BAB I PENDAHULUAN
Bab ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang kemudian dikerucutkan menjadi pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. Dalam bab ini juga akan dijelaskan motivasi penelitian, kontribusi penelitian dan rencana penelitian. 1.1
Latar Belakang Masalah Pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur yang penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 diatur bahwa pengawasan intern pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern pemerintah tersebut dilakukan oleh APIP yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan salah satu bagian dari aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mengatur bahwa dalam pelaksanaan audit intern, auditor harus menggunakan metodologi audit untuk
1
2
mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Metodologi audit intern meliputi antara lain: penetapan waktu yang sesuai untuk melaksanakan prosedur audit intern tertentu, penetapan jumlah bukti yang akan diuji, penggunaan teknologi audit intern yang sesuai seperti teknik uji petik dan pemanfaatan komputer untuk alat bantu audit intern, pembandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perancangan prosedur audit intern untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse). Metodologi audit intern harus terdokumentasi dalam program kerja penugasan audit intern, yang salah satunya mencakup audit berbasis teknologi dan teknik uji petik audit yang digunakan dalam pelaksanaan audit (AAIPI, 2013). Namun dalam SAIPI tidak diatur secara rinci standar uji petik audit yang sebaiknya digunakan dalam audit intern pemerintah. Uji petik audit merupakan metodologi yang sering dilakukan dalam audit. Waktu audit seringkali terbatas dengan banyaknya bukti-bukti transaksi yang harus diaudit merupakan salah satu alasan digunakannya uji petik audit. Idealnya ketika memilih sampel dari populasi, auditor berusaha untuk mendapatkan sampel yang representatif. Sebuah sampel yang representatif adalah sampel yang memiliki karakteristik kurang lebih sama seperti populasinya. Hal ini berarti bahwa item yang dijadikan sampel mirip dengan item yang tidak dijadikan sampel dalam suatu populasi. Dalam prakteknya, auditor tidak pernah tahu apakah sampel yang diambilnya representatif atau tidak, bahkan setelah semua pengujian selesai. Namun, auditor dapat meningkatkan kemungkinan kualitas sampel audit
3
mendekati representatif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam merancang proses uji petik, pemilihan sampel, dan evaluasi hasil sampel (Arens et al., 2008). Metode uji petik audit dalam pelaksanakan audit sudah digunakan secara luas, baik oleh auditor intern maupun auditor eksternal. Namun, relatif masih sedikit yang kita ketahui mengenai praktek uji petik audit oleh auditor di sektor publik, industri, dan pemerintah (Hall et al., 2002). Terdapat dua pendekatan umum dalam uji petik audit yaitu nonstatistik dan statistik. PSA No. 26 menjelaskan
bahwa
kedua
pendekatan
tersebut
mengharuskan
auditor
menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang berkaitan. Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang mempunyai kewenangan melaksanakan audit intern di pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Setiap tahun Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan audit intern melalui kegiatan pemeriksaan reguler satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Kabupaten Kulon Progo untuk mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Kegiatan pemeriksaan reguler SKPD yang dilaksanakan secara berkala diharapkan akan mengurangi kesalahan manajemen di tingkat SKPD dan temuan hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja SKPD.
4
Auditor di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo seringkali menghadapi waktu audit yang sangat terbatas dalam melaksanakan audit intern khususnya dalam kegiatan pemeriksaan reguler. Dalam pelaksanaan pemeriksaan reguler, rata-rata hari pemeriksaan yang ditetapkan bagi auditor untuk melakukan tugasnya rata-rata hanya selama kurang dari 20 (dua puluh) hari pemeriksaan untuk tiap obyek pemeriksaan. Dengan keterbatasan waktu pemeriksaan tersebut tentunya auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo menggunakan metode uji petik audit agar dapat memperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup dalam waktu audit yang telah ditentukan. Penelitian praktik uji petik audit di BPK dilakukan oleh Raharja (2005) menunjukkan bahwa 70,5% responden tidak menggunakan metode uji petik statistik. Hasil uji hipotesis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode uji petik audit dengan analisis regresi logistik penelitian tersebut menunjukkan nilai R square yang rendah dan masih banyak faktor yang belum tercakup dalam model. Dalam penelitian menggunakan metode kuantitatif tersebut hanya dapat menjelaskan ada tidaknya korelasi variabel faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode uji petik audit tetapi belum dapat menjelaskan secara lebih dalam mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pemilihan metode uji petik audit tertentu. Dengan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, penelitian ini hendak memahami lebih jauh mengenai praktik pemilihan uji petik audit di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dan juga menganalisis faktor-faktor yang
5
mempengaruhi pemilihan metode uji petik audit secara lebih dalam dengan model penelitian kualitatif.
1.2
Rumusan Masalah Pengumpulan bukti audit dengan metode uji petik audit dalam pelaksanakan
audit sudah digunakan secara luas oleh auditor. Setiap tahunnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pemeriksaan reguler untuk mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Rata-rata hari pemeriksaan untuk setiap objek pemeriksaan intern yang dilakukan auditor pada pemeriksaan reguler hanya selama kurang dari 20 (dua puluh) hari pemeriksaan untuk masing-masing objek pemeriksaan. Waktu audit tersebut seringkali sangat terbatas dengan banyaknya bukti-bukti transaksi yang harus diaudit. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai pemilihan metode uji petik audit yang digunakan oleh auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pemeriksaan reguler. Selanjutnya dapat dilakukan penelitian mendalam untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode uji petik audit.
1.3
Pertanyaan Penelitian Dari rumusan permasalahan tersebut dapat dirumuskan pertanyaan
penelitian berikut ini: 1.
Bagaimana pemilihan metode uji petik audit oleh auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pemeriksaan reguler?
6
2.
Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode uji petik audit dalam pemeriksaan reguler?
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini yaitu:
1.
Menganalisis pemilihan metode uji petik audit oleh auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pemeriksaan reguler.
2.
Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode uji petik audit oleh auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
1.5
Motivasi Penelitian Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena waktu audit pada
pemeriksaan reguler di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo menurut penulis sangat terbatas yaitu rata-rata hanya kurang dari 20 (dua puluh) hari pemeriksaan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada metode uji petik audit yang dipilih oleh auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan metode uji petik audit apa yang dominan digunakan dalam pemeriksaan reguler tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan pemilihan metode uji petik audit tertentu tentunya sangat menarik untuk diteliti dan dibahas dalam keterbatasan waktu audit ini. Selanjutnya penulis juga ingin memberikan masukan terkait dengan masalah pemilihan metode uji petik audit tersebut.
7
1.6
Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis dan praktis.
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan informasi khususnya dalam pemilihan metode uji petik audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai penggunaan metode uji petik audit yang selama ini digunakan dan bagi organisasi khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan diharapkan dapat dijadikan dasar evaluasi penggunaan metode uji petik audit sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan pengembangan metodologi pemeriksaan.
