2008 pengawasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori

2.1.1

Internal Auditing Menurut Peraturan Menpan Nomor : 05/M.PAN/03/2008 pengawasan

intern adalah kegiatan audit, reviu, monitoring, evaluasi dan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah memadai dan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien untuk kepentingan pimpinan. Menurut

Kiabel (2012)

Audit internal adalah

kegiatan pengawasan secara keseluruhan untuk menilai prosedur, efektivitas pengendalian dan tanggung jawab manajemen organisasi. Fungsi audit internal tidak terbatas pada operasi dari sebuah fungsi tertentu dalam sebuah organisasi. Sebaliknya, semua tercakup dalam organisasi secara terstruktur sebagai entitas yang terpisah dan bertanggungjawab untuk manajemen tingkat tinggi. Institute of Internal Auditors (IIAs) mendefinisikan auditor internal

adalah auditor yang

melakukan audit secara independen dan obyektif untuk memberikan konsultasi agar dapat menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi

mencapai

tujuannya

dengan

cara

sistematis,

disiplin

untuk

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan (Kapoor at al., 2012). The IIAs adalah patokan yang dapat diukur atas kegiatan auditor internal yang efektif. Perubahan lingkungan menciptakan tantangan bagi auditor internal yang harus mereka hadapi saat menjalankan tugas. Auditor internal tidak hanya

Universitas Sumatera Utara

diminta untuk menilai kontrol keuangan, tetapi juga untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian dalam sebuah organisasi. Tanggung jawab mereka telah berkembang secara signifikan untuk memasukkan strategi audit, etika audit, operasional audit, kualitas audit. Menurut Azham Md et, al (2009), dalam organisasi sektor publik, fungsi audit internal memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kinerja pemerintah. Beberapa negara telah mengembangkan kebijakan yang bertujuan memperkuat auditor internal sektor publik dan meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi. Langkah-langkah kebijakan antara lain : 1.

Dibentuk audit internal di semua organisasi sektor publik ;

2.

Menetapkan standar untuk perilaku profesional kerja audit;

3.

Memperluas pengaturan pelaporan dan memperluas mandat untuk membuat auditor yang bertanggung jawab dan dalam penilaian kinerja. Yola (2011) seorang peneliti Nigeria berpendapat bahwa auditor internal

di sektor publik tidak memiliki sikap independen ketika melaksanakan audit sehingga tidak kompeten. Nigeria sebagai negara ekonomi berkembang dan Negara Kano khususnya harus mengumpulkan sumber daya yang efektif untuk meningkatkan kebutuhan akan pelayanan publik. Menurut Xiangdong (1997), bahwa peran auditor internal itu memiliki keuntungan lebih dari auditor eksternal dalam memperoleh informasi dengan cepat dan menemukan masalah pada tahap awal. D’Silva and Ridley (2007), Internal auditing’s international contribution to governance menyatakan bahwa auditor internal

itu adalah auditor yang

independen yang mana tugasnya menguji dan mengevaluasi kegiatan yang


dilakukan suatu organisasi. Tujuannya untuk membantu organisasi agar bertanggungjawab secara efektif terhadap manajemennya.

Auditor akan

melengkapinya dengan informasi dan rekomendasi yang membantu organisasi agar dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan biaya yang wajar atau sesuai dengan ketentuan.

Dittenhofer (2001), mengamati bahwa jika kualitas audit

internal dipertahankan akan memberikan kontribusi untuk kesesuaian antara prosedur dengan operasi auditi serta dapat meningkatkan efektivitas auditi dan organisasi secara keseluruhan. Audit internal yang efektif yaitu dengan melakukan evaluasi secara independen terhadap informasi keuangan, operasi, sistem dan prosedur untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan yang diperlukan. Auditor internal ini sangat membantu para SKPD-SKPD dalam hal mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dipercayakan kepada mereka dalam pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada setiap akhir periode auditor eksternal (BPK) akan melakukan audit untuk memberikan opini tentang seluruh aktivitas tiap-tiap SKPD. membantu melakukan pengawasan

Disinilah fungsi auditor internal

terhadap SKPD-SKPD atas pengelolaan

anggarannya. Apabila audit benar-benar dilakukan sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan, maka kualitas audit tersebut akan lebih baik dan penyimpangan–penyimpangan yang terjadi dapat dideteksi lebih awal oleh internal auditor sebelum eksternal auditor melakukan audit secara keseluruhan terhadap SKPD-SKPD.

