PENGAWASAN & SINERGI PENGAWASAN TENAGA NUKLIR Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., IPU
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Rakernas Ristekdikti 2017 Yogyakarta, 30 Januari 2017
RUMAH PENGAWASAN KESELAMATAN
KEAMANAN
SAFEGUARDS
INSPEKSI
PERIZINAN
PERATURAN
MANAJEMEN PENGAWASAN
PENGKAJIAN, KETEKNIKAN, KESIAPSIAGAAN, IT DUKUNGAN DALAM NEGERI DUKUNGAN INTERNASIONAL
TANTANGAN PENGAWASAN (1/4) • ISU KEAMANAN NUKLIR: o o o o
Penyelundupan/pencurian Zat Radioaktif (ZRA) Sabotase pada pengoperasian fasilitas nuklir Sabotase pada pengangkutan ZRA/BN Terorisme menggunakan “dirty bomb” (bom tercampuri ZRA)
Harus dapat dideteksi/dipantau/ditanggulangi, a.l. Dengan pemasangan: o RPM (Radiation Portal Monitor) di bandara/pelabuhan, gedung/fasilitas penting (vital) seperti istana negara, gedung DPR/MPR, kantor kementerian, dll. o RDMS (Radiation Data Monitoring System) di berbagai stasiun pemantau (koordinasi dg BMKG)
TANTANGAN PENGAWASAN (2/4) • MASALAH:
o Garis perbatasan RI sangat panjang o Jumlah pelabuhan (laut/udara) sangat banyak o Kebanyakan operator pelabuhan “masih enggan” menyikapi potensi ancaman penyelundupan ZRA atau barang bekas terkontaminasi ZRA. o Diperlukan RPM dalam jumlah yang sangat banyak o Jumlah RPM yang dimiliki sangat terbatas (semuanya produk impor)
Perlu Kemitraan ABG (Academician-Businessmen-Government) dalam: o Riset, Pengembangan dan Produksi RPM dalam negeri
TANTANGAN PENGAWASAN (3/4) • ISU KESELAMATAN NUKLIR:
• Pemanfaatan sumber radiasi/ZRA untuk industri dan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia • Pemanfaatan sumber radiasi/ZRA di berbagai perguruan tinggi di Indonesia • Serbuan berbagai peralatan pembangkit radiasi pengion dari negara-negara tertentu (teknologinya belum teruji) Harus dapat dikendalikan dengan baik, melalui: o Perizinan. Setiap pemanfaatan nuklir wajib memiliki izin o Inspeksi. Untuk memastikan tingkat keselamatan di lapangan
TANTANGAN PENGAWASAN (4/4) • MASALAH:
• Banyak pemanfaatan sumber radiasi/ZRA di perguruan tinggi yang belum memiliki izin dari BAPETEN. • Banyak penggunaan peralatan radiologi di RS di bawah standar keselamatan • Terbatasnya jumlah Fisikawan Medis, yang merupakan salah satu persyaratan penggunaan peralatan radiologi
PERLU: o Perguruan Tinggi pengguna sumber radiasi/ZRA mengajukan izin ke BAPETEN (UU 10/1997) o Partisipasi PT dalam mencetak SDM berkualitas, khususnya Fisikawan Medis. o Kemitraan ABG dalam memproduksi peralatan radiologi (khususnya untuk Medis)
SINERGI & KOORDINASI (1/2) RPM (Radiation Portal Monitor) o o o o
Kebutuhan: sangat banyak Pengembangan: LPNK terkait (BATAN, LIPI, BPPT) dan PT Produksi: Industri/perusahaan dalam negeri Pengguna: Bandara/Pelabuhan, Istana Presiden, Gedung DPR/MPR, Gedung Pemerintah, dan fasilitas penting lainya
RDMS (Radiation Data Monitoring System) o Pengembangan: LPNK terkait (BATAN, LIPI, BPPT) dan PT o Produksi: Industri/perusahaan dalam negeri o Lokasi Pemasangan: berbagai stasiun pemantau di wilayah RI (koordinasi BAPETEN – BMKG) o Pengguna: BAPETEN
SINERGI & KOORDINASI (2/2) X-Ray Machines (Pesawat Rontgen) o o o o
Kebutuhan: sangat banyak Pengembangan: LPNK terkait (BATAN, LIPI, BPPT) dan PT Produksi: Industri/perusahaan dalam negeri Pengguna: Rumah sakit/klinik (untuk keperluan medis), dan hotel/bandara/gedung/fasilitas penting (untuk scanner)
Fisikawan Medis o Kebutuhan: banyak o Produksi: Perguruan Tinggi o Pengguna: Rumah sakit-rumah sakit pengguna peralatan radiologi
Sistem Inovasi Nasional Permintaan (Demand) Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara)
Sistem Politik
Sistem Pendidikan dan Litbang
Pemerintah
Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Penadbiran (Governance)
Pendidikan Tinggi dan Litbang
Kebijakan RPT
Litbang Pemerintah
Sistem Industri Perusahaan Besar Intermediaries Lembaga Riset Brokers
UKM “Matang/ Mapan” PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus Standar dan Norma
Dukungan Inovasi dan Bisnis
HKI dan Informasi
Perbankan Modal Ventura
Framework Conditions
Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota • • • • • •
Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan
Kebijakan Industri/ Sektoral
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum/ Dasar
Alamiah SDA (Natural Endowment)
Budaya • Sikap dan nilai • Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan • Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan • Mobilitas
Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
•9
Inovasi Berorientasi Kebutuhan Kebutuhan Pelanggan/ Institusi Masalah/ Kebutuhan
Pengetahuan Aplikasi
Litbang
Spesifikasi Fungsi
Spesifikasi Teknis
Transformasi pengetahuan Proses orientasi kebutuhan pelanggan/ institusi
Solusi Teknis
Produk
Pengetahuan Spesialis Keteknikan
Kompetensi lintas fungsi
•10
Prinsip Kerja RPM
Jika terdapat bahan nuklir atau zat radioaktif dengan aktivitas tertentu, maka RPM akan memberikan peringatan (alarm)
Radiation Portal Monitor (RPM) Sistem Penampil/ Pengambil Keputusan
Sistem Deteksi
Sistem Transdusing
Ketiga sistem di atas memerlukan dukungan inovasi akademik dari segi desain, pengembangan, proses produksi dan perawatannya
Tahap Networking RPM TKDN Skematik ABG melalui Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI)
Tahap 3
R&D, Inkubator, Rancang-Bangun
Tahap 2
Kerjasama LN dan Dalam Negeri, Skematik ABG (Akademisi, Bisnis, Government)
Tahap 1 MOU, Kajian BAPETEN, Arahan Presiden 2015
Produksi dan Penempatan
2014 - 2019
2018
Mind Map Networking RPM TKDN
•14
Terima kasih
