

Perjalanan dinas dalam rangka perencanaan, koordinasi dan konsultasi ke kabupaten/kota.

Output Tersedianya bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan ke kabupaten/kota. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan 1) Laporan hasil kegiatan administrasi di kecamatan; 2) Laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka perencanaan, koordinasi dan konsultasi ke kabupaten/kota dan provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana di kecamatan. b. Pengolahan Data Base Kegiatan Pengelolaan Database Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian/SMIPP tingkat BP3K dilaksanakan melalui pemutakhiran data dan informasi penyuluhan pertanian (data dan informasi tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Petani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani dan Materi Penyuluhan) melalui SMIPP yang meliputi SIMLUHTAN dan Cyber Extension. Pemuktakhiran data dan informasi dilakukan oleh petugas admin yang telah dilatih.


57

Tujuan Menyediakan data dan informasi penyuluhan pertanian yang akurat dan mutakhir, khususnya database yang dibutuhkan untuk mendukung program swasembada padi, jagung, dan kedelai (luas sawah, luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas). Sasaran Balai Penyuluhan Kecamatan. Pelaksanaan 1 (satu) Paket. Waktu Pelaksanaan Bulan April - Desember 2016. Metode Pelaksanaan 1) Kompulasi, verifikasi dan input data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat kecamatan; 2) Penyediaan materi penyuluhan spesifik lokalita; 3) Pemutakhiran data dilakukan setiap bulan; 4) Penyusunan profil database penyuluhan pertanian tingkat kecamatan; 5) Pembayaran honorarium admin dilakukan setiap triwulan dalam 1 tahun. Output 1) Tersedianya data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat kecamatan yang akurat dan mutakhir; 2) Tersedianya materi penyuluhan spesifik lokalita.

58


Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan. Laporan Laporan hasil pengolahan database Penyuluhan Pertanian di kecamatan. 2. Temu Teknis Penyuluhan di Kecamatan Temu Teknis Penyuluhan Pertanian di kecamatan dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan Pertanian di kecamatan. Hasil dari koordinasi ini dituangkan dalam programa penyuluhan yang dilaksanakan di WKBPP dan WKPP. Tujuan BP3K mampu merencanakan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kecamatan.

mensinergikan pertanian di

Sasaran Camat, Petugas POPT, Mantri Tani, Pengurus Poktan/ P3A, Pengurus Gapoktan/GP3A, Pengurus KEP, Penyuluh Pertanian Lapangan, Mantri Statistik, Babinsa, dan atau petugas terkait lainnya. Pelaksanaan 1 (satu) kali. Waktu Pelaksanaan Bulan Maret – April 2016 atau sesuai kebutuhan di lapangan. Metode Pelaksanaan Pertemuan dan diskusi.


59

Output Rencana kegiatan percepatan peningkatan produksi pangan strategis nasional dan kegiatan penyuluhan yang memberikan daya ungkit tinggi. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan Laporan hasil pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Kegiatan Temu Teknis Penyuluhan di Kecamatan. 3. Rembug Tani, Kursus Tani dan Farmers Field Day (FFD) a.

Rembug Tani Rembug Tani sebagai salah satu metode pemberdayaan petani melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin oleh Poktan dan Gapoktan dalam menjalankan usahataninya yang difasilitasi oleh penyuluh yang berada di wilayah kerja Balai Penyuluhan Kecamatan. Tujuan 1) BP3K melalui Penyuluh Pertanian masing-masing WKPP mampu memfasilitasi poktan dalam melaksanakan rembug tani untuk menyepakati rencana kegiatan usahatani sebagai penjabaran dari rencana kegiatan percepatan peningkatan produksi pangan strategis nasional dan kegiatan penyuluhan yang memberikan daya ungkit tinggi; 2) Menyampaikan informasi tentang rencana kegiatan penyuluhan sesuai dengan programa

60


penyuluhan dan rencana usahatani tingkat kecamatan.

pengembangan

Sasaran Penyuluh Pertanian Urusan Programa dan Penyuluh Pertanian masing-masing WKPP. Pelaksanaan 1 (satu) Kegiatan. Waktu Pelaksanaan Paling lambat April 2016. Metode Pelaksanaan Pertemuan/Rembug. Output 1) Rencana kegiatan usahatani sebagai penjabaran dari rencana kegiatan percepatan peningkatan produksi pangan strategis nasional dan kegiatan penyuluhan yang memberikan daya ungkit tinggi; 2) Terinformasikannya rencana kegiatan penyuluhan sesuai dengan programa penyuluhan dan rencana pengembangan usahatani tingkat kecamatan. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan Laporan hasil pelaksanaan Rembug Tani. b. Kursus Tani Kursus Tani di Kecamatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi sesuai dengan rekomendasi.