2.1.2

Kualitas Audit


Dalam hal penelitian

tentang kualitas audit telah banyak menerima

perhatian dalam literatur (Chen et al., 2005). PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) (2013) menyatakan sumber daya manusia adalah salah satu aset sebuah perusahaan audit yang paling penting. Hal ini berkaitan dengan kemahiran personil auditornya. Kualitas audit selama melakukan audit sangat tergantung pada integritas, objektivitas, kecerdasan, kompetensi, pengalaman, dan motivasi auditornya dan juga dalam hal supervisi pekerjaan. De Angelo (1981), mendefinisikan kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor menemukan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya dan melaporkannya. Berdasarkan Peraturan Menpan Nomor : 05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pegawas Intern Pemerintah, audit yang dilaksanakan dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar audit APIP. Standar audit APIP terdiri atas : 1. Standar Umum : mengatur tentang keahlian, independepensi dan objektivitas, kecermatan professional dan kepatuhan terhadap kode etik. 2.

Standar pelaksanaan pekerjaan audit kinerja : mengatur tentang perencanaan, supervisi, pengumpulan dan pengujian bukti, pengembangan temuan dan dokumentasi.

3. Standar pelaporan audit kinerja : mencakup tentang kewajiban membuat laporan, cara dan saat pelaporan, bentuk dan isi laporan, kualitas laporan, tanggapan auditi dan penerbitan dan pendistribusian laporan.


4. Standar tindak lanjut audit kinerja : mencakup tentang komunikasi dengan auditi, prosedur pemantauan, status temuan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas audit internal ditentukan oleh kemampuan departemen audit internal untuk menemukan temuan dan memberikan rekomendasi yang efektif ketika mengaudit. Audit internal harus membuktikan bahwa hal tersebut mempunyai nilai dan dapat memberikan reputasi bagi organisasi ( Sawyer , 1995) Government Accountability Office

(2011), menyatakan bahwa sebuah

laporan yang akurat harus didukung oleh bukti yang cukup, tepat dengan faktafakta kunci, angka, dan temuan yang dapat ditelusuri ke bukti audit. Laporan yang berdasarkan fakta, dengan jelas dari sumber pernyataan, metode, dan asumsi membantu dalam mencapai akurasi. Pengungkapan keterbatasan data dan pengungkapan lain juga berkontribusi untuk memproduksi laporan audit yang lebih akurat. Salah satu cara untuk membantu organisasi audit yang menyiapkan laporan audit yang akurat adalah dengan menggunakan proses pengendalian kualitas seperti referensi. Referensi adalah suatu proses di mana seorang auditor berpengalaman yang independen memeriksa memberikan pernyataan fakta, angka, dan tanggal dilaporkan dengan benar, temuan didukung

bukti-bukti dalam

dokumentasi audit, kesimpulan dan rekomendasi didasarkan atas bukti. Kualitas pelaksanaan audit dilapangan sangat ditentukan oleh keahlian seorang auditor juga independensinya dalam mengaudit seluruh sumber daya di instansi dimana audit tersebut dilaksanakan. Kemampuan dasar harus dimiliki seorang auditor dan kemampuan lain juga diperlukan yaitu bagaimana membuat perencanaan audit yang efektif dan efesien dan bagaimana auditor-auditor ini


disupervisi dengan terus-menerus agar kualitas hasil audit lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat berkaitan dengan keakuratan temuan. Sejalan dengan tuntutan profesi dan perubahan atas peraturan-peraturan yang

mewajibkan seorang auditor internal harus terus meningkatkan

kemampuannnya dalam bidang pengawasan intern. Begitu juga dengan sikap akan keingintahuan seorang auditor internal pemerintah atas manajemen auditi sangat penting.

Bukan berarti auditi diasumsikan tidak jujur dalam hal

pengelolaan anggarannya tetapi juga harus dipertimbangkan skeptitisme professional kemungkinan auditi bersikap tidak jujur. Sikap skeptitisme profesional ini juga harus melekat dalam diri auditor karena sikap ini akan membuat seorang auditor internal lebih berhati-hati dan teliti serta kritis dalam melakukan audit. Auditor internal dalam melakukan audit harus bisa menentukan prioritas audit setelah dilakukan penilaian terhadap SPI auditi. Hal ini berkaitan dengan waktu pemeriksaan, tenaga yang akan diturunkan dan biaya audit yang telah ditetapkan sehingga dapat melaksanakan pemeriksaan secara efektif, efesien dan berkualitas. Pemilihan sampel audit yang diambil dari sejumlah temuan-temuan yang sudah terindikasi oleh pemeriksa/pengawas harus didasarkan pada temuan yang material dan mempunyai dampak yang besar terhadap kerugian negara. Apabila temuan ini masih bisa diperbaiki harus segera diperbaiki tetapi tetap dilaporkan agar secepatnya bisa ditindaklanjuti oleh auditi.

