PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN TENAGA NUKLIR DALAM RANGKA INTRODUKSI PLTN DI INDONESIA *

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGYAKARTA, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176

Daftar Isi

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN TENAGA NUKLIR DALAM RANGKA INTRODUKSI PLTN DI INDONESIA * Nanang Triagung, Edi Hermawan Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat 10120 email: [email protected]

ABSTRAK PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN TENAGA NUKLIR DALAM RANGKA INTRODUKSI PLTN DIINDONESIA. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah satu aspek yang diragukan publik adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia dimaksud meliputi tenaga operator, sumber daya manusia di badan litbang dan promotor, maupun badan pengawas. Generasi SDM yang menekuni teknologi nuklir mengalami kesenjangan usia maupun kemampuan penguasaan keilmuan yang cukup lebaI' antara generasi pendahulu dan generasi penerusnya. Keadaan ini juga terjadi dengan SDM pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang ada di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Introduksi PLTN harus disikapi dengan penyusunan program peningkatan dan pengembangan kualitas SDM yang terencana, terstruktur, dan tersistematisasi dengan baik. Program tersebut harus dimulai dengan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan SDM secara kelembagaan untuk mendukung introduksi PLTN. Pengembangan dan peningkatan SDM pengawasan PLTN harus memadukan peningkatan jenjang pendidikan, penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kegiatan pertemuan ilmiah, dukungan dan pembinaan jabatan fil/1gsional yang terkait, serta penanaman nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Dengan terwujudnya SDM pengawasan PLTN yang kompeten dan profesional, maka masyarakat akan lebih mudah untuk diyakinkan bahwa pemanfaatan PLTN dijamin am an dan selamat, serta sangat berguna bagi kepentingan raA.yat, bangsa, dan negara. Kata kunci: SDM, SDM pengawasan, kesenjangan generasi, introduksi PLTN.

ABSTRACT REGULATORY HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROGRAM FOR NUCLEAR POWER PLANT INTRODUCTION IN INDONESIA. The Nuclear Power Plant planning program in Indonesia is facing challenges that are not easy. One aspect denied by public is the readiness of human resources. Human resources personnel reffered to include operator, research and development agencies, promotors, as well as the regulatory agency. There are knowlegde and skill gab on human resources generation that study and make reseacrh in nuclear technology intensifly. This condition also occurs with the regulatory human resources in our Nuclear Energy Regulatory Agency. Nuclear power plant introduction must be addresed with the preparation program for improvement and development of human resources quality are planned, structured, and systemized well. The program should begin by mapping the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of institutional human resources to support the introduction of nuclear power plants. Development and improvement of human resources of nuclear energy regulatOlY agency should incorporate increased levels of education, training, facilitation of activities of scientific meetings, support and guidance related fil/1ctional position, and the cultivation of morality and moral values. By the realization of human resources of nuclear energy regulatory agency that are competent and professional, the public will easier to be convinced that the use of nuclear power plant safe and secure, as well as very usefit! for people, nation and state. Keywords:

human resources, human resources of regulatory body, generation gap, nuclear power plant introduction.

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-BATAN

68

Nanang Triagung dkk

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGY AKART A, 16 NOVEMBER 20 II ISSN 1978-0176 1.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.5 tahun 2006, telah ditetapkan mengenai skenario pemenuhan kebutuhan energi nasional antara tahun 2005 - 2025. Di dalam peraturan tersebut telah dicantumkan target penyediaan energi baru dan terbarukan sebesar 17%, dengan 2% diantaranya merupakan kontribusi energi nuklir. [1] Berdasarkan roadmap terse but kemudian disusun perencanaan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PL TN) sebanyak empat unit dimana masing-masing berkapasitas 1000 MW. Untuk dapat memastikan pemanfaatan tenaga nuklir guna pembangkitan energi tersebut berlangsung dengan aman dan selamat maka diperlukan adanya pengawasan dari lembaga yang independen dan profesional. Aspek keselamatan (safety), keamanan (security), dan seifgard (safeguards) harus terpenuhi. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran ditegaskan bahwa lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap segala pemanfaatan tenaga nuklir di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).[2] Dalam melakukan tugas pengawasan sebagaimana tersebut di atas, BAPETEN mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang terkait, menyelenggarakan sistem perizinan, dan melaksanakan kegiatan inspeksi. Untuk melaksanakan tugas utama pengawasan, International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam General Safety Requirement No.1 (GS-R-1) merekomendasikan mengenai tugas, tanggung jawab dan kewenangan Badan Pengawas yang dilengkapi dengan struktur dan organisasi yang diperlukan dalam pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran.[3] Selain ketiga fungsi pengawasan yang telah diatur dalam UU No. 10 tahun 1997, Badan Pengawas juga harus didukung oleh unit kerja yang melakukan pengkajian, keteknikan dan kedaruratan, serta tindakan intervensi. Menjawab tantangan introduksi PL TN yang akan dibangun di Indonesia, maka segala perangkat pendukung pengawasan ketenaganukliran harus berbenah dan menyiapkan diri. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang terkait, penyiapan sistem evaluasi perizinan, serta prosedur inspeksi PL TN harus segera dikembangkan. Sebagai penopang utama penyelenggaraan program dalam rangka introduksi PL TN, tentunya dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional.