61

Tujuan Meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi sesuai dengan rekomendasi. Sasaran Gapoktan. Pelaksanaan 1 (satu) tahun. Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2016 sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh kelompoktani. Metode Pelaksanaan 1) Melakukan pembelajaran mencakup materi teknis; 2) Pengembangan jejaring dan kemitraan dalam agribisnis; 3) Metode lain secara spesifik yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan di lapangan. Output Meningkatnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan Laporan hasil kegiatan kursus tani di kecamatan. c.

62

Farmers Field Day (FFD) Kegiatan Farmer’s Field Day (Hari Temu Lapangan Petani) sebagai salah satu metode pemberdayaan


petani melalui pertemuan antara para petani, peneliti dan penyuluh untuk saling tukar-menukar informasi tentang teknologi pertanian yang diterapkan dan umpan balik dari petani. Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada saat panen dan atau setiap tahapan proses budidaya untuk menyampaikan pesan terkait dengan teknologi yang diterapkan, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan produksi dan produktivitas 7 (tujuh) komoditas pangan strategi (padi, jagung, kedelai, aneka cabai, bawang merah dan daging sapi). Tujuan Menyampaikan informasi tentang teknologi pertanian terapan serta umpan balik dari petani. Sasaran Petani, peneliti dan penyuluh pertanian. Pelaksanaan 1 (satu) kegiatan. Waktu Pelaksanaan Bulan April – Desember 2016. Metode Pelaksanaan Pertemuan dan pameran, demonstrasi hasil, dan demonstrasi cara. Output Terinformasikannya teknologi pertanian terapan serta umpan balik dari petani. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan Laporan hasil pelaksanaan Farmer’s Field Day.


63

4. Latihan Kunjungan dan Monitoring Evaluasi a.

Latihan Kunjungan (LAKU) Kegiatan Latihan bagi penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Kecamatan secara rutin 2 (dua) minggu sekali. Sedangkan kunjungan dilaksanaan oleh Penyuluh Pertanian secara rutin kepada Poktan dan Gapoktan di wilayah binaannya (Permentan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani yang telah ditindaklanjuti dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI Tahun 2014). Tujuan Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian melalui pelatihan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani melalui kunjungan penyuluh pertanian ke Poktan dan Gapoktan. Sasaran Penyuluh Pertanian Lapangan, THL-TB Penyuluh Pertanian, Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan 1 (satu) paket. Waktu Pelaksanaan Bulan April - Desember 2016. Metode Pelaksanaan Pelatihan di Balai Penyuluhan Kecamatan dan kunjungan ke Poktan dan Gapoktan, khususnya dalam penerapan pendampingan teknologi yang direkomendasikan dalam percepatan peningkatan produksi dan produktivitas 7 (tujuh) komoditas

64


pangan strategi (padi, jagung, kedelai, aneka cabai, bawang merah dan daging sapi). Metode Pelaksanaan Pelatihan di Balai Penyuluhan Kecamatan dan kunjungan ke Poktan dan Gapoktan. Output 1) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian; 2) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam penerapan. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan Laporan hasil pelaksanaan latihan dan kunjungan. b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tingkat Provinsi dilaksanakan di 34 provinsi yang merupakan bagian dari proses manajemen dalam suatu kegiatan pertanggungjawaban. Tujuan Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan dapat mengawal serta mendampinginya lebih optimal untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran Penyuluh Pertanian Lapangan, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya. Pelaksanaan 1 (satu) paket.


65

Waktu Pelaksanaan Bulan April - Desember 2016. Metode Pelaksanaan Kunjungan lapangan, analisis materi atau sesuai kebutuhan Output 1) meningkatnya kualitas kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 2) meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani. Penyelenggara BP3K yang difasilitasi. Laporan 1) Membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di provinsi; 2) Membuat Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan yang harus diserahkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian. 5. Penumbuhan dan Kelompoktani a.

Penilaian

Kelas

Kemampuan

Penumbuhan Kelompoktani Penumbuhan dan pengembangan Poktan dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahataninya dan meningkatkan kemampuan poktan dalam melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Hingga saat ini masih banyak petani yang belum bergabung dalam kelompoktani, hal ini disebabkan

66


oleh kurangnya pemahaman akan manfaat berkelompok. Selain itu, bagi kelompoktani yang telah tumbuh masih banyak yang belum mengelola kelompoknya sesuai dengan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Tujuan 1) Meningkatnya jumlah petani yang tergabung dalam kelompoktani; 2) Meningkatnya kemampuan manajemen kelompoktani. Sasaran Petani yang belum berkelompok; Kelompoktani. Pelaksanaan 1 (satu) paket kegiatan. Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2016. Metode Pelaksanaan Pertemuan secara rinci terdapat pada petunjuk pelaksanaan tersendiri. Output 1) Peningkatan jumlah kelompoktani; 2) Peningkatan kualitas manajemen kelompoktani. Laporan Laporan hasil kegiatan penumbuhan pengembangan kelompoktani di seluruh Penyuluhan Kecamatan se-Indonesia.