Auditor internal

pemerintah pada dasarnya adalah untuk membina dan memberikan saran-saran perbaikan kepada auditi apabila masih bisa diperbaiki atas penyimpanganpenyimpangan yang telah terjadi. Penyimpangan-penyimpangan ini harus


dilaporkan dalam bentuk Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) supaya ditanggapi auditi sebelum disusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor/pengawas. Peraturan Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

No.

05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit APIP dalam standar pelaporan menyebutkan bahwa laporan hasil audit yang dibuat oleh auditor harus jelas dan dimengerti oleh pengguna laporan. LHP yang disusun harus berdasarkan Kerta Kerja Pemeriksaan (KKP) agar informasinya akurat dan objektif dan auditi dapat segera melakukan tindak lanjut. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : 05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Lampiran 3 SPKN yang terdapat dalam Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2007

paragraf 17

menyatakan pemeriksaan akan lebih

bermamfaat jika temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat di tindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa secara efektif.

Auditi

bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi dan memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Pemantauan secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan. 2.1.3 Pengaruh keahlian terhadap kualitas audit. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menyatakan

bahwa :

auditor/pengawas harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata


Satu (S-1) atau yang setara. Latar belakang pendidikan serta sikap dan perilaku merupakan kriteria standar yang harus dimiliki para auditor APIP untuk mencapai mutu audit yang tinggi. Kinerja audit akan tercipta dengan baik apabila APIP harus mempunyai kriteria tertentu yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP. APIP juga harus mengidentifikasi keahlian yang belum tersedia dan mengusulkannya sebagai bagian dari proses rekruitmen. Aturan tentang tingkatan pendidikan formal minimal dan pelatihan yang diperlukan harus dievaluasi secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP. Pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh auditor/pengawas, wajib menggunakan SPKN. Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah

Pemeriksa secara kolektif harus memiliki

kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Organisasi pemeriksa dalam menerima pegawai harus memiliki prosedur rekruitmen, pengembangan berkelanjutan dan evaluasi atas pemeriksa untuk mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai. Meinhard, et al, (1987) menyatakan pengetahuan itu diukur dengan seberapa tinggi pendidikan auditor


sehingga auditor akan memiliki pengetahuan di lapangan dan dapat mengetahui berbagai isu, selain itu auditor akan lebih mudah untuk mengikuti perkembangan. Auditor harus memiliki kompetensi teknis seperti auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Selain kompetensi, auditor wajib memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit, lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh APIP. Pelatihan di bidang akuntansi sektor pemerintah dan ilmuilmu lainnya yang terkait dengan akuntabilitas auditi juga sangat diperlukan. APIP pada dasarnya berfungsi melakukan audit di bidang pemerintahan, sehingga harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Seorang auditor harus mempunyai Sertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (continuing professional education) sesuai dengan jenjangnya. Sri lastanti (2005) mengatakan keahlian atau kompetensi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Audit membutuhkan keahlian tinggi dan profesionalisme. Keterampilan ini tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain, antara lain, adalah pengalaman. Menurut Tubbs (1992) auditor yang berpengalaman memiliki kelebihan dalam hal : (1)

Mendeteksi kesalahan,

(2) Memahami akurat kesalahan, (3) Menemukan penyebab kesalahan. Libby dan Frederick (1990) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman memiliki pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan dalam laporan keuangan dan untuk mengklasifikasikan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur sistem


akuntansi yang digunakan (Libby, 1985).

Berdasarkan berbagai teori yang

diperoleh maka latar belakang pendidikan, pengetahuan kompetensi teknis (auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan) dan peningkatan keahlian melalui penjenjangan dan pelatihan teknis berkelanjutan sangat berpengaruh terhadap kualitas audit. 2.1.3 Pengaruh independensi terhadap kualitas audit Seorang auditor selain memiliki keahlian audit, juga diharuskan memiliki independensi dan objektivitas yang tinggi dalam melakukan audit agar dalam memberikan pendapat atau kesimpulan sesuai dengan apa yang terjadi tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan.

Pernyataan standar umum kedua

SPKN adalah dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi dan

obyektifitas

auditor atau APIP diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat. APIP sebagai auditor harus ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari


intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerjasama dengan auditi dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya. Pike (2003) mengatakan

ketika auditor tidak

independen, keinginan untuk menghasilkan audit yang berkualitas tinggi menjadi rendah karena auditor tidak membuat upaya serius untuk mengidentifikasi salah saji material dan

ketika ada yang teridentifikasi, auditor tidak akan selalu

melaporkan itu. Peraturan BPK – RI No. 1 Tahun 2007 yang mengatur tentang SPKN lampiran 2 paragraf 19 disebutkan bahwa : Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pemeriksanya apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain: a.

Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.


b.

Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.

c.

Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

d.

Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.

e.

Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

f.

Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah, APIP yang mengalami gangguan independensi atau obyektifitas baik

secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP. Auditor harus melaporkan kepada pimpinan APIP mengenai situasi adanya konflik kepentingan, ketidakindependenan atau bias. Pimpinan APIP harus menggantikan auditor yang menyampaikan situasinya dengan auditor lainnya yang bebas dari situasi tersebut. Independensi auditor ini penting karena berdampak pada kualitas audit. Independensi auditor adalah isu penting bagi profesi auditor dan telah banyak dilakukan penelitian atas hal ini. Suseno (2013) mengatakan salah satu faktor kunci untuk terus mempertahankan, meningkatkan kualitas audit dan menjaga kelangsungan akuntan publik adalah melalui penerapan sikap independen dalam melakukan audit.


2.1.4

Pengaruh perencanaan audit terhadap kualitas audit Perencanaan adalah dasar untuk setiap audit yang efisien dan efektif.

Tim audit yang dapat mengatur waktunya untuk membuat sebuah penilaian risiko audit yang efektif dan merencanakan audit yang sesuai, maka kualitas pelaksanaan audit semakin bagus dan dapat menghemat anggaran secara eksponensial (Ukraine Business Daily 2012). INTOSAI Auditing Standards (2004) Aspek tahap Perencanaan yang membutuhkan pertimbangan cermat meliputi : 1.

Pengetahuan tentang lembaga/organisasi auditi. Informasi latar belakang tertentu tentang lembaga/organisasi auditi yang telah dikumpulkan sebelumnya.

2.

Laporan Audit organisasi sebelumnya. Laporan audit sebelumnya mungkin menunjukkan masalah masih ada tindak lanjut yang belum diselesaikan

dan juga dapat memberikan wawasan

tambahan perspektif auditor. 3.

Komunikasi dengan auditor sebelumnya. Auditor sebelumnya sudah mengetahui kendala-kendala yang dihadapi atas organisasi auditi yang akan di audit.

4.

Persiapan rencana audit dan jadwal waktu Auditor harus menyiapkan rencana audit dan jadwal

audit dan fleksibel

dalam mengalokasikan sumber daya yang sesuai. 5.

Penilaian risiko dan materialitas. Auditor harus menilai risiko dan materialitas sesuai dengan standar yang didasarkan pada lembaga yang diaudit .


6.

Komunikasi dengan lembaga yang diaudit. Hal ini penting bagi auditor untuk mengkomunikasikan temuan audit dan rekomendasi yang penting untuk membangun komunikasi yang efektif dengan auditi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

: 05/M.Pan/03/2008 menyebutkan bahwa dalam membuat perencanaan audit seorang auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi dan alokasi sumber daya. Penetapan sasaran ini untuk mendeteksi adanya kelemahan dari sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan kecurangan. Untuk mencapai sasaran ini diperlukan ruang lingkup audit yang meliputi aspek keuangan dan operasional auditi. Metodologi yang digunakan untuk : 1.

Penetapan waktu yang sesuai untuk melaksanakan prosedur audit tertentu.

2.

Penetapan jumlah bukti yang akan diuji.

3.

Penggunaan teknologi audit yang sesuai seperti teknik sampling dan pemamfaatan komputer untuk alat bantu audit.

4.

Pembandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Perancangan prosedur audit untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan kecurangan. Sasaran audit adalah untuk menilai apakah auditi apakah telah

menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efesien dan efektif. Sedangkan ruang lingkup audit adalah batas audit dan secara langsung terkait dengan tujuan audit. Government Accountability Office (2011) Ruang lingkup didefinisikan bahwa


auditor akan menilai dan melaporkan, seperti program tertentu, dokumen atau catatan yang diperlukan, jangka waktu terakhir, dan lokasi yang akan audit. Metodologi menjelaskan bahwa kondisi dan luas prosedur audit dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk mencapai tujuan audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah spesifik yang dilakukan pemeriksa/pengawas untuk mencapai tujuan audit. Auditor harus merancang metodologi untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa bukti-bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung temuan dan kesimpulan auditor dalam kaitannya dengan tujuan audit dan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Menurut Mahathevan (2003) Prosedur analitis adalah