Nanang Triagung dkk

Persiapan pembangunan PL TN untuk mendukung penyediaan energi listrik sesungguhnya telah dilakukan semenjak tahun 70-an. Namun demikian perubahan situasi politik di dalam negeri serta adanya krisis moneter pada tahun 1997 menjadikan rencana terse but mengalami pengunduran jadwal. Setelah era tahun 2000-an pemerintah kembali menggagas untuk membangun PL TN mengingat pertumbuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat mencapai 7% per tahun. SDM yang semasa pemerintahan orde baru telah dididik dan dibekali dengan berbagai keahlian dan ketrampilan pada saat ini kebanyakan telah memasuki usia lanjut, bahkan banyak diantaranya yang sudah puma tugas. Kondisi ini mencakup SDM pada semua Iini persiapan PL TN, mulai dari para peneliti hingga tenaga pengawasnya. Akibatnya pad a mas a saat ini terdapat kesenjangan kompetensi diantara generasi pendahulu dengan generasi penerus yang sangat lebar. Dengan demikian untuk menjawab tan tang an introduksi PL TN yang sudah di depan mata, BAPETEN harus melakukan percepatan alih teknologi pengawasan kepada generasi yang lebih muda. Tujuan dibuatnya Program Pengembangan SDM Pengawasan Tenaga Nuklir adalah untuk, antara lain: dan dalam pembentukan a. sebagai acuan dan SDM yang kompeten pengembangan profesional; b. sebagai acuan pemercepatan alih teknologi pengawasan dari generasi pendahulu kepada generasi penerus; C. sebagai salah satu program persiapan introduksi PLTN. Dalam pemaparan makalah ini hanya dilakukan pembahasan khusus mengenai program pengembangan SDM BAPETEN dalam rangka menjawab tantangan introduksi PL TN. Pembahasan lebih difokuskan pada pemgembangan SDM pada unit kerja teknis.

2.

PROGRAM INTRODUKSI PLTN

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 telah digariskan bahwa kontribusi nuklir untuk listrik mencapai 2% pada tahun 2025. Berdasarkan skenario roadmap tersebut, maka pada tahun ini seharusnya proses konstruksi sudah dimulai. Berkenaan dengan kenyataan mundumya tahapan tender dan konstruksi berakibat mundurnya tahapan kegiatan yang lain. Roadmap pengembangan PLTN di Indonesia selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.

69

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-BATAN

SEMINAR NASIONAL SOM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGY AKART A, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176 Start

+10

+5

Reneana Energi Nas

"Go Nuclear" "Owner"

"-

+23

Gambar

1. Roadmap

perencanaan

Roadmap dia atas memperlihatkan kerangka waktu yang dibutuhkan dalam pembangunan PLTN, dimulai dari perencaaan nasional hingga beroperasinya sebuah PLTN. Hitungan angka-angka menunjukkan periode waktu yang diperlukan semenjak perencaan maju ke depan (dalam tahun). Oari sisi pengawasan ketenaganukliran maka skenario di atas merupakan tantangan bagi BAPETEN untuk mempersiapkan segal a aspek pengawasan untuk memperkuat kapabilitas lembaga, baik infrastruktur peraturan, sistem evaluasi perizinan, mekanisme inspeksi, dan tentu saja peningkatan kompetensi SOM yang menunjang. Kapanpun PL TN akan dibangun, bahkan jadi atau tidak, BAPETEN harus siap dengan SOM-nya. ORGANISASI

+24

Izin Operasi +17

pembangunan

4.

14]

SDM BAPETEN

Untuk menjalankan organisasi dalam rangka mengemban tugas dan mencapai tujuannya, maka dibutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan, dan pengendalian. Oalam rangka itu dibutuhkan pelaku organisasi yang disebut SOM. Berdasarkan unit kerjanya, SOM BAPETEN dapat dipetakan sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1. Selanjutnya ditampilkan profil keadaan SOM BAPETEN berdasarkan pangkat/golongan, tingkat pendidikan dan usia, serta jenjang jabatan fungsional yang diikuti, masing-masing pada Gambar 3 dan 4, serta Tabel 2