dan Balai

b. Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani Kegiatan penilaian kelas kemampuan kelompoktani dilakukan untuk mengetahui perkembangan


67

klasifikasi kemampuan kelompoktani yang telah tumbuh minimal 2 tahun di setiap kecamatan. Tujuan Meningkatkan kelas kemampuan kelompoktani. Sasaran Kelompok tani, kepala desa/lurah, camat, penyuluh pertanian dan pimpinan BP3K. Pelaksanaan 1 (satu) paket kegiatan. Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2016. Metode Pelaksanaan Pertemuan secara rinci terdapat pada petunjuk pelaksanaan tersendiri. Output Jumlah kelompoktani kemampuannya.

yang

meningkat

kelas

Laporan Laporan hasil kegiatan penilaian kelas kemampuan kelompoktani di seluruh Balai Penyuluhan Kecamatan se-Indonesia. 6. Pemberdayaan Kelompoktani di Lokasi Sentra Pangan a.

68

Rembug Tani Desa Rembug Tani Desa sebagai salah satu metode pemberdayaan petani melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin oleh Poktan dan Gapoktan dalam menjalankan usahataninya yang di fasilitasi oleh penyuluh yang berada di wilayah kerja Balai Penyuluhan Kecamatan.


Tujuan 1) Merencanakan kegiatan usahatani dan menyusun jadwal pelaksanaan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen sesuai dengan paket bantuan dan rekomendasi teknologi untuk mencapai sasaran peningkatan IP dan produktivitas padi, jagung dan kedelai; 2) Mengidentifikasi masalah dan pemecahannya, serta mengevaluasi hasil usahatani. Sasaran Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - November kebutuhan lapangan.

2016

atau

sesuai

Metode Pelaksanaan Pertemuan/Rembug. Output 1) Tersusunnya rencana kegiatan usahatani dan jadwal pelaksanaan; 2) Teridentifikasinya masalah dan pemecahannya, serta terevaluasinya hasil usahatani. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan Laporan hasil pelaksanaan Rembug Tani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pedoman petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Kelompoktani di Lokasi Sentra Produksi Pangan.


69

b. Kursus Tani Kursus Tani Desa dilaksanakan desa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (Komoditas Strategis Nasional) sesuai dengan rekomendasi. Tujuan Meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi. Sasaran Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan 1 (satu) tahun. Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2016 sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh kelompoktani. Metode Pelaksanaan 1) Melakukan pembelajaran mencakup materi teknis; 2) Pengembangan jejaring dan kemitraan dalam agribisnis; 3) Metode lain secara spesifik yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan di lapangan. Output Meningkatnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi 7 (tujuh) komoditas pangan strategi. Penyelenggara Penyuluhan Pertanian di WKPP.

70


Laporan Laporan hasil kegiatan kursus tani di Desa. 7. Pemberdayaan Kelembagaan Petani a.

Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan upaya pemberdayaan petani yang berorientasi pasar yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam penguasaan teknis budidaya/produksi, manajemen usahatani dan pemasaran dengan mengoptimalkan rantai nilai untuk produk pertanian dengan nilai ekonomis tinggi. Tujuan 1) memberikan acuan bagi pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Kelompoktani di Lokasi Sentra Pangan; 2) Meningkatnya pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan sesuai potensi wilayah; 3) meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kepada para petani dalam upaya pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan komoditas pangan strategis nasional. Sasaran 1) Penyuluh pendamping di 24.000 WKPP di lokasi sentra pangan;


71

2) 3)

Kelompoktani di lokasi sentra pangan; Para penyelenggara penyuluhan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan yang menangani kegiatan pemberdayaan kelompoktani di lokasi sentra pangan.

Pelaksanaan 1 (satu) paket kegiatan. Waktu Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2016. Metode Pelaksanaan Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani. Output 1) meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis nasional melalui Gerakan Pemberdayaan Kelompoktani di Lokasi Sentra Pangan; 2) meningkatnya kinerja penyuluh pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kepada petani guna mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan komoditas pangan strategis nasional; 3) terfasilitasinya tim pengawalan dan pendampingan di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan guna mewujudkan pemberdayaan petani di lokasi sentra pangan. Laporan Laporan hasil kegiatan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pedoman petunjuk pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

72


D. Ketenagaan Penyuluhan yang Difasilitasi 1. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS dan THL-TB Penyuluh Pertanian dimaksudkan untuk memfasilitasi operasional penyuluh di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota untuk melakukan kunjungan/pembinaan penyuluhan di wilayah binaannya masing-masing. Besaran BOP setiap bulan dibedakan dalam 3 (tiga) wilayah dengan rincian sebagai berikut: No.

