02/11/2014
Subdit PST BLU, Suganda Muji Saputro, 198305092004121005
Instrumen Pengawasan Oleh DEWAN PENGAWAS Dari Aspek Keuangan, Aset, dan Layanan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PEMBINAAN PK BLU Batu, 29 Oktober 2014
1
1. BLU merupakan instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didaasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 2. Untuk melaksanakan tujuan dimaksud, BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan penerapan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 3. Diperlukan pembinaan dan pengawasan baik secara teknis dan keuangan, untuk memastikan tujuan pembentukan BLU berikut kewenangan pemberian layanan umum kepada masyarakat yang didelegasikan K/L dapat berjalan baik dan sesuai ketentuan. 4. Dilakukan penyempurnaan peraturan mengenai dewan pengawas, guna optimalisasi pelaksanaan pembinaan BLU
1
02/11/2014
1. KEUANGAN
2. ASET BLU
3. LAYANAN BLU
4. SDM & TATA KELOLA BLU
1. Pendapatan dan Belanja Subdit PST BLU, Suganda Muji Saputro, 198305092004121005
2. Pengelolaan Kas 3. Pengelolaan Piutang dan Utang 4. Investasi 5. Akuntansi 6. Tarif 7. Remunerasi 8. Surplus/Defisit Kas 9. Pengelolaan Aset 10. Status Kepegawaian 11. Nomenklatur Kelembagaan dan Pimpinan
4
2
02/11/2014
DEWAS
PEMIMPIN BLU
SPI
PEJABAT TEKNIS
MENTERI /PIMPINAN LEMBAGA
Pembinaan Teknis
PEJABAT TEKNIS
PEJABAT KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
Pembinaan Keuangan
Dapat dibentuk Dewas untuk melakukan pembinaan terhadap BLU yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Menkeu
Pasal 34 PP No. 23/2005
Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Dewas diatur dalam peraturan Menkeu
3
02/11/2014
1. TUGAS DEWAS Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan 2. PELAKSANAAN TUGAS, Berupa antara lain: a. Menghadiri rapat dewan pengawas. b. Memberikan pertimbangan kepada pejabat pengelola, dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. c.
Memberi pendapat dan/atau saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai perbaikan tata kelola BLU.
d. Mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada pejabat pengelola atas pelaksanaan Renstra dan RBA. e.
Memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU (LK dan Lap. Kinerja, termasuk Lap. hasil audit SPI).
f.
Menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga/Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan.
g. Melaksanakan tugas lainnya berdasar penugasan di peraturan.
3. KEWAJIBAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DEWAS a. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada menteri/pimpinan lembaga/Dewan Kawasan, Menteri Keuangan, dan pejabat pengelola mengenai RENSTRA dan RBA yang disusun oleh pejabat pengelola; b. Melaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga/Dewan Kawasan, Menteri Keuangan, apabila terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c.
Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewas yang telah dilakukan kepada menteri/pimpinan lembaga/Dewan Kawasan, Menteri Keuangan.
4. KEWENANGAN a. Meminta penjelasan dan/atau data dari pejabat pengelola mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU. b. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh pejabat pengelola dalam pelaksanaan kegiatan BLU. c.
Meminta pejabat pengelola menghadiri rapat Dewas.
dan/atau
pegawai
untuk
4
02/11/2014
4. KEWENANGAN d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian sekretaris Dewas. e.
Meminta pejabat pengelola untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewas.
f.
Menghadiri rapat pejabat pengelola dan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
g. Melaksanakan peraturan.
kewenangan
lainnya
sesuai
memberikan ketentuan
5. BATASAN DEWAS Pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Dewas dibatasi pada periode jabatan Dewas dan mencakup ruang lingkup pengawasan pada periode yang sama.
6. LARANGAN BAGI DEWAS a. Memanfaatkan posisi Dewas, secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan; b. Menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan BLU atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLU; dan c.
Mengintervensi pelaksanaan kegiatan operasional BLU yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola, melebihi kewenangan Dewas sebagaimana diatur sebelumnya.