BAPETEN

Nuklir-BA TAN

PLTN di Indonesia

dilaksanakan oleh OPIBN dan OPFRZR, serta pelaksanaan inspeksi oleh DIIBN dan OIFRZR. Oi samping ketiga pilar utama pengawasan tersebut di atas, struktur tersebut juga menunjukkan satuan pendukung yang terdiri unit kerja pendukung teknis dan administrasi Unit kerja pendukung teknis terdiri atas unit kerja pengkajian yang dilaksanakan oleh P2STPIBN dan P2STPFRZR, serta unit kerja keteknikan dan kedaruratan yang dilaksanakan oleh OKKN. Adapun unit kerja pendukung administrasi adalah kesekretariatan yang terdiri atas Biro Umum, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum dan Organisasi

BAPETEN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pendirian BAPETEN sebagai amanat Undangundang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 76 tahun 1998.[ 5] Penjabaran lebih lanjut dari Keppres tersebut kemudian dituangkan ke dalam Perka BAPETEN mengenai Organisasi dan Tata Kerja BAPETEN.[6] Perka ini disusun dengan memperhatikan rekomendasi IAEA dalam dokumen G-S-R.l mengenai Badan Pengawas dalam kegiatan pemanfaatan nuklir. Struktur organisasi BAPETEN selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2. Struktur organisasi sebagaimana tampak pada Gambar 2 sebenamya merepresentasikan tiga pilar utama tugas pengawasan, yaitu: pembuatan peraturan yang dilaksanakan oleh DP2IBN dan OP2FRZR, penyelenggaraan sistem perizinan yang

Seko/ah Tinggi Tekn%gi

+25

Izin Komisioning +16 Izin Konstruksi +10

STRUKTUR

Operasi

+20

+11

Izin Tapak +8

3.

Operasi

Konstruksi

+6

o tahun

+15

70

Nanang Triagung dkk

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGY AKARTA, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176

Kepala BAPETEN

Biro Umum

Biro Percncanaan

Biro Hukum dan

Dir. Perizinan FRZR

Oir. Pengaturan

Dir. Perizinan IBN

Dir. Pengaturan IBN

Dir. Inspeksi FRZR

Pusat Kajian FRZR

Dir. Inspeksi IBN

Pusat Kajian IBN

Organisasi

Dir. Keteknikan dan

Badiklat

Kesiapsiagaan Nuklir

Gambar 2. Struktur

Tabell.

Organisasi

BAPETEN [6]

Peta SDM BAPETEN menurut

unit kerja

171

~it.l11::ii~l,tlli:jiiI11t(lnit'Keria"IWn'!!jjl_' Kcdcputian Pcrizinan dan Inspcksi Direktorat Pelizinan Instalasi dan Bahan Nuklir Oirektorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Oirektorat lnspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir Oirektorat lnspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Direktorat Keteknikan dan Kedaruratan Nuklir 2.

3.

4. 5.

KcdcPlltian Pcngkajian Kcsclamatan NlIklir Direktorat Pengatllran Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Pusat Pengkajian Sistem Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Pusat Pengkajian Sistem Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Sekrctariat Utama Biro Umum Biro Perencanaan Biro Hukum dan Organisasi lnspsktorat Balai Pcndidikan dan Pclatihan

,~,:"""",~,c,~~,~t~ria t Ko rp ri

i)jjijiM_jii:ii,i.,H

Nanang Triagung dkk

71

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-BA TAN

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGY AKART A, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176 Data Kepegawaian 250 :s 3: 150 -;E 100 50 IIA I

Q) Do C)

""')

berdasarkan

Golongan

4

C'CI

0 C'CI

193

200

liB

110

IIC

ilIA

IIIB

IIIC

1110 WA

WB

WC

7

3

WD

WE

Golongan Pegawai Gambar

3. Peta SDM BAPETEN menu rut Kepangkatan/Golongan

[7)

Data Kepegawaian berdasarkan Usia 160 140 "' 120 ;: :;

1 00

Q)

a.

80

~ E :J

60 40

"""') 20 o 21-25

26-30

31-35

36-40 41-45 46-50

51-55

56-60 61-65

Usia Pegawai Gambar

4. Peta SDM BAPETEN menurut

Sekolah Tinggi Teknologi Nllklir-BA TAN

72

tingkat usia [7)

Nanang Triagllng dkk

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGY AKART A, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176 Di samping keikutsertaan

dari tinjauan di atas, dapat dilihat pegawai BAPETEN dalam suatu

jabatan fungsional tertentu dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2.~et~~I:>~.~~!E!.E.l'IlllenlIru

sebagaimana

dapat

t J.~.~~t~~f~ngsional

•··ji(f'll~@~~'!jj}~J!!$%j!I!te1~g1'uniill@II0T~! --,y$!jiTul'ita'iY11}! ~...,_-_~',. __ .",;'::4<+~:+4~i+uIIH - "co.J. _ ,~~,§AH);;"'/Rwk+%'&LqL __ -._. J\:3,"'#

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Analisis Kepegawaian Arsiparis Auditor Peneliti Pengawas Radiasi Perencana

Dari tampilan data menurut tmJauan kepangkatan/golongan, usia dan keikutsertaan dalam jabatan fungsional tertentu dapat diamati secara jelas bahwa terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara jajaran pegawai senior dan pegawai yang relatif masih muda. Realitas inilah yang harus dicermati dan dijadikan acuan dalam setiap perencanaan program peningkatan dan pengembangan kualitas dan kompetensi SDM.