Wilayah

BOP (Rp)

1

Wilayah Barat

320.000

2

Wilayah Tengah

400.000

3

Wilayah Timur

480.000

Penyuluh pertanian yang berhak menerima BOP, yaitu: a.

Penyuluh pertanian PNS yang telah diangkat menjadi pejabat fungsional penyuluh pertanian sesuai dengan PERMENPAN Nomor PER/02/MENPAN/ 2/2008 (dibuktikan dengan SK pengangkatan jabatan fungsional penyuluh pertanian);

b. Bertugas dan melakukan pembinaan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya (dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat Berwenang); c.

Untuk penyuluh pertanian PNS dengan keahlian perikanan dan telah diangkat kembali sebagai pejabat fungsional penyuluh pertanian (dibuktikan dengan SK pengangkatan kembali kedalam jabatan fungsional penyuluh pertanian).

Penyuluh pertanian yang tidak berhak menerima BOP, yaitu:


73

a.

Penyuluh Pertanian sedang dalam tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;

b. Penyuluh Pertanian telah mengalami mutasi jabatan dari fungsional ke struktural; c.

Penyuluh Pertanian mendapat tugas khusus di luar tugas sebagai penyuluh;

d. Penyuluh Pertanian tidak menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian berdasarkan Programa Penyuluhan sesuai lokasi penugasan; e.

Penyuluh Pertanian tidak menyusun Laporan Bulanan Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian berdasarkan RKT;

f.

Penyuluh Pertanian yang dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapat persetujuan dari Koordinator Penyuluh atau atasan langsung penyuluh pertanian.

Tahapan pelaksanaan pencairan dan pendistribusian BOP bagi Penyuluh Pertanian, adalah sebagai berikut: a.

Satker pengelola Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Provinsi melakukan verifikasi ulang terhadap Penyuluh Pertanian calon penerima BOP, baik Penyuluh Pertanian di provinsi maupun kabupaten/kota;

b. KPA pada satker Pengelola Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem penyuluhan Pertanian Provinsi menerbitkan SK Penyuluh Pertanian Penerima BOP di Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Bakorluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di Provinsi dan BP4K/kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kabupaten/Kota;

74


c.

KPA pada satker Pengelola Dana Dekonsentrasi Pemantapan Sistem penyuluhan Pertanian Provinsi, berdasarkan Surat Keputusan Penyuluh Pertanian penerima BOP dan Rekomendasi dari kabupaten/ kota melakukan pencairan BOP;

d. Pencairan BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran Satker Provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening Penyuluh Pertanian penerima BOP, atas dasar persetujuan/rekomendasi dari Koordinator Penyuluh Pertanian atau atasan langsung penyuluh pertanian; e.

Persetujuan/rekomendasi yang diberikan untuk pencairan BOP pertama kali oleh provinsi dan Kabupaten/kota diawali dengan menyerahkan programa penyuluhan pertanian, RKT penyuluh pertanian, serta laporan bulanan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian, dan untuk persetujuan/rekomendasi selanjutnya Penyuluh Pertanian menyerahkan laporan kegiatan penyuluhan setiap bulan berikutnya;

f.

Kinerja setiap penyuluh pertanian akan dievaluasi berdasarkan 9 (sembilan) Indikator Keberhasilan Penyuluh Pertanian oleh atasan langsung Penyuluh Pertanian;

g.

Koordinator penyuluh atau atasan langsung Penyuluh Pertanian agar segera melaporkan kepada Satker provinsi, apabila terjadi alih tugas, pensiun, wafat, dan tindak indisipliner lainnya, untuk dilakukan pemberhentian terhadap penyaluran BOP. Apabila penyuluh tersebut tetap menerima BOP, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


75

h.

Pencairan dana BOP dilakukan paling lambat setiap 3 bulan sekali;

i.

Terhadap BOP tidak dikenakan termasuk pemotongan pajak;

j.

Dana BOP Penyuluh Pertanian PNS yang tidak terserap, tidak dapat direvisi dan harus disetorkan ke Kas Negara.

k.