5
02/11/2014
Penyusunan Renstra dan RBA
Ps. 10
DIPA BLU
Ps. 12
Sumber Pendapatan BLU
Ps. 14
Pengelolaan Belanja Fleksibel
Ps. 15
Rekening BLU
PMK 05/2010
Peng. Kas, (investasi jk. Pendek)
Ps. 16
Pengelolaan Piutang Pengelolaan Utang
PMK 230/2009 Ps. 18
Investasi Jk. Panjang
Ps. 19, 37,
Akuntansi Pelaporan
Ps. 25 - 27
Surplus dan Defisit
Ps. 29
DASAR HUKUM: Subdit PST BLU, Suganda Muji Saputro, 198305092004121005
1. UU NO. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. PP No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan BLU, sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 74 Tahun 2012 3. PMK mengenai Tarif Per BLU 1. PASAL 68 Ayat (2); UU 01
2. PASAL 14 Ayat (4); PP 23
“ Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan.”
“Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan BLU.” Hasil yang dimaksud pada ayat ini dapat diperoleh dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLU
12
6
3. PASAL 22 Ayat (4) dan (5); PP 74 Dengan demikian, untuk pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang terkait dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tusi seperti ATM, Food Court, Kantor Kas Bank, dll, tidak perlu sampai proses ke DJKN
“Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLU harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.” Ps. 22 Ayat (4)
“Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset BLU, diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.” Ps. 22 Ayat (5) Penjelasan PP: bahwa PMK dimaksud antara lain mengatur mengenai penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset BLU.
Subdit PST BLU, Suganda Muji Saputro, 198305092004121005
02/11/2014
4. PMK Tarif Per BLU
3. PASAL 22 Ayat (4) dan (5); PP 74 Dengan demikian, untuk pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang terkait dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tusi seperti ATM, Food Court, Kantor Kas Bank, dll, tidak perlu sampai proses ke DJKN
“Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLU harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.” Ps. 22 Ayat (4)
“Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset BLU, diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.” Ps. 22 Ayat (5) Penjelasan PP: bahwa PMK dimaksud antara lain mengatur mengenai penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset BLU.
Subdit PST BLU, Suganda Muji Saputro, 198305092004121005
“ Pada umumnya, tiap PMK tentang Tarif Layanan BLU bersangkutan memiliki pengaturan 13 mengenai diperkenankannya BLU melakukan KSO dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang layanannya (kesehatan/pendidikan/lainnya). Adapun tarif layanan KSO dengan pihak lain tsb, ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Pemimpin BLU dengan pihak lain, mengikuti harga pasar setempat.”
4. PMK Tarif Per BLU “ Pada umumnya, tiap PMK tentang Tarif Layanan BLU bersangkutan memiliki pengaturan 14 mengenai diperkenankannya BLU melakukan KSO dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang layanannya (kesehatan/pendidikan/lainnya). Adapun tarif layanan KSO dengan pihak lain tsb, ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Pemimpin BLU dengan pihak lain, mengikuti harga pasar setempat.”
7
02/11/2014
Tidak mengutamakan mencari keuntungan
Kebijakan Tarif
Kinerja & Remunerasi
SPM
LAYANAN BLU
PEGAWAI (PNS/Non PNS) PEJABAT PENGELOLA (PNS/Non PNS)
REWARD & PUNISHMENT KERJASAMA SDM
SDM & TATA KELOLA
8
02/11/2014
17
PERENCANAAN DAN ANGGARAN 1. 2. 3. 4.
BLU membuat rencana bisnis lima tahunan mengacu ke Renstra KL/ RPJMD BLU menyusun RBA tiap tahun berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan standar pelayanan minimum dan biaya dari output yang dihasilkan. RBA BLU merupakan bagian dari RKA KL. Pasal 10 PP 23/2005
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1. RBA yang disetujui sebagai dasar untuk membuat DIPA. 2. DIPA disahkan oleh Menteri Keuangan 3. DIPA merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian. 4. DIPA menjadi dasar penarikan dana dari APBN. Pasal 12 PP 23/2005
BELANJA 1. Pengelolaan belanja fleksibel sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan dalam RBA 2. Jika melampaui ambang batas hrs mendapat persetujuan Menkeu 3. Jika terjadi kekurangan anggaran, dapat diajukan ke Menkeu. 4. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa di kementerian/lembaga. Pasal 15 PP 23/2005 18
9
02/11/2014
SUMBER PENDAPATAN BLU Belanja Peg, Barang, dan Modal Penarikan dana dgn SP3B BLU
Alokasi APBN Hasil Layanan BLU
Dapat dikelola langsung sesuai RBA
Hasil Kerjasama Dgn Pihak Lain
PNBP K/L
Usaha Lainnya
Sesuai persyaratan pemberi hibah
Hibah Terikat
Pasal 14 PP 23/2005 19
REKENING BLU (PNBP) Dana PNBP Rekening lainnya : 1. Rekening Dana Kelolaan 2. Rekening Operasional 3. Rekening Pengelolaan Kas
PMK (no 57/PMK.05/2007) PMK (no 05/PMK.05/2010)
PENGELOLAAN KAS 1. 2. 3. 4.