yang paling membantu dalam mendeteksi

kecurangan atau kesalahan dan sangat membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko.Sedangkan menurut Martinov et al,.(1998), penilaian risiko dan materialitas yang melekat dibuat sehingga bagaimana semua terintegrasi dalam perencanaan pengujian audit. Kedua penilaian ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan audit saat ini sesuai dengan model risiko audit. Auditor harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya karena berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan audit. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Auditor harus mempunyai

pemahaman

atas

sistem

pengendalian

intern

auditi

dan

mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur sistem pengendalian intern telah


dirancang dan diterapkan secara memadai. Pemahaman atas rancangan sistem pengendalian intern digunakan untuk menentukan saat dan jangka waktu serta penentuan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Seorang auditor harus memasukkan pengujian atas sistem pengendalian intern auditi dalam prosedur auditnya. Efektivitas pengendalian internal yang signifikan dalam konteks tujuan audit dapat mempengaruhi risiko audit. Akibatnya, auditor dapat menentukan bahwa perlu untuk memodifikasi sifat, waktu, atau luasnya prosedur audit berdasarkan penilaian auditor pengendalian internal dan hasil pengujian pengendalian internal. Misalnya, aspek yang kurang terkontrol dari sebuah program memiliki risiko lebih tinggi dari kegagalan, sehingga auditor dapat memilih untuk memfokuskan upaya lebih di daerah ini. Sebaliknya, kontrol yang efektif pada entitas yang diaudit dapat memungkinkan auditor untuk membatasi tingkat dan jenis pengujian audit yang diperlukan. Auditor dapat memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal melalui pertanyaan, observasi, pemeriksaan dokumen dan catatan, reviu auditor lain. Merencanakan pengujian untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, auditor harus mempertimbangkan dua faktor yaitu rumitnya peraturan perundang-undangan yang dimaksud dan masih barunya peraturan perundang-undangan tersebut. Auditor juga harus mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan (fraud) yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit. Faktor-faktor terjadinya kecurangan yang harus diperhatikan oleh auditor adalah keinginan atau tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan kecurangan, kesempatan yang


memungkinkan terjadinya kecurangan, dan sifat atau alasan seseorang untuk melakukan kecurangan. Auditor juga harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan dalam pelaksanaan audit. Audit harus dilaksanakan oleh sebuah tim yang secara kolektif harus mempunyai keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Tiga alasan utama auditor merencanakan audit dengan baik: (1) memperoleh bukti kompeten yang memadai, (2) membantu menjaga biaya audit dikeluarkan dalam jumlah wajar, (3) menghindari kesalahpahaman dengan klien. Audit yang berkualitas dapat dilaksanakan jika audit dilakukan berdasarkan standar audit yang ditetapkan dan atas pelaksanaan audit tersebut telah sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Pelaksanaan Audit yaitu : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi

Nomor : 19 tahun 2009 Bab IV paragraf 1 disebutkan bahwa : pelaksanaan audit merupakan bagian terpenting dari tugas audit karena itu pengendalian mutu pelaksanaan audit menjadi sangat penting. Kesesuaian dengan rencana audit, kesesuaian dengan program audit dan kesesuaian dengan standar audit menjadi perhatian utama agar pelaksanaan audit mempunyai mutu yang tinggi dan menghasilkan kualitas audit yang baik. 2.1.5

Pengaruh supervisi audit terhadap kualitas audit. Supervisi audit merupakan salah satu aktivitas manajerial yang berfungsi

untuk melakukan pengawasan, pengontrolan atas penugasan audit agar tujuan audit dapat dicapai dengan ekonomis, efektif dan efisien untuk memberikan


rekomendasi perbaikan kinerja auditi. Supervisi dalam audit meliputi seluruh aktivitas manajemen audit mulai dari pemberian arahan (perencanaan/planning), penggunaan tenaga ahli dalam audit, pelatihan/training (pengorganisasian), memberikan instruksi (pelaksanaan/actuating), reviu atas pekerjaan yang telah dilakukan (controlling),

serta upaya penjaminan mutu agar penugasan audit

sesuai dengan standar audit yang meliputi pengendalian dan penjaminan kualitas (quality control and quality assurance). Government Auditing Standards (2011) menyatakan bahwa supervisor audit adalah mereka yang ditunjuk untuk mengawasi auditor dan mengawasi staf audit.