Pencairan BOP setelah mengirimkan: 1) Laporan realisasi 2) Data Produksi 3) Laporan Produktivitas 4) Laporan Luas Tanam

para

pemotongan,

penyuluh

telah

Mengingat keterbatasan dana dekonsentrasi yang tersedia di tingkat pusat, maka daerah dapat menambahkan dukungan dana operasional bagi penyuluh pertanian, antara lain melalui penyediaan Uang Kerja Bimbingan (UKB) dan bentuk-bentuk pendanaan lain yang bersumber dari APBD provinsi, kabupaten/kota atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Honorarium dan Biaya Operasional Pertanian THL-TB Penyuluh Pertanian

Penyuluh

Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2007, sampai dengan Juni 2015 tercatat masih sebanyak 19.417 orang yang tersebar di kabupaten/kota seluruh Indonesia, dengan rincian berdasarkan Angkatan dan Pendidikan, seperti tabel berikut:

76


No. 1 2 3

Pendidikan S1/D4 D3 SLTA Jumlah

Jumlah (Orang)

Honor (RP)

7.437 2.037 9.943

2.000.000 1.500.000 1.200.000

19.417

Lebih rinci diatur tersendiri dalam Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian. 3. Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya Tujuan a. Meningkatkan peran dan motivasi penyuluh pertanian swadaya sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dalam pendampingan kelompoktani. b. Meningkatkan wawasan dan kemampuan penyuluh pertanian swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. c.

Meningkatkan kualitas pendampingan penyuluh pertanian swadaya guna mendukung pencapaian program prioritas pembangunan pertanian;

Sasaran Penyuluh Pertanian Swadaya di 34 provinsi seluruh Indonesia. Pelaksanaan 1 (satu) paket. Waktu Pelaksanaan Bulan Januari - Desember 2016. Metode Pelaksanaan Pembinaan dan Kunjungan Lapangan.


77

Output a. Meningkatnya peran dan motivasi penyuluh pertanian swadaya dalam sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dalam pendampingan kelompoktani; b. Meningkatnya wawasan dan kemampuan penyuluh pertanian swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian; c.

Meningkatnya kualitas pendampingan penyuluh pertanian swadaya guna mendukung pencapaian program prioritas pembangunan pertanian.

Penyelenggaraan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan. Laporan Laporan hasil kegiatan Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pedoman petunjuk pelaksanaan Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya.

78


BAB V KEGIATAN PUSAT MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Agar penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui dana dekonsentrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan yang direncanakan diperlukan dukungan kegiatan penyuluhan di pusat. Kegiatan-kegiatan pusat yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah adalah sebagai berikut: A. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Provinsi 1.

Temu Koordinasi Penyuluhan Provinsi;

2.

Administrasi Kegiatan;

3.

Pengembangan Data Base Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian;

4.

Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan pertanian;

5.

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Provinsi;

6.

Penyusunan dan Penyebaran Materi Provinsi;

7.

Langganan Tabloid dan Majalah Pertanian.

B. Peningkatan Kapasitas Kabupaten/Kota

Kelembagaan

1.

Temu Teknis Penyuluhan Kabupaten/Kota;

2.

Pengembangan Data Base Simluhtan;

Penyuluhan


79

3.

Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;

4.

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan;

5.

Administrasi Kegiatan;

6.

Penyusunan dan Penyebaran Materi;

7.

Langganan Tabloid Pertanian.

C. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai Penyuluhan (BP3K) 1.

Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Kecamatan;

2.

Penyusunan Programa Kecamatan;

3.

Rembug Tani;

4.

Farmer Field Days;

5.

Supervisi;

6.

Penyusunan Rencana Kerja Tingkat Kecamatan;

7.

Administrasi BP3K;

8.

Pengelolaan Database dan Cyber Extension;

9.

Kursus Tani;

10. Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi; 11. Peningkatan Kapasitas Penyuluh; 12. Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya; 13. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani; 14. Penilaian dan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani.

80


D. Dukungan Penyelenggaraan Penyuluhan di BP3K

E.

1.

Supervisi;

2.

Administrasi BP3K;

3.

Pengelolaan Database dan Cyber Extension.

Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Difasilitasi 1.

Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS;

2.

Honorarium dan BOP Tenaga Harian Lepas Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) Selama 10 Bulan.

F. Kelembagaan Petani yang Difasilitasi 1.

Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani;

2.

Pemberdayaan Petani di Sentra Produksi Pangan.


81

82


BAB VI DUKUNGAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Agar penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan secara efektif dan efisien, juga diperlukan dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi dan/atau tidak dialokasikan pada dana dekonsentrasi tahun 2016, seperti: A. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Provinsi 1.


2.

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Provinsi;

3.

Penyusunan dan Penyebaran Materi Provinsi;

4.

Langganan Tabloid dan Majalah Pertanian;

5.

Apresiasi Cyber Extension;

6.

Pertemuan Rembug Tani Tingkat Provinsi;

7.