5.

ANALISIS SWOT SDM BAPETEN

SWOT merupakan kepanjangan dari strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Metode SWOT merupakan cara melakukan analisis secara sederhana, namun cukup akurat dan tepat guna untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah sistem yang ditinjau. Sistem yang dimaksud dapat meliputi sebuah organisasi, program, ide, gagasan, rencana, prod uk, kegiatan bahkan sese so rang. Dari data-data yang telah ditampilkan dalam Tabel 1-2 dan pada Gambar 2-4 , dapat dilakukan analisis SWOT untuk memetakan sejauh mana peluang dan tantangan, serta kelemahan dan hambatan yang ada dalam rangka pengembangan SDM pengawasan untuk menyongsog introduksi PL TN pertama di Indonesia. Analisis secara sederhana ini menggambarkan sisi kekuatan, kelemahan,

Nanang Triagung dkk

1 1 8 6 23 3 42

tantangan maupun peluang yang dihadapi, serta tindakan antisipasi perencanaan pengembangan SDM yang harus dilakukan ke depan. Selengkapnya hasil analisis SWOT terhadap kondisi SDM BAPETEN dapat dilihat pada Tabel 3. Salah satu tantangan penolakan publik terhadap rencana dibangunnya PL TN di Indonesia adalah kompetensi dari SDM yang akan terlibat secara langsung dalam persiapan maupun operasional PL TN. SDM yang dimaksudkan tidak hanya SDM operator, para peneliti di balitbang Badan Tenaga Nuklir (BATAN), namun yang jauh lebih mendapatkan so rotan utama adalah SDM pengawas di BAPETEN. BAPETEN sebagai lembaga yang independen harus mampu memposisikan dirinya secara tepat dan proporsional mengenai kesiapan SDM dalam rangka pengawasan PL TN. Untuk itu pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pengembangan SDM harus dibuat dengan cermat dan tepat sebagai acuan untuk benar-benar mewujudkan SDM yang profesional, kompeten dan berkualitas dengan landasan sikap, perilaku, serta moralitas yang tinggi. Dengan demikian harapannya bahwa PL TN yang nantinya ada dapat dijamin beroperasi secara aman dan selamat sehingga menjadi manfaat bagi segenap rakyat.

73

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-BA TAN

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGYAKARTA, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176

KEKUATAN

EKSTERNAL

a. Komitmen pimpinan yang tinggi b. Dukungan anggaran dan prasarana yang memadai c. SDM muda yang potensial

PELUANG a.

b.

Kewenangan yang dimiliki untuk menjalin kerja sarna, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pendidikan dan pelatihan Beasiswa pendidikan dari intansi lain

TANTANGAN Introduksi PL TN membutuhkan SDM Pengawasan yang kompeten dan profesional

I. 2. 3. 4.

KELEMAHAN a. Sistem ANJAB belum

sempuma b. Sistem dan program diklat yang belum terpadu c. Gab antar generasi yang lebar ACTION PLAN Meningkatkan peran dan fungsi I. Memetakan ANJAB untuk Balai Pendidikan dan Pelatihan masing-masing unit kerja lebih Mengadakan kerja sarna program komprehensif rintisan pendidikan 2. Penyusunan dan penetapan Mengadakan kerja sarna pelatihan ANJAB lebih sempurna Mengadakan kerja sarna 3. Menyusun program pendidikan penyelenggaraan OJT dan pelatihan 4. Menyusun penjenjangan pendidikan dan pelatihan 5. Program alih pengetahuan dari senior ke junior melalui berbagai forum diskusi ilmiah 6. Program sosialisasi dan pendampingan jabatan fungsional

1. Menyelenggarakan berbagai pelatihan internal 2. Pengiriman staf yang berpotensi untuk melanjutkan pendidikan 3. Pengiriman stafuntuk mengikuti pelatihan eksternal 4. Pengiriman stafuntuk mengikuti OJT

Sekolah Tinggi Teknologi NlIklir-BATAN

74

I. Penyelenggaraan forum ilmiah(seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah). 2. Program pendampingan penyusunan karya tulis ilmiah kepada staf junior 3. Program pembinaan kerohanian

Nanang Triagllng dkk

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGY AKARTA, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176 6.