Sifat dan tingkat pengawasan tim audit dan reviu pekerjaan audit dapat

bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, seperti ukuran organisasi audit, pentingnya pekerjaan, dan pengalaman tim audit. Diklat Pembentukan Auditor Pengendali Teknis (2008) menyebutkan bahwa dalam penugasan audit, kegiatan supervisi audit sebenarnya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari ketua tim, pengendali teknis sampai dengan pengendali mutu tim audit. Namun demikian, dalam praktiknya, kegiatan supervisi

audit lebih ditekankan pada peran

supervisor atau pengendali teknis. Supervisi dalam setiap tahapan audit dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan audit serta menjaga mutu/kualitas pekerjaan audit. Dalam penugasan audit, supervisi bukan hanya merupakan aktivitas manajerial berupa pengawasan saja, melainkan juga merupakan upaya pengendalian dan penjaminan terhadap mutu hasil audit (quality control and quality assurance). Untuk mendukung peran sebagaimana diuraikan diatas, maka seorang supervisor harus mempunyai kompetensi dasar antara lain :


1. Kompetensi konseptual, yaitu pemahaman atas konsep terhadap tugas pokok serta bidang usaha organisasi yang dikerjakannya 2. Kompetensi manajerial, yaitu untuk kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai untuk mencapai

tujuan

organisasi. 3. Kompetensi teknikal,

yaitu

kemampuan untuk

melaksanakan pekerjaan

secara teknis sehari-hari dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. 4. Kompetensi interpersonal

pengawasan audit dilakukan dalam memberikan

bimbingan yang cukup dan arahan untuk tim audit yang ditugaskan untuk mencapai tujuan audit dan mengikuti persyaratan yang berlaku. Supervisor berperan dalam mengarahkan tim dalam merencanakan pengujian subtanstive dengan menyusun Program Kerja Audit, mengawasi langkah kerja tim sesuai dengan program kerja audit yang direncanakan, serta mensupervisi perumusan temuan hasil audit. Tahap ini antara lain: 1.

Memberikan pengarahan atas penyusunan program kerja pengujian substantive kepada tim audit.

2.

Meyakinkan bahwa seluruh prosedur audit dalam PKA serta prosedurprosedur lain telah dilaksanakan.

3.

Supervisor harus meyakinkan bahwa seluruh langkah audit yang dirumuskan dalam PKA telah dilakukan. Jika terdapat langkah yang belum dilakukan, supervisor perlu meneliti penyebabnya dan

memantau pelaksanaan

selanjutnya. Jika terdapat langkah audit yang tidak dapat dilaksanakan,


supervisor dapat membantu tim audit untuk mencari alternatif-alternatif prosedur lain yang dapat dilakukan auditor untuk mencapai tujuan audit. Supervisi harus diarahkan baik pada substansi maupun metodologi audit dengan tujuan antara lain untuk mengetahui: 1. Pemahaman anggota tim audit atas rencana audit; 2.

Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit;

3. Kelengkapan bukti yang terkandung dalam kertas kerja audit untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan jenis audit; 4. Kelengkapan dan akurasi laporan audit yang mencakup terutama pada kesimpulan audit dan rekomendasi sesuai dengan jenis audit. SPKN

dalam Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2007 menyatakan

hal

serupa dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan. Standar Audit tersebut menyatakan pernyataan sebagai berikut : Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya. Selanjutnya standar audit tersebut menjelaskan atas pengertian supervisi audit antara lain sebagai berikut: 1.

Supervisi mencakup pengarahan kegiatan pemeriksa dan pihak lain (seperti tenaga ahli yang terlibat dalam pemeriksaan) agar tujuan pemeriksaan dapat dicapai.

2.

Unsur supervisi meliputi pemberian instruksi kepada staf, pemberian informasi mutakhir tentang masalah signifikan yang dihadapi, pelaksanaan reviu atas pekerjaan yang dilakukan, dan pemberian pelatihan kerja lapangan (on the job training) yang efektif.


3.

Supervisor harus yakin bahwa staf benar-benar memahami mengenai pekerjaan pemeriksaan yang harus dilakukan, mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan, dan apa yang diharapkan akan dicapai.

4.

Bagi staf yang berpengalaman, supervisor dapat memberikan pokok-pokok mengenai lingkup pekerjaan pemeriksaan dan menyerahkan rinciannya kepada staf tersebut.

5.

Bagi staf yang kurang berpengalaman, supervisor harus

memberikan

pengarahan mengenai teknik menganalisis dan cara mengumpulkan data. Reviu oleh pengendali teknis pada kertas kerja pemeriksaan tim audit harus dilakukan secara periodik agar menjamin bahwa perkembangan audit kinerja masih efisien, efektif, mendalam, obyektif, dan sesuai dengan ketentuan. Tim audit yang merasa

perlu temuan-temuannya diangkat sebaiknya

mengkonsultasikannya dengan

pimpinan tertinggi. Hal ini dilakukan untuk

memastikan bahwa: 1.

Tim audit memahami tujuan dan rencana audit;

2.

Audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit;

3.

Prosedur audit telah diikuti;

4.

Kertas kerja audit memuat bukti-bukti yang mendukung

temuan dan

rekomendasi; 5.

Tujuan audit telah dicapai . Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

05/M.Pan/03/2008 menyebutkan bahwa pada setiap tahap audit kinerja, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor. Supervisi harus


dilakukan pada seluruh tahapan audit. Dimana dalam hal ini yang bertindak melakukan itu adalah pengendali teknis. Standar pelaksanaan audit yang kedua menyebutkan bahwa supervisi harus dilaksanakan pada setiap tahapan audit agar dicapai sasaran audit yang ditetapkan, terjaminnya kualitas audit yang tinggi, dan meningkatnya kemampuan auditor. 2.1.6

Pengaruh Motivasi terhadap Kualitas Audit Menurut Soegoto (2009), motivasi kerja adalah serangkaian kekuatan

yang menyebabkan orang berperilaku dalam cara tertentu untuk mencapai kepuasan dan produktivitas kerja yang baik dan memadai. Motivasi kerja karyawan merupakan faktor penting dalam kemajuan perusahaan. Karyawan dengan motivasi tinggi akan menghasilkan kinerja terbaik dan produktif, sebaliknya karyawan dengan motivasi rendah akan rendah kinerja dan produktifitasnya. Menurut Adams (1963), motivasi adalah fungsi bagaimana seseorang melihat dirinya dalam perbandingan dengan orang lain. Pada dasarnya orang menentukan tujuan untuk dirinya sendiri dan ia mendapat motivasi untuk bekerja kearah tujuan ini karena dengan mencapainya akan menguntungkan baginya. Sedangkan menurut Lowehnson and Collins (2001), menyebutkan motivasi auditor independen dalam melakukan audit pemerintah yaitu: 1.

Penghargaan Intrinsik atau kenikmatan pribadi dan kesempatan membantu orang lain yang mana kenikmatan pribadi

terdiri dari pekerjaan yang

menarik, stimulasi intelektual, pekerjaan yang menantang (mental), kesempatan pembangunan dan pengembangan pribadi, serta kepuasan pribadi. Dan kesempatan membantu orang lain terdiri dari pelayanan


masyarakat, kesempatan membantu personal klien, dan kesempatan bertindak sebagai mentor bagi staf audit. 2.

Penghargaan Ekstrinsik atau karir dan status yang mana karir terdiri dari keamanan atau kemapanan kerja yang tinggi,

kesempatan karir jangka

panjang yang luas, dan peningkatan kompensasi. Sedangkan untuk status terdiri dari pengakuan positif masyarakat, penghormatan dari masyarakat, prestise atau nama baik, meningkatkan status sosial. Menurut Mardiasmo (2002c) KAP melaksanakan audit pemerintah dilandasi keyakinan bahwa dirinya akan memperoleh kenikmatan pribadi, antara lain berupa kenikmatan meningkatkan kemampuan intelektualitas, membuka kesempatan pengembangan pribadi serta mempertimbangkan bahwa audit pemerintah merupakan suatu pekerjaan yang menarik dan memberikan tantangan mentalitas profesional. Patner juga berkeyakinan bahwa dengan melaksanakan audit dapat meningkatkan karir dalam arti peningkatan kemapanan, kesempatan berkarir secara lebih luas dan terbuka di masa mendatang, serta peningkatan kompensasi atau penghasilan yang diperoleh. Partner berkeyakinan akan memperoleh pengakuan positif, penghormatan, dan nama baik atau prestise dari masyarakat, serta peningkatan status sosial dalam masyarakat. Secara teori jelas bahwa dengan adanya motivasi dalam seorang auditor/pengawas akan berdampak pada peningkatan kualitas audit.

2.2

Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian yang berkaitan dengan kualitas audit telah banyak dilakukan

antara lain penelitian yang dilakukan oleh :


Bolang (2013) dengan judul penelitian pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kompetensi secara parsial memiliki pengaruh positif tetapi tidak terlalu signifikan terhadap kualitas petugas inspektorat. Namun, independensi dan pengalaman memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dari pegawai negeri yang bekerja di kantor inspektorat itu. Gandayana (2012) dengan judul penelitian analisis pengaruh kompetensi auditor, independensi auditor dan tekanan waktu audit, terhadap kualitas hasil audit dengan pemahaman sistem informasi sebagai variabel moderating. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi auditor, independensi auditor dan tekanan waktu audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial hanya independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, namun dengan adanya interaksi dari variabel moderating yaitu pemahaman sistem informasi merubah independensi auditor menjadi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Ishak (2009) dengan judul penelitian pengaruh independensi

dan

keahlian profesional auditor internal terhadap kualitas audit dengan pengalaman kerja sebagai variabel moderating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama adanya pengaruh signifikan antara independensi terhadap kualitas audit. Kedua adanya pengaruh signifikan antara keahlian profesional terhadap kualitas audit.