Pengelolaan kas berdasarkan praktek bisnis yang sehat Penarikan dana APBN dengan SPM Rekening bank BLU dibuka di bank umum oleh pimpinan BLU BLU dapat melakukan investasi jangka pendek dalam rangka cash management. Pasal 16 PP 23/2005
PENGELOLAAN PIUTANG 1. 2. 3. 4.
BLU dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya. Piutang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat Piutang dapat dihapus secara berjenjang sesuai dengan kewenangan. Kewenangan penghapusan piutang diatur oleh Menkeu (No. 230/PMK.05/2009) Pasal 17 PP 23/2005 20
10
02/11/2014
PENGELOLAAN UTANG 1. BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya/perikatan peminjaman dengan pihak lain 2. Utang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat 3. Utang jangka pendek untuk belanja operasional 4. Utang jangka panjang untuk belanja modal 5. Perikatan peminjaman sesuai dengan jenjang kewenangan yang diatur oleh Menkeu (Jangka Pendek No. 77/PMK.05/2009) 6. Pembayaran utang merupakan tanggungjawab BLU Pasal 18 PP 23/2005
INVESTASI 1. 2. 3. 4.
BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas ijin Menkeu. Keuntungan dari investasi pendapatan BLU. Ps. 19 PP 23/2005 Investasi yg telah di miliki sebelum ditetapkan menjadi PPK-BLU dianggap telah disetujui Menkeu. Dikaitkan dengan pasal 19 maka keuntungan dari investasi tersebut merupakan pendapatan BLU. Ps. 37 PP 23/205 21
PENGELOLAAN BARANG (1) 1.
Pengadaan barang berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehatdapat dibebaskan seluruhnya atau sebagian dari ketentuan yang berlaku bila terdapat alasan efektivitas dan efisiensi.
2.
Kewenangan pengadaan barang secara berjenjang berdasarkan nilai yang diatur oleh Menkeu .
3.
Barang inventaris dapat dialihkan dan dihapuskan oleh BLU dan dilaporkan secara berkala kepada menteri/pimpinan lembaga. Ps. 20-21 PP 23/2005
4. BLU tidak dapat mengalihkan/ menghapuskan aset tetap kecuali ijin pejabat yang berwenang. 5. Pengalihan/penghapusan aset tetap dilakukan secara berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang yang sesuai dengan peraturan perundangan. 6. Pengalihan/penghapusan aset tetap dilaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga. 7. Tanah dan bangunan disertifikat atas nama Pemerintah RI Ps 22-23 PP 23/2005
22
11
02/11/2014
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan SAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Jika tidak ada standar akuntasi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga. LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian/ lembaga. LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal. Ps 25-27 PP 23/2005
SURPLUS DAN DEFISIT 1. Surplus anggaran dapat digunakan untuk TA berikutnya. 2. Surplus dapat disetor sebagian/seluruhnya ke Kas Negara atas perintah Menkeu dengan mempertimbangkan likuiditas BLU 3. Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam TA berikutnya kepada Menkeu melalui menteri/pimpinan lembaga. Ps. 29 PP 23/2005
23
PP No. 74 /2012 Tentang Perubahan atas PP No. 23/2005 Tentang PK BLU
BLU tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)
Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut: a. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaanya berasal dari pendapatan BLUselain dari APBN/APBD merupakan pendapatan BLU dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU. b. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening KUN/D
(3)
Pengalihan, pemindahtanganan, dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga/Kepala SKPD terkait.
(4)
Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan funggsi BLU harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset BLU, diatur oleh Menteri Keuangan /gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Subdit PST BLU, Suganda Muji Saputro, 198305092004121005
Pasal 22 (1).
24
12
02/11/2014
DASAR HUKUM PENGELOLAAN BMN PP No. 27/2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara Pasal 96 (1). BMN/D yang digunakan oleh BLU/BLUD merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan BLU/BLUD bersangkutan. (2)
Pengelolaan BMN/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatanpelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLU/BLUD, diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang BLU dan peraturan pelaksanaannya.
Subdit PST BLU, Suganda Muji Saputro, 198305092004121005
Oleh Badan Layanan Umum
25
13