PENGEMBANGAN

SDM

Pengembangan SDM BAPETEN bertujuan untuk membentuk SDM yang kompeten dan profesional dalam rangka menyongsong introduksi PLTN ditempuh melalui berbagai cara atau jalur, diantaranya: a. rintisan program pendidikan lanjutan; b. penyelenggaraan pelatihan; c. penyelenggaraan pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, pameran); d. penggalakan jabatan fungsional; e. program alih pengetahuan; f. pembinaan kerohanian/mental spiritual. Untuk mewujudkan cita-cita di atas perlu disusun perencanaan pengembangan SDM BAPETEN secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan sebagai bagian visi dan misi lembaga secara keseluruhan. Visi dan misi lembaga diturunkan menjadi visi dan misi khusus dalam lingkup pengembangan SDM untuk menjawab tantangan introduksi PL TN di Indonesia. Berdasarkan visi dan misi pengembangan SDM, dapat disusun kebutuhan SDM dan kompetensinya

pada masing-masing unit kerja, baik pacta unit kerja teknis maupun pendukungya. IAEA melalui TECDOC 1254 merekomendasikan kualifikasi personil yang harus dimiliki oleh Badan Pengawas untuk setiap unit keIja. [8] Berpijak dari sini kemudian dapat dikembangkan program pengembangan SDM yang diperlukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan, evaluasi perizinan, penyelenggaraan inspeksi dan kajian dalam rangka pembangunan dan pengoperasian PL TN. Tabel 4 hingga 7 memperlihatkan spesifikasi tugas masing-masing unit kerja teknis. Program pengembangan SDM yang terstruktur dan sistematis harus mengacu kepada tantangan kelembagaan yang dihadapi dalam jangka pendek, menengah, serta jangka panjang dengan sa saran terwujudnya SDM berkualitas. Dengan konsistensi terhadap perencanaan yang bagus maka sasaran untuk membentuk dan mengembangkan SDM penga was PL TN yang profesional dan kompeten akan tercapai sesuai dengan jangka waktu yang telah disusun.

Tabel 4. Spesifikasi Tugas Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ran!!ka introduksi PL TN 18

1.1

1.2 1.3 1.4 1.5

1.6 1.7

1.8 1.9 1.10

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2.6 2.7 2.8

2.9 2.10

Mengidentilikasi kebutuhan peraturan atau pedoman bam; Mengidentilikasi persoalan kcselamatan yang memerlukan pedoman bam atau bila ada dampak ten tang eara pelaksanaan peraturan yang ada; Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk menentukan peraturan dan pedoman yang diperlukan; Melakukan konsultasi publik dan mengkoordinasikan tanggapan-tanggapan yang diterima; Menem; dan menggunakan pendapat para ahli untuk mengembangkan pedoman; Memproyeksikan pengelolaan produk peraturan dan pedoman sesuai dengan skala waktu yang telah disetujui; Menetapkan penyertaan praktik-praktik di negara lain dan standar intemasional yang sesuai; Menyiapkan bahan draf dan mengkoordinasikan pembuatan dokumen akhir; Menetapkan masa berlaku peraturan dan pedoman dan mengidentifikasi setiap pennasalahan praktik, dan bila perlu mengembangkan pedoman tentang intrepetasi atau perlunya amandemen; Apabila perlu menguji dampak dan instmksi regional.

Memproyeksikan pengelolaan kegiatan perizinan; Menilai persoalan teknis hasil review; Berinterakasi dengan operator untuk menilai persoalan kebijakan; Menetapkan parameter unjuk kerja untuk digunakan dalam evaluasi keselamatan; Mengelola review dan pemrosesan pembahan izin dan pennintaan lain yang memerlukan persetujuan badan pengawas; Mengkoordinasikan tugas-tugas lain, sepe.1i evaluasi infonnasi yang diterima dari pemohon izin sebagai jawaban atas pennintaan-pennintaan yang diminta badan pengawas; Menyiapkan tanggapan terhadap petisi dan surat menyurat kepada masyarakat; Memproyeksikan pengelolaan kegiatan perizinan dekomisioning dan pembongkaran; Menetapkan standar untuk pemrosesan usulan mmusan perizinan dan pembuatan keputusan perizinan; Membuat database dan analisis keeendemngan.