Ketiga interaksi independensi, keahlian profesional dan pengalaman kerja sebagai variabel moderating tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Hambali (2010)

dengan judul penelitian pengaruh tekanan anggaran

waktu, pelatihan teknis dan supervisi terhadap kualitas audit BPK.

Hasil

penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan auditor BPK dalam menghadapi tekanan anggaran waktu cenderung untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kualitas audit BPK. Sedangkan pelatihan teknis secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit BPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan oleh BPK telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan pengauditan. Dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa supervisi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit BPK. Rosadhy (2010) dengan judul penelitian

pengaruh perencanaan dan

tekanan anggaran waktu (time budget pressure) terhadap kualitas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada BPK-RI Perwakilan jawa Tengah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan audit dan tekanan anggaran waktu berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Artinya,

semakin

baik

perencanaan

pemeriksaan

dan

semakin

meningkatnya anggaran waktu pemeriksaan akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, sebaliknya semakin buruk perencanaan dan semakin meningkat tekanan anggaran waktu akan menurunkan kualitas hasil pemeriksaan.


Tabel 2.2. Ikhtisar Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu Peneliti Terdahulu

Judul Penelitian

Variabel

Hasil Penelitian

2 Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Pengaruh Kompetensi Auditor, Independensi Auditor Dan Tekanan Waktu Audit, Terhadap Kualitas Hasil Audit Dengan Pemahaman Sistem Informasi Sebagai Variabel Moderating

Variabel Independen: Kompetensi, Independensi Dan Pengalaman Variabel Dependen : Kualitas Audit

3 Kompetensi secara parsial memiliki pengaruh positif tetapi tidak terlalu signifikan terhadap kualitas petugas inspektorat. Namun, independensi dan pengalaman memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dari pegawai negeri yang bekerja di kantor inspektorat itu.

Variabel Independen: Kompetensi Auditor, Independensi Auditor Dan Tekanan Waktu Audit Variabel Dependen : Kualitas Audit

Penelitian ini menunjukkan kompetensi auditor, independensi auditor dan tekanan waktu audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial hanya independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, namun dengan adanya interaksi dari variabel moderating yaitu pemahaman sistem informasi merubah independensi auditor menjadi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Pengaruh Independensi dan Keahlian Audit Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit dengan pengalaman kerja sebagai variabel moderating

Variabel Independen : Independensi dan Keahlian Audit Auditor Internal.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, adanya pengaruh signifikan antara independensi terhadap kualitas audit. Kedua, adanya pengaruh signifikan antara keahlian profesional terhadap kualitas audit. Ketiga, interaksi independensi, keahlian profesional dan pengalaman kerja sebagai variabel moderating tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit.

1 Bolang Marietta Sylvie (2013)

Gandayana Tri (2012)

Ishak Isyrin (2009) .

Variabel Dependen : kualitas audit


Lanjutan Tabel 2.2. Peneliti Terdahulu

Judul Penelitian

Variabel

Hasil Penelitian

2 Pengaruh tekanan anggaran waktu, pelatihan teknis dan supervisi terhadap kualitas audit BPK

Variabel Independen : tekanan anggaran waktu, pelatihan teknis dan supervisi.

3 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan auditor BPK dalam menghadapi tekanan anggaran waktu cenderung untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kualitas audit BPK. Sedangakan pelatihan teknis secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit BPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan oleh BPK telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan pengauditan. Dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa supervisi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit BPK .

1 Hambali Denny (2010)

Variabel Dependen : kualitas audit

Farid Kurniawan Rosadhy (2010)

Pengaruh Perencanaan dan Tekanan Anggaran Waktu (Time Budget Pressure) terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Studi pada BPK-RI Perwakilan jawa Tengah).

Variabel Independen : Pengaruh Perencanaan dan Tekanan Anggaran Waktu (Time Budget Pressure) Variabel Dependen : Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Studi pada BPK-RI Perwakilan jawa Tengah).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan audit dan tekanan anggaran waktu berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Artinya, semakin baik perencanaan pemeriksaan dan semakin meningkatnya anggaran waktu pemeriksaan akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, sebaliknya semakin buruk perencanaan dan semakin meningkat tekanan anggaran waktu akan menurunkan kualitas hasil pemeriksaan.


2008 pengawasan

Recommend Documents