Fasilitasi Provinsi;

8.

Penilaian Kelas dan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani;

9.

Penilaian Penghargaan Tingkat Provinsi.

Kegiatan

Komisi

Penyuluhan


Pertanian

83

B. Peningkatan Kapasitas Kabupaten/Kota

Kelembagaan

Penyuluhan

1.


2.

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan;

3.

Penyusunan dan Penyebaran Materi;

4.

Rembug Tani;

5.

Apresiasi SMIPP bagi BP3K;

6.

Fasilitasi Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani;

7.

Fasilitasi Penilaian Klasifikasi BP3K;

8.

Eksploitasi dan Biaya Berlangganan Internet Cyber Extension;

9.

Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten;

10. Advokasi Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes. C. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai Penyuluhan (BP3K)

84

1.

Latihan dan Kunjungan;

2.

Rembug Tani;

3.

Farmer Field Days;

4.

Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi (di BP3K);

5.

Peningkatan Kapasitas Penyuluh (Bimtek);

6.

Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya;

7.

Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani;

8.

Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes.


D. Dukungan Penyelenggaraan Penyuluhan di BP3K 1.

Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Kecamatan;

2.

Penyusunan Programa Kecamatan;

3.

Percontohan/Demplot;

4.

Latihan dan Kunjungan;

5.

Rembug Tani;

6.

Farmer Field Days;

7.

Supervisi;

8.

Pengelolaan Data Base dan Cyber Extension;

9.

Kursus Tani;

10. PendampinganPenyusunan RDK/RDKK; 11. Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi (di BP3K); 12. Peningkatan Kapasitas Penyuluh (Bimtek); 13. Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya; 14. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani; 15. Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes. E.

Penilaian dan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompoktani Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Difasilitasi 1.

Tambahan Honorarium dan BOP Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Selama 2 Bulan;

2.

Penyesuaian Honorarium Sesuai Dengan UMP Provinsi.


85

F. Kelembagaan Petani yang Difasilitasi 1.

Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani;

2.

Pemberdayaan Petani di Sentra Produksi Pangan.

G. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

86

1.

Pembangunan dan Renovasi/Rehabilitasi BP3K;

2.

Sarana dan Prasarana BP3K (Sarana, Perkantoran, Meubelair, dll);

3.

Sarana Keinformasian bagi BP3K (PC, Laptop, Printer, Modem, Alat Penguat Sinyal, GPS Point, dll);

4.

Kendaraan Roda-2 Bagi Penyuluh Pertanian;

5.

Alat Bantu Percontohan;

6.

Mobil Unit Penyuluhan;

7.

Sarana Operasional Penyuluh (Jas Hujan).


BAB VII PENUTUP

Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2016 disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi Satker Provinsi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota. Ini khususnya dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai. Untuk lebih operasional lagi kegiatan penyuluhan pertanian melalui dana dekonsentrasi, Satker Provinsi diwajibkan menyusun dan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian melalui rapat sinkronisasi kegiatan tahun 2016.


87

88


LAMPIRAN


89

90



91

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

No

Provinsi

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA JUM LAH DEKON PUSAT TOTAL

Lampiran 1.

23 33 19 12 11 17 10 15 7 7 6 27 35 5 38 8 9 10 22 14 14 13 10 5 15 13 24 17 6 6 11 10 13 29 514

KAB

2.600

128 140 65 67 73 100 59 110 13 6 1 139 293 30 277 61 26 83 116 62 47 51 59 7 79 65 131 90 55 40 32 40 15 40

BP3K

1.053 1.145 733 600 839 1.064 569 843 146 35 65 1.613 2.035 278 2.125 182 546 726 1.297 739 730 879 610 106 778 780 1.724 706 331 359 343 290 337 590 25.196

Penyuluh PNS 501 654 191 150 133 228 133 289 47 4 13 605 994 88 1.010 144 90 193 302 88 80 139 59 12 29 125 218 154 8 11 58 24 24 72 6.870

S1 98 52 28 6 42 12 3 7 112 30 7 46 10 16 36 26 4 2 11 3 2 7 3 4 567

D4 85 156 77 46 41 75 24 101 6 2 2 213 346 29 242 39 4 80 114 43 37 44 20 3 2 13 75 37 11 3 3 15 19 30 2.037

D3

THL-TB PP

1.068 822 332 157 152 314 190 296 62 8 11 689 1.174 109 1.106 205 92 286 493 218 178 239 107 57 73 209 445 162 80 57 97 117 78 260 9.943

SLTA 1.752 1.684 628 359 326 659 347 698 118 14 33 1.619 2.544 233 2.404 398 186 575 909 385 295 448 190 74 115 350 738 353 101 78 158 156 124 366 19.417

