PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTN
PENDAHULUAN
Pemenuhan kebutuhan energi pada sektor a.l.: rumah tangga, industri, transportasi dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga Pemerintah perlu mengeluarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Energi Nasional. Dalam bidang riset hal ini ditekankan dalam ARN (Agenda Riset Nasional), dimana satu di antara 6 buah fokus ARN adalah tentang Energi.
Pada dasarnya penyiapan SDM dalam rangka pembangunan dan pengoperasian PLTN terbagi atas SDM Pelaksana (yang tentunya dikelola oleh Owner yang tentunya dalam bidang nuklir dapat bekerjasama a.l. dengan BATAN dan bidang non nuklir dapat bekerjasama dengan PLN) dan SDM Pengawas (BAPETEN).
1/3
PENDAHULUAN
2/3
Pembangunan dan pengembangan SDM adalah merupakan faktor yang penting sehingga PLTN yang dioperasikan benar-benar dapat memenuhi faktor safety, security, dan safeguards, sehingga dapat melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan.
Pada skenario energi bauran (energy mix scenario) PLTN pertama dioperasikan pada tahun 2016 / 2017.
Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh BAPETEN: 1. Regulasi 2. Pengembangan SDM dalam bidang peraturan, perijinan, dan inspeksi 3. Bekerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri untuk memperkuat fungsi BAPETEN
PENDAHULUAN
3/3
Dalam hal perijinan reaktor nuklir dibagi dalam 5 tahap, yakni: 1. tapak 2. konstruksi 3. komisioning 4. operasi 5. dekomisioning
KUALIFIKASI SDM
Dalam bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, termqawsuk dalam pengawasan reaktor nuklir, maka kualifikasi SDM merupakan hal yang perlu diperhatikan sehingga dalam pengoperasiannya dapat memenuhi aspek safety, security, dan safeguards.
Rekruitmen SDM dilaksanakan berdasar atas kualifikasi pendidikan dan sesuai dengan beban kerja
PENGEMB Hal-hal yang diperhatikan dalam pengembangan SDM SDM PENGAWAS adalah: () Model Kompetensi 4 Kuadran () Pengalaman unit kerja dalam mengelola SDM sesuai beban kerja () Penuaan SDM Catatan tentang Model Kompetensi 4 Kuadran: Kuadran I : kompetensi yang terkait dengan peraturan per-UU-an dan proses regulasi Kuadran II : kompetensi yang terkait dengan keteknikan Kuadran III: kompetensi yang terkait dengan penerapan regulasi, misalnya tentang teknologi inspeksi, investigasi, audit Kuadrant IV: kompetensi yang terkait dengan efektivitas SDM (human factor skill)
MODEL KOMPETENSI IV EFEKTIVITAS SDM 4.1 Analytical thinking, problem solving, and decision making 4.2 Personal effectiveness 4.3 Communication 4.4 Teamwork 4.5 Management
PENERAPAN REGULASI 3.1 Safety-focused analytical 3.2 Inspection 3.3 Auditing 3.4 Investigation
techniques techniques techniques techniques
III
I
1/5
PERATURAN PER-UU-AN DAN PROSES REGULASI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Legal basis Regulatory processes Regulatory guidance document License and licensing documents Enforcement process
KETEKNIKAN 2.1 Basic technology 2.2 Applied technology 2.3 Specialized technology
II
IV EFEKTIVITAS SDM
MODEL KOMPETENSI untuk FUNGSI PERIJINAN I 2/ 5 PERATURAN PER-UU-AN DAN PROSES REGULASI
4.1 Analytical thinking, problem solving, and decision making 4.2 Personal effectiveness 4.3 Communication 4.4 Teamwork 4.5 Management
PENERAPAN REGULASI 3.1 Safety-focused analytical 3.2 Inspection 3.3 Auditing 3.4 Investigation
techniques techniques techniques techniques
III
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Legal basis Regulatory processes Regulatory guidance document License and licensing documents Enforcement process
KETEKNIKAN 2.1 Basic technology 2.2 Applied technology 2.3 Specialized technology
II
MODEL KOMPETENSI untuk Fs. REVIEW & ASSESSMENT
IV EFEKTIVITAS SDM 4.1 Analytical thinking, problem solving, and decision making 4.2 Personal effectiveness 4.3 Communication 4.4 Teamwork 4.5 Management
PENERAPAN REGULASI 3.1 Safety-focused analytical 3.2 Inspection 3.3 Auditing 3.4 Investigation