Nanang Triagung dkk

75

dalam

350 350 350 350 350 350 350 350

350 350 350 350 350

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-BA TAN

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGYAKARTA, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176 [81 Waktu rata-rata (OJ/tugas)

Pengelompokan Tugas T~as 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17

Mengembangkan kebijakan dan menyediakan program perencanaan dan pengelolaan inspeksi reaktor dan program penilaian kerja; Mengembangkan dan mengawasi seilgard, kesiapsiagaan, dan program inspeksi proteksi radiasi; Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas program dan pelaksanaannya; Mereview dan mengevaluasi PJM pemegang izin; Mereview dan mengevaluasi pengendalian administrasi PLTN untuk komisi keselamatan, audit, raneang bangun, prosedur dan rekaman; Mereview dan mengevaluasi program pengujian awal, operasional awal dan restm1 instalasi nuklir; Memproses, mengendalikan, mereview, mengelola dan memutuskan dugaan-dugaan dan mcngambil atau merekomendasikan tindakan yang berhubungan dengan keselamatan; Melaksanakan inspeksi sebagai jawaban atas dugaan-dugaan dan melaporkan komponen peralatan dan jasa yang eaeat atau di bawah standar; Mengidentitikasi ketidakpatuhan terhadap prosedur atau peraturan dan mengambil tindakan yang sesuai; Mengidentifikasi keperluan perbaikan keselamatan dan meneari tindakan koreksi; Melaporkan tindakan koreksi dan menginfonnasikan tindakan penegakan hukum secara tel1ulis kepada pemegang izin; Menyiapkan laporan inspeksi atau melaporkan kegiatan lain yang penting dan memastikan unpan balik untuk menginfonnasikan keputusan yang diambil; Mereneakan dan melakukan inspeksi fasilitas tanpa pembelitahuan; Mengorganisasi tim inspeksi terkait dengan persoalan kinerja spesillk fasilitas atau dengan menggunakan penilaian risiko yang diberitahukan; Mengidentilikasi persoalan umum yang menyangkut fasilitas lain dan mengorganisir tindakan yang konsisten dengan praktik badan pengawas; Menginisiasi sanksi hukum sesuai dengan batas kewenangan; Mengumpulkan bukti dimana sanksi hukum diantisipasi dan menyiapkan dokumentasi sesuai praktik badan pengawas;

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Tabel 7. Spesifikasi Tugas Pengkajian dalam rangka introduksi PLTN «>W.o._'

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

4.12 4.13 4.14 4.15 4.16

4.17 4.18 4.19

4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

.""

n',,, ....

~'"

.... ,.." .., ..

v-,-.-

·v~

"·",00,,',,,,',

-'>0"_'_"'<''''

Penilaian persoalan teknis (pengajuan operator); Pelaksanaan evaluasi keselamatan; Pelaksanaan dan evaluasi penilaian keselamatan probabilistik; Pelaksanaan dan evaluasi konsekuensi pelapasan zat radioaktif dan membandingkan dengan kriteria dan standar; Evaluasi persoalan keeelakaan parah; Penerapan pengel1ian risiko dan met ode secm-a mendalam untuk mereview aplikasi perubahan izin; Pelaksanaan analisis risiko untuk menentukan makna temuan inspeksi dan kejadian operasi; Penempan metode risiko yang terinlonnasi untuk memutuskan persoalan pengawasan; Mereview pengajuan PRNPSA; Analisis detenninistik lasilitas dan dokumentasi keselamatan yang menyertainya; Pelaksanaan penilaian dan kalkulasi dosis; Review dosis-dosis operasional; Menganalisis kejadian opemsi reaktor; Review dan evaluasi aspek nuklir dan tennohidrolik teras reaktor dalam kondisi tunak, transien dan kecelakaan; Penyelesaian evaluasi keselamatan terkait rekayasa atas implementasi pemegang izin terhadap persayaratan badan pengawas, perubahan izin, tennasuk perpanjangan izin, dan pengajuan izin baru; Review dan evaluasi sifat-sifat komponen metalurgi, review efek penuaan, dan program manajemen pen uaan; Review dan evaluasi persoalan terkait keteknikan kimia, tennasuk pembangkitan hidrogen, penarikan salllpel paska kecelakaan, killlia air, korosi, dan dekontalllinasi; Review kriteria desain; Review dan evaluasi kelayakan seismik dan dinamik; Review dan evaluasi kondisi-kondisi ekstel11al, sepel1i gempa bumi, bahaya terkait ulah lllanUSIa, banjir, dan ancaman terhadap integritas fungsi sistem dan komponen; Review kemampuan pengujian in-service pompa dan kat up terkait kesclamatan dan dalam metode inspeksi in-service untuk komponen pengungkung; Evaluasi inlonnasi terinlonnasi prakarsa operasi terkait dengan desain, pengujian dan inspeksi komponen PLTN; Review dan evaluasi kondisi-kondisi transien dan kecelakaan dan dampak terhadap lasilitas terkait; Review dan evaluasi persyaratan kinerja fungsi operasi atau sistem proteksi, sistem penggemk IItur keselamatan, penggerak instrumentasi untuk sistem penumpu pendukung penting, dan instrumentasi dan sistem kontrol yang disediakan untuk memulai dan mengatur pengoperasian sistem penutupan yang aman.