TOTAL

Pemberdayaan Petani Pengawalan Pemberdayaan Penumbuhan Pengembangan Sentra Penyuluh KEP KEP Pangan Swadaya 1152 420 30 1260 450 50 10 585 210 50 20 603 210 20 657 300 40 900 300 10 531 240 990 450 40 117 60 54 60 9 0 1390 1050 90 40 2880 1330 60 30 270 150 50 25 2711 1050 50 20 549 240 20 10 234 120 20 10 747 240 50 20 1044 360 50 10 558 240 30 10 423 150 20 459 210 40 10 531 120 63 60 711 330 50 20 585 210 20 10 1179 390 50 20 810 360 50 15 495 180 50 360 120 288 120 360 120 135 30 360 120 24.000 10.000 940 280

REKAP KEGIATAN DAN ANGGARAN [PAGU TETAP] PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN TA. 2016

92


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

NO.

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA JUMLAH DEKON PUSAT TOTAL

PROVINSI

Lampiran 1. Lanjutan

2.083.838.000 1.741.000.000 1.095.508.000 884.260.000 983.044.000 1.271.584.000 810.124.000 1.146.448.000 459.916.000 395.440.000 377.140.000 1.819.948.000 2.493.940.000 509.608.000 2.594.620.000 593.452.000 773.066.000 996.242.000 1.768.948.000 1.064.102.000 1.029.938.000 1.079.894.000 895.250.000 431.198.000 1.141.958.000 1.347.006.000 1.911.578.000 1.183.178.000 655.994.000 638.702.000 834.444.000 796.204.000 907.948.000 1.454.880.000 38.170.400.000

FASILITASI PROVINSI

2.473.900.000 3.096.100.000 1.613.700.000 1.123.600.000 1.170.800.000 1.676.500.000 969.400.000 1.807.500.000 428.100.000 316.500.000 239.400.000 3.761.900.000 4.583.300.000 515.700.000 4.659.600.000 1.001.200.000 816.500.000 1.290.400.000 3.477.800.000 1.810.000.000 1.414.400.000 1.559.700.000 1.109.800.000 417.300.000 1.974.300.000 1.809.100.000 3.349.800.000 1.967.500.000 874.000.000 745.000.000 1.134.100.000 1.160.600.000 929.900.000 1.931.500.000 57.208.900.000

FASILITASI KAB/KOTA 6.400.000.000 7.000.000.000 3.250.000.000 3.350.000.000 3.650.000.000 5.000.000.000 2.950.000.000 5.500.000.000 650.000.000 300.000.000 50.000.000 6.950.000.000 14.650.000.000 1.500.000.000 13.850.000.000 3.050.000.000 1.300.000.000 4.150.000.000 5.800.000.000 3.100.000.000 2.350.000.000 2.550.000.000 2.950.000.000 350.000.000 3.950.000.000 3.250.000.000 6.550.000.000 4.500.000.000 2.750.000.000 2.000.000.000 1.600.000.000 2.000.000.000 750.000.000 2.000.000.000 130.000.000.000

BP3K PAKET FULL 4.043.520.000 4.396.800.000 2.814.720.000 2.304.000.000 3.221.760.000 4.085.760.000 2.184.960.000 3.237.120.000 560.640.000 134.400.000 249.600.000 6.193.920.000 7.814.400.000 1.067.520.000 8.160.000.000 698.880.000 2.620.800.000 3.484.800.000 7.470.720.000 3.547.200.000 3.504.000.000 4.219.200.000 2.928.000.000 508.800.000 3.734.400.000 3.744.000.000 8.275.200.000 3.388.800.000 1.588.800.000 1.723.200.000 1.975.680.000 1.670.400.000 1.941.120.000 3.398.400.000 110.891.520.000

BOP PENYULUH PNS 31.677.400.000 31.712.800.000 11.528.600.000 6.842.800.000 6.142.200.000 12.401.800.000 6.410.400.000 13.320.600.000 2.211.600.000 250.800.000 667.600.000 30.983.800.000 47.898.800.000 4.388.600.000 45.714.800.000 7.398.600.000 3.708.000.000 11.112.000.000 18.029.200.000 7.281.000.000 5.471.000.000 8.620.000.000 3.604.000.000 1.305.000.000 2.166.000.000 6.663.000.000 13.777.000.000 6.991.000.000 1.729.000.000 1.401.000.000 3.127.400.000 2.857.800.000 2.356.200.000 6.846.800.000 366.596.600.000