techniques techniques techniques techniques
III
I
3/5
PERATURAN PER-UU-AN DAN PROSES REGULASI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Legal basis Regulatory processes Regulatory guidance document License and licensing documents Enforcement process
KETEKNIKAN 2.1 Basic technology 2.2 Applied technology 2.3 Specialized technology
II
MODEL KOMPETENSI untuk Fs. INSPEKSI dan PNGKN HUKUM
IV EFEKTIVITAS SDM 4.1 Analytical thinking, problem solving, and decision making 4.2 Personal effectiveness 4.3 Communication 4.4 Teamwork 4.5 Management
PENERAPAN REGULASI 3.1 Safety-focused analytical 3.2 Inspection 3.3 Auditing 3.4 Investigation
techniques techniques techniques techniques
III
I
4/5
PERATURAN PER-UU-AN DAN PROSES REGULASI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Legal basis Regulatory processes Regulatory guidance document License and licensing documents Enforcement process
KETEKNIKAN 2.1 Basic technology 2.2 Applied technology 2.3 Specialized technology
II
MODEL KOMPETENSI untuk Fs. PENGEMBANGAN PERATURAN
IV EFEKTIVITAS SDM 4.1 Analytical thinking, problem solving, and decision making 4.2 Personal effectiveness 4.3 Communication 4.4 Teamwork 4.5 Management
PENERAPAN REGULASI 3.1 Safety-focused analytical 3.2 Inspection 3.3 Auditing 3.4 Investigation
techniques techniques techniques techniques
III
I
5/5
PERATURAN PER-UU-AN DAN PROSES REGULASI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Legal basis Regulatory processes Regulatory guidance document License and licensing documents Enforcement process
KETEKNIKAN 2.1 Basic technology 2.2 Applied technology 2.3 Specialized technology
II
KUALIFIKASI SDM PENGAWAS
Kualifikasi SDM yang diperlukan: Chemical engineering Civil engineering Computation methods Corrosion chemistry Ecology Electrical engineering Fluid mechanics Geology Health physics Heat transfer Hydrology Instrumentation and control Mechanical engineering
Metallurgy Meteorology Nuclear engineering Nuclear safety Medical Public health Quality assurance Reactor operation Reactor physics Realibility engineering Seismology Soil mechanics Law
TAHAP PENGAWASAN PLTN
PERATURAN:
UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran PP No. 43 Tahun 2006 tentang Perijinan Reaktor Nuklir
ACUAN:
IAEA (International Atomic Energy Agency) Aturan Negara Lain yang spesifik (misal Jepang untuk Tapak)
TAPAK
KONSTRUKS I
2007 PerKa, Pedoman
KOMISIONIN G
OPERASI
PerKa, 2008 Pedoman, 2009 2008 PerKa, Pedoman
DEKOM.
PerKa, 2008 Pedoman, 2011 PerKa, 2008 Pedoman, 2010
SDM PENGAWAS REAKTOR NUKLIR
PENGALAMAN
Pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian 3 (tiga) buah reaktor nuklir di Indonesia Atas permintaan Malaysia me-review tingkat keselamatan reaktor nuklirnya. Keakuratan hasil inspeksi para inspektur BAPETEN senantiasa diuji dengan hasil inspeksi oleh tim IAEA
LAPORAN KESELAMATAN NUKLIR
Berbagai hal yang terkait dengan sistem keselamatan reaktor nuklir merupakan obyek yang harus dilaporkan secara periodik oleh BAPETEN sebagai negara pihak dalam Convention on Nuclear Safety Antar negara anggota perlu saling menginformasikan kondisi keselamatan nuklir melalui ANSN (Asian Nuclear Safety Network), karena keselamatan nuklir merupakan perhatian utama dunia. Laporan-laporan lain disampaikan pula melalui berbagai forum, misal FNCA (Forum for Nuclear Cooperation in Asia)
PENUTUP
Pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan melalui peraturan, perijinan, dan inspeksi. Untuk itu pengembangan SDM Pengawas harus dapat mendukung fungsi pengawasan tersebut.
Pengembangan SDM BAPETEN direncanakan berdasar atas model kompetensi, beban kerja, dan penuaan SDM sehingga aspek pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan proporsional
Hal-hal yang terkait dengan keselamatan nuklir senantiasa dikomunikasikan dalam berbagai forum internasional, a.l. Convention on Nuclear Safety, ANSN, FNCA
Dilakukan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri untuk mendukung pengembangan SDM Pengawas