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-BA TAN

76

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Nanang Triagung dkk

lamatan

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGY AKART A, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176 7.

PERENCANAAN DIKLAT

DAN PENGEMBANGAN

Pendidikan dan pelatihan direncanakan dan dikembangkan berdasarkan peta analiasi spesifikasi tugas tiap unit kerja teknis terkait. Secara garis besar

kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam rangka introduksi PL TN dapat digambarkan ke dalam kuadran kompetensi SDM sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.

Dasar 1. 1.4.Kompetensi Proses Penindakan dan Personal dan Interpersonal Kompetensi 2.3. 2.1. Khusus Dasar Perundang-undangan 1.1. Dasar 2.2. 2. 1.3. 1.2. Teknologi Dokumen Proses Pengawasan Peraturan Pengawasan luknis Disiplin Aplikasi Perundang-undangan Pengawasan Teknik dan Regulasi 4. Kompetensi Efektivitas 3. Kompetensi Praktek Pengawasan

Gambar

5. Kuadran

Kompetensi

SDM dalam rangka introduksi

Kuadran di atas memperlihatkan kompetensi dasar hingga teknis untuk SDM pengawas PLTN. Dari sisi kanan atas terlihat pengetahuan dasar yang sangat penting terdiri atas aspek peraturan perundangundangan, sistem dan proses pengawasan, pemahaman dokumen juknis pengawasan serta proses penindakan terhadap ketidakpatuhan hukum. Pengetahuan dasar harus didukung dengan penguasaan penerapan teknologi di lapangan yang meliputi teknologi dasar, terapan, dan hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya SDM pengawas juga harus memipiki kualifikasi dan kompetensi dalam menunjang tugas di lapangan, diantaranya teknik analisis keselamatan, tata cara inspeksi, audit dan investigasi. Kompetensi dasar, teknis, dan praktik pengawasan akan lebih sempurna bila dipadu dengan kemampuan personal yang matang dalam hal pemecahan masalah, komunikasi personal, kerja sarna tim dan manajemen.

4.

penanaman nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur; Pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM dilakukan melalui beberapa program, yaitu: a. rintisan program pendidikan lanjutan; b. penyelenggaraan pelatihan; c. penyelenggaraan pertemuan ilmiah(seminar, lokakarya, pameran); d. penggalakan jabatan fungsional; e. program alih pengetahuan; f. pembinaan kerohanian/mental spiritual.

DAFTAR PUSTAKA 1. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional2005 - 2025; 2. Undang-undang No. 10 tahun 1997 ten tang Ketenaganukliran; 3. IAEA, Legal and Governmental Infrastructure for Nuclear, Radiation, Radioactive Waste, and Transport Safety, G-S-R.l, IAEA, Vienna, 2000; 4. DESDM, Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025, Departemen ESDM, 2005; 5. Keputusan Presiden No. 76 tahun 1998 jo.l03 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 6. Peraturan Kepala BAPETEN No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BAPETEN No.Ol Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

KESIMPULAN 1. Tantangan introduksi PL TN harus dijawab dengan penyiapan SDM Pengawasan yang kompeten dan profesional; 2. Perencanaan dan pengembangan SDM Pengawasan harus didasarkan peta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan SDM secara kelembagaan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang; 3. Pengembangan dan peningkatan SDM pengawasan PLTN harus memadukan peningkatan kompetensi dan kemampuan dasar, teknis, personal dan interpersonal, serta

Nanang Triagung dkk

PL TN [9]

77

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-BA TAN

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGY AKARTA, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176 7.

8.

9.

BAPETEN's Licensing dan Inspection System, http://www.bapeten.netlpeg2007 lindex. php? mo dul=peg2007; IAEA, Training Staff of Regulatory Body for Nuclear Facilities: A competency framework, TECDOC 1254, IAEA, Vienna, 2001; IAEA, Organization and Staffing of the Regulatory Body for Nuclear Facilities, G-SG.l.l, IAEA, Vienna, 2002.

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-BATAN

78

Nanang Triagul1g dkk

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGYAKARTA, 16 NOVEMBER 201 1 ISSN 1978-0176

KOMPOSISI

IDEAL SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) DI PERPUSTAKAAN PPIN-BATAN Noer' Aida