1.260.000.000 1.350.000.000 630.000.000 630.000.000 900.000.000 900.000.000 720.000.000 1.350.000.000 180.000.000 180.000.000 3.150.000.000 3.990.000.000 450.000.000 3.150.000.000 720.000.000 360.000.000 720.000.000 1.080.000.000 720.000.000 450.000.000 630.000.000 360.000.000 180.000.000 990.000.000 630.000.000 1.170.000.000 1.080.000.000 540.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 90.000.000 360.000.000 30.000.000.000

120.000.000 200.000.000 200.000.000 80.000.000 160.000.000 40.000.000 160.000.000 360.000.000 240.000.000 200.000.000 200.000.000 80.000.000 80.000.000 200.000.000 200.000.000 120.000.000 80.000.000 160.000.000 200.000.000 80.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.760.000.000

PAGU PER KEGIATAN HONOR DAN BOP PEMBERDAYAAN PENUMBUHAN THL-TB PP PENYULUH KEP SWADAYA 60.000.000 120.000.000 240.000.000 180.000.000 150.000.000 120.000.000 60.000.000 60.000.000 120.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 120.000.000 60.000.000 120.000.000 90.000.000 1.680.000.000

PENGEMBANGAN KEP

REKAP KEGIATAN DAN ANGGARAN [PAGU TETAP] PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN TA. 2016

5.760.000.000 6.300.000.000 2.925.000.000 3.015.000.000 3.285.000.000 4.500.000.000 2.655.000.000 4.950.000.000 585.000.000 270.000.000 45.000.000 6.950.000.000 14.400.000.000 1.350.000.000 13.555.000.000 2.745.000.000 1.170.000.000 3.735.000.000 5.220.000.000 2.790.000.000 2.115.000.000 2.295.000.000 2.655.000.000 315.000.000 3.555.000.000 2.925.000.000 5.895.000.000 4.050.000.000 2.475.000.000 1.800.000.000 1.440.000.000 1.800.000.000 675.000.000 1.800.000.000 120.000.000.000

PENGAWALAN SENTRA

53.818.658.000 55.856.700.000 24.177.528.000 18.229.660.000 19.512.804.000 29.875.644.000 16.699.884.000 31.471.668.000 5.075.256.000 1.847.140.000 1.628.740.000 60.409.568.000 96.250.440.000 10.131.428.000 92.004.020.000 16.347.132.000 10.888.366.000 25.808.442.000 43.106.668.000 20.492.302.000 16.414.338.000 21.173.794.000 14.502.050.000 3.507.298.000 17.831.658.000 20.508.106.000 41.248.578.000 23.450.478.000 10.812.794.000 8.667.902.000 10.471.624.000 10.645.004.000 7.650.168.000 17.791.580.000 858.307.420.000 32.917.964.000 891.225.384.000

PAGU TETAP


93

94


3

2

1

KEGIATAN

b. Pengembangan KEP/BUMP

a. Penumbuhan KEP/BUMP

Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP/BUMP)

3. Bantuan Transport Penyuluh

2. Rembug Tani/Gerakan Serentak di Desa

1. Kursus Tani Desa (ATK, Bahan Pembelajaran, Konsumsi): (400; 2,1jt; 5kali 500)

Pemberdayaan Kelompoktani di Sentra Produksi Pangan

Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya

S1: 2 Jt; D3: 1.5 Jt; SLTA: 1.2 Jt

Honorarium THL-TB PP (10 Bulan) (Orang)

BOP Penyuluh Pertanian PNS (12 Bulan) (Orang)

C. KETENAGAAN PENYULUHAN

2

1

B. KELEMBAGAAN PETANI

NO.

Lampiran 2. Lanjutan

I

II

III IV

JANUARI I

II

III IV

FEBRUARI I

II

III IV

MARET I

II

III IV

APRIL I

II

III IV

MEI I

II

I

BULAN

III IV

JUNI II

III IV

JULI I

II

III IV

AGUSTUS I

II

III IV

SEPTEMBER I

JADWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

II

III IV

OKTOBER I

II

III IV

NOVEMBER I

II

III IV

DESEMBER

Lampiran 3. Format Laporan Perjalanan Dinas

OUT LINE LAPORAN PERJALANAN DINAS I.

LATAR BELAKANG

II.

TUJUAN

III.

SASARAN

IV.

PEJABAT YANG DITEMUI

V.

HASIL KUNJUNGAN

VI.

REALISASI :

No.

VII.

Kegiatan

Pagu Anggaran

Target Realisasi

Realisasi

%

PERMASALAHAN

VIII. RENCANA TINDAK LANJUT

Jakarta, Yang melaporkan, 1. Nama

...................

2. Nama

...................


95

96


PEDOMAN

TA. 2016

Pusat Penyuluhan Pertanian Kanpus Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 6 Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan Jakarta Selatan 12550

Pusat Penyuluhan Pertanian

Recommend Documents