Pusat Pengembangan Informatika Nuklir (PPIN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Puspiptek Serpong, 15313 A BSTRAK KOMPOSISI SDM IDEAL DI PERPUSTAKAAN PPIN-BATAN. BATAN merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pemanfatan iptek nuklir nuklir yang harus didukung oleh program litbang yang tangguh. Perpustakaan PPIN merupakan pusat dokumentasi dari selunth perpustakaan dan i/miah dan dokumentasi yang ada di lingkungan BATAN yang mempunyai tlIgas melayani kebutuhan informasi para pelaku litbang di BATAN. Dalam kenyataan pemanfaatan perpustakaan masih sangat rendah yang umumnya disebabkan oleh banyak faktor an tara lain jumlah dan kualitas SDM di perpustakaan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mencari komposisi SDM ideal di perpustakaan PPIN. Metode yang digunakan adalah dengan menganalisis data baik dari segi keadaan koleksi, SDM dan filSilitas yang ada, menganalisis data dengan menggunakan rumus perhitungan formasi jabatan fimgsional pustakawan, membandingkan hasil perhitllngan dengan komposisi SDM dalam Standard Nasional Indonesia (SNI) nomoI' 7496:2009 lmtuk Perpustakaan KIllIsus Instansi Pemerintah, serta dengan formasi dan jabatan yang ada di PPIN. Dari hasil kajian terhadap jumlah pustakawan dan formasi yang sudah ada dengan yang sehantsnya ada, ternyata masih diperlukan penambahan formasi sebanyak 8 orang yang terdiri dari pustakawan muda sebanyak 2 orang dan pustakawan pelaksana lanjutan sebanyak 6 orang. Sehingga dipemleh komposisi ideal jumlah SDM di perpustakaan menjadi 23 orang dengan perbandingan SDM 3 : 8 : 12 yang terdiri dari 3 orang pejabat stn/ktural, 8 orang tenaga pustakawan dan 12 orang tenaga teknis atau non-pustakawan yang akan melakukan beban kerja pustakawan. Sedangkan dalam struktur organisasi dengan mengacu pada SNI, sebanyak 3 orang pejabat stntktural yang semula menjadi kepala Bidang DII dibantu oleh sub bidang perpustakaan dan sub bidang Informasi dan Pengetahuan Nuklir (IPN) diubah menjadi Kepala Bidang Perpustakaan yang membawahi sub bidang Layanan Teknis dan sub bidang Layanan Pembaca. Untuk dapat mencapai komposisi SDM ideal tersebut, diharapkan PPIN dapat merevisi syarat jabatan pada analisis jabatan yang sudah ada dan menambah formasi jabatan sesuai dengan keblltuhan baik melalui rekruitmen pegawai bam maupun mutasi atau alihfungsi agar te/jadi keseimbangan antara beban kerja denganjumlah pustakawan sehingga wacana meningkatkan layanan dan pengembangan perpustakaan digital akan tercapai. Kata kunci: sumberdaya manusia, perpustakaan khusus, perpustakaan digital,formasijabatan,

iptek nuklir

ABSTRACT IDEAL

COMPOSITION

OF HUMAN

RESOURCES

IN THE LIBRARY

OF PPIN-BATAN.

BATAN is a

non- governmental institlltion that has an important mle in implementing nuclear utilization of nuclear science and technology that must be supported by a significant R & D pmgram. PPIN is the central librmy of a/! libraries and documentation of scientific and e/ll'ironmental documentation in BATAN who has task of pmviding the information needs of R & D researchers in BATAN. In fact use of the librmy is sti// I'ery low which is genera/!y caused by many factors including the amount and quality of human resources in the librmy. The pu/pose of this study was to search for the ideal composition of human resources in the librmy of PPIN. The method used is to analyze the data both in terms of state collections, human resources and existingfitcilities, analyzing data using theformula calculation librarians formation of filllctional position, comparing the calculation results with the composition of human resources in Indonesia National Standard (SNI) 7496:2009 number for Special Libraries GOI'ernment agencies, as well as the formation and positions that exist in the PPIN. Fmm the results of the study on the number of librarians and the existing formations that should exist, it still required the addition of the formation of 8 persons consisting of young librarians and librarians as much as 2 persons continued executing as many as 6 persons. So the ideal amount obtained composition of human resources in the library to 23 persons with a ratio of HR 3: 8: 12 which consists of 3 stntctural officials, 8 librarians and 12 technical personnel or non-librarian who wi/! perform librarian workload. While in the organizational stntcture referring to the SNI, as many as 3 stmctural officials initially becclI/le the head of DII Division assisted by sub-division of library and sub- division of the Nuclear Knowledge and Information (IPN) was converted into the charge of Head of Library Technical Sen'ices sub-division and sub division of The reader Se/Tices. To be able to achieve ideal composition of human resources, it is expected PPIN may revise the terms (if office on the analysis of existing positions and add to the formation of office in accordance with the needs of both thmugh the recruitment (if new employees as well as mutations or transfer of filllction and that a pmper balance between workload by increasing the number of librarians that discourse services and development of digital libraries will be achiel'ed. Keywords: human resources, special libraries. digital libraries. job formation.

Noel' Aida

79

nuclear science and technology

Seko/ah 1illggi Tekllologi Nuk/ir-BATAN